. \
.
•
~!
~····-------DOKUMEN NEGARA .
I
SANGAT RAHASIA
SOAL UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
'.•
TIM PELAKSANA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2009
Seleksi Ca/on Hakim dsn Pegawai Negerl Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2009 1.
Bentuk masyarakat suatu negara berdasarkan perikehldupan atau kebudayaannya merupakan: A. Masyarakat primitif dan modem B. Masyarakat desa dan masyarakat kota ...¬ . · Masyarakat ter1torial
D. E. 2.
3.
Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia untuk berperilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat dinamakan: A. Kaidah Hukum B. Katdah Agama C. Kaldah Kesopanan )>; Kaidah Kesusilaan E. Kaidah Sosial Kcjujuran sekarang ini merupakan suatu hat yang sangat tangka di negara int, padahal peraturan yang hfdup yang berasal dart suara hall manusia tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya sangat haklki. Kejujuran merupakan contoh dari: A. Kaidah agama B. Kaidah hukum
mengenai hak, menjadl seorang Caton Pegawal Negeri Sipll adatah merupakan hak seturuh warga negara Indonesia sesuai 6erbicara
hukum dan ketentuan
perundang·undangan
yang berlaku. Hak tersebut merupakan hak yang sifatnya berupa:
A. Hak Mutlak B. Hak Asasi Manusia
C. D. ~·-E. S.
Hak Publlk Muttak Hak Keperdataan Hak Relatlf
Dalam tata urutan perundans·undangan di negara Indonesia, kedudukan Peraturan Daerah (Perda) berada: A. lebih tinggi darlpada Peraturan Pemerintah B. Lebih rendah daripada Peraturan Pemerlntah C. Sejajar dengan Pereturan Pemerlntah Perundang·Undangan 0. Sejajar dengan Peraturan Preslden
E. Di bawah Perpres 6.
Menurut Pasal 34 Kitab Undang·undang Hukum Perdata seorarn, janda dllarang menikah lagi sebelum tewat 300 hari setetah perkawinan yang terdahutu putus. Tetapi hat ini tidak bertaku bagi duda. Penafsiran fni dikenal sebagai: A. Penafsiran analogis B. Penghalusan hukum
Tes Kompetensi Bidang Hukum
Penafsfran resUktif
D. Penafsfran komparattf
E.
Penafsfran o controrfo
7.
Pemikiran Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Frederick· Cart von Savtsny pentlng artinya bagl bangsa Indonesia kanma mazhab Inf: ~- Member! semangat patriotlsme B. Reaksl atas pengaruh dan kodlflkasi hukum Napoleon C. Mengakhiri pemikiran positivisme hukum D. Mengakut eksfstenst hukum adat E. Anti penjajahan
8.
Undang·Undans Oasar 1945 yang diamandemen terdlrl dari -K.- 37 Pasal B. 38 Pasat C. 39 Pasat O. 40 Pasal E. 41 Pasal
9.
Aturan·aturan yang mengatur bagai·mana cara alat -atat perlengkapan negara harus berbuat dalam melaksanakan tugasnya merupakan: A. Hukum Pemerlntahan Oaerah 8. Hukum Otonoml Daerah C. Hukum Konstftusl ,
Masyarakat teritor1al genealogis Semua jawaban benar
C. Kaidah kesopanan 0. Kaldah kesusilaan - --E~ Semua jawaban benar 4.
C.
telah
10. Kekuasaan
peradllan yan1 dijalankan #1\ahkamah Agung untuk rnenyatakan peraturan perundang·undangan dari pemerlntah ttdak sesu~f dengan konstltusi dan harus dlcabut adalah:
A. Critical Review Y.-Judlclat Rmew C. Act Review 0.
Policy
Review
E. Public Review 11. Pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasla, jujur dan adil setiap: A. 1 tahun sekall 8. 2 tahun sekall C. 3 tahun sekali D. 4 tahun sekall
• E. iaah•.WI 12. Pemlllhan umum dlselenggarakan memfUh: A. Angaota OPR 8. Anggota OPO C. Presiden dan Wakil Presiden D. Anggota OPRD • E. iemol j'aW2t>':i'I\~
untuk
13. Komisi Pemillhan Umum menyelenggarakan pemlllhan umum yang berslfat: A. Naslonal 8. Tetap
Holoman : 1 dari 8
Seleksi Caton Hakim den Pegawai Neged Sipil Mahkamah Agung RI Tilhun 2009
C. Mandiri
D.
