TOPIK ESSAY ON THE SPOT LPDP 1. Masalah keolahragaan keolahragaan Menurut Bapak Doni masalah yang sedang dihadapi dunia olahraga di Indonesia adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Target pembinaan OR jangka panjang Pembinaan olahraga belum terarah. Lemahnya peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga. Masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.
Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mengelola olahraga di Indonesia yaitu, dengan penanaman nilai, norma dan moral dalam berperilaku. Kemudian Pengoptimalan penangan pemerintah dalam menangani permasalhan olahraga sesuai dengan UU RI no. 3 2005 pasal BAB VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan. Pengoptimalan peran lembaga pendidikan tinggi olahraga. peningkatan peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga dengan membuka wacana baru bahwa olahraga bukan saja mengedepankan mengedepankan otot tapi juga otak dalam rangka peningkatan pengembangan pengembangan olahraga yang bersifat inovatif. Peningkatan Peningkatan pemahaman pemahaman dan penerapan pendidikan pendidikan jasmani dan olahraga Sebagai penutup, penulis berharap kultur cinta terhadap olahraga bisa tumbuh dalam benak masyarakat Indonesia sehingga ke depannya olahraga tidak hanya dijadikan hobi semata, tetapi olahraga bisa dijadikan sebuah profesi yang prestatif. Untuk itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak,; masyarakat, pecinta olahraga, serta pemerintah untuk membuat kondisi olahraga Indonesia keluar dari keterpurukan. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mengelola olahraga di Indonesia yaitu, dengan penanaman nilai, norma dan moral dalam berperilaku. Kemudian Pengoptimalan penangan pemerintah dalam menangani permasalhan olahraga sesuai dengan UU RI no. 3 2005 pasal BAB VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan. Pengoptimalan peran lembaga pendidikan tinggi olahraga. peningkatan peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga dengan membuka wacana baru bahwa olahraga bukan saja mengedepankan mengedepankan otot tapi juga otak dalam rangka peningkatan pengembangan pengembangan olahraga yang bersifat inovatif. Peningkatan Peningkatan pemahaman pemahaman dan penerapan pendidikan pendidikan jasmani dan olahraga Sebagai penutup, penulis berharap kultur cinta terhadap olahraga bisa tumbuh dalam benak masyarakat Indonesia sehingga ke depannya olahraga tidak hanya dijadikan hobi semata, tetapi olahraga bisa dijadikan sebuah profesi yang prestatif. Untuk itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak,; masyarakat, pecinta olahraga, serta pemerintah untuk membuat kondisi olahraga Indonesia keluar dari keterpurukan.
2. Kebijakan Pemerintah Kebijakan dan Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kependudukan A. Kebijakan Pemerintah Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu : 1. Mencanangkan Program KB (Keluarga Berencana) Melalui pendekatan pendidikan dan mengenalkan berbagai alat kontrasepsi pada usia subur, pemerintah mengusahakan agar menekan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 2. Undang-Undang Perkawinan Pemerintah membuat undang – undang – undang undang tersebut untuk mengatur usia minimal seseorang untuk menikah 3. Pembatasan Pemberian Tunjangan Pemerintah membatasi tunjangan anak bagi PNS/ABRI maksimal sampai anak kedua
B. Upaya dan Usaha Pemerintah 1. Masalah Kepadatan Penduduk Pemerintah mengatasinya dengan cara : Program Transmigrasi Pembangunan fokus di Wilayah Timur
2. Tingkat Kesehatan Rendah
Pemerintah mengatasinya dengan cara : Pembangunan fasilitas kesehatan seperti PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Pelayanan kesehatan gratis dengan JAMKESMAS maupun JAMKESDA. 3. Tingkat Pendidikan Rendah Pemerintah mengatasinya dengan cara :
1
Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah. 4. Tingkat Pendapatan Rendah Pemerintah mengatasinya dengan cara : Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA. Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Walau pun pemerintah sudah mengadakan kebijakan dan upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia , kita sebagai masyarakat juga harus sadar diri dan tidak serta merta menyalahkan pemerintahan Indonesia.
3. Tiktok dicekal Pemerintah Indonesia secara resmi memblokir aplikasi Tik Tok karena aplikasi tersebut dianggap banyak melakukan pelanggaran. "Pornografi, pelecehan agama, banyak sekali pelanggarannya," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada BBC Indonesia, 3 Juli 2018. "Sebagai aplikasi media sosial yang user generated , [Tik Tok] seharusnya punya mekanisme bagaimana membuat standar konten dan bagaimana mencegah dan menyelesaikan apabila ada konten yang melanggar undang-undang kita,"
Apa itu Tik Tok? Tik Tok menyebut dirinya sebagai komunitas vide o 15 detik yang kreatif. Cara kerjanya sederhana, pengguna tinggal merekam video selama 15 detik dan menghiasinya dengan berbagai musik, filter, atau efek-efek seperti telinga kelinci, gambar hati, atau m enyundul bola. Sebelumnya ketika BBC Indonesia mencoba membuat video dengan aplikasi tersebut, filter telah terpasang otomatis ketika membuka fitur kamera. Dengan filter tersebut, wajah nampak lebih pu tih dan halus. Filter tersebut bisa saja dimatikan, atau diganti dengan banyak filter lainnya sesuai keinginan. Video tersebut kemudian bisa dibagikan di dalam aplikasinya sendiri atau ke media sosial lain seperti Twitter dan Facebook. Tik Tok adalah bagian dari Bytedance Inc, perusahaan internet raksasa Cina yang juga jadi induk usaha Musical.ly. Di negara asalnya, Cina, Tik Tok dikenal dengan nama Douyin. Di Indonesia, Tik Tok resmi diluncurkan pada September 2017 dengan sebuah pesta peluncuran di Jakarta. Aplikasi ini dengan cepat menarik banyak perhatian. Tik Tok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh dari App Store di seluruh dun ia, dan aplikasi paling banyak diunduh nomor 7 di seluruh dunia sepanjang kuartal pertama 2018, menurut lembaga SensorTower. Di iOS saja, aplikasi itu diunduh lebih dari 45 juta kali.
Munculnya selebritas Tik Tok Kepopuleran Tik Tok memunculkan 'selebritas' baru yang terkenal karena aktivitasnya di aplikasi tersebut. Salah satunya adalah Prabowo Mondardo, dengan akun Tik Tok Bowoo_Outt_Siders yang punya lebih dari 840 ribu fans dan video-video singkatnya telah disukai lebih lebih dari 7,4 juta kali. Menurut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, fenomena kepopuleran Tik To k adalah sesuatu yang biasa terjadi. "Ini kan hanya aplikasi yang sedang tren, seperti dulu ada euforia Pokemon, sampai ada kehebohan. Sekarang jamannya Tik Tok," kata dia. Menurut Heru, kepopuleran Tik Tok biasa saja sepanjang aplikasinya digunakan untuk kegiatan yan g bermanfaat, atau setidaknya tidak merugikan. "Penggunaan aplikasi tergantung kita, kalau untuk hiburan sah-sah saja, asal tidak melanggar norma," kata Heru. Kepopuleran Bowo yang instan, adalah kewajaran dalam media sosial yang memangkas 'birokrasi' yang dulu membutuhkan televisi atau media tradisional untuk menjadi terkenal. "Ini hal yang harus kita hadapi di era pemanfaatan teknologi informasi, sehingga wajar jika ada orang yang populer melalui aplikasi tertentu," kata dia. "Tidak perlu ditolak karena eranya seperti itu, asal dia tidak melanggar nilai-nilai," kata dia. Tapi dia menyakini, mereka yang terkenal dengan cepat pun akan dilupakan jika tidak didukung dengan prestasi. "Dengan Tik Tok, ini kan aplikasi lip sync, jadi orang harus membedakan apa yang dia lihat di media sosial mungkin tidak sama dengan kenyataan," kata dia. "Yang memanfaatkan aplikasi ini harus lebih bijak, orang tua harus mengawasi anaknya dan memberikan masukan mana yang boleh dan tidak boleh," kata dia.
