WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
Disusun Oleh : Nama
: Hana Dwi Nur Utami
NPM
: 13211171
Kelas
: 2 EA27
Mata Kuliah
: Kewarganegaraan
Hari/ Tanggal
: Kamis, 30 Mei 2013
UNIVERSITAS GUNADARMA BEKASI 2013
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya dapat menyelesaikan sebuah makalah sederhana ini dengan tepat waktu. Berikut ini saya mempersembahkan sebuah makalah tentang ekonomi koperasi, yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari sejarah mengenai ekonomi koperasi di Indonesia. Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
iii
KESIMPULAN ...............................................................................................
iv
REFERENSI ...................................................................................................
v
BAB I
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL
1.1
Pengrtian, Hakikat, dan Kedudukan Wawasan Nusantara .....
1
1.2
Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara ...................... ......................
2
1.3
Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia ...............
8
1.4
Perwujudan Wawasan Nusantara ........................................... ...........................................
10
1.5
Otonomi Daerah di Indonesia .......................................... ................................................ ......
17
iii
BAB 2 WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
Cara bagai,mana sesuatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya.Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi “ Britain rules
the
waves”
.
Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga
lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan nusantara. Pembahasan mengenai Wawasan Nusantara, tersaji dalam urutan sebagai berikut. 1. Pengertian, Hakikat,dan Kedudukan Wawasan Nusantara 2. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara 3. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia 4. Perwujudan Wawasan Nusantara 5. Otonomi Daerah Indonesia
A. PENGERTIAN, HAKIKAT, DAN KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
Sebelumnya telah dinyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook- nya bagsa Indonesia,. Lebih jelasnya kita hidup dalam zaman penjajahan. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah eks Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah
yang terpisahkan oleh laut bebas. Sebagai bangsa yang berjajah dan terpecah-pecah serta memiliki wilayah yang terpisah pisah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia. 1
Keadaan tersebut tidak mendukungupaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan untuk menuju bangsa bangsa yang adil dan makmur. B. LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
Mengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian: Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wawasan Nusantara. Latar belakang atau factor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah sebegai berikut. 1. Aspek historis 2. Aspek geografis dan social budaya 3. Aspek Geopolitis dan kepentingan nasional.
1. Segi Historis atau Sejarah
Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah dua hal, yaitu a. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah; b. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.
2. Hakikat Wawasan Nusantara
Jawaban atas pertanyaan di muka menjadi hakikat dari Wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. ( Ingat , rumusan dalam GBHN -persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah-). Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan
kesatuan wilayah”. Bangsa Indonesia Indonesia yang dari aspek social budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. 2
3. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. 1. Pengertian Wawasan Nusantara
Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan termitologis. 1) Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. mel ihat. 2) Secara terminologis, Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. a. Pengertian Wawasan Nusantara Nusantara menurut Prof. Wan Usman "Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kcpulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam." b. Pengertian Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk
diusulkan menjadi Tap. MPR yang dibuat dibuat Lemhanas tahun 1999, 1999, sebagai berikut. Berdasarkan Berdasarkan pendapat-pen pendapat-pendapat dapat di a t a s , secara sederhana sederhana wawasan wawasan nusantara nusantara b e r a r t i
cara pandang bangsa I n d o n e s i a terhadap diri dan lingkungannya. Diri
yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. 3
Penegasan akan semangat kebangsaan itu ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktobcr 1928. Akhirnya, semangat kebangsaan menemukan hasilnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut. a.
Zaman perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pcrgerakan Nasional Budi Utomo.
b. Zaman penegas 1928, yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda. c.
Zaman pendobrak 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan "revolusi integratif dari
bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah dalam banyak suku dan terjajah beralih menjadi bangsa yang bersatu dan merdeka. Menjadi bangsa yang bersatu merupakan visi bangsa Indonesia sejak dahulu dan akan senantiasa dipertahankan setelah mengalami kemerdekaan. Upaya untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah adalah dengan mengganti Territoricde Zee an Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939. Pada saat kita merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia inasih dalam keadaan terpisah-pisah disebabkan masih berlakunya berlakun ya Ordonan'si tahun 1939. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah menyatakan laut tentorial Indonesia adalah selebar 12 mil tidak lagi 3 mil berdasarkan point to point theory. Deklarasi Juanda dinyatakan sebagai pengganti Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 dengan tujuan: a.
perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Rcpubiik Indonesia Indonesia yang utuh dan bulat;
b.
penentuan
batas-batas
wilayah
negara
Indonesia
disesuaikan
dengan
asas
negara kepulauan; c.
