PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKRA Jl. Raya Sukra Wetan No 40 Kode Pos 45257 Telp 0852 2572 7247 Email
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA NOMOR : A/II/SK/PKM-SUKRA/VIII/2017/033
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUKRA TAHUN 2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA
Menimbang
:
a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP); b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya; c. bahwa untuk memastikan semua dokumen dan rekaman bukti penerapan sistem manajemen mutu yang terkendali sesuai persyaratan yang ditetapkan maka harus dibuat Pengelolaan informasi di UPTD Puskesmas Sukra; d. bahwa dalam penerapan pengelolaan informasi Puskesmas melakukan penerapan kerjannya secara mandiri di UPTD Puskesmas Sukra; e. bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukra.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia,Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas; 10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan di Kabupaten Indramayu; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUKRA TAHUN 2017;
KESATU
:
Aspek Pengelolaan Informasi Puskesmas termasuk mutu pelayanan puskesmas yang telah mengembangkan mutu pelayanan;
KEDUA
Sebagai upaya tercapainya pengendalian informasi sebagai bukti penerapan system manajemen mutu secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di UPTD Puskesmas Sukra;
KETIGA
Untuk meningkatkan Ketersediaan dan informasi data di UPTD Puskesmas Sukra;
KEEMPAT
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sukra Pada Tanggal : 01 Agustus 2017 KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA,
BARLIAN AHMAD ANWAR
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: : : :
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA A/II/SK/PKM-SUKRA/VIII/2017/033 01 AGUSTUS 2017 PENGELOLAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUKRA TAHUN 2017
PEMBERIAN INFORMASI, KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN A.
Pengertian 1. Pemberian informasi adalah Suatu kegiatan pertemuan untuk menyampaikan suatu informasi ( tujuan, sasaran, tugas pokok , fungsi dan kegiatan puskesmas) kepada masyarakat, lintas program dan lintas sektoral. 2. Koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan program dan pelayanan adalah suatu kegiatan kegiatan yang melibatkan lintas sektoral sektoral di wilayah kerja Puskesmas untuk membahas perencanaan kegiatan/program, membahas hasil kinerja Puskesmas, menginformasikan kegiatan/program, mendapatkan masukanmasukan dan melakukan musyawarah/kesepakatan
B.
Tujuan 1. Pelayanan puskesmas diketahui oleh masyarakat dan oleh lintas program maupun sektor terkait dan Meningkatkan kerja sama dan saling dukung dalam penyelenggaraan program kesehatan. 2. Pelaksananaan program bisa efektif dan efisien 3. Untuk mengevaluasi , perencanaan dan perbaikan kegiatan dan pelayanan Puskesmas 4. Untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan kegiatan 5. Untuk mensosialisasikan program puskesmas
C. PROSEDUR a. Prosedur pemberian informasi kepada masyarakat 1. Pemberi informasi mengidentifikasi informasi yang akan disampaikan 2. Pemberi informasi melaporkan kepada Kepala Puskesmas informasi yang akan disampaikan dan meminta rekomendasi. 3. Pemberi informasi dan Kepala Puskesmas menentukan waktu penyampaian informasi (informasi lintas program dapat dilakukan saat pertemuan bulanan puskesmas sedangkan untuk lintas sektoral disampaikan pada waktu pertemuan rutin lintas sektoral, untuk masyarakat melalui penyuluhan ) dan atau apabila informasi yang akan disampaikan bersifat segera menggunakan undangan secara langsung atau surat kedinasan minimal 2 (dua) hari sebelum acara 4. Pemberi informasi berkoordinasi dengan tata usaha untuk membuat surat pemberitahuan atau undangan dan menyiapkan format daftar hadir untuk pertemuannya. b. Prosedur Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan dengan lintas sektoral terdiri dari 2 tahap : 1. Persiapan a. Pembentukan tim/panitia pertemuan oleh Kepala Puskesmas b. Koordinasi dengan lintas sektoral terkait untuk kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Pelaksanaan a. Panitia pertemuan harus hadir lebih awal selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai b. Proses pertemuan dilaksanakan sesuai instruksi kerja yang dibuat c. Dokumentasi kegiatan yang meliputi daftar hadir, dan laporan hasil kesepatan dengan lintas sektoral dilakukan oleh sekretaris dan ditanda-tangani Kepala Puskesmas dan Camat.
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKRA,
BARLIAN AHMAD ANWAR