2
Dia mendukung tindakan pemerintah melakukan pengawasan. "Kalau ada konten yang berlebihan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai bisa diawasi atau ditake-down," kata dia. TIK TOK DIBUKA LAGI 10 JULI 2017
Berikut sembilan syarat yang sudah dipenuhi Tik Tok. 1. Tik Tok akan membersihan konten negatif di platformnya. 2. Tik Tok akan meningkatkan sistem keamanan produk dan penyaringan konten menggunakan kecerdasan buatan dan moderasi. 3. Tik Tok akan membuat Community Guidelines khusus bagi pengguna di Indonesia. 4. Menunjuk Content Manager khusus untuk menjaga kualitas konten di Indonesia. 5. Tik Tok saat ini sudah memiliki 20 orang kurator konten d i Indonesia dan akan menambah kurator hingga 200 personil pada akhir tahun. 6. Tik Tok juga sudah menaikkan batas umur minimal pengguna menjadi 13 tahun sesuai permintaan Kemenerian PPPA. 7. Membuka peluang kerja sama dengan LSM maupun organisasi sosial dan edukasi di Indonesia. 8. Memberikan jalur khusus bagi pemerintah Indonesia untuk pelaporan konten negatif. 9. Tik Tok menjanjikan membuka kantor dan sedang mengurus perizinan PT di Indonesia. Saat ini aplikasi itu telah memiliki kantor untuk moderasi konten. Sedangkan, satu syarat yang masih berada dalam proses adalah terkait posisi tombol untuk melaporkan konten negatif. Sebelumnya, tombol tersebut berada di dalam opsi untuk membagikan konten. Kemenkominfo meminta tombol tersebut dipindahkan ke halaman utama agar lebih mudah diakses.
4. Student loan SEBUAH kebijakan pemerintah merupakan hal yang baik dan perlu diapresiasi. Pemerintah yang mau bekerja demi rakyatnya dan juga memberikan fasilitas yang baik bagi rakyatnya. student loan atau peminjaman pelajar. Sebuah sistem keuangan yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lainnya di dunia.
Wacana Presiden Joko Widodo dalam menerapkan program pinjaman pendidikan bagi mahasiswa atau student loan dinilai perlu dipersiapkan secara matang. Hal itu dikarenakan ada potensi risiko yang dapat saja terjadi ketika program tersebut diterapkan. sebaiknya penerima program student loan adalah mereka yang mampu membayar cicilan ketika sudah menyelesaikan pendidikannya. Mampu membayar yang dimaksud tidak sekadar punya uang, melainkan lulusan tersebut memiliki kapabilitas dan memungkinkan dia mendapat penghasilan yang cukup. " Student loan harus ditujukan untuk mahasiswa yang memang memiliki kemampuan untuk membayar di kemudian hari. Artinya, setelah lulus, mahasiswa tersebut punya daya saing, membuatnya dapat memperoleh penghasilan untuk membayar cicilan pinjaman pendidikan, sangat penting bagi penerima student loan agar tidak mengambil kredit apapun sebelum cicilan dana pendidikannya dilunasi. Hal ini perlu dipastikan supaya tidak ada masalah kredit macet di kemudian hari. "Selain itu, menurut saya harus ada analisa kemampuan membayar kembali berdasarkan potensi mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan, atau harus ada jaminan misalnya mahasiswa ada ikatan dinas dengan instansi, kredit pendidikan sudah diterapkan di banyak negara. Fasilitas pembiayaan ini diyakini bakal menaikkan tingkat pendidikan masyarakat. " Student loan itu kan commit (berkomitmen) untuk meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat, ini sangat penting," kata Erwin. Sebelumnya, P residen Jokowi meminta perbankan memberikan stundet loan. Dengan demikian, kredit yang diberikan ke masyarakat tidak melulu untuk hal yang konsumtif kredit properti atau kendaraan bermotor. "Saya ingin memberi PR (pekerjaan rumah) kepada Bapak Ibu sekalian, dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan," kata Joko wi saat pertemuan dengan pimpinan bank umum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Jokowi mengaku heran perbankan Indonesia tak memiliki produk kredit pendidikan. Padahal, kata dia, nilai nominal outstanding atau realisasi pembiayaan pendidikan di AS telah melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit. Jokowi menyebutkan, total pinjaman kartu kredit di AS mencapai 800 miliar dollar AS. Adapun total pinjaman kredit pendidikannya mencapai 1,3 triliun dollar AS. "Kaget saya membaca ini," Pendidikan yang menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia sekarang. Dimana, bisa saja pendidikan saat ini menjadi sebuah kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk melanjutkan kehidupan kecuali mereka ingin membuka bisnis yang di
3
Indonesia masih sangat minim ketertarikan rakyat terhadap dunia ini. Pendidikan yang masih memiliki standar yang rendah, kualitas pengajar yang masih banyak di bawah standar selain itu juga fasilitas yang dimiliki masih rendah. Belum lagi ketimpangan pendidikan di daerah dengan di kota-kota besar menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara segera. Belum selesai masalah tersebut, pemerintah akan memberikan "masalah" baru bagi rakyat berupa student loan, dimana pemerintah dengan bersedia untuk memberikan pinjaman bagi rakyat Indonesia untuk membiayai pendidikan tersier (kuliah). Hal ini tentunya akan menimbulkan kontroversi terutama mekanisme yang akan digunakan nantinya, apakah menggunakan bunga atau seperti apa. Hingga saat ini Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi belum menjelaskan seperti apa mekanisme yang akan digunakan. Tetapi bila sistem bunga akan diterapkan, akan menimbulkan masalah layaknya sistem student loan yang diterapkan di luar negeri seperti Amerika dan Inggris. Kedua negara ini mengalami masalah berupa penunggakan pembayaran yang dilakukan pelajar. Jumlah utang yang dimiliki sangat besar jika ditotalkan. Berdasarkan data Yale University, melalu websitenya (18 Mei 2017), rata-rata hutang student loan di Amerika sekitar 37 ribu dollar AS dan 55 ribu dollar AS di Inggris. Di negara Swedia yang notabene menerapkan biaya gratis untuk kuliah, tetap meninggalkan hutang student loan 20 ribu dollar AS. Bahkan sistem ini memberikan beban bagi pemerintah Inggris hingga mencapai 100 miliar dollar AS dan di Amerika sekitar 7 juta peminjam dengan bunga 14 persen melewati pembayaran lebih dari 1 tahun. Hal ini yang perlu dipelajari oleh para pemangku kekuasaan mengapa hal ini bisa terjadi. Selain itu student loan bisa berakibat tunggakan seumur hidup bila pelajar tidak dapat melunasinya. Hal ini bisa berimbas pada telatnya mereka dalam mempersiapkan kehidupan selanjutnya seperti membentuk keluarga, membeli rumah, pakaian dan perlengkapan lainnya untuk mereka berkehidupan. Karena Indonesia masih tergolong sebagai negara yang masih memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah dan fasilitas ini mungkin akan digunakan oleh mereka yang tidak mampu dan akhirnya mencekik kehidupan mereka. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh negara dalam hal ini karena ini tentunya bisa saja membantu namun bisa juga malah membebani rakyat padahal pendidikan harusnya bisa dijamin oleh negara demi peningkatan kualitas manusianya
Keuntungan besar dari pendidikan tinggi yang dibiayai oleh students loan adalah sistem pendidikan tinggi tersebut secara rata-rata lebih memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dari sistem pendidikan tinggi yang tidak. Kemampuan finansial yang diterjemahkan dengan kesejahteraan para do sen yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap dan dana penelitian yang lebih berlimpah yang membuat negara dengan dengan sistem students loan umumnya memiliki kualitas universitas lebih baik dari yang tidak. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia butuh memiliki sistem pinjaman pendidikan demi menalangi kekurangan pendanaan di pendidikan tinggi kita demi meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, sayangnya Indonesia tidak mampu menerapkan pinjaman pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi kita.
