TWK

Bank Soal Paket LKIT 2015

– TWK

2015

Paket | 1 Twitter:

@LKITASIA @LKIT_Careers @PaketLKIT


– TWK

2015

Bank Soal – Paket LKIT 2015

Paket | 2 Twitter:

Wawasan Kebangsaan

Perhatian !!!

Bentuk contoh soal yang diberikan mungkin saja berbeda dengan naskah soal ujian CP NS Asli – Asli – akan tetapi muatan, tipe dan karakter soal dalam bank soal Paket LKIT yang kami berikan berbobot sama dengan ujian yang akan dihadapi. Pelajari Materi Paket LKIT 2015 terlebih dahulu sebelum anda mempelajari bank soal ini



– TWK

2015

Bank Soal – Paket LKIT 2015

Paket | 2 Twitter:

Wawasan Kebangsaan

Perhatian !!!

Bentuk contoh soal yang diberikan mungkin saja berbeda dengan naskah soal ujian CP NS Asli – Asli – akan tetapi muatan, tipe dan karakter soal dalam bank soal Paket LKIT yang kami berikan berbobot sama dengan ujian yang akan dihadapi. Pelajari Materi Paket LKIT 2015 terlebih dahulu sebelum anda mempelajari bank soal ini



– TWK

2015

Paket | 3 Twitter:


Disclaimer and Legal Notice

All rights reserved - No part of this book may be reproduced or tr ansmitted in any form or any manner, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)


– TWK

2015

1. Penyelewengan terhadap UUD 1945 yakni negara kesatuan diganti negara serikat dan perubahan UUD 45 menjadi UUD RIS. Hal ini terjadi pada …. A. 3 Juli 1947 B. 19 Desember 1948 C. 29 Oktober 1949 D. 29 Desember 1949 E. 15 Agustus 1950 2. Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden menetapkan MPRS dengan ketetapan nomor 2 tahun 1959. Dalam sidang MPRS pertama, MPRS berhasil menetapkan bahwa manifesto politik sebagai GBHN. TAP MPR yang dimaksud adalah ….. A. TAP No 1/MPRS/1960 B. TAP No.2/MPRS/1960 C. TAP No.3/MPRS/1961 D. TAP MPRS No.3/MPRS/1963 E. TAP MPRS No.4/MPRS/1963 3. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada sidang tahunan MPR tahun …. A. 1999 B. 2000 C. 2001 D. 2002 E. 2003 4. Menteri dalam negeri pertama dijabat oleh …. A. Ahmad Subardjo, S.H. B. Abikusno Tjokrosujoso C. A.A Maramis, S.H. D. R. Otto Iskandar Dinata E. R.A.A Wiranatakusumah

Paket | 4 Twitter:



– TWK

2015

5. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai …. A. Dasar negara B. Dasar kenegaraan C. Dasar beragama D. Dasar ketatanegaraan E. Falsafah bangsa 6. Yang dimaksud aktualisasi Pancasila subjektif adalah …. A. Aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama aspek moral dan kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara B. Aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan negara yang meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif C. Aktualisasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan, politik, ekonomi, dan hukum D. Aktualisasi pancasila yang mawas diri dan berdikari E. Betul semua 7. Berikut di bawah ini adalah nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat…. A. Manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial oleh karena itu sesama manusia harus saling menghormati B. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Hakikat manusia harus selalu adil terhadap diri manusia dan masyarakat C. Manusia harus mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada individu, kelompok, ras, suku dan agama D. Hubungan keadilan antar warga negara bersifat komutatif legal E. Manusia yang bermoral dan dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 8. Jumlah bulu burung garuda pada badan bawah prisai berjumlah ….. A. 17 B. 8 C. 19 D. 45 E. 30

Paket | 5 Twitter:



– TWK

2015

9. Lagu Indonesia raya pertama kali diperdengarkan di muka umum adalah pada tanggal …. A. 16 Agustus 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 18 Agustus 1945 D. 28 Oktober 1945 E. 19 Desember 1945 10.Unus testis nullus testis berarti …. A. Hukum akan selalu mengatur hubungan manusia B. Hukum bersifat mengikat C. Satu saksi bukanlah saksi D. Keputusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim selanjutnya E. Hukum akan selalu ada selama manusia ada 11.Teori model pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada sejarah tahap pertumbuhan ekonomi mulai dari masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, kedewasaan, konsumsi tinggi adalah model pertumbuhan ekonomi …. A. Model pertumbuhan ekonomi Leuwis B. Model input output Leontief C. Model pertumbuhan ekonomi Harot Domar D. Model pertumbuhan ekonomi Rostow E. Teori inovasi Schumpeter 12.Dari segi Azas kepulauan, konsepsi wawasan nusantara terdapat dalam Deklarasi Juanda yang mengumumkan tentang batas territorial laut, yang diukur dari titik luar kepulauan Indonesia yang terluar. Batas territorial laut yang dimaksud adalah …. A. 12 mil B. 14 mil C. 120 mil D. 200 mil E. 220 mil

Paket | 6 Twitter:



– TWK

2015

13.Undang-undang tentang Konvensi Stockholem tentang bahan pencemar organic yang persisten adalah merupakan salah satu undang-undang tentang lingkungan hidup …. Undang-undang yang dimaksud adalah …. A. Undang-undang No.19 tahun 2009 B. Undang-Undang No.32 tahun 2009 C. Undang-Undang No.7 tahun 2006 D. Undang-Undang No.28 tahun 2007 E. Undang-undang No.39 tahun 1999 14.Rumusan pancasila yang resmi terdapat dalam …. A. Pidato Bung Karno B. Proklamasi 17 Agustus 1945 C. Pembukaan UUD 1945 D. Piagam Jakarta E. Kitab Sutasoma 15.Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai …. A. Sumber dari segala sumber hukum B. Hukum tertinggi di Indonesia C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia D. Setingkat dengan UUD 1945 E. Sumber referensi 16.Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan …. A. Pandangna hidup B. Falsafah dan dasar negara C. Sumber hukum D. Jalan hidup E. Semua benar 17.Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada …. A. TAP MPR No.II/MPR/1978 B. Inpres No. 12 Tahun 1968

Paket | 7 Twitter:



– TWK

2015

C. UU No. 5 Tahun 1985 D. TAP MPR No.I/MPR/1983 E. Tidak ada jawaban yang benar 18.Hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu …. A. Sila kedua B. Sila ketiga C. Sila keempat D. Sila kelima E. Semua jawaban benar 19.Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran … A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila kelima E. Semua jawaban benar 20.Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI No.11/MPR/1978 berarti … A. Bebas menafsirkan Pancasila B. Pancasila menjadi tidak bermakna C. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan D. Pancasila tinggal sejarah E. Pancasila tidak harus dipelajari 21.Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada …. A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut B. Keyakinan bangsa Indonesia akan keberanian pancasila C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya

Paket | 8 Twitter:



– TWK

2015

D. Kekuatan TNI E. Kemampuan rakyat 22.Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam … A. Pembukaan UUD 1945 B. Konstitusi RIS C. TAP MPR RI No.II/MPR/1978 D. Buku Sutasoma E. Negara Kertagama 23.Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah …. A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan keudayaan asing E. Semua jawaban benar 24.Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal …. A. 2 Maret 1978 B. 4 Maret 1978 C. 12 Maret 1978 D. 22 Maret 1978 E. 11 Maret 1978 25.Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini, kecuali …. A. Patriotism B. Sukurisme

Paket | 9 Twitter:



– TWK

2015

C. Chauvinisme D. Ekstrimisme E. Fanatisme 26.Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa … A. Mengatur batas hak asasi manusia B. Mengatur kepentingan bersama C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia D. Hak asasi manusia setiap manusia E. Boleh bersikap egois 27.Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan …. A. Menghormati hak-hak orang lain B. Semangat perjuangan yang tinggi C. Tekad yang bulat D. Pengendalian diri E. Menang sendiri 28.Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengalaman untuk sila … A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 29.Pancasila sebagai Dasar Negara kita terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal …. A. 1 Juni 1945 B. 22 Juni 1945 C. 18 Agustus 1945

Paket | 10 Twitter:



– TWK

2015

D. 17 Agustus 1945 E. 5 Oktober 1945 30.Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi … A. Pribadi B. Perlakuan dan perlindungan C. Politik D. Sosial budaya E. Moral 31.Pengertian di atas merupakan pengertian bangsa menurut Lotrof Stodart adalah …. A. Bangsa adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan sutau bangsa, ia merupakan suatu perasaan memiliki suatu bangsa B. Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, persatuan karakter, watak, dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. C. Bangsa adalah merupakan persatuan kelompok yang memiliki kemampuan untuk berada dalam satu himpunan/ledesir d’etre ensemble D. Bangsa adalah segerombolan manusia besar berikeinginan bersatu, ledesir d’etre ensemble memiliki karakter( gemeinschaft ), persamaan watak yang hidup di atas satu wilayah 32.Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan …. A. Presiden B. Presiden dan wakil presiden C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Majelis Permusyawaratan Rakyat E. Dewan Perwakilan Daerah 33.Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945 yaitu ….

Paket | 11 Twitter:


Bank Soal Paket LKIT 2015 A. B. C. D. E.

– TWK

2015

PPKI DPR BPUPKI MPR Kenpetai

34.Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi adalah …. A. Komisi III B. Komisi VI C. Komisi VII D. Komisi IX E. Komisi XI 35.Landasan idiil negara kita adalah …. A. UUD 1945 B. Tap MPR C. Pancasila D. Proklamasi Kemerdekaan E. GBHN 36.Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali …. A. Prima B. Materalis C. Formalis D. Efisien E. Semua jawaban benar 37.Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan religious yang terangkum dalam ….

Paket | 12 Twitter:



– TWK

2015

Ma Lima Sutasoma Tripakara Gotong royong Semua jawaban benar

38.Bangsa Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan cerminan … A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 39.Kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional, disebut dengan …. A. Ketahanan nasional B. Keuletan nasional C. Integritas nasional D. Identitas nasional E. Kekuatan nasional 40.Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual berdasarkan …. A. TAP MPR B. Keputusan Presiden C. Pancasila dan UUD 1945 D. Wilayah Indonesia E. Kesepakatan Internasional

Paket | 13 Twitter:



– TWK

2015

41.Menurut UUD 1945 amandemen. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui …. A. Pemilihan oleh DPRD B. Pemilihan oleh Partai Politik C. Pemilu D. Voting E. Tidak ada jawaban yang benar 42.Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk …. A. Presidensial B. Republic C. Parlementer D. Demokrasi E. Komunis 43.Konfrensi Asia Afrika yang ke 60 dilaksanakan di kota A. Jakarta B. Bandung C. Jakarta dan Bandung D. Bangkok E. Kolombo 44.Konfrensi Asia Afrika yang ke 60 diselenggarakan pada A. 19 - 23 April 2015 B. 23 – 27 April 2015 C. 14 – 17 Mei 2015 D. 17 – 21 Mei 2015 E. 21 Mei – 26 Mei 2015 45.Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

Paket | 14 Twitter:



– TWK

2015

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal …. A. 28 C B. 28 A C. 28 B D. 28 D E. 27 D 46.Kapan amandemen kedua dilakukan … A. 18 Agustus 2000 B. 18 Agustus 2001 C. 18 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2003 E. 18 Agustus 2004 47.Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali di amandemenkan … A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36 B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 37 C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 35 D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 38 E. Pasal 19, 20, 30 dan 38 48.Kapan amandemen ketiga dilakukan …. A. 9 November 2005 B. 9 November 2001 C. 9 November 2002 D. 9 November 2003 E. 9 November 2004 49.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal …. A. 31 ayat 2 B. 31 ayat 1 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4

Paket | 15 Twitter:



– TWK

2015

E. 32 ayat 1 50.Kapan 50.Kapan amandemen keempat dilakukan … A. 11 Agustus 2002 B. 11 Agustus 2003 C. 11 Agustus 2004 D. 11 Agustus 2005 E. 11 Agustus 2006 51.Pasal 51.Pasal berapa saja di dalam UUD 1945 yang diamandemenkan untuk ketiga kalinya …. A. Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 22, 23, dan 24 B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 22, 23 dan 25 C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 22, 23 dan 26 D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 22, 23 dan 27 E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 22, 23 dan 28 52.Gubernur, 52.Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, provinsi, kabupaten dan kota dipilih melalui … A. Pemilihan langsung B. Pemilihan oleh parpol mayoritas C. Mekanisme demokratis D. Penunjukan langsung E. Tidak ada jawaban yang benar 53.Yang 53.Yang dimaksud alat bukti dalam UU No 24 Tahun 2003 adalah … A. Keterangan orang luar B. Surat atau tulisan C. Keterangan asli D. Keterangan ahli E. Jawaban B,C, dan D 54.Pasal 54.Pasal berapa di dalam UUD 1945 yang diamandemenkan untuk keempat kalinya ….

Paket | 16 Twitter:



– TWK

2015

Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35 Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36 Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34 dan 37 Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 38 Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 39

55.Apa 55.Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi … A. UU Nomor 21 tahun 2003 B. UU Nomor 22 tahun 2003 C. UU Nomor 23 tahun 2003 D. UU Nomor 24 tahun 2003 E. UU Nomor 25 tahun 2003 56.Di 56.Di bawah ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, kecuali … A. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum D. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI tahun 1945 E. Menurunkan presiden RI 57.Di 57.Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi Konstitusi …. A. Aturan peralihan pasal III B. Aturan peralihan pasal 1 C. Aturan peralihan pasal II D. Aturan peralihan pasal IV E. Aturan peralihan pasal V 58.Macam 58.Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal … A. 23 A B. 23 B C. 23 C

Paket | 17 Twitter:



– TWK

2015

D. 23 D E. 23 E 59.Konstitusi 59.Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak merdeka diantaranya … A. UUD 1945, UUDS 50 dan UUD Reformasi B. UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 C. UUD Reformasi D. UUD 1956 dan Konstitusi RIS E. Konstitusi RIS dan UUDS 50 60.Pada 60.Pada saat penerapan Undang -Undang Dasar Sementara 1950 ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah sebanyak …. A. 113 orang B. 148 orang C. 236 orang D. 241 orang E. 313 orang 61.B 61.Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah …. A. Negara mengatur hak hidup orang banyak B. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya C. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya D. Setiap warga negara berhak mendapat pengetahuan kebudayaan Indonesia E. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan 62.Siapa 62.Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi …. A. DPR B. MPR C. Presiden D. Rakyat E. Jawaban A, B dan C benar

Paket | 18 Twitter:



– TWK

2015

63.Tujuan pembangunan indonesia termuat pada pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 64.Berikut adalah tokoh yang merupakan penganut teori teokrasi yang menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan yaitu … A. Thomas Hobes B. Thomas Aquinas C. J. J Rousseau D. Jean Bodin E. Duguit 65.Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, kebebasan beragama diartikan sebagai …. A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah B. Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi C. Kebebasan untuk melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan D. Kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan kapan saja dan dimana saja E. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 66.Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena …. A. Kedaulatan berada di tangan legislative dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung

Paket | 19 Twitter:


Bank Soal Paket LKIT 2015 B. C. D. E.

