RINGKASAN MATERI UUD 1945 1. BENTUK DAN KEDAULATAN(Ps KEDAULATAN(Ps 1) negara kesatuan kesatuan berbentuk berbentuk republik. Indonesia negara tangan rakyat. rakyat. Kedaulatan di tangan Indonesia Negara hukum.
2. MPR(Ps MPR(Ps 2-Ps 3) Anggota MPR = DPR + DPD min1x dalam 5 tahun. Bersidang min1x Kewenangan: Mengubah/menetapkan Mengubah/menetapkan UUD. Melantik presiden/wapres presiden/wapres Memberhentikan presiden/wapres presiden/wapres dalam masa jabatan
3. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA(Ps NEGARA(Ps 4-Ps 16) Kewenangan presiden: Mengajukan RUU ke DPR. Menetapkan PP untuk menjalankan UU. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perdamaian, perjanjian dengan negara lain => atas persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta + konsul. Menerima duta + konsul Negara lain => atas pertimbangan DPR. Memberi grasi grasi + rehabilitasi => atas pertimbangan MA. Memberi amnesti + abolisi abolisi => atas pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan. Membentuk dewan pertimbangan untuk memberi masukan. Tata cara pemilu: Presiden/wapres dipilih dalam dalam suatu pasangan secara langsung langsung oleh rakyat. Calon presiden/wapres presiden/wapres diajukan parpol/gabungan parpol/gabungan parpol parpol pesera pesera pemilu. Pilpres 1 putaran = capres/cawapres capres/cawapres dapat dapat suara suara >50% pemilu pemilu + min 20% suara di tiap propinsi. Pilpres 2 putaran = tidak memenuhi syarat syarat 1 putaran, 2 pasangan teratas dipilih lagi lewat pemilu. presiden/wapres = 5 tahun tahun + dipilih sekali lagi (max 2 Masa jabatan presiden/wapres periode). presiden/wapres dalam masa jabatan: jabatan: Pemberhentian presiden/wapres
Pemberhentian dilakukan MPR atas usul DPR karena terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan, korupsi, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wapres). Mekanisme pemberhentian pemberhentian presiden/wapres presiden/wapres dalam masa jabatan: a. Usul pemberhentian pemberhentian berasal dari dari DPR kepada MPR yang kemudian kemudian diajukan ke MK untuk diperiksa apakah benar terjadi pelanggaran hukum. b. Pengajuan permintaan permintaan DPR ke MK didukung min 2/3 anggota anggota DPR dalam sidang paripurna. c. MK memeriksa max 90 hari setelah setelah permintaan permintaan diajukan oleh DPR. d. Jika ternyata terbukti bersalah, bersalah, DPR mengadakan sidang paripurna paripurna dan meneruskan usul pemberhentian presiden/wapres ke MPR. e. MPR mengadakan sidang max 30 hari. f. Keputusan MPR MPR dalam paripurna paripurna harus harus didukung didukung min ¾ anggota. g. Presiden/wapres diberi diberi kesempatan menyampaikan penjelasan penjelasan dalam paripurna. Penggantian presiden/wapres presiden/wapres karena tidak tidak mampu menjalankan kewajiban kewajiban (mangkat, berhenti, diberhentikan): diberhentikan): Presiden = digantikan digantikan wapres wapres sampai sampai akhir akhir masa jabatan. Wapres = MPR mengadakan sidang memilih wapres dari 2 calon yg yg diajukan presiden (max 60 hari). Presiden + wapres = tugas kepresidenan kepresidenan dilaksanakan oleh Menlu, Menlu, Mendagri, Menhan secara bersama-sama. Max 30 hari MPR mengadakan sidang untuk memilih presiden/wapres dari 2 pasang calon presiden/wapres suara terbanyak pertama dan kedua pemilu sebelumnya (sampai akhir masa jabatan).
4. PEMDA(Ps PEMDA(Ps 18-Ps 18 B) kabupaten/kota => pemerintahan pemerintahan daerah. daerah. NKRI -> propinsi -> kabupaten/kota mengatur/mengurus sendiri pemerintahannya pemerintahannya menurut asas asas Tugas: mengatur/mengurus otonomi + tugas pembantuan. : dipilih dengan pemilu. Pemilihan legislatif daerah : dipilih secara demokratis. Pemilihan eksekutif daerah otonomi seluas-luasnya kecuali kecuali urusan yang menurut menurut Pemda menjalankan otonomi UU adalah urusan pusat. menetapkan perda untuk melaksanakan melaksanakan otonomi + tugas Pemda berhak menetapkan pembantuan. pusat-daerah memperhatikan kekhususan kekhususan dan keragaman keragaman Hubungan pusat-daerah daerah. 5. DPR(Ps DPR(Ps 19-Ps 22 B)
Dipilih melalui pemilu. Bersidang min 1x setahun. Kewenangan: membentuk UU RUU yang diajukan pemerintah tidak tidak mendapat persetu persetujuan juan bersama tidak boleh diajukan lagi. Presiden mengesahkan mengesahkan RUU -> UU. RUU yang sudah disetujui bersama bersama tapi belum disahkan presiden, presiden, 30 hari kemudian otomatis sah menjadi UU. Fungsi: legislasi, legislasi, anggaran, anggaran, pengawasan. pengawasan. Hak: angket, interpelasi, interpelasi, menyatakan pendapat, pendapat, mengajukan pertanyaan, pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, imunitas. Anggota DPR berhak berhak mengajukan mengajukan usul usul RUU. Jika RUU itu disetujui DPR DPR tapi tidak disahkan disahkan presiden, RUU tadi tidak boleh diajukan lagi. Dalam hal memaksa, presiden presiden berhak menetapkan PP sebagai sebagai pengganti UU. Akan tetapi, PP tadi harus dapat persetujuan DPR pada persidangan selanjutnya. Jikatidak, PP harus dicabut.
6. DPD(Ps DPD(Ps 22 C-Ps 22 D) tiap propinsi melalui pemilu. Dipilih dari tiap propinsi jumlahnya jumlahnya sama dan tidak tidak > 1/3 jumlah Anggota DPD dari tiap propinsi anggota DPR. Bersidang min 1x setahun. Kewenangan: Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi otonomi daerah, daerah, hubungan hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan pada DPR. Ikut membahas membahas RUU yang berkaitan berkaitan dengan otonomi daerah, daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, perimbangan keuangan dan memberi pertimbangan pada DPR atas RUU APBN, RU U pajak, RUU pendidikan,RUU agama. Melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasan ke DPR.
8. KEUANGAN (Ps 23-Ps 23 D) tahun dengan UU. APBN ditetapkan tiap tahun bersama dengan DPR RUU APBN diajukan presiden dan dibahas bersama memperhatikan pertimbangan DPD. tahun lalu. DPR tidak setuju RUU APBN, pakai APBN tahun Pasal: 23A : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. 23B : macam harga dan mata uang. 23C : hal-hal lain mengenai keuangan Negara. 23D : bank sentral.
9. BPK(Ps BPK(Ps 23 E-Ps 23 G) memeriksa pengelolaan pengelolaan dan tanggung tanggung jawab keuangan keuangan Kewenangan: memeriksa Negara. pemeriksaan diserahkan diserahkan ke: DPR, DPD, DPRD sesuai Hasil pemeriksaan kewenangannya. dipilih DPR dan diresmikan diresmikan presiden. presiden. Anggota BPK dipilih di ibukota negara negara dan perwakilan di tiap propinsi. propinsi. BPK berkedudukan di 10. KEKUASAAN KEHAKIMAN(Ps KEHAKIMAN(Ps 24-Ps 25) yang merdeka yang menyelenggarakan menyelenggarakan peradilan peradilan untuk Suatu kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. kehakiman dilakukan dilakukan oleh: MA dan MK. Kekuasaan kehakiman
7. PEMILU(Ps PEMILU(Ps 22 E) bebas, rahasia, jujur, jujur, adil tiap 5 tahun Asas pemilu: langsung, umum, bebas, sekali. anggota DPD, DPR, DPRD, presiden/wapres. presiden/wapres. Pemilu memilih: anggota DPR + DPRD parpol. DPD perseorangan. Dilaksanakan oleh KPU.
11. MA(Ps MA(Ps 24 A) Kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi. Menguji per-UU-an di bawah bawah UU terhadap terhadap UU (per-UU-an UU). peradilan di bawah MA: Badan peradilan Peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer PTUN agung diusulkan KY ke DPR dan ditetapkan presiden. presiden. Calon hakim agung MA dipilih dari dan oleh hakim agung. agung. Ketua/wakil ketua MA
12. KY(Ps KY(Ps 24 B) Kewenangan: Mengusulkan pengangkatan pengangkatan hakim agung. Menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku perilaku hakim. hakim.