5. Masuknya tenaga asing ke I ndonesia Topik mengenai tenaga kerja asing ( TKA) marak diperbincangkan belakan gan ini. Pemerintah menilai perizinan TKA perlu dipermudah untuk meningkatkan investasi, sementara pihak lain memandang kemudahan tersebut terkesan tidak berpihak pada tenaga kerja dalam negeri. Menjawab pro dan kontra tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan apa latar belakang pemerintah mempermudah perizinan bagi TKA. Kemudahan yang dimaksud tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo 26 Maret 2018, kemudian diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret. Perpres ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Secara garis besar, tujuan Perpres 20/2018 untuk penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi," Dampak Perpres 20/2018 untuk Indonesia Selama ini, investor kesulitan dalam mengurus izin TKA. Bahkan, investor sampai jadi korban praktik pungutan liar serta pemerasan oleh oknum petugas yang memanfaatkan lamanya proses mengurus izin untuk TKA. Melalui Perpres 20/2018, ruang dari proses yang berlarut itu dihapus agar praktik pungli dan pemerasan bisa diredam. Jika Perpres ini efektif dijalankan, ada prediksi dapat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi di Indonesia.
4
Dia mengajak masyarakat mengembangkan kapasitasnya sebagai tenaga kerja yang andal, di mana pemerintah juga terus mendorong pembinaan melalui pendidikan berbasis vokasi. Keseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja turut tercermin pada data penempatan tenaga kerja dari tahun ke tahun. Dari data Kemenaker, tahun 2014 ada 2.654.305 tenaga kerja yang ditempatkan untuk bekerja, begitupun pada tahun 2015 sebanyak 2.886.288 tenaga kerja, tahun 2016 ada 2.448.916 tenaga kerja, serta tahun 2017 sejumlah 2.669.469 tenaga kerja. Realisasi penempatan tenaga kerja ini sejalan dengan rencana pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja dalam lima tahun masa pemerintahan, di mana tiap tahun diasumsikan ada 2 juta lapangan kerja baru.
Data
TKA
di
Indonesia
per
akhir
2017
kemarin
85.974
orang
TKI kita itu besar, kalau pakai survei World Bank ada sekitar 9 juta per akhir 2 017. 55 persennya ada di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di China atau Taipei, dan di negara-negara Pihak yang anti dengan imigrasi juga sering menuduh bahwa migran membawa lari keuntungan karena remitansi terjadi. Dalam merespons hal ini, tidak semestinya kita menerapkan standar ganda — Indonesia memiliki lebih dari 7 juta diaspora di luar negeri yang secara langsung (melalui berbagai macam naskah remitansi) maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia [11]. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia hanya sebanyak 74.183 orang [12]. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia masih lebih menguntungkan dibandingkan apabila pemerintah hanya sekadar melakukan impor produk atau melakukan outsourcing. Masuknya tenaga kerja asing juga berdampak baik pada ekonomi karena dapat menjadi insentif untuk berkompetisi. Pemerintah dan masyarakat akan lebih terpacu untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Negara tetangga seperti Singapura merupakan contoh negara yang kebijakan foreign talent untuk memicu kompetisi dan persaingan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adanya aliran masuk tenaga kerja ini justru akan memicu masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kompetensi demi dapat bersaing dengan pekerja asing. Oleh karena itu, dalam menanggapi wacana yang sedang berkembang mengenai maraknya arus masuk tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak perlu kh awatir. Masuknya imigran, dari mana saja mereka berasal, bukanlah hal yang buruk bagi perekonomian. Tugas kita sebagai ma syarakat adalah berpikir kritis ketika menyerap informasi, dan secara konsisten memperbaiki diri agar tidak kal ah bersaing dengan tenaga kerja asing. Pada dasarnya, kita semua adalah bagian dari masyarakat dunia.
6. Memajukan sektor pertanian Pembangunan ekonomi selama setengah abad terakhir telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari perekonomian yang berbasis kepada sektor pertanian menjadi perekonomian yang berbasis pada sektor industri. Sektor Pertanian: Peran Penting dan Problema Pembangunan Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Syafa'at (2005) menerangkan bahwa sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam perekonomian setidaknya dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan dimana sebagian besar penduduk pedesaan bermata-pencaharian utama sebagai petani; 2. Sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertambah; 3. Sebagai pemacu proses industrialisasi, utamanya bagi industrialisasi yang memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan sektor pertanian; 4. Sebagai penyumbang devisa negara, karena sektor pertanian menghasilkan produkproduk pertanian yang tradable dan berorientasi pada pasar ekspor; dan 5. Sebagai pasar bagi produk dan jasa sektor nonpertanian. Peran penting dalam bidang ketahanan pangan sebagaimana diindikasikan tersebut di atas, kini menjadi topik hangat dalam pembangunan perekonomian dunia. erlindungan dan Pemberdayaan: Upaya Akselerasi Pertumbuhan Sektor Pertanian Wajah pertanian Indonesia ialah ironi. Indonesia negeri yang kaya dengan sumbersumber alam pertaniannya, salah satu negara dengan biodiversitas terkaya di dunia, dengan iklim yang sangat bersahabat untuk pertanian tetapi seakan potensi itu tidak nyata kontribusinya. Ini menjadi semacam paradoks. Khudori (2011b) menyebut ada tiga paradoks. Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Para petani sebagai penghasil hasil pangan justru merupakan kelompok masyarakat yang banyak dalam posisi miskin atau rentan miskin dan paling rawan pangan. Kedua, paradoks pertumbuhan. Walaupun sektor pertanian mengalami pertumbuhan namun subsektor pangan justru mengalami pertumbuhan minus. Ketiga, paradoks ekspor-impor. Dengan lahan yang luas, iklim yang cocok, dan plasma nutfah berlimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemberi makan dunia ( feed the world ) tetapi justru neraca perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura,
5
dan peternakan mengalami negatif. Dalam atmosfer yang seperti inilah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dipersiapkan. UU ini diharapkan mampu menjadi landasan legal kepastian aspek hukum bagi pendekatan pembangunan pertanian yang lebih komprehensif dan sistematis. Perlindungan karena memang nyata adanya para petani yang berusaha dengan skala kecil atau bahkan para buruh tani yang sangat rentan dan lemah. Mereka semua perlu mendapat perlindungan pemerintah. Tidak cukup itu mereka juga perlu diberdayakan agar mampu tumbuh, mandiri, dan berdaulat. Perlindungan petani dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu: (1) pembangunan sarana dan prasarana produksi, (2) kepastian usaha, (3) harga komoditas, (4) penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, (5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, (6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan (7) asuransi pertanian. Sementara itu, pemberdayaan petani dilakukan melalui strategi: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran, (4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan, (5) penyediaan fasilitas pendanaan dan permodalan, (6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan (7) penguatan kelembagaan petani. Dengan tujuh strategi perlindungan dan tujuh strategi pemberdayaan maka diharapkan kualitas hidup petani dapat ditingkatkan, produktivitasnya dapat dinaikkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, terutama subsektor pangan dan peternakan. Namun perlu diingat bahwa UU ini hanya memberikan jaminan di atas kertas. Perlu kerja keras mengejawantahkan untuk menjadi kenyataan. Hasil penelitian Tim PPRF menunjukkan bahwa dukungan kepada para petani tidak cukup hanya dukungan aspek pembiayaan namun pula memerlukan dukungan manajemen dan pendampingan agar tercipta rantai nilai dengan aktivitas usaha lainnya. Para petani perlu didorong agar mampu berkoloni untuk meningkatkan skala usahanya menjadi skala ekonomi yang layak untuk dukungan pendanaan, permodalan yang cukup, penggunaan teknologi yang tepat guna dan sentuhan manajemen modern pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada 2045. Pada 2020, komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada adalah kedelai, tahun 2024 gula industri, tahun 2026 daging sapi, dan pada 2045 diharapkan Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia.
7. BPJS ( DEFISIT ) BPJS Kesehatan diresmikan pertama kali oleh pemerintah pada tanggal 31 Desember 2013. Berselang sehari setelah diresmikan atau tepatnya 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan resmi beroperasi dan melayani semua masyarakat di Indonesia melalui Rumah Sakit atau lembaga kesehatan lain yang ditunjuk atau bekerja sama Dasar dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau Akseskin adalah UUD 1945, UU Nomor 23/1992 tentang kesehatan, UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan yang terakhir Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 124 tahun 2014 serta Nomor 56 tahun 2005.
Berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Menteri yang telah disebutkan di atas. Penyelenggaraan dari Askeskin ini harus mengacu pada beberapa prinsip pelaksanaan yang meliputi: • Diselenggarakan di seluruh Indonesia secara serentak dengan menganut asas gotong royong. Artinya, diharapkan akan ada subsidi silang antara yang kaya dan yang miskin. • Acuan Pelaksanaan Askeskin adalah prinsip Asuransi Kesehatan Sosial. • Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip managed care. • Penyelenggaraan Program Askeskin dengan prinsip nirlaba. • Prinsip kerja dari Askeskin menjamin adanya ekuitas dan protabilitas dalam pelayanan kepada para peserta. • Adanya transparansi dan akuntabilitas yang terjamin dengan prinsip efisiensi, kehati-hatian, dan efektivitas. DEFISIT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit (missmacth) sebesar Rp 9 triliun tahun ini. Defisit tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan, sementara iuran yang masuk tergolong minim. banyaknya jenis pengobatan yang ditanggung oleh BPJS kesehatan telah berdampak pada membengkaknya tagihan. "Berbagai macam apa yang disebut coveragenya yang semakin banyak memang berimplikasi pada jumlah tagihan yang meningkat, Langkah Pertama, pemerintah telah membayar iuran PBI untuk bulan November dan Desember 2017. "Kalau langkah pertama yaitu membayar PBI November dan Desember 2017 sebesar Rp 4,2 triliun ya itu memang
6
kewajiban pemerintah. Jadi menurut saya iuran PBI November dan Desember tetap akan diterima BPJS kesehatan, jadi tidak usah dihitung lagi sebagai langkah menambal defisit, karena itu sudah kewajiban di 2017 ini,” ujar Timboel. Langkah kedua yaitu memberikan bantuan sebesar Rp 3,6 triliun. “Bukan PMN namanya. Ya sudah bagus itu, apalah namanya yang pasti pemerintah bantu langsung ke BPJS Kesehatan,” ujarnya. Langkah ketiga yaitu memotong langsung pajak rokok dgn potensi Rp 5,1 triliun juga hal yang baik. Menurut Timboel, langkah ini hanya untuk memastikan Pemda berkomitmen membantu iuran BPJS Kesehatan bagi warga daerahnya. "Menurut saya potensi pemasukan dari pajak rokok ini sebagai proses memaksa Pemda untuk mengikutsertakan rakyat di daerah ke BPJS Kesehatan. Kalau seluruh Pemda sudah disiplin mengikutsertakan warganya ke BPJS Kesehatan, ya dana ini sebenarnya enggak keluar juga. Langkah ini untuk tahun 2018, tetpi bukan untuk menututp defisit 2017,” ujarnya. Langkah keempat yaitu memotong Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau adalah hal yang baik juga. Tapi dana ini untuk 2018. Langkah kelima yaitu memotong Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemda yang mempunyai utang ke BPJS Kesehatan. Pertama, sistem JKN ‘memaksa’ BPJS Kesehatan untuk def isit. Jaminan Kesehatan Nasional menganut prinsip gotong royong. Berbeda dengan prinsip asuransi komersial, pada JKN tidak digunakan waktu tunggu jaminan.Peserta BPJS dapat langsung mengklaim BPJS tepat setelah peserta itu membayar iuran yang diperlukan Kedua, pelayanan kesehatan di indonesia terfokus pada aspek kuratif. Dari berbagai penyakit yang menjangkit masyarakat Indonesia, lima penyakit yang paling banyak memakan anggaran BPJS ialah penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, kanker, stroke, dan thalasemia.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah (dalam hal ini kementerian kesehatan) sudah seharusnya tidak memandang sebelah mata aspek pelayanan kesehatan kuratif dan promotif. Hal ini karena aspek inilah yang (secara tidak langsung) paling berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan seharusnya difokuskan ke permukiman dan lingkungan hidup, bukan rumah sakit. Dengan mengedepankan aspek promotif dan kuratif, tidak hanya kesehatan masyarakat bisa lebih terkontrol secara jangka panjang, anggaran kesehatan akan jauh mengecil. Daripada menunggu masyarakat sakit dan mengobatinya yang membutuhkan biaya mahal, lebih baik meminimalisasi kemungkinan masyarakat terjangkit suatu penyakit. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang gaya hidup seh at dan mengerahkan tenaga kesehatan untuk mengawasi kesehatan setiap elemen masyarakat pada permukiman merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dapat dilakukan. Hal ini karena setiap orang atau pihak berupaya mewujudkan ini bersama lembaga atau badan tempat ia berada, sedangkan pengupayaan kesehatan memerlukan integrasi dari semua bidang. Kesehatan sendiri menurut WHO adalah kondisi fisik, mental,dan sosial yang sehat dan tidak hanya ketiadaan suatu penyakit. Berarti, meningkatkan kesehatan tidak hanya memperbaiki dan menyehatkan kondisi fisik setiap orang, namun juga lingkungan hidup tempat masyarakat bersosialisasi.
1. Prinsip Kegotongroyongan 2. Pembagian Tanggungan Pemerintah yang menanggung SJSN ini bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Rp800 miliar untuk membantu 3 juta warga DKI Jakarta yang juga menjadi peserta PBI.
3. Optimalisasi Usaha Preventif-Promotif Mungkin kita akan bingung mengapa banyak sekali dana yang dikeluarkan. Tapi, sekali lagi, biaya penyembuhan suatu penyakit memang mahal. Kita sering mendengar Lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain karena akan ada rasa sakit dari penyakit itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih besar untuk mengobati penyakit
4. Mengoptimalkan Pembayaran dan Meningkatkan Kepesertaan JKN Bekerja sama dengan instansi lain paling sering dilakukan BPJS agar para an ggota dari instansi tersebut memiliki JKN dan pembayarannya dapat dimonitor oleh instansinya. Jadi, hal ini dapat meminimalisir terjadinya penunggakan. Contohnya adalah kerja sama degan Kemenristekdikti belum lama ini. Selain itu, BPJS juga mulai memberlakukan penon-aktifan kepesertaan pasien yang tidak membayar. DENDA keterlambatan,dll
7
8. Zonasi sekolah Pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di beberapa daerah telah dibuka. Pelaksanaan PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru tentang PPDB yakni. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun ini. Dikutip dari akun instagram resmi Kemendikbud @kemdikbud.ri dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya: 1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan padaalamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. 4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Baca juga: Pendaftaran PPDB Online Segera Dibuka Ini Peraturannya 5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. 6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima. 7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.
8. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi. Plus-Minus Zonasi (+) * Jarak rumah ke sekolah relatif nggak jauh . Zaman SMA, banyak banget teman yang rumahnya jauh dari sekolah, termasuk saya sendiri. Nggak jarang lho, siswa tinggal di pinggir kota yang beda provinsi dengan sekolahnya yang berlokasi di tengah kota. Bahkan, ada yang sempat ngekos segala. * Siswa dengan nilai UN tinggi lebih menyebar ke berbagai sekolah . Di tiap kota, biasanya ada sekolah-sekolah yang jadi favorit. Siswa berlomba-lomba masuk ke sana, sehingga pelajar best of the best berada di sekolah incaran tersebut. dengan berlakunya sistem zonasi, pesebaran siswa akan lebih merata. pihak sekolah juga harus mulai menyikapi sejak dini sistem zonasi tersebut. Dengan sistem zonasi tersebut semua sekolah akan mendapat input peserta didik secara merata dari sisi kecepatan belajar. Semua sekolah akan mendapatkan input peserta didik dengan kecepatan belajar rendah, sedang, dan tinggi. Kondisi tersebut sudah pasti menuntut pola manajemen sekolah, manajemen rombel, manajemen sarpras , manajemen kesiswaan, dan manajemen SDM yang berbeda. Bila hal tersebut tidak diantisipasi sejak dini, tidak mustahil bahwa peserta didik akan menjadi korban pertama sistem zonasi tersebut. * Kesempatan masuk SMA yang sesuai zona tempat tinggal kamu akan semakin terbuka , karena nggak perlu saingan dengan calon siswa dari daerah lain. * Menampung lebih banyak pelajar . Dengan penerapan zonasi ini, diharapkan pelajar yang nilai UN-nya kurang bagus, tetap dapat kesempatan untuk diterima di sekolah dalam zonanya. Sehingga nggak ada lagi calon siswa yang kebingungan nyari sekolah.
