Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam Kepelabuhanan PERATURAN
1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN [ PP 61/2009] 2. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI. [ PERMENHUB 51/2011] TABEL TERMINAL KHUSUS
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya. Terminal khusus: ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. ( pasal pasal 110 PP 61/2009 dan pasal 2 PERMENHUB 51/2009) 51/2009) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk: lapangan penumpukan; tempat kegiatan bongkar muat; alur-pelayaran dan perlintasan kapal; olah gerak kapal; keperluan darurat; dan tempat labuh kapal ( pasal pasal 2 ayat 3 PERMENHUB 51/2011) 51/2011 ) Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila: pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan
Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri. Kegiatan tertentu tersebut meliputi kegiatan di bidang: pertambangan; perindustrian; pertanian; perikanan; kehutanan; pariwisata; atau kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga. Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan. ( pasal 135 PP 61/2009 dan pasal 36 PERMENHUB 51/2011) 51/2011) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari: Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul; gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional; dan bupati/walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal. Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, ditetapkan setelah memenuhi persyaratan: data perusahaan yang meliputi akte
pelayaran. ( pasal 111 PP 61/2009) Terminal Khusus dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan. Kegiatan usaha pokok antara lain: pertambangan; energi; kehutanan; pertanian; perikanan; industri; pariwisata; dan dok dan galangan kapal. Selain kegiatan usaha pokok, terminal khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial. ( pasal 3 ayat 2-4 PERMENHUB 51/2011)
perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan; gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri; bukti penguasaan tanah; proposal terminal untuk kepentingan sendiri; rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat; berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( pasal 136 PP 61/2009 dan pasal 37 PERMENHUB 51/2011)
Bukti kerjasama berupa perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: Lokasi terminal khusus yang akan di bangun kewajiban dan hak penyelenggara ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana pelabuhan meliputi: tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata menyediakan dan memelihara penahan ruang wilayah kabupaten/kota. ( pasal 112 PP gelombang, kolam pelabuhan, alur61/2009) pelayaran, dan jaringan jalan; menyediakan dan memelihara Sarana Lokasi pembangunan terminal khusus ditetapkan Bantu Navigasi-Pelayaran; oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari menjamin keamanan dan ketertiban di gubernur dan bupati / walikota mengenai terminal untuk kepentingan sendiri; kesesuaian rencana lokasi terminal khusus menjamin dan memelihara kelestarian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan lingkungan di terminal untuk kepentingan kabupaten / kota. sendiri; Penetapan lokasi terminal khusus dilakukan menjamin kelancaran arus barang; dengan mempertimbangkan aspek sebagai mengatur dan mengawasi penggunaan berikut: perairan; kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah mengawasi penggunaan daerah lingkungan provinsi dan kabupaten/kota; kerja dan daerah kepentingan pelabuhan; berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis mengatur lalu lintas kapal keluar masuk operasional yang lebih efektif dan efisien serta terminal untuk kepentingan sendiri melalui lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila pemanduan kapal; dan membangun dan mengoperasikan terminal pengenaan tarif sesuai dengan peraturan khusus; perundang-undangan. keselamatan dan keamanan pelayaran; kewajiban dan hak pengelola terminal untuk pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa kepentingan sendiri meliputi: pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena menyediakan dermaga untuk bertambat; keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; menyediakan fasilitas naik turun dan penumpang dan/ atau kendaraan; pertahanan dan keamanan negara. menyediakan alat bongkar muat barang; ( pasal 5 PERMENHEB 51/2011) mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan mendapatkan jaminan keselamatan dan Untuk memperoleh penetapan lokasi terminal keamanan pelayaran. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sal 38 ayat 1 PERMENHUB 51/2011) ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bukti penguasaan tanah berupa bukti dengan menggunakan format menurut contoh 1 penguasaan atas tanah yang diterbitkan
pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: salinan surat izin usaha pokok dan instansi terkait; letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut; studi kelayakan yang paling sedikit memuat: ) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi; ) rencana frekuensi kunjungan kapal; ) aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan ) hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis; rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan diberikan oleh Menteri secara tertulis disertai alasan penolakan. ( pasal 6 ayat 1-4 PERMENHUB 51/2011) Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan
oleh Badan Pertanahan Nasional. ( pasal 38 ayat 2 PERMENHUB 51/2011) Proposal terminal untuk kepentingan sendiri paling sedikit memuat: maksud dan tujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri; prediksi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan; prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang hasil produksi; .prediksi jenis dan jumlah hasil produksi; . prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan . prediksi jangka waktu penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri. ( pasal 38 ayat 3 PERMENHUB 51/2011) Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat memuat: dimensi kapal/tongkang yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun; kedalaman perairan yang dihitung dalam LWS; titik koordinat geografis lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang sekurangkurangnya pada 3 (tiga) titik; dan kegiatan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional pelabuhan. ( pasal 38 ayat 4 PERMENHUB 51/2011) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri diberikan oleh Menteri, gubenur, atau bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Penolakan pemberian izin harus disertai alasan penolakan. ( pasal 137 PP 61/2009) Berdasarkan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan
permohonan izin pembangunan terminal khusus. ( pasal 7 PERMENHUB 51/2011) Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha sebagai pengelola terminal khusus. ( pasal 113 PP 61/2009) Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu yang digunakan untuk : lapangan penumpukan; tempat kegiatan bongkar muat; alur-pelayaran dan perlintasan kapal; olah gerak kapal; keperluan darurat; dan tempat labuh kapal. ( pasal 115 PP 61/2009)
terminal untuk kepentingan sendiri dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, ( pasal 39 ayat 2-6 PERMENHUB 51/2011) Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan. ( pasal 138 PP 61/2009) Pelaksana kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri terdiri dari operator dermaga dan Syahbandar. ( pasal 40 ayat 1 PERMENHUB 51/2011) Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib: bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan; melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala; dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya. ( pasal 142 PP 61/2009 dan pasal 44
PERMENHUB 51/2011 )
PEMBANGUNAN
Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Menteri. ( pasal 117 ayat 1 PP 61/2009) Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal. ( pasal 8 ayat 1 PERMENHUB 51/2011) Izin tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan: administrasi; teknis kepelabuhanan; keselamatan dan keamanan pelayaran; dan kelestarian lingkungan ( pasal 117 ayat 2-6 PP 61/2009) Untuk memperoleh izin pembangunan disertai dengan dokumen persyaratan: persyaratan administrasi, meliputi: akta pendirian perusahaan; izin usaha pokok dari instansi terkait; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); bukti penguasaan tanah; bukti kemampuan finansial; proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur pelayaran dan Sarana Bantu NavigasiPelayaran. persyaratan teknis, meliputi: gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus; tata letak dermaga; perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok; hasil survei kondisi tanah; hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan; batas-batas rencana wilayah daratan dan
perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup. Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 berupa bukti penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 berupa ketersediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas terminal khusus. Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7 meliputi: rencana alur-pelayaran; kolam pelabuhan; rencana penempatan Sarana Bantu NavigasiPelayaran; dan rencana kunjungan kapal (jenis dan ukuran). ( pasal 8 ayat 2-5 PERMENHUB 51/2011) Berdasarkan permohonan izin tersebut, Menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan Terminal Khusus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan tersebut belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada pengelola terminal khusus untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Menteri menetapkan izin pembangunan terminal khusus. ( pasal 118 PP 61/2009 dan pasal 9 PERMENHUB 51/2011) Izin pembangunan memuat: data perusahaan; spesifikasi teknis dermaga/tambat; batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; rencana induk terminal khusus; dan batas waktu penyelesaian pembangunan. Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan tertentu digunakan untuk: lapangan penumpukan; tempat kegiatan bongkar muat; alur-pelayaran dan perlintasan kapal; olah gerak kapal; keperluan darurat; dan tempat labuh kapal. Rencana induk terminal khusus paling sedikit memuat tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat. ( pasal 10 PERMENHUB 51/2011) Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus, pengelola terminal khusus wajib: melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan; melaksanakan pekerjaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan; melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus secara berkala kepada penyelenggara pelabuhan terdekat; dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan. ( pasal 119 PP 61/2009 dan pasal 11 PERMENHUB 51/2011) PENGOPERASIAN
Pengoperasian terminal khusus dilakukan setelah diperolehnya izin dari Menteri. ( pasal 120 ayat 1 PP 61/2009 dan pasal 14 PERMENHUB 51/2011) Izin tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan: (pasal 120 ayat 2 PP 61/2009) pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan; keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; laporan pelaksanaan kajian lingkungan; memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Permohonan izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal menggunakan format menurut contoh 7 pada Lampiran Peraturan ini, disertai persyaratan sebagai berikut:
Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan: lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial. Kegiatan huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang. ( pasal 139 PP 61/2009 dan pasal 41 PERMENHUB 51/2011)
rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang sekurang-kurangnya memuat: keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan; hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan; memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. sal 14 ayat 2 PERMENHUB 51/2011) Berdasarkan permohonan izin tersebut, Menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan Terminal Khusus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan tersebut belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada pengelola terminal khusus untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali kepada Menteri setelah persyaratan dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Menteri menetapkan izin pembangunan terminal khusus. ( pasal 121 PP 61/2009) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin pengoperasian terminal khusus dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut contoh 8 pada Lampiran Peraturan ini. Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan
dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin pengoperasian terminal khusus. ( pasal 15 PERMENHUB 51/2011) Izin pengoperasian terminal khusus tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111. Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan. Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin pengoperasian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. ( pasal 122 PP 61/2009) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut contoh 10 pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan: rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang menerangkan terminal khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; dan berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal. Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan. ( pasal 16 PERMENHUB 51/2011) Pengelola terminal khusus yang telah
mendapatkan izin pengoperasian wajib: bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan; melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin; menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya (pasal 123 PP 61/2009) Pengoperasian terminal khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang. Pengoperasian terminal khusus dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan. Peningkatan pengoperasian terminal khusus dilakukan dengan ketentuan: adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut. (pasal 125 PP 61/2009) Menteri dapat menetapkan peningkatan pelayanan operasional terminal khusus berdasarkan permohonan dari pengelola terminal khusus. Penetapan diberikan setelah memenuhi persyaratan: (pasal 126 PP 61/2009) kesiapan kondisi alur; kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; kesiapan fasilitas terminal khusus; kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus; kesiapan keamanan dan ketertiban; kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan; kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; kesiapan sarana transportasi darat; dan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat. PENGAKHIRAN IZIN
Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan: (pasal 127 PP 61/2009) dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; dikembalikan seperti keadaan semula; diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola: melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). Pencabutan persetujuan pengelolaan
dijadikan pelabuhan. Izin operasi terminal khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan izin operasi terminal khusus wajib dilaporkan kepada Menteri. Dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasi, pengelola terminal khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib mela aporkan kepada Menteri untuk dilakukan penyesuaian. (pasal 128 PP 61/2009) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan: sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional; layak secara ekonomis dan teknis operasional; membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan; mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan; keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan kelestarian lingkungan. Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan. Pemberian konsesi dan penyerahan, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan pengelola terminal khusus. (pasal 129 PP 61/2009) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan. (pasal 130 PP 61/2009) Izin pembangunan terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin: tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan terminal khusus diberikan; tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus dalam waktu yang telah ditetapkan dalam izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a; melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Apabila telah dilakukan peringatan, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut. ( pasal 143 PP 61/2009 dan pasal 45 PERMENHUB 51/2011)
turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembangunan terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus dicabut. ( pasal 12 PERMENHUB 51/2011) Izin pembangunan terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan: melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau memperoleh izin pembangunan terminal khusus dengan cara tidak sah. ( pasal 13 PERMENHUB 51/2011) Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin: melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123; atau menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1). Pencabutan izin pengoperasian dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Apabila telah dilakukan peringatan, pemegang izin terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus dicabut. (pasal 131 PP 61/2009) Izin pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan: (pasal 132 PP 61/2009) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat. Fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat. (pasal 133 PP 61/2009)