ULANGAN KEDUA KELAS 9A
Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada.. A. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 22 Tahun 99 B. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 23 Tahun 99 C. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 22 Tahun 45 D. UUD 1945 Pasal 18 Dan UU 24 Tahun 45
Provinsi sebagai daerah otonom juga memiliki kedudukan sebagai… A. Tugas pembantuan B. Daerah otonom C. Wilayah administrasi D. Otonomi daerah
Keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah disemua bidang disebut A. otonomi sempit B. otonomi luas C. daerah otonom D. keleluasan otonom
Keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerinrtah dibidang tertentu disebut A. otonomi nyata B. otonomi C. daerah otonom D. pemerintah otonom
Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Nama otonomi tersebut adalah A. Otonom yang bertanggung jawab B. Otonom yang disiplin C. Otonom yang tegas D. Otonom yang benar
Lembaga DPRD berfungsi sebagai… A. Wakil rakyat B. Badan legislative daerah C. Perlindungan rakyat D. Badan yudikatif daerah
Penyelenggara desentralisasi di Daerah Otonom adalah ….. Desa Provinsi Negara Kota
Daerah provinsi menyelenggarakan dekonsentrasi sebagai wakil …. A. pemerintah pusat di daerah B. pemerintah kota/kabupaten C. pemerintah provinsi D. pemerintah di daerah-daerah
Daerah kota atau kabupaten menyelenggarakan desentralisasi secara …di daerah A. utuh dan bulat B. mandiri dan bertanggung jawba C. sempurna dan teratur D. tertib dan lancar
Berikut ini yang bukan merupakan daerah pelaksanaan asas tugas pembantuan adalah…. A. daerah provinsi B. kabupaten C. kota dan desa D. pegunungan dan dataran rendah
Yang tidak termasuk fungsi DPRD adalah A. interpelasi B. legalisasi C. pengawasan D. anggaran
Hak meminta keterangan, adalah hak DPRD yang A. angket B. anggaran C. menyatakan pendapat D. interpelasi
Yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur / wakil gubernur adalah … A. DPRD kabupaten/kota B. DPRD provinsi C. Presiden D. MPR
Hak angket adalah… A. Hak meminta keterangan B. Hak menyatakan pendapat C. Hak untuk mengadakan penyelidikan D. Hak untuk mengusulkan pengangkatan bupati / wakil bupati
Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama A. MPR B. MK C. Presiden D. Komisi yudisial
Menetapkan APBD bersama dengan gubernur, bupati /wali kota adalah tugas dan wewenang dari A. Presiden B. DPR C. MPR D. DPRD
Domisili anggota DPRD provinsi kabupaten/ kota di A. Desa B. Ibu kota provinsi C. Kelurahan D. Kecamatan
Cirri utama desa adalah…. A. Kawasan yang terpencil B. Kawasan yang masih belum tersentuh oleh teknologi modern C. Kawasan yang memiliki kegiiatan utama pertanian D. Daerah yang tradisional
Camat bertanggung jawab atas wewenangnya kepada A. Presiden B. Dinas C. Presiden D. Bupati/walikota
Kelurahan merupakan peranakan A. Sipil B. Kecamatan C. Wali kota D. Kabupaten
Kepala daerah ditingkat provinsi disebut A. Camat B. Walikota C. Gubernur D. Bupati
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada A. B. C. D.
Bupati Walikota DPR provinsi DPRD provinsi
Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada… A. Presiden B. DPR C. MPR D. Lurah
Kepala daerah kabupaten disebut A. Camat B. Walikota C. Gubernur D. Bupati
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah bupati/walikota bertanggung jawab kepada A. DPRD provinsi B. DPRD C. DPRD kabupaten/kota D. DPR
Camat diangkat oleh A. Presiden B. Lurah C. Bupati/walikota D. Gubernur
Tujuan dari desentralisasi fiskal adalalah… A. Menyalurkan semangat demokrasi B. Agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lancer C. Memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali beberapa sumber daerah D. Memberikan tanggung jawab yang berkaitan sector public ke sector privat
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian…. A. asas akuntabilitas B. asas profenolitas C. asas keterbukaan D. asas kepentingan umum
Berikut ini yang bukan merupakan perangkat daerah adalah… A. Sekretariat Daerah, B. Dinas Daerah, Dan C. Lembaga Teknis Daerah D. Dinas Kota/Kabupaten
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinamakan asas… A. Asas profesionalitas B. Asas proporsionalitas C. Asas akuntabilitas D. Asas keterbukaan
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dinamakan asas… A. Asas profesionalitas B. Asas proporsionalitas C. Asas akuntabilitas D. Asas keterbukaan
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan kesinambungan dalam pengendalian penyelanggara negara dinamakan asas… A. Asas kepastian hukum B. Asas tertib penyelenggara negara C. Asas keterbukaan D. Asas akuntabilitas
Berikut ini yang bukan dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah yang tidak dijalankan dengan benar dan profesional adalah… A. timbulnya orang-orang tertentu yang menguasai sumber-sumber ekonomi secara sepihak, B. pemerataan korupsi/korupsi berjamaah, C. eksploitasi sumber-sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, D. eksplorasi dengan benar dan bertanggung jawab
Perwujudan desentaralisasi fiscal melalui pembesaran alakon subsidi pusat yang bersifat A. Repact grant B. Unblock grant C. Block grant D. Reblock grant
Pembinaan dan Pemberdayaan lembagalembaga dan nilai nilai local nersifat… A. aman B. kondusif C. tertib D. nyaman
Penyenggalaran pemerintahan yang dikepalai Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintajh Negara RI yang sebagaiman diateur dalam UUD Negara RI tahun 1945… A. Pemerintah Pusat B. Pemerintah Daerah’ Gubernur C. Walikota D. Gubernur
Berikut ini yang bukan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak adalah… A. PBB sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan.
B. hasil restribusi daerah C. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan. D. Pajak penghasilan (PPh).
bantuan yang berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badanbadan usaha dalam negeri atau luar negeri disebut… A. Hibah B. Ivestasi modal asing C. Hutang luar negeri D. PPh
Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan ketersediannya sumber data disebut.. A. Eksternalitas B. Efisiensi C. Yustisi D. Politik luar negeri
Moneter dan Fiskal Nasional adalah urusan dari: A. Pemerintahan Pusat B. Pemerintahan Daerah C. Pemerintahan Kabupaten D. Pemerintahan DPRD.