C.
Adan B benar
0. E.
.-E:·· A, B dan C benar 14. Apablla salah satu calon pasangan Walikota/BupaU merasa keberatan dengan hasil akhir pemllihan umum di daerahnya maka hal yang bisa dllakukan adalah: A. Mengajukan kasasi ke MA B. Mengajukan KPUD ke MA k:· Meminta pemilihan ulang di daerahnya terse but D. Mengajukan banding ke PN E. Mengajukan banding ke PT 15. Presiden
dan
Wakil
Presiden meme·iang
jabatan selama Lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali datam jabatan yang sama, hanya untuk satu kall masa jabatan diatur dalam
A. Pasal 6 butir a UUD 1945 pcrubahan
B.
kedua Pasal 6 butir b UUD 1945 perubahan
kedua
£
Pasal 6 butir
D.
Bonclstoor Oominlon
E.
Semuanya benar
22. DI bawah int adalah macam·macam hukum keblasaan, kecualf: A. Hul
C.
Hukum keblasaan hakim (pengadilan).
D.
Hukum keblasaan masyarakat.
E.
Hukum kebiasaan internasional.
;olongan-aotongan
23. Di bawah int adalah beberapa faktor yang mendotoni tumbuhnya yuris·prudensl, kecuali
d UUD 1945 perubahan
16. Objek yang dipelajari llmu Hukum adalah: A. Kaidah·kaldah hldup manusla dan sanksinya terhadap setlap pelanggaran kaidah B. Pemikiran hukum C. Perbedaan ilmu hukum dengan ilmu lain D. Lembaga-lembaga hukum . E: · Semoanya benar
Jawaban A, 8, dan C semuanya benar,
8. Kursl suet C.
kedua kedua Pasal 7 UUD 1945 perubahan kedua
dianggap
21. Subjek hukum yang berwenang membuat traktat adalah: -k Negara merdeka dan berdaulat.
C. Pasal 6 butir c UUD 1945 perubahan 0.
Undani·undanilah yang supreme. Jawaban A dan B yang benar•
C. D.
Rasa hormat t1trhadap keputusan hakim yang tebth tlnggf Pertimbanaan psikologls, bahwa hakim yans tebih ttnggf dapat membatatkan putusan Adanya upaya untuk meng-usahakan kesatuan haklm Begttu kuatnya pengaruh ststem Anglo
Saxon E.
Oiperintahkan oleh hukum posltif
24. Klasifikasl hukum menurut isinya : A. Hukum Publfk dan Hukum Perdata. B. Hukum Prtvat dan Hukum Pidana • C. Hukum Dagang dan Hukum Perdata .
.Jr. Hukum Pldana dan Hukum Perdato.
17. Lembaga Hukvm Islam yang ber-pensarun di Indonesia adalah: A. Jaminan 8. Warisan C. Wakaf 0. Jawaban 8 dan C ,,.¥. Jawaban A, B, dan C
25. Bt.lkan termasuk hukuman pokok adalah: A. Hukuman matt
18. Tokoh aliran Hukum Alam yang rasfonal: A. GahJs B. Ulpfanus ,-C Hugo de Groot (Grotius) D. Cicero E. Justinianus
26. Bukan termasuk
19. Teori tujuan hukum yaitu: _.A- Tcori Etis. B. Teori uuuus. C. Teori Gabungan. D. Teori Terakhir. E. Semuanya benar, 20. Pen_sapat aliran legisme tentang hukum: Y,Tidak ada sumber hukum lain kecuati undang -undang. fl. Pengadilan ltu hanya pasif saja, Hakim hanya terompet undang-undang.
Tes Kompetensi Bidang Hukum
E.
Hukum PubUl< dan Hukum Pidana.
B. Hukuman penjara C. Hukuman kurungan D. Hukuman denda ..-E:" Hukuman pencabutan hak yang tertentu adalah: ,...Jir:· Teori B. Teori C. Teort 0. Teorf E. Teori 27. ~en
JV B. C. D.
