TINJAUAN HUKUM WARIS MENURUT ADAT KASULTANAN YOGYAKARTA Tugas Makalah Hukum Waris Adat Magister Kenotariatan C1 2010
Hukum Hukum kewar kewaris isan an meru merupa pakan kan sala salah h satu satu ajar ajaran an isla islam, m, sebuah ajaran keberagaman yang dipeluk dan diterapkan di Kesultanan Yogyakarta. Dan, para swargi para swargi Sultan Hamengku Buwono IX beserta para Putera dalem menerapkan menerapkan ajaran ajaran ini. Hukum kewarisan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari dari ajaran ajaran islam, islam, juga juga diguna digunakan kan dan dipert dipertaha ahankan nkan di dalam kehidupan mereka. Makalah ini disusun oleh:
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pemahaman kebudayaan masyarakat nusantara, termasuk para priyayi Kesultanan Yogyakarta dapat dilihat melalui hukum yang mereka gunakan dan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat,1 sistem religi, dan bahkan dalam khasanah antropologi, hukum merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem kebudayaan. Islam sebagai sebuah sistem religi memiliki hukum sebagai salah satu aspek ajarannya. Hukum dalam terminologi Islam sering disebut dengan Fiqh, dan fiqh menjadi salah satu sumber hukum islam.2 Di samping itu, hukum islam memiliki berbagai cabang, dan cabang-cabang hukum islam tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah hukum keluarga, yang di dalamnya mengatur tentang aspek perkawinan dan kewarisan. Islam, Kraton, dan Jawa diyakini banyak pihak sebagai "syntum" tata-nilai kebudayaan Indonesia. Salah satu "syntum" tata-nilai yang dianggap "sakral" dalam kebudayaan Kraton Ngayogyakarta adalah sistem pewarisannya. Interaksi Islam dan Kraton-Jawa, sebenarnya bisa dilihat dalam konteks pewarisan ini. Dengan demikian, buku ini masuk pada relung terdalam dialog Islam dan Kraton melalui optik sistem pewarisan. Penulis menunjukkan bahwa sistem pewarisan Kraton Ngayogyakarta
1
Sulistyowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 43 2 Abdurrahman Wahid, Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan, dalam Eddi Rudiana Arief, dkk., Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktiknya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 1.
manawarkan dialektika yang dinamis, yakni Islam yang "mengadat" dan Kraton yang mengintrodusir nilai kewarisan Islam. Hukum kewarisan merupakan salah satu ajaran islam, sebuah ajaran keberagaman yang dipeluk dan diterapkan di Kesultanan Yogyakarta. Dan, para swargi Sultan Hamengku Buwono IX beserta para Putera dalem menerapkan ajaran ini. Hukum kewarisan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran islam juga digunakan dan dipertahankan di dalam kehidupan mereka. Aturan-aturan hukum kewarisan tidak hanya mengalami perubahan-perubahan pada sistem sosial, hukum waris juga mengalami perubahan sistem yang dipengaruhi oleh sistem hukum asing.3 Salah satu sistem yang mempengaruhi hukum Kesultanan Yogyakarta adalah sistem hukum kewarisan Islam. Kesultanan Yogyakarta tidak langsung menerapkan asas keislaman dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk syari’at sekalipun. Pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta mengakomodasi khasanah local dan nilai-nilai kebudayaan jawa. Hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta melahirkan pergumulan kuat dan waktu yang panjang untuk menerapkan aturan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa sehingga melahirkan titik singgung dalam pelaksanaan kewarisan. Titik singgung tersebut dalam terminologi lain disebut konvergensi hukum kewarisan. Konvergensi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa merupakan sestem hukum yang bijaksana dalam pelaksanaan kewarisan di Kesultanan
3
B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm. 232
Yogyakarta. Konsep konvergensi dua sistem hukum kewarisan tersebut mempunyai karakteristik dalam pelaksanaan kewarisan di Yogyakarta.4 B. 1.
Rumusan Masalah
Bagaimanakah wujud pewarisan adat ditinjau dari pembagian harta sultan maupun kasultanan di Kraton Dalem Yogyakarta?
2.
Bagaimanakah Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di dalam pewarisan adat Kraton Dalem Yogyakarta?
C.
Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan dari Segi Adat
Sistem kewarisan sangat tergantung pada pola kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Sejak awal, manusia telah mengembangkan pranata dan lembaga yang mengatur dan mengelola persekutuan hidup. Persekutuan hidup yang mereka small group), yakni keluarga dan bentuk sangat mendasar dan kecil primordial ( kekerabatan. Ada beberapa sistem kekerabatan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem kekerabatan bilateral atau parental, patrilineal, dan matrilineal.5 a.
Sistem kekerabatan bilateral atau parental adalah sistem kekerabatan
dimana setiap laki-laki maupun perempuan berhak untuk menarik garis keturunan ke atas baik melalui garis keturunan bapak maupun ibu. Sistem kekerabatan jenis ini dianut oleh masyarakat Jawa, Sumatra Utara, Riau, Kalimantan, dan Sulawesi.
4
5
M.A Rumawi Eswe, Ngarsa Dalem Dundum Warisan, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008, hlm. 6 S. Budhisantoso, “Pengantar” , dalam M. Yahya Mansyur, Dkk., Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan, Jakarta: PT. Pusaka Grafika Kita, 1988, hlm. 2
b.
Sedangkan sistem kekerabatan patrilinial adalah sistem kekerabatan
dimana setiap laki-laki maupun perempuan berhak menarik garis keturunan hanya dari garis darah ayahnya. Sistem kekerabatan patrilineal ini dianut oleh masyarakat Batak, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Papua. c.
Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan dimana
setiap laki-laki maupun perempuan berhak menarik garis keturunannya hanya melalui garis darah ibunya, dan sistem kekerabatan matrilineal ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor .6 Sistem kekerabatan baik patrilineal, matrilineal maupun bilateral sudah tentu menentukan sistem waris yang dipilih oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga tidak mengherankan selama ini proses kewarisan yang ada menggunakan sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.7 a.
Sistem kewarisan Individual adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual para ahli waris. Pembagian waris secara individual ini dimungkinkan apabila seorang individu (ahli waris) tidak memiliki hasrat untuk menguasai harta warisan tersebut. Misal, para ahli warisnya tidak terikat dalam satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tuanya.8
b.
Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam bentuk persekutuan hak-hak, dan
6 7
8
Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1976, hlm. 5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Yogyakarta: BPFH UII, 1981, hlm. 10 Hilman Hadikusumo, Hukum…, hlm. 35, dalam M.A Rumawi Eswe., Op, Cit ., hlm. 9
harta peninggalan tersebut tidak dibagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara individu. Sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat matrilineal di Minangkabau, juga berlaku dalam batas-batas tertentu dalam masyarakat parental di Minahasa, misalnya, kewarisan barang kalakeran atau tanah dati bagi masyarakat patrilineal di Ambon. c.
Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana anak tertua laki-laki maupun perempuan memperoleh hak tunggal untuk mewarisi seluruh atau sejumah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat Bali, Batak, Sumatera Selatan, Tanah Semendo, Kalimantan Barat, dan suku Dayak. Masyarakat yang disebut pertama dan kedua, harta kewarisan dimiliki oleh anak tertua laki-laki yang dinamakan dengan mayorat lelaki, sedangkan untuk masyarakat yang disebut berikutnya, harta warisan dimiliki oleh anak tertua perempuan atau biasa disebut mayorat perempuan.9
2. Tinjauan Dari Segi Hukum Waris Islam a.
Pengertian Kewarisan Islam
Dalam khasanah hukum islam, kewarisan disinonimkan dengan ilmu faraidh, secara etimologis, faraidh berasal dari kata al-fara’idh, bentuk jamak dari kata faridah. Kata faridah berasal dari kata farad , yang berarti ketetapan atau ketentuan (at-taqdir ) dari Allah. Sebagai khasanah hukum islam, yakni bagian yang ditentukan kadar jumlahnya.10 Secara terminologis, Faraidh dimaknai sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (Harta pusaka), yakni cara untuk menghitung pembagian dari masing-masing ahli waris.11 9
Ibid ., hlm 39 John L. Esposito, Ensiklopedia Dunia Islam modern, alih bahasa Eva Y.N. Femmy S., Jarot W., Poerwanto., Rofik S., Bandung: Mizan, 2001, hlm. 307 11 Ibid. 10
Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris. Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat antara lain:12 1. Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lian yang masih hidup. 2. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum waris menurut Al-Qur’an dan hadits, bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara (M. Ali Ash Shabuni 1995:40). 3. Menurut H. Muhammad Arief dalam bukunya hukum warisan dalam Islam, bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris (Moh. Arief 1986:1). 12
Evy Khristiana, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus, 2005, hlm. 25
4. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Fiqh Mawaris, bahwa ilmu mawaris ialah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara-cara pembagiannya (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:6) 5. Menurut KHI pasal 171: bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari kelima pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga-keluarga baru yang berdiri sendirisendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Namun demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang yang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia.13
13
Ibid.
Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 71 mempunyai tiga unsur pokok yaitu: a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakitsampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain: 1) Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris. 2) Harus beragama Islam. 3) Tidak terhalang menjadi ahli waris. Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi perstiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya.14 b.
14
Rukun Kewarisan Islam
Ibid., hlm. 26
Rukun kewarisan ada tiga, yaitu: 1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan. 2. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan di mati lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala’ ) dengan si mati. 3. Mauruts, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga. (Muslich Maruzi, 1981 : 11) c. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas sebagai prinsip dalam menerapkan sistem pembagian kewarisan. Ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam,15 antara lain: 1). Asas Ijbari
Asas ijbari ialah peralihan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ketentuan ini berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Seseorang yang menjadi ahli waris akan menerima kenyataan berpindahnya harta pewaris kepada ahli waris sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Asas ijbari ini menyangkut berbagai
15
Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984, hlm. 18-25
segi,16 yaitu (1) peralihan harta, (2) jumlah harta yang beralih, dan (3) kepada siapa harta itu beralih. 2). Asas Bilateral
Asas bilateral ialah seseorang yang menerima hak kewarisan dari dua garis keturunan kekerabatan, yakni garis darah laki-laki maupun pihak kerabat dari garis darah perempuan. Artinya, seseorang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak baik baik dari garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Maka hak dan kedudukan yang sama juga berlaku untuk saudara laki-laki dan perempuan agar saling mewarisi. 3). Asas Individual
Asas Individual adalah harta warisan dibagi sesuai dengan ahli waris untuk dimiliki secara individu. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dibagikan kepada ahli waris menurut kadar bagian masingmasing. 4). Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang ialah seorang ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta asas kebutuhan dan kegunaan. Keseimbangan ini didasarkan pada asas keadilan dalam pembagian warisan sehingga perbedaan
jenis kelamin
tidak
dapat
mempengaruhi hak kewarisan laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, esensi keadilan hukum kewarisan Islam terdapat di dalam dua aspek, yaitu (1) laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris dan (2) pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional, dimana 16
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 18
laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan berhak atas harta dua kali dari bagian perempuan. 5). Asas Kewarisan Akibat Kematian
Asas akibat kematian ialah peralihan harta kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan harta warisan tidak akan terjadi jika seseorang yang memiliki harta tidak meninggal dunia. Asas ini menetapkan bahwa peralihan harta seseorang
BAB II HUKUM WARIS MENURUT ADAT KASULTANAN YOGYAKARTA
Studi ini secara antropologis menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta secara asasi menganut b eberapa asas. Asas-asas itu anatara lain: asas individual-bilateral, asas keutamaan, asas perdamaian, asas penggantian ahli waris, asas personalitas keislaman, asas kewarisan semata akibat kematian dan asas mayorat laki-laki. Pertama, asas bilateral adalah setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta kewarisan dari kedua orang tua mereka. Artinya, ahli waris laki-laki maupun perempuan memperoleh harta kewarisan dari lajur darah bapak maupun lajur darah ibu. Kedua, asas individual ialah sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan yang harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Ketiga, asas keutamaan merupakan penerimaan harta kewarisan, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak lain, dan selama pihak yang lebih berhak itu masih ada, maka pihak yang lain tidak menerimanya. Keempat, asas perdamaian yakni para ahli waris mengadakan rembug keluarga untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Asal semua ahli waris sepakat dengan suatu kesepakatan untuk membagi harta warisan cara yang mereka sepakati. `
