TEORI ROSTOW

TEORI ROSTOW Menjelaskan bahwa modernisasi merupakan proses bertahap, dimana masyarakat akan  berkembang dari masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi tinggi. Pada masa tradisional hanya mengalami sedikit perubahan sosial, atau mengalami kemandegan sama sekali. Kemudian berlahan-lahan Negara mengalami perubahan dengan adanya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Perubahan ini adalah prakondisi untuk mencapai tahap selanjutnya yaitu tahap lepas landas. Z Kekurangan dari Teori 1. Sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu tidak seperti yang diharapkan oleh teori ekonomi ini. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi tertutupi oleh pertumbuhan  penduduk akibat penurunan angka kematian. Akibat lanjutannya adalah sebuah Negara menjadi sulit untuk berkembang dan melalui tahap tinggal landas. 2. Dengan dasar teori t eori ini, seringkali Negara harus melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari  pendapatan nasionalnya. Efek dari dar i teori itu adalah terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam dan bahan-bahan mentah, tanpa mempertimbangkan kelestarian alam dan  pembangunan berkelanjutan di masa yang akan dating. Kerusakan alam justru berakibat pada  penurunan ekonomi masyarakat tradisional, penurunan kesehatan, merebaknya penyakit, kerawanan sosial, dsb. 3. Negara yang menerapkan teori ini seringkali memperoleh sumberdaya modal dari investasi langsung modal asing yang ditanamkan pada bidang pembangunan prasarana, pembukaan tambang, dan struktur produktif yang lain. Investasi ini biasanya dalam bentuk pinjaman, baik  dari Negara, kreditor, maupun dari lembaga-lembaga internasional seperti bank dunia, IMF atau dari MNC (Multi Natioanl Corporation). Pinjaman juga sering diberikan pada pemerintah Negara  berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Dari pola itu terlihat terdapat ketidak  seimbangan posisi karena Negara berkembang tersebut berposisi sebagai debitor, sedangkan  Negara asing atau lembaga asing adalah kreditor. Negara berkembang selanjutnya sering ditekan sehingga yang tampak, pemerintah Negara berkembang tersebut tidak lebih hanyalah tangan kanan dari Negara asing atau lembaga asing yang ingin mensukseskan agenda-agenda politik  maupun ekonominya di Negara yang sedang berkembang. Negara berkembang juga seringkali terjerat utang dan sulit untuk menyelesaikan persoa lan utang sehingga menjadikan mereka sulit menuju kemajuan yang diharapkan. 4. Tahap tinggal landas merupakan tahap yang sangat kritis. Dalam teori yang disampaikan oleh Rostow, justru tidak memberikan penekanan pada bagaimana mengatasi problematika yang kritis dalam tahap tinggal landas. Rostow tidak memberikan pembahasan yang mendalam bagaimana cara mengatasi efek negatif negat if dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, d ipercepat, seperti misalnya efek kesenjangan sosial, distabilitas sosial dan distabilitas politik yang seringkali justru berakibat  pada kehancuran yang mendalam seperti yang misalnya terjadi di Indonesia. Z Kelebihan dari Teori 1. Memberikan kejelasan tahapan-tahapan pencapaian kemajuan yang meliputi : 1) masyarakat tradisional, 2) masyarakat pra kondisi tinggal landas, 3) masyarakat tinggal landas, 4) masyarakat kematangan pertumbuhan dan 5) masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi. Tahapan tersebut memberikan tawaran secara terperinci pada pengambil kebijaka n di sebuah Negara tentang tahapah dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah Negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori yang disampaikan oleh Rostow Rosto w itulah yang

melatarbelakangi banyak Negara berkembang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka. 2. Petunjuk jelas yang d isampaikan oleh Rostow tentang cara praktis dalam memperoleh sumberdaya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Cara tersebut disajikan dalam berbagai alternatif yaitu: a) Dana investasi dari pajak yang tinggi  b) Dana invesatasi dari pasar uang atau pasar modal c) Melalui perdagangan internasional d) Investasi langsung modal asing

Pembangunan meniscayakan transformasi struktural dalam segala aspek kehidupan, baik perubahan kultural, politik, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. Teori-teori yang dibangun terkait dengan pembangunan sangat terkait erat dengan strategi pembangunan. Teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusahan menangani masalah keterbelakangan dan mengalami perubahan besar dalam proses tersebut. Teori-teori yang dirumuskan para pakar hingga saat ini jumlahnya banyak sekali. Namun, bila kita bicara teori pembangunan ada 3 teori besar yang sering dibahas, yaitu teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia.