– TWK

2015

Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi Tidak ada jawaban yang benar Paket | 20 Twitter:

67.Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal … A. 31 ayat 4 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 1 D. 31 ayat 3 E. 32 ayat 1 68.Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal …. A. 20 A B. 20 B C. 20 C D. 20 D E. 20 E 69.Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena …. A. Kedaulatan ada di tangan Mahkamah Konstitusi B. Kedaulatan berada di tangan legislative dan presiden/wakil presiden yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung C. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pemilihan presiden langsung D. Kedaulatan ada di tangan para bangsawan E. Kedaulatan di tangan rakyat 70.Menurut pasal 1 Undang-undang Pemilihan Umum, pemilihan umum sejak tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem …. A. Proporsional berdasarkan stelsel daftar



– TWK

2015

Representatif berdasarkan stelsel daftar Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar Campuran antara proporsional dan representative Demokrasi perwakilan dengan urusan tiap golongan Paket | 21 Twitter:

71.Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dilaksanakannya pemilihan umum setiap lima tahun sekali, dimaksudkan untuk … A. Memilih presiden B. Mengisi keanggotaan MPR C. Menetapkan dan mengesahkan GBHN lima tahun ke depan D. Membentuk cabinet untuk menjalankan pemerintahan E. Melengkapi keanggotaan DPRD Tk, I dan II 72.Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).” Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus … A. Berdasarkan pemerintah B. Berdasarkan hukum C. Mengacu pada kebutuhan D. Merujuk pada kepentingan E. Menuruti keinginan penguasa 73.Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang …. A. Referendum B. Mosi tidak percaya C. Interpelasi D. Budget E. Pancasila 74.Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak merdeka diantaranya adalah …. A. UUD 1945, UUDS 50 dan UUD Reformasi



– TWK

2015

UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 UUD Reformasi UUDS 1956 dan Konstitusi RIS Konstitusi RIS danUUDS 50 Paket | 22 Twitter:

75.Pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer ditandai dengan dikeluarkannya … A. Maklumat wakil presiden tanggal 14 November 1945 B. Maklumat presiden tanggal 11 Oktober 1945 C. Keputusan pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 D. Keputusan pemerintah tanggal 26 Oktober 1945 E. Maklumat presiden No. X tahun 1966 76.Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali … A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 B. Memutuskan suatu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 C. Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum E. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata 77.Bagian mana dalam UUD 1945 yang menyebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi … A. Aturan peralihan pasal I B. Aturan peralihan pasal II C. Aturan peralihan pasal III D. Aturan peralihan pasal IV E. Aturan peralihan pasal V 78.Tujuan pembangunan indonesia termuat pada pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea …. A. Pertama



– TWK

2015

Kedua Ketiga Keempat Kelima Paket | 23 Twitter:

79.Jumlah Negara yang hadir dalam Konfrensi Asia Afrika yang ke 60 berjumlah A. 72 Negara B. 77 Negara C. 86 Negara D. 97 Negara E. 114 Negara 80.Peringatan Konfrensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 2015 bertujuan untuk menyimpulkan dokumen yang disebutkan di bawah ini, kecuali A. Bandung Message B. Deklarasi dukungan kemerdekaan untuk Palestina C. Penghidupan kembali Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) D. Penguatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian dunia E. Deklarasi mengutuk serangan yang dilancarkan arab Saudi dan sekutunya terhadap Yaman 81.Keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara harus selalu menjadi hal yang utama. Asas pemerintahan yang dimaksud adalah... A. Asas Dekonsentrasi B. Asas Desentralisasi C. Asas Proporsionalitas D. Asas Akuntabilitas E. Asas Medebewind 82.Berikut di bawah ini adalah merupakan hal hal yang termasuk ke dalam asas dekonsentrasi A. Delegation of authority



– TWK

2015

Election System Policy executing authority only Appointment system Wilayah administrasi Paket | 24 Twitter:

83.Hubungan keterkaitan antara UUD 1945 dan pembangunan nasional adalah.... A. Setiap pembangunan nasional akan berlandaskan UUD 45 B. Hubungan kausal organic Pembukaan UUD 1945 dan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan C. Semangat UUD 1945 yang dicerminkan melalui pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan semangat pembangunan nasional D. Rumusan pembangunan nasionan tersirat dalam pembukaan UUD 1945 E. Pembangunan nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 84.Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal …. A. 32 ayat 1 B. 32 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 2 E. 31 ayat 1 85.Sebagai dasar hukum pemberian hak otonomi kepada daerah adalah …. A. Pasal 19 UUD 1945 B. Pasal 17 UUD 1945 C. Pasal 18 UUD 1945 D. Pasal 21 UUD 1945 E. Pasal 22 UUD 1945 86.Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikategorikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah …



– TWK

2015

A. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia C. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan D. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab E. Tidak semua jawaban 87.Presiden 87.Presiden dengan bantuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 … A. Pasal 10 B. Pasal 11 C. Pasal 12 D. Pasal 13 E. Pasal 14 88. Perubahan UUD 45 yang telah ditetapkan oleh MPR RI sampai saat ini adalah perubahan … A. Pertama B. Pertama dan kedua C. Pertama, kedua dan ketiga D. Pertama, kedua, ketiga, keempat 89.Sejak 89.Sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Republik Indonesia telah memberlakukan/memiliki memberlakukan/memiliki UUD sebanyak …. A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat

Paket | 25 Twitter:



– TWK

2015

90.Setelah 90.Setelah UU Otonomi Khusus Papua berlaku, jumlah propinsi di Indonesia adalah …. A. 26 B. 28 C. 30 D. 32 91.TAP 91.TAP MPR yang menjadi tonggak kemajuan HAM di Indonesia adalah …. A. TAP XI/MPR/1998 B. TAP XII/MPR/1998 C. TAP XIV/MPR/1998 D. TAP XVII/MPR/1998 92.Pada 92.Pada akhir-akhir ini diberitakan d iberitakan adanya penolakan sebagian masyarakat atas terbitnya Perpres No. 36 tahun 2005. Perpres tersebut mengatur tentang … A. Pendidikan B. Kesehatan C. Ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum D. Dana kompensasi BBM 93.Mahkamah 93.Mahkamah Konstitusi lahir dari UU 24/2003 mempunyai tugas di bawah ini, kecuali …. A. Menguji UU terhadap UUD 1945 B. Memutuskan perselisihan hasil Pemilu C. Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan tingkat banding 94.Undang-undang 94.Undang-undang yang menjadi landasan pengaturan otonomi daerah adalah … A. UU Nomor 22 tahun 1998 B. UU Nomor 22 tahun 1999 C. UU Nomor 22 tahun 2000 D. UU Nomor 25 tahun 2000

Paket | 26 Twitter:



– TWK

2015

95.Undang95.Undang-Undang Undang yang mengatur tentang Keuangan Negara adalah … A. UU No 1 tahun 2002 B. UU No. 15 tahun 1998 C. UU No. 17 tahun 2003 D. UU No. 23 tahun 1999 96.Berikut 96.Berikut adalah yang dimaksud dengan empat pilar kesatuan bangsa dan negara, kecuali … A. Pancasila B. UUD 1945 C. Bhineka Tunggal Ika D. GBHN/Trisakti E. NKRI 97.Mempersoalkan 97.Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai asas negara berarti …. A. Memberikan kebebasan kepada warga negara melaksanakan haknya B. Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara C. Menghormati hak asasi manusia D. Memastikan reformasi pembangunan berjalan dengan baik E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional 98.Menghargai 98.Menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengenalan Pancasila, yaitu sila … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 99.Pancasila 99.Pancasila sebagai ideology terkemuka, maknanya menuntut warga untuk …. A. Mewaspadai pengaruh luar B. Mempelajari budaya asing C. Melestarikan nilai budayanya

Paket | 27 Twitter:



– TWK

2015

D. Bersifat kritis dan rasional E. Menerima budaya asing 100. Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan … A. Dasar negara B. Ideology negara C. Prinsip negara D. Angan-angan negara E. A dan B benar 101. Keterbukaan ideology Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar kecuali … A. Larangan terhadap ideology Marxisme B. Larangan terhadap paham Atheisme C. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui consensus di masyarakat D. Mencegah paham Liberal E. Penciptaan etika baru yang harus melalui konsesnsus di masyarakat 102. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain, merupakan perwujudan Pancasila sebagai paradigm dalam pembangunan … A. Politik B. Ekonomi C. Sosial budaya D. Keamanan E. IPTEK 103. Dalam proses penyaringan budaya asing, kedudukan Pancasila berfungsi sebagai … A. Sumber hukum B. Etika berbangsa dan bernegara C. Dasar negara

Paket | 28 Twitter:



– TWK

2015

D. Falsafah hidup bangsa E. Jiwa dan kepribadian 104. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat … A. Sukarela B. Memaksa C. Normative D. Fleksibel E. Liberal 105. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa nomor … A. Ketetapan MPR No. V/MPR/2001 B. Ketetapan MPR No. V/MPR/2002 C. Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 D. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 E. Ketetapan MPR No.VII/MPR/2002 106. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengalaman secara subjektif, artinya … A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pancasila B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945 D. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara E. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Paket | 29 Twitter:



– TWK

2015

107. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif, artinya …. A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945 D. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara E. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara 108. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan merupakan perwujudan sila … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 109. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan perwujudan sila … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 110. Memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial merupakan perwujudan sila … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga

Paket | 30 Twitter:



– TWK

2015

D. Keempat E. Kelima 111. Pengertian di atas merupakan pengertian bangsa menurut Otto Bauer adalah …. A. Bangsa adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan sutau bangsa, ia merupakan suatu perasaan memiliki suatu bangsa B. Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, persatuan karakter, watak, dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. C. Bangsa adalah merupakan persatuan kelompok yang memiliki kemampuan untuk berada dalam satu himpunan/ledesir d’etre ensemble D. Bangsa adalah segerombolan manusia besar berikeinginan bersatu, ledesir d’etre ensemble memiliki karakter(gemeinschaft), karakter(gemeinschaft), persamaan watak yang hidup di atas satu wilayah 112. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan perwujudan sila … A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 113. Pancasila berisi seperangkay nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai-nilai Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kecuali … A. Ketuhanan B. Persatuan C. Sosial D. Kerakyatan E. Kemanusiaan

Paket | 31 Twitter:



– TWK

2015

114. Kedudukan Pancasila sebagai ideology bangsa tercantum dalam ketetapan MPR nomor … A. Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 B. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 C. Ketetapan MPR No.XVI/MPR/1998 No.XVI/MPR/1998 D. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 No.XVII/MPR/1998 E. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1 No.XVIII/MPR/1998 998 115. Pancasila sebagai ideology terbuka, artinya … A. Dapat menerima berbagai macam ideology asing sehingga ideology Pancasila tidak ketinggalan zaman B. Nilai-nilai dasarnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman C. Nilai-nilai dasarnya bersifat tetap dan mampu berkembang secara dinamis D. Rumusan Pancasila dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis E. Rumusan pancasila tidak dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman manusia 116. A. B. C. D. E.

Pancasila sebagai ideology terbuka mengandung nilai-nilai nilai- nilai yaitu …. Nilai akomodasi, instrumental, dan praksis Nilai dasar, vital dan praktis Nilai dasar, instrumental, dan praksis Nilai dasar, real, dan praksis Nilai dasar, instrumental, dan akomodasi

117. Pancasila ditetapkan secara formal sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal …. A. 17 Agustus 1945 B. 18 Agustus 1945 C. 29 April 1945 D. 28 Mei 1945 E. 1 Juni 1945

Paket | 32 Twitter:


Bank Soal Paket LKIT 2015 118. A. B. C. D. E.

– TWK

2015

Yang menjadi causa material dari Pancasila adalah …. Bangsa Indonesia Ir. Soekarno BPUPKI PPKI Piagam Jakarta

119. A. B. C. D.

Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan pyramidal, maksudnya … Sila-sila Pancasila dalam urutan yang luas (kualitas) Menunjukkan sifat yang mendalam (kuantitas) Kedudukan setiap sila berjenjang Kelima sila Pancasila ada hubungan yang mengikat yang merupakan satu keseluruhan E. Sila-sila Pancasila saling terkait

120. Mengembangkan pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam mengamalkan Pancasila tidak mengubah nilai dasar yang ada pada silasilanya merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideology …. A. Utopia B. Tertutup C. Dogmatis D. Sosialis E. Terbuka 121. Nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan nilai yang tidak dapat diubah karena merupakan nilai …. A. Praksis B. Instrument C. Dasar D. Jasmaniah E. Rohaniah 122. Bangsa Indonesia bangga memiliki ideology Pancasila karena …. A. Dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikulturalisme

Paket | 33 Twitter:



– TWK

2015

Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Karena dirumuskan oleh BPUPKI Dapat menyelesaikan segala masalah yang ada Paket | 34 Twitter:

123. Apabila suatu keputusan telah diambil, baik dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara, maka sikap kita yang benar adalah …. A. Menolak karena tidak sesuai keinginan kita B. Membiarkan dan tidak mau tahu C. Menerima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab D. Mengusulkan agar keputusan boleh diubah E. Menerima hasil keputusan dengan pertimbangan tertentu 124. Berbuat adil dan benar sesuai dengan nilai-nilai ideology Pancasila adalah …. A. Memberi kesempatan kepada orang lain B. Memberi sesuatu sesuai haknya C. Memberi kebebasan dalam mencari pekerjaan D. Mengutamakan kewajiban daripada hak E. Ikut mengatasi berbagai permasalahan 125. Rumusan Pancasila yang benar dan sah sistematikanya terdapat dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 B. Rumusan Ir. Soekarno C. Piagam Jakarta D. Rumusan Konstitusi RIS E. Rumusan Muh. Yamin 126. Berikut contoh perbuatan yang dapat merendahkan nilai kemanusiaan, misalnya …. A. Menolong fakir miskin B. Menuntut seseorang ke pengadilan C. Membela nama baik keluarga D. Memperhatikan lingkungan kumuh



– TWK

2015

E. Menjalankan riba 127. Kumpulan gagasan, ide-ide dan keyakinan yang menyeluruh, serta sistematis dan mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai kehidupan merupakan pencerminan dari …. A. Politik B. Strategi C. Ideology D. Sistem E. Logika 128. Pancasila sebagai ideology terbuka maksudnya ideology yang mau menerima perubahan pada …. A. Sila pertama Pancasila B. Sila kedua Pancasila C. Sila ketiga Pancasila D. Nilai dasar E. Nilai instrument dan praksis 129. Nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila adalah …. A. Vital B. Instrument C. Praksis D. Jasmaniah E. Rohaniah 130. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideology terbuka adalah … A. Nilai dasar, nilai material, dan nilai rohaniah B. Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis C. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai rohaniah D. Nilai dasar, nilai material, dan nilai praksis E. Nilai rohaniah, nilai jasmaniah, dan nilai material

Paket | 35 Twitter:



– TWK

2015

131. Pancasila sebagai paradigm dalam pembangunan sosial budaya adalah dengan mewujudkan …. A. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman, tenteram, dan damai B. Pengembangan budaya daerah tertentu C. Pembangunan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan suku tertentu D. Menganggap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sudah tidak relevan lagi E. Menutup diri terhadap nilai-nilai budaya luar 132. Pancasila sebagai paradigm dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut, kecuali …. A. Mengembangkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan B. Mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan C. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama D. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi E. Mengembangkan ekonomi yang berbentuk monopoli dan persaingan bebas 133. Pancasila sebagai paradigm pembangunan pertahanan keamanan adalah dengan mewujudkan …. A. Kekuatan perang tangguh B. Membentuk pakta pertahanan C. Sistem pertahanan rakyat semesta D. Kerja sama pertahanan E. Politik perimbangan kekuatan 134. Berikut adalah Pancasila sebagai para-digma dalam pembangunan politik, kecuali …. A. Politik berdasarkan moral ketuhanan

Paket | 36 Twitter:



– TWK

2015

Adanya etika politik berdasarkan pada kemanusiaan Kedaulatan rakyat Musyawarah mufakat Politik berdasarkan kekuasaan Paket | 37 Twitter:

135. Pancasila sebagai ideology nasional mengandung pengertian sebagai …. A. Dasar dalam menata bangsa B. Cita-cita nasional C. Pedoman hidup bangsa D. Perjanjian luhur bangsa E. Kesepakatan bangsa 136. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada …. A. Keterampilan B. Pemahaman C. Estetika D. Mental E. Moral 137. Pancasila dinyatakan sebagai ideology terbuka, sebab Pancasila adalah ideology yang …. A. Revolusioner B. Individualis C. Liberal D. Dinamis E. Konservatif 138. Menurut TAP MPR No.XVIII/MPR/1998 antara lain penegasan Pancasila sebagai …. A. Dasar negara dan ideology nasional B. Pandangan hidup C. Ideology terbuka D. Kepribadian bangsa E. Sumber dari segala sumber hukum



– TWK

2015

139. Pancasila sebagai ideology terbuka artinya … A. Terbuka untuk diuji oleh ajaran lain B. Terbuka untuk menerima ideology lain C. Dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat D. Dapat menerima setiap kepentingan masyarakat E. Luwes dan fleksibel sesuai dengan keinginan masyarakat 140. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek adalah … A. Sebagai pandangan hidup bangsa B. Sebagai filter (penyaring) C. Merupakan ideology bangsa D. Sumber tertib hukum E. Perjanjian luhur bangsa 141. Pancasila sebagai ideology negara Republik Indonesia berbeda dengan paham lainnya misalnya ideology komunis dan ideology liberal. Ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai antara lain adalah …. A. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa B. Pandangan materilalis C. Pandangan ateisme D. Mendasarkan pada kebebasan individu E. Menganut paham sekularisme 142. Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti di negara kita tidak berkembang sikap … A. Monoteisme B. Monodualisme C. Kapitalisme D. Kolonialisme E. Ateisme 143. Ideology terbuka memiliki unsur-unsur berikut ini, kecuali …

Paket | 38 Twitter:



– TWK

2015

Realistis Idealis Fleksibilitis Utopia dan dogmatis Idealis yang runtut dan nalar

144. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik suku, agama, budaya, dan adat istiadat, karena Pancasila … A. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman B. Sebagai penyaring kebudayaan asing C. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan D. Mengenal segala ancaman yang datang dari luar E. Sebagai filter terhadap masuknya budaya asing 145. Nilai yang merupakan eksplisit dan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai instrument dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara nyata adalah … A. Vital B. Instrument C. Praksis D. Rohaniah E. Jasmaniah 146. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dan harus bersumber kepada dasar negara, maka dasar negara berperan sebagai … A. Perjanjian luhur B. Ideology negara C. Kepribadian bangsa D. Sumber dari segala sumber tertib hukum E. Jiwa dan kepribadian bangsa

Paket | 39 Twitter:



– TWK

2015

147. Dasar suatu negara sering disebut dasar falsafah negara atau … A. Ideology B. Pandangna hidup C. Philosofishe Grundslag D. Konstitusi E. Instrument of government 148. Berikut adalah hak dari anggota DPR … A. Hak interpelasi B. Hak angket C. hak imunitas D. hak menyatakan pendapat E. semua jawaban benar 149. Keterbukaan ideology Pancasila, terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar karena …. A. Larangan terhadap ideology marxisme, leninisme, dan komunisme B. Nilai-nilai pancasila tidak berasal dari luar, melainkan digali dari budayanya sendiri C. Dasarnya bukan keyakinan ideology sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan consensus rakyat D. Pancasila digali dari masyarakat sendiri E. Pancasila ditemukan dalam masyarakat itu sendiri 150. Beberapa factor yang mendorong keterbukaan Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali … A. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat B. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideology yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya C. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional D. Pengalaman sejarah kita di masa lampau

