PAKET PEKERJAAN ; PERENCANAAN LANDSCAPE DINAS PEKERJAAN UMUM
I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Setiap bangunan gedung yang bersumber dana dari negara adalah milik Negara dan harus diwujudkan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur Indonesia. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Kerangka Acara kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan. 1.2. Maksud dan Tujuan 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pentujuk bagi penyedia jasa perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan diharapka n penyedia jasa perencanaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 1.3. Sasaran 1. Sasaran yang akan dicapai adalah hasil perencanaan dan perancangan yang respresentatif dan optimal, sehingga menjadi tahap awal pelaksanaan pekerjaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan. 2. Hasil perencanaan dan perancangan diharapkan dapat menjadi tauladan bagi perkembangan Arsitektur dan dapat memacu perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.
1
1.4. Nama Kegiatan dan Organisasi Pengguna Jasa 1. Nama kegiatan adalah Perencanaan Landscape Dinas Pekerjaan Umum Organisasi Pengguna Jasa adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui pemegang mata anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Bidang Cipta Karya. 1.5. Lingkup Pekerjaan 1. Lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Landscape Dinas Pekerjaan Umum 2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (KEPMEN KIMPRASWIL No. 332/KPTS/M/2002) Tanggal 21 Agustus 2002. 1.6. Penyedia Jasa 1. Penyedia jasa untuk pekerjaan dimaksud adalah penyedia jasa perencanaan yang selanjutnya disebut dengan Konsultan Perencana. 2. Konsultan perencana merupakan perusahaan jasa konsultasi dalam bidang perancangan bangunan beserta kelengkapannya, yang terdaftar dalam asosiasi perusahaan konsultan atau lembaga tertentu yang ditunjuk Pemerintah. 3. Konsultan perencana dengan kualifikasi rekanan kelas usaha non kecil dan berpengalaman dalam perencanaan dan perancangan gedung. 4. Konsultan perencana dimaksud berpengalaman dalam perencanaan fasilitas olah raga serta memahami fungsi dan filosofi dari fasilitas tersebut. 1.7. Nilai dan Sumber Pendanaan Nilai pendanaan untuk pekerjaan Perencanaan Landscape Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN bersumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015. 1.8. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kelender,mulai terhitung setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pengguna jasa.
II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA Tugas Konsultan Perencana Tugas konsultan perencana merupakan aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini, meliputi berbagai tahapan pekerjaan. 1. Persiapan Perencanaan / Perancangan
2
a. Survey/kompilasi data merupakan kegiatan awal dari perencanaan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap kebutuhan perencanaan dan keadaan lapangan ; -
Data informasi lapangan seperti poligonal dan ukuran site, kontur site, penyelidikan tanah sementara, harga material kota Sangatta, dll.
-
Pengumpulan data referensi seperti RDTRK, RTBL kawasan, peta kawasan/lingkungan rencana, monografi kota Sangatta, dll.
-
Konsultasi perijinan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
b. Pemrograman Perencanaan Landscape Dinas Pekerjaan Umum, - Membuat konsep perencanaan Membuat sketsa gagasan - dll c. Membuat interpretasi secara garis besar terhadap Pengarahan Penugasan / KAK. 2. Penyusunan Gambar Pra Rencana a. Membuat Rencana Tapak Bangunan b. Membuat Rencana Anggaran Biaya Sementara. 3. Penyusunan Pengembangan Perencanaan a. Membuat rancangan arsitektur berserta uraian konsep yang dilengkapi dengan visualisasi 2D, visualisas 3D. b. perhitungannya. c. Membuat rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), beserta uraian konsep dan perhitungannya. d. Pembuatan Perhitungan Biaya e. Setelah gambar-gambar perencanaan selesai Konsultan harus melakukan kaji ulang dari perkiraan anggaran yang tersedia terhadap hasil perencanaan, sehingga rumusan volume serta biaya-biaya yang akan dijabarkan akan mencakup seluruh biaya pelaksanaan. Untuk tahap perhitungan harus dipersiapkan Analisa harga Satuan dengan memasukkan unsur komponen harga satuan setempat berlaku saat ini. Berdasarkan Analisa Harga Satuan dibuat Rencana Anggaran Biaya yang mencerminkan batasan-batasan kerja dan menghasilkan suatu harga kerja yang fisibel . f.
Membuat garis besar Spesifikasi Teknik (Outline Specification)
3
4. Rancangan Detail meliputi : a. Membuat gambar-gambar detail Landscape, Mekanikal & Elektrikal.
Pekerjaan
Arsitektur,
Sipil,
b. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (Spesifikasi teknik) c. Membuat perincian volume pelaksanaan pekerjaan termasuk Rencana Anggaran Biaya ( BQ dan RAB ). 5. Persiapan Pelelangan meliputi : a. Membantu Pemimpin Proyek dalam menyusun dokumen untuk pelelangan. b.