Anggota KY diangkat dan diberhentikan diberhentikan oleh presiden presiden atas persetujuan persetujuan DPR.
13. MK(Ps MK(Ps 24 C) Kewenangan: Mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir terakhir (putusannya (putusannya bersifat bersifat final). final). Menguji UU terhadap UUD 1945 (UU UUD 1945). Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD. Memutuskan pembubaran parpol. Memutuskan perselisihan hasil pemilu. Memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden/wapres yang diajukan DPR. yang diajukan: diajukan: (menggambarkan trias politica) Anggota MK 9 orang yang 3 orang orang oleh MA (yudikatif) (yudikatif) 3 orang orang oleh DPR (legislatif) (legislatif) 3 orang oleh presiden presiden (eksekutif) (eksekutif) dipilih dari dan oleh oleh hakim konstitusi. konstitusi. Ketua/wakil ketua MK dipilih
14. WILAYAH NEGARA(Ps NEGARA(Ps 25 A) kesatuan yang berciri berciri nusantara dengan wilayah wilayah NKRI adalah Negara kesatuan yang batas dan haknya ditetapkan UU. 15. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK(Ps PENDUDUK(Ps 26-Ps 28) Indonesia asli + orang bangsa lain lain yang disahkan Warga Negara: orang Indonesia UU sebagai warga negara. bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk: WNI + WNA yang bertempat Hak warga negara: Ps 27 (1) : (1) : bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ps 27 (2) : (2) : berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ps 27 (3) : (3) : berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ps 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
(2) : memajukan diri, memperjuangkan hak kolektif. d. Ps 28 D (1) : kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) : mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) : memperoleh kesempatan yang sama. (4) : mendapat status kewarganegaraan. e. Ps 28 E (1) : memeluk agama, beribadah, pendidikan, pendidikan, pengajaran, pengajaran, tempat tinggal. (2) : meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran. (3) : kebebasan erserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. f. Ps 28 F : berkomunikasi dan mendapat informasi. informasi. g. Ps 28 G (1) : perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan , martabat, harta benda. (2) : bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan. h. Ps 28 H (1) : hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik. (2) : kemudahan dan perlakuan khusus, persamaan dan keadilan. (3) : jaminan social. (4) : hak milik pribadi i. Ps 28 I (1) : hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak (2) : perlakuan diskriminatif. (3) : identitas budaya. (4) : pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. (5) Melindungi HAM. j. Ps 28 J (1) : menghormati HAM. (2) : tunduk pada pembatasan, penghormatan atas hak dan kebebasan.
16. HAM(Ps HAM(Ps 28 A-Ps 28 J) a. Ps 28 A : berhak untuk untuk hidup. b. Ps 28 B (1) : membentuk keluarga, perkawinan yang sah. (2) : hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan atas kekerasan. c. Ps 28 C (1) : mengembangkan diri
17. AGAMA (Ps 29) berdasar atas Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara berdasar kemerdekaan memeluk memeluk agama dan beribadat. beribadat. Negara menjamin kemerdekaan 18. HANKAM NEGARA(Ps NEGARA(Ps 30) dan wajib ikut serta serta dalam usaha Tiap-tiap warga Negara berhak dan hankamneg. hankamneg: sistem hankam hankam rakyat rakyat semesta. Usaha hankamneg: TNI + POLRI kekuatan utama.
Rakyat kekuatan pendukung. TNI mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan. POLRI menjaga kamtibmas.
19. PENDIDIKAN(Ps 31) Tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan Tiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Anggaran pendidikan: min 20% APBN 20. KEBUDAYAAN NASIONAL(Ps 32) Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat m engembangkan budayanya. Negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 21. PEREKONOMIAN NASIONAL(Ps 33) Perekonomian Indonesia: asas kekeluargaan. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. SDA digunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi. 22. KESEJAHTERAAN SOSIAL(Ps 34) Fakir miskin + anak terlantar dipelihara negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan + pelayanan umum. 23. SIMBOL NEGARA(Ps 35-Ps 36 C) : Merah Putih Bendera : Bahasa Indonesia Bahasa : Garuda Pancasila Lambang : Bhinneka Tunggal Ika Semboyan : Indonesia Raya Lagu 24. PERUBAHAN UUD(Ps 37) Usul perubahan pasal UUD diajukan min 1/3 jumlah anggota MPR. Usul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diubah beserta alasannya. Persetujuan perubahan pasal UUD min 50% + 1 anggota MPR. Khusus untuk bentuk NKRI tidak dapat diubah.
TAMBAHAN a) Amandemen I (19 Oktober 1999) Ps 5, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 21 b) Amandemen II (18 Agustus 2000) Ps 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36 c) Amandemen III (19 November 2001) Ps 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24 d) Amandemen IV (11 Agustus 2002) Ps 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 37 *dihafalin yang merah aja, biasanya pilihannya 4 jenis itu
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia (menurut UUD 1945) tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. 2. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias PoliticaMontesquieu. Trias Politica adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu: Legislatif Eksekutif Yudikatif Masing-masing kekuasaan tersebut diserahkan pada satu badan mandiri yang tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban dan tidak dapat saling mempengaruhi. 3. Menurut UUD 1945, memang terjadi pemisahan kekuasaan negara yang masingmasing kekuasaan itu tadi berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam m enjalankan kekuasaan/kewenangannya, suatu lembaga tidak terlepas/terpisah secara m utlak dengan lembaga lain. Dengan kata lain, UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan Trias Politica melainkan menganut asas pembagian
kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan kekuasaan di antara badanbadan kenegaraan yang ada. 4. Trias Politica (pemisahan kekuasaan) MPR
legislatif Pemisahan Kekuasaan
legislatif
Pembagian Kekuasaan eksekutif
6. Susunan organisasi Negara a. Sebelum perubahan UUD 1945
MPR DPA
DPR
b. Setelah perubahan UUD 1945
DPD
BPK
MA
MK
BPK
Tidak dapat saling mempengaruhi
Tidak dapat saling meminta tanggung jawab 7. Tugas organisasi Negara No Organisasi Tugas negara Sebelum perubahan UUD Setelah perubahan UUD 1945 1945 1. MPR Pelaksana kedaulatan Mengubah/menetapkan rakyat UUD Menetapkan dan Melantik presiden/wapres Karakteristik: mengubah UUD Memberhentikan presiden/wapres dalam Menetapkan GBHN Tidak terlepas/terpisah secara mutlak masa jabatan Memilih presiden/wapres Bisa saling mengawasi 2. Presiden (sama) Menyelenggarakan pemerintahan Membatasi beberapa kekuasaan presiden: Menetapkan PP dan Perpu Masa jabatan max 2 periode Memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, Lebih mempertimbangkan abolisi masukan DPR Menyatakan perang, Kekuasaan legislatif membuat perdamaian, sepenuhnya diserahkan ke perjanjian dengan DPR Negara lain MA Mengangkat duta dan konsul 3. DPR Membentuk UU (hanya Membentuk UU memberikan (kewenangannya persetujuan) diperkuat, tidak hanya memberi persetujuan) Mempertegas fungsi-fungsi DPR 4. DPA Sebagai badan penasehat presiden (DPA dihapus) Memberi jawaban atas
yudikatif 5. UUD 1945 (pembagian kekuasaan)
Presiden
DPR
Karakteristik:
eksekutif
yudikatif
Presiden
5.
BPK
pertanyaan presiden Mengajukan usul pada pemerintah Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Menyampaikan hasil pemeriksaan pada DPR
6.
MA
Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh pemerintah
7.
MK
(belum ada MK)
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Hasil pemeriksaan diserahkan ke: DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangannya. Anggota BPK dipilih DPR dan diresmikan presiden. BPK berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan di tiap propinsi. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh pemerintah Mengadili pada tingkat kasasi Menguji per-UU-an di bawah UU terhadap UU Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (putusannya bersifat final) Menguji UU terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD Memutuskan pembubaran parpol Memutuskan perselisihan hasil pemilu Memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden/wapres yang diajukan DPR
. HUKUM 1. Pengertian hukum Peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan berakibat adanya hukuman. 2. Pengertian hukum menurut para ahli a. Hans Kelsen :hukum bersifat hirarkis, tidak boleh saling bertentangan. b. Aristoteles : hukum yang dianut masyarakat dan berlaku untuk anggota masyarakat itu. c. Grotius : aturan tingkah laku moral yang mewajibkan berlaku benar. d. Hobbes : memberikan keadilan dan perintah untuk berbuat adil. 3. Unsur-unsur hukum secara umum: Adanya peraturan tingkah laku. Diadakan badan resmi yang berwajib. Bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi yang melanggar Adanya perlindungan bagi yang terkena hukum. 4. Unsur-unsur hukum di negara hukumliberal: Adanya perlindungan HAM. Adanya pemisahan kekuasaan. 5. Unsur-unsur hukum di negara hukum formal (Stahl): Adanya perlindungan HAM. Adanya pemisahan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Adanya peradilan administrasi. 6. Rule of Law (A.V. Dicey): Supremasi hukum (supremacy of the law) Kedudukan yang sama di depan hukum (egality of the law) Terjaminnya HAM dalam UU (human rights) 7. Rule of Law di negara demokratis:
Adanya perlindungan konstitusional Adanya pemilu yang bebas. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Adanyapendidikan kewarganegaraan.
