Western Sahara,Analisis Yursdiksi Negara

FAKTA HUKUM  Sahara Barat (Western Sahara) adalah daerah koloni Spanyol antara tahun 1884 -1976. Western Sahara berbatasan dengan Maroko di utara, Mauritania di selatan, Aljazair di timur, dan Samudera Atlantik di barat. Berdasarkan atas Resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember tahun 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negara-negara koloni, Majelis Umum PBB (MU) mendesak Spanyol bahwa Sahara Barat harus mendapatkan dekolonisasi dari Spanyol berdasarkan berdasarkan asas menentukan nasib sendiri (self-determination). Spanyol menyetujui usulan referendum untuk menentukan nasib Sahara Barat, dibawah pengawasan PBB. Raja Hassan, kepala Negara Maroko melalui menteri luar negerinya pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 1974 menyampaikan pernyataan kepada Majelis Umum PBB bahwa dengan adanya suatu “legal ties”  antara Western Sahara dan Maroko, maka Western Sahara seharusnya menjadi bagian dari Maroko. Dengan alasan yang sama, Mauritania mengemukakan hal yang serupa. Dengan Dengan adanya tanggapan tanggapan dari Maroko dan Mauritania terkait status Western Sahara, Majelis Umum PBB mengajukan pertanyaan untuk pendapat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional mengenai kasus ini.

MASALAH HUKUM  a. Apakah pada masa kolonisasi Spanyol, Sahara Barat merupakan sebuah wilayah tak dimiliki siapapun (terra ( terra nullius)? nullius )? Apabila jawabannya tidak, mengacu kepada pertanyaan kedua, b. Hubungan hukum apakah yang terdapat antara wilayah ini dengan Maroko maupun Mauritania ?

PENDAPAT MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Mahkamah berpendapat bahwa asas self-determination dapat dipertimbangkan untuk proses pembebasan Western Sahara. 2. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB. Dalam Advisory Opinion-nya, Opinion-nya, Mahkamah mengutarakan mengutarakan sebagai berikut : a. Pada saat Sahara Barat dibawah kolonisasi kolonisasi Spanyol, Spanyol, wilayah tersebut bukanlah merupakan terra nullius. nullius .

b. Mahkamah berpendapat bahwa memang benar adanya terdapat “legal ties” antara wilayah Sahara Barat dengan Mauritania maupun Maroko tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kedaulatan teritorial di Western Sahara antara Maroko ataupun Mauritania

DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Dalam kasus Western Sahara ini, Mahkamah bertitik tolak pada beberapa pandangan, bahwa ; a. Mahkamah menganggap kasus Western Sahara adalah berkaitan dengan masalah Prinsip Umum mengenai dekolonisasi, b. Mahkamah memiliki kewajiban, sebagai Badan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, untuk memberikan Pendapat Hukum.

 ANALISIS 

Western Sahara bukanlah merupakan wilayah terra nullius karena telah ada organisasi sosial dan politik yang diwakili oleh para kepala suku yang memegang kendali atas wilayah tersebut. Dalam kasus Western Sahara ini dapat dilihat bahwa faktor “legal ties”  saja tidak dapat digunakan untuk menyatakan sebuah wilayah merupakan bagian dari wilayahnya. Dimana Negara tersebut harus dapat membuktikan telah melakukan kegiatan internal maupun internasional terhadap wilayah tersebut dan juga melakukan kontrol yg efektif  terhadap wilayah yang telah diklaimnya tersebut. Western Sahara dapat dikatakan merupakan wilayah bebas dimana tidak ada kedaulatan personality maupun badan hukum di wilayah tersebut. Sehingga Western Sahara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination). Hal ini sesuai dengan Resolusi MU No. 1514(XV) dan juga merupakan suatu prinsip hukum umum (ius cogens) dalam hukum internaisonal.