Membantu Panitia Pelelangan pelaksanan pelelangan.
dalam
menyusun
program
dan
6. Pelelangan, evaluasi dan negosiasi a. Membantu Panitia Pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan. b. Membantu Panitia penawaran.
Pelelangan
dalam
melaksanakan
evaluasi
c. Menyusun kembali Dokumen Pelelangan dan melaksanakan tugastugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. d. Membantu Panitia Pelelangan untuk mengevaluasi dan Negosiasi calon pemenang. 7. Pengawasan Berkala a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sepanjang masa pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan. b. Melakukan penyesuaian-penyesuaian gambar perencanaan dan teknis pelaksanaan bila ada perubahan dalam pelaksanaan pembangunan. c. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pembangunan yang berkaitan dengan perencanaan. d. Memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan bangunan khususnya bahan bangunan untuk finishing yang menyangkut dengan masalah estetika. Tanggung Jawab Konsultan Perencana Secara umum tanggung jawab konsultan perencanaan harus menjaga agar kegiatan pembangunan mempunyai : 1. Ketetapan fungsi dan peruntukan yang sesuai standar dasar. 2. Ketetapan kualitas dan kuantitas perencanaan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan
4
konstruksi proyek mencapai hasil dan dayaguna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggung jawabkan. 3. Semua kesalahan pelaksanaan akibat dari adanya kelalaian perecanaan menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. Konsultan Perencana bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat perencana atau oleh orang-orang yang bekerja dalam keadaan yang seharusnya dapat dihindarkan dengan keahlian dan kewaspadaan serta cara pelaksanaan tugas yang lazim. 4. Tanggung jawab lain dari Konsultan perencana adalah melaporkan kemajuan perencanaan secara berkala.
III. MASUKAN 3.1. Informasi 1. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh proyek dalam Pengarahan Penugasan ini. 2. Konsultan Perencanaan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari proyek maupun yang diperoleh sendiri. Kesalahan akibat informasi tersebut menjadi tanggung jawab dari Konsultan. 3.2. Proses Perencanaan Dalam proses perencanaan konsultan perencana menyampaikan tahapan perencanaan terhadap pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanankan. 3.3. Tenaga Kerja Selama menjalankan tugasnya, penyedia jasa minimal harus menyediakan tenaga kerja sebagai berikut : 1. Tenaga Ahli : a. Tim Leader Tim Leader disyaratkan seorang Strata Satu (S1), jurusan Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dibidang perencanaan sub-bidang Arsitektur sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun. Pengalaman lebih diutamakan dibidang Jasa Arsitektur. Sebagai ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. b. Ahli Arsitek Tenaga Ahli Arsitek disyaratkan sarjana teknik strata satu (S1), jurusan Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah 5
disamakan, berpengalaman dibidang perencanaan sub-bidang Arsitektur, sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. c. Ahli Struktur Tenaga Struktur disyaratkan sarjana teknik strata satu (S1), jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dibidang Jasa Perencanaan Bangunan Gedung, sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. d. Ahli Estimasi Biaya (Cost Estimator) Tenaga Ahli Estimasi Biaya (Cost Estimator ) disyaratkan sarjana tek nik strata satu (S1), jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam estimasi biaya, sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. 2. Tenaga Assisten Tenaga Ahli a. Assisten Ahli Arsitektur Tenaga Asisten Ahli Arsitektur disyaratkan sarjana teknik strata satu (S1), jurusan Teknik Arsitektur universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman Jasa Perencanaan Bangunan Gedung, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 3. Tenaga Pendukung Tenaga pendukung merupakan bagian dari biaya kegiatan yang diusulkan oleh Konsultan Perencana. Tenaga pendukung yang diminta harus disediakan oleh Konsultan Perencana minimal : a. Administrasi b. Surveyor c. Drafter Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tersebut diminta disertai dengan pembuatan riwayat hidup (Curriculum Vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditanda tangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan, dan dilampiri ijazah yang telah dilegalisir minimal oleh Dekan Fakultas Universitas bersangkutan. Penempatan tenaga kesemuannya harus jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya serta masa penugasannya dan diketahui oleh seorang Team Leader yang disetujui oleh Pemberi Tugas. IV.
METODELOGI Azas Kriteria Dalam Pekerjaan Perencanaan seperti yang dimaksud pada Pengarahan Penugasan ini, Konsultan Perencana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari Pekerjaan Perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemilik Kegiatan.
