Underpass Jalan bawah tanah atau underpass di Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, masih dalam kajian. Pembangunan underpass di jalan tersebut sangat mendesak sebab kemacetan kian parah. Underpass akan dibangun di persimpangan Jl Andi Pangerang Petta Rani dan Jl Boulevard, serta Jl Andi Pangerang Petta Rani dan Jl Letjen Hertasning. “Sementara masih mengandalkan rekayasa. Jika ini tak berhasil, maka dipastikan underpass sebagai solusi kemacetan di Petta Rani,” kata Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Metropolitan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI, Haikal Hasan, Rabu (30/1/2013). Feasibility study atau studi kelayakan pembangunan underpass telah selesai. Kendaraan yang melaju dari arah Jl Boulevard atau Jl Letjen Hertasning atau sebaliknya harus melalui jalan bawah tanah. Underpass akan menggantikan fungsi lampu lalu lintas yang belum optimal mengendalikan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan kemacetan disusul dengan persiapan memperkuat infrastruktur jalannya. Salah satu hal pentingnya adalah cara menyiasati kepadatan lalu lintas di sejumlah titik jalan yang berhadapan dengan pintu perlintasan kereta api. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk melakukan detail design engineering (DED) atas detail dasar konstruksi underpass tersebut. Kepala Dinas PU DKI Ery Basworo mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memerintahkan Dinas PU untuk segera membangun kedua jalan tersebut di 12 titik lokasi jalan simpang sebidang. "Tahun ini kita siapkan dana sebesar Rp 200 miliar. Alokasi dana terbesar ada
pada tahun 2014 karena pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan. Diharapkan dapat kelar akhir 2014 atau awal 2015," kata Ery Basworo di Jakarta, Senin (5/11/2012). Ia mengaku optimis pembangunan fisik underpass dapat direalisasikan selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Realisasi pembangunan ini dilakukan karena ada kebijakan peningkatan volume penumpang KRL dari PT KAI yang akan berimbas pada peningkatan headway hingga tiga menit. Kalau cepat waktu tempuh kereta semakin sering lintasan itu ditutup. Bisa macet terus di kawasan tersebut," ujarnya. Hingga saat ini, flyover yang akan dibangun ada di lokasi Jalan Cendrawasih Kebayoran Lama, Jalan Kartini Cilandak, di Jalan Garuda Kemayoran, Jalan Industri dan Jalan Permata Hijau. Sedangkan flyover di Jalan Gunung Sahari Mangga Dua, Jalan Halimun, Jalan Madiun, dan Jalan Cik di Tiro. Khusus lahan yang belum dibebaskan yaitu Jalan Percetakan Negara, Bintaro, Kampung Bandan, Cipinang Lontar, dan Jalan Panjang Jakarta Barat. "Itu masih dalam proses pembebasan tanah," ujarnya. Seperti yang diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, untuk menekan risiko penumpukan kendaraan di pintu-pintu perlintasan kereta api, Pemprov DKI terus mematangkan rencana pembangunan underpass. Meski tak bisa dilakukan di semua titik, tapi pembangunan underpass tetap menjadi pilihan karena dinilai lebih sederhana ketimbang pembangunan jalan layang. "Kita harus membangun underpass karena lebih simpel. Tapi sayangnya enggak
bisa di semua titik, bukan hanya soal dana, tapi mengenai pembebasan lahannya," kata Pristono. VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan mengizinkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota bila tidak memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut dia ajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak investor. "Jadi, pertama harus bisa digunakan transportasi massal, kedua, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) lalu lintasnya harus oke, ketiga pintu-pintunya tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan kemacetan," ujar Joko Widodo, Jumat 11 Januari 2012. Jokowi menegaskan, bila permintaannya tersebut dihiraukan, maka pihaknya tidak akan memberikan izin pembangunan ruas tol yang nilainya mencapai Rp42 triliun. "Kalau ketiganya tidak masuk, maaf saja, saya bilang sorry. Kalau menyebabkan kemacetan, yah saya harus bilang tidak," katanya. Jokowi menilai, pembangunan enam ruas tol tersebut harus dilihat dan dikaji secara lebih terperinci. Walau telah mendapatkan penjelasan dari Kementerian PU, Jokowi mengaku tidak akan langsung menyetujui begitu saja. Ia menginginkan tol tersebut digunakan sebagai jalan utama transportasi massal. "Kalau hanya digunakan untuk mobil pribadi saja, tidak boleh. Jalan tol itu harus memuat transportasi massal umum. Seperti Kopaja AC dan Bus Transjakarta," katanya. Jokowi rencananya akan mengundang penggagas pembangunan enam ruas jalan tol tersebut yaitu Jakarta Toll Road Development, yang merupakan konsorsium gabungan dari perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.
"Saya baru dengar proyek ini dari Kementerian PU. Selanjutnya, saya nanti mau mengundang investornya. Saya juga undang pakar, pengamat semuanya diundang. Bahkan saya belum bertemu dengan Jakarta Toll Road Development tersebut, kita akan undang," katanya. (umi)
