1
2
Paket Hapalan Sejarah (2) Menyambut Kemerdekaan Dan Setelah Kemerdekaan Detik – Detik Kemerdekaan Indonesia Setelah melalui berbagai proses panjang dan penuh sejarah, Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1942, Indonesia menjadi bagian dari daerah jajahan Jepang. Pada tahun 1944-1945, Jepang yang saat itu sedang perang melawan sekutu, mulai terdesak dan mengumumkan akan membentuk badan untuk menyelidiki kemungkinan Indonesia merdeka pada 1 maret 1945. Kemudian ada 29 april 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Coosakai yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI bersidang dua kali yaitu pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta. Ketua PPKI, wakilnya dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Jenderal Terauchi Hisaichi yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini didengar oleh golongan muda sehingga golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin apalagi melihat status quo saat itu. Golongan tua menolak karena ingin memastikan hal tersebut, dan ingin menuruti tanggal yang telah disepakati dengan Jepang sebelumnya untuk menghindari pertumpahan darah dengan pihak manapun. Namun, golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia sebagai sesuatu yang diperjuangkan oleh bangsa bukan hadiah pemberian Jepang atau pihak lain. Perdebatan itu berujung pada sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Pada 15 Agustus 1945 terjadi perdebatan serius antara Chaerul Saleh, Wikana, dan Sukarni dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Tidak puas dengan hasil perdebatan tersebut, golongan muda pun menculik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, kota kecil dekat Karawang, dengan tujuam supaya kedua tokoh ini terlepas dari pengaruh Jepang pada 16 Agustus 1945. Sementara itu di Jakarta, Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua berunding dengan Wikana dari golongan muda. Mr. Ahmad Soebardjo kemudian menjemput Ir. Soekarno dan Moh. Hatta setelah sebelumnya memberikan Jaminan bahwa kemerdekaan paling lambat akan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00 dan langsung menuju kediaman Laksana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi disusun oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo dan disaksikan oleh Miyoshi (orang kepercayaan Nishimura), Sukarni, B.M Diah, dan Sudiro. Kalimat pertama merupakan usulan Mr. Ahmad Soebardjo dan kalimat kedua merupakan usulan M. Hatta. Hasil rumusan teks proklamasi diketik oleh Sajuti Melik dan atas usul Sukarni teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan M. Hatta. Proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pengangsaan Timur no 56 yg merupakan rumah Soekarno. 3
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan rapat dan menghasilkan dua keputusan penting. Pertama mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 dan yang kedua mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai wakil presiden.
Pembentukan Kelengkapan Kenegaraan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang dan mengambil tiga keputusan penting, yaitu: 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945; 2. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden; 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu pekerjaan Presiden sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rancangan UUD hasil sidang BPUPKI kemudian dijadikan bahan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Atas usul Drs. Moh. Hatta dilakukan penyempurnaan sila pertama Pancasila dan Rancangan UUD 1945. Sila pertama Pancasila yang semula berbunyi “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada siding PPKI tersebut, Otto Iskandardinata menyarankan memilih presiden dan wakil presiden kemudian mengusulkan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Usulan tersebut diterima sehingga presiden wakil presiden langsung dilantik saat itu juga. Dalam sidang hari kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengambil dua buah keputusan lagi: 1. Penetapan 12 Kementerian dalam lingkungan Pemerintah, yaitu Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. 2. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 propinsi dan gubernurnya sebagai berikut: Sumatera : Mr. Teuku Mohammad Hasan Jawa Barat
: Sutardjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah
: Raden Pandji Suroso
Jawa Timur
: R.A. Suryo
Sunda Kecil
: Mr. I Gusti Ketut Pudja
Maluku
: Mr. J. Latuharhary
Sulawesi
: Dr. G. S. J. Ratulangi
Kalimantan
: Ir. Pangeran Mohamad Nur
Pada 22 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. KNIP diresmikan dan angota-anggotanya dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Partai Nasional Indonesia pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Namun dengan maklumat tanggal 31 Agustus diputuskan bahwa gerakan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Semenjak itu gagasan satu partai ini tidak pernah dihidupkan lagi. Badan Kemanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang merupakan induk organisasi yang ditunjukkan untuk memelihara keselamatan masyarakat. Pembentukan BKR dan bukan tentara dimaksudkan agar tidak membangkitkan 4
permusuhan dari kekuatan-kekuatan asing yang pada waktu itu ada di Indonesia. Ke dalam BKR itulah terhimpun bekas anggota-anggota PETA, Heiho, Keisatsutai, Seinendan, Keibodan, dan lainlain. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden X yang menyatakan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum MPR dan DPR terbentuk. Pada 3 November 1945, keluarlah maklumat pemerintah yang ditandatangani wakil presiden yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik. Partai politik ini bertujuan untuk mengatur semua aliran paham yang ada di dalam masyarakat.
Respon Rakyat dan Daerah terhadap Pembentukan Negara dan Pemerintahan Indonesia Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan oleh F.Wuz, seorang markonis, oleh Radio Domei. Waidan B. Panalewen memerintahkan agar berita tersebut disiarkan tiga kali, namun baru dua kali disiarkan, pihak Jepang memerintahkan berita tersebut berhenti disiarkan. Namun, Waidan B. Panalewen memerintahkan F. Wuz terus menyiarkannya hingga akhirnya kantor berita Domei disegel. Dengan disegelnya kantor Berita Domei, para pemuda berinisiatif membuat pemancar baru dengan kode panggilan DJK I sehingga berita kemerdekaan dapat terus disiarkan. Usaha penyebaran berita proklamasi juga tidak terbatas melalui radio, namun juga melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh Harian di Jawa dalam penerbitannya 20 Agustus memuat proklamasi dan UndangUndang Negara Republik Indonesia. Demikianlah berita proklamasi kemerdekaan tersiar ke seluruh tanah air. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan “Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat” yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 diselenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk menyambut proklamasi kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan rapat, sekalipun bala tentara Jepang melakukan penjagaan keras. Sebelumnya pimpinan tentara Jepang telah melarang penyelenggaraan rapat tersebut. Suasana hangat dan mencekam ketika rakyat berhadapan dengan tentara Jepang yang berjaga-jaga. Presiden Soekarno pun tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat antara lain meminta supaya rakyat percaya pada pimpinan dan pulang dengan tenang. Hal ini dilakukan agar bentrokan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang tidak terjadi. Pada hari yang sama, yaitu 19 September 1945, di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang kemudian terkenal sebagai “Insiden Bendera”. Insiden berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih pada tiang diatas Hotel Yamato, Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan amarah rakyat yang kemudian menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut, merobek bagian yang berwana biru dan mengibarkannya kembali sebagai bendera Merah Putih.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Kekuatan asing berikutnya yang harus dihadapi oleh Republik Indonesia adalah pasukanpasukan sekutu yang ditugaskan untuk menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang. Yang melaksanakan tugas ini adalah Komando Asia Tenggara dibawah pimpinan Laksaman Lord Louis Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas ini, Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang 5
diberi nama Allied Forces Netherlands East Indones (AFNEI) dibawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang dengan membawa orang-orang NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia-Belanda, sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan. Apalagi setelah NICA mempersenjatai bekas KNIL yang dilepaskan dari tahanan Jepang dan mulai memancing kerusuhan dan melakukan provokasi. Pendaratan sekutu yang disertai NICA disertai bentrokan-bentrokan yang tak terhindarkan membuat suasana menjadi genting sehingga Pemerintah pada 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat untuk membuat Tentara Keamanan Rakyat dengan Soeprijadi (pemimpin perlawanan PETA di Blitar) sebagai pimpinannya. Namun Soeprijadi tidak pernah datang, dan tidak diketahui kabar dan nasibnya sehingga pada 18 Desember 1945 jabatan Pemimpin Tertinggi TKR diiisi oleh Jenderal Soedirman.
Pertempuran Lima Hari di Semarang Peristiwa dimulai pada tanggal 14 Oktober 1945, ketika kurang lebih 400 orang Veteran AL Jepang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata, memberontak waktu dipindahkan ke Semarang. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang.
