Minggu, 12 Desember 2010 Teori Pertanggungjawaban Ada Ad a dua istilah istilah yang yang menun menunjuk juk pada pada pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban dalam dalam kamus hukum, yaitu liability dan dan responsibility . Liability merupakan merupakan istilah hukum hukum yang yang luas luas yang yang menunj menunjuk uk hampir hampir semua semua karak karakter ter risik risiko o atau atau tang tanggu gung ng jawa jawab, b, yang yang past pasti, i, yang yang ber bergant gantun ung g atau atau yang yang mung mungki kin n meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial sep seperti erti
keru erugian gian,,
anca ancam man, an,
kejah ejahat atan an,,
biay biaya a
atau atau
kondis ndisii
yang ang
menciptak menciptakan an tugas tugas untuk melaksanak melaksanakan an undang-un undang-undang dang.. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajib kewajiban an bertanggu bertanggung ng jawab atas undang-un undang-undang dang yang dilaksana dilaksanakan. kan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[1] Meng engenai enai
perso ersoal alan an
per pertan tanggu ggungja ngjaw waban aban
peja pejab bat
menu enurut
ranenburg dan !egtig !egtig ada dua teori yang melandasinya yaitu" a. teo teori fautes personalles, personalles, yaitu yaitu teori yang menyatak menyatakan an bahwa bahwa kerugian kerugian ter terhad hadap
pih pihak
ketig etiga a
dibeb ibeban ank kan
kepad epada a
pejab ejabat at
yang ang
karen arena a
tind tindak akan anny nya a itu itu tela telah h meni menimb mbul ulka kan n kerug erugia ian. n. Dala Dalam m teor teorii ini ini beba beban n tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. b. teor teorii fautes de services, services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian ter terhada hadap p piha pihak k ketig etiga a dibe dibeba bank nkan an pada pada inst instan ansi si dari dari peja pejaba batt yang yang
bersan bersangk gkut utan. an. Menuru Menurutt teori teori ini tanggu tanggung ng jawab jawab dibeba dibebank nkan an kepada epada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesal esalah ahan an
ring ringan an,,
dima dimana na
bera beratt
dan dan
ring ringan anny nya a
suat su atu u
kesal esalah ahan an
berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[#] $ecara $ecara umum umum prinsip-pr prinsip-prinsip insip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut"[%] 1. &rinsip 'anggung (awab )erdasarkan *nsur esalahan &rinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan +fault +fault liability atau atau liability based on fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam itab *ndang-*ndang ukum &erd &erdata ata,, khusus khususnya nya pasal pasal 1%/, 1%/, 1%, 1%, dan 1%0, 1%0, prinsi prinsip p ini dipega dipegang ng secara teguh. &rinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggu pertanggungjaw ngjawabann abannya ya secara secara hukum hukum jika ada unsur kesalahan kesalahan yang dilakukannya. &asal 1%/ itab *ndang-*ndang ukum &erdata yang laim dikenal seba sebaga gaii
pasa pasall
tent tentan ang g
perb perbua uata tan n
mela melawa wan n
huk hukum, um,
meng mengha haru rusk skan an
terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu" a. adanya perbuatan2 b. adanya unsur kesalahan2 c. adanya kerugian yang diderita2 d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 3ang 3ang dimaksud kesalahan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum hukum.. &engert engertian ian hukum hukum tidak tidak hanya hanya berten bertentan tangan gan dengan dengan undang undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.
bersan bersangk gkut utan. an. Menuru Menurutt teori teori ini tanggu tanggung ng jawab jawab dibeba dibebank nkan an kepada epada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesal esalah ahan an
ring ringan an,,
dima dimana na
bera beratt
dan dan
ring ringan anny nya a
suat su atu u
kesal esalah ahan an
berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[#] $ecara $ecara umum umum prinsip-pr prinsip-prinsip insip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut"[%] 1. &rinsip 'anggung (awab )erdasarkan *nsur esalahan &rinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan +fault +fault liability atau atau liability based on fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam itab *ndang-*ndang ukum &erd &erdata ata,, khusus khususnya nya pasal pasal 1%/, 1%/, 1%, 1%, dan 1%0, 1%0, prinsi prinsip p ini dipega dipegang ng secara teguh. &rinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggu pertanggungjaw ngjawabann abannya ya secara secara hukum hukum jika ada unsur kesalahan kesalahan yang dilakukannya. &asal 1%/ itab *ndang-*ndang ukum &erdata yang laim dikenal seba sebaga gaii
pasa pasall
tent tentan ang g
perb perbua uata tan n
mela melawa wan n
huk hukum, um,
meng mengha haru rusk skan an
terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu" a. adanya perbuatan2 b. adanya unsur kesalahan2 c. adanya kerugian yang diderita2 d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 3ang 3ang dimaksud kesalahan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum hukum.. &engert engertian ian hukum hukum tidak tidak hanya hanya berten bertentan tangan gan dengan dengan undang undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.
#. &rinsip &raduga *ntuk $elalu )ertanggung (awab &rinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab + presumption presumption of liability principle, principle, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. ata ata 4d 4dia iang ngga gap5 p5 pada pada prin prinsi sip p 4 presumption of liability 5 adal adalah ah pent pentin ing, g, karen arena a ada ada kemun emungk gkin inan an ter terguga gugatt memb membeb ebas aska kan n diri diri dari dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah 4meng 4mengam ambil bil5 5 semua semua tindak tindakan an yang yang diperl diperluk ukan an untuk untuk mengh menghind indark arkan an terjadinya kerugian. kerugian.[6] Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik +omkering +omkering van bewijslast . . al ini ini tent tentu u bert berten enta tang ngan an deng dengan an asas asas huk hukum prad pradug uga a tida tidak k bers bersal alah ah + presumption presumption
of
innocence. innocence.
7amu amun
jik jika
dit diterap erapk kan
dalam alam
kasu asus
konsumen akan tampak asas demikian cukup rele8an. (ika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. 'ergugat harus menghadirkan buktibukti bukti bahwa bahwa diriny dirinya a tidak tidak bersal bersalah. ah. 'entu entu saja saja konsume onsumen n tidak tidak dapat dapat sek sekehen ehenda dak k
hati hati
menga engaju juk kan
guga gugata tan. n.
&osis osisii
konsu onsum men
seba sebaga gaii
penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. %. &rinsip &raduga *ntuk 'idak $elalu )ertanggung (awab &rinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untu untuk k tida tidak k sela selalu lu bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b hany hanya a dik dikenal enal dala dalam m ling lingk kup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 9ontoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. ehilangan atau kerusakan pada
bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang +konsumen adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal
ini
pengangkut
+pelaku
usaha
tidak
dapat
dimintakan
pertan pertanggu ggungj ngjaw awaba abanny nnya. a. &ihak &ihak yang yang dibeba dibebank nkan an untuk untuk memb membukt uktik ikan an kesalahan itu ada pada konsumen. 6. &rinsip 'anggung (awab Mutlak &rins &rinsip ip tanggu tanggung ng jawab jawab mutla mutlak k +strict strict liability liability sering sering diidentikk diidentikkan an deng dengan an prin prinsi sip p tang tanggu gung ng jawa jawab b abso absolu lutt +absolute absolute liability liability . . endati endati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi terminologi di atas. Ada pen pendap dapat yan yang menya enyattakan akan,, strict strict liabil liability ity adalah adalah prinsi prinsip p tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai :aktor yang menentukan.
7amun
ada
pengecualian-pengecualian
yang
memungki memungkinka nkan n untuk dibebaskan dibebaskan dari tanggung tanggung jawab, jawab, misalnya misalnya pada keadaan force force majeur majeure e. $ebaliknya absolute absolute liability liability adalah adalah prinsi prinsip p tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menu Menuru rutt ;. $uhe $uherrman, man, strict strict liability liability disa disama mak kan denga dengan n absolute liability , dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan membebaskan diri dari dari tang tanggu gung ng jawa jawab, b, kecua ecuali li apab apabil ila a kerug erugia ian n yang yang timb timbul ul kar karena ena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. 'anggung jawab adalah mutlak.[/] /. &rinsip 'anggung (awab Dengan &embatasan &rins &rinsip ip tanggu tanggung ng jawab jawab dengan dengan pembat pembatasa asan n +limitation limitation of liability liability principle principle ini sangat sangat dis disena enangi ngi oleh oleh pelak pelaku u usaha usaha untuk untuk dicant dicantum umka kan n sebagai sebagai klausula klausula eksonerasi eksonerasi dalam dalam perjanjian perjanjian standar yang dibuatnya. dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak
petu petuga gas s,, maka maka si konsu onsume men n hany hanya a diba dibata tasi si gant gantii kerug erugia ian n sebe sebesa sarr sepuluh kali harga satu rol
'ahun 1=== tentang tentang &erlind &erlindungan ungan onsumen onsumen ditentuk ditentukan an bahwa bahwa pelaku pelaku usaha usaha bert bertan angg ggun ung g
jawa jawab b
mem memberi berik kan
gant gantii
kerug erugia ian n
atas atas
kerus erusak akan an,,
pencemaran dan?atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan?atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab pro:esion p ro:esional al berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut omar omar antaatmaja antaatmaja sebagaimana dikutip oleh $hidarta menyatakan tanggung jawab pro:esional adalah tanggung jawab hukum +legal liability liability dalam dalam hubung hubungan an dengan dengan jasa jasa pro:e pro:esio sional nal yang diberikan kepada klien. 'anggung jawab pro:esional ini dapat timbul karen arena a
merek ereka a
+par +para a
peny penyed edia ia
jasa jasa
pro: pro:es esio iona nal l
tida tidak k
memen emenuh uhii
perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaia kelalaian n penyedia penyedia jasa tersebut tersebut mengakiba mengakibatka tkan n terjadinya terjadinya perbuata perbuatan n melawan hukum.[] 'anggung 'anggung jawab +responsibility merup merupak akan an suatu suatu re@ek re@eksi si tingk tingkah ah laku manusia. &enampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. )ilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. 'idak ada alasan alasan lain lain mengap mengapa a hal hal itu dilak dilakuk ukan an atau atau diting ditinggal galka kan. n. eputus eputusan an ters terseb ebut ut dian diangg ggap ap tela telah h dipim dipimpi pin n oleh oleh kesad esadar aran an inte intele lekt ktua ualn lnya ya..[0] 'anggung 'anggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benarbenarbenar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung
jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, pro:esional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. )ertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan pro:esional
sebagai
bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan
pelayanan
sebagai
bagian
dari
kehidupannya.
Dalam
memberikan
pelayanan, seorang pro:esional selalu mempertahankan cita-cita luhur pro:esi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. )ertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan
yang bermutu,
&elayanan
yang
yang berdampak positi:
diberikan
tidak
semata-mata
keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada
bagi masyarakat. bermoti:
mencari
sesama manusia.
)ertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. elalaian dalam melaksanakan pro:esi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada 'uhan.[>] Dalam menjalankan jabatannya 7otaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap pro:esinya. Menurut &aul . 9amanisch sebagaimana dikutip oleh . )ertens
menyatakan bahwa
pro:esi
adalah suatu
masyarakat moral +moral community yang memiliki cita-cita dan nilainilai bersama. elompok pro:esi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. $ebagai pro:esi, kelompok ini mempunyai acuan yang
disebut ode ;tik &ro:esi.[=] ode ;tik tersebut secara :aktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok pro:esi.
[1] Bidwan
.B., Hukum Administrasi Negara, Baja Cra#. [0] Masyhur ;:endi, (imensi - (inamika Hak Asasi "anusia (alam Hukum Nasional (an Internasional, Chalia Fndonesia, (akarta, 1==6, hlm. 1#1. [>] Abdulkadir Muhamad, !tika Profesi Hukum, 9itra Aditya )akti, )andung, #1, hlm. . [=] ;. $umaryono, !tika Profesi Hukum. Norma/Norma )agi Penegak Hukum, anisi8s, 3ogyakarta, 1==/, hlm. 160. Diposkan oleh Sonny Pungus di 21.39
A. Tanggung Jawab Hukum 1. Pengertian Tangung Jawab Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indones ia (KBBI) tanggung jawab adaah kewajiban menanggung segaa sesuatun!a bia terjadi a"a # a"a boeh dituntut$
di"ersaahkan$ dan di"erkarakan . %aam kamus hukum$ tanggung jawab adaah suatu keseharusan bagi ses eorang untuk meaksanakan a"a !ang teah d iwajibkan ke"adan!a . &
M enurut hukum t anggung jawab adaah suatu akibat ata s konsekuensi kebebasan seorang tentang "erbuatann!a !ang berkaitan dengan etika atau mora daam meakukan suatu "erbuatan. 1'
eanjutn!a menurut Titik Triwuan "ertanggungjawaban harus mem"un!ai dasar$ !aitu ha !ang men!ebabkan timbun!a hak hukum bagi s eorang untuk men untut orang ain sekaigus beru"a ha !ang meahirkan kewajiban hukum orang ain untuk memberi "ert an ggungjawabann!a. 11
Menurut hukum "erda ta dasar "ertanggungjawaban dibagi menjadi dua maam$ !aitu kesaahan dan risiko. %engan demikian dikena dengan "ertanggungjawaban atas dasar kesaahan (iabiit! without based on *aut ) dan "ertanggungjawaban &
Andi Ham+ah$
Kamus Hukum $ ,haia Indonesia$ -''. 1'
oekidjo /otoatmojo$ 0tika dan Hukum Kesehatan $ ineka 2i"ta$ Jakarta$ -'1'$ hm. 11
Titik Triwuan dan hinta 3ebrian$ Perindungan Hukum bagi Pasien$ Prestasi Pustaka$ Jakarta$ -'1'$ hm 45.