Kelima, asas penggantian ahli waris adalah ahli waris pokok yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukan sebagai ahli waris dapat digantikan anaknya. Keenam, asas kewarisan semata akibat kematian merupakan Proses pewarisan atas peralihan harta warisan dari pewaris kepada generasi berikut sebagai ahli waris, dilaksanakan setelah orang yang memiliki harta sudah meninggal dunia. Ketujuh, asas personalitas keislaman adalah seluruh ahli waris dan pewaris beragama Islam. Agama Islam merupakan agama resmi Kesultanan Yogyakarta. Kedelapan, asas mayorat lakilaki adalah suatu sistem kewarisan yang anak tertua laki-laki maupun perempuan pada saat wafatnya pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Di kraton Kesultanan Yogyakarta, seseorang dapat menguasai dan mewarisi harta sultan sebagai kepala kraton, atau harta kesultanan harus anak lelaki. Anak laki-laki berhak atas tahta trah kesultanan sebagai sultan sekaligus menguasai serta mengelola harta kesultanan. Maka, di Kesultanan Yogyakarta berlaku asas kewarisan atas dasar mayorat lelaki. Hubungan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta terjadi konvergensi unsur-unsur kewarisan. Artinya, hukum Kewarisan pada pelaksanaan kewarisan swargi Sultan Hamengku Buwono IV menyatukan unsurunsur dari sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa. Unsurunsur yang diadopsi dari sistem hukum kewarisan Islam meliputi: pertama, posisi istri/janda tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Artinya, pembagian harta warisan diselenggarakan setelah pewaris meninggal dunia. Sedang, hukum kewarisan adat Jawa harta warisan tidak akan dibagikan kepada ahli waris (anak pewaris) selama seorang janda/istri masih hidup. Kedua, pembagian harta warisan
dengan perbandingan dua banding satu, atau satu banding setengah, untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Hukum kewarisan adat Jawa anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak yang sama dari harta warisan. Ketiga, istri/janda memperoleh bagian tertentu yaitu seperdelapan dari harta warisan. Sedang, hukum kewarisan adat Jawa seorang istri/janda berhak atas seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama dia hidup. Unsur-unsur yang diambil dari sistem kewarisan adat Jawa adalah klasifikasi harta berdasarkan harta Sultan dan harta kesultanan. Harta yang disebut pertama sebagai harta biasa. Harta biasa itu di masyarakat Jawa dibagikan kepada seluruh ahli waris. Sedang, harta kesultanan sebagai harta istimewa. Harta istimewa di masyarakat Jawa sebagai harta tanah yang subur. Tanah subur itu diwariskan secara tunggal kepada salah satu ahli waris yang biasanya anak tertua. Meski, diwariskan secara tuggal harta tanah subur digunakan untuk kepentingan keluarga. Ada unsur-unsur dalam pelaksanaan kewarisan Kesultanan Yagyakarta yang disesuai dengan unsur hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat Jawa. Unsur ini adalah adopsi ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti terjadi dalam pelaksanaan kewarisan Kesultanan Yogyakarta. Di samping itu, ada unsur yang tidak ada menganut pola hukum kewarisan Islam maupun kewarisan adat Jawa. Unsur ini ialah harta warisan tidak dikategorisasi berdasarkan hubungan perkawinan (harta bersama dan harta bawaan) sebagaimana terjadi dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa. Ketiadaan harta warisan klasifikasi berdasarkan hubungan perkawinan ini merupakan ciri khas dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kesultanan Yogyakarta.17 17
MA Rumawi Eswe, Ngarsa Dalem Dundum Warisan
BAB IV ANALISA PROSES PEWARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT JAWA Secara umum, sistem kewarisan yang biasa digunakan didalam masyarakat adat Jawa banyak mempunyai kesamaandengan sistem kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia yangdalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Persamaan tersebutterutama terletak pada sistem kekerabatan dan asas kewarisanyang digunakan dan melekat pada keduanya. Kewarisan adat Jawa maupun kewarisan dalam KompilasiHukum Islam sama-sama menggunakan sistem kekerabatanbilateral atau parental, dimana pada sistem kekerabatan ini tidakberlaku penarikan garis keturunan dari jalur ayah atau jalur ibu.Akan tetapi, penarikan garis keturunan pada sistem bilateralatau parental diambil dari kedua orang tua (bapak dan ibu). Halini berakibat dalam masalah kewarisan, dimana ahli waris tidakdidominasi oleh anggota keluarga garis keturunan bapak atauibu, tetapi oleh kedua-duanya, perempuan mempunyaikesempatan yang sama dengan laki-laki. Mengenai asas kewarisannya pun, mempunyai kesamaan,yaitu sama-sama menggunakan asas kewarisan individual.Artinya, harta warisan tidak dikuasi hanya oleh anggota keluargatertentu dan tidak pula digunakan secara bersama-sama denganhanya mengambil manfaatnya. Akan tetapi, harta warisantersebut dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris menurutbagiannya masing-masing dan setiap ahli waris berhak memilikidan menguasainya, karena hartapada asas kewarisan individualbersifat ‘bisa dibagi-bagi’. 25
Sistem kewarisan adat Jawa dengan Kompilasi HukumIslam juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukupsignifikan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada prosespewarisanya, ahli waris, dan cara pembagian hartanya. Adapunsecara singkat akan dijelaskan pada sub bab berikut.
