PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN K3
Peraturan Perundangan Migas Undang-Undang -
-
Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang tentang Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara Undang Undang No. 23 Thn 1997 tentang t entang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang t entang Minyak dan Gas Bumi Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930
PP Kegiatan Hulu dan Hilir
Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No. jo PP 34 Thn 2005 2005 tentang : Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004 tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah – Pemerintah – K3 K3 Migas 1.
Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang : Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
2.
Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 1974 tentang : Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
3.
Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas
Peraturan Menteri – K3 Migas
Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 LINGKUNGAN UU NO. 44 Prp. THN 1960 JO. UU NO. 8 THN 1971
UU NO.22/2001 PASAL 40 AYAT (2), (3), DAN (6)
UU NO. 1/1970 UU NO. 13/2003
UU NO. 23/1997 (KLH)
MPR NO. 341 TAHUN 1930
PP No. 35/2004
PP NO. 19/1973
PP No. 27/1999
PP No. 36/2004
PP NO. 17/1974
PP No. 85/1999
RPP K3PL
PP NO. 11/1979
PP No. 82/2001 PP No. 41/1999, Dll.
KEPMEN ESDM dan TERKAIT
UU No 1 th 1970 KESELAMATAN KERJA XI BAB , 18 Pasal
UU No 1 Thn 1970 Keselamatan Kerja Simbol : jumlah gigi roda = 11 Tanda silang = keselamatan
XI Bab, 18 pasal Bab I : Tentang Istilah-istilah Bab II : Ruang Lingkup Bab III : Syarat-syarat Keselamatan Kerja Bab IV : Pengawasan Bab V : Pembinaan Bab VI : Panitia Pembina K3
Bab VII : Kecelakaan Bab VIII : Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Bab IX : Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Bab X : Kewajiban Pengurus Bab XI : Ketentuan-ketentuan Penutup
BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1)“Tempat 1) “Tempat kerja” kerja” : adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuk, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut
2)“ 2) “Pengurus Pengurus”” ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 3) “Pengusaha “Pengusaha”” ialah :
a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. b. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. c. Orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia. Indonesia.
4)“ 4)“Direktur ” ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. 5)“Pegawai 5)“Pegawai pengawas” pengawas” ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerj Kerja. a. 6)“ 6)“ Ahli Ahli Keselamat Keselamatan an kerja kerja”” ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi undang-undang ini.
Ruang Lingkup Keselamatan Kerja
[pasal 2]
Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia
Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3
Syarat-syarat Keselamatan Kerja
[pasal 3]
a. mencegah dan mencegah dan mengurangi kecelakaan; mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat alat-alat perlindungan perlindungan diri diri pada para pekerja; pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan. i. memperoleh ......
Syarat-syarat Keselamatan Kerja ... i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. mengamankan dan mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
Pembinaan Tenaga Kerja Baru [pasal 9]
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang baru tentang :
Kondisi-kondisi Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja
Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
Alat-alat perlindungan perlindungan diri bagi tenaga tenaga kerja yang bersangkutan; Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
Pembinaan Semua Tenaga Kerja [pasal 9]
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam
pencegahan kecelakaan, dan
pemberantasan kebakaran, serta
peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
[pasal 12]
a)
Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
b)
Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
c)
Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
d)
Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
e)
Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan
Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja [pasal 13]
mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
Kewajiban Pengurus 1.
2.
3.
[pasal 14]
secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dalam tempat kerja memasang semua gambar keselamatan kerja pada kerja pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja
