PETUNJUK TEKNIS KEPALA TEKNIK TAMBANG ATAU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN, KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, SERTA WAKIL KEPALA TEKNIK TAMBANG ATAU WAKIL PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN Direktorat Teknik Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara PERTEMUAN TEKNIS TAHUNAN TAHUN 2018
DASAR HUKUM
Permen ESDM No. 26 Tahun 2018
Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018
Pasal 7 ayat (9) dan Pasal 11
Lampiran I Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan/atau Pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan/atau Penanggung Jawab Operasional
Menteri menetapkan standar kompetensi, serta pedoman permohonan, evaluasi, dan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT), Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL), dan Penanggung Jawab Operasional
KEPMEN 1827 & PETUNJUK TEKNIS Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018
1. 2. 3. 4.
Pengesahan KTT & PTL Evaluasi KTT Tugas dan Tanggung Jawab KTT & PTL Kriteria KTT & PTL KTT Kelas 1 KTT Kelas 2 KTT Kelas 3 KTT Kelas 4 PTL Kelas 1 PTL Kelas 2 PTL Kelas 3 5. Kriteria WKTT & WPTL 6. Kriteria KTBT • • • • • • •
Petunjuk Teknis Kepala Tambang Bawah Tanah Atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Serta Wakil Kepala Teknik Tambang Atau Wakil Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan 1. 2. 3. 4.
Ketentuan Umum Permohonan Pengesahan Wakil KTT &PTL Ketentuan KTT/PTL/WKTT/WPTL/KTBT Format Cheklist persyaratan dan pedoman evaluasi permohonan KTT atau KTBT, dan WKTT/WPTL
PROSEDUR KTT ATAU PTL , KTBT, DAN WAKIL KTT ATAU WAKIL PTL
KETENTUAN UMUM KTT ATAU PTL , KTBT, DAN WAK IL KTT ATAU WAKIL PTL 1. Kegiatan usaha pertambangan dapat dimulai setelah pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, IUP Khusus Eksplorasi, IUP Khusus Operasi Produksi untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, Kontrak Karya (KK), dan Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah memiliki KTT atau PTL Untuk KK/PKP2B.
2. Pengusaha wajib menunjuk KTT atau PTL serta mendapat pengesahan berupa surat keputusan yang diberikan oleh KaIT. 3. KTT atau PTL dapat disahkan apabila sudah memenuhi persyaratan secara administrasi dan lulus uji aspek-aspek yang ditetapkan KaIT.
4. Setiap perusahaan pemegang Izin IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, IUP Khusus Eksplorasi, atau IUP Khusus Operasi Produksi untuk Pengolahan dan atau Pemurnian hanya boleh memiliki satu orang KTT untuk setiap satu izin usaha pertambangan. 5. Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada KaIT untuk mengangkat lebih dari seorang KTT apabila dianggap perlu atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari KaIT. 6. Setiap pimpinan perusahaan harus melaporkan kepada KaIT secara resmi apabila KTT atau PTL sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
KETENTUAN UMUM KTT ATAU PTL , KTBT, DAN WAK IL KTT ATAU WAKIL PTL 7. KTT atau PTL yang sudah mendapatkan surat pengesahan dari KaIT wajib berada di perusahaan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak surat pengesahan ditetapkan, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan KTT atau PTL tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut.
8. Perusahaan pertambangan yang melakukan penambangan dengan metode tambang bawah tanah wajib mengangkat KTBT. 9. Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada KaIT untuk mengangkat dan mengesahkan satu atau lebih Wakil KTT atau Wakil PTL untuk membantu KTT atau PTL apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Inspektur Tambang.
PERMOHONAN PENGESAHAN WAKIL KTT/PTL/KTBT Persyaratan administrasi permohonan pengesahan Wakil KTT/PTL meliputi: 1. Surat Permohonan: Luas dan/atau wilayah area kerja Alasan operasional 2. Salinan Usaha Pertambangan 3. Surat Pernyataan bermaterai ditandatangani pimpinan tertingi 4. Daftar riwayat hidup 5. Sertifikat calon WKTT/WPTL/KTBT yang sudah diregistrasi 6. Struktur Organisasi (SO): Menjelaskan posisi berada SO pusat dan SO lapangan Terdapat nama-nama yang menjabat pada SO tersebut Posisi WKTT/WPTL jabatan tertinggi di area kerja atau satu tingkat di bawah jabatan KTT/PTL, KTBT adalah orang tertinggi d tambang bawah tanah. 7. Salinan pengesahan WKTT/WPTL/KTBT apabila pernah disahkan 8. Salinan surat pengesahan KTT/PTL di wilayah kerjanya 9. Surat surat pernyataan kebanaran dokumen • •
• • •
KETENTUAN PERGANTIAN KTT ATAU PTL, KTBT, SERTA WAKIL KTT ATAU WAKIL PTL Penggantian KTT/PTL/KTBT serta WKTT/WPTL : 1. KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL dimutasi, atau naik jabatan, yang membuatnya berkedudukan keluar dari site. 2. KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL mengundurkan diri atas dasar karena sebab tertentu 3. KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL diberhentikan perusahaan atas dasar sebab tertentu 4. KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL dicabut oleh KAIT atas dasar tertentu
KETENTUAN PERGANTIAN KTT ATAU PTL, KTBT, SERTA WAKIL KTT ATAU WAKIL PTL MUTASI/NAIK JABATAN 1. KTT/PTL/KTBT Mutasi atau Naik Jabatan a. Surat pemberitahuan perusahaan Keterangan KTT/PTL/KTBT tersebut mutasi ke site mana atau naik jabatan ke tingkat apa. Memberitahukan nama yang akan menjadi pejabat sementara KTT/PTL/KTBT b. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menyatakan KTT/PTL/KTBT dimutasi atau naik jabatan c. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menunjuk nama menjadi Pjs. KTT/PTL/KTBT, adapun persyaratannya adalah: Menjadi orang tertinggi dalam struktur organisasi, khusus KTBT orang tertinggi di tambang bawah tanah Memiliki sertifikat kompetensi setara dengan KTT/PTL/KTBT atau satu tingkat dibawahnya d. Salinan buku tambang yang terdapat pendelegasian antara KTT/PTL/KTBT e. Softcopy dokumen. f. Permohonan pengesahan KTT/PTL/KTBT harus diajukan kepada KAIT paling lama •
•
•
•
KETENTUAN PERGANTIAN KTT ATAU PTL, KTBT, SERTA WAKIL KTT ATAU WAKIL PTL MUTASI/NAIK JABATAN 2. WKTT/WPTL Mutasi atau Naik Jabatan a. Surat pemberitahuan perusahaan, menjelaskan mutasi ke site mana dan naik jabatan apa; b. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menyatakan dipindahkan atau naik ke jabatan apa; c. Softcopy dokumen
KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL MENGUNDURKAN DIRI ATAS DASAR KARENA SEBAB TERTENTU 1. KTT/PTL/KTBT Mengundurkan Diri Atas Dasar Karena Sebab Tertentu a. Surat pemberitahuan perusahaan Keterangan KTT/PTL/KTBT menjelaskan mengundurkan diri atas keinginan sendiri atau karena sebab tertentu. Memberitahukan nama yang akan menjadi pejabat sementara KTT/PTL/KTBT b. Salinan surat pengajuan pengunduran diri KTT/PTL/KTBT yang diajukan kepada perusahaan. c. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menunjuk nama menjadi Pjs. KTT/PTL/KTBT, adapun persyaratannya adalah: Menjadi orang tertinggi dalam struktur organisasi, khusus KTBT orang tertinggi di tambang bawah tanah; Memiliki sertifikat kompetensi setara dengan KTT/PTL/KTBT atau satu tingkat dibawahnya d. Salinan buku tambang yang terdapat pendelegasian antara KTT/PTL/KTBT e. Softcopy dokumen f. Permohonan pengesahan KTT/PTL/KTBT harus diajukan kepada KAIT paling lama 30 hari sejak pemberitahuan kepada KAIT. •
•
•
•
KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL MENGUNDURKAN DIRI ATAS DASAR KARENA SEBAB TERTENTU 2. WKTT/WPTL Mengundurkan Diri Atas Dasar Karena Sebab Tertentu a. Surat pemberitahuan perusahaan, dengan keterangan alasan WKTT/WPTL kenapa mengundurkan diri; b. Salinan surat pengunduran diri WKTT/WPTL yang diajukan kepada perusahaan; c. Softcopy dokumen.
PERTIMBANGAN KAIT TERKAIT PENGUNDURUAN DIRI KTT/PTL Apabila diperlukan, KaIT dapat memanggil pimpinan perusahaan dan/ atau KTT atau PTL yang mengundurkan diri tersebut untuk dimintai keterangan terKaIT pengunduran diri KTT atau PTL tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, KaIT dapat menolak pengunduran diri KTT atau PTL sebagaimana dimaksud, dan meminta pimpinan perusahaan untuk tetap mempertahankan KTT atau PTL tersebut. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari keterangan yang diperoleh, ditemukan bahwa pimpinan perusahaan tidak memberikan dukungan penuh kepada KTT atau PTL sebagaimana surat pernyataan dukungan manajemen yang sudah ditandatangani, maka KaIT dapat memberikan teguran atau mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan.
KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL DIBERHENTIKAN PERUSAHAAN ATAS DASAR SEBAB TERTENTU
•
1. KTT/PTL/KTBT diberhentikan, maka perusahaan harus: a. Surat pemberitahuan perusahaan Keterangan KTT/PTL/KTBT alasan yang menjadi diberhentikannya oleh perusahaan; Memberitahukan nama yang akan menjadi pejabat sementara KTT/PTL/KTBT b. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menyatakan KTT/PTL/KTBT diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan tertentu; c. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang menunjuk nama menjadi Pjs. KTT/PTL/KTBT, adapun persyaratannya adalah: Menjadi orang tertinggi dalam struktur organisasi di site , khusus KTBT orang tertinggi di tambang bawah tanah. Memiliki sertifikat kompetensi setara dengan KTT/PTL/KTBT atau satu tingkat dibawahnya. d. Salinan buku tambang yang terdapat pendelegasian antara KTT/PTL/KTBT e. Softcopy dokumen f. Permohonan pengesahan KTT/PTL/KTBT harus diajukan kepada KAIT paling lama •
•
•
•
KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL DIBERHENTIKAN PERUSAHAAN ATAS DASAR SEBAB TERTENTU 2. WKTT/WPTL diberhentikan, maka perusahaan harus: a. Surat pemberitahuan perusahaan b. Salinan surat keputusan dari perusahaan yang diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan tertentu; c. Softcopy dokumen
menyatakan
WKTT/WPTL
PERTIMBANGAN KAIT TERKAIT DIBERHENTIKANNYA KTT/PTL Apabila diperlukan, KaIT dapat memanggil pimpinan perusahaan dan/ atau KTT atau PTL yang diberhentikan tersebut untuk dimintai keterangan terkait pemberhentian KTT atau PTL tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, KaIT dapat menolak pemberhentian KTT atau PTL sebagaimana dimaksud, dan meminta pimpinan perusahaan untuk tetap mempertahankan KTT atau PTL tersebut. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari keterangan yang diperoleh, ditemukan bahwa pimpinan perusahaan tidak memberikan dukungan penuh kepada KTT atau PTL sebagaimana surat pernyataan dukungan manajemen yang sudah ditandatangani, maka KaIT dapat memberikan teguran atau mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari keterangan yang
diperoleh,
ditemukan
bahwa KTT
atau
PTL
melakukan
pelanggaran
peraturan
perundangan atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka KaIT dapat memberikan teguran atau mengusulkan pemberian sanksi kepada KTT atau PTL tersebut berupa pelarangan menjadi KTT atau PTL selama 2 (dua) tahun.
KTT/PTL/KTBT/WKTT/WPTL DICABUT OLEH KAIT ATAS DASAR TERTENTU Apabila KTT atau PTL, KTBT, serta Wakil KTT atau Wakil PTL dalam menjalankan kegiatan operasional di lapangan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kaidah teknik Pertambangan yang baik atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka KaIT dapat mencabut surat pengesahan KTT atau PTL, KTBT, serta Wakil KTT atau Wakil PTL tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui KTT atau PTL, KTBT, serta Wakil KTT atau Wakil PTL tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 2. KTT atau PTL, KTBT, serta Wakil KTT atau Wakil PTL tersebut sudah mendapatkan surat peringatan atau surat teguran dari KaIT sebanyak 3 (tiga) kali akibat tidak melaksanakan kewajiban KTT atau PTL, KTBT, serta Wakil KTT atau Wakil PTL , atau tidak menjalankan arahan dari KaIT dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN •
Apabila adanya perubahan struktur organisasi setelah KTT atau PTL disahkan tetapi tidak melaporkan, maka KaIT dapat memberikan teguran dan mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan.
•
Apabila adanya ketidaksesuaian dokumen permohonan KTT atau PTL dengan kondisi di lapangan, maka KaIT dapat memberikan teguran dan mengusulkan pemberian sanksi kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan.