Pertempuran Surabaya Pasa 25 Oktober 1945, tentara AFNEI dibawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya dan pada 27 Oktober 1945 mereka menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira sekutu yang ditawan Republik. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos sekutu di seluruh Surabaya diserang Indonesia. Dalam sebuah insiden yang belum terungkapkan dengan jelas, Brigadir Jenderal Mallaby ditemukan tewas. Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum supaya semua orang Indonesia harus melapor dan meletakkan senjata paling lambat tanggal 10 November 1945. Ultimatum ini tidak dihiraukan sehingga pecahlah perang Surabaya pada 10 November 1945. Bung Tomo adalah salah satu pemimpin perjuangan rakyat Surabaya. Untuk memperingati perjuangan rakyat Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Pertempuran Ambarawa Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pada 21 November 1945, sekutu mundur ke Ambarawa. Insiden bersenjata antara rakyat dan tentara Ambarawa meluas menjadi pertempuran. Setelah pertempuran sengit berlangsung, pada 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah betempur selama empat hari akhirnya pasukan Indonesia berhasil menghalau tentara Inggris dari Ambarawa.
Pertempuran Medan Area Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Tanggal 10 Desember 1945 tentara sekutu melancarkan gerakan besar-besaran dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Pertempuran ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak.
Bandung Lautan Api
6
Pada waktu tentara sekutu memasuki kota Bandung pada Oktober 1945, para pemuda sedang dalam perjuangan melaksanakan pemindahan kekuasaan dan perebutan senjata serta peralatan perang dari tangan tentara Jepang. Tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya dikosongkan oleh pihak Indonesia pada 29 November 1945, namun ultimatum ini tidak dipedulikan oleh Indonesia. Pada 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan TRI mengosongkan kota Bandung, namun markas TRI di Yogya menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya TRI Bandung mematuhi perintah dari Pemerintah RI namun sambil menyerang kedudukan sekutu dan membumihanguskan kota Bandung bagian Selatan.
Perundingan Indonesia-Belanda Perundingan ini diprakarsai oleh Lord Killearn pada 7 Oktober 1946. Pihak Belanda diwakili oleh komisi dibawah pimpinan Prof. Schermehorn dan delegasi Indonesia diketuai oleh PM Sutan Sjahrir. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata.
Perundingan Linggarjati Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killearn pada 10-15 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Persetujuan ini ditandatangani pada 25 Maret 1947. Dari pihak Indonesia, delegasi diketuai oleh Sutan Sjahrir dan dari pihak Belanda adalah Prof. Schermerchorn. Isi perundingan ini adalah: 1. Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia: Sumatra, Jawa dan Madura. 2. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia serikat dan Belanda akan membentuk uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.
Puputan Margarana Pada 2 dan 3 Maret 1946 Belanda mendaratkan kurang lebih 2000 tentara di Bali. Menurut perjanjian Linggarjati, Bali tidak termasuk ke dalam wilayah RI, sementara itu Belanda mengusahakan berdirinya negara boneka di Indonesia bagian timur. Letkol I Gusti Ngurah Rai dibujuk Belanda untuk bekerja sama namun ia menolaknya. Pada 18 November 1946, Ngurah Rai menyerang Belanda, namun karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam puputan Margarana.
Peristiwa Westerling di Makasar Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Raymon Westerling ke Sulawesi Selatan. Sejak kedatangannya pada 7-25 Desember 1946, pasukan Westerling membunuh beribu-ribu rakyat dengan tujuan membersihkan Sulawesi Selatan dari pejuang Indonesia dan mematikan perlawanan terhadap pembentukan Negara Indonesia Timur. Gerakan pembersihan yang dilakukan oleh Westerling dilakukan setelah terjadi pertempuran dengan pasukan “Harimau Indonesia” dibawah pimpinan Walter Mongsidi di Barombong.
Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang Pasukan Sekutu mendarat di Palembang pada 12 Oktober 1945 dibawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichael. Ketika Belanda menuntut Palembang dikosongkan dan pemuda menolak tuntutan tersebut, pertempuran meletus. Untuk mengulur waktu, Belanda mengajak berunding. Ketika perundingan berlangsung pada 1 Januari 1947, pertempuran meletus kembali. Pertempuran berlangsung lima hari lima malam, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pada 6 Januari 1947, akhirnya dicapai persetujuan gencatan senjata. 7
Agresi Militer Belanda Pertama Perselisihan akibat perbedaan penafsiran perjanjian Linggarjati memuncak. Belanda menuntut agar segera diadakan gendarmerie bersama namun ditolak oleh Indonesia. Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan terhadap daerah-daerah Republik. TNI menggunakan teknik perang gerilya dalam melawan Belanda. Akhirnya kekuasaan dan gerakan Belanda berhasil dibatasi hanya di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan diluar itu menjadi kekuasaan TNI. Agresi Belanda ini mendatangkan reaksi keras dari luar negeri. Dewan Keamanan PBB memerintahkan keduabelah pihak melakukan gerncatan senjata.