Paket | 40 Twitter:



– TWK

2015

E. Adanya pengaruh era globalisasi dan perdagangan bebas 151. Yang dimaksud pelaksanaan Pancasila secara obyektif adalah … A. Pelaksanaan Pancasila secara pribadi oleh setiap orang indonesia B. Pelaksanaan secara apa adanya sesuai dengan realitas yang ada C. Pelaksanaan dengan mentaati ketentuan hukum dasar Pancasila dan UUD 1945 D. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan E. Pelaksanaan yang tergantung pada objek atau bidang tertentu 152. Berikut ini merupakan pelaksanaan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam kitab Sutasoma, kecuali … A. Dilarang melakukan kekerasan B. Dilarang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa C. Dilarang mabuk D. Dilarnag berjiwa dengki E. Tidak boleh mencuri 153. Berikut ini adalah contoh sikap seorang warga negara yang setia kepada negara, kecuali … A. Disiplin melaksanakan peraturan perundang-undangan B. Setiap terhadap Pancasila dan UUD 1945 C. Patuh terhadap kebijakan pemerintah yang sah D. Mendukung gerakan separatism E. Kerja keras dan melaksanakan penyuluhan hukum 154. Berikut ini adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan di keluarga, yaitu …. A. Seorang anak selalu menuntut kewajiban terhadap orang tuanya B. Seorang ayah selalu melaksanakan kewajibannya tanpa memperoleh haknya C. Seorang anak selalu mendahulukan haknya daripada kewajiban kepada orangtuanya

Paket | 41 Twitter:



– TWK

2015

D. Saling mencintai dan menyayangi satu sama lain tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya E. Mengembangkan semangat saling asah, asih, asuh antara anggota keluarga Paket | 42 Twitter:

155. Contoh sikap saling menghormati antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan adalah …. A. Menghormati hak-hak orang lain B. Sikap saling toleransi satu sama lain C. Suka bergotong royong antar sesame D. Tidak semena-mena terhadap orang lain E. Suka memberi pertolongan terhadap sesama 156. Pengalaman sila Persatuan Indonesia dapat kita wujudkan dalam wawasan nusantara, yaitu … A. Menghayati dan mengamalkan Pancasila B. Memahami anggaran dan mendapatkan belanja negara C. Memperhatikan dan menghargai potensi bangsa Indonesia D. Tidak semena-mena terhadap orang lain E. Menghindari hubungan kerjasama antarbangsa 157. Nasionalisme Pancasila adalah semangat kebangsaan yang …. A. Merasa lebih rendah daripada bangsa lain B. Menghormati kemerdekaan bangsa yang lain C. Memaksakan kehendaknya kepada orang lain D. Merasa lebih unggul daripada bangsa lain E. Mengagung-agungkan bangsa sendiri 158. Pembahasan tentang dasar negara Indonesia, yang ditandai dengan berbagai usulan tentang konsep dasar negara dilaksanakan sejak …. A. Manusia Indonesia ada B. Tanggal 18 Agustus 1945 C. Sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 D. Indonesia dijajah oleh Belanda



– TWK

2015

E. Indonesia merdeka 159. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan …. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapatan DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. A. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahakamah Agung dan MPR 160. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan …. A. MPR B. DPR dan MPR C. MPR dan DPD D. Rakyat E. Rakyat dan MPR 161. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan …. A. Kekuasaan B. Federal C. Monarki D. Rechstaat E. Republic 162. Perhatikan pilihan berikut: 1. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka 2. Rancangan Pembukaan UUD 1945 3. Rancangan pasal-pasal UUD 1945

Paket | 43 Twitter:



– TWK

2015

Hasil siding BPUPKI adalah …. A. B. C. D. E.

1 1 dan 2 2 dan 3 1, 2 dan 3 1, 2 dan 3 salah

163. Rapat terakhir sebelum diumumkannya kemerdekaan Indonesia, berlangsung di rumah …. A. Laksamana Maeda B. Laksamana Kaiso C. Sayuti Melik D. Muhammad Hatta E. Soekarno 164. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar negara dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPKI pada tanggal …. A. 6 Agustus 1945 B. 7 Agustus 1945 C. 8 Agustus 1945 D. 14 Agustus 1945 E. 15 Agustus 1945 165. BPUPKI yang bertugas menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang Undang Dasar) diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dan didampingi seorang Ketua Muda bernama … A. R. P. Soeroso B. Muhammad Hatta C. Wahid Hasyim D. Abikusno Tjokrosujoso E. H. Agus Salim

Paket | 44 Twitter:



– TWK

2015

166. Atas janji perdana menteri Jepang pada tanggal 7 September 1994, maka dibentuklah sebuah badan bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal …. A. 29 April 1945 B. 19 April 1945 C. 28 Mei 1945 D. 19 April 1945 E. 1 Mei 1945 167. Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui ucapannya pada 7 September 1944 adalah …. A. Koiso B. Taro C. Takasimoto D. Hiro E. Aso 168. Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat ini adalah …. A. Pidato akhir tahun Presiden RI B. Pidato kenegaraan 16 Agustus C. Pidato dalam pembukaan acara resmi D. Pidato mengenai suatu masalah hukum E. Keputusan Presiden 169. Aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan disebut … A. Konvensi B. Dekrit C. Doktrin D. Perpu E. Kepres

Paket | 45 Twitter:



– TWK

2015

170. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah …. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Peraturan Presiden C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang D. Peraturan Pemerintah E. Peraturan Daerah 171. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi … A. Norma B. Norma dan aturan C. Norma dan hukum adat D. Norma dan sanksi E. Aturan-aturan 172. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat …. A. Control B. Legislasi C. Alokasi D. Pengawasan E. Hukum 173. Menurut amandemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa …. tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. A. Aturan tambahan B. Aturan Peralihan C. Peraturan Pemerintah D. Penjelasan E. Rumusan Pancasila

Paket | 46 Twitter:



– TWK

2015

174. Sebagaimana kita ketahui Undang Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh …. A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 B. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 C. PPKI mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 D. BPUPKI mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 E. PPKI mulai berlaku pada tanggal 29 April 1949 175. UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara, yaitu …. A. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 B. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1945 C. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 17 tanggal 15 Februari 1946 D. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1949 E. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 176. Berikut ini adalah sebab-sebab perlunya amandemen atas UUD 1945, kecuali …. A. UUD 1945 bersifat singkat B. UUD 1945 bersifat multitafsir C. UUD 1945 percaya pada semangat penyelenggara negara D. UUD 1945 bersifat luwes E. UUD 1945 bersifat sementara 177. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, setiap Warga Negara Indonesia, dan …. A. Setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia B. Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia C. Setiap orang yang ada di Indonesia kecuali Corps Diplomatic D. Setiap penduduk dan warga negara asing yang tinggal minimal 5 tahun

Paket | 47 Twitter:



– TWK

2015

E. Setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia dan orang asing yang telah tinggal lebih dari 20 tahun 178. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental, karena memuat berbagai unsur mutlak, kecuali … A. Sistem pemerintahan B. Dasar falsafah negara C. Bentuk negara D. Tujuan negara E. Ketentuan diadakannya UUD negara 179. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disetujui semua pihak pada saat berlangsungnya …. A. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda B. Perjanjian Linggar Jati di Kuningan Jawa Barat C. Perjanjian Renville D. Perjanjian Malino di Sulawesi Selatan E. Siding Umum PBB 180. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berlaku di salah satu ibukota provinsi di Indonesia, yaitu …. A. Aceh B. Sumatera Barat C. Kalimantan Tengah D. Jogjakarta E. Irian Jaya 181. Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal …. A. 14 November 1947 B. 24 November 1949 C. 14 November 1945 D. 14 November 1949

Paket | 48 Twitter:



– TWK

2015

E. 18 November 1949 182. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) berlaku di Indonesia sejak …. A. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 B. 17 Agustus 1949 – 5 Juni 1959 C. 17 Agustus 1950 – 15 Juli 1955 D. 27 Agustus 1950 – 5 Juli 1950 E. 17 Agustus 1950-15 Agustus 1959 183. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia berlaku mulai tanggal …. A. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 B. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1959 C. 27 Desember 1949 – 5 Juli 1959 D. 17 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 E. 7 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 184. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yaitu …. A. Agama, Kehakiman dan HAM, Pertahanan dan Luar Negeri B. Kehakiman dan HAM, Pertahanan, Luar Negeri, dan Pendidikan C. Pendidikan, Pertahanan, Agama dan Luar Negeri D. Luar Negeri, Agama, Kehakiman dan HAM, Pendidikan E. Perdagangan, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar Negeri 185. Perhatikan pernyataan berikut: 1. Merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 2. Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendasi dan judikatif 3. Berkedudukan di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

Paket | 49 Twitter:



– TWK

2015

4. Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden 5. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Manakah dari kelima pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)? A. B. C. D. E.

1, 2, 3, 4, dan 5 2, 3, 4, dan 5 1, 3, 4, dan 5 3, 4, dan5 1, 3, 4, dan 5

186. BAKN merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Kepanjangan dari BAKN adalah …. A. Badan Akuntansi dan Keuangan Negara B. Badan Akuntabilitas Keungan Negara C. Badan Akuntabilitas Keamanan Nasional D. Badan Akuntabilitas Keamanan Negara E. Badan Anggaran Keuangan Negara

187. Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali … A. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan B. Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang C. Mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung masing-masing sebanyak tiga orang D. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi E. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR 188. Perhatikanlah pernyataan berikut: 1. Bersifat mandiri

Paket | 50 Twitter:



– TWK

2015

2. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR 3. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang 4. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 5. Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim Manakah yang merupakan kedudukan Komisi Yudisial (KY) RI? A. B. C. D. E.

1, 2 dan 3 1, 2 dan 4 1, 3 dan 4 1, 3 dan 5 4 dan 5

189. Perhatikanlah pernyataan berikut: 1. Sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruhpengaruh lainnya. 2. Susunan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang 3. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden 4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung 5. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang. Manakah dari pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Mahkamah Agung? A. B. C. D. E.

1, 2, 3 dan 4 1, 2, 4, dan 5 2, 3, 4 dan 5 1, 2, 3, 4, dan 5 1, 3, 4, dan 5

Paket | 51 Twitter:



– TWK

2015

190. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? A. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara B. Anggota DPD tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden C. Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR D. Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR E. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang 191. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak, kecuali …. A. Mengajukan usul RUU B. Mengajukan pertanyaan C. Menyampaikan usul dan pendapat D. Imunitas E. Interpelasi 192. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak,yaitu …. A. Interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat B. Interpelasi, angket, dan imunitas C. Menyatakan pendapat, angket, dan imunitas D. Mengajukan pertanyaan, angket dan interpelasi E. Angket, interpelasi dan imunitas 193. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu …. A. Legislasi, konstitutif, dan pengawasan B. Anggaran, legislasi, dan legislative C. Legislasi, anggaran, dan pengawasan D. Anggaran, pengawasan, dan konstitutif E. Konstitutif, legislative dan anggaran

Paket | 52 Twitter:



– TWK

2015

194. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut, kecuali … A. Sebagai pelaksana fungsi konstitutif B. Susunannya diatur dalam undang-undang C. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum D. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR E. DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh presiden 195. Di bawah ini tugas dan wewenang Presiden RI sebagai Kepala Negara, kecuali …. A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut da n Angkatan Udara B. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain C. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang D. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain E. Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang Dasar. 196. Tugas dan wewenang Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislative), kecuali …. A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut da n Angkatan Udara B. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya C. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR D. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) E. Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR 197. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut, kecuali ….

Paket | 53 Twitter:



– TWK

2015

A. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR B. Menyatakan pendapat C. Membela diri D. Imunitas E. Protokoler 198. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum, memiliki kedudukan sebagai …. A. Lembaga negara dan pelaksana fungsi control B. Lembaga negara dan pelaksana fungsi konstitutif C. Lembaga negara dan pelaksana fungsi legislasi D. Lembaga negara dan pelaksana fungsi amandemen E. Lembaga negara dan pelaksana fungsi pengawasan 199. Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara adalah …. A. MPR, Presiden, DPR, Watimpres, MA, MK, dan BPK B. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK C. MPR, Presiden, DPR, MA, MK, DPA dan BPK D. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan DPA E. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan Watimpres 200. Jaminan mengenai hak asasi anak dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam…. A. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 B. Pasal 28A UUD 1945 C. Pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945 D. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 E. Pasal 28F UUD 1945

Paket | 54 Twitter:



– TWK

2015

201. Dalam isi UUD 1945 setelah diamandemen 4 kali, lembaga kepresidenan diatur dalam pasal …. A. 2 dan 3 B. 4 – 16 C. 18 – 18B D. 19 – 22D E. 22C – 22D 202. Siapakah Sekretaris Jenderal DPR RI saat ini … A. Jazuli Juaeni B. Victor Laiskodat C. Dr. Winantuningtyastiti D. Ahmad Bujani E. Dossi Iskandar 203. Identitas nasional Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945, yaitu …. A. Pasal 31 dan 32 B. Pasal 33 dan 34 C. Pasal 35 dan 36 D. Pasal 36 dan 37 E. Pasal 30 dan 31 204. Sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Indonesia pada periode …. A. UU Proklamasi 1945 B. Masa Konstitusi RIS C. Masa UUDS 1950 D. UUD 1945 E. Orde Baru 205. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, kecuali …. A. TAP MPR B. Perpu

Paket | 55 Twitter:



– TWK

2015

C. Perpres D. Peraturan Daerah E. B, C dan D benar 206. Indonesia menganut Demokrasi Liberal pada masa … A. Konstitusi RIS B. UUD 1945 kurun waktu pertama C. UUDS 1950 D. UUD 1945 kurun waktu kedua E. UUD 1945 amandemen kedua 207. Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilakukan pada saat amandemen UUD 1945 yang …. A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 208. Adanya lembaga baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 yang …. A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 209. Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar mengenai MPR adalah …. A. Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD B. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat C. MPR tidak lagi menetapkan GBHN D. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara

Paket | 56 Twitter:



– TWK

2015

E. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat 210. Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang Presiden adalah …. A. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh r akyat B. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya C. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan DPR dan DPD atas usul MPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi D. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR E. Presiden mengangkat Ketua DPD, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 211. Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang MPR, kecuali …. A. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat B. MPR tidak lagi menetapkan GBHN C. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara D. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat E. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Agung 212. Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang …. A. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat

Paket | 57 Twitter:



– TWK

2015

B. Penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) C. Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan D. A, B dan C benar E. Hanya A dan c yang benar 213. Amandemen UUD 1945 pertama ditetapkan pada tanggal …. A. 14 Oktober 1999 B. 17 Oktober 1999 C. 19 Oktober 1999 D. 21 Oktober 1999 E. 22 Oktober 1999 214. Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil Pemilu 7 Juni 1999 salah satunya menetapkan perubahan pertama UUD 1945. Perubahan penting dalam amandemen pertama yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 adalah … A. Dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan B. Ditegaskannya tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) C. Bahwa pemegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden D. A dan B benar E. A dan C benar 215. Sidang PMRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tetap sampai terpilihnya hasil pemilu dengan ketetapan …. A. (TAP MPRS No.XLIII/MPRS/1968) B. (TAP MPRS No.XLIV/MPRS/1968) C. (TAP MPRS No.XLV/MPRS/1968) D. (TAP MPRS No.XLVI/MPRS/1968) E. (TAP MPRS No.XLVII/MPRS/1968)

Paket | 58 Twitter:



– TWK

2015

216. Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dengan ketetapan …. A. (TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967) B. (TAP MPRS No.XXXIV/MPRS/1967) C. (TAP MPRS No.XXXV/MPRS/1967) D. (TAP MPRS No.XXXVI/MPRS/1967) E. (TAP MPRS No.XXXVII/MPRS/1967) 217. Perhatikanlah pernyataan berikut! 1. Bubarkan PKI 2. Turunkan Presiden Soekarno 3. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI 4. Turunkan harga-harga / perbaikan ekonomi 5. Laksanakan Pemilihan Umum Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA), yaitu …. A. B. C. D. E.

1, 2 dan 3 2, 3 dan 4 1, 3 dan 4 1, 2, 3, dan 4 3, 4, dan 5

218. Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian Kabinet karena dijatuhkan DPR sebanyak … A. 5 kali B. 6 kali C. 7 kali D. 8 kali E. 17 kali 219. UUDS 1950 menganut sistem Kabinet Parlementer, artinya ….