E.
teort
tentang
hukuman
Pembalasan Menakut·nakuti Memperbalkl Gabungan Befsyarat
stroaf zonder schuld artinya Ttdak dipldana }lka tldak ada kesalahan Tldak dlpldana bita ada kelalafan Tldak dlpidana Jika tidak ada alasan Tidak dipidana jlka kealpaan Tidak dlpidana Jika kelupaan
Halaman : 2 dari 8
Seleksi Ca/on Hakim den Pegawai Negeri Sipi/ Mahkamah Agung RI Tahun 2009
C. 28. Locus delicti perlu diketahui kecuali untuk: )I:. Menentukan hukum pidana mana yang berlaku B. Menentukan kejaksaan mana yang berwenang mengurus petkaranya C. Menentukan pengadilan mana yang berwenang D. Menentuka.1 kompetensi relatif E. Menentukan perbuatan yang dilakukan sudah dilarang atau belum dengan pldana
A. Asas Personal Asas Territorial Asas Tempus delicti Asas Nullum delictum Asas legalftas
C. D. E.
30. Conditio Sine Q.uononadalah teori tentang:
A. Kondisl dari tersangka
B.
Kondisi darl detik Syarat·syarat tanpa mana tidak Tldak ada hukuman tanpa kesalahan Seseorang ttdak dapat dihukum atas kondlsi yang sama
I(': D. E.
boleh dihukum karena pengaruh dayapaksa. Dalam hukum pidana
31. Seseorang tidak
clayapaksa adalah: .,.Ar; Overmocht
8. C.
D. E.
E.
C. Lex superior derogot leg; speclolts
0.
Hukum Aclat
38. Hukum yang mengatur kepentingan anrara warga negara perseorangan yang satu dengan waf'1a negara perseoranpn yang lain dtsebut
Hukum PubUk Hukum Perdata Hukum Administrasl Hukum lntemaslonal
39. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum tazimnya dibagl dalam empat bagian
40. Pemertntah
Perbuatan
yang
~
cYet"'-
dilakukan
karena
Y.r /'C.P~ +
34. 'Tempus de(icti perlu diketahui untuk:
provinsl adalah pemerin·tah
daerah kepanjangan dart pemerintah pusat yang bertusas menangani segala bentuk permasalahan berbltan dengan masyarakat di daerah. Oleh karena ttu Gubemur sebagai prfbadt datam melakukan perjanjian bertfndak
sebagal: -A:
Subjek hukum pemer1ntah
Menentukan hukum p1dana mana yang berlaku Menentukan kejaksaan mana yang berwenang mengurus perkaranya
C. Subjek hukumbadan O. Subjek hukum pejabat E. · Subjek hukum nesara 41. OomtslU adalah tempat tfnpal atau kedudukan hukum para pfhak. Oleh karena itu apabtla ada sengketa perdata, maka para pihak: A. harus tin98al di tempat lain 8. tidak dapat mem\Uh tempat tinggal lain
Holoman : 3 dari B
Tes Kompetensi Bidang Hul
B.
J:..: 0.
E.
J
8. Subj~k hukum orang
pembelaan dtri
B.
~
kecuaU:
hati
(J).
37. Hokum perdata yang lldak tertulis adalah: A. KUHP 8. Hukum Aclmlnfstrasi C. Hukum Perkawtnan O. Hukum Wans
(]\ Hukum Perikatan 8. Hukum Perorangan I c. HukumKeluarga .a O. Hukum Harta Kekayaan .3 E. Hukum warts
pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Di bawah ini merupakan alasan pemaaf. kecuall: A. luap paksa B. Perbuatan yang dllakukan orang gila C. Perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah umur -9:" Perbuatan yang dilakukan akibat panas
,kul(.~
Nutlum dellctum nullo poeno Legotltos
36. Termasuk ke dalam hukum tidak tertulis adalah: A. Hukum Keblasaan. 8. Hukumnmu. C. Hukum Revolusl. ..sr. Sebagtan besar hukum adat. E. Semuanya benar.
E.
33. Alasan
E.
E.
D.
Force Mojeur Noodweer Eerbborheid Alasan pembenar
E.