Perundingan Renville Untuk mengawasi penghentian tembak menembak, Dewan Kemanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Dalam usaha menyelesaikan sengketa, KTN mengadakan perundingan pada 8 Desember 1947 diatas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Luar Amerika Serikat “USS Renville”. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Perjanjian Renville ditandatangani 17 Januari 1948.
Agresi Militer Belanda Kedua dan Serangan Umum 1 Maret 1949 Pada 18 Desember 1948, Dr. Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan KTN bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville. Pada 19 Desember 1948, agresi militer kedua dilancarkan Belanda. Serangan langsung ditujuakan ke Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden dan beberapa pejabat lainnya ditawan Belanda. Dalam sidang kabinet yang sempat diadakan hari itu diambil keputusan untuk memberikan mandat pada Mr. Sjarifuddin Prawiranegara untuk membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jika Mr. Sjarifuddin Prawiranegara tidak berhasil, maka mandat diberika pada Mr. A.A. Maramis, L.N. Palar dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India. Seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta, diperintahkan ke luar kota untuk bergerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Letnan Kolonel Soeharto kemudian mengadakan serangan ke Yogyakarta dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam. Serangan ini memberikan motivasi kepada TNI dan rakyat yang sedang berjuang dan menunjukkan pada dunia Internasional bahwa TNI dan pemerintah Yogyakarta masih ada. Peristiwa agresi ini menimbulkan simpati kepada Indonesia dari dunia Internasional sehingga India dan Birma memprakarsai Konferensi Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949. Konferensi ini menghasilkan resolusi yang intinya meminta Belanda menarik mundur pasukannya dan mengembalikan pemerintahan ke Indonesia.
Perjanjian Roem-Royen Untuk membantu penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda, UNCI akhirnya membawa kedua pihak ke meja perundingan. Delegasi dari Indonesia diketuai oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi dari Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Perundingan dilakukan pada 17 April-7 Mei 1949.
Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus-2 November 1949. Hasil utamanya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya akhir bulan Desember 1949. Masalah irian Barat ditunda penyelesaiannya selama satu tahun. 8
Pada 17 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS dan sebagai pejabat presiden RI diangkat Mr. Assaat. RI kemudian menjadi negara bagian RIS. Pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda pengakuan dilakukan oleh Ratu Belanda Wilhemina kepada Drs. Moh. Hatta dan di Indonesia pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Mr. Loving kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Disintegrasi Nasional Peristiwa 3 Juli Pada 3 Juli 1946, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Iwa Koesoema Soemantri dan Jenderal Mayor Soedarsono mencoba memaksa presiden menandatangani konsep susunan Pemerintahan baru. Presiden menolak permintaan dan paksaan tersebut dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut ditangkap.
Konferensi Malino Konferensi Malino diselenggarakan tanggal 15-25 Juli 1946 atas prakasa Dr. H. J. Van Mook. Konferensi ini membahas rencana pembentukan negara-negara di wilayah Indonesia yang akan menjadi bagian-bagian dari suatu negara federal.
Pemberontakan PKI/ Peristiwa Madiun PKI/FDR melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Sejak kedatangan Musso, tokoh komunis yang lama berada di Moskow, PKI mendaptkan jalan baru dan melakukan terror. Pada 18 September 1948, PKI merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia”. Selain di Madiun, PKI juga berhasil membentuk pemerintahan baru di Pati. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Pemerintah bertindak cepat. Operasi penumpasan dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dalam operasi ini, Musso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh lainnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Proklamasi Negara Islam Indonesia Pada 7 agustus 1949, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di suatu desa di kabupaten Tasikmalaya. Ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah akibat pelaksanaan perjanjian Renville, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan geraknya. Pada waktu pasukan Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk melakukan perang gerilya Agresi Militer Belanda II, mereka menjumpai kesatuan bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang menghalangi TNI kembali ke Jawa Barat. Pertempuran antara TNI divisi Siliwangi dan DI/TII pun tak dapat dihindarkan. Gerakan ini ditumpas dengan operasi pagar betis.