A.Mengenai Proses Pewarisan Proses pewarisan dalam sistem adat Jawa dan KompilasiHukum Islam sangat berbeda. Perbedaan ini akibat adanyaperbedaan salah satu asas kewarisannya. Selain asas individual,dalam waris sistem KHI juga menganut asas kematian semata,sehingga ahli waris baru bisa mendapatkan harta warisan ketikapewaris meninggal. Demikian juga pewaris, baru bisamewariskan hartanya kepada para ahli warisnya ketika ia sudah meninggal. Berbeda dengan sistem kewarisan adat Jawa yang tidak menganut asas kematian semata. Sehingga hal inimengakibatka n harta warisan bisa diwariskan ketika pewarismasih hidup. Dengan kata lain, pada kewarisan adat Jawa, hartawarisan selain diwaris setelah pewaris meninggal, juga bisadiwariskan pada saat pewaris masih hidup. Cara yang biasaditempuh ada tiga macam, yaitu dengan cara penerusan ataupengalihan, penunjukan, dan weling atauwekas (berpesan, berwasiat). B.Mengenai Ahli Waris dan Cara Pembagian Dalam hal ahli waris kedua sistem tersebut jugamempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama,mengenai ahli waris anak angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam,yang menjadi ahli waris adalah orang-orang yang mempunya
c.Dalam adat Jawa terdapat ahli waris utama dan menggunakan sistem pembagian bertingkat, sehinggaapabila ahli waris utama ada, maka ahli waris lain akanterhalang. Sedangan dalam KHI tidak menganut adanyaahli waris utama. Semua ahli waris yang memang tidakberhalangan mewaris mendapat kesempatan yangsama sesuai dengan bagiannya. d. Cara pembagian dalam kewarisan adat Jawa dilakukandengan cara pembagian yang sama besar, sehingga ahliwaris perempuan mendapatkan bagian yang samadengan ahli waris lakilaki. Sedangkan dalam KHI,pembagiannya sesuai dengan bagian masing-masingahli waris yang telah ditentukan dengan formulasi duabanding satu, sehingga laki-laki mendapatkan dua kalilipat dari pada perempuan. 3.Sistem kewarisan adat Jawa tidak relevan dengan hukum Islam di Indonesia (KHI). Karena antara keduanyamempunyai perbedaan dalam hal-hal yang sangatmendasar dan prinsipil.
Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateren goederen) dari satu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya (Soepomo, 1982: 82). Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral (Hazairin, 1981: 2). Penerusan atau pengoperan harta kepada keturunannya di dalam pewarisan dimaksudkan agar supaya dapat digunakan sebagai dasar materiil bagi setiap anak atau keturunannya. Bahkan bila mungkin diperkembangkan untuk kesejahteraan hidupnya. Pada umumnya para ahli waris adalah anak-anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir dalam keadaan hidup. Tetapi tidak
semua anak adalah ahli waris, ada golongan anak yang tidak termasuk ahli waris yaitu anak angkat menurut sistem hukum waris islam dan anak tiri dalam sistem hukum waris manapun. Dalam hukum waris adat anak-anak dari si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, karena pada hakikatnya anak kandung merupakan ahli waris yang utama dan pertama. Artinya anggota kerabat yang lain tidak akan menjadi ahli waris apabila si pewaris mempunyai anak kandung.