Paket | 59 Twitter:



– TWK

2015

A. Presiden tidak memgang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekedar “konstitusional” belaka. Kekuasaan pemerintah di tangan cabin et yang dipimpin oleh Perdana Menteri. B. Para Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen C. Para menteri yang dipimpin oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada DPR/parlemen D. Menganut landasan Demokrasi Liberal UUDS yang mengutamakan kebebasan individu E. Pilihan A, B dan D benar 220. Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), posisi Presiden adalah sebagai …. A. Kepala Negara dan Pemimpin Menteri B. Kepala Pemerintahan C. Kepala Negara dan Pemerintahan D. Pemimpin Menteri E. Kepala Negara 221. Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali …. A. Bentuk dan penyusunan alat-alat perlengkapan negara B. Wewenang, fungsi, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing alat perlengkapan negara C. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal D. Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara E. Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut 222. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan maklumat wakil presiden No. X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah

Paket | 60 Twitter:



– TWK

2015

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain …. A. KNIP diserahi kekuasaan legislative dan ikut serta membuat/menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR B. Menetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) C. Menetapkan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) D. Pembentukan delapan Provinsi E. Kembali Kepada UUD 1945 223. Peradilan terhadap pemakzulan Presiden dan atau wakil presiden dalam ketatanegaraan kita merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasan pemakzulan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 adalah , kecuali …. A. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara B. Melakukan korupsi dan kolusi C. Melakukan tindak pidana berat D. Melakukan perbuatan tercela lainnya E. Tidak menghadiri undang DPR dalam rapat pansus 224. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, parlemen biasanya dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut, kecuali …. A. Hak interpelasi dan pertanyaan B. Hak penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh pemerintah C. Hak resolusi atau pernyataan pendapat D. Hak mengingatkan atau memorandum E. Hak kekebalan (imunitas) 225. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan hak-hak lembaga parlemen itu, maka pada setiap anggota parlemen biasanya diberikan hak-hak sebagai berikut, kecuali … A. Hak bertanya B. Hak mengusulkan untuk dilaksanakannya hak-hak lembaga parlemen C. Hak protocol

Paket | 61 Twitter:



– TWK

2015

D. Hak mengingatkan /memorandum E. Hak kekebalan/imunitas 226. Di bawah ini merupakan perbedaan objek kajian antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu … A. Ilmu negara melakukan kajian negara yang masih abstrak. Hukum tata negara objek kajiannya adalah negara dalam pengertian konkrit B. Ilmu negara melakukan kajian negara dalam pengertian konkrit. Hukum tata negara melakukan kajian negara yang masih abstrak C. Ilmu negara dan hukum tata negara sama kajiannya, yaitu negara dalam keadaan konkrit. D. Ilmu negara dan hukum tata negara mempunyai objek kajian yang sama E. Ilmu negara dan hukum tata negara objek kajiannya adalah negara tertentu 227. Syarat-syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law adalah sebagai berikut kecuali …. A. Perlindungan konstitusional B. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak C. Kebebasan untuk menyatakan pendapat D. Pendidikan Kewarganegaraan atau civil education E. Adanya lembaga eksamkinatif 228. Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), maka fungsi negara adalah … A. Menjaga kemanana rakyat B. Menjaga ketertiban rakyat C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara D. Melindungi hak-hak milik pribadi agar tidak diganggu orang lain E. Menyediakan pelayanan dan kesejahteraan bagi sekelompok orang 229. Dalam ilmu hukum tata negara dikenal adanya prinsip Freis ernessen, yaitu ….

Paket | 62 Twitter:



– TWK

2015

A. Kebebasan presiden untuk membuat segala peraturan B. Kebebasan presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang C. Kebebasan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri D. Kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang leluasa dalam usahanya mencapai tujuan pemerintahan E. Kebebasan presiden untuk melakukan reshuffle menteri dan kabinetnya 230. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden ditujukan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR yaitu fungsi …. A. Pengawasan B. Angket C. Anggaran D. Legislasi E. Interpelasi 231. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif antara lain adalah sebagai berikut, kecuali …. A. Memberikan Grasi B. Memberikan Abolisi C. Memberikan Amnesti D. Memberikan Rehabilitasi E. Memberikan gelar dan tanda jasa 232. Dalam pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undnag-undang. Apabila Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, maka Perpu tersebut harus …. A. Dicabut B. Tetap diberlakukan karena kedaaan genting dan memaksa C. Tidak perlu dimintakan persetujuan DPR

Paket | 63 Twitter:



– TWK

2015

D. Diganti E. Didiamkan 233. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dikenal adanya 4 macam asas penyelenggaraan sebagai berikut, kecuali …. A. Desentralisasi B. Konfederasi C. Medebewind D. Dekonsentrasi E. Sentralisasi 234. Di bawah ini adalah kebaikan dari pelaksanaan asas desentralisasi, kecuali …. A. Daerah termasuk rakyat yang ada di dalamnya menjadi subjek dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal (daerah) B. Dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan C. Merupakan sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan demokrasi tingkat lokal D. Memberikan penilaian yang relative bersifat tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk suatu negara E. Membuka kemungkinan munculnya fanatisme daerah 235. Pemerintahan lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali …. A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. B. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya. C. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, otonomi khusus Papua).

Paket | 64 Twitter:



– TWK

2015

D. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. E. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama Paket | 65 Twitter:

236. Yang bukan merupakan hak-hak daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah …. A. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan B. Mengelola kekayaan daerah C. Memungut pakaj daerah dan retribusi D. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah E. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah 237. UUDS tahun 1950 yang pernah belaku di Indonesia bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang berisi …. A. Konstituante bersama-sama pemerintah segera menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menghentikan UUDS 1950 B. Ketentuan tanggal berakhirnya pemberlakuan UUDS C. UUDS akan segera diganti dengan KRIS D. Pernyataan kembali ke UUD 1945 yang menggantikan UUDS E. UUDS 1950 hanya berlaku sampai jangka waktu tahun 1959 238. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi antara lain, kecuali … A. Membubarkan konstituante B. Pemberlakuan kembali UUD 1945 C. Tidak berlakunya UUDS 1950 D. Pembentukan MPRS dan DPAS E. Pergantian sistem Parlementer ke sistem presidensil 239. Salah satu latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah …. A. Kegagalan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950



– TWK

2015

Keinginan Presiden Soekarno untuk menjalankan demokrasi terpimpin Adanya resesi ekonomi, sehingga menimbulkan inflasi yang sangat tinggi Perubahan sistem pemerintahan Jatuh bangunnya cabinet parlementer Paket | 66 Twitter:

240. Salah satu gagasan untuk menjadikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara tetapi merupakan lembaga negara karena …. A. Untuk mereduksi kekuasaan MPR B. Agar presiden mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar denagn MPR C. Bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga setiap lembaga yang mengemban tugastugas politik negara dan pemerintahan (kecuali kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat D. Dalam sistem ketatanegaraan terdiri dari tri cameral, yaitu MPR, DPR dan DPD E. Kekuasaan MPR, DPR, presiden, DPD adalah sama dan sejajar sehingga presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga-lembaga negara tersebut termasuk MPR dan DPR. 241. Di bawah ini merupakan mekanisme perubahan UUD 1945 yang diatur dalam pasal 37,kecuali …. A. Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR B. Setiap usul perubahan pasal undnag-undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR D. Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen di tambah satu anggota dari seluruh anggota MPR



– TWK

2015

E. MPR dapat melakukan perubahan dalam semua pasal-pasal UUD termasuk mengenai bentuk negara 242. Dari perubahan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsi legislasi, yaitu …. A. Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR B. DPR hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang C. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR D. Presiden tidak mempunyai hak untuk mengajukan rancangan UndangUndang E. Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR, MPR dan DPD 243. Baru-baru ini DPR menggunakan hak angketnya dalam kasus Bank Century dengan membentuk pansus Bank Century, hak angket ini menunjang salah satu fungsi dari DPR, yaitu fungsi …. A. Legislasi B. Pengawasan C. Budgeter D. Memorandum E. Impeachment 244. DPR mempunyai kekuasaan untuk memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran dari …. A. MPR B. Presiden C. DPD D. Menteri Keungan E. MA 245. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dari …. A. DPR B. MPR C. MA

Paket | 67 Twitter:



– TWK

2015

D. Menteri Kehakiman E. Jaksa Agung 246. Di bawah ini merupakan tugas dari Komisi Yudisial, kecuali …. A. Melakukan pendaftaran calon hakim agung B. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung C. Menetapkan calon hakim agung D. Mengajukan calon hakim agung ke DPR E. Mengangkat hakim-hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 247. Di bawah ini adalah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti yang tersurat dalam pasal 24 ayat 2, kecuali …. A. Peradilan Umum B. Peradilan Agama C. Peradilan Militer D. Peradilan Tata Usaha Negara E. Peradilan Anak 248. Ketentuan tentang Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana penyelenggara pemilu dilakukan oleh …. A. Suatu Komisi Pemilihan Umum Nasional (KPU) B. Menteri Dalam Negeri C. DPR D. Daerah otonom E. Sekretaris daerah 249. Perubahan UUD 1945 pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 membawa perubahan mengenai pemisahan tugas TNI dan POLRI, yaitu …. A. TNI dan POLRI bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan negara B. TNI dan POLRI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat C. TNI bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, POLRI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat D. POLRI bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, TNI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat

Paket | 68 Twitter:



– TWK

2015

E. POLRI dan TNI bersama-sama berutugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, menegakkan hukum dan melayani masyarakat 250. UU yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia adalah … A. UU No. 34 tahun 2004 B. UU No.32 tahun 2004 C. UU No. 23 tahun 2004 D. UU No.25 tahun 2004 E. UU No.2 tahun 2002 251. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UUD 1945 Undang-Undang/Peraturan pemerintah pengganti UU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Presiden Peraturan Daerah PERDES

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No.10 Tahun 2004 adalah …. A. B. C. D. E.

1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 5, 4, 7

252. Materi muatan peraturan pemerintah berisi …. A. Sama dengan materi muatan undang-undang B. Materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya C. Materi untuk melaksanakan peraturan presiden D. Materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah E. Materi untuk melaksanakan keputusan presiden

Paket | 69 Twitter:



– TWK

2015

253. Pada hakikatnya, materi muatan Perpu samadan sederajat dengan undangundang, tetapi yang membedakan adalah dalam hal …. A. Pembentukannya B. Masa berlakunya C. Pengesahannya D. Rancangannya E. Ketentuan pemaksanya 254. Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah adanya asas legalitas, dalam asas legalitas menghendaki …. A. Agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undangundang B. Agar setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum C. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku D. Negara berdasarkan atas hukum E. Pemerintahan yang berkuasa harus mempunyai dasar legitimasi yang kuat 255. Paham kedaulatan rakyat secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea…. A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat E. Dua dan empat 256. Makna prinsip negara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 antara lain …. A. Memegang tumpak kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat B. Wilayah-wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang independen

Paket | 70 Twitter:



– TWK

2015

C. Daerah istimewa mempunyai sistem penyelenggaraan pemerintah yang berbeda dengan wilayah lainnya dan tidak tunduk pada pemerintah pusat D. Pemerintahan pusat memegang kekuasaan otoriter atas daerah-daerah E. Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri 257. Aspek perimbangan kekuasaan mengenai hubungan Presiden dan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung tampak dalam pasal …. A. Pasal 13 B. Pasal 14 C. Pasal 13 dan 14 D. Pasal 13 dan 15 E. Pasal 15 258. Nilai-nilai yang harus terkandung dalam suatu konsitusi negara salah satunya adalah nilai normative. Nilai normative adalah …. A. Bagi suatu bangsa konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) B. Dalam hal ini konstitusi menurut hukum memang berlaku tetapi kenyataannya tidak sempurna C. Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik D. Konstitusi haruslah dipatuhi sebagai hukum yang berlaku E. Konstitusi mengharuskan apa yang boleh dilakukan dan apa ya ng tidak boleh dilakukan 259. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia setelah amandemen UUD 1945, kecuali …. A. MPR B. DPR C. DPA D. MK (Mahkamah Konstitusi) E. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Paket | 71 Twitter:



– TWK

2015

260. Di bawah ini adalah sumber hukum formil dari hukum tata negara Indonesia, kecuali …. A. Pancasila B. Perundang-undangan C. Yurispudensi D. Kebiasaan E. Doktrin 261. Yang merupakan sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah …. A. Pancasila B. Perundang-undangan C. Yurispudensi D. Kebiasaan E. Doktrin 262. Substansi utama yang harus terkandung dalam sebuah konstitusi antara lain, kecuali …. A. Terjaminnya perlindungan HAM B. Pemisahan kekuasaan C. Legalitas Pemerintah D. Peradilan yang bebas E. Sistem pemerintahan presidensil 263. Di bawah ini adalah bentuk peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda pada waktu berlakunya IS (Indische Staatsregeling) adalah …. A. Wet B. Algemene Maatsregalen van Bestuur C. Ordonantie D. Regering Verordiningen E. Tap MPR

Paket | 72 Twitter:



– TWK

2015

264. Dalam teori hukum tata negara dikenal adanya empat cara untuk mengubah atau memperlakukan suatu UUD (konstitusi) yaitu seperti di bawah ini, kecuali …. A. Dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislative dengan pembatasanpembatasan tertentu B. Dilakukan melalui referendum C. Dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian D. Dilakukan dalam suatu konvensi atas suatu lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi E. Dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative 265. Sumber kekuasaan berasal dari rakyat yang diserahkan kepada penguasa melalui perjanjian sosial. Teori ini disebut dengan teori hukum alam (perjanjian sosial) pencetusnya adalah …. A. Masrsilius dan Agustinus B. Thomas Hobes dan J.J Rousseau C. Jean Bodin dan George Jellinex D. Duguit dan Crabbe E. Ernest Renan dan Otto Bauer 266. Yang dimaksud dengan referendum adalah …. A. Suatu kegiatan untuk memilih para anggota parlemen B. Suatu kegiatan politik yang dilakukan oelh rakyat untuk memberikan keputusan menolak atau menyetujui terhadap kebijakan yang diambil oleh parlemen C. Suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat, manakala presiden menyimpang dari konstitusi dan rakyat punya hak untuk melakukan impeachment D. Suatu kegiatan politik rakyat yang dilakukan untuk menjatuhkan parlemen E. Suatu kegiatan politik rakyat yang dilakukan untuk menjatuhkan cabinet 267. Contoh negara yang melaksanakan praktek referendum dalam mengontrol jalannya pemerintahan adalah ….

Paket | 73 Twitter:



– TWK

2015

Amerika Inggris Malaysia Perancis Swiss

268. Referendum Obligator wajib dilakukan manakala …. A. Meminta pendapat secara langsung terhadap suatu rancangan undangundang yang akan diundangkan B. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap undang-undang yang sudah berlaku, t etapi sementara ada sebagian rakyat yang menggugatnya C. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap rancangan undang-undang federal D. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat manakala terjadi pergantian cabinet E. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat apabila presiden melanggar hukum 269. Teori Stufenbau des Rechts (disebut juga Stufenbautheorie atau teori hierarki norma hukum dari Kelsen mempunyai makna bahwa …. A. Bahwa norma-norma (termasuk normahukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya B. Bahwa norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma tidak diatur menurut tinggi rendahnya C. Norma-norma itu merupakan sutu kesatuan sistem D. Satu norma dengan norma yang lainnya saling mengabaikan E. Norma yang khusus mengenyampingkan norma umum. 270. Suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif disebut ….

Paket | 74 Twitter:



– TWK

2015

Grundnorm (norma dasar) Norma hukum Norma agama Norma kesopanan Norma kesusilaan

271. Di bawah ini merupakan alat kelengkapan DPD, kecuali …. A. Pimpinan B. Panitia ad hoc C. Badan kehormatan D. Panitia-panitia lain yang diperlukan E. Panitia pengawas 272. Dalam sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal …. A. Pasal 4 B. Pasal 5 C. Pasal 6 D. Pasal 7 E. Pasal 8 273. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara …. A. Dipilih oleh MPR B. Dipilih oleh MPR dan DPD C. Dipilih oleh MPR dan DPR D. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam pemilihan yang terpisah E. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat 274. Ketentuan mengenai presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam ….