DI/ TII di Jawa Tengah Pemimpinnya adalah Amir Fatah. Gerakan ini bergabung dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Proklamasi Negara Islam Indonesia di Jawa Tengah berlangsung pada 23 Agustus 1949 di Tegal. Untuk menumpas gerakan ini, pada Januari 1950, pemerintah membentuk komando operasi yang disebut Gerakan Benteng Negara.
DI/TII di Kalimantan Selatan Gerakan ini dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Melalui operasi militer yang dimulai tahun 1959, gerakan ini berhasil ditumpas.
DI/TII di Sulawesi Selatan
9
Pimpinan gerakan ini adalah Kahar Mudzakar. Pada tahun 1951, ia menyatakan Sulawesi Selatan adalah bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini berakhir setelah Kahar Mudzakar tertembak mati pada Februari 1965.
DI/TII di Aceh Gerakan ini dipimpin oleh Daud Beureuh. Gerakan ini berawal dari kekecewaan diubahnya Daerah Istimewa Aceh menjadi keresidenan dibawah provinsi Sumatra Utara. Pada 20 September 1953, Daud Beureuh menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Penumpasan gerakan ini dilakukan melalui pendekatan sosial budaya.
Peristiwa APRA di Bandung Pembentukan APRIS menimbulkan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Di Bandung, suatu kelompok menamakan dirinya ‘Angkatan Perang Ratu Adil’ dan memberikan ultimatum pada pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai Tentara Pasundan. Pagi hari 23 Januari 1950, APRA dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling melakukan serangan terhadap kota Bandung. Operasi penumpasan terhadap APRA segera dilakukan oleh TNI.
Peristiwa Andi Azis di Makassar Pemberontakan Andi Azis terjadi tanggal 5 April 1950 di Makassar. Andi Azis menuntut pasukan APRIS bekas KNIL saja lah yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah Negara Indonesia Timur. Penumpasan pemberontakan ini dilakukan pasukan ekspedisi dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Meskipun Andi Azis telah menyerahkan diri bulan April namun pertempuran masih terjadi hingga Agustus.
Peristiwa Republik Maluku Selatan Di Ambon tanggal 25 April 1950 diumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan yang terlepas dari NIT dan RIS dibawah pimpinan Soumokil. Pemerintah pusat berusaha menyelesaikan pemberontakan ini secara damai namun tidak membuahkan hasil sehingga dibentuklah pasukan ekspedisi dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang untuk menumpasnya.
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuaangan Rakyat Semesta (PRRI/ Permesta) Gerakan separatisme ini bermula dari ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan anggapan pembangunan hanya terjadi di pulau Jawa. Pada 15 Februari 1958, Ahmad Husein mempermaklumkan berdirinya PRRI dengan Sjarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Setelah jalan perundingan tidak berhasil, pemerintah menjalankan beberapa operasi militer: Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sapta Marga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Pada 29 Mei 1946 akhirnya gerakan ini menyerahkan diri.
Demokrasi Liberal Menurut hasil KMB, Indonesia menjadi negara serikat yang terdiri dari negaa bagian namun rakyat tidak puas dan usaha untuk kembali ke negara kesatuan dilancarkan dimana-mana. Untuk menanggapi keinginan rakyat, pada rapat parlemen dan senat RIS pada 15 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan.
Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal
10
Sistem pemerintahan parlementer sesuai UUDS 1950 tidak membawa tersebut dibuktikan dengan kabinet yang silih berganti. Kabinet Periode Alasan Jatuh Natsir September 1950 – Maret Kegagalan penyelesaian 1951 masalah Irian Barat Sukiman April 1951 – Februari Penandatanganan 1952 persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS Wilopo April 1952 – Juni 1953 Gerakan provinsialisme dan separatisme; peristiwa 17 Oktober 1952 Ali Juli 1953 – Juli 1955 Munculnya gerakan DI/TII; Sostroamidjojo memburuknya situasi I ekonomi Burhanudin Agustus 1955 – Maret Kekecewaan pegawai Harahap 1956 kementerian yang mengalami mutasi Ali Maret 1956 – Maret Pertikaian antaretnis Sostroamidjojo 1957 II Karya/ Djuanda
April 1957 – Juli 1959
kestabilan politik, hal Keterangan Zaken Kabinet
Zaken Kabinet
Konferensi Asia Afrika
Pemilu Pertama
Titik tolak periode planning and investment; pembatalan hasil KMB Gerakan separatisme, krisis Hasil : Deklarasi ekonomi, dan peristiwa Djuanda, Dewan cikini Nasional, Musyawarah Nasional
Pemilu Pertama 1955 Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu pertama ini diikuti 39 partai politik dan 13 kontestan perorangan. Hasil suara terbanyak yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nadhatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.