Dengan sistem zonasi, tidak akan ada lagi kasta-kasta dalam sekolah kita pada semua tingkatan. Tidak ada lagi sebutan sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Tidak akan ada lagi sekolah “banjir” pendaftar dan “kering” pendaftar. Tidak ada lagi calon peserta didik dari “emperan” sekolah tertentu menang is karena tidak bisa sekolah di sekolah tersebut dengan dalih sekolah vaforit.
(-) MInuS * Pilihan SMA terbatas zona . Jika SMA idaman kamu berada di kawasan berbeda dengan tempat tinggalmu, kemungkinan besar kamu nggak bisa masuk sekolah tersebut.
8
* Motivasi UN bisa jadi berkurang . Selama ini pelajar berlomba-lomba mengejar nilai UN agar bisa masuk SMA terbaik. Tahun ini, pertimbangan utamanya adalah domisili kamu. * Nilai masuk ke SMA favorit bisa jadi menurun . Padahal selama ini sekolah favorit tersebut menjadi acuan. * Di sisi lain, misi pemerataan pendidikan memang baik. Tapi rasanya sekadar sistem zonasi nggak cukup memberi solusi . Harus ada langkah konkret lainnya, seperti meningkatkan fasilitas sekolah, kemampuan guru, kualitas pendidikan, dan sebagainya.
Jalur Reguler VS Prestasi Secara umum, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada yang melalui jalur prestasi dan ada juga yang melalui jalur reguler.
Jalur Prestasi * Jalur prestasi bisa diikuti pelajar yang berprestasi. Penilaian dan kriteria prestasi berdasarkan ketetapan pemerintah provinsi. Misalnya, untuk peserta jalur prestasi di Jakarta, harus pernah juara kompetisi tingkat internasional dan nasional (peringkat 1,2,3) atau juara pertama di tingkat provinsi. Sedangkan di Yogyakarta harus prestasi bidang Seni atau Olahraga. * Hanya bisa memilih satu pilihan sekolah, tapi pilihannya bisa di mana saja.
Optimisme harus selalu digelorakan dalam sanubari insan pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, bermartabat, dan memanusiakan manusia. Dengan penyikapan yang tepat terhadap sistem zonasi dalam dunia pendidikan akan membantu mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan tanpa mengurangi mutu pendidikan
10.
Caleg koruptor
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) semakin percaya diri memberlakukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota. Melalui PKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2019. DPR, Pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati bahwa mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi selama sekitar tiga jam di ruang rapat Pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Kompleks Par lemen, Senayan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini menjadi polemik karena salah satu at uran yang diinisiasi oleh KPU, mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi me ndaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak. Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya dikembalikan kepada KPU
Isi dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini yang menarik adalah larangan pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif. Hal tersebut dapat dibaca di Pasal 7 poin (g) sampai (i) yaitu: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba , kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropikadan zat adiktif. Namun, larangan ini sepertinya tidak mutlak, karena KPU masih membolehkan para mantan napi itu mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka terhadap publik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masapemidanaannya, dan secara kumulatif bersediasecara terbuka dan jujur mengemuka kan kepadapublik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b. terpidana karena kealpaan ringan ( culpa levis ) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
9
Tentu saja apa yang dilakukan oleh KPU ini merupakan sebuah solusi yang terbaik mengingat adanya peraturan yang membolehkan napi untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, maka wajar jika KPU membuat peraturan tersendiri, yang isinya membantu masyarakat untuk melihat siapa yang mereka pilih itu. Namun harus diingat mekanisme dalam hal pencantuman nama dan gambar para caleg pada kertas pemilu harus benar-benar mampu menjawab apa yang tertulis di dalam peraturan ini. Oleh karena itu, diharapkan seluruh partai politik dan elite mendukung apa yang menjadi peraturan KPU ini, agar orang-orang yang nantinya duduk di dewan perwakilan rakyat adalah orangorang yang bersih.
11.
one data one policy, data desa untuk kebijakan kementerian Desa dan PDTT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemantauan perihal penggunaan dana desa yang sudah disalurkan ke sejumlah desa. "Banyak manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana desa, kami sudah punya data dan data kami mungkin berbeda dengan data BPS. Karena itu, perlu ada langkah untuk menyinkronkan data dari Kemendes PDTT dengan BPS," kata Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa PDTT dalam keterangan resmi,
Presiden pada tanggal 27 Oktober 2014 telah memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, intinya mengamanatkan bahwa one map policy harus segera dikerjakan dan diimplementasikan. Pada tanggal 2 Februari 2016 Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Skala 1:50.000. Penetapan Perpres tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudn ya agenda prioritas Nawacita. Kebijakan Satu Peta atau “One Map Policy” terlahir karena IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang di bangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi). Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan (BIG) maka IGT yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran (Asep Karsidi). Arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada One Reference, One Standard, One Geodatabase dan One Geoportal . Mekanisme berbagi data IGT (Informasi Geospasial Tematik) dan IGD (Informasi Geospasial Dasar) dilakukan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sesuai arahan Perpres No. 27 Tahun 2014, yang dilandasi UU No. 4 Tahun 2011, JIGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG & penyebarluasan IG. JIGN disusun atas 5 pilar utama yaitu Hukum dan Kebijakan, Pengaturan Kelembagaan, Standarisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi. JIGN terdiri dari Jaringan IG Pusat (Instansi Pemerintah (K/L), TNI, Polri) dan Jaringan IG Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). Simpul Jaringan tersebut bertugas menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasaran tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi simpul jaringan terdiri dari 1). Unit Kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (IG Tematik tertentu) yang terletak di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2). Unit Kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG (Unit Kliring oleh Pusat Data dan Informasi)
12.
Stagnannya Dana Desa.
ALOKASI Dana Desa pada Tahun 2018 mengalami stagnasi atau sama dengan besaran Tahun 2017, yakni RP 60,0 trilun dengan sasaran 74.958 desa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan stagnasi Dana Desa tersebut salah satunya didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah memang ingin pengelolaan Dana Desa lebih dimatangkan lagi. Darmin menyiratkan peningkatan alokasi Dana Desa yang pemerintah tahan pada tahun depan itu tidak lepas dari maraknya kasus penyalahgunaan Dana Desa. Alhasil program Dana Desa tidak berdampak ba gi masyarakat serta menghambat target pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kerap menggaungkan optimalisasi Dana Desa yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah
10
Menilik ke belakang, terdapat tren kenaikan alokasi Dana Desa dalam postur APBN dari tahun ke tahun. Per 2015, Dana Desa tercatat Rp 21,7 trilun, pada 2016 naik menjadi Rp 49,6 triliun dan di 2017 mencapai Rp 60 triliun. "Ya artinya begini, biarlah pengembangan (Dana Desa) ini settled betul, baru kemudian dinaikkan (alokasi anggaran). Jangan belum apa-apa, naik terus. Memang semua butuh mod el, sistem dan pendataan yang baik. Jadi biarlah program yang ada dikembangkan supaya betul-betul matang dulu," ujar Darmin usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2018, Rabu (16/8) malam. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga meminta agar stagnasi alokasi Dana Desa tidak terlalu dipersoalkan. Pasalnya, nilai anggaran Dana Desa masih lebih besar dibandingkan program bantuan sosial yang lain. Pemerintah pun, imbuh Darmin, memiliki serangkaian strategi yang tujuan akhirnya bermuara pada penurunan tingkat ketimpangan (gini ratio) antara wilayah perkotaan dan desa. Dalam hal ini, Darmin menyoroti integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbagai bantuan sosial, rastra, berikut subsidi dalam sistem nontunai yang dinilai akan lebih tepat sasaran. Untuk diketahui, jumlah sasaran PKH pada 2018 mencapai 10 juta rumah tangga (RT), Program Indonesia Pintar menyasar 19,7 juta siswa dengan anggaran Rp 10,8 triliun, kemudian alokasi subsidi energi maupun non energi mencapai RP 172,4 triliun. "Kita ingin sasaran subsidi dan berbagai bantuan desa itu konvergen betul. Karena tujuan utamanya memang menurunkan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan. Makanya kita harus mulai mengkombinasi berbagai bantuan sosial, gak bisa lagi masing-masing dengan sasarannya sendiri. Dengan berbagai bantuan sosial disatukan, dampaknya akan jauh lebih besar lagi," pungkasnya. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah memproyeksikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah. Terkait pengalokasian dana APBN pada 2018, dijelaskan Darmin, Transfer ke Daerah ialah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 398,1 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 87,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 62,4 triliun, DAK Nonfisik Rp 123,5 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 8,5 triliun dan Dana Otsus, DTI berikut Dana Keistimewaan DIY Rp 20,9 triliun.(OL-3 Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, selain memperhatikan kemampuan keuangan negara, penetapan besaran anggaran dana desa tahun depan lantaran masih perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan hingga aspek pertanggungjawaban
Ia menyebut, kebijakan dana desa tahun depan akan diharapkan pada empat hal. Pertama, pengalokasian dana desa lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar publik antar desa, serta memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Kedua, pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. "Ketiga, penyaluran dana desa dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan anggaran dan capaian output," tambah Boediarso. Keempat, memperkuat pengawasan melalui optimalisasi pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan memperkuat peran masyarakat.