Paket | 75 Twitter:



– TWK

2015

Pasal 6 UUD 1945 Pasak 7c UUD 1945 Pasal 7a UUD 1945 Pasal 8a UUD 1945 Pasal 9

275. Dalam sistem ketatanegaraan kita , presiden berhak membubarkan DPR. Hal ini terjadi dalam praktek ketatanegaraan kita pada waktu berlakunya …. A. KRIS B. UUDS 1950 C. UUD 1945 pada awal kemerdekaan D. UUD 1945 pasca amandemen E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 276. Sejalan dengan era reformasi, maka muncul beberapa lembaga-lembaga khusus yang bersifat independen yang tidak diatur dalam UUD 1945 antara lain seperti di bawah ini, kecuali …. A. Komisi Yudisial B. Komisi Pemilihan Umum C. Komisi Ombudsman D. Komisi Pemberantasan Korupsi E. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi 277. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga negara yang pernah ada di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda, kecuali …. A. Eksekutif B. Legislative C. Yudikatif D. Auditif E. KNIP 278. Lembaga legislative pada masa Hindia Belanda dinamakan …. A. KNIP B. Gubernur Jenderal

Paket | 76 Twitter:



– TWK

2015

C. Volksraad D. Hoogerechtshoft E. Algemene rekenkamer 279. Semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur (regeling) dalam ilmu tata negara disebut …. A. Peraturan Perundang-Undangan B. Yurisprudensi C. Norma D. Doktrin E. Konvensi 280. Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan ke dalam empat fungsi )biasa dikenal dengan catur praja) seperti di bawah ini, kecuali …. A. Regeling B. Bestuur C. Rechspraak D. Politie E. Yudikatif 281. Dalam pembagian kekuasaan menurut Van Vollen Hoven tersebut di atas, yang merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (social order) dan peri kehidupan bernegara adalah …. A. Regeling B. Bestuur C. Rechspraak D. Politie E. Yudikatif 282. Doktrin mengenai pemisahan kekuasaan yang diajarkan oleh Montesquie dalam memahami sistem ketatanegaraan negara inggris terdapat dalam bukunya yang berjudul …. A. L’esprit des Lois B. Second Treaties of Civil Government

Paket | 77 Twitter:



– TWK

2015

C. Constitutional Theory D. Constitutional Democracy E. Wet en wetboeken 283. Di bawah ini merupakan tujuan dari diselenggarakannya pemilihan umum, kecuali … A. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai B. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan C. Untuk melaksanakanprinsip kedaulatan rakyat D. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara E. Untuk mempertahankan status quo 284. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945, sistem cabinet bukan lagi sistem presidensial tetapi sistem cabinet parlementer dimana cabinet yang baik secara perorangan maupun kolektif bertanggung jawab kepada parlemen setelah keluarnya …. A. PP No.3 tahun 1945 B. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 14 November 1945 C. Perpu No.3 tahun 1945 D. Pertanggung jawaban Presiden RI E. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 285. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem presidensial, kecuali …. A. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan B. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) C. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden D. Eksekutif dan legislative sama kuatnya E. Kedudukan eksekutif lebih rendah (tergantung pada parlemen) 286. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem parlementer, kecuali ….

Paket | 78 Twitter:



– TWK

2015

A. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala negara B. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah cabinet yang dipimpin oleh perdana menteri C. Cabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi D. Kedudukan eksekutif lebih rendah tergantung pada parlemen E. Eksekutif dan legislative sama kuatnya 287. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu berlakunya Konstitusi RIS, kita mempergunakan sistem pemerintahan …. A. Parlementer B. Presidensial C. Semi parlementer D. Quasi presidensil E. Presidensil tidak murni 288. Pengajuan permintaan pemberhentian presiden yang dilakukan oleh DPR harus memenuhi persyaratan seperti dalam pasal 7B ayat 3 UUD 1945, yaitu …. A. Didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR B. Didukung sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR C. Didukung sekurang-kurangnya ½ ditambah satu dari jumlah an ggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 jumlah anggota DPR D. Didukung sekurang-kurangnya ½ jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ jumlah anggota DPR E. Didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ ditambah satu jumlah anggota DPR

Paket | 79 Twitter:



– TWK

2015

289. Di bawah ini adalah kekuasaan presiden dalam bidang legislative antara lain …. A. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai tata cara untuk menjalankan undang-undang B. Memberikan abolisi C. Menyatakan perang dan keadaan damai D. Memberikan gelaran dan tanda jasa E. Memberikan restitusi 290. Di bawah ini adalah kekuasaan presiden yang terkait dengan tugas selaku kepala pemerintahan, kecuali …. A. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang B. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang C. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah D. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara E. Kekuasaan mengangkat duta dan konsul 291. Pembuat undang-undang dasar mengatur secara rinci beberapa macam substansi yang harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Substansi yang harus ditetapkan dengan undang-undang adalah seperti di bawah ini, kecuali …. A. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain B. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk undang-undang C. Menetapkan dan menyusun anggaran pendapatan negara dan belanja negara yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat D. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang-undang E. Penetapan dan pengangkatan duta dan konsul

Paket | 80 Twitter:



– TWK

2015

292. Seperti yang tertuang dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak angket. Yang dimaksud dengan hak angket adalah …. A. Hak untuk melakukan penyelidikan B. Hak untuk menyatakan pendapat C. Hak untuk memperoleh proktokoler D. Hak untuk mengusulkan pemberhentian presiden E. Hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada presiden tentang suatu kebijakan (policy) 293. DPR juga mempunyai hak interpelasi. Hak interpelasi adalah …. A. Hak untuk melakukan penyelidikan B. Hak untuk menyatakan pendapat C. Hak untuk memperoleh protokoler D. Hak untuk mengusulkan pemberhentian presiden E. Hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada presiden tentang suatu kebijakan (policy) 294. Di bawah ini adalah syarat-syarat pemberhentian anggota DPR yang diatur dalam pasal 22B, kecuali … A. Apabila tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang B. Melakukan perbuatan melanggar hukum (pidana) dengan kualifikasi tertentu, misalnya kejahatan dengan ancaman pidana tertentu C. Melakukan perbuatan tercela seperti misalnya mabuk, berjudi, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan umum D. Tidak memenuhi kewajiban yang baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) E. Apabila tidak menghadiri sidang paripurna DPR tanpa pemberitahuan selama 2 kali berturut-turut 295. Badan legislative menurut Konstitusi RIS adalah …. A. DPR

Paket | 81 Twitter:



– TWK

2015

Senat DPR dan Senat KNIP MPRS Paket | 82 Twitter:

296. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh … A. Menteri luar negeri B. Menteri dalam neger C. Menteri pertahanan D. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan E. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri perekonomian 297. Sesudah Reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara kedudukan dan peran TNI dan POLRI yang ditetapkan dengan …. A. TAP MPR No.IV/MPR/2000 B. TAP MPR No.VII/MPR/2000 C. TAP MPR No.VIII/MPR/2000 D. TAP MPR No.VI/MPR/2001 E. TAP MPR No.VII/MPR/2001 298. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di bawah ini adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali …. A. UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 B. KRIS C. UUD 1950 D. UUD 1945 yang berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 E. UUD 1945 yang berlaku pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat 299. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari negara hukum dari kalangan Eropa continental menurut F.J Stahl, kecuali …. A. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia



– TWK

2015

Pemisahan kekuasaan negara Pemerintahan berdasarkan undang-undang Adanya peradilan administrasi negara Kedudukan yang sama di epan hukum Paket | 83 Twitter:

300. Menurut K.C Where, konstitusi dapat di klasifikasikan dalam konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Konstitusi rigid jika …. A. Memiliki prosedur perubahan yang sulit B. Memiliki prosedur perubahan yang mudah C. Prosedur pengubahan konstitusi sama dengan undang-undang D. Konstitusi tersebut tidak dapat diubah E. Konstitusi tersebut tidak dapat diganggung gugat 301. Di bawah ini merupakan kehidupan politik rakyat (infrastruktur politik), kecuali …. A. Partai politik B. Golongan kepentingan C. Golongan penekan D. Lembaga-lembaga negara E. Alat komunikasi politik 302. Dalam pola pengisian lembaga perwakilan rakyat, maka untuk menentukan anggota perwakilan rakyat dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan mekanis adalah …. A. Mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau penunjukkan B. Mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu C. Mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui partai politik D. Mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui perintah presiden E. Mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui penunjukkan kepala daerah



– TWK

2015

303. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk hal berikut, kecuali …. A. Memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah NKRI B. Memperteguh persatuan dan kebangsaan seluruh daerah C. Meningkatkan agregasi dan akomodasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional D. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah E. Mencipatkan wakil-wakil daerah yang mampu membela kepentingan daerahnya sendiri, di tingkat nasional 304. Berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Indonesia pernah berbentuk negara serikat, yaitu pada waktu berlakunya … A. UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus – 27 Desember 1949 B. KRIS C. UUD 1950 D. UUD 1945 yang berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 E. UUD 1945 pasca amandemen 305. Badan Pemeriksa Keuangan pada zaman Hindia Belanda dinamakan …. A. Volksraad B. Hoogerechtshoft C. Algemene rekenkamer D. Raad Van Rekenkamer E. KNIP 306. Laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus dilaporkan kepada …. A. DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya B. MPR C. Presiden D. Menteri Keuangan E. Menteri Perekonomian 307. Maklumat Presiden No.X tahun 1945 merupakan saat lahirnya DPR setelah Indonesia merdeka, hal ini dikarenakan ….

Paket | 84 Twitter:



– TWK

2015

A. Maklumat tersebut mengubah status KNIP menjadi badan yang menjalankan tugas-tugas legislative B. Maklumat tersebut mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer C. Dengan maklumat tersebut, tugas KNIP hanya semata-mata membantu presiden D. Maklumat tersebut membentuk MPRS dan DPAS E. Maklumat tersebut membentuk DPRGR 308. Apabila sebuah rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka …. A. Rancangan tersebut dimajukan dalam persidangan berikutnya B. Rancangan tersebut dapat langsung diundangkan oleh presiden C. Rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan berikutnya D. Rancangan tersebut langsung berlaku sebagai undang-undang E. Menunggu sampai mendapat persetujuan bersama 309. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama apabila dalam waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh presiden, maka …. A. Rancangan undang-undang tersebut tidak boleh dimajukan dalam persidangan berikutnya B. Rancangan tersebut tidak berlaku C. Rancangan tersebut harus diubah D. Rancangan tersebut sah dan wajib untuk diundangkan E. Rancangan tersebut harus ditinjau ulang 310. Dikeluarkannya perpu selain harus ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka perlu juga diadakan pembatasan tentang pembentukan perpu, yaitu …. A. Perpu dapat diterbitkan dalam segala hal B. Perpu hanya dapat dibuat apabila DPR sedang tidak bersidang atau reses C. Perpu dapat diterbitkan diluar hal-hal yang menyangkut administrasi negara (bidang pemerintahan)

Paket | 85 Twitter:



– TWK

2015

D. Perpu dapat diterbitkan apabila rancangan undang-undang tidak disetujui oleh DPR E. Perpu dapat diterbitkan apabila DPR dan Presiden tidak memperoleh kata sepakat Paket | 86 Twitter:

311. Pembuatan perpu tanpa ada hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah batal demi hukum, karena …. A. Tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang dasar B. Masyarakat tidak menghendaki C. Menimbulkan keresahan masyarakat D. Menimbulkan overlapping perundang-undangan E. Tidak memperoleh kekuatan mengikat 312. Kewenangan untuk menguji undang-undang secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam yaitu …. A. Pengujian materiil dan pengujian secara formal B. Pengujian tertulis dan pengujian lisan C. Pengujian sementara dan pengujian tetap D. Pengujian terhadap UU dan pengujian terhadap UUD E. Pengujian riil dan pengajuan formil 313. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat … A. Final B. Tetap C. Mengikat D. Sementara E. Dapat diubah 314. Di bawah ini adalah bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh komisi yudisial menurut UU No. 22 tahun 2004 pasal 22, kecuali …. A. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hukum B. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim



– TWK

2015

C. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim D. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim E. Melakukan penyelidikan terhadap perilaku hakim yang menyimpang Paket | 87 Twitter:

315. Di bawah ini adalah beberapa undang-undang yang pernah mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, kecuali …. A. UU No. 5 tahun 1974 B. UU No. 22 tahun 1999 C. UU No. 32 tahun 2004 D. UU No. 33 tahun 2004 E. UU No.1 tahun 1945 316. Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang sudah mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung adalah …. A. UU No. 5 tahun 1974 B. UU No. 22 tahun 1999 C. UU No. 32 tahun 2004 D. UU No. 33 tahun 2004 E. UU No.1 tahun 1945 317. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah … A. Hak penduduk daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan urusan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan B. Hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya C. Hak untuk mengangkat dan memilih pimpinan daerah yang berasal dari putra daerah D. Hak untuk menerapkan kebijakan daerah dan urusan daerah yang berbeda dengan daerah lain



– TWK

2015

E. Hak penduduk daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan urusan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 318. Sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah berasal dari, kecuali …. A. Pajak daerah B. Retribusi C. Laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya D. Lain-lain PAD yang sah E. Dana perimbangan 319. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam … A. Pasal 22c dan 22d UUD 1945 B. Pasal 21 UUD 1945 C. Pasal 24 UUD 1945 D. Pasal 221 dan 22b UUD 1945 E. Pasal 25 UUD 1945 320. Pada waktu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, maka dibentuklah cabinet parlmenter bersama di bawah pimpinan …. A. Sutan Syahrir B. Amir Syarifudin C. Ir. Soekarno D. Moh. Hatta E. Amir Wilopo 321. Pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Indonesia merdeka pada tahun …. A. 1955 B. 1956 C. 1957 D. 1960 E. 1965

Paket | 88 Twitter:



– TWK

2015

322. Fungsi presiden menurut UUD 1945 meliputi, kecuali …. A. Sebagai kepala negara B. Sebagai kepala eksekutif memimpin cabinet C. Sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara D. Sebagai pemimpin dalam perumusan kebijakan luar negeri E. Sebagai pemimpin dan perumusan masalah peradilan di Indonesia 323. Istilah republic berasal dari bahasa latin res publica yang artinya …. A. Kepentingan umum B. Kepentingan negara C. Kepentingan golongan D. Kepentingan presiden E. Kepentingan beberapa orang 324. Contoh negara yang menerapkan sistem republic antara lain, kecuali …. A. Indonesia B. Filipina C. Inggris D. Amerika Serikat E. Jerman 325. MPR setelah amandemen UUD 1945 merupakan lembaga bicameral yang terdiri dari …. A. DPR dan DPD B. DPR dan DPA C. DPD dan DPA D. DPR dan MK E. DPR dan Komisi Yudisial 326. Berdasarkan pasal 1 UUD 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh …. A. MPR B. DPR

Paket | 89 Twitter:



– TWK

2015

C. UUD D. DPD E. DPR dan MPR 327. Salah satu perubahan dalam pasal 31 UUD 1945 pasca amandemen adalah ditetapkannya anggaran pendidikan minimal …. A. 20% B. 30% C. 40% D. 15% E. 10% 328. United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan negara yang baik adalah sebagai berikut …. A. Partisipasi B. Transparansi C. Akuntabel D. Penegakan hukum E. Melayani sebagian kelompok mayoritas 329. Berdasarkan teori kedaulatan hukum pemegang kedaulatan adalah hukum bukan Tuhan, negara maupun rakyat. Pencetus teori in iadalah …. A. Masrsilius dan Agustinus B. Thomas Hobes dan J.J Rousseau C. Jean Bodin dan George Jellinex D. Duguit dan Crabbe E. Ernest Renan dan Otto Bauer 330. Dalam sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, sebelum terbentuknya MPR, DPR, DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh … A. Presiden B. Komite Nasional C. Presiden dengan dibantu komite nasional

Paket | 90 Twitter:



– TWK

2015

D. DPRGR E. MPRS 331. Di negara kita, konvensi memiliki fungsi yang penting yaitu untuk …. A. Menggeser pasal tertentu dalam UUD 1945 yang sudah tidak relevan B. Untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 C. Melengkapi hukum yang berlaku di Indonesia D. Memudahkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara E. Mengisi kekosongan hukuman selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 332. Yang dimaksud dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara adalah … A. Klain antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya mengenai kedudukan yang dimiliki masing-masing lembaga negara tersebut B. Klaim antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara tersebut C. Sengketa antara pimpinan lembaga negara yang satu dan yang lainnya D. Sengketa antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing lembaga negara tersebut E. Klaim antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya mengenai pengawasan yang dilakukan masing-masing lembaga negara tersebut 333. Yang berhak untuk menyelesaikan sengketa kewenangna antarlembaga negara adalah … A. DPR B. Presiden C. Mahkamah Konstitusi D. MPR E. DPD

Paket | 91 Twitter:



– TWK

2015

334. Sistem pemerintahan presidensil hendaklah didasarkan pada pemikiran bahwa presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri negara untuk mendukung efektifitas kerja. Sehingga jabatan menteri negara haruslah diisi berdasarkan merit sistem yang artinya …. A. Diangkat berdasarkan kriteria kecakapannya bekerja B. Diangkat berdasarkan pertimbangan jasa politik C. Diangkat berdasarkan kedekatan dengan presiden D. Diangkat berdasarkan persetujuan DPR E. Diangkat berdasarkan afiliasi politiknya 335. Ketentuan pasal 16 tentang DPA dengan perubahan keempat UUD 1945 dihapus dan dirubah dengan perumusan baru yang berisi presiden berhak untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas …. A. Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden B. Membantu presiden dalam bidang eksekutif C. Membantu presiden dalam bidang pemerintahan D. Membantu tugas para menteri E. Membantu presiden mengawasi jalannya pemerintahan 336. Yang merupakan teori bangsa menurut Ernest Renan adalah … A. Bangsa adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan sutau bangsa, ia merupakan suatu perasaan memiliki suatu bangsa B. Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, persatuan karakter, watak, dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. C. Bangsa adalah merupakan persatuan kelompok yang memiliki kemampuan untuk berada dalam satu himpunan/ledesir d’etre ensemble D. Bangsa adalah segerombolan manusia besar berikeinginan bersatu, ledesir d’etre ensemble memiliki karakter(gemeinschaft), persamaan watak yang hidup di atas satu wilayah. 337. Partai politik mempunyai fungsi yang penting dalam pelembagaan demokrasi. Di bawah ini adalah fungsi partai politik, kecuali ….