& tan"a kesaahan !ang dikena (iabiit! without *aut) !ang dikena d engan tanggung jawab ri siko atau tanggung jawab mutak (strik iabii!) . 1-
Prinsi" dasar "ertanggung jawaban atas dasar kesaahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia meakukan kesaahan karena merugikan orang ain. ebaikn! a "rinsi" tanggung jawab risiko adaah bahwa konsumen "enggugat tidak diwajibkan agi meainkan "rodusen tergugat angsung bertanggung jawab sebagai risiko usahan!a. -. Teori Tanggung J awab Hukum Menurut Abdukadir Muhammad teori tanggung jawab daam "erbuatan meanggar hukum (tort iabiit!) dibagi menjadi bebera"a teori$ !aitu 6 17
a.
Tanggung jawab akibat "erbuatan meanggar hukum !ang diakukan dengan sengaja (intertiona tort iabiit!) $ tergugat h arus sudah meakukan "erbuatan sedemikian ru"a sehingga merugikan "enggugat atau mengetahui bahwa a"a !ang diakuka nt ergugat akan mengakibatkan kerugian. b. Tanggung jawab akibat "erbuatan meanggar hukum !ang diakukan karena keaaian (negigene tort i abiit!) $ didasarkan "ada konse" kesaahan (one"t o* *aut) !ang berkaitan dengan mora dan hukum !ang sudah beram"ur baur (intermingend ). . Tanggung jawab mutak akibat "erbuatan meanggar hukum tan"a mem"ersoakan kesaahan (stirk iabiit!)$ didasarkan "ada "erbuatann!a baik seara sengaja mau"un tidak sengaja$ artin!a meski"un bukan 1-
Ibid . hm. 4&. 17
Abdukadir Muhammad$ Hukum Perusahaan Indonesia $ 2itra Adit!a Bakti$ -'1'$ hm. '7.
1' kesaahann!a teta" bertanggung jawab atas kerugian !ang timbu akibat "erbuatann!a.
A. Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut
Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab seara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan!berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet " karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional" ada dua jenis tanggung jawab# pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault ) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility).$1% &anggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang'undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. &iada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. ukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan eeknya tidak memiliki kualiikasi psikologis tindakan ini*idu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak rele*an. &eknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan indi*idu telah direnanakan dan dimaksudkan untuk eek tertentu dari perbuatan tsb dan kasus ketika tindakan seorang indi*idu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu ita!ide keadilan indi*idualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan indi*idu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan indi*idu lain dengan perbuatannya itu. Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang'undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang indi*idu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang'undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang indi*idu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai ontohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. +aka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang. Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan indi*idu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direnanakan dan dengan maksud yang jahat oleh indi*idu" tidak sepenuhnya diterima hukum modern. +enurut hukum" indi*idu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika
akibat seara obyekti membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya" tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah" atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direnanakan oleh indi*idu pelaku. ,amun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda'beda. Sanksi itu ditandai dengan akta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualiikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat" yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut mens re)" merupakan unsur suatu delik. -nsur ini disebut dengan istilah kesalahan ( fault ) (dalam pengertian lebih luas disebut dolus atau culpa). etika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualiikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perenanaan" yaitu kealpaan atau kekhilaan (negligance). ealpaan atau kekhilaan adalah suatu delik omisi (kelalaian)" dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.$2% &anggung jawab absolut dalam masyarakat primiti tidak mewajibkan para indi*idu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan indi*idu lain" dan hukum pada masyarakat primiti tidak membatasi sanksi pada kasus'kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati'hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.$3% Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati'hatian yang diperlukan. ukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai keenderungan untuk membatasinya kepada keadaaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal" dapat menghindarkan akibat'akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. /ika tindakan seseorang indi*idu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang indi*idu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal" dapat menghindarkan akibat yang membahayakan ters ebut.$0
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Tanggung Jawab !ndi"idu dan Kelom#o$
Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung ( deliquent ) tetapi juga terhadap indi*idu yang seara hukum terkait dengannya. ubungan tersebut ditentukan oleh aturan!tatanan hukum. ontohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi t idak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. tas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tsb" suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi" yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum" korporasi atau negara dipersoniikasikan mereka adalah juristic person yang berlawanan dengan natural person.$4% Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang indi*idu'organ korporasi atau organ negara" maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara. $5%
&anggungjawab seseorang menakup perbuatan indi*idu'indi*idu yang lain. ubungan hukum yang sama" yaitu antara delik dan sanksi" dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. ,amun kedua konsep tsb menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain" norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). ,orma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. ,orma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. arena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus'kasus dimana sanksi tidak" atau tidak hanya" ditujukan kepada pelaku delik" tetapi juga terhadap indi*idu'indi*idu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik. $6% Pelaku delik adalah indi*idu yang perbuatannya" karena telah ditentukan tatanan!aturan hukum" merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan terhadapnya atau terhadap indi*idu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum" yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum" yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. &anggungjawab atas delik adalah orang" atau orang'orang yang terhadapnya sanksi ditujukan" meskipun bukan perbuatannya" melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik" yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka. $7% 8iasanya" orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri" terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus'kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain" bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. &anggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu" tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri" sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain. Dalam ranah hukum perdata" tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian" maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya" yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.$9% Suatu sanksi bila dikenakan terhadap indi*idu'indi*idu yang memiliki komunitas!masyrakat hukum yang sama dengan indi*idu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb" maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolekti. Pertanggungjawaban indi*idual maupun kolekti dapat diberlakukan dengan mengingat akta bahwa tidak ada indi*idu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. etika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik" tetapi kepada indi*idu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik" maka pertanggungjawaban indi*idu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggunganjawaban kolekti selalu merupakan pertanggungjawaban absolut. $1%
%. Konse# Kewajiban dari Austin
+enurut /ohn ustin hukum positi (positi*e law) atau :hukum yang disebut dengan sebenarnya; harus memenuhi 0 unsur yaitu# a). command (perintah) b). sanction (sanksi!anaman hukuman) ). duty (kewajiban) d). sovereignty (kedaulatan) Pemikiran ustin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah'perintah" dan dan ada orang yang pada umunya mentaati perintah'perintah tersebut. $11% pabila meraka tidak mematuhi perintah maka dijatuhi sanksi. eberadaan sanksi disini sangatlah menjadi penting karena ustin tidak mempermasalahkan dalam kenyataannya mereka patuh karena takut" karena rasa hormat atau karena dipaksa. $12% ustin adalah tokoh yang memisahkan seara tegas antara hukum positi dengan hukum yang diita'itakan" dengan kata lain ia memisahkan seara tegas antara hukum dengan moral dan agama.
a. Tida$ ada Pembedaan antara Kewajiban dan Pertanggungjawaban
onsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis ustin" argumentasi ustin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada deliquent dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada indi*idu dalam hubungan hukum tertentu dengan deliquent . Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (being obligated ) dengan bertanggung jawab. Deinisinya tentang kewajiban hukum adalah “diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah” . &etapi bagaimana dengan kasus dimana orang selain yang tidak mematuhi hukum" dalam bahasa ustin perintah" bertanggung jawab terhadap suatu sanksi.$13%
b. Kewajiban &u$um Bu$an !$atan Psi$ologis
Pernyataan bahwa seorang indi*idu diharuskan seara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum" bukan tentang peristiwa nyata" khususnya bukan tentang sikap mental indi*idu tersebut. Dalam menentukan kewajiban" yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelanggar kewajiban (delik)" aturan hukum mungkin dengan maksud agar indi*idu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi. &etapi pertanyaan apakah orang benar'benar takut atau tidak terhadap sanksi dalam melaksanakan kewajibannya tidak rele*an bagi teori hukum. /ika keharusan hukum diekspresikan dengan mengatakan bahwa seorang indi*idu terikat dengan aturan norma hukum" model ekspresi ini tidak boleh dipahami seara psikologis bahwa hal tersebut merupakan moti perbuatannya.
'. Kewajiban (ebagai Perasaan Ta$ut Terhada# (an$si
ustin menyatakan bahwa orang terikat dengan keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah karena hal itu jahat dan orang takut akan sanksi. ,amun apakah seseorang bertanggungjawab terhadap suatu sanksi atau tidak" tidaklah bergantung pada apakah dia takut atau tidak terhadap sanksi. /ika benar bahwa seseorang terikat atau diharuskan karena takut pada sanksi" maka seharusnya deinisinya berkembang menjadi “to be obliged is to fear the sanction”. tetapi deinisi ini tidak sesuai dengan prinsip teori hukum analisis yang menekankan pada perintah.$14%
d. Konse# Psi$ologis tentang Kewajiban dan !lmu &u$um Analiti$
gar kewajiban bisa eekti atau ditaati" atau agar sanksi dapat menjamin orang'orang tidak berbuat salah" maka diperlukan adanya # 1) 8ahwa orang itu harus mengetahui atau menduga hukum yang membebankan kewajiban dan yang melekatkan sanksi terhadap kewajiban itu 2) 8ahwa dia harus mengetahui" atau mungkin mengetahui dengan perhatian atau pertimbangan yang semestinya" bahwa perbuatan tertentu" penghindaran dari perbuatan tertentu (atau omisi)" akan bertentangan dengan tujuan hukum dan kewajiban
/ika kedua kondisi ini tidak terjadi seara bersamaan" sanksi tidak dapat berungsi sebagai moti" dan tindakan" penghindaran dari tindakan atau omisi" tidak dapat dihubungkan dengan kehendak yang tidak berdasarkan hukum" atau dengan kekhilaan" ketidakpedulian" atau kekuranghati'hatian. gar sanksi menjadi eekti orang harus mengetahui hukum yang diakui seara umum dan uni*ersal dalam setiap sistem hukum. Sehingga ketidaktahuan atau kekeliruan tentang hukum tidak mesti melepas sesorang dari tanggung jawab hukum. etidak tahuan tentang hukum seringkali dielakkan" dan bila kerugian atau kesalahan merupakan konsekunsi dari ketidaktahuan hukum yang tidak dapat dielakkan tersebut" ini bukan akibat dari kehendak yang melanggar hukum atau ketidakhati'hatian yang melanggar hukum.$15% esulitan ini tidak pernah terjawab dalam teori ustin" karena kesulitan ini merupakan konsekuensi dari deinisi hukum sebagai perintah. kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom)" sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu" dalam istilah egel" :Sittliheit; (mohon perhatikan ejaannya" barangkali salah)" dalam tataran ini kewajiban'kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban'kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika" immanuel kant menguraikan etika :imperati kategoris; dimana" tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih" dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.
K)(!MP*+A
Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab seara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan! berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet " karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tsb bertanggungjawab. da dua jenis tanggungjawab# Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault ) dan Pertanggungjawaban mutlak (absolut responbility). &anggungjawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang'undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. &iada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perenanaan" yaitu kealpaan atau kekhilaan (negligance). ealpaan atau kekhilaan adalah suatu delik omisi (kelalaian)" dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability. Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung ( deliquent ) tetapi juga terhadap indi*idu yang seara hukum terkait dengannya. Suatu sanksi bila dikenakan terhadap indi*idu'indi*idu yang memiliki komunitas!masyrakat hukum yang sama dengan indi*idu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb" maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolekti.
ewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom)" sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu" dalam tataran ini kewajiban' kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban'kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika" immanuel kant menguraikan etika :imperati kategoris; dimana" tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih" dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.