Menentukan perbuatan yang dflakukan sudah dflarang atau belum dengan pidana
··C Hukum Pnvat
-A-. Overmocht ~ )).
yang
35. Asas hukum pldana khusus mengesampfngkan hukum ptdana umum adalah: A. Geen straaf zonder schutd ...&:' Lex speclalls derosat legi generotis
fl"
32. Pembelaan terpaksa dikenal juga sebagai:
B.
mana
D. Menentukan kompetensi.relatif
~·
Absoluto Distibutive Alasan pemaaf Alasan pembenar
pengadilan
berwenang
· 29. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu dimana tempat terdakwa berbuat adalah:
.-t5':
Menentukan
Undang-Undang Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan yang sesual dengan hukum Sumpah
Tes Kompetensi Bidanj Hul
-·~-······-·· -·-·· --
··------·--
A. HakMIUk 8. Hak Guna Usaha C. Hak Guna Bangunan O. Hak Pakat mensenat tanah ,,..i':' Hak Sewa untuk bansunan
Hataman : 4 dari 8
J
Seleksi Ca/on Hakim den Pegawai Negeri Sipi/ MahkamiJh Agung RI Tahun 2009 D. UU No 32 Tahun 2002 UU No 32 Tahun 2004
55. Suatu keadaan dimana seseorang menguasai sesuatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seotan-otah benda ftu kepunyaannya sendlrl dikenal sebagal: A. Gadal B. Hipotik C. Eijendom O. Opstot ~Bezlt 56. Hak Mllik dalam UUPA dalam KUHP dikenal sebagal Hak
A. Opstat B. Erfpocht
-E'.
63. Setiap warsa negara berhak clan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut tertuUs dan tersfrat dalam: A. UUD_ 1945 Pasal 26 butlr 2 8. UUO 1945 Pasal 26 butir 3 C. UUD 1945 Pasal 27 bulir 1 0. UUO 1945 Pasal 27 butir 2 UUO 1945 Pasat 27 butir 3
-e-
C. Gadai Eigendom E. Beziter
>
64. Tfap·tlap warJanegara berhak atas pekerjaan dan penahtdupan yang tayak bagi
kemanuslaan, pemyataan Int termasuk:
57. Jika hlpotik hapus maka dilakukan pencoretan yang dikenal sebagat: A. Koya
A. Hak Relattf 8. Hak Mutlak C. Hak Asasl Manusia 0. Hak Angket -E:-" Hak WarJanegara
B. Toya
X. Roya D. E.
Rayo Kayo
58. Di bawah lni adalah termasuk syarat sahnya perjanjtan pasal 1320 KUHP, kecuali: A. sepakat B. kecakapan
65. Aristoteles membagl negara secara kuantitattf
dan kualltatlf. Secara kualltatif negara bertujuan atas nama kepentlngan rakyat banyak, dlsebut: A. Oemokrasl -&. Arlstokrasi
,..V. kejujuran D. hat tertentu E. sebab yang halal bawah Int adalah kecuall:
59. DI
C. Ttrani D. Polity sumber
A. Perjanjian
66.
B. Undang·Undang ~· PerbuatanMelawan Hukum D. Perbuatan yang sesuai clengan hukum E. Sumpah
istHah
yang
mengatur
neaara antara
4(.
8.
Orsantsast
tertinnl atas per·setujuan rakyat tingkah
taku
E. Orang-orang yang dipillh pemertntahan
mereka
dalam
dalam
untuk mewakili men·jalankan
67. Setfap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemyataan Int ada dalam: Ac"' Naskah aslt UUO 1945
-EY." Kaidah Kesusttaan
B.
Kaidah Sosial
Perubahan keUga UUO 1945
C. Perubahan kesatu UUO 19-45 tentang
Pemerin·tahan
Oaerah yang sekarang berlaku adalah: A. UU No 22 tahun 1999
C.
segala
kekuasaan pemertntahan datam arti luas D. Orana·orang yang melakukan kekuasaan
keseimbangan kepentingan masyarakat dmama-kan: A. Kaldah Hukum 8. Kafdah Agama C. Kaidah Kesopanan
B.
mengelola
terttnnf datam penyelenggaraan negara C. Lembap·lembaaa yang melak·sanakan
rakyat
62. Undang-undang
yang
kekayaan alam dalam wllayah negara Lembaga yang memiliki ke·wenangan
manusia untuk berper1taku guna menjaga
E.