Paket | 92 Twitter:



– TWK

2015

Komunikasi politik Sosialisasi politik Pengatur konflik Rekruitmen politik Pemegang kekuasaan politik pemerintahan

338. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa sebab, kecuali …. A. Pendapat dan aspirasi masyarakat dalam segenap aspek kehidupan bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu B. Kondisi kehidupan dinamika masyarakat berubah dari waktu ke waktu C. Perubahan aspirasi dan dinamika dimungkinkan berubah karena pertambahan penduduk D. Menjamin terjadinya pergantian pimpinan dari waktu ke waktu E. Untuk menghabiskan dana pemilu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 339. Lembaga yang berwenang untuk menyatakan pembubaran partai politik adalah …. A. KPU B. Presiden C. Pemerintah D. Menteri Dalam Negeri E. Mahkamah Konstitusi 340. Apabila terdapat perbedaan hasil Pemilu sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum, maka diselesaikan oleh …. A. Mahkamah Konstitusi B. Mahkamah Agung C. KPU D. KPUD E. DPR

Paket | 93 Twitter:



– TWK

2015

341. Yang merupakan salah satu pelaksanaan hak budget yang dimiliki oleh DPR yaitu …. A. Melakukan control terhadap penentuan sumber dan pendapatan belanja negara untuk waktu satu tahun B. Melakukan control terhadap penentuan sumber dan pendapatan belanja daerah untuk waktu satu tahun C. Melakukan control dan pengawasan terhadap biaya perjalanan dinas presiden D. Melakukan control dan pengawasan terhadap biaya perjalanan dinas para menteri E. Melakukan control dan pengawasan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara 342. Kewenangna mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat public disebut dengan hak …. A. Legislative B. Yudikatif C. Prerogative D. Amnesti E. Rehabilitasi 343. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …. A. Mahkamah Konstitusi B. Komisi Yudisial C. Mahkamah Agung D. DPR E. Kehakiman 344. Di Indonesia, sistem pers yang berlaku menganut paham pers yang …. A. Kebebasan yang bertanggung jawab serta dalam koridor kode etik jurnalistik B. Kebebasan yang seluas-luasnya C. Mendukung kepentingan pemerintah yang berkuasa

Paket | 94 Twitter:



– TWK

2015

D. Menjadi corong politik salah satu partai politik E. Tidak ada pembatasan oleh undang-undang pers 345. Kemajuan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informasi perlu disikapi dengan …. A. Memanfaatkan demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya B. Memanfaatkan untuk kesejahteraan hidup C. Menolak perkembangan teknologi dari luar negeri D. Kecewa karena penemunya bukan bangsa Indonesia E. Menggunakan kemajuan teknologi dan meninggalkan teknologi serta budaya sendiri 346. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers antara lain sebagai berikut, kecuali …. A. Berita yang kurang memperhatikan kode etik jurnalistik B. Peradilan oleh pers C. Membentuk opini yang menyesatkan D. Tulisan berita yang provokatif E. Penyiaran berita yang akurat 347. Kebebasan pers di masa reformasi lebih tampak nyata dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini dikarenakan …. A. Kebijakan negara mengenai pers tidak lagi dikekang oleh negara B. Departemen penerangan dibubarkan C. Pencabutan undang-undang pers D. Munculnya media massa baru E. Tidak ada undang-undang pers yang baru 348. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini termasuk hak asasi manusia di bidang …. A. Personal right B. Property right C. Sosiocultural right D. Procedural right

Paket | 95 Twitter:



– TWK

2015

E. Right of legal equality 349. Salah satu kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan nilai demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi. Mengapa factor pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu factor kondisional yang mendorong demokrasi? A. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menunjukkan kekuatan negara untuk melakukan represi terhadap kekuatan tandingan di dalam masyarakat B. Menunjukkan adanya kekuatan monopoli dan penguasaan pasar oleh negara C. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat demokrasi di dalam negara tersebut D. Pertumbuhan ekonomi berjalan seiring pertumbuhan demokrasi di negara tersebut E. Kondisi pertumbuhan ekonomi akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mendistribusikan SDA dan SDM. Kemampuan ini bisa digunakan untuk menjadi sarana kompromi dan akomodasi di tengah masyarakat 350. Parameter untuk mengamati apakah demokrasi terwujud atau tidak dalam suatu negara antara lain seperti di bawah ini, kecuali …. A. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil B. Rekruitmen politik yang dilakukan secara terbuka, dimana memberikan peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama C. Akuntabilitas public, para pemegang jabatan public harus bisa mempertanggung jawabkan kepada public apa yang dilakukan, baik secara pribadi atau sebagai pejabat public D. Terwujudnya sebuah pengadilan yang independen. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka penciptaan sistem keseimbangan antar berbagai kekuasaan yang ada dalam negara E. Adanya kekuasaan mayoritas di atas kekuasaan minoritas yang membatasi kekuasaan minoritas

Paket | 96 Twitter:



– TWK

2015

351. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa demokrasi merupakan suatu pilihan bagi suatu negara,kecuali … A. Pemerintahan dapat dikontrol oleh rakyat B. Warga masyarakat dapat membentuk asosiasi-asosiasi yang dapat mengimbangi kekuasaan pemerintahan C. Warga masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya dan dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah D. Warga masyarakat akan mempunyai peluang untuk mengajukan alternative kebijaksanaan ketimbang menerima begitu saja apa yang diajukan pemerintah E. Dengan demokrasi akan membuat kekuasaan mayoritas berkuasa di atas kekuasaan minoritas 352. Untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis diperlukan pengembangan nilai-nilai yang demokratis antara lain …. A. Kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kebebasan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, saling percaya, dan kerjasama B. Kerjasama, disiplin, tanggung jawab, keadilan, kebebasan pers, pemilu dan pilkada, kekuasaan minoritas C. Kebebasan berkelompok, kebebasan berserikat, dan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan membentuk partai politik, kekuasaan mayoritas dan minoritas D. Kebebasan beragama, integralistik, sentralistik, integralistik E. Nilai kesopanan, kesusilaan, liberalism 353. Akhir-akhir ini sering kita dengar unjuk rasa kaum buruh yang menolak SKB bersama empat menteri, yakni menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri dalam negeri, menteri perindustrian, serta menteri perdagangan mengenai penetapan upah minimum regional yang tidak boleh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Unjuk rasa ini merupakan contoh upaya warga negara untuk memperjuangkan pemenuhan hak warga negara di bidang …. A. Politik

Paket | 97 Twitter:



– TWK

2015

Hukum Ekonomi Sosial Pertahanan Paket | 98 Twitter:

354. Para penyelenggara negara dalam bertindak harus tetap berdasarkan pada peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara berdasarkan asas …. A. Kepastian hukum B. Tertib penyelenggaraan negara C. Kepentingan umum D. Keterbukaan E. Proporsionalitas 355. Wujud keterbukaan penyelenggaraan negara pada masyarakat adalah …. A. Mendiamkan saja kebijakan pemerintah B. Menyembunyikan kebijakan itu C. Memberitahukan kebijakan itu D. Menyampaikan melalui media E. Mempersilahkan masyarakat mencari tahu 356. Good governance didasari pemikiran bahwa pemerintahan adalah …rakyat A. Penguasa B. Pendamping C. Pelayan D. Pemilik E. Wakil 357. Perilaku di bawah ini yang tidak sesuai dengan pengertian partisipasi politik adalah …. A. Keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik B. Kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah



– TWK

2015

C. Keikutsertaan warga negara dalam keputusan politik D. Kegiatan pejabat pemerintah untuk aktif dalam kehidupan politik E. Perilaku menghargai keputusan musyawarah 358. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi yang artinya …. A. Menetapkan undang-undang B. Mengawasi jalannya pemerintahan C. Menetapkan anggaran dan keuangan negara D. Meminta pertanggung jawaban presiden E. Menanyakan segala kebijakan pada pemerintah 359. Perbedaan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dengan desentralisasi adalah bahwa negara kesatuan dengan sistem sentralisasi …. A. Daerah dapat menyusun anggaran belanja negara B. Penghasilan daerah dapat dinikmati oleh daerahnya C. Segala sesuatu mengenai pemerintahan ada di tangan pusat D. Sebagian daerah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya E. Pekerjaan pemerintahan di daerah menumpuk 360. Negara kesatuan Republik Indonesia di bawah UUD 1950 menganut sistem pemerintahan …. A. Presidensil B. Unicameral C. Semi presidensil D. Parlementer E. Ekstra parlementer 361. Kontrol sosial rakyat sangat penting bagi lancarnya sistem pemerintahan apabila masyarakatnya…. A. Memberikan simpati kepada pengkritik pemerintahan B. Melakukan control sosial yang membangun C. Menyalurkan aspirasi yang mendukungnya D. Melakukan oposisi terhadap pemerintah E. Mampu mengadili pemerintah dengan demontrasi

Paket | 99 Twitter:



– TWK

2015

362. Menurut John Locke, lembaga kekuasaan negara meliputi …. A. Legislative, eksekutif, dan eksaminatif B. Legislative, eksekutif, dan yudikatif C. Legislative, eksaminatif, dan yudikatif D. Legislative, eksekutif, dan federative E. Legislative, federative, dan yudikatif 363. Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara merupakan sistem pemerintahan …. A. Monarki B. Liberal C. Parlementer D. Presidensil E. Quasi parlementer 364. HAM adalah hak yang melekat pada pribadi manusia yang dibawa sejak manusia lahir hingga mati. HAM merupakan pemberian dari …. A. Tuhan B. Manusia C. Negara D. Masa lalu E. Alam 365. Pemikiran tentang HAM yang makin berkembang dewasa ini merupakan dampak globalisasi dalam bidang …. A. Politik B. Ekonomi C. Hubungan internasional D. Teknologi dan komunikasi E. Semua jawaban benar 366. Lahirnya globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari … A. Kemajuan manusia dalam hidupnya

Paket | 100 Twitter:



– TWK

2015

Takdir manusia sebagai makhluk Tuhan Majunya teknologi komunikasi dan transportasi Kepandaian manusia dalam kehidupannya Kerja keras dari manusia untuk maju Paket | 101 Twitter:

367. Di era globalisasi ini, pesatnya kemajuan teknologi harus kita terima dengan … A. Pikiran yang sehat dan penuh kewaspadaan B. Ketulusan hati untuk menggunakannya C. Penuh keseriusan agar berhasil dengan baik D. Keterbukaan dalam menerima teknologi baru E. Tekad untuk lebih mengembangkannya 368. Globalisasi melahirkan pasar bebas yang berarti …. A. Memberikan kesempatan kepada setiap orang berdagang B. Menyebarnya produk ke berbagai negara C. Setiap orang bebas menjual apa saja di pasar D. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lewat pasar E. Setiap bangsa dapat menjual barang-barang bebas 369. Salah satu norma yang hidup di dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas adalah …. A. Norma adat B. Norma kesusilaan C. Norma hukum D. Norma kesopanan E. Norma agama 370. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya norma yang bertujuan untuk … A. Menentukan kehidupan bersama B. Membatasi tindakan sewenang-wenang C. Terciptanya kehidupan eksklusif D. Mengatur tata pergaulan dalam masyarakat



– TWK

2015

E. Mengatur keinginan bersama warganya 371. Undang-undang yang mengatur mengenai hal ihwal kewarganegaraan adalah …. A. UU No.12 tahun 2006 B. UU No.32 tahun 2004 C. UU No.33 tahun 2004 D. UU No.24 tahun 2004 E. UU No.15 tahun 2006 372. Berikut ini yang tidak termasuk sikap dan perilaku yang cenderung menuju ke arah memudarnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda pada era globalisasi sekarang ini adalah …. A. Pergaulan bebas di kalangan remaja B. Ada sebagian remaja yang senang melakukan tawuran C. Masih ada sebagian pelajar yang membolos sekolah D. Belajar giat di sekolah dan menjadi anggota karang taruna E. Ada sebagian pemuda yang menggunakan pakaian kebarat-baratan 373. Persatuan Indonesia atau nasionalisme Indonesia telah berhasil mengikat bangsa Indonesia untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Rintisan awal terbentuknya rasa persatuan Indonesia diwujudkan dalam …. A. Keputusan kongres pemuda Indonesia B. Proklamasi kemerdekaan Indonesia C. Sila persatuan Indonesia D. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga E. Batang tubuh UUD 1945 374. Rasa nasionalisme yang terlalu berlebihan dan sempit akan menimbulkan perasaan angkuh dan menganggap bangsa lain rendah. Hal ini dinamakan …. A. Animism B. Dinamisme




– TWK

2015

C. Loyalitas D. Chauvinism E. Aroganisme 375. Paham yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang disebabkan oleh adanya sikap mementingkan golongan atau sukunya masing-masing dikenal dengan …. A. Chauvinism B. Provinsionalisme C. Sukuisme D. Sinkritisme E. Ekstrimisme 376. Untuk tetap menyegarkan semangat perjuangan dan dalam rangka pembentukan watak bangsa, serta menumbuhkan jiwa idealism dan patriotism di kalangan generasi muda dapat ditempuh dengan car acara berikut ini, kecuali …. A. Memelihara semangat, tekad, dan disiplin serta meningkatkan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan B. Melakukan pendidikan politik, khususnya di kalangan generasi muda, dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang penuh tanggung jawab C. Mengadakan peringatan hari besar nasional D. Bekerja dengan giat untuk mendapatkan keuntungan yang b esar E. Rela berkorban untuk bangsa dan negara 377. Berikut ini adalah ciri-ciri warga negara yang demokratis. Yang tidak termasuk ciri-ciri warga negara yang demokratis, yaitu …. A. Warga negara yang cerdas B. Warga negara yang bertanggung jawab C. Warga negara yang partisipatif D. Warga negara yang religius E. Warga negara yang suka demo




– TWK

2015

378. Pengertian demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Pengertian ini dikemukakan oleh …. A. B. C. D. E.

Budiarjo Winataputra Aristoteles Ahmad Sanusi Abraham Lincoln

379. Jika kita memperhatikan fenomena sosial banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara normative konstitusi dengan fakta yang terjadi seolaholah demokrasi adalah sebuah prinsip kebebasan yang terlepas dari aturan. Bagaimanakah sebaiknya agar kesenjangan tersebut tidak semakin menjalar? A. Sebaiknya pemerintah mengganti sistem demokrasi dengan sistem yang lain B. Sistem demokrasi kurang tepat untuk Indonesia C. Rakyat kurang memahami pengertian demokrasi D. Rakyat dan pemerintah harus bekerjasama dalam memahami dan melaksanakan sistem demokrasi E. Rakyat dan wakil rakyat di DPR harus memperjuangkan berjalannya demokrasi 380. Di era globalisasi dewasa ini ada suatu gejala erosi budaya di sebagian kalangan remaja ditandai dengan … A. Adanya kecenderungan berpola hidup ala barat B. Kurang tertariknya remaja pada budaya sendiri dan lebih memilih budaya barat C. Tidak adanya wadah bagi budaya nasional D. Lunturnya budaya daerah E. Maraknya music dan tarian dari barat 381. Manfaat era globalisasi bagi pembangunan negara Indonesia adalah …. A. Pengembangan iptek dalam pembangunan nasional




– TWK

2015

Masuknya pengaruh budaya asing Adanya kecenderungan berpola hidup seperti orang barat Meningkatnya music-musik barat Timbulnya berbagai kreasi seni-seni daerah Paket | 105 Twitter:

382. Contoh konkrit mudahnya kita terkena pengaruh nilai budaya asing dalam era globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa antara lain …. A. Anak-anak muda menjadi penggila permainan bola dunia B. Remaja putri yang mengikuti trend dan fashion mode dari Eropa C. Rasa kagum terhadap artis dan tokoh luar negeri D. Siaran televisi yang menyiarkan drama mandarin E. Pemuda yang memakai anting-anting dan berpakaian acak-acakan 383. Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi adalah …. A. Tidak mau menerima hal-hal yang berhubungan dengan globalisasi B. Menolak budaya asing C. Menyesuaikan diri dengan era globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila D. Apatis terhadap perubahan E. Menerima perubahan dengan persyaratan 384. Undang-Undang No.26 tahun 2006 mengatur tentang … A. Pengadilan HAM B. Pengadilan negeri C. Pengadilan tinggi D. Kasasi E. Penegakan hukum 385. Serangkaian norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan disebut norma …. A. Moral B. Hukum C. Agama D. Kesopanan



– TWK

2015

E. Kebiasaan 386. Suatu negara dikatakan negara hukum, kecuali …. A. Adanya undang-undang atau peraturan perundangan B. Adanya alat dan lembaga penegak hukum C. Adanya kesadaran hukum dan partisipasi rakyat untuk menegakkan hukum D. Adanya kekuasaan yang otoriter E. Adanya perlindungan HAM 387. Undang-undang yang mengatur tentang pers saat ini adalah …. A. UU No.24 tahun 1997 B. UU No.2 tahun 1999 C. UU No.26 tahun 2006 D. UU No.40 tahun 1999 E. UU No.1 tahun 2008 388. Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh w arga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk …. A. Mengharuskan tuntutannya dilaksanakan B. Melindungi hak-hak asasi manusia C. Menghargai asas legalitas D. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah E. Menyelenggarakan keamanan 389. Makna gerakan reformasi adalah …. A. Menata kembali hal-hal yang menyimpang sesuai dengan nilai-nilai ideal rakyat B. Merombak total tatanan pemerintah sesuai dengan harapan rakyat C. Memperbaiki hal-hal yang menyimpang D. Pusat kekuasaan dikendalikan kaum teknokrat E. Birokrasi sama dengan otokrasi 390. Seorang yang memiliki status bipatride maksudnya ….