pengaturan
lalu lintas
damai pelayaran
yang lebih
dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. 4
menjamin kesclamatan
Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi: a. perairan
Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia; l aut; b. laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut; c. perairan
pedalaman
Indonesia
adalah
semua
perairan
yang
terletak
pada
sisi dalam dari garis dasar. Keluarnya deklarasi Juanda 1957 tersebut melahirkan konsepsi wawasan nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan. Deklarasi Juanda diperjuangkan terus dalam forum internasional agar pengakuan Indonesia atas wilayah teritorial tersebut mendapat pengukuhan sekaligus kekuatan hukum di mata internasional. Pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang landas kontinen Indonesia. Indonesia. Deklarasi Deklarasi i t u berintikan: berintikan: 1)
kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara bersangkutan;
2) batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah garis tengahnya. tengahnya. Tentang landas kontinen dikuatkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ZEE berintikan: 1)
Lebar Zone Eksklusif Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
2)
Letak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI. di ZEEI.
3)
Lautan
di
ZEEI
tetap
merupakan
lautan
bebas
untuk
pela yaran
Internasion Internasional. al. ZEEI ZEEI diterima diterima oleh oleh hampir hampir seluruh seluruh peserta peserta konferen konferensi si 1 l u k u i n Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dan dikukuhkan oleh Pemerintah R.I. dengan UU No. 5/ 1 9 83 .
5
2.
Segi Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu meniiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa tcrsebut, antara lain sebagai berikut. a. Indonesia bercirikan negara kepulauan/maritim (Archipelago State) dengan jumlah 1
7.508 pulau. b. Luas wilayah 5,192 juta km
2
dengan perincian daratan seluas 2.027 juta
km2 dan laut seluas 3,166 juta km 2. Negara kita terdiri 2/3 lautan/perairan. c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. d. Indonesia Indonesia terletak terletak di antara antara dua benua benua dan dan dua samudra samudra (posisi (posisi s i l a n g ) . e. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. f.
Indonesia Indonesia berada berada pada pada i k l i m tropis dengan dengan dua dua musim. musim.
Indonesia menjadi menjadi pertemuan pertemuan dua dua j a l u r pegunung pegunungan, an, yaitu yaitu Mediterania Mediterania dan Sirkum Sirkum g. Indonesia Pasitik. h. Berada pada 6" LU
1 1° LS dan 95" BT -- 14k' BT.
i.
Wilayah yang subur dan luihitahlc (dapat dihuni).
j.
Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam.
k. Memiliki etnik yang sangat banyak (heterogenitas suku bangsa) sehingga memiliki
kebudayaan yang beragam. l.
M e m i l i k i jumlah jumlah pendud penduduk uk yang yang besar besar deng dengan an jumla jumlah h sekita sekitarr 21 21 8,868 8,868 juta ( t a h u n 2005).
Posisi Indonesia Indonesia yang demikian i n i sering dinyatakan dinyatakan meniiliki posisi posisi yang strategis. 3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional
Geopolitik adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzcl sebagai Ilmu Bumi Politik. Sebagai ilmu, geopolitikmempelajari fenomena politik dari aspek geografi. 6
Untuk bangsa Indonesia, orang pertama yang mengkaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut. Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensrauni). Kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia nierdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki "Le ciesir d'etre ensemble dan Character-gemeinsehcij'f Character-gemeinsehcij'f -menurut Soekarno itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalismc Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme. kosmopolitanisme. Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana: 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia (Chaidir Basric: 2002) Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUl) 1945 Alinca II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, a d i l , dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUl) 1945 Alinca IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan scluruh tumpah darah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, bangsa bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.
7
C. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA 1. G e o p o l i t i k s e b a g a i I l m u B u m i P o l i t i k
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh l e t a k serta kondisi geografis b u m i wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. GeopoHtik adalah ilmu yang mcmpelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedang untuk impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifal nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Teori Teori -Teori -Teori Geop Geopoliti oliti k
1) Teori Geopolitik Frederich Ratzel Frederich Ratzel (1844-1904) berpendapat bahvva negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleli sekelompok masyarakat (bangsa). 2) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen Rudolf Kjellen (1864 — 1922) 1922) melanjutkan ajaran Ratzel tcntang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistcm p o l i t i k yang meuyeluruh yang mcliputi bidang geopo geopoliti litik, k, ekon ekonomi omi polit politik, ik, demo demo politi politik, k, sosia sosiall po p o l i t i k , dan krato krato po l i t i k . 3) Teori Geopolitik Karl Ilaushojer Karl Haushofer Haushofer (1 (1 896 896 -1 946) 946) melanjutkan melanjutkan pandangan pandangan Ratzel dan Kj K j e l l e n terutama terutama pandangan tcntang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak seliingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi (lebensraum) bagi warga negara. Teori geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan I li t t l e r sehingga menimbulkan Perang Dunia II.