8. Ciri-ciri hukum: Adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi semua orang.
2)
9. Sifat hukum: mengatur dan memaksa
3)
10. Tujuan hukum: Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Mewujudkan keadilan. Semata-mata untuk mencari faedah/manfaat. Menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. 11. Sumber hukum segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai ketentuan yang bersifat memaksa, yakni kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas darinya. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi: a. Sumber hukummaterial Sumber hukum yang ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. b. Sumber hukumformal 1) Undang-Undang (Statue) suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. a) UU dalam arti material berisi kaedah-kaedah hukum yang mengikat secara umum Ct: UUD 1945 Tap MPR UU Perpu PP
4)
5)
b) UU dalam arti formal berisi cara untuk melaksanakan UU materiil (lebih khusus) Ct: UU No 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara UU No 12 tahun 2003 ttg Pemilu UU No 24 tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi UU No 39 tahun 1999 ttg HAM Syarat berlakunya UU : diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara Kebiasaan (Custom) perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama. Keputusan hakim (Yurisprudensi) keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara yang sama. Traktat (Treaty) Perjanjian formal antara 2 negara atau lebih/perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Pacta sunt servanda : perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Jenis-jenis traktat: Traktat bilateral Traktat multilateral Pendapat sarjana hukum (Doktrin) Pendapat para ilmuwan/para sarjana hukum terkemuka yang punya pengaruh/kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
12. Sumber hukum perundangan RI Proklamasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUD 1945 Supersemar 13. Tata urutan peraturan perundangan RI No. Menurut TAP MPRS No XX tahun 1966 1. UUD 1945 2. TAP MPR RI 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Peraturan Menteri 7. Keputusan Menteri
Menurut TAP MPR No III tahun 2000 UUD 1945 TAP MPR RI UU Perpu PP Keputusan Presiden Peraturan Daerah
8.
Instruksi Menteri
-
14. Macam-macam bentuk hukum (penggolongan hukum) a. Menurut sumbernya 1) Hukum UU : tercantum dalam peraturan perundangan 2) Hukumkebiasaan (adat) : terletak dalam peraturan adat 3) Hukum traktat (perjanjian) : hukum dalam perjanjian antarnegara 4) Hukum yurisprudensi : hukum yang terbentuk dari keputusan hakim b. Menurut bentuknya 1) Hukum tertulis : hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan 2) Hukum tidak tertulis : hukum tidak tertulis yang hidup dalam keyakinan masyarakat c. Menurut tempat berlakunya 1) Hukum nasional : berlaku di suatu negara 2) Hukum internasional : mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional 3) Hukum asing : berlaku di negara lain 4) Hukum gereja : kumpulan norma yang ditetapkan d. Menurut waktu berlakunya 1) Ius Constitutium : berlaku sekarang dalam masyarakat pada waktu dan tempat tertentu 2) Ius Constituendum : diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang 3) Hukum asasi/alam : berlaku di mana-mana dalam segala waktu (tak ada batas) e. Menurut cara mempertahankannya 1) Hukum material : KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang 2) Hukum formal : Pidana formal, Perdata formal f. Menurut sifatnya 1) Hukum memaksa (imperative) : hukum yang harus berlaku dan mempunyai paksaan mutlak 2) Hukum mengatur (fakultatif) : hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian g. Menurut wujudnya 1) Hukum objektif : berlaku umum untuk semua orang 2) Hukum subjektif : hanya berlaku untuk orang tertentu h. Menurut isinya
1) Hukum privat : hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum waris 2) Hukum publik : hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional
BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN NEGARA A. Bhinneka Tunggal Ika 1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika a. Zaman Kerajaan Majapahit ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad X IV di masa Kerajaan Majapahit . Secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu. Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu). b. Zaman kemerdekaan Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh.Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara. Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika merancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. 2. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia a. Bangsa Indonesia terdiri dari ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Namun keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. b. S ejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda. c. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman moderen.
d. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. e. Sumpah Pemuda merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran untuk melepaskan egosentris kedaerahan dan bahasa daerah masing-masing. f.
Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial Ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia. h. Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. i.
Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah dengan suku, agama, ras, budaya berbeda. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam m emperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pasal 25A Pengukuhan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Pasal 26 ayat (1) Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia yang juga melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 ayat (2) Menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia. Pasal 32 Merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara sedangkan yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Pasal 36 A menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
B. Keanekaragaman Bangsa Indonesia 1. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahamanmasyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa,masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaandaerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dariberbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerahtersebut.
2. Demi persatuandan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatanyang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengannegara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modaldasar dalam pembangunan. 3. Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagailandasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulahmereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari Zelfbesturende landschappen (daerahdaerah swapraja) dan Volksgemeenschappen (desa atau yang setingkat dengan itu) didalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan). Hal tersebut memiliki implikasi: a. Denganmenyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara Indonesiayang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. b. Mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok tersebut akanberimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsaIndonesia. 4. Upaya untuk membangun Indonesia yang beragam budayahanya mungkin dapat terwujud apabila paham keragaman budayamenyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia,serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasionalmaupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. 5. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Perbedaan horizontal berupa perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama. b. Perbedaan vertikal berupa capaianyang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkatpendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman). 6. NKRI sebagai negara persatuan Negara yang warga negaranya erat bersatu. Mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. individu diakuikepentingannya secara seimbang dengan Otonomi kepentingan kolektivitas rakyat.
Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongandalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warganegara, terlepas atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain. Negara persatuanitu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau citanegara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yangmengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyatyang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam UUD.
7. Urgensi Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara persatuan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yangmengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal darikeanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yangberanekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia,memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesiadan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merahputih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawahfalsafah serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia harusbersatu padu agar manjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.Untuk dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapatmenyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupansehari-hari. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya. 8. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat a. Menciptakan kerukunan di masyarakat seperti halnya dalam sebuah keluarga. b. Terdapat semangat tolong menolong,kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. c. Menyelesaikan urusan bersama diusahakandengan melalui musyawarah. d. Mengutamakankepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 9. Bhinneka Tunggal Ika dalam era globalisasi Permasalahan yang dihadapi Dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih
kompleks. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Masalah-masalah klasik seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang sewaktu-waktu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemecahan masalah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan mengiringi kehidupan bernegara di Indonesia karena komposisi rakyat Indonesia akan terus beragam sampai kapanpun juga. Perkembangan zaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu karena pada dasarnya kita semua satu kesatuan meskipun berbeda-beda. Hendaknya perbedaan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan maupun ketimpangan sosial serta kesenjangan ekonomi jangan dijadikan pembatas karena sampai kapanpun Indonesia adalah negara yang multikultural.