12. Nasionalisme Nasionalisme Indonesia itu semangat kemanusiaan yang melawan sistem liberalisme-kapitalisme-imperialisme (ekonomi dan budaya). Baik pemerintah maupun rakyat bahu-membahu melawan sistem tersebut yang merupakan akar dari penindasan manusia atas manusia sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan m akmur. Melawan hegemoni buadaya asing yang kian hari kian dashyat menerjang bumi Indonesia. Mereduksi nilai-nilai nasionalisme hanya berdasarkan jargon jargon dan semata-mata bela negara namun membiarkan eksploitasi manusia atas manusia mer upakan pembiasan atau pembelokan terhadap tujuan dari negara Indonesia.
Orientasi dan tantangan
11
Merujuk pada kondisi tersebut, nasionalisme Indonesia dituntut tidak han ya berorientasi ke dalam, yakni penguatan identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia saja seperti halnya pada awal kemerdekaan, tapi juga berani melihat ke luar sebagai bagian dari dunia internasional. Di sinilah titik rentan nasionalisme Indonesia. Peran serta Indonesia dalam berbagai badan atau organisasi supranasional menuntut Indonesia untuk tetap mampu mempertahankan kedaulatan dan identitas nasionalnya. Kencangnya arus globalisasi juga berpotensi menghadirkan ancaman terhadap nasionalisme Indonesia. Nilainilai budaya asing dengan mudah diadopsi tanpa disaring generasi muda melalui televisi, radio, dan beraneka ragam gawai yang semakin canggih. Akibatnya, perilaku mereka semakin jauh dari nilai-nilai budaya ketimuran. Mendudukkan nasionalisme Indonesia kini seyogianya berkiblat pada empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, begitu pendapat beberapa kalangan. Sayangnya, bangsa ini kerap mengalami amnesia sejarah. Nasionalisme yang dibutuhkan Indonesia ialah nasionalisme yang mampu menjawab permasalahan saat ini yang semakin kompleks.
13. Masalah kepemudaan saat ini Para pemuda memang berperan penting dalam kemajuan suatu negara, bahkan Bung Karno pernah mengatakan 'Ber i Aku 10 Pemuda, Akan Kuguncang Dunia' ntuk itu, sebagai pemuda harus mempunyai semangat untuk merubah suatu negara lebih maju lagi. Seperti halnya yang diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memaparkan, Generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dari setiap yang ada meski berbeda, serta meninggalkan sisi negatifnya. Pemuda harus selalu memiliki semangat jiwa perubahan untuk membangun negara Indonesia yang mandiri, tetap bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, tetap kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita
“Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa didasarkan atas berbagai sudut pandang dan keberbedaan atas suku, agama, dan budaya, maka pemuda sekarang harus mampu menyikapi apa yang ada dengan semangat menyelesaikan masalah secara rasional dan demokratis, karena pada hakekatnya pemuda sekarang adalah caloncalon pemimpin masa depan yang mampu menata lebih baik penuh rasa damai dan tetap bersatu,” ungkap Menpora saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Empower Youth Indonesia (EYI) – Great Leader for Great Nation (GLGN) dan Talk Show yang menggugah semangat kepemudaan dengan tema “Memberdayakan Pemuda Indonesia” dan penandatanganan MoU dengan Telkom serta Asosiasi Media Digital tentang “Desa Cegah Narkoba” di Balai Sarwono, Jakarta. Sayangnya ada banyak permasalahan pemuda yang krusial seperti narkoba dan pengangguran terus menghantui para pemuda Indonesia seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pembina EYI Lukman, Data BN menyebutkan bahwa dari 6 juta orang yang terkena narkoba ada 20% anak muda yaitu pelajar dan mahasiswa. Sedangkan dari data penyerapan tenaga kerja terjadi banyak penurun an alias terjadi pengangguran, yaitu data terakhir 2016 dalam setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja dan ada pengangguran sekitar 7 juta jiwa. “Meski hanya bagai setitik di tengah lautan permasalahan khususnya yang krusial bangsa, antara lain; ketimpangan ekonomi, narkoba dan pengangguran, kehadiran EYI-GLGN kita harapkan dapat berkontribusi, membantu dan memberikan alternatif solusi,” ungkapnya saat ditemui dalam acara yang sama. Berdasarkan proyeksi kedepan, tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunitysebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disupport oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan dan Pemberdayaan pemuda mempunyai peran sentral dalam mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan mempersiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Globalisasi dan Modernisasi memiliki konsekuensi pertukaran budaya antarbangsa. Pemud a yang dalam posisi "Peralihan" akan mengalami kebingungan dalam menghadapi beragam pilihan budaya yang hadir. Pada fase globalisasi dan modernisasi, kepemimpinan pemuda tidak cukup hanya dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional saja. Tapi pemuda harus meningkatkan kreativitas, inovasi, ku alitas, kapasitas, keterampilan dan kecakapan hidup, serta penguasaan iptek agar dapat mampu bersaing di level nasional dan internasional. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan batas-batas negara tidak terlalu penting dan hubungan antar warga negara di berbagai dunia tidak lagi mengenal batas-batas administratif negara. Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan upaya positif yang harus dikawal pelaksanaannya dalam usaha untuk mengurai permasalahaan Kepemudaan dalam upaya menghadapi Bonus Demografi. Selain itu Pemuda
12
berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni: (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; (2) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; Dalam melaksanakan segala Kebijakan Kepemudaan, Pemerintah memiliki banyak masalah yang harus segera diselesaikan bila tak mau menghadirkan Generasi Non Produktif pada fase Bonus Demografi nanti. P erlu sebuah konsistensi dalam pelaksanaan program dan pengawalan dari pihak Pemuda agar tercipta sinergi. Peran Organisasi Kepemudaan (OKP) masih terbatas dalam Pelayanan Kepemudaan. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, terlalu nyaman dengan tarik menarik kekuasaan atau bahkan dualisme. Organisasi Kepemudaan hanya dijadikan sebagai wadah untuk menguasai dana hibah yang laporannya sebagian besar dimanipulasi. Permasalahan inilah yang mengakibatkan tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dikarenakan sikap apatisme massal yang dialami pemuda melihat citra negatif Organisasi Kepemudaan. Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. Seluruh stakeholder kep emudaan belum benar-benar sinergitas dan membangun soliditas untuk kejayaan pemuda. Di sisi lain, beberapa persoalan kepemudaan yang terkait dengan peran sosial masih memerlukan perhatian. Kondisi pemuda saat ini antara lain persoalan kurangnya minat baca di kalangan pemuda, yaitu 37,5%; serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan faktor yang turut memperbesar masalah kepemudaan. Belum lagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda pada tahun 2014, tercatat bahwa tingkat pengangguran pemuda di Indonesia yang mencapai angka 14 ,97 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 orang pemuda angkatan kerja, sebanyak 15 pemuda diantaranya pengangguran atau belum mempunyai pekerjaan. Wajah Indonesia akan terancam tergores dalam 10 tahun lagi apabila masalah-masalah yang terurai diatas tidak langsung diambil langkah-langkah perbaikan. Saya secara pribadi mengkritik Pemerintah dalam perannya pada saat pelaksanaan kebijakan masih memposisikan diri sebagai Orang Tua. Banyak anak muda yang asing dan tidak paham dengan UU Kepemudaan dikarenakan bentuk sosialisasi yang sangat kaku dan tidak mudah diterima pemuda. Pemerintah cenderung hanya berpatok dalam hal yang itu-itu saja dalam programnya yaitu,pameran, pergelaran dan perayaan. Apabila ini dibiarkan akan berakibat menghadirkan Generasi Apatis di masa depan. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemuda. Pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda terutama dualisme di Organisasi Kepemudaan. Semoga Perayaan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi harapan baru bagi pemuda. Sumber Daya Pemuda adalah modal berharga untuk mendorong kemajuan masa depan, pembangunan ekonomi Indonesia. Karena Pemuda hari ini yang akan menghadapi fase Bonus Demografi dan Sustainable Development Goals Semoga Bonus demografi merupakan keuntungan melihat kuantitas pemuda Indonesia bukan bencana