$1% /imly sshiddi=ie" li Saa>at" Teori Hans Kelsen tentang Hukum" /akarta" onstitusi Press" 25. lm 51 $2% bid hlm 53 $3% ans elsen" ?eneral theory !f "aw and #tate, ,ew @ork# Aussell B Aussel" 1951 al 97 $0% bid hlm 97'99 $4% /imly sshiddi=ie" !p$%it$ hlm 53 $5% elsen" ans" !p$%it$ hlm 1 $6% bid hlm 11 $7% bid hlm 11 $9% bid hlm 12 $1% /imly sshiddi=ie" !p$%it$ hlm 50 $11% 8ernard C. &anya" ed all" Teori Hukum &#trategi Tertib 'anusia "intas (uang dan generasi)" (@ogyakarta# ?enta Publishing" 21)" hlm. 12. $12% Suri Aatnapala" *urisprudence" (ambridge# ambridge -ni*. Press" 29)" hlm. 05 $13% elsen" +eneral theory" !p$%it ." hal 61 $10% bid$, hal. 61'62 $14% bid$, hal. 62'63 $15% bid$, hal. 62'63
BAB !! AA+!(A TA--*- JAAB /TA!( ()BA-A! P)JABAT *M*M T)&ADAP AKTA A- D!B*AT DA B)!D!KA(! P)B*ATA P!DAA
. +enurut ans elsen" konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. 8ahwa seseorang bertanggung jawab seara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.37 &eori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan --/, yang berada dalam bidang hukum perdata. ewenangan ini salah satunya adalah meniptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak" kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan seara pidana. Pertanggung jawaban seara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni" delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. +enurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu dianamkan.39 Deinisi delik sebagai perbuatan seseorang indi*idu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu dianamkan" mensyaratkan bahwa 37 ans
elsen (lih 8ahasa oleh Somardi)" ?eneral &heory Caw and State"&eori -mum ukum dan ,egara" Dasar'dasar
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
20 sanksi itu dianamkan terhadap seseorang indi*idu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang'undang membahayakan masyarakat" oleh karena itu oleh pembuat undang'undang diberikan sanksi untuk menegahnya. +enurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapka hanya untuk kasus'kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan baik seara sengaja maupun tidak. +enurut ans elsen 0 egagalan untuk melakukan kehati'hatian yang diharuskan oleh hukum disebut FkekhilapanF &negligence) dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari FkesalahanF &culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki" dengan atau tanpa maksud jahat" akibat yang membahayakan. danya kewenangan notaris yang diberikan oleh undang'undang /abatan ,otaris" berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya" jika dilakukan tanpa kehati'hatian sehingga membahayakan masyarakat dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut dianam dan atau memenuhi unsur'unsur tindak pidana" maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut seara pidana. onsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersiat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan living law sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum. 01 ktualisasi dari living law tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri. 0 bid "
hal. 73 Aasjidi dan Putra" <. 8. Giyasa" Hukum #ebagai #uatu #ystem, 8andung" Aemaja Aosdakarya" hal. 69. 01 Cili
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
24 Cembaga notariat merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diperlukan masyarakat untuk ikut serta menjaga tetap tegaknya hukum" sehingga notaris diharapkan dapat membantu dalam meniptakan ketertiban" keamanan dan meniptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Proesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang
menuntut pengetahuan luas" serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur seara tertulis dan otentik hubungan'hubungan hukum antara para pihak yang seara muakat meminta jasa notaris. ,otaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku proesi yang memiliki unsur'unsur sebagai berikut#02 1. +emiliki integritas moral yang mantap 2. arus jujur terhadap klien maupun diri sendiri 3. Sadar akan batas'batas kewenangannya 0. &idak semata'mata berdasarkan pertimbangan uang. ,otaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada -ndang'-ndang nomor # 3 tahun 20 tentang /abatan ,otaris disingkat --/, dan ode Etik ,otaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral proesi notaris. ewenangan ,otaris sebagai penjabaran dari pasal 1 angka 1 --/, terdapat dalam pasal 14 --/,.03 (1) ,otaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan" 02 Ciliana
&edjosaputro" -tika .rofesi dan .rofesi Hukum" Semarang" neka
hal. 93. 03 adi Setia &unggal" !p$%it, hal 00'04.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
25 perjanjian" dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan!atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik" menjamin kepastian tanggal pembuatan akta" menyimpan akta" memberikan grosse" salinan dan kutipan akta" semuanya itu sepanjang pembuatan akta'akta itu tidak juga ditugaskan atau dikeualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh -ndang'undang. (2) ,otaris berwenang pula # a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendatar dalam buku khusus b. membukukan surat'surat di bawah tangan dengan mendatar dalam buku khusus . membuat kopi dari asli surat'surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan d. melakukan pengesahan keookan otokopi dengan surat aslinya e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta . membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau g. membuat akta risalah lelang. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)" ,otaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang'undangan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan ,otaris selain untuk membuat akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendataran dan mengesahkan &waarmerken dan legaliseren) // surat'surat!akta'akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat!penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang'undang terutama yang berkaitan dengan isi dari akta yang dibuat para pihak di hadapan ,otaris. ,otaris sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik (kepentingan umum) dalam hal'hal tertentu" oleh karena itu
00 0aarmerking,
yaitu membukukan surat'surat di bawah tangan dengan mendatar dalam buku khusus" sedangkan "egalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendatar dalam buku khusus" (bedakan antara legalisasi dengan pengesahan keookan otoopi dengan surat aslinya).
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
26 notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. -ntuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum" dapat di kaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. -ntuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada Pejabat -mum yang dijabat oleh notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik ,egara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai /abatan (bukan proesi)" karena menjalankan jabatan seperti itu" maka notaris memakai lambang negara" yaitu 8urung ?aruda. Dengan kedudukan seperti tersebut diatas" maka dapat dikatakan bahwa notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata" yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata" yaitu pembuatan akta otentik guna terapainya kepastian hukum. Dalam P/, dan -Perdata umumnya diatur ketentuan'ketentuan tentang Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
27 pelaksanaan jabatan ,otaris. Pelayanan jabatan ,otaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang'orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak'hak mereka" sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan'tindakan pre*enti yang khusus" antara lain juga mempertahankan kedudukan akta'akta otentik khususnya akta'akta notaris.04 +eskipun notaris sebagai pejabat umum" namun notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada -- ,o.7 tahun 1960 tentang Pokok'Pokok kepegawaian karena antara Pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan" dan notaris tidak digaji dari anggaran Pemerintah" namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk pada -/abatan ,otaris. Sebagai pejabat umum notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan" hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan notaris. al ini lebih tegas diatur pada pasal 0 ayat (2) --/, yaitu tentang Sumpah /abatan ,otaris bagian yang ke'3 (tiga) :,otaris akan menjaga sikap" tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik proesi" kehormatan" martabat dan tanggung jawab sebagai notaris; 05 artinya notaris dalam menjalankan tugasnya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya" yaitu notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta" karena martabat yang dijunjungnya 04 +uhammad
dam" 1sal 2sul 3an #ejarah 4otaris, 8andung" Sinar 8aru" 1974" hal.
04.
adi Setia &unggal" !p$%it, hal. 39. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'. 05
29 itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat seara pribadi" yaitu moral notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya. Dari batasan pengertian dan kewenangan notaris t ersebut jelas bahwa produk akta yang dibuat oleh notaris adalah merupakan alat bukti otentik yang kuat dan penuh. gar akta tersebut berungsi sesuai tujuannya yaitu sebagai alat bukti otentik hendaknya akta tersebut dapat dibuktikan keotentikannya" sehingga akta tersebut seara yuridis dapat menjamin adanya kepastian hukum. -ntuk itu hendaknya dalam pembuatan akta tersebut harus memenuhi ketentuan pembuatan dan persyaratan yang ditentukan oleh undang'undang baik seara ormil maupun materiil bahwa isinya tidak bertentangan dengan undang'undang. Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan beberapa hal tentang ,otaris" yaitu# (1) ,otaris adalah Pejabat -mum (2) ,otaris merupakan satu'satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik (3) kta'akta yang berkaitan dengan perbuatan" perjanjian" dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik (0) danya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya" menyimpan akta" memberikan grosse" salinan dan kutipannya (4) &erhadap pembuatan akta'akta itu tidak juga ditugaskan atau dikeualian oleh suatu Peraturan -mum kepada pejabat atau orang lain. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
3 A. Soegondo ,otodisoerjo" dalam bukunya Fukum ,otariat di
Proesi notaris bukan semata'mata merupakan proesi biasa" dalam arti 06 A.
Soegondo ,otodisoerjo" !p$%it " hal.03.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
31 kata walaupun notaris dijadikan sebagai pekerjaan yang menjadi mata penaharian karena ada kompensasi" tetapi eksistensi notaris l ebih merupakan suatu jabatan umum yang melaksanakan sebagian kewibawaan &ge6ag) pemerintah. leh karena itu" notaris sebagai suatu jabatan yang mempunyai kewibawaan layaknya pejabat negara" juga diperlukan pedoman etika dalam menjalankan jabatannya yang tertuang ode Etik ,otaris dari
Subekti" A &jitrosudibio" !p$ %it, hal. 064.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
32 tersebut diawasi dan dipantau oleh lembaga semi independen" agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan kinerja proesi notaris berdasarkan pasal 56 --/, dilakukan oleh +enteri dan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh +ajelis Pengawas. +ajelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang" terdiri atas unsur # a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang b. rganisasi ,otaris sebanyak 3 (tiga) orang . hli!akademisi sebanyak 3 (tiga) orang leh karena itu apabila dalam suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru a" maka keanggotaan dalam +ajelis Pengawas dapat diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh +enteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini juga berlaku bagi ,otaris pengganti" ,otaris Pengganti husus dan Pejabat sementara notaris. +ajelis Pengawas tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan atau jenjang" yaitu# a. +ajelis Pengawas Daerah. b. +ajelis Pengawas Gilayah. . +ajelis Pengawas Pusat. 8erdasarkan pasal 59 undang'undang nomor # 3 tahun 20 tentang /abatan ,otaris disingkat --/," +ajelis Pengawas Daerah dibentuk di abupaten!ota yang keanggotaannya terdiri dari unsur sebagaimana tersebut diatas (pasal 56 --/,)" masa jabatannya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
33 Sedangkan +ajelis Pengawas Gilayah berdasarkan pasal 62 undangundang nomor # 3 tahun 20 tentang /abatan ,otaris disingkat --/," kedudukan dan wilayah kerja +ajelis Pengawas Gilayah adalah berada di ibukota Propinsi yang meliputi seluruh abupaten!ota" susunan keanggotaannya serta masa jabatannya. Pada prinsipnya sama dengan susunan keanggotaan yang ada pada +ajelis Pengawas Daerah. A. AKT/ A-M))BABKA /TA!( D!P)+*KA K)&AD!AA DA+AMP)M)!K(AA P)KAA P!DAA !. &ubungan &u$um antara otaris dengan Para Penghada# Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum" terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan" para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. ,otaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak!penghadap. edudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam3 (tiga) hal # 1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. pabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi'saksi. emudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
30 tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan di harapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan" ahliwarisnyamaupun pihak lain. 2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain ber dasarkan surat kuasamaupun ketentuan undang'undang. al ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris" namun demikian undang'undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti 'bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.09 Dengan demikian bahwa -ndang'undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris" dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. 3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan undang'undang. Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang ' undang" bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendir i 09 Perhatikan
ketentuan dalam Pasal 06 --/,.
Pasal 06 (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat ku asa di bawah tangan wajib dilekatkan pada +inuta kta. (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk +inuta kta diuraikan dalam akta. (3) etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan ,otaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
34 tetapi untuk mewakili pihak lain. 4 Setiap akta yang di buat oleh notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap" juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi" keuali undang'undang menentukan lain. Saksi'saksi tersebut harusmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh --/,. 41 Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian" baik dengan lisan maupun seara tertulis (dalam hal yang disebut terakhir ini dengan menandatanganinya)" yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendir i &waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. /adi saksi adalah orang ketiga &derde)$ Pengertian'pengertian FpihakF &partij) dan FsaksiF &getuige) adalah pengertian'pengertian yang satu sama lain tidak dapat disatukan.42 Saksi yang dimaksudkan dalampembuatan akta notaris di sini adalah orang ketiga yang memberikan kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri (dilihat dan didengar) berkaitan dengan hal'hal ataupun perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta notaris. edudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta notaris sangat penting. al ini akan berpengaruh pada legitimasi akta tersebut. eabsahan akta notaris tidak hanya tergantung pada syarat 4 Perhatikan
ketentuan dalam pasal 37 ayat (3) huru b junto penjelasannya.Pasal 37 ayat (3) huru b. eterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap Penjelasannya # @ang dimaksud dengan ;kedudukan bertindak penghadap; adalah dasar hukum bertindak. 41 Perhatikan ketentuan dalam Pasal 0 --/,. 42 ?S Cumban &obing" !p$%it " hal. 135.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
35 dan prosedur pembuatannya saja oleh notaris" tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Dengan adanya para pihak yang datang menghadap notaris untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta otentik" termasuk penandatanganan oleh saksi dan notaris dalam pembuatan akta tersebut" sehingga mengawali terjadinya hubungan hukum antara notaris dengan para pihak atau penghadap. Sejak kehadiran penghadap di hadapan notaris untuk menuangkan tindakan atau perbuatannya dalam bentuk akta otentik" kemudian notaris membuat akta otentik tersebut sesuai keinginan para penghadap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh --/," maka sejak penandatanganan akta tersebut oleh para pihak" saksi'saksi dan notaris" lahirlah hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap. ubungan hukum tersebut yaitu adanya keperayaan para pihak atau penghadap kepada notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu akta otentik" karena para pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan" sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut. Dengan kata lain bahwa akta otentik menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan hubungan hukum seperti itu" maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
36 awal dari tanggunggugat,otaris. 43 +enurut +arthalena Pohan dalam bukunya &anggunggugat d*oaat"
Dokter dan,otaris# :-ntuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas" perlu ditentukan tanggunggugat ,otaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum &onrechtmatigedaad) atau mewakili orang lain tanpa kuasa &6aakwaarneming) atau pemberian kuasa &lastgeving), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.40 ubungan hukum antara para penghadap dengan notaris dapat dimasukkan atau dikualiikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum seara kontraktual" misalnya para penghadap memberi kuasa untukmelakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.44 edatangan para penghadap kepada notaris adalah atas keinginan sendiri tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian kuasa kepada notaris untuk melakukan pekerjaan tertentu yaitu pembuatan akta otentik. &anpa adanya perjanjian antara notaris dengan para pihak" baik lisan maupun tertulis untuk membuatkan akta yang diinginkannya" maka hubungan hukum antara notaris dengan para pihak bukanlah hubungan kontraktual" sehingga notaris 43 abib
djie" !p$ %it, hal.16.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
37 tidak dapat dituntut dengan dasar perbuatan wanprestasi apabila terjadi kesalahan terhadap akta yang dibuatnya sepanjang akta tersebut t elahmemenuhi unsur'unsur yang ditetapkan dalam undang undang baik tentang bentuk maupun syarat akta otentik. Setiap notaris pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang berkepentingan mendapat pelayanan jasanya. Dengan demikian tidak tepat jika hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap dikualiikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika notaris wanprestasi dapat dituntut!digugat dengan dasar gugatan notaris telah wanprestasi. Demikian juga terhadap perbuatan melawan hukum &onrechtmatigedaad)" inti dari perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.45 ,otaris melakukan pekerjaannya berdasarkan kewenangan dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan undang'undang nomor # 3 tahun 20 tentang jabatan ,otaris (--/,). Para penghadap datang untuk meminta jasa notaris menuangkan keinginannya dalam suatu bentuk akta otentik" sehingga tidakmungkin notarismembuat akta tanpa permintaan para penghadap. ,otaris hanyalah melakukan pekerjaan atau membuat akta atas permintaan penghadap" sehingga notaris bukanlah sebagai pihak atau mewakili penghadap" oleh karena itu notaris tidak dapat dituntut dalam bentuk mewakili 45 bid$
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
39 orang lain tanpa kuasa &6aakwaarneming) berdasarkan pasal 1340-Perdata# :/ika seorang dengan sukarela" dengan tidak mendapat perintah untuk itu" mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini" maka ia seara diam'diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut" hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.