KONSTITUSI DAN UUD 1945 A. KONSTITUSI 1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. 2. Konstitusi ditinjau dari sisi etimologis: a. Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dariUUD b. Latin : constituereyang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan c. Perancis : constituer yang berarti membentuk d. Hukum Islam : dustusyang berarti kumpulan faedah yang m engatur masyarakat e. Indonesia : konstitusi UUD 3. Pengertian konstitusi menurut para ahli: a. K. C. Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. b. Herman Heller konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. c. Lasalle konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat. d. L.j Van Apeldoor konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. e. Koernimanto Soetopawiro istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang berarti “bersama dengan” dan statute yang berarti “membuat sesuatu agar berdiri”. Jadi konstitusi berarti “menetapkan secara bersama”. 4. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Konstitusi dibuat atas dasar kes epakat an ber sam aantara negara dan warga negara, agar satu sama lain merasa
bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah. 5. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatanyang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. 6. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu: a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. b. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. c. Pembatasan pemerintahan. d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi: Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Proses hukum. Adanya pemilihan umum sebag ai mekanisme peralihan kekuasaan. 7. Urgensi konstitusi Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. 8. Tujuan konstitusi a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. b. Melindungi HAM. c. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara. 9. Nilai konstitusi a. Nilai normatif suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. b. Nilai nominal suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara). c. Nilai semantik suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
10. Macam-macam konstitusi (menurut CF. Strong) a. Konstitusi tertulis aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Ct: Indonesia UUD 1945 b. Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syaratsyarat konvensi adalah: Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara. Tidak bertentangan dengan UUD. Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris dan Israel konstitusi berdasarkan yurisprudensi (tak tertulis) 11. UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan: a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. d. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraanbangsa hendak dipimpin.
a. Menurut Sri Sumantri Jaminan terhadap HAM dan warga negara. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. b. Menurut Miriam Budiarjo Adanya organisasi negara HAM. Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum. Adanya cara perubahan konstitusi. c. Menurut Koerniatmanto Soetopawiro Pernyataan ideologis Pembagian kekuasaan Jaminan HAM Perubahan konstitusi Larangan perubahan konstitusi 15. Syarat terjadinya konstitusi a. Adanya perlindungan atas asas demokrasi. b. Adanya kedaulatan rakyat. c. Adanya hukum yang adil. 16. Kedudukan konstitusi a. Sebagai hukum dasar b. Sebagai hukum tertinggi c. Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
12. Macam-macam konstitusi secara teoritis a. Konstitusi politik berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara,hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara. b. Konstitusi sosial konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusanfilosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
17. Keterkaitan antara dasar negara (Pancasila) dengan konstitusi (UUD 1945) keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. (butir-butir Pancasila tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945)
13. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya a. Fleksibel/luwes apabila konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. b. Rigid/kaku apabila konstitusi/UUD sulit untuk diubah.
18. Perubahan konstitusi/UUD Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yangberkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu: a. Renewal (pembaharuan) dianutdi negara-negara Eropa Kontinental Perubahan konstitusi secarakeseluruhan sehinggayang dibe rla kuk an adala h konstitusi yang baru secara keseluruhan. Negara yang menganut: Belanda, Jerman, Perancis b. Amandement (perubahan) dianut di negara-negara Anglo-Saxon
14. Unsur/substansi konstitusi
Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang aslitetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagianatau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut: Amerika Serikat, Indonesia
19. Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong: a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaanlegislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. c. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yangdilakukan oleh sejumlah negara bagian. d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi ataudilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. 20. Keterkaitan konstitusi dengan UUD a. Dari segi bentuknya : tertulis dan tidak tertulis Konstitusi : tertulis UUD Konstitusi
UUD
b. Dari segi sifatnya UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan. 21. Paham konstitusionalisme Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: a. Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.
b. Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu: a. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara. b. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain. c. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. 22. Sejarah lahirnya konstitusi RI Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia: a. Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 dengan tugas utama menyusun UUD. b. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang diketuai Ir.Soekarno. c. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. d. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali yang hasilnya: Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. Penetapan dan pengesahan UUD 1945. Pemilihan presiden dan wapres. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden. e. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar UUD 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu adanya: : Warga Negara Indonesia Rakyat : dari Sabang sampai Merauke Wilayah : sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Kedaulatan Indonesia : sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden Pemerintah : mewujudkan masyarakat adil dan makmur Tujuan negara berdasarkan Pancasila : negara kesatuan Bentuk negara
Diberikan oleh bangsa India, nama yang diturunkan dari kata Sansekerta, dwipa, yang berarti pulau dan antara yang berarti luar atau seberang . 3) Jaza’ir al -Jawi Diberikan oleh bangsa Arab yang berarti Kepulauan Jawa. 4) Nusantara Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, terinspirasi atas kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 5) Insulinde Diusulkan oleh Eduard Douwes Dekker yang artinya “Kepulauan Hindia” 6) Hindia Belanda/ Nederlandsch- Indie Berasal dari bahasa latin indus dan nesos yang berarti India dan pulaupulau di Samudera India. 7) Nusantara Diusulkan oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra” 8) Hindia Timur/To-Indo Nama resmi yang dipakai pemerintah Jepang ketika menjajah Indonesia 9) Indunesians/ Malayunesia Diusulkan oleh George Windsor Earl yang artinya “p enduduk Kepulauan Hindia” 10) Indonesia Digunakan oleh Earl James Richardison Logan sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. 11) Melayu Nusantara ( Malaische Archipel ) Digunakan oleh kalangan akademik Belanda yang enggan menyebut “Indonesia”. 12) Indonesia Tahun1900 nama “Indonesia” menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Sarjana bahasa Indonesia pertama yang m enggunakan nama “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia m endirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun1913.
NKRI A. Indonesia Sebelum Kemerdekaan 1. Sejarah Nama Indonesia a. Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan “Manusia Jawa”. b. Secara geologi, wilayahnusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua,yaitu Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia Lempeng Pasifik. c. Kerajaan Hindu (abad ke-5) Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Awal mula k erajaan Hindu di Indonesia: Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat(dilanjutkan Kerajaan Sunda) Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan d. Kerajaan Budha (abad ke-7hingga abad ke-14) Kerajaan Sriwijaya di Palembang Kerajaan Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. e. Kerajaan Majapahit (Hindu) di Jawa Timur (abad ke-14) Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayahyang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. f.
Sejarah pemberian nama “Indonesia” 1) Nan-hai Menurut catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan kita dinamai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. 2) Dwipantara
g. Bersatunya Nusantara Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil
menyatukan Nusantara yang terkenal dengan“Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akanpernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelumNusantara bersatu). Sumpah Palapa yang dikemukakan Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit. Bersatu dalamWawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi sejatinya satu, yangseharusnya berada dalam satu wadah. Setelah wafatnya Gajah Mada, perlahan-lahan terjadi perpecahan di Kerajaan Majapahit dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang semula berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan Majapahit menuju kehancuran total. Seiring dengan masuknya penjajah ke Nusantara, visi wawasan nusantara Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur.
5.
Bali/Perang Buleleng P erang Banjar
6.
Perang Aceh
Aceh
Teuku Umar Panglima Polim Teuku Cik Ditiro Cut Nyak Dien Cut Meutia Tapanuli Sisingamangaraja (Sumatera Utara) XII
Organisasi/Gerakan
Dibentuk
Tempat
1.
Budi Utomo
20 Mei 1908
Jakarta
Tokoh
a. Penjajahan Belanda
3.
4.
Muhammadiyah
5.
Indische Partij
Periode 1817
Lokasi
2.
P erang Paderi
1821 – 1827
Bonjol (Sumatera barat)
3.
Perang Diponegoro
1825 – 1830
Gua Selarong Banyumas Kedu Demak Surakarta Semarang Grogoban Rembang Madiun Buleleng (Bali)
1846 – 1849
Pattimura (Thomas Matulessi)
Tuanku Imam Bonjol (PetoSyarif/Moham mad Shahab) Pangeran Diponegoro (Raden MasOntowiryo)
I Gusti Ngurah Rai
Dr. Wahidin Sudirohusodo dr. Sutomo Haji Samanhudi
1911
Surakarta
1912
Surabaya
H. Oemar Said (H.O.S) Cokroaminoto
18 November 1912 25 Desember 1912
Yogyakarta
K.H. Ahmad Dahlan
Tokoh
Saparua Pulau-pulau lain (Maluku)
Pangeran Antasari
No
Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam
Perang Puputan/Perang
Banjarmasin
Perang Tapanuli
2.
4.
1878 – 1907
7.
2.Masa Penjajahan
No. Perang perjuangan 1. Perang Rakyat Maluku
1859 – 1862 1873 – 1905
Bandung
Tiga Serangkai: Douwes Dekker Raden Mas SuwardiSuryaningrat/Ki HajarDewantara Dr. Cipto Mangunkusumo Noto Suroto Drs. Mohammad Hatta Mr. Ahmad Subardjo, Sukiman Ali Sastroamijoyo Sunaryo Sartono IwaKusumasumantri Sartono Sunaryo Sutan Syahrir
6. 7.
Indische Vereeniging Perhimpunan Indonesia (PI)
Oktober 1908 1925
Belanda
8.
Pemuda Indonesia
20 Februari 1927
Bandung
9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Indonesia (Partindo) Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) Taman Siswa Partai Indonesia Raya (Parindra) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
4 Juli 1927
Bandung
30 April 1931
Bandung
1931
3 Juli 1922
Yogyakarta
1935
Surabaya
24 Mei 1937
Jakarta
Suwiryo Ir. Soekarno
Mr. Sartono Ir. Sukarno Drs. Mohammad Hatta Sutan Syahrir R.M. Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara 5. dr. Sutomo
Dr. Adnan Kapau Gani Mr. Sartono Mr. Wilopo Mr. Mohammad Husni Thamri Amir Syarifuddin Sutarjo Kartohadikusumo
1939
Jakarta
Tokoh Syamsudin
b. Penjajahan Jepang No 1.