8
4) Teori Geopolitik Halford Mackinder Halford Mackinder (1 861 — 1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah daerah- daerah “ jantung” jantung” dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan dengan teori Daerah Jantung. 5) Teori Geopolitik Alfred Thayer Malum Alfred Thayer Mahan (1 840- 1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses ke laut. Sehingga, tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan mariti m. 6) Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller Guilio Douhet (1 869 1930) dan William Mitchel (1 878 1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat angkatan udara udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beropcrasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. 7) Tcori Geopolitik Geopolitik Nicholas J. Spijkman Nicholas J. Spijkman (1879-1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area: •
Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung.
•
Offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.
•
Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Sclatan.
•
New World, mencakup wilayah Amcrika.
Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amcrika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. 9
2. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempcrtimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Secara geogralis Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra (Hin (Hi n d i a dan Pasifik) Pasifik) dan dua benua benua (Asia dan dan Australia) Australia),, serta terletak di bawah bawah or b i t Geostationary Satellite Orbit (GSO). Orbit (GSO). Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut Nusantara (nusa di antara air), schingga bisa discbut sebagai Benua M a r i t i m Indonesia.
D. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA 1. Perumusan Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam keteiapan MPR mengcnai GBI1N. Secara berturut-turut ketentuan tcrsebut adalah 1) Tap MPR No. IV/MPR/1973 2) Tap MPR No. IV/MPR/1978 3) Tap MPR No. 11/ MPR/1983 4) Tap MPR No. II/MPR/1988 5) Tap MPR No. 11/ MPR/1993 6) Tap MPR No. II/MPR/1998 Dalam ketetapan tcrsebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 H a k i k a t dan Wawasan Wawasan Nusantara Nusantara adalah adalah kesatuan kesatuan bangsa bangsa dan keutuhan keutuhan wilayah wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut ters ebut mencakup: 1) Perwujudan Perwujudan kepulauan kepulauan Nusantara Nusantara sebagai Satu Kesatuan Kesatuan P o l i t i k 10
a.
Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan kesatuan wilayah wilayah,, wadah, ruang ruang hidup hidup dan kesatuan kesatuan m i t r a seluruh bangsa, bangsa, serta serta menjadi menjadi moda modall dan m i l i k bersam bersamaa bangsa bangsa..
b. Bahwa
secara
psikologis,
sepenanggungan,
bangsa
sebangsa
Indonesia
dan
setanah
harus air,
merasa
serta
satu,
senasib
mempunyai
satu
tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa. c.
Bahwa dan
Paneasila
negara,
adalah
yang
satu-satunya
melandasi,
falsafah
membimbing,
serta
dan
ideologi
bangsa
mengarahkan
bangsa
menuju tujuannya. d. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa
hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kes atuan Ekonomi a.
Bahwa adalah
kekayaan modal
wilayah
dan
milik
Nusantara bersama
baik
bangsa,
potensial dan
bahwa
maupun
efektif
keperluan
hidup
sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. b. Tingkat
perkembangan
daerah,
tanpa
ekonomi
meninggalkan
harus
serasi
ciri-ciri
khas
dan yang
seimbang dimiliki
di
seluruh
oleh
daerah-
daerah dalam mengembangkan ekonominya.
3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya a.
Bahwa
masyarakat
merupakan merupakan kemajuan
Indonesia
keludupan keludupan masyarakat
adalah
yang yang
satu;
serasi
sama,
perikehidupan
dengan dengan
merata,
bangsa
terdapatnya terdapatnya
dan
seimbang
harus
tingkat
serta
adanya
keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. b. Bahwa
budaya
Indonesia
pada
corak
ragam
budaya
yang
yang
menjadi
modal
dan
seluruhnya,
yang
hasit-hasilnya
hakikatnya
ada
adalah
menggambarkan
landasan dapat
Indonesia.
11
pengembangan dinikmati
oleh
satu,
sedangkan
kekayaan
budaya
budaya
bangsa
seluruh
bangsa
4) Perwujudan
kepulauan
Nusantara
sebagai
Satu
Kesatuan
Pertahanan
hakikatnya
merupakan
Keamanan a.