– TWK

2015

Baru mengajukan permohonan kewarganegaraan Memiliki dua status kewarganegaraan Memilih status kewarganegaraan Tidak memiliki status kewarganegaraan Memiliki status kewarganegaraan tempat kelahirannya

391. Perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara adalah …. A. Domisilinya B. Kewajibannya C. Hak D. Hak dan kewajibannya E. Tempat menetapnya 392. Sistem pemerintahan negara Indonesia termaktub dalam … A. Pembukaan UUD 1945 B. Batang tubuh UUD 1945 C. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 D. Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 E. Tap MPR No.V/MPR/1998 393. Aturan-aturan dasar yang timbul dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut …. A. Doktrin B. Traktat C. Yurisprudensi D. Konvensi E. Kebiasaan 394. Suatu bentuk negara yang tersusun tunggal dan hanya ada satu kesatuan untuk mengatur suatu wilayah negara adalah …. A. Kesatuan B. Republic C. Federal D. Monarki




– TWK

2015

E. Parlementer 395. Pengertian bangsa dan negara memiliki pengertian berbeda, yang dimaksud dengan negara adalah …. A. Organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia itu B. Merupakan persekutuan hidup manusia C. Persekutuan manusia bernegara D. Kehidupan bernegara bertujuan mencapai kesejahteraan hidup E. Warga negara yang saling berhubungan 396. Persamaan kedudukan warga negara secara jelas tertuang dalam UUD 1945 pasal …. A. 26 B. 27 C. 28 D. 29 E. 30 397. Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan dinamakan asas …. A. Ius soli B. Ius sanguinis C. Legalitas D. Oportunitas E. Ius gentium 398. Dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan/demokrasi tidak langsung, rakyat …. A. Wajib mengenal para wakilnya B. Menyalurkan aspirasi melalui media masa C. Wajib menjadi anggota partai politik D. Berhak mengabaikan hukum yang berlaku E. Menyalurkan aspirasi melalui wakilnya




– TWK

2015

399. Oleh karena demokrasi berarti pemerintahan untuk rakyat, maka tindakan pemerintah harus … A. Didukung oleh seluruh rakyat B. Bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat C. Dihindari dari pengawasan rakyat D. Berguna bagi para wakil rakyat E. Berpihak kepada penguasa 400. Budaya politik pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut, kecuali …. A. Sikap B. Pengetahuan C. Pendapat D. Keyakinan E. Tindakan 401. Dokumen yang dikeluarkan PBB dan berisi pernyataan sedunia tentang HAM adalah …. A. Atlantic Charter B. Universal Declaration of Human Right C. Hobbeas Corpus act D. Magna Charta E. Bill of Right 402. Money politic merupakan pelanggaran HAM dalam UUD 1945, terutama pasal … A. 27 ayat 2 B. 27 ayat 3 C. 28 D. 30 ayat 3 E. 33 ayat 1 403. Freedom of religious merupakan salah satu isi dari …. A. Hak politik B. Hak pribadi




– TWK

2015

C. Hak sosial D. Hak ekonomi E. Hak perdamaian 404. Asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi dan dipelihara agar terwujud dan tetap setianya komponen pembentuk bangsa. Berikut di bawah ini yang bukan merupakan asas wawasan kebangsaan: A. Kepentingan dan kedilan B. Musyawarah mufakat C. Kejujuran dan solidaritas D. Kerjasama E. Setia terhadap kesepakatan 405. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata philein dan Sophos. Perpaduan kata tersebut mengandung arti …. A. Teman dari kebijakan B. Cinta ilmu pengetahuan C. Kumpulan orang bijaksana D. Pemikiran yang selalu menginginkan kebijakan E. Orang bijak 406. Kedudukan dan fungsi pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan …. A. Sikap mental, tingkah laku dan amal B. Penunjuk, penuntun, dan pegangan sikap C. Pandangan hidup D. Keyakinan yang memiliki kebenaran E. Gaya hidup 407. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem falsafah bila …. A. Sila-sila pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan B. Harus kita pahami sebagai totalitas C. Susunan dan bentuknya hierarki pyramidal




– TWK

2015

D. Dapat dipahami satu per satu E. Semua jawaban benar 408. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut Prof. notonegoro dapat dibagi menjadi …. A. Nilai materil B. Nilai vital C. Nilai kerohanian D. Nilai mental E. Semua jawaban benar 409. Menurut Prof. Notonegoro, apa yang dimaksud dengan nilai vital … A. Segala sesuatu yang benar-benar penting bagi manusia B. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal yang genting bila tidak terpenuhi C. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas D. Sangat mempengaruhi kehidupan manusia E. Semua jawaban benar 410. Falsafah negara-negara Eropa Barat dan Amerika cenderung menganut paham individualism yang dikemukakan oleh …. A. Lenin B. Spinoza C. Thomas Hobbes D. Karl Marx E. Semua jawaban salah 411. Secara etimologi, ideology berasal dari Bahasa Yunani, idein, yang berarti …. A. Melihat B. Ide C. Ajaran D. Ide E. Logika




– TWK

2015

412. Secara etimologi, logia berarti … A. Melihat B. Ide C. Ajaran D. Ide E. Logika 413. Secara harfiah, ideology diartikan sebagai …. A. Ilmu idea B. Ilmu tentang cita-cita C. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran D. Ilmu hidup E. Semua jawaban benar 414. Secara ilmiah popular, Pancasila dapat dikaji karena memenuhi syaratsyarat ilmiah sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali …. A. Objek B. Sistem C. Empirisme D. Metode E. Subjek 415. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah …. A. Sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya B. Memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideology negara C. Menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara teknologi D. Perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara E. Semua jawaban salah




– TWK

2015

416. Pada tahun 1365, Empu Prapanca menulis Negara Kertagama yang menyebutkan istilah Pancasila, sementara Empu Tantular menulis kitab yang menggambarkan kejayaan Majapahit, yaitu …. A. Sutasoma B. Negarakertagama C. Kertaningbumi D. Tan Hana Dharma Mangrua E. Pararaton 417. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan negara Indonesia merdeka. Saat itu Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan …. A. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan Indonesia, Mufakat, dan Kesejahteraan Sosial B. Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Demokrasi dan Ketuhanan C. Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan D. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, Nasionalisme, Perikemanusiaan dan Ketuhanan E. Semua jawaban salah 418. Pembahasan dasar negara yang dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada … A. 1 Juni 1945 B. 10 Juli 1945 C. 18 Agustus 1945 D. 7 Agustus 1945 E. 5 Mei 1945 419. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali …. A. Prima




– TWK

2015

Formalis Efisien Materialis Impatoris Paket | 114 Twitter:

420. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religious yang terakumulasi pada …. A. Bhineka Tunggal Ika B. Ma Lima C. Tirprakara D. Gotong Royong E. Pancasila 421. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki makna sebagai …. A. Pedoman hidup B. Karakteristik bangsa C. Kristalisasi nilai D. Kepribadian bangsa E. Jalan hidup bangsa 422. Pembentukan UUD 1945 alinea IV mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hirarkis dan pyramidal. Hal ini merupakan …. A. Sumber kebudayaan bangsa B. Filter bagi masuknya budaya asing C. Ciri dan karakteristik bangsa D. Petunjuk pelaksanaan peraturan E. Panduan pemimpin bangsa 423. Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini, kecuali ….



– TWK

2015

Ditetapkannya dasar negara Pancasila Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila Negara Indonesia ialah berbentuk republic Kedaulatan negara berada di tangan rakyat Presiden adalah penguasa mutlak

424. Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Saat ini Pancasila telah dikembalikan fungsinya, yaitu …. A. Tetap sebagai satu-satunya asas B. Cita-cita organisasi masa dan politik C. Sebagai dasar negara D. Sebagai pandangan hidup bangsa E. Kepribadian bangsa 425. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada …. A. TAP MPR No.V/MPR/1973 B. TAP MPR No.II/MPR/1978 C. TAP MPR No.IV/MPR/1978 D. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 E. Semua jawaban salah 426. Perwujudan keadaan manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya. Dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan tersebut adalah berbentuk …. A. Konsep hidup B. Akal sehat C. Norma D. Nilai E. Etika




– TWK

2015

427. Dalma paham filsafat Pancasila dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni …. A. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar B. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi C. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari D. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat dan tercermin pada mental dan batin pelaku E. Semua jawaban salah 428. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa …. A. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia C. Negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan D. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab E. Negara mewujudkan keadilan sosial 429. Sumber tertib hukum yang dianut di dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini, kecuali … A. UUDS B. Proklamasi C. UUD D. Dekrit Presiden E. Pancasila 430. Ajaran Gandhi tentang Swadesi dapat dilaksanakan di negara-negara berkembang terutama untuk ….




– TWK

2015

Menolak segala bentuk kekerasan Memupuk rasa kebanggaan Memperluas daerah jajahan Menekan lajunya jumlah penduduk Memajukan industry dalam negeri

431. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti …. A. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan B. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap saat C. Menghargai setiap aktivitas inter dan antarumat beragama serta pemerintah D. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja E. Tersedia tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan 432. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti … A. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan B. Memperlakukan kepentingan umum dan pribadi dengan seimbang C. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan D. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama E. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan 433. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat di desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan cara seperti di bawah ini, kecuali … A. Partisipasi B. Sumbangan C. Berdoa




– TWK

2015

D. Gotong royong E. Kerja bakti 434. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah kehendak Tuhan disebut … A. Teori teokrasi B. Teori kekuasaan C. Teori perjanjian D. Teori politik E. Teori kedaulatan 435. Setiap pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah … A. Idealis dan karismatik B. Tut Wuri Handayani C. Ing Ngarsa Sung Tulada D. Ing madya mangun karsa E. Demokratis dan populis 436. Berkenaan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, terdapat beberapa teori di negara lain yang dapat menjelaskan perbedaan yang mencolok terhadap ideology suatu negara. Falsafah negara-negara Eropa Barat dan Amerika cenderung menganut paham individualis yang dikemukakan oleh …. A. Spinoza B. Mark C. Thomas Hobbes D. James Hook E. Semua jawaban salah 437. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma …




– TWK

2015

Filsafat Adat istiadat Hukum Kesusilaan Kesopanan

438. Bangsa indonesia memiliki norma-norma yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Berikut ini beberapa norma tersebut, kecuali …. A. Norma proaktif B. Norma adat istiadat C. Norma agama D. Norma susila E. Norma hukum 439. Sisi negative yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah …. A. Ekslusivisme B. Kuriositas C. Adaptif D. Profesionalisme E. Proaktif 440. Menurut pakar hukum internasional dari Indonesia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dalam asas-asas yang mengatur hubungan …. A. Negara dan lembaga internasional B. Negara dengan warga negara C. Warga negara dengan warga negara D. Lembaga internasional dengan lembaga internasional E. Lembaga internasional dengan warga negara 441. Berikut ini adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali …. A. Hak interpelasi B. Hak angket




– TWK

2015

C. Hak menyatakan pendapat D. Hak mosi tidak percaya E. Semua jawaban benar 442. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi? A. Presiden B. DPR C. MPR D. Menteri Dalam Negeri E. Walikota 443. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal …. A. 32 ayat 1 B. 32 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 2 E. 31 ayat 1 444. Unsur-unsur adanya negara adalah sebagai berikut …. A. Rakyat, kepala negara dan UUD B. Wilayah, UUD dan rakyat C. Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri D. Rakyat, wilayah,pengakuan luar negeri E. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat 445. Ciri-ciri pemerintahan republic seperti di bawah ini, kecuali …. A. Pengangkatan dari hasil pemilihan B. Jabatan kepala negara pada umumnya ditentukan rakyat C. Tidak mengenal istilah dinasti D. Kepala negara disebut raja, kaisar dan sebagainya E. Kepala negara disebut presiden 446. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi ….




– TWK

2015

UU No.21 tahun 2003 UU No.22 tahun 2003 UU No.23 tahun 2003 UU No.24 tahun 2003 UU No.25 tahun 2003

447. Yang membedakan rakyat dan warga negara adalah … A. Domisili B. Hak dan kewajiban C. Kebebasan D. Tempat tinggal E. Keputusan pengadilan 448. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama, yakni … A. Tentara B. Rakyat C. Perjanjian D. Rekomendasi PBB E. Pejabat 449. Sebagai dasar hukum pemberian hak otonomi kepada daerah adalah …. A. Pasal 19 UUD 1945 B. Pasal 17 UUD 1945 C. Pasal 18 UUD 1945 D. Pasal 21 UUD 1945 E. Pasal 22 UUD 1945 450. Contoh hak asasi manusia dalam bidang hukum adalah …. A. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat B. Semua warga negara berhak menjadi penegak hukum C. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan D. Semua warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum E. Keikutsertaan membela negara dijamin oleh undang-undang




– TWK

2015

451. Dalam wawasan nusantara batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yaitu sejauh A. 12 mil B. 24 mil C. 60 mil D. 120 mil E. 200 mil 452. untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai hak untuk mengajukan pernyataan pendapat, yang disebut dengan …. A. Hak inisiatif B. Hak amandemen C. Hak petisi D. Hak interpelasi E. Hak angket 453. Wilayah laut dimana negara boleh mengadakan eksploitasi dengan membagi keuntungan separuhnya karena masyarakat internasional disebut … A. Batas tandas benua B. Batas eksplorasi dan eksploitasi C. Batas zona ekonomi eksploitasi (ZEE) D. Batas laut bersebelahan E. Batas laut territorial 454. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila itu bersumber dari …. A. Nilai masyarakat modern B. Tradisi bangsa masa lalu C. Agama-agama besar D. Nilai bangsa masa lalu E. Sosial budaya Indonesia 455. Urutan tata peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah …




– TWK

2015

A. Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Tap MPR, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri B. Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri C. Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri D. Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri E. Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah 456. Pancasila sebagai ideology terkemuka maknanya menuntut warga untuk … A. Menerima budaya bangsa lain B. Bersikap kritis dan rasional C. Mempelajari budaya bangsa lain D. Melestarikan nilai budayanya E. Mewaspadai pengaruh luar 457. Factor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, petanahan, keamanan, dan factor lain yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah salah satunya syarat pembentukan daerah sebagaimana pasal 5 UU No.32 tahun 2004, yaitu sebagai syarat …. A. Wilayah B. Teknis C. Administrative D. Fisik E. Non fisik 458. Krisis moral yang terjadi pada sebagian generasi muda pada saat ini antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut kecuali ….