Organisasi/Gerakan Gerakan Tiga A
Dibentuk 29 April 1942
2.
PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
9 Maret 1943
3.
Jawa Hokokai/Himpunan Kebaktian Jawa
8 Januari 1944
4.
Cuo Sangi In/Badan Pertimbangan Pusat
5 September 1943
Ashari Ir. Sukarno
Masyumi
6.
Heiho/Pembantu Prajurit
7.
PETA/Pembela Tanah Air
Mas Mansyur Hasyim Asyari
3 Oktober 1943
Gatot Mangkupraja
Mengajukan usul kepad pemerintah jepang. Menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah polit Memberi saran pemerin Jepangmengenai tindak yang perlu dilakukan. Untuk memikat golonganIslam.
Memanfaatkan pemudaIndonesiamenja prajurit Jepang. Memberi latihan militer pemuda Indonesia untukmembantu tentara Jepangmenghadapi serangan Sekutu.
Tujuan B. INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN Menggerakkan rakyat Indonesia 1.Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar untukmendukung Jepangmelawan sekutu. N Peristiwa Tanggal Tokoh Keterangan Semboyan Gerakan TigaA: Nippon Pemimpin Asiao. Pembentuka 1 Maret BPUPKI merumuskan: Ir. Soekarno Nippon Pelindung Asia 1. n BPUPKI 1945 Radjiman Pernyataan Indonesia Nippon CahayaAsia (Dokuritsu Wediodiningrat merdeka. Empat Mengerahkan tenaga Junbi (ketua) Pembukaan UUD 1945. serangkai: rakyat Indonesia Cosakai) Batang tubuh UUD 1945. gunamembantu Jepang M. Hatta 2. Pembentuka 7 Agustus Ir. Soekarno Jepang menyerah pada berperang melawan KiHajar n PPKI 1945 sekutu setelah tragedi bom M. Hatta Dewantara Sekutu. (Dokuritsu atom. Radjiman Ir. Sukarno Junbi Iinkai) Para tokoh dipanggil Mas Mansyur Jenderal Terauchi ke Dalat, Orang-orang Menarik simpati Vietnam untuk menerima Jepang rakyatdengan kemerdekaan dari Jepang. memanfaatkan para tokoh Ir. Sukarno 3. Peristiwa 16 Ir. Soekarno Golongan muda mendesak
Rengasdeng Agustus klok 1945
M. Hatta
Proklamasi Republik Indonesia Sidang I PPKI
17 Agustus 1945 18 Agustus 1945
Ir. Soekarno M. Hatta
5.
Sidang II PPKI
19 Agustus 1945
-
6.
Perundingan Linggajati
4.
5.
25 Maret 1947
-
7.
Agresi Militer Belanda I
21 Juli 1947
Sutan Syahrir (Indonesia) Van Mook ( Belanda)
-
Soekarno-Hatta untuk segera m emproklamasikan kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Keputusan: Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. Penetapan dan pengesahan UUD 1945. Pemilihan presiden dan wapres. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Keputusan: Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi. Hasil: Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, Madura. RI dan Belanda bersama samamembentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS. Indonesia-Belanda akan membentuk Uni IndonesiaBelanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Belanda harus segera meninggalkan wilayah RI paling lama 1 Januari 1949 Persengketaan setelah Perjanjian Linggajati. Belanda melancarkan
8.
Perjanjian Renville
17 Januari 1948
PBB membentuk KTN: Wakil Indonesia: Richard Kirby (Australia) Wakil Belanda: Paul van Zeeland (Belgia) Penengah: Frank Graham (AS) 19 Jenderal Desember Sudirman 1948 Syafruddin Prawiranegara.
9.
Agresi Militer Belanda II
10 .
Serangan Umum 1 Maret 1949
1 Maret 1949
11
Perjanjian Roem-
7 Mei 1949
serangan besar-besaran ke wilayah RI. Belanda mendapat kecaman dari DK PBB yang memaksanya untuk menghentikan agresi. Hasil: Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. TNI harus hijrah ke RI. RI merupakan bagian dari RIS. Akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat.
Belanda mendudukiibukota RI, Yogyakarta. Presiden Soekarnomengirimkan mandatkepadaSyafruddinPr awiranegara, untukmembentuk PemerintahDarurat RI (PDRI)dengan ibukotaBukittinggi. Belanda mendapat kecaman dari DK PBB dan memaksanya untuk kembali mengadakan perundingan. Kolonel TNI melakukan serangan Soeharto umum atastentara Belanda Sri yangmenduduki Yogyakarta. SultanHamengk TNI berhasil menguasai ubuwono IX, Yogyakarta selama 6jam. Jenderal Belanda keluar Sudirman dariYogyakarta. Moh. Roem Hasil: (Indonesia) Pasukan Belanda akan
Royen
12 .
13 .
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Pembentuka n RIS dan Pengakuan Kedaulatan
ditarik dari Yogyakarta. Belandamenghentikan agresimiliternya danmembebaskan semuatahanan politik BA Belandamenyetujui RI sebagaibagian NIS. RI akan turutserta dalam KMB. Hasil: M. Hatta (Delegasi RI) Belanda mengakui RIS sebagai negara yang Sultan Hamid II (Delegasi BFO) berdaulat dan merdeka. Van Penyerahan kedaulatan Maarseveen Desember 1949. (Delegasi RIS dan Belanda akan Belanda) tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 milyar gulden. Status Irian Barat akan dibicarakansetahun setelah pengakuan kedaulatan. Presiden RIS: Pengakuan kedaulatan di Ir. Soekarno Belanda: Ratu Yuliana dan PM Willem Perdana Menteri RIS: Drees Drs.Moh. Hatta Drs. Moh. Pengakuan Kedaulatan di Hatta Indonesia: A.H.J. Lovink Sri Presiden RI: Mr. Asaat Sultan Hamengkubuwono IX Sejak 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kemerdekaandan kedaulatan Indonesia.
23 Agustus-2 November 1949
Pembentu kan RIS: 16 Desember 1949 Pengakua n Kedaulata n di Belanda dan Indonesia: 27
Dr. Van Royen(Belanda )
Desember 1949
No 1.
Ancaman Disintegrasi Bangsa Organisas i PKI
Daerah Madiun
Tokoh
Penyelesai an Ingin mengubah Muso Muso dasar negara ditembak Semaun Pancasila mati. Dharson menjadi Semaun o komunis. dan Amir Dharsono Syarifud lari ke din Rusia. Amir Syarifuddi n dan tokoh PKI dapat ditangkap dan dapat dijatuhi hukuman mati Melakuka Kartosu Tidak setuju dengan n Operasi wiryo perjanjian Militer Renville. taktik pagar Ingin menyingkirkan besimeng Pancasila gunakan sebagai dasar ratusan negara. ribu tenaga Ingin mendirikan rakyat Negara Islam untuk Indonesia. mempers empit ruang gerak
2.
DI/TII
Jawa Barat
Latar Belakang
Kartosuwi
3.
DI/TII
Jawa Tengah
ryo berhasil ditangkap olehPasu kan Siliwangi. Mengurus Dilakuka Amir penggabungan n Fatah laskar-laskar Operasi Kyai masukke dalam Guntur, Sumola TNI pada ngu tahun 1954 gerombol an dapat diceraiberaikan Abdul Ingin Dilakuka Kahar menduduki n Muzakar jabatan sebagai penyerga pemimpin pan oleh APRIS pasukan TNI Menuntuk agar Komando dan Kaha Gerilya r Sulawesi Muzakar Selatan tertemba dimasukkan k mati dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Daud Status Dihentika Beureuh keistimewaan n dengan Aceh diturunkan jalan menjadi Musyawa karesidenan. rah Kerukuna n Rakyat Aceh (MKRA).
6.
DI/TII
4.
DI/TII
Sulawe si Selatan
5.
DI/TII
Aceh
7.
APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
8.
