6
I. Pengertian Penyelidikan Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHAP : Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.1 Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuanketentuan Pokok Kepolisian Negara.2
II. Yang Berwenag Sebagai Penyelidik Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesiayang diberi wewenang oleh undang-undang ini, sesuai yang dirumuskan pada pasal 4, yang berwenag melaksanak tugas sebagai penyelidik adalah “Setiap pejapat polisi Negara” Republik Indonesia. Tegasnya, penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat yang lain tidak berwenag untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan meurpakan monopoli tunggal bagi Polri.3
III. Tugas dan Wewenang Penyelidik Tugas adan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan dari sudut: 1. Berdasarkan Ketentuan Hukum4 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,5 Berdasarkan ini, apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporanyang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak 1
Anshorie Hasibuan S.H., Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990, h. 76. Ibid, h. 77. 3 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Pustaka Kartini, 1988, h. 101. 4 Ibid,. 5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika,2008, h.42. 2
6
atau kewajiban untuk itu berdasarkan undang-undang. Tantang telah atau sedang maupun diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (lihat pasal 1 butir 24).6 Adapun mengenai laporan atau pengaduan:7 •
Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu,
•
Jika pelaporan atau pengaduan diajukan secra lisan haru dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik,
•
Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103).
b. Mencari keterangan dan barang bukti8 Sebagaimana fungsi penyelidikan adalah sebaga langkah pertama atau sebagai bangian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasann hukum untuk memulai pennyidikan.9 c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai
10
Kewajiban menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa pengenal diri atas seseorang itu adalah wajar. Sebab bagaimana mungkin dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang penyelidik apabila tidak di beri wewenang untuk menyapa dan menanyakan identitas seseorang.11 d. Tindakan lain menurut hukum12 kewajiban dan wewenang selanjutnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertnaggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:13
6
•
Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
•
Selaras dengan kewajiban hukum dilakukannya tindakan jabatan,
Yahya Harahap, Op.Cit., h. 102. Ibid,. 8 Bambang Waluyo, Op.Cit., h. 42. 9 Yahya Harahap, Op.Cit., h. 103. 10 Bambang Waluyo, Op.Cit. 11 Yahya Harahap, Op.Cit., h. 103. 12 Bambang Waluyo, Op.Cit. 13 Anshorie Hasibuan S.H., Op.Cit., h. 78. 7
yang
mnegharuskan
6
•
Atas pertimbangan memaksa,
•
Menghormati hak asasi manusia.
yang
layak
berdasarkan
keadaan
2. Kewajiban atas perintah penyidik14 Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban yang timbul akibat dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Jadi tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, labih tetpat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik yang berupa tindakan sebagi berikut:15 • Penangkapan, larangan penggeledahan dan penyitaan,
meninggalkan
•
Pemeriksaan dan penyitaan surat,
•
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
• Membawa penyidik.
dan
menghadapkan
tempat,
seseorang
pada
I. Pengertian Peyidikan Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan [Belanda = "Opsporing"] [Inggris "Investigation"].16Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu : Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang14
Yahya Harahap, Op.Cit., h. 103. Bambang Waluyo, Op.Cit. 16 Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h. 120. 15
6
undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.17 II. Petugas yang Berwenang Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP tentang siapa-siapa yang berhak untuk menjabat sebagai penyidik baik ditinjau dari segi instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dan orang-orang yang berhak menjabat sebagai pejabat penyidik adalah: a . Pejabat penyidik polisi18 Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf salal satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara. Pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebgaaimana yang dijelaskan oleh pasal 6 ayat 2 KUHAP. Sedangkan peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian ditetapkan dalam PP No. 27 tahun 1983. Yang di atur dalam bab II mengenai ketentuan kepangkatan tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut19: •
•
17 18 19
Pejabat penyidik penuh, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidi penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan; -
Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
-
Berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
-
Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.
Penyidi pembantu, syarat kepangkatan sebagai penyidik pembantu; -
Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
-
Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurnganya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
-
Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Anshorie Hasibuan S.H., Op.Cit., h. 77. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 110. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 111.
6
b. Penyidik pegawai negeri sipil20 Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b. yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki tersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri antara lain UU Daruarat No. 8 Tahun 1958 pasal 7 dan UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan perincian kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya adalah: •
Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah: -
Koordinasi penyidik Polri, dan
-
Dibawah pengawasan penyidik Polri
III. Tugas dan Wewenang Penyidik Wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita ketahui dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. Semua wewenag penyidik pembantu meliputi seluruh wewenag yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai penahanan. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik seperti yang di kemukakan dalam pasal 11 ayat 1, yang berbunyi: “penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”21 Adapun perincian wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut adalah sebagi berikut:22 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana b. Melakukan tidakan pertama pada saat di tempat kejadian. c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas diri tersangka. d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret. g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. 20 21 22
Op.Cit., h. 112. Op.Cit., h. 121. Anshorie Hasibuan S.H., Op.Cit., h. 80.
6
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i. Mengadakn penghentian penyidikan, j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab.
Daftar Pustaka Anshorie Hasibuan S.H., Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Pustaka Kartini, 1988. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika,2008. Prof. Dr.Jur.Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