abib djie" dalam bukunya # Hukum 4otaris ndonesia &tafsir tematik terhadap 22 no$9: tahun ;::/ tentang *abatan 4otaris) hal.16" ,otaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan --/," artinya ,otaris hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh --/," misalnya kewenangan ,otaris seara umum yang diatur dalam Pasal 14 --/, dan menurut Pasal 14 ayat (1) --/, kewenangan ,o taris yaitu membuat akta otentik untuk permintaan dan kepentingan para pihak yang menghadap ,otaris. da kemungkinan ,otaris melaksanakan tugas atau pekerjaan lain di luar kewenangan ,otaris" misalnya ,otaris mengurus perpajakan" berbagai iHin atau surat'surat yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas# Pengurusan iHin seperti ini sudah di luar atau bukan kewenangan ,otaris" atau mungkin untuk ,otaris" hal seperti itu dilakukan merupakan salah satu pelayanan tambahan untuk para penghadap" b ahwa ,otaris menerima pengurusan seperti itu" karena hal seperti ini bukan kewenangan ,otaris" sehingga jika menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu" maka ,otaris dapat d ituntut dengan perbuatan melawan hukum. al yang sama jika ,otaris membuat perjanjian seara tertulis (kontrak) untuk mengerjakan pekerjaan'pekerjaan tertentu untuk para penghadap" jika terjadi wanprestasi" maka ,otaris dapat dituntut!digugat karena wanprestasi.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
0 belum terjadi permasalahan. -ntuk mengetahui hubungan hukum antara notaris dengan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 1759 -Perdata yaitu :Suatu akta" yang" karena tidak berkuasa atau tidak akapnya pegawai dimaksud di atas" atau karena suatu aat dalam bentuknya. tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik" namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak; Dengan demikian maka hubungan hukum itu timbul atau menjadi masalah sejak adanya permasalah hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Sejak itulah dapat dikategorikan bahwa akta otentik ter degradasi<= menjadi akta dibawah tangan dalam status dan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti" dengan alasan bahwa # i. Pejabat umum yang bersangkutan seara hukum tidak berwenang dalam pembuatan akta tersebut. ii. Pejabat umum yang bersangkutan tidak mampu. iii. aat dalam bentuknya" Dengan demikian apabila akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap" maka dengan
dasar putusan tersebut notaris dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. ubungan notaris dan para penghadap dapat dikualiikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena#49 47 3egradasi
dapat diartikan sebagai kemunduran" kemerosotan" penurunan 8aa# Departemen Pendidikan dan ebudayaan" Kamus 5esar 5ahasa ndonesia, !p$ %it . hal. 204" dalam tesis ini diartikan sebagai penurunan derajat atau penurunan kedudukan. 49 abib djie" !p$ %it, hal.19.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
01 1. ,otaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan. 2. &idak mampunya notaris yang bersangkutan dalam membuat akta. 3. kta notaris aat dalam bentuknya. -ntukmenghindari agar akta notaris tidak ter degradasi menjadi akta dibawah tangan atau akta notarismenjadi batal demi hukumdan perbuatan notaris dengan para penghadap tidak dikualiikasikan sebagai perbuatan melawan hukum" maka seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam --/, dan peraturan materiil substanti lainnya. leh karena itu diperlukan keermatan" ketelitian" dan ketepatan dalam tehnik administrasi membuat akta maupun penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta berkaitan dengan para penghadap (subyeknya) maupun obyek yang akan dituangkan dalam akta. Selain pada dirinya sendiri notaris itu harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur" seksama" mandiri dan tidak memihak dalam melayani dan memperhatikan kepentingan para pihak. ,otaris harus memahami dan menguasai ilmu bidang notaris seara khusus dan ilmu hukumseara umum. Dalam pasal 01 --/, :pabila ketentuan dalam pasal 39 dan 0 tidak dipenuhi" akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;. Pasal 39--/,mengatur tentang persyaratan penghadap" yaitu# (1) Penghadap harusmemenuhi syarat sebagai berikut # Paling sedikit berumur 17 (delapan belas) tahun atau telah menikah"dan akap melakukan perbuatan hukum (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 17 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan akap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
02 (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan seara tegas dalamakta. Pasal 0 --/, mengatur tentang perlunya saksi dalam akta notaris dan ketentuan tentang persyaratan saksi" yaitu # 1. Setiap akta yang dibaakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi" keuali peraturan perundang'undanganmenentukan lain. 2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut # a. Paling sedikit berumur 17 (delapan belas) tahun atau telah menikah b. akap melakukan perbuatan hukum. . +engerti bahasa yang digunakan dalam akta d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan para" dan e. &idak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan notaris atau para pihak. 3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris dan penghadap. 0. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan seara tegas dalamakta. Dengan tidak dipenuhinya salah satu maupun beberapa ketentuan dalam pasal 39 dan 0 --/, tersebut" maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat eksternal. edudukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian s ebagai akta di bawah tangan atau akta notarismenjadi batal demi hukumtidak berdasarkan syarat subyekti dan syarat obyekti" tetapi dalam hal ini karena --/, telah menentukan sendiri tentang persyaratan akta notaris sebagaimana tersebut diatas" yaitu karena tidakmemenuhi syarat eksternal dan juga apabila notaris tidak ermat" tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
03 berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan --/," dan juga dalammenerapkan aturan hukumyang berkaitan dengan akta. pabila hal tersebut terjadi" maka tuntutan terhadap notaris terjadi dalam bentuk penggantian biaya" ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta notaris terdegredasi menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum" berdasarkan adanya # 1. ubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatanmelawan hukum. 2. etidakermatan" ketidak telitian dan ketidak tepatan dalam # i. &ehnik administrati membuat akta berdasarkan --/, ii. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap" yang tidak di dasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris seara khusus dan hukumpada umumnya.5 ubungan hukum antara notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukumyang khas" karena dalamhubungan hukumtersebut terdapat iri hubungan dengan karakter# i. &idak perlu dibuat suatu perjanjian baik l isan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan'pekerjaan tertentu ii. +ereka yang datang ke hadapan notaris" dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memormulasikan 5 bid,
hal.2.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
00 keinginan para pihak seara tertulis dalambentuk akta otentik iii. asil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keingian para pihak sendiri i*. ,otaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan. leh karena itu sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya" ganti rugi dan bunga" maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa# i. danya kerugian yang diderita akibat dibuatnya akta tersebut oleh
notaris" ii. &erdapat hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan pelanggaran atau kelalaian dari notaris" iii. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam --/, diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbuktimelakukan pelanggaran"maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi" berupa sanksi perdata" administrasi" dan kode etik jabatan notaris" dimana sanksi'sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam --/, dan kode etik jabatan notaris sedangkan sanksi pidana terhadap notaris tidak diatur dalam--/, maupunode Etik,otaris. Dalampasal 74--/,dinyatakan bahwa #51 Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6" Pasal 15 ayat (1) huru a" Pasal 15 ayat (1). huru b" Pasal 15 ayat (1) huru " Pasal 15 ayat (1) huru d" Pasal 15 ayat (1) huru e" Pasal 15 ayat (1) huru " Pasal 15 ayat (1) huru g" Pasal 15 ayat (1) huru h" Pasal 15 ayat 51 adi
Setia &unggal" !p$ %it, hal. 66.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
04 (1) huru i" Pasal 15 ayat (1) huru j" Pasal 15 ayat (1) huru k" Pasal 16" Pasal 2" Pasal 26" Pasal 32" Pasal 36" Pasal 40" Pasal 47" Pasal 49" dan!atau Pasal 53" dapat dikenai sanksi berupa# a. teguran lisan b. teguran tertulis" . pemberhentian sementara d. pemberhentian dengan hormat" atau e. pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 74 --/, tersebut" dilakukan oleh +ajelis Pengawas Daerah. Sementara dalam praktek sehari'hari ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris" namun kemudian ditarik atau dikualiikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualiikasian tersebut berkaitan dengan pelanggaran aspek'aspek seperti # i. epastian hari" tanggal" bulan" tahun dan pukul saat menghadap notaris. ii. Para pihak (orang) yang menghadap notaris. iii. ebenaran tanda tangan penghadap. i*. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta *. Dibuat salinan akta tanpa adanya minuta. *i. +inuta akta tidak ditandatangani seara lengkap oleh penghadap dan saksi tetapi salinannya dikeluarkan. *i. Aen*oi tidak dipara dengan benar dan sempurna. pabila aspek tersebut dapat dibuktikan telah dilanggar oleh notaris" berdasarkan --/, pasal 37 tentang bentuk akta dan pasal 15 tentang kewajiban notaris maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
05 administrasi berdasarkan --/, pasal 70 yaitu kekuatan pembuktian akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum" sehingga dapat dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya" ganti rugi dan bunga kepada notaris. &untutan ini dapat dilakukan dengan gugatan perdata terhadap notaris
berdasarkan pasal 1354 -Perdata :tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain" mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kegurian itu" mengganti kerugian tersebut.; Disamping itu berdasarkan pasal 74 --/, notaris tersebut dapat diberikan sanksi administrasi berupa # a. teguran lisan b. teguran tertulis. . pemberhentian sementara d. pemberhentian dengan hormat e. pemberhentian tidak dengan hormat. Proses penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh +ajelis Pengawas Daerah" +ajelis Pengawas Gilayah maupun +ajelis Pengawas Pusat. Di sisi lain ternyata 4 pelanggaran tersebut dapat diselesaikan seara pidana" apabila terdapat alasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris diantaranya bahwa notaris telah membuat surat palsu" atau memalsukan surat berdasarkan pasal 253 jo 250 -P sebagaimana hasil penelitian di bawah ini. 8atasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris tersebut merupakan aspek ormal dari akta notaris" dimana yang seharusnya Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
06 berdasarkan --/, apabila notaris terbukti melanggar aspek ormal akta" maka notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya" atau sanksi kode etik jabatan notaris. Pemanggilan terhadap notaris" berkaitan dengan akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana" umumnya menempatkan notaris sebagai saksi. Pemanggilan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan oleh penyidik dalam rangka memperoleh keterangan yang obyekti terhadap perkara yang sedang dalamproses penyidikan diepolisian karena ungsi penyidik adalah membuat terang suatu tindak pidana. dapun perkara pidana berkaitan dengan akta notaris yang menonjol umumnya pelanggaran pasal 253 -P52 yaitu pemalsuan surat. Dalam proses penyidikan notaris diminta memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan dengan kewenangan notaris membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam pasal 14 --/, dan kewajiban notaris untuk membaakan aktanya dihadapan para penghadap sesaat sebelum 52 Pasal
253 -P # Pemalsuan surat. (1). 8arang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" perikatan atau pembebasan hutang" atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah'olah isinya benar dan tidak dipalsu" dianam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" karena pemalsuan surat" dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2). Dianam dengan pidana yang sama" barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah'olah sejati" jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Salah satu unsur dari kejahatan surat palsu ialah bahwa surat yang dipalsu karena siatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Salah satu anasir dari kejahatan :pemalsuan surat; yang termaksud dalam pasal 253 -P adalah suatu kenyataan kemungkinan merugikan" bukan merugikan suatu pihak.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
07 penandatanganan akta tersebut. leh karena itu wajar apabila terjadi pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat notaris" diduga berindikasikan perbuatan pidana" maka notaris turut dipanggil untuk
memberikan keterangan ataupun kesaksian berkaitan dengan dugaan adanya pemalsuan surat ataupun menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. /ikalau dalam pemeriksaan ternyata ada indikasi notaris turut serta maka" pada saat itulah notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka" meskipun putusan tentang terbukti tidaknyamasihmenunggu persidangan di pengadilan. Pada dasarnya penyidik memeriksa notaris untuk menari keterangan berkaitan dengan bukti'bukti yang mendukung dan dijadikan dasar dalam pembuatan akta notaris tersebut. Salah satu ontoh dalam kasus pemeriksaan notaris oleh penyidik sebagai tersangka yaitu pada kasus pembuatan akta pelepasan hak dan ganti rugi dari sebagian bidang tanah" yang kemudian dipeah menjadi 17 (delatan belas) kapling yang terjadi pada Desember 23 oleh salah satu notaris diota+edan. Dalam kasus tersebut awalnya notaris hanya diminta hadir untuk diambil keterangannya sebagai saksi. ,amun hasil penyidikan dan berdasarkan keterangan yang diberikan ternyata mengindikasikan bahwa notaris patut diduga melakukan perbuatan pidana sehingga notaris tersebut ditetapkan diperiksa sebagai tersangka berdasarkan pasal 255 -P yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik jo 250 -P 53 berkaitan 53Pasal