Demokrasi Terpimpin Konstituante yang diserahi tugas membentuk undang-undang dasar baru tidak kunjung melaksanakan fungsi konstitutionalnya ditambah situasi politik, ekonomi serta aksi pemberontakan mengancam disintegrasi bangsa sehingga keaadan ini membuat Presiden Soekarno menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi tiga poin penting: 1. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 2. Membubarkan Konstituante 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Sejak dekrit presiden dikeluarkan, Indonesia memasuki masa pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin yaitu suatu sistem demokrasi yang langsung dipimpin oleh presiden. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin.
Manipol Usdek 11
Dalam memperingati HUT RI ke-14 pada 17 Agustus 1959, presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) yang berintikan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Manipol Usdek kemudian ditetapkan sebagai GBHN dalam Perpres No 1 tahun 1960 yang diperkuat oleh Tap MPR No 1/MPRS/1960.
Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 Melalui Perpres No 3 Tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena perselisihan tentang penetapan APBN untuk periode 1961. Kemudian Presiden Soekarno membentuk DPRGotong Royong yang keanggotannya dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Hal ini membatasi ruang gerak politik rakyat juga memperbesar kesempatan PKI memperluas pengaruhnya.
Pembentukan MPRS MPRS yang dibentuk oleh presiden Soekarno dalam sidang pertamanya pada 10 November-7 Desember 1960 menghasilkan 3 keputusan: 1. TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai GBHN. 2. TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. 3. Mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada 19 Desember 1961, yang berisi 3 poin sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Langkah pertama Trikora dalah membentuk komando operasi militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Beberapa operasi militer dilakukan seperti Operasi Banteng di Fak Fak, Operasi Naga di Merauke, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke, dan Operasi Jayawijaya. Dalam pembebasan Irian Barat, Komandor Yos Sodarso gugur dalam peristiwa laut Aru pada 15 Januari 1962. Pada 15 Agustus 1962, Indoensia dan Belanda menandatangai persetujuan New York yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada pemerintahan sementara PBB, UNTEA pada 1 Oktober 1962 dan selambat-lambatnya 1 Mei 1963, pemerintahan RI akan menerima Irian Barat dari UNTEA(pemerintahan sementara PBB). Persetujuan ini dapat terlaksana berawal dari usul Ellsworth Bunker. Pada 14 Februari 1963, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat yang hasilnya rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia.