ter·kandung berbagai lain penguasa, yang
menyatakan:
perikatan posttif perikatan negatlf perikatan altemattf perikatan fakultatif perikatan bersyarat
61 . Ketentuan
Seorana tokoh Hukum Administrasi Prof. L.J. Van Apeldoom menyatakan bahwa dalam penaertian,
60. Di bawah ini adalah perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum, kecuall:
A. B. C. 0. E.
E. Semuanya benar
perikatan,
UU No 22 Tahun 2000 UU NO 32 Tahun 2001
Tes Kompetensi Bidang Hukum
D. Perubahan keempat UUD 1945
E. Perubahankedua UUO 1945 68. Hal·hal yang berkaitan dengan CPNS diatur
dalam: A. Hukum Perdata
Holoman : 5 dari 8
Seleksi Ca/on Hakim
aso Pegawal Neged Sip/I Mahkamah Agung RI Tilhun 2009
B. C.
Hukum Pldana Hukum Tata Negara D. Hukum Administrast negara ~ Hukum Kepegawaian
69. Aturan·aturan
yang
mengatur bagaimana
cara atet-atat perlengkapan negara harus berbuat dalam melaksanakan tugasnya merupakan: A. Hukum Pemerintahan Oaerah 8. Hukum Otonomi Daerah C. Hukum Konstitusi ~ Hukum Tata Negara E. Hukum Administrasi Negara 70. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa orang anggota hakim konstftusl yang ditetapkan oleh Presiden, yang berjumlah: A. 11 orang
8. 7 orang C. 13 orang 0. 5orang ..k-; 9 orang 71. Hukum Pidana di Negara Belanda yang berasat dari Perancts, adalah:
A. Code Du Commerce
B. C.
JY. E.
Code Du Stroff Code Penal Code Napoleon Code Justfonus
72. Hukum Pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, dan menurut teori ini hukuman dapat berupa: A. Yang menakutkan ..fk Yang memberatkan
C. Yang mer1ngankan D. Yang merusak
E. Yang menyenangkan 73. Berlkut ini adalah bukan merupakan hukum pidana khusus: A. Hukum Pidana Militer
B. C. 0. ~
Hukum Pidana Fiskat Hukum Pidana Korupsi Hukum Pidana Politik Hukum Pldana Dagang
74. Peristiwa pidana dikenal juga sebagal
A. Rechttetijk
B. C.
.$. E.
Stroffbor LeterUjl<
Delicti Wederrechttelijk
75. Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang ad_,; tertebih dahulu dikenal sebagai asas .A(. Legalttas
8. Formal C. Material Tes Kompetensi Bldong Hukum
0. E.
NastonaUtas UntversaUtas
76. Bukan merupakan delik adalah: A. Putusan 8. Pelanggaran.
C. Formal
Jr.
Materill
E.
Aduan
77. Seseorang yang melihat sendlri orang lain
dalam keadaan sekarat, . lalat memberfkan pertolongan merupakan deUk A. OmSsionts
B. Komtslonts C. Formal D. Materm E. Lalal 78. 8eberapa tlndak pfdana yang berhubungan sedemlklan rupa seh1ngga harus dlpandang seba1ai perbuatan (tlndak pidana) dikenal dengandeUk A. Perbuatan terus menerus B. Setesal seketika C. Meneruskan l
D. E.
Majemuk Tunsgal
79. Di bawah ini adalah kelompok kecualt: A. Keruglan keuangan negara B. Suap menyuap C. Pengelapan datam jabatan 0. Gratlftkast .,i-:- Keteran1an Pabu
tipikor,
80. Bukan perbuatan pidana i:nenurut Sfmons adalah perbuatan: A. Oleh hukum diancam dengan hukuman
8. Bertentanaan dengan undana·undang C. Ollakukan oleh orang yang bersalah D~ Orang ftu boleh dlanaap bertanggungjawab atas perbuatannya E. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedood)
81. Pegawal negeri yang menerfma hadiah dan menjanjikan suatu pekerjaan kepada orang lain d1kategorikan sebagal tlpikor A. Suap menyuap . tf'J Grattflkasi '(. Pensaelapan dalam jabatan
D. Pemerasan
.J/lr:
Perbuatan curang
82. Hukum yang mengatur kepentingan antara
warga negara perseoran1an yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain dlsebut: A. Hukum Publik 8. Hukum Prtvat C. Hukum Administrasi
o.