255 -P #+emberikan keterangan palsu dalam akta otentik. (1). 8arangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu" dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah'olah keterangannya sesuai
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
09 dengan laporan polisi tanggal 23 +ei 25 no.pol# CP!1420!k.3!I!25!ps!&abes. Dalam kasus ini pelapor bukanlah pihak dalam akta tersebut" namun demikian pelapor adalah orang atau pihak lain yang dirugikan atas terbitnya 17 (delapan belas) akta pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat oleh notaris tersebut. 8erdasarkan bukti awal yang dimiliki pelapor" bahwa pelapor adalah pemilik sebagian tanah yang telah dibuat akta pelepasan hak dan ganti rugi oleh notaris tersebut" dan berdasarkan silang sengketa darielurahan bahwa tanah tersebut masih dalamsengketa. Di sini diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana untuk memberikan keterangan berkaitan dengan akta atentik yang dibuat. Dalam rangka pelepasan hak dan ganti rugi tentunya terdapat bukti awal yang disampaikan pihak yang akanmelepaskan hak tersebut kepada notaris. Diantara bukti yang disampaikan tersebut perlu diperhatikan kebenarannya" apakah notaris mengetahui keabsahan bukti pemegang hak terhadap tanah yang akan dilepaskan hak nya tersebutJ &ernyata ada pihak lain yang dapat membuktikan dengan kebenaran" dianam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (2). Dianam dengan pidana yang sama" barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolaholah isinya sesuai dengan kebenaran" jika karena pemakaian t ersebut dapat menimbulkan kerugian. Pasal 250 -P # naman hukuman pemalsuan surat. (1) Pemalsuan surat dianam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun" jika dilakukan terhadap 1. akte'akte otentik 2. surat hutang atau sertiikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum 3. surat sero atau hutang atau sertiikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan" yayasan perseroan atau maskapai 0. talon" tanda bukti de*iden atau bunga dari salah'satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3" atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai p engganti surat'surat itu 4. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) Dianam dengan pidana yang sarna barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat
pertama" yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah'olah benar dan tidak dipalsu" jika pemalsuan surat itu dapatmenimbulkan kerugian.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
4 bahwa keabsahan alas hak tanah yang telah dibuat akta pelepasan hak dan ganti rugi tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. asus tersebut merupakan bukti bahwa hubungan hukum antara para pihak dengan notaris berakibat adanya tanggung jawab hukum notaris atas kerugian pihak lain ataupun masyarakat yang dilindungi oleh undang'undang dengan pemberian sanksi sebagaimana dalam itab -ndang'-ndang ukum Pidana. ubungan hukum yang semula dalam ranah hukum perdata" harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum pidana karena memenuhi unsur'unsur pidana yang dipersangkakan. ubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak yang sebenarnya dalam ranah hukum perdata" dapat ditarik dalam ranah hukum pidana. Penarikan kasus pada ranah hukum pidana terjadi bila terdapat pelanggaran hak dari salah satu pihak dan pihak yang dirugikan melaporkan perkara tersebut kepada penyidik bahwa dari akta notaris tersebut berindikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris" baik dalam kedudukannya sebagai turut serta maupun membantu salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Dengan demikian ungsi notaris yang diamanatkan oleh --/, pasal 15 ayat (1) huru a. harus netral dan tidak boleh berpihak" telah dilanggar. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
41 2. a$tor ang Men3ebab$an otaris Di#erlu$an Kehadirann3a dalam Pemeri$saan Per$ara Pidana. Auang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam ruang lingkup hukum pembuktian" hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. eberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. arena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap" tanpa adanya permintaan dari para penghadap" notaris tidak akan membuat suatu apapun. ,otaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan! pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris" dan selanjutnya notaris membingkainya seara lahiriah" ormil dan materil dalam bentuk akta notaris" dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata ara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalamakta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hu kum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 14 ayat (2) huru e. --/,. papun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan" tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan" jika ada akta notaris Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
42 dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya" maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana" yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke
dalam akta notaris. al ini pun menimbulkan keranuan" apakah mungkin notaris seara sengaja (ulpa) atau khila (alpa) bersama'sama para penghadap!pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidanaJ Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril atau bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. ,otaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa seara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama'sama dengan para pihak!penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. /ika hal ini terbukti dalam persidangan" maka notaris tersebut wajib dihukum. leh karena itu" hanya,otaris yang tidakwaras dalammenjalankan tugas jabatannya" ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.50 Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik tersebut di atas" maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di epolisian" penuntutan oleh ejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang di 50 abib
djie" !p$ %it, hal.20.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
43 Pengadilan. Perlunya kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat ditentukan oleh aspek ormal dan materiil akta notaris itu sendiri. Dalam kasus yang melibatkan notaris sebagai tersangka berdasarkan bukti awal pada laporan polisi yang dibuat pelapor pada tanggal 23 +ei 25" di epolisian ota 8esar +edan" terhadap akta notaris yang dibuat pada bulan Desember 23 dinilai berindikasi perbuatan pidana" sehingga notaris perlu dipanggil untuk menjelaskan proses terjadinya akta tersebut" dan alat bukti yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut. -ntuk keperluan pemanggilan notaris berdasarkan pasal 55 ayat 1 huru b. epolisian harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari +ajelis Pengawas Daerah ota +edan. tas dasar permohonan ijin dari epolisian tersebut maka+ajelis PengawasDaerah (+PD)ota+edanmengadakan sidangmajelis untuk memeriksa notaris sehubungan dengan perlu atau tidaknya notaris memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara pidana di epolisian sebagaimana surat permohonan ijin pemeriksaan notaris yang diterima oleh +ajelis Pengawas Daerah. 8erdasarkan hasil sidang majelis pengawas maka +ajelis Pengawas Daerah ota +edan memberikan ijin untuk melakukan penyidikan atau meminta keterangan terhadap notaris tersebut. etentuan Pasal 55 --/, tersebut bersiat imperati atau perintah artinya jika epolisian" ejaksaan atau akim menyepelekan ketentuan Pasal 55 --/," maka terhadap epolisian" ejaksaan atau akim dapat dikategorikan Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
40 sebagai pelanggaran terhadap undang'undang" maka jika hal ini terjadi" kita dapat melaporkan epolisian" ejaksaan dan akim kepada atasannya masing'masing" dan di sisi yang lain" perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan aat hukum (dari segi ukum ara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 55 --/, dipenuhi.54 da juga ,otaris yang dipanggil oleh epolisian"
ejaksaan atau akim langsung datang menghadap kepada intansi yang memanggilnya" tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh +ajelis Pengawas Daerah. Dari ontoh kasus panggilan terhadap notaris dalam pembuatan akta tentang pelepasan hak dan ganti rugi tersebut" patut diduga baik sengaja maupun tidak notaris kurang teliti dan kurang hati'hati dalam memeriksa bukti yang disampaikan oleh pihak yang akan melepaskan hak atas tanah diantaranya # 1. Surat yang dijadikan dasar kepemilikan tanah yang akan dibuat kta Pelepasan ak dan ?anti Augi hanya berupa oto opy yang di ap!stempel sesuai dengan aslinya oleh notaris lain. lasan notaris bahwa kapasitas notaris hanya menatat keinginan pihak dan apa yang terantumdalamakta telah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris dan telah diantumkan dalam akta sedangkan kebenaran dari keterangan yang disampaikan kepada notaris hanya antara para pihak yang bersangkutan. 54 abib
djie" !p$ %it, hal.20'24.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
44 2. &anpa dilampirkan surat silang sengketa dari elurahan. ,otaris beranggapan bahwa syarat tersebut tidak mutlak harus ada dalam pelepasan hak dan ganti rugi" karena pihak yang akan melepaskan hak telah memasukkan klausula dalam salah satu pasalnya yaitu pemilik menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa dan bebas dari sitaan dan agunan. apasitas notaris hanya menatat keinginan pihakpihak dan hubungan hukum notaris dengan para pihak berkaitan dengan pelepasan hak dan ganti rugi tersebut. 3. Surat dari epolisian tentang bukti kehilangan surat yang dibuat pada bulan /uni 2 yang dijadikan dasar pembuatan akta pelepasan hak dan ganti rugi. Padahal surat tersebut hanya berlaku 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya sedangkan pembuatan akta dilakukan pada bulan Desember 23 dan penegasan dari epolisian pada surat bukti kehilangan tersebut bahwa surat keterangan kehilangan bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukumjuga bukanmerupakan bukti kepemilikan atau alas hak. 0. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa surat yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta pelepasan hak dan ganti rugi" tidak dilekatkan dalam minit akta" semua surat surat hanya diperlihatkan kepada notaris. 4. 8erdasarkan pengakuan para pihak yaitu beberapa orang yang menandatangani akta pelepasan hak dan ganti rugi tersebut" bahwa penandatanganan dilakukan di rumah bukan di kantor notaris" bahkan ada yang ditandatangani oleh orang lain" bukan nama yang ada dalam Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
45 komparisi akta pelepasan hak dan ganti rugi tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa # 1. ,otaris sengaja menempatkan surat palsu sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 253 -P diantaranya surat bukti kehilangan dari kepolisian yang sudah habis masa berlakunya dan penandatanganan akta yang seharusnya menurut pasal 15 ayat (1) huru C --/, dilaksanakan seketika setelah pembaaan akta oleh notaris dan ditandatangani dihadapan notaris oleh para pihak" tidak dilaksanakan sebagaimanamestinya.
2. +elanggar ketentuan pasal 14 ayat (2) huru e. -ndang'undang /abatan ,otaris tentang kewajibanmemberikan penyuluhan hukumdan pasal 15 ayat (1) huru C membaakan akta sesaat sebelum penandatanganan akta oleh para pihak dan saksi di hadapan notaris. 3. &anpa melampirkan silang sengketa terhadap tanah ya ng belum bersertiikat" sehingga tidak diketahui bahwa tanah tersebut masih dalamsengketa. 8erdasarkan aspek'aspek tersebut di atas" notaris dapat dipidanakan apabila dapat dibuktikan seara mendalam dengan menari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris yang merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang harus dipertanggung'jawabkan. -ntuk kepentingan pembuktian tersebut" maka diperlukan keterangan dari notaris oleh penyidik disamping itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dakwaan tersebut" maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan pidana. Dengan kehadiran notaris dalam Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
46 pemeriksaan di tingkat penyidikan" sampai dengan persidangan" kiranya dapat membantu para penegak hukum untuk membuktikan apakah notaris terlibat dalam tindak pidana yang dipersangkakan ataukah hanya berakibat pada akta yang dibuat yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70--/,. Kaktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah # 1. pabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu t indak pidana" berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 14 --/, yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur'unsur tindak pidana seperti # a. 44 -P yaitu turut serta melakukan tindak pidana b. 231 -P yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. . 253 -P yaitu membuat surat palsu d. 255 -P yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik e. 362 -P yaitu penggelapan . 367 -P yaitu penipuan g. 374 -P yaitu menjual" menukarkan atau membebani dengan rediet*erband (sekarang ak &anggungan) atas tanah yang belum bersertiikat Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
47 2. -ntuk mendapatkan keterangan dari notaris baik seara ormil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana)" sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyekti oleh penyidik" karena epolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena ungs i penyidik epolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. &erhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di epolisian. 3. +erupakan kewajiban setiap warga!anggota masyarakat untuk
menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi" saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224K*&P yangmenyatakan bahwa # 55 :barang siapa dipanggil sebagai saksi" saksi ahli atau juru bahasa menurut undang'undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang'undang selaku demikian harus dipenuhinya" dianam# 1) Dalam perkara pidana" dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 2) Dalam perkara lain" dengan pidana penjara paling lama enam bulan. etentuan ini berlaku juga bagi notaris sebagai pejabat umum namun demikian berdasarkan pasal 55 --/, bahwa pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana harusmendapat ijin terlebih dahulu dari+ajelis Pengawas Daerah bagi ota atau abupaten yang mempunyai +ajelis Pengawas Daerah" atau +ajelis Pengawas Gilayah bagi ota!abupaten 55 A.