1.

Teori Modernisasi Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmuwan sosial Barat terhadap apa yang terjadi di Dunia Ketiga setelah Perang Dunia II. Teori ini muncul sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang pada waktu itu sedang populer. Bersamaan dengan itu, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin bekas jajahan Eropa melatarbelakangi perkembangan teori ini. Negara adidaya melihat hal ini sebagai peluang untuk membantu Negara Dunia Ketiga

sebagai

upaya

stabilitas

ekonomi

dan

politik.

Pengaruh

ideologi

developmentalis yang mencoba mengkaji bagaimana Negara Dunia Ketiga dapat membangun seperti Negara Dunia Pertama tanpa mengacu pada komunisme juga mendasari teori ini. Di awal perumusannya tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk teori dan mewarisi pemikiran-pemikiran dari teori evolusi dan fungsionalisme. Teori evolusi dan fungsionalisme pada waktu itu dianggap mampu menjelaskan proses peralihan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern di Eropa Barat, selain juga didukung

oleh

para

pakar

yang

terdidik

dalam

alam

pemikiran

struktural-

fungsionalisme. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai gerakan searah seperti garis lurus. Kita dapat melihatnya dalam karya-karya Spencer dan Comte. Teori fungsionalisme dari Talcott Parsons beranggapan bahwa masyarakat

tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling bergantung. Selain itu, teori modernisasi pun didukung oleh tokoh-tokoh seperti Neil Smelser dengan teori diferensiasi strukturalnya. Smelser beranggapan dengan proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Pun dengan Rostow yang menyatakan bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi. Ia merumuskannya ke dalam teori tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, dan berakhir dengan tahap konsumsi massal yang tinggi. Di samping itu, ada beberapa varian teori modernisasi lain seperti Coleman dengan diferensiasi dan modernisasi politik-nya, Harrod-Domar yang menekankan penyediaan modal untuk investasi pembangunan, McClelland dengan teori need for Achievement (n-Ach)-nya, Weber dengan ´Etika Protestanµ-nya, Hoselitz yang membahas faktor-faktor nonekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut faktor ´kondisi lingkunganµ, dan Inkeles yang mengemukakan ciri-ciri manusia modern. Satu hal yang menonjol dari teori ini adalah modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Alhasil faktor eksternal menjadi terabaikan. Teori modernisasi memberikan solusi, bahwa untuk membantu Dunia Ketiga termasuk kemiskinan, tidak saja diperlukan bantuan modal dari negara-negara maju, tetapi negara itu disarankan untuk

meninggalkan

dan

mengganti

nilai-nilai

tradisional

dan

kemudian

melembagakan demokrasi politik (Garna, 1999: 9). Karena berpatokan dengan perkembangan di Barat, modernisasi diidentikkan dengan westernisasi. Teori ini pun kurang mampu menjawab kegagalan penerapannya di Amerika Latin, tidak memperhatikan kondisi obyektif masyarakat, sejarah dan tradisi lama yang masih berkembang di Negara Dunia Ketiga. Untuk menjawabnya, muncullah teori modernisasi baru. Bila dalam teori modernisasi klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori modernisasi baru, tradisi

dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Namun, tetap saja baik teori modernisasi klasik, maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya.

a.

Pengertian

dan Asumsi-asumsi

Menurut Widjojo Nitisastro, modernisasi kehidupan bersama

yang

tradisional

adalah suatu transformasi total

atau

pramodern

dalam

arti

dari

teknologi

serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Soerjono Soekanto mengartikan modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Wilbert Moore mendefinisikan modernisasi sebagai transformasi total masyarakat tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politik nya stabil. Teori modernisasi memiliki asumsi-asumsi dasar seperti: 1)

Modernisasi merupakan proses bertahap. Resep pembangunan yang ditawarkannya bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan dimana saja.

2)

Modernisasi

juga

merupakan

proses

homogenisasi.

Homogenitas

melalui

pengembangan sektor ekonomi itu terkesan dipaksakan dari kondisi yang heterogen, hal itu kemudian menjadikan pula ketimpangan pembangunan antardaerah dan antarsektor. 3)

Dalam wujudnya, modernisasi terkadang dianggap sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, atau yang lebih populer westernisasi (modernisasi sama dengan dunia Barat).