Bahwa
ancaman
terhadap
satu
daerah
pada
ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. b. Bahwa
tiap-tiap
warga
ncgara
mempunyai
hak
dan
kewajiban
yang
sama di dalam pembelaan negara. c.
Masing-masing eakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Kesatuan
Po l i t i k ,
likonomi, likonomi,
Sosial
Budaya, Budaya,
dan
Pertahanan Pertahanan
Keamanan Keamanan
(POLEKSOSBUDHANKAM) (POLEKSOSBUDHANKA M) tersebut tercantum te rcantum dalam GBHN. Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pcrtahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Atas dasar itu dapat disimpulkan, sumbcr alam gas di Aceh bukan hanya milik penduduk Aceh, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya kemiskinan di Nusa Tenggara Timur harus dipandang sebagai kemiskinan bangsa Indonesia. Namun, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubcrnur Lemhanas) untuk masa sekarang sekarang perlu perlu interpretasi interpretasi yang yang tepat tepat mengenai mengenai a j a r a n itu. Kesimpu Kesimpulan lan yang yang hanya hanya sampai seperti it u t e l a h mengakiba mengakibatkan tkan pengua penguasaan saan oleh oleh pemerintah pemerintah pusat pusat atas kekayaa kekayaan n sumber sumber daya alam daerah daerah m e n j a d i berlebihan berlebihan sehingga sehingga menimbu menimbulkan lkan ketidakpua ketidakpuasan san daerah, daerah, baik Aceh, Papu Papua, a, Ria Riau, u, dan dan la i n n ya . GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998. Pada GBHN 1999 scbagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara. Pada masa sekarang sekarang i n i dengan dengan tidak adanya adanya lagi GBHN, rumusan Wawasan Wawasan Nusantara Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia Indonesia yang berciri nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal i n i tertuang dalam Pasal 25 A UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 12
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterhna asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghu-bungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yang
termasuk
daratan
Negara
Republik
Indonesia,
dengan
t i d a k
memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Indonesia. a. Wil ayah ayah Dar atan atan
Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. I ntuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) , Papua Nugini, Nugini, dan Timor Leste. b. Wil ayah ayah Perai Perai r an
Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut tentorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Tentorial Indonesia adalah jalur laut selebar 1 2 (dua belas) mil laut yang diukurdari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu g a r i s penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh: Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.
13
c. Wilayah Udara
Wilayah Wilayah udara adalah adalah wilayah wilayah yang yang berada berada di atas atas wilayah wilayah daratan dan l a u t a n (perairan) negara itu. Seberapa jauh kedaulatan negara lerhadap wilayah udara di atasnya, terdapat beberapa aliran, yaitu 1) Teori Udara Bebas a) kebebasan ruang tanpa batas, ruang udara dapat dipergunakan oleh siapapun. Negara tidak berhak dan berdaulan di ruang udara. b) kebebasan ruang terbatas, terbagi dua : (1) negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan; (a) Teori keamanan Negara mempunyai kedaulatan di udara dibatasi untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1901 ditentukan dengan batas ketinggian 1500 m dan pada tahun 1910 diubah menjadi 500 m. (b) Teori penguasaan Cooper Pada tahun 1950, Cooper menyatakan kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan menguasai ruang udara secara fisik dan ilmiah. Misal dengan kemampuan teknologi pesawat. (c) Teori udara Schachter Schachter menyatakan wilayah udara hendaknya sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat pesawat. Ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi. 2) Teori Negara Berdaulat di Udara
Mengenai teori ini belum ada kesepakatan di forum intemasional. Mengenai ruang angkasa masih timbul salah pengertian tentang batas jarak ketinggian yaitu dan mana mengukurnya. Apakah diukur dari permukaan laut ataukah dari titik tertinggi dari negara tersebut, misal dari puncak gunung.
14
3. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar, yaitu waciah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a.
Wadah (Contour)
Wadah kehiclupan masyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budava. b.
I si (Content) (Content)
"Isi"" adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan HDD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di alas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, "isi" me nyangkut dua hal yang esensial, yakni sebagai berikut. 1)
Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya,
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. 2)
Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan nasional. c.