– TWK

2015

Pengaruh budaya negara Kurangnya keteladanan Hubungan dengan orang tua Kurangnya pendidikan agama Keterbatasannya lembaga pendidikan

459. Hakikat keadilan menurut nilai-nilai Pancasila secara ringkas dapat dijelaskan …. A. Memperlakukan orang lain sebagai sesame manusia B. Menyikapi orang lain dengan tidak semena-mena C. Memenuhi harapan orang lain secara layak D. Membagikan sesuatu kepada orang lain secara sama rata E. Memperhatikan kepentingan orang lain dengan sebaik-baiknya 460. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dan ideology yang dinamakan …. A. Otoriterisme B. Sosialisme C. Marxisme D. Patriotism E. Nasionalisme 461. Salah satu pernyataan di bawah ini merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu …. A. Secara psikologis B. Kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah C. Kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa D. Masyarakat Indonesia adalah satu E. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan mata pencaharian/pekerjaan




– TWK

2015

462. Dibandingkan dengan berbagai sistem demokrasi lain, ciri khas demokrasi Pancasila adalah mengutamakan … A. Suara terbanyak B. Pemungutan suara C. Musyawarah mufakat D. Pertimbangan rasional E. Tuntutan masyarakat 463. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu ciri dari … A. Demokrasi politik B. Demokrasi ekonomi C. Politik ekonomi D. Liberalism ekonomi E. Sosial ekonomi 464. Hak asasi manusia sering juga disebut dengan hak dasar manusia antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut … A. Hak yang ada pada setiap manusia B. Hak yang lahir bersama manusia itu sendiri C. Hak ini perlu pengakuan manusia itu sendiri D. Hak ini bersifat universal E. Hak ini diperoleh manusia dan penciptanya 465. Dalam kaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintahan antara lain s ebagai berikut, kecuali … A. Demokrasi parlementer B. Demokrasi dengan sistem presidensial C. Demokrasi rakyat D. Demokrasi pancasila E. Demokrasi terpimpin




– TWK

2015

466. Tujuan nasional negara indonesia sebagai disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali … A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum B. Memajukan kesejahteraan umum C. Mencerdaskan kehidupan bangsa D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan E. Membentuk masyarakat adil dna makmur 467. Yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai UndangUndang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah …. A. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) B. Bidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) D. Panitia Sembilan E. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 468. Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki hal-hal berikut kecuali … A. Kemampuan akademik/professional B. Kemampuan kepemimpinan C. Tanggap terhadap perkembangan iptek D. Rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara E. Kesiapan untuk ditempatkan di mana saja sesuai keahliannya 469. Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal berikut …. A. Politik ekonomi B. Sistem free fight liberalism C. Sistem free fight liberalism D. Sistem estatisme ekonomi




– TWK

2015

E. Sistem free fight liberalism 470. RIS berlangsung kurang lebih sebulan (27 Desember – 17 Agustus 1950) sebagai akibat masih adanya campur tangan Belanda terhadap kehidupan dalam negeri indonesia. Bentuk federasi ternyata tidak sesuai dengan citacita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 malah memberi peluang timbulnya pemberontakan. Dengan kesadaran itulah negaranegara bagian RIS terdorong untuk bergabung kembali dalam bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, manakah yang lebih baik menurut anda? A. RI merupakan RIS B. RI berbentuk negara kesatuan C. RI berbentuk negara bagian D. RI berbentuk negara campuran kesatuan dengan bagian E. RI merupakan persemakmuran dengan Belanda 471. Bukti bahwa pengaruh pendidikan paham baru dan diskriminasi terhadap pemuda Indonesia menang, kecuali …. A. Munculnya kesadaran pemuda Indonesia bahwa seyogyanya merupakan kemerdekaan bagi tiap orang mengatur dirinya sendiri B. Timbulnya gerakan-gerakan pemuda yang mempunyai tujuan yang sama C. Pengesahan undang-undang pembetulan voiks-raad (dewan rakyat) pada bulan Desember 1961 D. Pembebasan terhadap tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia oleh pengadilan Belanda di Den Hag pada tanggal 22 Maret 1928 E. Upaya pencapaian cita-cita bersama yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1982 472. Badan konstituante yang berfungsi untuk merumuskan UUD (konstitusi) selama 3 tahun gagal melaksanakan kewajibannya karena anggota konstituante yang ada terdiri wakil-wakil puluhan partai tidak pernah mencapai kata sepakat. Demi tetap tegaknya …. A. Konstituante baru B. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950




– TWK

2015

C. Perpanjang berlakunya UUDS 1950 dan UUD 1945 D. MPR dan DPA E. Berlakunya UUD 1945 sampai dengan terwujudnya UUD baru 473. Kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dapat menjadi hukum tertulis, misalnya …. A. Pidato presiden pada saat pertanggung jawaban di depan MPR B. Pidato presiden di depan DPR pada saat menyampaikan nota keuangan C. Pidato presiden di depan duta besar asing D. Pidato presiden pada saat pengangkatan para menteri cabinet E. Pidato presiden di depan MPR setiap tanggal 16 Agustus 474. Rumusan Pancasila yang sah dapat kita temukan dalam …. A. Alinea ketiga mukadimah UUD 1945 B. Alinea keempat mukadimah UUD 1945 C. Alinea keempat preamble UUD 1945 D. B dan C betul E. A, B, dan C salah 475. Bahwa setiap warga negara bebas untuk memilih pekerjaannya masingmasing dengan ha katas penghasilan untuk dapat hidup secara layak merupakan pengejawantahan dari …. A. Sila I dan sila II Pancasila B. Sila II dan sila V Pancasila C. Sila II Pancasila dan pasal 27 ayat ayat (2) UUD 45 D. Sila V Pancasila dan pasal 27 ayat (2) UUD 45 E. Sila II, sila V Pancasila dan pasal 27 ayat 20 UUD 45 476. Inti dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia itu sebenarnya adalah …. A. Kebebasan mutlak, tanpa dapat diganggu gugat B. Kebebasan terbatas C. Kebebasan dalam keterikatan D. Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan sedikit mungkin E. Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan seperlu mungkin




– TWK

2015

477. Secara ilmiah popular Pancasila dapat dikaji, sebab syarat-syarat ilmiah teksnya dimiliki oleh Pancasila, sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali …. A. Objek B. Metode C. Sistem D. Empirisme E. Sifat universal 478. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodic lima tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 …. A. Bab II pasal 4 ayat (1) B. Bab IV pasal 16 ayat (2) C. Bab I pasal 1 ayat (2) D. Bab VI pasal 28 E. Bab II pasal 18 479. Memanfaatkan Pancasila baik untuk diri sendiri dan orang lain berarti kita telah …. A. Mengamalkan Pancasila B. Mengamankan Pancasila C. Mengembangkan Pancasila D. Menghayati Pancasila E. Semua jawaban benar 480. Perbedaan Pancasila dengan agama adalah …. A. Pancasila mengajarkan kepada kita untuk bersatu B. Pancasila tidak mengajarkan tentang tata cara menyembah Tuhan C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara bergaul D. Pancasila tidak mengajarkan kepada kita berbuat jahat E. Semua pernyataan di atas adalah salah 481. Musyawarah mufakat adalah salah satu ciri ….




– TWK

2015

Demokrasi liberal Demokrasi terpimpin Demokrasi Pancasila Demokrasi ekonomi Semua jawaban benar

482. Salah satu pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah …. A. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain B. Sikap saling toleransi C. Saling mencintai sesama manusia D. Menghormati hak asasi manusia E. Semua jawaban benar 483. Menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila …. A. Sila kelima B. Sila ketiga C. Sila pertama D. Sila keempat E. Sila kedua 484. Sikap/tindakan yang sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah …. A. Ikut campur dan memihak pada salah satu blok B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik C. Memberi bantuan senjata kepada negara sepaham dan seideologi D. Menghimpun negara yang sepaham dan seideologi E. Organisasi ekonomi yang eropa sentries 485. Pada amandemen keempat UUD 1945 pasal 29 telah disepakati …. A. Penjelasan lebih rinci B. Adanya penambahan ayat C. Perubahan hanya pada ayat (1) D. Perubahan hanya pada ayat (2) E. Tidak mengalami perubahan




– TWK

2015

486. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam …. A. Pidato kenegaraan Presiden jelang 17 Agustus B. Berbagai konvensi dan Jurisprudensi yang berlaku C. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 E. Ketetapan dan Keputusan MPR / MPRS 487. Konsekuensi dan hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat terpisahkan adalah …. A. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan B. Nilai Pancasila harus ada dalam setiap pasal C. Unsur tersebut harus saling mengisi D. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila E. Unsur ideology setiap bangsa 488. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesame manusia adalah wujud pengamalan Pancasila …. A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 489. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan bahwa … A. Sosial ekonomi rakyat meningkat B. Hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat C. Keadaan yang mencerminkan kesamaan pendapat D. Keadilan yang sesuai dengan jasa yang disumbangkan E. Keseluruhan pendapat didasarkan pada hasil usaha




– TWK

2015

490. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah adalah wujud pengamalan Pancasila … A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 491. Prinsip kepemimpinan Pancasila yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia dalam upaya penegakan disipilin pegawainya adalah …. A. Tut wuri handayani B. Legowo C. Ing ngarso sung tulodo D. ing madya mangun karso E. Semua jawaban benar 492. Sikap tenggang rasa dalam kehisupan bermasyarakat sangat penting untuk dibina karena dapat …. A. Menciptakan masyarakat yang mematuhi peraturan B. Membuat kita disenangi oleh anggota masyarakat C. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis D. Menciptakan masyarakat yang taat hukum E. Memper/lancar seluruh kegiatan di lingkungan masyarakat 493. Dalam berbagai kesempatan semasa hidupnya, Presiden Soekarno menyebut dirinya sebagai … A. Penggali Pancasila B. Pencetus Pancasila C. Pembuat Pancasila D. Pendiri Pancasila 494. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah …. A. Pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat




– TWK

2015

B. Rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik C. Sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah D. Selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. E. Pemerintah pusat tidak lagi dapat mencapuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah 495. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah maka 5 urusan yang masing-masing ditangani Pemerintah Pusat belum diserahkan di daerah. Diantara urusan-urusan tersebut adalah …. A. Keuangan, peradilan, agama B. Keuangan, peradilan, pendidikan C. Agama, perhubungan, keuangan D. Pendidikan, perhubungan, peradilan 496. Fungsi menyelenggarakan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD dan GB HN dinamakan fungsi …. A. Legislative B. Yudikatif C. Eksekutif D. Konstitutif 497. Saat POLRI dipisahkan dari TNI dan bertanggung jawab kepada …. A. Menteri dalam negeri B. Menteri Hankam C. Menkopolkam D. Presiden 498. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era keterbukaan, demokrasi dan HAM adalah …. A. Munculnya nasionalisme B. Munculnya kapitalisme




– TWK

2015

C. Merebaknya individualism D. Merebaknya komunisme 499. Undang-Undang RI yang berisi tentang Pertimbangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor: A. 33 tahun 2005 B. 32 tahun 2004 C. 33 tahun 2004 D. 32 tahun 2005 500. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara adalah Undnag-Undang nomor 1 tahun : A. 2006 B. 2004 C. 2003 D. 2005 501. Berikut adalah syarat-syarat sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933: A. Penduduk yang tetap B. Wilayah tertentu C. Pemerintahan D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain E. Semuanya benar 502. Pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden dan menunjuk BJ Habiebie sebagai penggantinya. Dasar hukum yang digunakan ialah …. A. TAP MPR B. Instruksi Presiden C. Keputusan Presiden D. Pasal 8 UUD 1945 E. Pasal 18 UUD 1945




– TWK

2015

503. Demokrasi Terpimpin di Indonesia yang dicetuskan dalam decade 1950-an merupakan pengejawantahan dari …. A. Penyelenggaraan Pemilu Pertama pada tahun 1955 B. Ditumpasnya pemberontakan DI/TII C. Dicanangkannya Dwikora oleh Presiden Soekarno D. Dikeluarkannya Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 E. Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup 504. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu pemerintah menuangkannya dalam bentuk perundang-undangan. Undang-undang mengenai Pembangunan Berkelanjutan tertuang dalam …. A. Undang-undang No 23 Tahun 2000 B. Undang-undang No 32 tahun 2000 C. Undang-undang No 23 Tahun 1997 D. Undang-undang No 13 Tahun 1997 E. Undang-undang No 32 Tahun 1997 505. Dokumen-dokumen yang tidak melandasi politik luar negeri RI adalah…. A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 C. Amanat Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 D. Amanat Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1960 E. Pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Majelis Umum PBB 506. Salah satu isi Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah colonial Belanda pada tahun 1870 adalah …. A. Membuka lapangan kerja bagi warga negara yang tidak memiliki tanah B. Mewajibkan para pemilik tanah mengurus sertifikat tanah C. Menyewakan tanah milik warga pribumi kepada pemodal swasta Belanda selama 25 tahun D. Menyerahkan hasil tanah garapan kepada pemerintah colonial Belanda




– TWK

2015

E. Membatasi pihak swasta nonpribumi memiliki tanah di Hindia Belanda 507. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partaipartai/kepartaian. Hasilnya pemerintah hanya mengakui keberadaan beberapa partai, kecuali … A. Partai Komunis Indonesia B. Partai Nasional Indonesia C. Nahdlatul Ulama D. Masyumi E. ACOMA 508. Sejak Pemilu 2004, MPR RI praktis tidak lagi mempunyai kekuasaan politis untuk menentukan arah pembangunan negara, karena …. A. Presiden bukan mandataris MPR B. Presiden adalah mandataris MPR C. MPR tidak memilih presiden D. GBHN merupakan TAP MPR E. DPR menentukan GBHN 509. Peristiwa yang mempunyai pengaruh cukup besar pada perkembangan sejarah Indonesia adalah dikeluarkannya TAP MPRS XXXIII tahun 1967, yang berarti …. A. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia B. Pembentukan cabinet yang baru, yaitu Kabinet Ampera, untuk melaksanakan berbagai program menuju ke Orde Baru C. Dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa yang dikenal dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Jend. Soeharto D. Diterimanya pidato Soekarno untuk mempertanggung jawabkan peristiwa yang berhubungan dengan PKI E. Pembersihan cabinet yang disinyalir terpengaruh PKI serta penetapan anggota baru sebagai penggantinya




– TWK

2015

510. Negara mempunyai sifat yang dimana diantaranya negara mempunyai kekuasaan untuk menetapkan tujuan bersama. Sifat tersebut disebut …. A. Memaksa B. Memonopoli C. Menyeluruh D. Melindungi 511. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan budaya asing dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah …. A. Sebagai pandangan hidup B. Merupakan landasan moral C. Merupakan pedoman hidup D. Sebagai penyaring/filter E. Sebagai penangkal budaya 512. Sesuai dengan bunyi Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan yang dimiliki haruslah kebebasan yang …. A. Sesuai dengan kehendak masyarakat B. Menghargai hak-hak orang lain C. Dapat dirujuk kepada hukum D. Sesuai dengan hati nurani E. Sesuai dengan keinginan pemerintah 513. Nilai-nilai Pancasila yang digali dari budaya bangsa secara yuridis disepakati dijadikan … A. Falsafah bangsa B. Etika bangsa C. Hukum tertulis D. Budaya bangsa E. Sumber hukum 514. Menurut UUD 1945 Pasal 3 (1) yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari …




– TWK

2015

Anggota DPR dan DPD Anggota DPR dan Utusan Daerah dan Golongan Anggota DPD dan Utusan Golongan Anggota DPR, DPD dan Mahkamah Konstitusi Anggota DPR, MPR dan DPD

515. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah partai politik harus mendaftarkannya kepada …. A. Kejaksaan Agung B. Secretariat negara C. Komisi Pemilihan Umum D. Departemen Kehakiman E. Departemen Dalam Negeri 516. Menurut Undang-Undang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PPLN adalah …. A. Konsul Jenderal di Kedutaan B. Duta Besar di negara terkait C. Petugas KPU yang diutus ke wilayah terkait D. Kepala Perwakilan RI sesuai dengan wilayah kerjanya E. Atase Pendidikan dan Kebudayaan 517. Berdasarkan Undang-Undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat antara lain apabila … A. Mengundurkan diri B. Telah berusia 67 tahun C. Masa jabatannya telah berakhir D. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan 518. Menurut undang-undang No 22 Tahun 1999, salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah adalah …. A. Telah berusia minimal 45 tahun B. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP sederajat




– TWK

2015

C. Mampu membaca tulis Bahasa Indonesia dan asing D. Putra daerah dari wilayah bersangkutan E. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana 519. Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah …. A. Setiap orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi B. Karena Indonesia merupakan negara yang menduduki ranking tinggi dalam korupsi C. Meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi D. Mencegah agar pemimpin dan penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi E. Peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilak bagi pemegang kekuasaan 520. Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat antara lain adalah … A. Menko Polhukam B. Menko Kesra C. Gubernur Lemhanas D. Jaksa Agung E. Pimpinan organisasi tingkat nasional 521. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (2) yang telah diamandemen, dan setelah terjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan polisi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai …. A. Kekuatan utama B. Kekuatan pendukung C. Kekuatan cadangan D. Gerakan mobilisasi E. Gerakan perlawanan




– TWK

2015

522. Program Kerja Utama jangka pendek Kabinet Gotong Royong 2001 – 2004 adalah …. A. Melaksanakan Pemilu 2004 B. Menormalisasikan kehidupan ekonomi C. Memberantas KKN D. Mempertahankan NKRI E. Meneruskan reformasi 523. Yang dimaksud wilayah ekstaritorial suatu negara adalah … A. Kekuasaan meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya B. Kekuasaan negara itu berlaku di luar daerahnya C. Kekuasaan wilayah negara yang tidak ada batasnya D. Kekuasaan wilayah laut yang tidak ada batasnya E. Kekuasaan untuk mengadili negara di luar wilayahnya 524. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan … A. Monarki absolut B. Monarki konstitusional C. Monarki parlementer D. Monarki E. Monarki modern 525. Kedudukan UUD 1945 dalam tata hukum RI adalah sebagai berikut, kecuali …. A. Sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia B. Konstitusi yang berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 C. Sumber hukum tertulis tertinggi yang berlaku di Indonesia D. Satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia E. Hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia 526. Pengertian di atas merupakan pengertian bangsa menurut Ir. Soekarno adalah ….




– TWK

2015

A. Bangsa adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sejumlah orang yang cukup banyak bahwa mereka merupakan sutau bangsa, ia merupakan suatu perasaan memiliki suatu bangsa B. Suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, persatuan karakter, watak, dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. C. Bangsa adalah merupakan persatuan kelompok yang memiliki kemampuan untuk berada dalam satu himpunan/ledesir d’etre ensemble D. Bangsa adalah segerombolan manusia besar berikeinginan bersatu, ledesir d’etre ensemble memiliki karakter(gemeinschaft), persamaan watak yang hidup di atas satu wilayah.

527. Yang berwenang membubarkan partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah … A. MA B. Presiden C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Konstitusi E. KPU 528. Soekarno dan ajaran demokrasi terpimpinnya berpendapat apabila musyawarah untuk mufakat mengalami kegagalan maka solusinya adalah …. A. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak B. Pimpinan sidang membuat kebijaksanaan C. Sidang ditunda untuk beberapa waktu D. Rencana keputusan itu dibatalkan E. Meminta pendapat kepada yang lebih senior 529. Negara mempunyai sifat yang diantaranya negara mempunyai kekuasaan agar peraturan perundang-undangan ditaati untuk mencapai tujuan. Sifat tersebut disebut A. Memaksa



TWK

Recommend Documents