14. Menurunnya prestasi di bidang olahraga Berikut beberapa faktornya: 1. Profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa
Saat ini beberapa bidang olahraga memang cukup menarik minat para generasi muda seperti bulutangkis dan sepakbola. Namun bidang di luar itu, bidang-bidang olahraga lainnya di Indonesia jarang sekali diminati. Beberapa penyebabnya antara lain ketidakjelasan jalur karir di bidang-bidang olahraga tersebut. Bahkan dalam hal karir pascapensiun, bulutangkis dan sepakbola pun setali tiga uang dengan bidang lain. Banyak mantan atlet yang terlantar, hidup dengan beberapa permasalahan yang tak terselesaikan seperti gaji dan sebagainya. Ini membuat regenerasi atlet menjadi tersengal-sengal. Bidan g olahraga pun makin tidak diminati di negeri ini. 2. Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan
13
Orientasi sebagian masyarakat Indonesia memang belum melihat olahraga sebagai karir yang membanggakan dan menjanjikan. Pendidikan dan olahraga bukan paduan yang pas, seperti dua kutup magnet yang sama yang mencoba untuk bergabung; tentu tak akan pernah terwujud. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan ‘hukuman’ pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik. 3. Minimnya dana untuk pembinaan olahraga
Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tak ada program pembinaan yang, dana pembinaan pun tak banyak bisa bicara. Bila dibandingkan dengan negara lain, anggaran kementerian pemuda dan olahra ga Indonesia jauh lebih kecil. Di Australia, Thailand dan Singapura, dana olahraga mereka mencapai masing-masing 0,1%, 0,2%, dan 4,2% dari pendapatan negara. Sementara di Indonesia hanya 0.08%. itu pun belum dikurangi biaya operasional kementrian seperti gaji pegawai. 4. Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga
Sebenarnya banyak pihak swasta di Indonesia ingin lebih membantu perkembangan olahraga di Indonesia. Namun mereka mengaku tidak bisa membantu dengan maksimal sebab olahraga di Indonesia belum berkembang dengan baik sebagai industri. Masih banyak sekali politisisasi di dalam bidang ini yang membuat olahraga bukan tempat menjanjikan untuk bisnis. Contoh negara yang sukses membangun industry olahraganya adalah Inggris dan secara khu sus Amerika. Dengan pengelolaan olahrga yang bagus, bukan hanya banyak generasi muda yang ingin menjadikan atlet sebagai profesinya, tapi juga banyak perusahaan swasta yang ingin bergabung menanamkan modalnya. 5. Sarana dan prasarana olahraga yang minim
Sudah menjadi paham umum kalau kita belum memiliki lapangan sepakbola yang bagus. Itu hanya di satu bidang, belum yang lain. Kurangnya perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung olahraga yang baik membuat bidang ini makin tidak atraktif. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang. Di samping itu, kalau pun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi professional. Ini tentu membuat sebagian ak hirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar. 6. Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah.
Sudah seharusnya pemerintah menjadi organisasi induk untuk mengelola olahraga di Indonesia. Bagaimanapun juga porsi perhatian bagi olahraga masih kurang bila dibanding dengan bidang lain. Program pembinaan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan. Faktor ini selalu berada pada akhir setiap siklus pengembangan bidang apapun. Semua upaya baik dari atlet — dalam kasus ini dan swasta pada akhirnya bermuara pada inisiasi pemerintah. Penyebab pertama : minimnya biaya pembinaan bagi atlet
Penyebab Kedua : Pembinaan dan teknologi di bidang olahraga di Indonesia yang monoton Solusi : Mungkin salah satu yang perlu dikaji : 1. Pembinaan atlet sejak dini 2. Penelitian dan pengembangan dalam teknik dan taktik 3. Pergantian pengurus yang tidak becus (masa ada pengurus di penjara, keterlaluan jelas mentalnya jelek dan tak punya malu) 4. Keseriusan semua pihak dalam mendukung prestasi semua bidang olahraga tanpa ditunggangi kepentingan yang bersifat mengail di air keruh (baca, proyek dan duit semata) 5. seleksi pemain dengan jujur (jangan gunakan politik uang suap) 6. Seimbangkan dengan mental bahwa atlet bermental juara (dalam artian semangat menjadi juara, kalaupun kalah harus terhormat)
14
15. Tes psikologi Pembuatan SIM Persyaratan tes psikologi bagi penerbitan SIM ini merupakan amanah dari pasal 81 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 36 Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Tes psikologi ini akan diberlakukan untuk seluruh golongan SIM serta diberlakukan untuk pengajuan SIM baru, peningkatan golongan SIM dan perpanjangan SIM. v syarat pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), merupakan langkah awal yang baik guna menyeleksi warga yang benar-benar berhak memiliki SIM dan mengendarai kendaraan.
Dianggap mempersulit ? KONTRA
Di sisi lain, warga yang tak setuju dengan diberlakukannya tes ini menganggap tes psikologi akan mempersulit mekanisme permohonan SIM yang saat ini sudah rumit. Belum lagi, tes ini besar kemungkinan akan menambah biaya permohonan SIM baru maupun untuk per panjangan. "Enggak setuju karena itu akan mempersulit permohonan SIM yang saat ini saja sudah sulit," ujar Aditya Gema Pratomo. Warga lainnya, Karina Adla dan Rusvita Nur, percaya bahwa tambahan tes ini t idak akan berjalan semestinya apabila sistem 'tembak SIM' masih berjalan. Justru, uji psikologi akan membuat praktek sogok me nyogok semakin subur tanpa menghambat pengemudi yang tidak layak. "Kebijakannya harus diperketat," kata dia. Tes praktek seperti itu sebelumnya dikatakan Jusri pernah berlaku di Indonesia pada 1970 -an, dan terbukti berhasil meluluskan pengemudi berperilaku baik di jalan. Di sejumlah negara maju justru terus me nerapkan metode 'menjebak' tersebut sebagai persyaratan pembuatan SIM. "Ini telah dilakukan pada tahun 1970-an dan terbukti efektif untuk mengetahui perilaku pengemudi sebenarnya. Perlu diketahui metode ini dilakukan di banyak negara, di Indnesia (saat ini hanya) di perusahaan multinasional," tutup J
16. Penambangan minyak ilegal di Aceh SKK Migas menyatakan keprihatinannya kepada para korban jiwa yang timbul akibat kebakaran di sumur minyak ilegal di Aceh Timur tersebut. Hingga saat ini, total 18 o rang meninggal dunia dan 41 lainnya mengalami luka-luka akibat kebakaran kebakaran yang terjadi pada Rabu (25/4/2018) se kitar pukul 02.10 WIB itu. Banyaknya jumlah korban tak lepas dari lokasi sumur minyak yang terbakar berada dalam permukiman warga. Adapun lokasi kebakaran berada di Desa Pasi Putih, Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Wakapolres Aceh Timur Kompol Apriadi mengatakan kejadian tersebut bermula sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (25/4). Dia mengatakan sumber ledakan bukan berasal dari percikan api di pipa sumur. Persoalannya, mereka bukan pekerja tambang, tapi warga se kitar yang mengambil minyak yang tumpah, tiba-tiba apinya datang. Namun kami tetap bantu warga kita," kata Hasballah sebagaimana disiarkan CNNIndonesia TV . Dia menyebut penambangan sumur ilegal bukan hanya dilakukan di satu titik. Menurut Hasballah, pihaknya telah mengirim surat kepada Pertamina agar ikut mengawasi para penambang liar tersebut. "Sumur ilegal ini banyak, bukan hanya satu. Mereka ngebor di tanah sendiri keluar minyak, seperti mereka ngebor air di rumah-rumah. Makanya kami sulit mengendalikan," katanya. Hasballah mengklaim selama ini telah melakukan sosialisasi soal bahaya penambangan minyak ilegal. Meski demikian dia mengakui sulit mengontrol masyarakat. Menurutnya Pertamina adalah pihak yang berhak melarang penambang liar. "Yang berhak melarang mereka adalah Pertamina, karena lokasi ini di Blok P ertamina," ujar Hasballah.