Hukum lnterna~ional
Holoman : 6 dari 8
..--------------------------------------------·····-
.. Seleksi Ca/on Hakim dan Pegawai Negerl Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2009
·Vt}
®
Hukum Perdata
83. Hukum perdata yang tidak tertulis adalah:
A. KUHP 8. Hukum Admlnistrasl C. Hukum Perkawinan 0. Hukum Waris
...-r.- Hukum Adat
84. Hukum perdata yang tertulis adalah: ,..A-; KUHP 8. Hukum Administrasi C. Hukum Perkawtnan 0. Hukum Warts E. Hukum Adat 85. Golongan I dalam penggolongan penduduk menurut pasal 163 IS adalah ,..K"Eropa B. Belanda C. Jepang D. Bumiputra E. Timur Asing
86. Berdasarkan pasal 131 IS bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum A. Jerman 8. Bel.anda C. lnggris .YBarat E. Adat
87. Tidak termasuk Corpus turfs Clvflls adalah:
-K"'
Codex luris Cononici B. Codes Justiniani C. Pandecta D. lnstitutiones E. Noveles
tentang anak C. tentang perjanjian kawin D. tentang sun.t waslat E. tentang perptsahan perkawtnan
92. 8ukan termasuk buku Ill tentang perikatan adalah: A. tentang perikatan pada umumnya 6. tentang perdamatan C. tentang pentttpan barang 0. tentang pembertan kuasa ,....'1- tentang pengampuan
93. Departemen
Pekerjaan Umum adalah departemen dt bawah pemertntah yang bertugas menanganf segala bentuk permasalahan berkaftan dengan pekerjaan umum. Oleh karena itu Menteri PU sebagal prtbadi dalam melakukan perjanjtan bertfndak sebagaf: A. subjek hukum orang 8. subjek hukum pemertntah C. subjek hukum badan O. subjek hukum pejabat
-E-:--- subjek hukum neg
95. Domtstll 88. Bukan merupakan sumber Code Napoleon adalah: A. Hukum Romawl 8. Hukum Kebiasaan Perancis C. Ordononce·ordonance 0. Hukum lntermediore .,.£.. Code du Commerce 89. Kftab Undang·Undang Hukum Perdata dtkenal
pfhak: A. dapat memllfh tempat tlnnat lain 8. tldak dapat memmh tempat t1n11ral lain C. bebas memtlfh tempat tfn11al o. tldak bebas memtlfh tempat tfngsal lain -E:-' harus menqunakan tempat ttnaal sesungguhnya
juga dengan: 96. Oepartemen adalah Sadan Hukum. Oleh' karena itu Menteri berkedudukan sebagal: A. Persona Guarentee 8. Persona Stand#In Judicio c. Persona Non Grata ~ Persona Government
A. Code Napoleon 6. Code Civil C. Stroofrecht D. Wet Boel< van Koophandel ,....i;- Burgerl#jk wet Boek
90. Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan hukum lazimnya dibagi dalam kecuali: A. Hukum Perorangan ~ Hukum Keluarga C. Hukum Perikatan #. Hukum Harta Kekayaan
E. Hukum Waris 91. Bukan termasuk Buku I yang memuat hukum tentang din seorang dan hukum keluarga adalah: A. tentang perkawinan
Tes Kompetens; Bidang Hukum
E. Persona Jurisdiction
4 bagtan 97. Bukan teorf badan hukum adalah: A. Teori Flctte dart Von Savtsny B. Teori Keadilan dari Aristoteles C. Teori Harta Kekayaan 8ertujuan Teori Organ dari Otto van Gleri(e E. Teorl Propriete Collective
o.
98. Departemen adalah badan hukum A. dladakan oleh pemerintah B. dtakut oleh pemertntah C. dldtrlkan untuk maksud tertentu
Halaman : 7 dari 8
.
~
....
. ,
\
Seleksi Ca/on Hakim
aen Pegawal
Negeri Sipi/ MiJhkamah Agung RI Tahun 2009
D. didaftarkan oleh pemertntah
E. disetarakan oleh pemertntah 99. Bukan termasuk Badan hukum prtvat adalah: A. Departemen B. PTTelkom C. Koperasi Karyawan PU D. Yayasan Pekerjaan Umum ~ Perkapalan 100. Bukan syarat-syarat Badan hukum adatah : A. Adanya pemtsahan harta kekayaan negara 8. Mempunyal tujuan tertentu <. Mempunyai kepentfngan sendfrt o. Ada organlsasi yang teratur E. Lembaga lndependen yang dibentuk oleh pemerintah
Tes Kompetensi Bidans Hukum
Halaman : 8 dari 8
...,