Tata Laku (Conduct)
"Tata laku" merupakan hasil interaksi antara "wadah" dan "isi" yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah menccrminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
15
4. Tujuan dan Mantaat Wawasan Nusantara a. Tu j uan Wawasan Wawasan Nu santara
Hakikat Wawasan Nusantara adalah "Keutuhan Nusantara atau Nasional dalam pengertian: cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu keutuhan bangsa dan wilayah nasional. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara, harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan maupun orang-perorang. Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua: 1) Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
kehidupan
nasional,
yaitu
politik,
ekonomi,
sosial
budaya,
dan
pertahanan keamanan. 2) Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. b. M anf aat Wawasan Wawasan Nu santara
Manfaat yang kita dapatkan dan konsepsi Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1)
Pertambahan luas wilayah tentorial Indonesia. Berdasarkan Ordonansi 1939 wilayah tentorial Indonesia hanya seluas 2 juta km 2.
2) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah tentorial dan landas kontinen Indonesia. 3) Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4) Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Misalnya tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". 16
Ada 12 pulau yang diidentifikasi sebagai pulau terluar di Indonesia (Tempo, 2005) yaitu sebagai berikut. (1) Pulau Rondo, ujung paling barat Indonesia berbatasan dengan India dan Thailand. (2) Pulau Sekatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam. (3) Pulau Nipa, berbatasan dengan Singapura. (4) Pulau Berhala, berbatasan dengan Malasyia. (5) Pulau Marore, berbatasan dengan Filipina. (6) Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina. (7) Pulau Marampit, berbatasan dengan Filipina. (8) Pulau Batek, berbatasan dengan Timor Leste. (9) Pulau Dana, berbatasan dengan Australia. (10) Pulau Fani, berbatasan dengan Republik Palau, ujung utara Papua. (11) Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau. (12) Pulau Bras, berbatasan dengan Republik Palau. Wawasan Nusantara dalam fungsinya sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, hams mampu menumbuhkan dan meningkatkan momentum kekuatan-kekuatan sentripetal untuk dapat terus mempertahankan dan memelihara kemantapan kesetiakawanan sosial yang melandasi persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara. Wawasan Nusantara hams dapat meningkatkan Ketahanan Nasional sehingga terjaminlah kelanjutan dan peningkatan pembangunan nasional. E. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 1. Kaitan Wawasan Nusantara dengan Otonomi Daerah
Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Namun d e m i k i a n semangat perlunya k e s a t u a n dalam berbagai aspek kehidupan itu jangan sampai menimbulkan Negara kekuasaan.
17
Oleh karena itulah, dalam menyelenggarakan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, bukan sentralisasi. Desentralisasi artinya, penyerahan urusan pemerintah dari atas kepada pemerintah di bawahnya untuk menjadi urusan
rumah
tangganya.
Negara
Kesatuan
dengan
sistem
desentralisasi
dalam
penyelcnggaraan pemcrintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Negara kita melaksanakan otonomi daerah karena melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 1 8. Jadi, landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi i t n dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, danWalikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan
daerah
menjalankan
otonomi
seluas-luasnya,
kecuali
urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.
18
Untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibentuk undang-undang organik sebagai pclaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang terscbut adalah UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Otonomi Daerah di Indonesia
Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam pcnyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan: 1) Wilayah Indonesia yang sangat luas; 2) Daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan. Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah diserahi kewenangan dari pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonomi atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat scsuai dengan peraturan perundangundangan otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah scsuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu 1.
daerah provinsi,
2.
daerah kabupaten, dan
3.
daerah kota. Daerah otonom menganut asas desentralisasi yaitu asas yang menyalakan adanya
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19
Di daerah otonom dibentuk pemerintahan daerah. Yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otmiom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah. Dengan demikian kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi berbagai bidang. Misalnya a.
pendidikan,
b.
kesejahteraan,
c.
kesehatan,
d.
perumahan,
e.
pertanian,
f.
perdagangan, dan lain-lain. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten kota banyak sekali. Hal
ini karena provinsi, kabupaten/kota memiliki hak otonomi dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya menangani 6 urusan saja, yaitu : 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) vustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; 6) agama.
20
KESIMPULAN
Apakah Wawasan Nusantara itu? Secara konsepsional wawasan nusantara (wasantara) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang ruang hidup ( lebensraum) lebensraum) yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandang geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan nusantara. Jadi, wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.
iv
REFERENSI
Winarmo, S.Pd., M.Si.
Paradigma Baru
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Edisi Kedua
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Fauzi. 2003. Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Republik Indonesia. Malang: PT. Danar Jaya Brawijaya University Press. Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi . Yogyakarta: Paradigma Hamdan Mansoer. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan . Jakarta: Dirjen Dikti. Kaelan. 2000. Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma Ermayana Suradinata. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Dalam jurnal Ketahanan Nasional No. VI, Agustus 2001.
v