Soenarto Soerodibroto" !p$%it " hal. 135.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
49 yang belummempunyai+ajelis Pengawas Daerah. +eskipun notaris mempunyai mmunitas hukum yang diberikan undang'undang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang rnenyangkut rahasia jabatannya" dan mmunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan'keterangan yang siatnya rahasia jabatan. Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum" maka terhadap kesalahan notari s perlu dibedakan antara kesalahan yang bersiat pribadi &faute personelle atau personal fault) dan kesalahan didalam menjalankan tugas &faute de serive atau in service fault)$>? Seperti dalam perkara perdata maka dalam perkara pidanapun diatur mengenai adanya pengeualian'pengeualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi yaitu sebagaimana yang tertera dan terantumdalamPasal 16 -P yaitu # 57 (1.) +ereka yang karena pekerjaan" harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia" dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi" yaitu tentang hal yang diperayakan kepadamereka. (2.) akim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 0. 8erdasarkan pasal 54 --/, bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap 56 Paulus
Eendi Cotulung" .erlindungan Hukum 5agi 4otaris #elaku .ejabat 2mum 3alam 'enjalankan Tugasnya"+edia ,otariat"
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
5 akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. rtinya tanggung jawab notaris tidak berakhir meskipun notaris telah pensiun!purna tugas" sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat. 4. 8erdasarkan pasal 170 -P (itab -ndang'undang ukum ara Pidana) Dalam perkara pidana" alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama disamping alat bukti yang lainnya seperti keterangan ahli" surat (bukti'bukti tertulis)" petunjuk dan keterangan
terdakwa. &idak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. ampir semua pembuktian perkara pidana" selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang'kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain seperti persangkaan atau bukti tertulis bahkan pengakuan dari terdakwa sekalipun" masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 59 leh karena itu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang obyekti dan sempurna penyidik sangat memerlukan keterangan saksi" meskipun yang menjadi saksi seorang notaris. 59 +
@ahya arahap" .embahasan .ermasalahan dan .enerapan K2H1., .enyidikan dan .enuntutan" edisi ke'dua" Sinar ?raika" 22" hal. 254.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
51 B. TA--*- JAAB /TA!( ()BA-A! P)JABAT *M*M T)&ADAP AKTA /T)T!K A- D!B*AT DA B)!D!KA(! P)B*ATA P!DAA 1. Ke$uatan Pembu$tian A$ta /tenti$ ang Dibuat otaris. Pembuktian adalah proses" ara" perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. 6 al ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris. kta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak" ahli warisnya dan orang'orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian akta otentik hanya dapat dikalahkan oleh bukti lawan. akim hanya dapat membatalkan akta notaris jika dimintakan pembatalan oleh para pihak yang bersengketa" dengan didasarkan pada bukti'bukti kuat dan sempurna yang disampaikan pemohon kepada hakim. &anpa adanya permohonan pembatalan akta" hakim tidak serta merta dapat membatalkan akta otentik yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan. kta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. ;
Pendidikan dan ebudayaan" !p$ %it, hal. 162 61 bdul ?hour nshori" !p$ %it$ hal. 19 dikutib dari # Sudikno +ertokusumo" Hukum 1cara .erdata ndonesia" Ciberty" @ogyakarta" 1997" hal. 109.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
52 Perdata
tentik tidaknya suatu akta" tidak saja hanya ukup dibuat dihadapan notaris atau pejabat umum" namun akta tersebut harus dibuat menurut ara dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang'undang. --/, mengatur dalam pasal 37 sampai dengan 43 8ab I<< bagian pertama" tentang bentuk dan siat akta. leh karena itu hendaknya notaris dalam membuat akta otentik tidak menyimpang dari persyaratan" bentuk dan siat serta isi akta sebagaimana yang diatur dalam 62 bid,
hal. 17'19. ?hour nshori" !p$ %it, hal. 17.
63 bdul
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
53 --/,.Dalampraktek di lapangan ditemukan akta yang bentuk dan siatnya sesuai dengan undang'undang namun isinya tidak sesuai dengan undang'undang" inilah yang sering dijadikan dasar pemeriksaan notaris oleh penyidik. Sebagaimana telah dikemukakan" bahwa da 2 (dua) jenis!golongan akta notaris" yaitu# 1. kta yang dibuat oleh &door) notaris" biasa disebut dengan istilah 1kta (elaas atau 1kta .ejabat 2. kta yang dibuat di hadapan (en overstaan) notaris" biasa disebut dengan istilah 1kta .ihak atau 1kta .artij$?/ kta (elaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak" agar notaris menatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibiarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak" agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam kta (elaas ini notaris menulis atau menatatkan semua hal yang dilihat atau didengar dan dialami sendiri seara langsung atau disaksikan oleh notaris terhadap apa yang dilakukan oleh para pihak. &erhadap kebenaran isi dari akta pejabat tidak dapat digugat" keuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. tensitas dari akta pejabat tidak tergantung dari ditanda'tanganinya akta tersebut atau tidak" karena untuk akta pejabat tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otensitas akta itu. -ntuk akta pejabat tidak menjadi soal apakah orang'orang yang hadir menolak 60 abibdjie"
!p$ %it " hal. 04.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
50 untuk menanda'tangani akta itu. pabila misalnya pada pembuatan berita aara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang'orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditanda'tangani" maka ukup notaris menerangkan didalam akta" bahwa para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelummenanda tangani akta itu dan dalamhal ini akta itu tetapmerupakan akta otentik" kta .artij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. ,otaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris" kemudian dituangkan ke dalam akta notaris. Pada akta partij dapat digugat isinya" tanpa menuduh akan kepalsuannya" dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta i tu" akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. rtinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). -ntuk otensitasnya akta partij harus ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. /ika karena sesuatu hal akta tersebut tidak ditanda tangani maka harus diterangkan didalam akta itu apa yang menjadi alasan tidak ditanda
tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan" misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huru atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya" keterangan mana harus diantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan itu dalamhal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
54 Dari hasil penelitian di epolisian" akta yang sering dipermasalahkan berindikasi perbuatan pidana umumnya adalah akta partij atau akta pihak. leh karena itu untuk menghindari adanya indikasi perbuatan pidana dalam suatu akta otentik" dan notaris tidak disibukkan dengan adanya pemanggilan dari penyidik" maka dalam pembuatan akta notaris" harus diperhatikan ketentuan akta otentik yang disyaratkan oleh undang'undang" yaitu hendaknya diperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu # a. As#e$ +ahiriah (uitwendige bewijskracht). @aitu kemampuan lahiriah akta notaris" yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik &acta publica probant seseipsa)$ Suatu akta apabila dilihat dari luar (lahirnya)" maka bentuk akta tersebut sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik" maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik" sampai terbukti sebaliknya" artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik seara lahiriah. emampuan lahiriah akta notaris ditentukan dalampasal 37" 02 dan 03--/, bahwa # 64 Pasal 37 # (1) Setiap akta ,otaris terdiri atas # a. awal akta atau kepala akta b. badan akta dan . akhir atau penutup akta. (2) wal akta atau kepala aktamemuat# a. judul akta b. nomor akta . jam" hari" tanggal" bulan" dan tahun dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan ,otaris. (3) 8adan akta memuat# . 64 adi
Setia &unggal" !p$ %it, hal. 45.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
55 a. nama lengkap" tempat dan tanggal lahir" kewarganegaraan" pekerjaan" jabatan" kedudukan" tempat tinggal para penghadap dan!atau orang yangmerekawakili b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap . isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan d. nama lengkap" tempat dan tanggal lahir" serta pekerjaan" jabatan" kedudukan" dan tempat tinggal dari tiap'tiap saksi pengenal. (0) khir atau penutup aktamemuat# a. uraian tentang pembaaan akta sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (1) hiiru 1 atau Pasal 15 ayat (6) b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada . nama lengkap" tempat dan tanggal lahir " pekerjaan" jabatan" kedudukan" dan tempat tinggal dari tiap'tiap saksi akta dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalampembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan" penoretan" atau penggantian. (4) kta ,otaris Pengganti" ,otaris Pengganti. husus" dan Pejabat Sementara ,otaris" selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" ayat (3)" dan ayat (0)" juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan" serta pejabat yangmengangkatnya. Pasal 02 # (1). kta ,otaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus'putus dan ndakmenggunakan singkatan. (2). Auang dan sela kosong dalam ata digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani" keuali untuk akta yang dietak dalam bentuk ormulir berdasarkan peraturan perundang'undangan. (3). Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta" penyebutan tanggal" bulan" dan t ahun dinyatakan dengan huru dan harus didahului dengan angka. (0). etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belummenyebutkan nama penerima kuasa. Pasal 03# (1) kta dibuat dalam bahasa
56 menentukan lain. (4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (0)" ,otaris wajib menerjemahkannya ke dalambahasa
djie" !p$ %it, hal.25.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
57
akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalampembuatan akta notaris. Seara ormal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari" tanggal" bulan" tahun" pukul (waktu) menghadap" dan para pihak yang menghadap" para dan tanda tangan para pihak!penghadap" saksi dan notaris" serta membuktikan apa yang dilihat" disaksikan" didengar oleh notaris (pada akta pejabat!berita aara)" dan menatatkan keterangan ata u pernyataan para pihak!penghadap (pada akta pihak)" sebagaimana kewenangan notaris berdasarkan pasal 14 ayat (1)--/,. /ika aspek ormal dipermasalahkan oleh para pihak" maka harus dibuktikan dari ormalitas dari akta" yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari" tanggal" bulan" tahun" dan pukul menghadap" membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap" membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat" disaksikan dan didengar oleh notaris" juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan!disampaikan di hadapan notaris" dan ketidakbenaran tandatangan para pihak" saksi" dan ,otaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek ormal dari akta notaris. /ika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut" maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. &idak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek ormal akta notaris" jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
59 Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum" dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek ormal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan" misalnya" bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap ,otaris pada hari" tanggal" bulan" tahun" dan pukul yang tersebut dalam awal akta" atau merasa tanda tangan yang tersebut dalamakta bukan tanda tangan dirinya. /ika hal ini terjadi" maka yang bersangkutan atau penghadap tersebut dapat menggugat notaris" dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek ormal tersebut. '. As#e$ Materiil (materiele bewijskracht) 8ahwa suatu akta otentik harus memberikan kepastian tentang materi suatu akta" apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak'pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum" keuali ada pembuktian sebaliknya &tegenbewijs)$ eterangan atau pernyataan yang dituangkan!dimuat dalam akta pejabat (atau berita aara)" atau keterangan atau para pihak yang diberikan!disampaikan di hadapan ,otaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan yang kemudian dituangkan!dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap ,otaris yang kemudian!keterangannya dituangkan!dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. /ika ternyata pernyataan!keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata" maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Dalam hal ini notaris terlepas dari tanggung jawabmateriil akta. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
6 /ika akan membuktikan aspek materil dari akta"maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan" bahwa ,otaris tidak menerangkan atau
menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat)" atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan ,otaris) menjadi tidak benar berkata" dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta ,otaris. Dengan terpenuhinya syarat lahiriah" ormil dan materiil" suatu akta otentik mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya" menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para pihak dan par a ahli waris serta para penerima hak mereka. leh karena itu akta otentik dapat dijadikan bukti yang kuat dalam perkara khususnya perkara pidana sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik. etiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta ,otaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. /ika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan di pengadilan" bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar" maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat notaris adalah sebagai berikut # 1. +empunyai kekuatan pembuktian lahiriah (2itwendige bewijskracht) yaitu kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan dirinya sebagai akta Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
61 otentik. emampuan ini berdasarkan Pasal 1764 -Perdata yang tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. kta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah" yakni apabila benar'benar berasal dari pihak" terhadap siapa akta tersebut dipergunakan" dan apabila yangmenandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan ara yang sahmenurut hukumtelah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik yang dibuat notaris dapat membuktikan sendiri keabsahannya &acta publica probant sese ipsa)$ rtinya dari bentuk lahiriah akta dan dari isi kata'katanya menunjukkan bahwa akta itu berasal dari seorang pejabat umum" maka akta dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik. 2. +empunyai kekuatan pembuktian ormal &@ormale bewijskracht), bahwa akta tersebut memberikan kepastian tentang sesuatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul'betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihakpihak yang menghadap. rtinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang terantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti ormal" sepanjang mengenai akta pejabat &ambtelijke acte), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan" yakni yang dilihat" didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan" Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
62 apabila tanda tangan yang terantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatanganinya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti ormal" maka terjamin kebenaran!kepastian tanggal dari akta otentik tersebut" kebenaran
tandatangan yang terdapat dalam akta itu" identitas dari orang'orang yang hadir &comparanten), demikian juga tempat akta itu dibuat. Sepanjang mengenai acte partij bahwa para pihak yang ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu" sedang kebenaran dari keterangan'keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak'pihak sendiri. Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian ormal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tandatangan mereka. ,amun terdapat pengeualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian ormal ini"yaitu # 1). Pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. 2) Pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kehilaan &ten onrechte) namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. rtinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan ormalitas akta Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
63 namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari notaris yang tidak benar &intelectuele valsheid)$ Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kehilaan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian ormal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalamkoridor hukumormil pembuktian. 3. +empunyai kekuatan pembuktian material &materiele bewijskracht), bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak'pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum" keuali ada pembuktian sebaliknya &tegenbewijs)$ rtinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik" namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang" yang menyuruh adakan!buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya &preuve preconstituee)$ kta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar" memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah ukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta otentik tersebut. akim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya undang'undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
60 membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yang dibuat oleh pejabat tersebut. 2. Tanggung Jawab otaris (ebagai Pejabat *mum Terhada# A$ta /tenti$ angDibuat dan Berindi$asi Perbuatan Pidana. tensitas akta notaris bukan hanya pada kertasnya ataupun bentuk isiknya" akan tetapi akta yang dimaksud benar'benar dibuat di hadapan notaris
sebagai Pejabat -mum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat notaris mempunyai siat otentik" bukan karena undangundang menetapkan sedemikian" akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat -mum" seperti yang dimaksud dalam Pasal 1757 -Perdata. Sebagai Pejabat -mum" notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta otentik harus
64 konsep kuntabilitas. kuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan &transparancy) menerima kritik dengan pengawasan &controlled) dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya.