Jatuhnya Orde Lama Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI memiliki pengaruh politik yang besar. Pelaksanaan ide Nasionalis, Agama dan Komunisme (Nasakom) yang memudahkan PKI memperluas pengaruhnya ke masyarakat. Pada akhir 1963, sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak” dilancarkan PKI dan 12
pendukungnya dengan mengambil alih tanah perkebunan milik pemerintah. Contoh aksi sepihak yang dilakukan PKI adalah Peristiwa Jengkol (15 November 1961), Peristiwa Indramayu (15 Oktober 1964), Peristiwa Boyolali (November 1964), Peristiwa Kaniogoro (13 Januari 1965), dan Peristiwa Bandar Betsi ( 14 Mei 1965). Pengaruh PKI pun terasa di kalangan seniman dan intelektual dengan berdirinya Lekra. Hal ini menimbulkan reaksi dari kelompok anti PKI yang mengeluarkan pernyataan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Namun kemudian Manikebu dilarang oleh pemerintah pada Mei 1964. Pada September 1964, pemerintah juga membubarkan Partai Murba yang garis politiknya berseberangan dengan PKI. Pada 14 Januari 1965, Ketua CC PKI, Dipa Nusantara Aidit menuntut pemerintah mempersenjatai kaum buruh dan tani yang dikenal dengan angkatan kelima. Ditengah situasi politik yang memanas, PKI menyatakan bahwa dalam tubuh TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijaksanaan Presiden. Akhirnya, sekelompok pasukan dibawah pimpinan Letnan Kolonel Untung melakukan aksi bersenjata. Mereka menculik dan membunuh perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Letan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R Suprapto, Mayor Jenderal harjono Mas Tirtodarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Disamping itu gugur pula Letnan Satu Piere Andreas Tendean dan Brigadir Polisis Sasuit Tubun dan Ade Irma Suryani Nasution. Sementara itu di Yogyakarta gugur pula dua perwira TNI-AD yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Mereka yang gugur pada peristiwa ini diangkat sebagai Pahlawan Revolusi. Pada 2 Oktober 1965, markas pemberontak dikuasai dan gerakan itu ditumpas. Tokoh G 30 S ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Peristiwa G 30 S menjadi suatu momentum peralihan kekuasaan orde lama ke orde baru. Setelah persitiwa G30S, masyarakat menuntut agar pelaku G 30 S diadili namun sikap pemerintahan kurang tegas. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan sehingga menimbulkan demonstrasi yang dilakukan olej Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan AKsi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI). Pada 10 Januari 1966, dipelopori KAMI dan KAPPI, kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila turun ke jalan melakukan demonstrasi dan mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu: 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan Gerakan 30 September, 3. Penurunan harga/ perbaikan ekonomi. Menghadapi situasi ini, Presiden Soekarno pada 15 Januari 1966 mengadakan sidang kabinet Dwikora dan menyatakan kesediaannya memberikan penyelesaian politik. Hal ini dilakukan presiden Soekarno dengan mengubah Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau kabinet 100 menteri. Namun hal ini tidak memberikan kepuasan pada masyarakat karena menterimenteri tersebut banyak yang memihak PKI. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat pada Letjen Soeharto untuk memulihkan kondisi yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan Supersemar, Letjen Soeharto segera mengambil tindakan yang penting dalam rangka memulihkan situasi, yaitu membubarkan PKI dan mengamankan menteri kabinet dwikora yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965.
13
Pada 20 Juni-5 Juli 1966, MPRS menyelenggarakan sidang umum sebagai langkah dalam mengoreksi terhadap penyelewengan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde lama. Kemudian kabinet dwikora dibubarkan dan dibentuklah kabinet Ampera. Perkembangan politik selanjutnya adalah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Letjen Soeharto pada 22 Februari 1967. Dengan demikian, berakhirlah orde lama.
Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) Terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto, menggantikan Orde Lama yang merujuk era pemerintahan Soekarno. Orde ini diawali dengan lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen namun pelaksanaannya banyak menyimpang, terbukti dengan banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Pada masa ini, penumpasan PKI dan ormas-ormasnya dilakukan secara aktif. Pada 1973 dilaksanakan pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru dan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai politik menjadi 3 kekuatan, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (gabungan NU, Parmusi, PSII, PERTI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo), dan Golongan Karya. Selain itu, ABRI diberikan fungsi ganda yaitu Hankam (fungsi menjaga stabilitas keamanan negara) dan Sosial (Mendapat jatah kursi di MPR dan DPR). Pada 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang dikenal dengan Ekaprasetya Pancakarsa. Dalam sektor ekonomi, pemerintah melaksanakan rangkaian REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan Swasembada beras. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia. Harga minyak, gas, dan komoditas ekspor jatuh, Rupiah jatuh, inflasi meningkat dan perpindahan modal dipercepat. Di tengah gejolak kemarahan massa, Soeharto mundur dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat.
Orde Reformasi (Mei 1998 – sekarang) Orde Reformasi dimulai sejak Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, terjadi pemisahan Timor-Timur melalui referendum yang disponsori PBB. Tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mundur dari jabatan presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh DPR, ia digantikan oleh Abdurahman Wahid. Pemilu yang diselenggarakan pada Orde Reformasi adalah Pemilu tahun 1999, Pemilu Tahun 2004, Pemilu Tahun 2009, dan Pemilu Tahun 2014.
14
15
16