Pemberont akan APRIS
Kaliman tan Selatan
Ibnu
Hajar
Terjadi
pemberontakka n kesatuan masyarakat tertindas
Melakuka
n operasi militer ke Kalimanta n Selatan dan berhasil menangk ap Ibnu Hajar yang akhirnya dihukum mati. Bandun Kapten Menuntut Westerlin g Raymon pemerintahan g d RIS dan Negara melarika Sulawe Westerli Pasundan n diri ke si ng mengakui luar Selatan Sultan APRA sebagai negeri. Hamid II tentara Negara Pasundan. Sultan Hamid II Menuntut Negara berhasil Pasundan tidak ditangka dilebur ke p pada dalam NKRI. tanggal 4 April Melakukan kudeta terhadap 1950 Soekarno Melancarkan ancaman pembunuhan pejabat negara. Sulawe Andi Menolak Andi Aziz si Aziz kedatangan TNI diultimatu Selatan ke Sulsel m 4x24 karena suasana jam untuk tidak aman dan memperta terjadi nggungja demonstrasi pro wabkan kontra negara perbuatan
federasi.
nya.
9.
10.
RMS (Republik Maluku Selatan)
PRRI (Pemerinta han Revolusion er Republik Indonesia)
Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan dipenjara 14 tahun Maluku Dr. CRS Tidak puas Pemberon Selatan Soumkil dengan takan terjadinya berhasil proses kembali ditumpas ke NKRI. dengan dibayar Ingin mendirikan oleh Republik gugurnya Maluku Selatan Letkol pada 25 April Slamet 1950. Riyadi, Letkol Sudiarto, Mayor Abdullah. Soumokil dapat di tangkap dan jatuhi hukuman mati. Sumate Kolonel Beberapa Operasi ra Ahmad daerah merasa militer Husen diperlakukan terbesar tidak adil yang pascapemilu I dipimpin AE Keinginan adanya otonomi Kawilaran yang luas g berhasil kembali menguasa i daerah.
11.
Andi
12.
PERMEST A (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta)
Sulawe si Utara
DJ
G 30 S/PKI
Jakarta
DN
Masyarakat
Somba Kolonel Ventje Sumual
Aidit
di Manado tidak puas dengan keadaan ekonomi
Ingin mengganti Pancasila dengan KomunisMarxis.
Operasi
militer untuk merebut kembali daerah yang sempat dikuasai PERMES TA Mengins yafkan kesatua nkesatua n yang dimanfa atkan PKI. Merebut kantor besar RRI dan Telkom yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo. Gerakan pembers ihan tokohtokoh PKI. Menyata kan PKI sebagai partai terlaran
g. Pembub aran PKI (era Soehart o).
t Ali I
--------------12 Agt 1955
Sastroami joyo
pemilu parlemen 29 Sep 1955. Mengadaka n KAA 1955 di Bandung
Kabinet Masa Demokrasi Liberal No Nama Periode Pemimpi . Kabin n Kabinet et 1. Kabine 6 Sept 1950 M. Natsir t Natsir --------------21 Mar 1951
2.
Kabine t Sukim an
27 Apr 1951 --------------3 Apr 1952
3.
Kabine t Wilopo
3 Apr 1952 --------------3 Jun 1953
4.
Kabi
31 Jul 1953
Prestasi
Sebab Jatuh
Mulai
Masalah Irian Barat buntu. Banyak pemberontakan di dalam negeri (DI/TII). Adanya mosi tidak percaya. Sukiman Meningkatk Adanya Wiryosanj an pertukaran Nota oyo keamanan Keuangan dan antara Menlu ketenteram Indonesiaan Dubes AS masyarakat sebagai bagian dari MSA. Masalah Irian barat belum juga teratasi Mr. Gerakan Wilopo separatis di Sumatera dan Sulawesi. Peristiwa 17 Oktober. Peristiwa Tanjung Morawa. Krisis ekonomi Ali Persiapan Kemelut di berlangsun g perundinga n masalah Irian Barat.
5.
Kabine t Burhan uddin Haraha p
12 Agt 1955 --------------3 Mar 1956
Burhanud din Harahap
Menyeleng
garakan pemilu demokratis pertama: Parlemen (29 Sep 1955) Konstitua nte (15 Des 1955) Pembubara n Uni IndonesiaBelanda. Pemberant asan korupsi. Hubungan baik dengan TNI AD. Menyelesai kan kemelut di
tubuh TNI AD (pergantian KSAD). Masalah keamanan di daerah belum tuntas. Keadaan ekonomi memburuk. Kepercayaan rakyat pada pemerintah memudar. Konflik PNI dan NU. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet jatuh. Banyaknya mutasi di lingkungan pemerintahan.
TNI AD. 6.
Kabine t Ali II
20 Mar 1956 Ali --------------Sastroami 4 Mar 1957 joyo
Pembatalan
KMB. Pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat . Melaksanak an keputusan KAA.
7.
Kabine t Juanda
9 Apr 1957
Ir. Juanda
Mengatur
kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. Terbentukn ya Dewan Nasional. Mengadaka n Musyawara h Nasional untuk meredakan gejolak di daerah. Diadakan Musyawara h Nasional Pembangu
Timbul gerakan anti-Cina. Muncul gerakan separatis di daerah (PRRI dan PERMESTA). Krisis ekonomi makin parah. Perpecahan Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Krisis ekonomi makin parah. Terjadinya upaya pembunuhan pada Ir. Soekarno (Peristiwa Cikini)
nan untuk mengatasi masalah krisis. 2. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945 a. Butir-butir dalam UUD 1945 menyatakan: Pengukuhan keberadaan Indonesia sebagai Negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1). Menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI. Memperkuat prinsip negara kesatuan dan tidak sedikit pun mengubahnya menjadi negara federal. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara kesatuan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. b. Asal usul Indonesia sebagai negara kesatuan Pasal 1 ayat 1 UUD dirumuskan oleh PPKI yang merupakan tekad bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Hal itu merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). c. Karena sifatnya yang supel (fleksibel), UUD 1945 memungkinkan untuk diubah pasal-pasalnya mengikuti perkembangan zaman, kecuali: Pembukaan UUD 1945. Bentuk NKRI sebagai Negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1). d. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah? Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dalam berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman. e. Mengapa Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 tidak boleh diubah? Pasal tersebut merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap m empertahankan Negara Kesatuan dalam bentuk Negara Republik Indonesia sehingga pasal ini mengayomi pula keberadaan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f.
Mengapa Indonesia mempertahankan bentuk Negara kesatuan?
Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa UUD 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 1945 yang langsung menyebutkan tentang NKRI. Prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
g. Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dibagi atas bukan terdiri atas. Kalimat “dibagi atas” menunjukkan bahwa N egara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga Negara Kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. h. NKRI memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. i.
Sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif seperti yang telah disepakati dalam Hukum Laut Internasional tahun 1982. 1) Batas Laut Teritorial Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titiktitik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. 2) Batas Landas Kontinen Dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. 3) Batas Zona Ekonomi Eksklusif Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) “Laut sebagai pemersatu bangsa” Batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di
bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. NKRI C. Indonesia Sebelum Kemerdekaan 3. Sejarah Nama Indonesia h. Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan “Manusia Jawa”. i.
Secara geologi, wilayahnusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua,yaitu Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia Lempeng Pasifik.
j.
Kerajaan Hindu (abad ke-5) Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Awal m ula kerajaan Hindu di Indonesia: Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat(dilanjutkan Kerajaan Sunda) Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan
k. Kerajaan Budha (abad ke-7hingga abad ke-14) Kerajaan Sriwijaya di Palembang Kerajaan Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. l.
Kerajaan Majapahit (Hindu) di Jawa Timur (abad ke-14) Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayahyang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.
m. Sejarah pemberian nama “Indonesia” 13) Nan-hai Menurut catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan kita dinamai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. 14) Dwipantara Diberikan oleh bangsa India, nama yang diturunkan dari kata Sansekerta, dwipa, yang berarti pulau dan antara yang berarti luar atau seberang
15) Jaza’ir al -Jawi Diberikan oleh bangsa Arab yang berarti Kepulauan Jawa. 16) Nusantara Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, terinspirasi atas kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 17) Insulinde Diusulkan oleh Eduard Douwes Dekker yang artinya “Kepulauan Hindia” 18) Hindia Belanda/ Nederlandsch- Indie Berasal dari bahasa latin indus dan nesos yang berarti India dan pulaupulau di Samudera India. 19) Nusantara Diusulkan oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “nusa di antara dua benua dan dua samudra” 20) Hindia Timur/To-Indo Nama resmi yang dipakai pemerintah Jepang ketika menjajah Indonesia 21) Indunesians/ Malayunesia Diusulkan oleh George Windsor Earl yang artinya “p enduduk Kepulauan Hindia” 22) Indonesia Digunakan oleh Earl James Richardison Logan sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. 23) Melayu Nusantara ( Malaische Archipel ) Digunakan oleh kalangan akademik Belanda yang enggan menyebut “Indonesia”. 24) Indonesia Tahun1900 nama “Indonesia” menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Sarjana bahasa Indonesia pertama yang m enggunakan nama “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun1913. n. Bersatunya Nusantara Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa w ilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan“Sumpah Palapa” (sumpah yang
menyatakan tidak akanpernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelumNusantara bersatu). Sumpah Palapa yang dikemukakan Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit. Bersatu dalamWawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi sejatinya satu, yangseharusnya berada dalam satu wadah. Setelah wafatnya Gajah Mada, perlahan-lahan terjadi perpecahan di Kerajaan Majapahit dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang semula berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan Majapahit m enuju kehancuran total. Seiring dengan masuknya penjajah ke Nusantara, visi wawasan nusantara Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur.