hal. 32 hal. 32'33
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
65 kuntabilitas sepert" ini dapat dilihat dari kalimat yang terantum dalam Sumpah!janji /abatan ,otaris" yaitu 73emi 1llah, saya bersumpah 7$ leh karena itu bagaimana implementasi kuntabilitas Spiritual ini akan tergantung kepada diri sendiri notaris yang bersangkutan.anya &uhan@ang +aha Esa dan dirinya yang tahu. kuntabilitas Spiritual ini seharusnya mewarnai dalam setiap tindakan!perbuatan kita ketika menjalankan tugas jabatannya" artinya apa yang kita perbuat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat saja" tapi juga kepada &uhan @ang +aha uasa. leh karena itu sangat penting nilai'nilai Fe'&uhan'anF menyertai setiap perilaku" tindakan" dan perbuatan kita.
;$ 1kuntabilitas moral kepada publik $ ehadiran notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta'akta otentik ataupun suratsurat yang lainnya yang menjadi kewenangan notaris. leh karena itu masyarakat berhak untuk mengontrol Fhasil kerjaF dari notaris. Salah satu konkretisasi dari akuntabilitas ini" misalnya m asyarakat dapat menuntut notaris" jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat. taupun ada tindakan'tindakan ,otaris yang dapat FmenederaiF masyarakat yang menimbulkan kerugian baik materimaupun immateriil kepadamasyarakat. 9$ 1kuntabilitas hukum$ notaris bukan orang!jabatan yang FimunF (kebal) dari hukum. /ika ada perbuatan!tindakan ,otaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana" perdata" administrasi)" makamau tidakmau kita harus bertanggungjawab. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
66 /$ 1kuntabilitas profesional$ notaris dapat dikatakan proesional jika dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni &intelectual capital) yang dapat diterapkan dalam praktik" tapi bukan berarti FtukangF tapi dalam hal bagaimana mengolah nilai'nilai atau ketentuan'ketentuan yang abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. leh karena itu kita jangan lelah dan bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan kita" agar kita senantiasa proesional. <$ 1kuntabilitas administratif$ Sebelum kita menjalankan jabatan!tugas sebagai notaris sudah tentu kita telahmempunyai surat pengangkatan kita sebagai notaris" sehingga legalitas kita tidak perlu dipertanyakan lagi" tapi yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan bagi kita sebagai notaris seara administrati dalam pengangkatan dan penggajian karyawan. 8anyak notaris yang mengangkat karyawan karena ;pertemanan; ataupun ;persaudaraan ; Padahal sebenarnya apapun latar belakangnya tetap harus ada pembenahan seara administrati. emudian juga yang lainnya yaitu mengenai FpengarsipanF akta'akta" terkadang kita menatanya Fasal'asalanF padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus kita FadministrasikanF seara seksama. leh karena itu sangat beralasan kita harus belajar F+anajemen kantor notarisF yang bahan dasarnya dari pengalamanpengalaman notaris terdahulu yang kemudian dibukukan. 5. 1kuntabilitas keuangan$ 8entuk akuntabilitas dalam bidang keuangan ini yaitu kita melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak. taupun Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
67 membayar kewajiban lain kepada organisasi" seperti iuran bulanan misalnya. emudian juga membayar gaji para karyawan kita tidak senantiasa memau (atau lebih dari) kepada -pah +inimum Aegional (-+A). Suatu saat hal tersebut harus dapat dibenahi oleh kita semua. -raian tersebut diatas merupakan implementasi dari -ndang'-ndang /abatan ,otaris (--/,) dan ode Etik ,otaris (E,) yang seara lengkap mengatur tentang jabatan notaris. Dengan pemahaman independensi dan akuntabilitas seperti tersebut diatas diharapkan notaris dapat mengetahui dimana dan bagaimana tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umumdalammenjalankan tugas!jabatannya. Sebagai pejabat umum yang diberikan keperayaan untuk mengemban sebagian tugas negara" notaris harus dapat menjalankan tugas proesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan
yang berlaku. leh karena itu jika notaris berbuat melanggar hukum" sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positi saja" melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan keperayaan untuk mengemban sebagian tugas negara" notaris tidak bisa menghalalkan segala ara untuk menapai proesionalnya.69 Sebagai pejabat umum &openbaar ambtenaar) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris 69 nke Dwi Saputro (penyadur)" *ati 3iri 4otaris ndonesia, 3ulu, #ekarang, dan 3i 'asa 3atang, P&.?ramedia Pustaka -tama" /akarta" 27" hal. 172.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
69 dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ! pekerjaannya dalam membuat akta otentik. &anggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab proesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta" diantaranya #7 1. &anggung jawab notaris seara perdata atas akta dibuatnya" dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta" dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam siat akti maupun pasi. kti" dalamartianmelakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasi" dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan" sehingga pihak lain menderita kerugian. /adi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum" adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas" yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undangundang" tetapi juga melanggar kepatutan" kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut# a. +elanggar hak orang lain. b. 8ertentangan dengan kewajiban hukum pelaku . 8ertentangan dengan kesusilaan. d. 8ertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalampergaulan hidup sehari'hari. 7bdul
?hour nshori" !p$ %it " hal. 34'09.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
7 &anggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini" termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh-- Perpajakan. 2. &anggung jawab notaris seara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta" bukan dalam konteks indi*idu sebagaiwarga negara pada umumnya. 3. &anggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (--/,) 0. &anggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. al ini ditegaskan dalam pasal 0 --/, tentang sumpah jabatan notaris. &anggung /awab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus
bertanggung jawab seara pidana" mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. &untutan tanggung jawab ini munul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat denganmemenuhi unsur'unsur dalamperbuatan pidana meliputi # a. Perbuatan manusia. b. +emenuhi rumusan peraturan perundang'undangan" artinya berlaku asas Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
71 legalitas" nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan yang dilarang dan dianam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belumdinyatakan dalamaturan undang'undang). . 8ersiat melawan hukum. &anggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek ormil maupunmateriil akta. ,amun demikian sebagai pejabat umum notaris tidak begitu saja dapat diperiksa maupun dimintai keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam pemeriksaan ! pembuktian perkara pidana di pengadilan. Sebagai pejabat umum" layaknya pejabat negara lainnya --/, memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai --/,. Perlindungan hukum tersebut diantaranya dimuat dalampasal 55 --/, yaitu # (1) -ntuk kepentingan proses peradilan" penyidik" penuntut umum" atau hakimdengan persetujuan+ajelis PengawasDaerah berwenang# a.mengambil otokopi +inuta kta dan!atau surat'surat yang dilekatkan pada +inuta kta atau Protokol ,otaris dalam penyimpanan ,otaris dan b. memanggil ,otaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol ,otaris yang berada dalam penyimpanan,otaris. (2) Pengambilan otokopi +inuta kta atau surat 'surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a" dibuat berita aara penyerahan. 8erdasarkan pasal tersebut diatas" maka untuk menghadirkan nota ris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat epolisian hingga di Pengadilan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari lembaga tempat notaris Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
72 bernaung" dalam hal ini adalah Departemen ukum dan ak sasi +anusia yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan seara berjenjang kepada +ajelis PengawasDaerah untuk tingkat kota ! kabupaten dan +ajelis PengawasGilayah untuk tingkat Propinsi serta +ajelis Pengawas Pusat untuk seluruh wilayah negara Aepublik
notaris" meskipun antara epolisian Aepublik
73 keterangan pada pemeriksaan perkara tanpa menunggu ijin dari +ajelis Pengawas Daerah ataupun Gilayah dengan alasan bahwa proses penyidikan berkaitan dengan pembuatan 8erita ara Pemeriksaan yang dibutuhkan oleh Penuntut -mum maupun akim dalam suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dengan kehadiran notaris sebagai saksi sangat diperlukan" sedangkan akta notaris siatnya adalah sebagai bukti!petunjuk ataupun menjadi barang bukti dalamsuatu perkara. Sebagai warga negara" meskipun notaris adalah pejabat umum dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak dapat menghindar" karena penyidik sebagai pejabat negara juga mempunyai dasar untuk pemanggilan paksa sebagaimana yang diuraikan diatas" bahwa semua warga negara tanpa terkeuali wajib menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan. &idak terkeuali aparat pemerintah" Polisi" /aksa" akim maupun ,otaris ' PP&. Demikian juga -ndang'-ndang ,o. 39 tahun 1999 tentang ak sasi +anusia dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi # FSetiap warga berhak atas pengakuan" jaminan" perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum;. ?una memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat maka pihak epolisian sebagai aparat penegak hukum pelindung dan pengayom masyarakat" manakala ijin yang diperlukan tidak segera diberikan oleh +ajelis Pengawas Daerah maupun Gilayah" penyidik dapat bertindak demi perlindungan dan kepastian hukumpara penari keadilan. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
70 %. *-(!DAP)AAMAJ)+!( P)-AA(DA)A&T)&ADAP P)MA--!+A/TA!( PADAP)M)!K(AAP)KAA P!DAA 1. uang +ing$u# Pengawasan Terhada# otaris. edudukan notaris sangat penting dalam membantu meniptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat" karena kewenangan notaris membuat akta otentik berada dalam ranah penegahan (tindakan pre*enti) terhadap terjadinya masalah hukum. Suatu perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata yang dilakukan masyarakat di bingkainya dalam suatu akta otentik" sehingga akta tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna di Pengadilan. ,otaris adalah satu'satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. ,otaris adalah kepanjangan tangan negara di mana ia menjalankan sebagian tugas negara di bidang hukumperdata yaitu menjalankan tugas negara dalamrangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum pri*at kepada warga negara dalam
bentuk kewenangan membuat akta otentik. leh karena itu" ketika menjalankan tugasnya" notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas negara layaknya para akim" /aksa" anggota Dewan" Duta 8esar" 8upati" Galikota dan lain sebagainya. ,amun bedanya notaris tidak mendapat gaji dari anggaran Pemerintah. ,otaris hanya mendapatkan honorarium sebagai kontraprestasi atas pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
74 8esarnya honorariumpun ditentukan dalampasal 35 dan pasal 36--/, yaitu #71 (1) ,otaris berhak menerima honorariumatas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. (2) 8esarnya honorarium yang diterima oleh ,otaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. (3) ,ilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut# a. sampai dengan Ap.1.." (seratus juta rupiah) atau ekui*alen gram emas ketika itu" honorarium yang diterima paling besar adalah 2"4L(dua koma lima persen) b. di atas Ap.1.." (seratus juta rupiah) sampai dengan Ap.1..." (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1"4L(satu koma lima persen) atau . di atas Ap.l.."" (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara ,otaris dengan para pihak" tetapi tidak melebihi 1 L (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (0) ,ilai sosiologis ditentukan berdasarkan ungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Ap.4.." (lima juta rupiah). Pasal 36 # ;,otaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan seara umauma kepada orang yang tidak mampu.; Dari ketentuan tersebut diatas" jelaslah bahwa notaris tidak bisa seenaknya sendiri menentukan honorariumnya. Dengan demikian harus diakui bahwa notaris adalah jabatan proesional dan juga pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat. leh karena itu" pengawasan khususnya pemeriksaan kepada notaris harus mengedepankan rasa menghargai dan menghormati sesama perangkat negara. +enurut Drs. Suparno" S" +" ;notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah" dengan demikian ia merupakan kepanjangan 71 adi
Setia &unggal" p$%it " hal. 44.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
75 tangan Pemerintah dan otomatis dia orangnya Pemerintah.72 arena notaris diangkat oleh +enteri ukum dan ak sasi +anusia" maka pengawasan terhadap notaris juga dilakukan oleh +enteri ukum dan ak sasi +anusia" yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh +ajelis Pengawas seara berjenjang yaitu +ajelis Pengawas Daerah!Gilayah!Pusat sesuai dengan ketentuan dalam --/,. +ajelis Pengawas sebagai kepanjangan tangan dari +enteri mempunyai tanggung jawabmembina danmengawasi notaris di
notaris.73 /adi kalau notaris melanggar perundang'undangan yang memiliki kewenangan untuk menindak notaris disamping aparat penegak hukum juga +ajelis Pengawas ,otaris. leh karena itu perlu dibuat batasan yang jelas" mana yang menjadi kewenangan penegak hukum" dan mana yang menjadi kewenangan +ajelis Pengawas. pabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya notari s melakukan pelanggaran hukum" maka notaris akan dihadapkan dengan ketentuan hukum perdata" hukum pidana" --/, serta peraturan hukum materiil lainnya. -ntuk pelanggaran pidana notaris dihadapkan dengan proses penyidikan" penuntutan sampai dengan pembuktian di Pengadilan. Demikian juga untuk pelanggaran perdata dan --/, notaris dihadapkan kepada gugatan dengan ganti 72 Aen*oi"
,omor # 5.55.I< tanggal 3 ,opember 27" hal. 14. 73 Aen*oi" ,omor # 5.02.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
76 rugi dan bisa juga dijatuhi sanksi administrasi oleh +ajelis Pengawas. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat" notaris dihadapkan dengan kode etik notaris yang merupakan pedoman moral bagi notaris yang prosesnya dilakukan oleh +ajelis Pengawas Daerah" dan penjatuhan sanksinya berdasarkan pasal 63 ayat (1) huru e dan --/, dilakukan oleh +ajelis Pengawas Gilayah berupa teguran lisan dan tertulis" sedangkan untuk pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat oleh +ajelis Pengawas Pusat. Dalam pasal 55 --/," dalam hal pemanggilan terhadap notaris baik sebagai saksi maupun tersangka dan pengambilan oto opy minuta akta dan suratsurat yang dilekatkan pada minuta akta" penyidik" penuntut umum maupun hakim harus mendapat persetujuan dari +ajelis Pengawas Daerah yang berwenang. Kungsi pengawasan dalam hal ini haruslah disertai dengan pemahaman bahwa dalam setiap pengawasan" terdapat ungsi pembinaan dan perlindungan. arena tanpa pembinaan dan perlindunganmaka pengawasan akan tidak berarti bagi notaris. Kungsi pembinaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh +ajelis Pengawas Daerah sesuai pasal 6 huru a --/, dalam bentuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran ode Etik ,otaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan pasal 6 huru b --/, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris seara berkala dalam satu tahun atausetiap saat jika diperlukan. Dengan demikian diharapkan akan memperkeil bahkan menghilangkan kesalahan dalam perilaku dan pelaksanaan Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
77 jabatan notaris. Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan aHas praduga tidak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara. pabila terjadi proses hukum kepada pejabat notaris seharusnya dilaksanakan sesuai tata ara dan prosedur yang etis sebagaimana amanat pasal 55 --/," dimana +ajelis Pengawas Daerah tidak serta merta memberikan ijin pemeriksaan" namun harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak yang diamanatkan undang 'undang mengemban ungsi pengawasan harus memahami 3 (tiga) unsur dalam pengawasan" yaitu # pengawasan" pembinaan dan perlindungan. Dengan demikian ungsi pengawasan bisa bersinergi dengan ungsi pembinaan dan perlindungan guna meniptakan insan notaris yang semakin handal" proesional dan berbudi luhur.