15
Sumur minyak yang ada dilahan milik masyarkat di Rantau Peurlak, memang ilegal, namun tambang minyak tersebut bukan milik pendatang, tapi milik rakyat Aceh sendiri, ujar Razali Yusuf kepada sejumlah Wartawan Kamis (3/5/2018) . Penutupan sumur minyak tersebut sangat berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat seputaran sumur minyak itu. “Dengan di tutupnya sumur minyak itu, maka akan bertambahnya angka pengaguran,” Kata Ketua LSM Acheh Future Razali Yusuf. Razali Yusuf yang akrap di sapa Cek Li sangat mendukung langkah-langkah yang diambil Gubernur Aceh, yang mempertimbangkan saran dari anggota DPRA, dimana pengolahan sumur minyak tersebut perlu diberikan izin dan diawasi oleh tenaga teknik. “Kami berharab dengan ada ladang minyak tersebut, masyarakat penambang minyak agar mendapat pembinaan dari tenaga profesional yang disediakan oleh pemerintah Aceh,” tutur Razali. Seperti diketahui ini, menurut Razali, di Aceh sangat sempit lapangan kerja bagi masyarakat Aceh umumnya, namun seperti di ketahui ada projek vital yang sedang berjalan di Aceh Timur, namun itu tidak menampung sepenuhnya tenaga kerja masyarakat lokal. yang harus dipikirkan bagaimana tindakan masyarakat yang dianggap ilegal tersebut menjadi legal. Pengelolaan sesuai dengan hukum dan masyarakat mendapat manfaat yang nyata atas sumber daya alam tersebut. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2015 bahwa pengelolaan minyak dan gas di Aceh hanya dilakukan bersama oleh Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. pengelolaan hanya dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui BPMA dengan melibatkan pihak ketiga kontraktor profesional dan berpengalaman. Dalam hal ini masyarakat pemilik tanah sah yang mengandung minyak dan gas harus dijadikan shareholders (pemilik saham) atas kepemilikan tanah mereka. “Jadi jangan negara membeli tanah dari masyarakat yang menyebabkan masyarakat tetap miskin. Seharusnya pemilik tanah sah wajib memperoleh saham selama minyak dan gas itu di eksploitasi, Sebagai anggota DPD RI, saya akan terus memperjuangkan agar masyarakat pemilik tanah, memiliki saham atas tanah mereka untuk dikelola oleh pemerintah agar minyak dan gas dapat diambil secara legal," jelasnya. “Pola pikir yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan tindakan masyarakat yang dianggap ilegal berubah menjadi legal dan rakyat menjadi sejahtera,” imbuh Fachrul Razi. Dirinya mencontoh bagaimana pengelolaan minyak di Qatar, Dubai, Abudhabi, dan negara-negara timur tengah lainnya, dimana negara mengelola minyak tersebut melibatkan masyarakat pemilik tanah sah untuk memiliki saham seumur hidup dan jaminan kesejahteraan ekonomi.
17. Urbanisasi yang Belum Terkontrol pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tidak terlepas dari pertumbuhan urbanisasi atau perpindahan mayarakat desa ke kota yang cukup tinggi. Pasalnya, proses urbanisasi biasanya selalu disertai oleh perubahan status ekonomi masyarakat. Namun demikian, adanya pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi justru menjadi ancaman bagi negara. Jika tidak terorganisir dengan baik, maka kota-kota yang disambangi justru ter ancam penuh sesak. salah satu yang menjadi poin penting guna menciptakan kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah kemampuan di urban area menciptakan perumahan yang baik dan layak.
Dalam tata kelola perkotaan terdapat 6 komponen yang perlu dipertimbangkan (Pras Kusbiantoro), adalah sebagai berikut :
Planning Process atau proses perencanaan, yang terdiri dari 3 komponen yaitu fornulation (formulasi perencanaan), implementation (implementasi perencanaan), dan pengawasan pelaksanaan perencanaan. Competitiveness atau daya saing, merupakan kemampuan kota untuk bersaing dengan kota-kota lain yang dapat dilihat dari basis fisik, infrastruktur, ekonomi kota, dan institusi. Land and Urban Form Management Infrastructure and Service Management Urban Institusional Management Urban Space and Hiterland Management
16
Menurut Shogo Kayono (Abbas, 2002) menyebutkan bahwa pengertian urbanisasi sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungan nya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Urbanisasi terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini mengakibatkan wilayah perkotaan dengan pembangunan yang lebih baik akan menjadi magnet yang menarik bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Secara umum perpindahan dari desa ke kota disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan . Charles Whynne-Hammond (Budianto, 2001) menyebutkan faktor pendorong urbanisasi yang dimaksud adalah kemajuan bidang pertanian, industrialisasi, potensi pasar, peningkatan kegiatan pelayanan, kemajuan transportasi, tarikan sosial dan kultural, kemajuan pendidikan, dan pertumbuhan penduduk alami. Selain itu juga faktor pendorong urbanisasi dari daerah asal dapat berupa semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, UMR yang belum merata, transportasi dari desa ke ko ta yang semakin lancar, dan kurangnya kualitas pendidikan dibandingkan dengan kota. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor penarik adalah adanya kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di perkotaan, kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, kesempatan yang tinggi memperoleh pendidikan, keadaan lingkungan yang menyenangkan, kemajuan di tempat tujuan, ketersediaan barang-barang yang lebih lengkap dibanding di desa, dan lain sebagainy Dampak yang ditimbulkan dari urbanisasi ada yang positif ada pula yang negatif. Dampak positif dari adanya urbanisasi diantaranya dapat meningkatkan pendapatan penduduk kota, terpenuhinya akses pendidikan karena kota menyediakan sarana pendidikan yang lebih banyak dan dilengkapi dengan kemajuan teknologi informasi yang modern, dan peningkatan kualitas hidup individu. Sedangkan dampak negatifnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendaliaan di dalamnya serta dapat membawa konsekuensi dalam segala aspek kehidupan di perkotaan. Banyak kota besar yang dalam kenyatannya tidak mampu lagi menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lapangan kerja. Pertambahan urbanisasi yang tidak terkontrol di perkotaan akan menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya angka kemiskinan, timbulnya over urbanization (proses urbanisasi yang tidak terkendali sehingga menyebabkan ketidaksehimbangan jumlah penduduk dengan lahan) sehingga mengakibatkan bertambahnya pemukiman kumuh, peningkatan kriminalitas (urban crime), bertambahnya angka pengangguran, dan lain sebagain ya. Selain itu, urbanisasi tidak hanya menimbulkan permasalahan di kota yang dituju, namun urbanisasi juga menimbulkan permasalahan pada desa yang ditinggalkan seperti berkurangnya sumber daya manusia karena banyak yang berpindah ke kota. Adanya urbanisasi ini membuat pertambahan penduduk di kota bertambah dengan pesat, hal ini membuat terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan lahan dengan penyediaan lahan di perkotaan. Kenaikan jumlah penduduk yang drastis membawa dampak yang serius bagi ketersediaan ruang karena setiap pertambahan penduduk pasti memerlukan penambahan ruang. Saat ini, lahan kosong diperkotaan sudah sangat minim. Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian baik yang legal maupul yang ilegal. Bahkan sampai terdapat lahan konservasi yang dijadikan sebagai perluasan permukiman di kota. Hal ini dapat berdampak pada rusaknya struktur tata kota di Indonesia. Cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak dari urbanisasi adalah dengan menggunakan konsep Smart City . Dengan adanya konsep ini dalam sebuah kota diharapkan kedepannya penduduk perkotaan diharapkan dapat memiliki skill yang bagus, tingkat pendidikan yang baik, dan kualitas diri yang mendukung mampu berkembang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di perkotaan.
17