2.Masa Penjajahan c. Penjajahan Belanda No. Perang perjuangan 1. Perang Rakyat Maluku
Periode
2.
P erang Paderi
1821 – 1827
3.
Perang Diponegoro
1825 – 1830
1817
Lokasi
Saparua Pulau-pulau lain (Maluku)
Bonjol (Sumatera barat)
Gua Selarong Banyumas Kedu Demak Surakarta Semarang Grogoban Rembang Madiun Buleleng (Bali)
4.
Perang Puputan/Perang Bali/Perang
1846 – 1849
Tokoh
Pattimura (Thomas Matulessi)
Tuanku Imam Bonjol (PetoSyarif/Moham mad Shahab) Pangeran Diponegoro (Raden MasOntowiryo)
I Gusti Ngurah Rai
5.
Buleleng P erang Banjar
6.
Perang Aceh
7.
Perang Tapanuli
8. 1859 – 1862 1873 – 1905
1878 – 1907
Banjarmasin
Aceh
Pangeran Antasari
Teuku Umar Panglima Polim Teuku Cik Ditiro Cut Nyak Dien Cut Meutia Tapanuli Sisingamangaraja (Sumatera Utara) XII
9.
10.
11. No 1.
Organisasi/Ge rakan Budi Utomo
Dibentuk
Tempat
Tokoh
20 Mei 1908
Jakarta
1911
Surakart a Surabay a
H. Oemar Said (H.O.S) Cokroaminoto
18 November 1912 25 Desember 1912
Yogyaka rta
K.H. Ahmad Dahlan
Oktober 1908 1925
Belanda
2. 3.
Sarekat Dagang Islam Sarekat Islam
1912
Dr. Wahidin Sudirohusodo dr. Sutomo Haji Samanhudi
12.
13.
14. 4.
Muhammadiya h
5.
Indische Partij
6. 7.
Indische Vereeniging Perhimpunan Indonesia (PI)
Bandung
Tiga Serangkai: Douwes Dekker Raden Mas SuwardiSuryaningrat/Ki HajarDewantara Dr. Cipto Mangunkusumo Noto Suroto
Pemuda Indonesia
20 Februari 1927
Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Indonesia (Partindo) Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) Taman Siswa
4 Juli 1927
30 April 1931
Bandung
Sartono Sunaryo Sutan Syahrir Suwiryo Bandung Ir. Soekarno
Bandung
Drs. Mohammad Hatta Mr. Ahmad Subardjo, Sukiman Ali Sastroamijoyo Sunaryo Sartono IwaKusumasumantri
1931
3 Juli 1922
Yogyaka rta
Partai Indonesia Raya (Parindra) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
1935
Surabay a
24 Mei 1937
Jakarta
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
1939
Jakarta
Dibentuk
Tokoh
Mr. Sartono Ir. Sukarno Drs. Mohammad Hatta Sutan Syahrir
R.M. Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara dr. Sutomo
Dr. Adnan Kapau Gani Mr. Sartono Mr. Wilopo Mr. Mohammad Husni Thamri Amir Syarifuddin Sutarjo Kartohadikusumo
15.
d. Penjajahan Jepang No 1.
Organisasi/Ge rakan Gerakan Tiga A
29 April 1942
Syamsudi n
Tujuan
Menggerakkan rakyat Indonesia untukmendukung Jepangmelawan sekutu.
TigaA: Nippon Pemimpin Asia Nippon Pelindung Asia Nippon CahayaAsia Mengerahkan tenaga rakyat Indonesia gunamembantu Jepang berperang melawan Sekutu.
tu Prajurit
pemudaIndonesiame njadi prajurit Jepang. Memberi latihan militer pemuda Indonesia untukmembantu tentara Jepangmenghadapi serangan Sekutu.
2.
3.
4.
5.
6.
PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
Jawa Hokokai/Himpu nan Kebaktian Jawa
Cuo Sangi In/Badan Pertimbangan Pusat
Masyumi
Heiho/Pemban
9 Maret 1943
8 Januari 1944
5 September 1943
Empat serangkai: M. Hatta KiHajar Dewanta ra Ir. Sukarno Mas Mansyur Orangorang Jepang Ir. Sukarno Hasyim Ashari Ir. Sukarno
7.
PETA/Pembela Tanah Air
3 Oktober 1943
Gatot Mangkup raja
D. INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN 1.Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar
Menarik simpati rakyatdengan memanfaatkan para tokoh Indonesia.
N o. 1.
2.
Mengajukan usul kepada pemerintah jepang. Menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik. Memberi saran pemerintah Jepangmengenai tindakan yang perlu dilakukan. Mas Untuk memikat Mansyur golonganIslam. Hasyim Asyari Memanfaatkan
3.
4.
5.
Peristiwa
Tanggal
Tokoh
Pembentuka n BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) Pembentuka n PPKI (Dokuritsu Junbi Iinkai)
1 Maret 1945
7 Agustus 1945
Ir. Soekarno M. Hatta Radjiman
Peristiwa 16 Rengasdeng Agustus klok 1945
Proklamasi Republik Indonesia Sidang I PPKI
17 Agustus 1945 18 Agustus 1945
Ir. Soekarno Radjiman Wediodiningrat (ketua)
-
Ir. Soekarno M. Hatta
Ir. Soekarno M. Hatta
Keterangan BPUPKI merumuskan: Pernyataan Indonesia merdeka. Pembukaan UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945. Jepang menyerah pada sekutu setelah tragedi bom atom. Para tokoh dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Keputusan: Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945.
Penetapan dan pengesahan UUD 1945. Pemilihan presiden dan wapres. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Keputusan: Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi. Hasil: Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, Madura. RI dan Belanda bersama samamembentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS. Indonesia-Belanda akan membentuk Uni IndonesiaBelanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Belanda harus segera meninggalkan wilayah RI paling lama 1 Januari 1949 Persengketaan setelah Perjanjian Linggajati. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah RI. Belanda mendapat kecaman dari DK PBB yang memaksanya untuk menghentikan agresi. Hasil: Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. TNI harus hijrah ke RI. RI merupakan bagian dari
5.
Sidang II PPKI
6.
Perundingan Linggajati
19 Agustus 1945
25 Maret 1947
-
7.
8.
Agresi Militer Belanda I
Perjanjian Renville
21 Juli 1947
17 Januari 1948
Sutan Syahrir (Indonesia) Van Mook ( Belanda)
-
PBB membentuk KTN: Wakil Indonesia: Richard Kirby (Australia)
Wakil Belanda: Paul van Zeeland (Belgia) Penengah: Frank Graham (AS) 19 Jenderal Desember Sudirman 1948 Syafruddin Prawiranegara.
9.
Agresi Militer Belanda II
10 .
Serangan Umum 1 Maret 1949
1 Maret 1949
11 .
Perjanjian RoemRoyen
7 Mei 1949
Konferensi Meja Bundar (KMB)
23 Agustus-2 November
12 .
RIS. Akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat.
Belanda mendudukiibukota RI, Yogyakarta. Presiden Soekarnomengirimkan mandatkepadaSyafruddinPr awiranegara, untukmembentuk PemerintahDarurat RI (PDRI)dengan ibukotaBukittinggi. Belanda mendapat kecaman dari DK PBB dan memaksanya untuk kembali mengadakan perundingan. Kolonel TNI melakukan serangan Soeharto umum atastentara Belanda Sri yangmenduduki Yogyakarta. SultanHamengk TNI berhasil menguasai ubuwono IX, Yogyakarta selama 6jam. Jenderal Belanda keluar Sudirman dariYogyakarta. Moh. Roem Hasil: (Indonesia) Pasukan Belanda akan Dr. Van ditarik dari Yogyakarta. Royen(Belanda Belandamenghentikan ) agresimiliternya danmembebaskan semuatahanan politik BA Belandamenyetujui RI sebagaibagian NIS. RI akan turutserta dalam KMB. M. Hatta Hasil: (Delegasi RI) Belanda mengakui RIS Sultan Hamid II sebagai negara yang
1949
(Delegasi BFO) Van Maarseveen (Delegasi Belanda)
13 .