,otaris juga merupakan jabatan keperayaan" karena notaris diperaya memegang rahasia para pihak dan menjaga minuta akta yang merupakan dokumen negara. Sebagai pejabat yang diperaya hendaknya notaris mempunyai perilaku yang bisa diperaya dan dapat menjaga keperayaan yang diberikan oleh para pihak penghadap. leh karena itu" para pejabat yang mengemban proesi keperayaan wajib merahasiakan semua hal yang diberitahukan klien kepadanya dalam kapasitas jabatannya tersebut. Dengan demikian" dalam proses pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris" para pihak harus memperhatikan etika proesi. &anpa alasan yang kuat pengawas maupun pemeriksa tidak bisa mendesak notaris untuk mengatakan Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
79 segala sesuatu yang menjadi bagian dari amanat yang diperayakan klien dan masyarakat kepadanya. /ika penyidik bersikeras sebaiknya bukan notaris yang FdikejarF namun para oknum yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. arena dalam kapasitas pelayanan" notaris hanyalah pihak yang menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya" bukan kehendak dirinya sendiri dan bersikap netral" tidak berpihak kepada salah satu penghadap. +eskipun" notaris diwajibkan bersikap hati'hati &prudent) dan memeriksa keabsahan dokumen namun notaris hanya mampu menyentuh kebenaran ormal saja. ebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Sehingga" jika terjadi masalah dalam aspek material seharusnya para pengawas dan penyidik mengejar dahulu para penghadap yang seara sengaja menyodorkan dokumen palsu kepada seorang notaris" bukan sebaliknya. Diharapkan dalam pemeriksaan maupun pengawasan notaris mendapatkan perlakuan yang semestinya sesuai kadar kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan negara kepadanya. +ekanisme pengawasan terhadap notaris berdasarkan --/, dilimpahkan kepada pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan ementerian ukum dan ak sasi +anusia dengan membentuk +ajelis Pengawas. Pelaksana pengawasan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah semata namun telah diserahkan kepada 3 (tiga) unsur yakni # (1) Pemerintah" Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
9 (2) organisasi proesi dan (3) ahli!akademisi" Sehingga diharapkan lebih mewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan terhadap notaris oleh masyarakat. Dengan +ajelis Pengawas Daerah di mana para anggotanya juga menjadi anggota masyarakat sehingga lebih mudah diakses. +asyarakat bisa mengadukan praktik kenotariatan yangmenyimpang kepada+ajelis PengawasDaerah. +ajelis Pengawas dibentuk dari mulai tingkat kabupaten!kota" disebut +ajelis PengawasDaerah (+PD)" tingkat propinsi disebut dengan+ajelis Pengawas Gilayah (+PG)" dan tingkat nasional disebut+ajelis Pengawas Pusat (+PP). Dalam pasal 56(0) --/, ungsi pengawasan lebih ditegaskan diantaranya adalah pengawasan terhadap # (1) perilaku notaris dan (2) pelaksanaan /abatan ,otaris. spek pertama" perilaku notaris" sebenarnya juga termasuk kehidupan
pribadi.Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang pada delapan bidang.70 1. +enyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran ode Etik,otaris atau pelanggaran pelaksanaan /abatan notaris. 2. +elakukan pemeriksaan terhadap Protokol ,otaris seara berkala 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. 3. +emberikan iHin uti untuk waktu sampai dengan enam bulan. 0. +enetapkan ,otaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang 70 nke
Dwi Saputro (penyadur)" !p$ %it, hal. 230'234.
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
91 bersangkutan. 4. +enentukan tempat penyimpanan Protokol ,otaris yang pada saat serah terima Protokol ,otaris telah berumur 24 tahun atau lebih. 5. +enunjuk ,otaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol ,otaris yang diangkat sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat 0. 6. +enerima laporan darimasyarakatmengenai adanya dugaan pelanggaran ode Etik atau pelanggaran ketentuan undang'undang ini. 7. +embuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud --/,. Dengan adanya wewenang tersebut" maka +ajelis Pengawas Daerah seara moral turut bertanggung jawab terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. leh karena itu ungsi pengawasan tidak dapat dilepaskan dengan ungsi pembinaan dan perlindungan. &anpa adanya pembinaan maka pengawasan tidak berarti" dalam artian bahwa pembinaan dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran baik perhadap perilaku notaris" maupun pelaksanaan jabatan. Sedangkan perlindungan diperlukan pada saat terjadi suatu permasalahan terhadap notaris" hendaknya +ajelis Pengawas Daerah" memberikan perlindungan dengan pemeriksaan terhadap permasalahan yang dihadapi notaris" apakah merupakan pelanggaran kode etik yang termasuk dalam ranah hukum administrasi ataukah pelanggaran undangundang yang menjadi ranah hukumperdatamaupun pidana. +ajelis Pengawas Daerah tidak serta merta memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh +ajelis Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
92 Pengawas Daerah. al ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umumyangmelakukan tugas negara. Di samping itu" Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai 5 6enam7 $ewajiban " yaitu #74 1. +enatat pada buku datar yang termasuk dalam Protokol ,otaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan" jumlah akta" serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. 2. +embuat berita aara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada +ejelis Pengawas Gilayah Setempat" dengan tembusan kepada ,otaris yang bersangkutan" organisasi notaris" dan+PP. 3. +erahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. 0. +enerima salinan yang telah disahkan dari datar akta dan datar lain dari notaris danmerahasiakannya. 4. +emeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada +PG dalam waktu tiga puluh hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan yakni ,otaris yang bersangkutan" +PP dan organisasi notaris.
5. +enyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan uti. Sedangkan wewenangMajelis Pengawasila3ah ada 5 (enam) yaitu # 1. +enyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui +ajelis Pengawas 74 bid,
hal. 234'235
Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
93 Daerah. 2. +emanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huru a. 3. +emberikan iHin uti lebih dari enam bulan sampai 1 tahun. 0. +emeriksa dan memutus atas keputusan +ajelis Pengawas Daerah yang menolak uti yang diajukan oleh ,otaris pelapor. 4. +emberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. 5. +engusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada +PP berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 5 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di samping itu" Majelis Pengawas ila3ah berkewajiban menyampaikan keputusannya di atas kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada +ajelis Pengawas Pusat dan organisasi notaris atau menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada +ajelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan uti. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat mempunyai 4 6em#at7 wewenang " yaitu # 1. +enyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengadili keputusan dalamtingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan uti. 2. +emanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan" 3. +enjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. 0. +engusulkan pemberian sanksi berupa pemberhent ian dengan tidak hormat kepadamenteri. Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
90 Sidang dalam tingkat +ajelis Pengawas Pusat ini bersiat terbuka dan notaris diberi hak membela diri. Dalam pelaksanaan tugasnya +PP berkewajiban menyampaikan keputusannya kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada +ajelis Pengawas Gilayah dan +ajelis Pengawas Daerah yang bersangkutan dan organisasi notaris. Dalam --/, peran +ajelis Pengawas Daerah sangat penting khususnya sebagai Fbenteng terakhirF yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik atas diri seorang notaris. +ajelis Pengawas Daerah menjadi soko guru bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proporsional yang menjamin kepastian hukum" perlindungan hukum" dan ketertiban hukumbagi notaris maupun masyarakat pada umumnya. +ajelis Pengawas Daerah juga menjadi saluran satu'satunya bagi masyarakat yang ingin mengadukan praktik tidak etis atau melanggar jabatan yang dilakukan notaris tertentu. al ini harus diakui menjadi aktor positi --/, yang mendekatkan notaris dengan masyarakat yang pada undang'undang sebelumnya yaitu Peraturan /abatan,otaris tidakmengatur. 2. ungsi Dan Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhada# Pemanggilan otaris Pada Pemeri$saan Per$ara Pidana +ajelis Pengawas notaris seara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang majelis untuk memeriksa
adanya dugaan pelanggaran ode Etik ,otaris atau pelanggaran pelaksanaan Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
94 jabatan notaris (Pasal 6 huru a" Pasal 63ayat (1) huru a dan b" Pasal 66 huru a dan b --/,. 8erdasarkan substansi pasal tersebut bahwa +ajelis Pengawas notaris berwenang melakukan sidang untukmemeriksa# 1. danya dugaan pelanggaran ode Etik 2. danya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris. 3. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris. +ajelis Pengawas juga berwenang memeriksa isik kantor notaris beserta perangkatnya juga memeriksa isik minuta akta ,otaris (8ab
95 tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada +ajelis Pengawas notaris setempat" dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukumpelaksanaan tugas jabatan notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh +ajelis Pengawas" yang di dalamnya ada unsur notaris" dengan demikian setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota +ajelis Pengawas yang memahami dunia notaris. danya anggota +ajelis Pengawas dari notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dan dalam" sedangkan unsur lainnyamerupakan unsur eksternal yangmewakili dunia akademik" pemerintah danmasyarakat. Perpaduan keanggotan +ajelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objekti" sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku" dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari --/, karena diawasi seara internal dan eksternal. ungsi dan #eranan Majelis Pengawas Daerah terhada# #emanggilan notaris #ada #emeri$saan #er$ara #idana adalah # 1. Sebelum memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris" +ajelis Pengawas Daerah terlebih dahulu memanggil dan memeriksa notaris yang bersangkutan dalam Sidang +ajelis Pengawas untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran undang'undang atau ode Etik. Pelaksanaan tugas Anaisa tanggungjawab...$ Tuti Irawati$ 3H 8I$ -'1'.
96 jabatan notaris" juga terhadap perilaku para notaris di luar tugas jabatannya
