pengelolaan limbah B3 dalam IndustriDeskripsi lengkap
FisikaDeskripsi lengkap
spo b3Full description
Jenis B3 dan pengelolaannya
materi b3Full description
LingkunganDeskripsi lengkap
Pengelolaan limbah B3
spo b3Full description
gjhkDeskripsi lengkap
SDSDSDCDFDDeskripsi lengkap
Parlaungan HasibuanFull description
contoh makalah pengelolaan b3
Program Kerja Pengelolaan B3 Rumah Sakit Grha Kedoya
SURAT - KEPUTUSAN Nomor : /S1. RSAJ/SK/XI/2017 Tentang PANDUAN PENGELOLAAN BAHAN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT AKADEMIS JAURY JUSUF PUTERA DIREKTUR RS. AKADEMIS JAURY JUSUF PUTERA
Menimbang :
1. bahwa lingkungan hidup yang berada dirumah sakit perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan kegiatan di dalam serta di sekitar rumah sakit. 2. bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di dalam rumah sakit ada yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun serta menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir ke 2 maka perlu ditetapkan suatu panduan tentang pengelolaan bahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun. 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Tentang Panduan Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera.
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/I/III/2010 Tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit. 3. Keputusan Menteri K Kesehatan esehatan RI Nomor 432/Menkes/SK/V/2007, Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah sakit. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Kesehatan Kerja 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 8. Peraturan pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 9. Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Bahan berbahaya dan Beracun
:
M EM U T U S K A N Menetapkan :
1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Tentang Panduan Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Rumah Sakit Akademis jaury Jusuf Putera 2. Panduan Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Rumah Sakit Akademis jaury Jusuf Putera
sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam lampiran peraturan ini. 3. Panduan pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit ini harus dibahas sekurang-kurangnya 3 tahun sekali dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan yang ada 4. peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Catatan
:
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M a k a s s a r. Pada tanggal : ………………. 2016 --------------------------------------------------RS. Akademis Jaury Jusuf Putera. Direktur,
LAMPIRAN SURAT PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Nomor : ……./…../DIR-SK/…./…. Tanggal : ………………..
PENGAWASAN, PENGGUNAAN OBAT DAN KEAMANAN OBAT 1. Pengawasan mutu obat
Istilah mutu obat dalam pelayanan farmasi tidak sama dengan istilah mutu obat secara ilmiah, dimana umumnya selalu dicantumkan dalam buku-buku standard seperti farmacope. Secara teknis mutu obat mencakup identitas, kemurnian, potensi, keseragaman, dan ketersediaan hayatinya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan mutu obat, yaitu: a. Kontaminasi Beberapa jenis sediaan obat harus selalu berada dalam kondisi steril, bebas pirogen dan kontaminan misalnya obat injeksi. Oleh sebab itu proses manufaktur, pengepakan, dan kontribusi hingga penyimpanan harus memenuhi syarat tertentu. Dalam prakteknya kerusakan obat jenis ini umumnya berkaitan dengan kesalahan penyimpanan dan penyediaannya. Contohnya