Pembentuka n RIS dan Pengakuan Kedaulatan
Pembentu kan RIS: 16 Desember 1949 Pengakua n Kedaulata n di Belanda dan Indonesia: 27 Desember 1949
No 1.
Presiden RIS: Ir. Soekarno Perdana Menteri RIS: Drs. Moh. Hatta Presiden RI: Mr. Asaat
berdaulat dan merdeka. Penyerahan kedaulatan Desember 1949. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 milyar gulden. Status Irian Barat akan dibicarakansetahun setelah pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan di Belanda: Ratu Yuliana dan PM Willem Drees Drs.Moh. Hatta Pengakuan Kedaulatan di Indonesia: A.H.J. Lovink Sri Sultan Hamengkubuwono IX Sejak 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kemerdekaandan kedaulatan Indonesia.
Daerah Madiun
Tokoh Muso Semau n Dharso
2.
DI/TII
Jawa Barat
3.
DI/TII
Jawa Tengah
Latar Belakang Ingin
mengubah dasar negara Pancasila menjadi
Penyelesaian Muso
ditembak mati. Semaun dan Dharsono lari
Kartos uwiryo
Amir Fatah Kyai Sumol angu
4.
Ancaman Disintegrasi Bangsa Organi sasi PKI
no Amir Syarifu ddin
DI/TII
Sulawe si Selatan
Abdul
Kahar Muzak ar
komunis.
ke Rusia. Amir
Syarifuddin dan tokoh PKI dapat ditangkap dan dapat dijatuhi hukuman mati Tidak setuju Melakukan dengan Operasi Militer perjanjian taktik pagar Renville. besimenggunak an ratusan ribu Ingin menyingkirkan tenaga rakyat Pancasila untuk sebagai dasar mempersempit negara. ruang gerak. Ingin Kartosuwiryo mendirikan berhasil Negara Islam ditangkap Indonesia. olehPasukan Siliwangi. Mengurus Dilakukan penggabungan Operasi laskar-laskar Guntur, pada masukke dalam tahun 1954 TNI gerombolan dapat diceraiberaikan Ingin Dilakukan menduduki penyergapan jabatan sebagai oleh pasukan pemimpin TNI dan Kahar APRIS Muzakar tertembak Menuntuk agar Komando mati Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS dengan nama
5.
DI/TII
Aceh
6.
DI/TII
Kalima ntan Selatan
7.
APRA (Angka tan Perang Ratu Adil)
Bandun g
8.
Pembe rontaka n APRIS
Sulawe si Selatan
Sulawe si Selatan
Brigade Hasanuddin. Daud Status Beureu keistimewaan h Aceh diturunkan menjadi karesidenan.
terjadi demonstrasi pro kontra negara federasi.
Dihentikan
dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA). Ibnu Terjadi Melakukan Hajar pemberontakka operasi militer n kesatuan ke Kalimantan masyarakat Selatan dan tertindas berhasil menangkap Ibnu Hajar yang akhirnya dihukum mati. Kapten Menuntut Westerling Raymo pemerintahan melarikan diri nd RIS dan Negara ke luar negeri. Wester Pasundan ling mengakui Sultan Hamid II APRA sebagai berhasil Sultan Hamid tentara Negara ditangkap pada II Pasundan. tanggal 4 April 1950 Menuntut Negara Pasundan tidak dilebur ke dalam NKRI. Melakukan kudeta terhadap Soekarno Melancarkan ancaman pembunuhan pejabat negara. Andi Menolak Andi Aziz Aziz kedatangan TNI diultimatum ke Sulsel 4x24 jam untuk karena suasana mempertanggun tidak aman dan gjawabkan
9.
10.
11.
12.
perbuatannya. Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan dipenjara 14 tahun RMS Maluku Dr. Tidak puas Pemberontakan (Repub Selatan CRS dengan berhasil lik Soumki terjadinya ditumpas Maluku l proses kembali dengan dibayar Selatan ke NKRI. oleh gugurnya ) Letkol Slamet Ingin mendirikan Riyadi, Letkol Republik Sudiarto, Mayor Maluku Selatan Abdullah. pada 25 April Soumokil dapat 1950. di tangkap dan jatuhi hukuman mati. PRRI Sumate Kolonel Beberapa Operasi militer (Pemer ra Ahmad daerah merasa terbesar yang intahan Husen diperlakukan dipimpin AE Revolu tidak adil Kawilarang sioner pascapemilu I berhasil kembali Republi menguasai Keinginan k adanya otonomi daerah. Indone yang luas sia) PERM Sulawe DJ Masyarakat di Operasi militer ESTA si Utara Somba Manado tidak untuk merebut (Piaga puas dengan kembali daerah Kolonel m Ventje keadaan yang sempat Perjua Sumual ekonomi dikuasai ngan PERMESTA Rakyat Semest a) G 30 Jakarta DN Ingin Menginsyafka S/PKI Aidit mengganti n kesatuanPancasila kesatuan Andi
dengan KomunisMarxis.
Kabinet Masa Demokrasi Liberal Nama Periode Pemi Kabin mpin et Kabin et 1. Kabine 6 Sept 1950 M. t Natsir --------------Natsir 21 Mar 1951
yang dimanfaatkan PKI. Merebut kantor besar RRI dan Telkom yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo. Gerakan pembersihan tokoh-tokoh PKI. Menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Pembubaran PKI (era Soeharto).
3.
Kabine t Wilopo
3 Apr 1952 --------------3 Jun 1953
Mr. Wilopo
4.
Kabine t Ali I
31 Jul 1953 --------------12 Agt 1955
Ali Sastro amijoy o
5.
Kabine t Burhan uddin Haraha p
12 Agt 1955 --------------3 Mar 1956
Burhan uddin Harah ap
No .
2.
Kabine t Sukim an
27 Apr 1951 --------------3 Apr 1952
Prestasi
Mulai berlangsung perundingan masalah Irian Barat.
Sebab Jatuh
Masalah Irian Barat buntu. Banyak pemberontakan di dalam negeri (DI/TII). Adanya mosi tidak percaya. Sukim Meningkatkan Adanya an keamanan dan pertukaran Wiryos ketenteraman Nota anjoyo masyarakat Keuangan antara Menlu Indonesia
Dubes AS sebagai bagian dari MSA. Masalah Irian barat belum juga teratasi Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi. Peristiwa 17 Oktober. Peristiwa Tanjung Morawa. Krisis ekonomi Persiapan Kemelut di pemilu tubuh TNI AD parlemen 29 (pergantian Sep 1955. KSAD). Mengadakan Masalah KAA 1955 di keamanan di Bandung daerah belum tuntas. Keadaan ekonomi memburuk. Kepercayaan rakyat pada pemerintah memudar. Konflik PNI dan NU. Menyelenggar Pemilu tidak akan pemilu menghasilkan demokratis dukungan pertama: yang cukup terhadap Parlemen kabinet (29 Sep sehingga 1955) kabinet jatuh. Konstituante
6.
Kabine t Ali II
20 Mar 1956 Ali --------------Sastro 4 Mar 1957 amijoy o
(15 Des 1955) Pembubaran Uni IndonesiaBelanda. Pemberantasa n korupsi. Hubungan baik dengan TNI AD. Menyelesaika n kemelut di TNI AD.
Pembatalan
KMB. Pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan keputusan KAA.
7.
Kabine t Juanda
9 Apr 1957
Ir. Juand a
Mengatur
kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. Terbentuknya Dewan
Banyaknya mutasi di lingkungan pemerintahan.
Timbul gerakan antiCina. Muncul gerakan separatis di daerah (PRRI dan PERMESTA). Krisis ekonomi makin parah. Perpecahan Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Krisis ekonomi makin parah. Terjadinya upaya pembunuhan pada Ir.
Nasional. Mengadakan
Musyawarah Nasional untuk meredakan gejolak di daerah. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis.
Soekarno (Peristiwa Cikini)
4. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945 j.
Butir-butir dalam UUD 1945 menyatakan: Pengukuhan keberadaan Indonesia sebagai Negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1). Menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI. Memperkuat prinsip negara kesatuan dan tidak sedikit pun mengubahnya menjadi negara federal. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara kesatuan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
k. Asal usul Indonesia sebagai negara kesatuan Pasal 1 ayat 1 UUD dirumuskan oleh PPKI yang merupakan tekad bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Hal itu merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). l.
Karena sifatnya yang supel (fleksibel), UUD 1945 memungkinkan untuk diubah pasal-pasalnya mengikuti perkembangan zaman, kecuali: Pembukaan UUD 1945. Bentuk NKRI sebagai Negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1).
m. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?