6
2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pengaturan pekerjaan perencanaan dimulai dari tahap konsep rancangan, tahap pra-rancangan, tahap pengembangan rancangan samapai dengan tahap rancangan gambar detail yang menyangkut macamnya, kualitasnya serta kuantitas dari setiap tahapan perencanaan. 3. Persyaratan Fungsional Pekerjaan Perecanaan pada setiap tahapan baik yang menyangkut waktu dan mutu harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Perencana. 4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasi sehubungan dengan setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pengaturan yang berlaku. 5. Diskusi/Asistensi Diskusi/asistensi adalah bagian proses pelaksanaan kegiatan, dan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dan dilaksakan oleh pihak Konsultan Perencana terdiri atas - Konsultan Perencana perlu melakukan asistensi/diskusi mengenai hasil pekerjaan, baik gambar-gambar maupun kendala-kendala yang terjadi di lapangan dengan Satuan Kerja yang ditunjuk untuk mencari jalan keluar dan memantapkan hasil pekerjaan secara lengkap dan baik. - Konsultan Perencana diminta melaksanakan asistensi/diskusi minimal 1 (satu) kali dalam setiap periode tahapan pekerjaan perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan fisik pemborongan . 6. Standar, Pedoman dan Peraturan Selain kriteria umum diatas untuk Pekerjaan Perencanaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain : RUTRK Sangatta, RDTRK Sangatta, dan RTBL Kawasan Terkait. Peraturan-peraturan dari Departemen / Instansi terkait AV (Algemene Voor Warden Voor de Univoering bij aaneming van openbaru werrken in Indonesia, tanggal 28 Mei 1941 No.9 Lembaran Negara No.14571) Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) yang terakhir (1993) Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan - N.I.-3/1982 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) - N.I-5 Syarat-syarat Konstruksi Bangunan Indonesia (SLBI) Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) Peraturan Muat Indonesia (PMI) - N.I.19983. Peraturan Umum Listrik (AVE) - N.I-6 Peraturan Air Minum (AVMI - Drink Water) Peraturan Semen Portland Indonesia - N.I-8/1972 Peraturan Pengecatan N.I-12 Peratutan Umum Instalasi Listrik (PUIL) -
7
-
V.
Pedoman Perpipaan Indonesia (PPI) National Plumbing Codes (NPC - USA) Fire Office Committe (FOC - USA) National Fire Protection Associates (NFPA - USA) National Electric Codes (NEC - USA) American National of Standard Institute (ANSI - USA) American Standard of testing of Material (ASTM - USA) Japan International Standard (JIS - Japan) American Society of Mechanical Engineer (ASME - USA) American Society of Heating, Ventilating and Air Conditioning Engineer Fire Protection (SNI) Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dipersyaratkan berdasarkan Normalisasi di Indonesia yang belum tercantum.
KELUARAN Konsultan Perencana diminta menghasilkan keluaran yang lengkap dari hasil pekerjaan perencanaannya sesuai dengan kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Konsultan Perencana. Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan perencanaan ini adalah sebagai berikut : Setiap Tahap dikonsultasikan dan dipersentasikan. Tahap Konsep Rencana Teknis : 1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2. Konsep skematik Rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang dll. 3. Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyelidikan tanah sederhana keterangan rencana kota dll. Tahap Pra Rencana Teknis 1. Gambar-Gambar Rencana Tapak 2. Gambar-Gambar Pra Rencana Bangunan 3. Perkiraan Biaya Pembangunan 4. Garis Besar Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) 5. Hasil Konsultasi Rencana Dengan Pemda Setempat 6. Gambar Perspektif. Tahap Pengembangan Rencana 1. Gambar Pengembangan Rencana Arsitek, Struktur, Utilitas. 2. Uraian Konsep Rencana Dan Perhitungan-Perhitungan Diperlukan. 3. Draft Rencana Anggarn Biaya 4. Draft Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS)
Yang
8
Tahap Rencana Detail 1. Gambar Rencana Teknis Bangunan Lengkap. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 3. Rencana kegiatan dan Volume Pekerjaan (BQ) 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 5. Laporan Perencanaan Arsitektur, Struktur,Utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan Tahap Pelelangan 1. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan 2. Laporan bantuan teknis dan administrasi pada waktu pelelangan. Tahap Pengawasan Berkala 1. Laporan pengawasan berkala 2. Dokumen petunjuk pemeliharaan bangunan. VI. PROGRAM KERJA 1. Bagi konsultan yang ditunjuk, sebelum melaksanakan pekerjaan perencanaan harus segera menyusun : a. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terinci. b. Alokasi tenaga yang lengkap (sesuai disiplin ilmu dan jumlahnya). Tenaga yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari Pelaksana Kegiatan atas rekomendasi dari Asisten Teknis Proyek/Pengelola Teknis. 2. Kedua hal tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Pelaksana Kegiatan dan akan menjadi Pedoman Penugasan bagi Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugasnya.
9
VII. P E N U T U P 1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Konsultan Perencana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan. 2. Berdasarkan bahan-bahan masukan tersebut Konsultan Perencana agar segera menyusun Rencana Kerja dan disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan.
Sangatta, April 2015 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Hj. KUSMAWATI, ST. MM NIP. 19720217 200502 2 002
10