4)

Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.

5)

Modernisasi merupakan perubahan yang diinginkan dan dibutuhkan (progresif) serta terus-menerus (immanent).

6)

Modernisasi memerlukan waktu panjang.

7)

Perkembangan masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan proses diferensiasi struktural.

8)

Diciptakan lapangan kerja dan struktur-struktur b aru dalam masyarakat.

9)

Perbedaan kemajuan masyarakat terjadi karena perbedaan kondisi internal.

10) Kapasitas masyarakat lebih maju dari masyarakat lain karena semata-mata faktor internal dan yang utama adalah ¶cultural deficiency ·.

b.

Implikasi

Teori modernisasi melihat hubungan antara Negara Dunia Pertama (Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya) dengan Negara Dunia Ketiga layaknya hubungan antara masyarakat modern dengan tradisional. Hubungan ini mencerminkan kuatnya pengaruh Barat sebagai role-model terhadap Timur. Hal ini membuat negara berkembang harus selalu berkaca kepada Barat untuk melakukan modernisasi³ membuat Barat dengan mudah menanamkan nilai-nilainya kepada mereka. Negara Dunia Ketiga dengan sendirinya harus menolak paham komunis sebagaimana Negara Dunia

Pertama

menolaknya.

Termasuk

menerima

dominasi

asing

yang

kini

dilembagakan dalam hukum formal. Bantuan asing berupa modal dan investasi bertebaran di negara-negara berkembang seperti padi di sawah. Dari penjelasan di atas,

teori

modernisasi

pun

memberikan

implikasi

akan

adanya

perubahan/transformasi yang direncanakan pemerintah (top-down).

2.

Teori Dependensi Teori dependensi lahir sebagai hasil ´revolusi intelektualµ secara umum pada pertengahan tahun

60-an

sebagai tantangan para ilmuwan Amerika Latin terhadap

pandangan Barat mengenai pembangunan. Teori ini merupakan kritik terhadap teori modernisasi. Dasar pemikiran teori ini adalah pandangan Marx tentang masyarakat sebagai satu kesatuan sistem atas dua struktur utama: struktur atas dan bawah dimana struktur atas yang berupa sistem budaya, ideologi, politik dan sosial digerakkan oleh struktur bawah yang merupakan sistem ekonomi. Teori ini melihat ketidakseimbangan dalam hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan Negara Dunia Pertama karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Sebagai hasilnya, Negara Dunia Ketiga menjadi miskin, terbelakang, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil. Hal ini adalah pemikirannya Paul Baran, salah satu tokoh teori dependensi. Ia mengelompokkan ¶dua dunia· tersebut sebagai negara kapitalis (negara pusat) dan pra-kapitalis (kapitalis

pinggiran)³yang tidak akan pernah bisa menjadi besar. Sedangkan Andre Gunder Frank membagi negara-negara di dunia ini atas dua kelompok yaitu negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Hubungan ketergantungan seperti ini disebut Frank sebagai metropolis-satelite relationship. Menurutnya, suatu pembangunan di negara satelit dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu modal asing, pemerintah lokal negara satelit, dan kaum borjuis lokal. Hasil pembangunan hanya terjadi di tiga kalangan tersebut, sedangkan rakyat kecil hanya sebagai buruh. Baran dan Frank menyarankan agar Negara Dunia Ketiga harus melakukan industrialisasi sendiri, tidak mengimpor teknologi, meninjau hutang dan perdagangan dengan negara pusat. Dos Santos juga menyatakan, mirip dengan Prebisch, bahwa hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung merupakan hubungan yang tidak sederajat, karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara bergantung. Melalui kegiatan pasar yang monopolistik dalam hubungan perdagangan internasional, hubungan utang-piutang dan ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan di negara tergantung mengalir dan berpindah ke negara dominan. Menurut Santos, dua bentuk ketergantungan pertama, adalah ketergantungan kolonial dan ketergantungan industri keuangan, selain itu ia pun menyebutkan jenis ketergantungan yang lain yaitu ketergantungan teknologis-industrial. Packenham menyebutkan kekuatan teori dependensi yakni menekankan pada aspek internasional, mengaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju, menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional, membahas hubungan antar kelas yang ada di dalam negeri dan hubungan kelas antarnegara dalam

konteks

internasional,

memberikan

definisi

yang

berbeda

tentang

pembangunan ekonomi (tentang kelas-kelas sosial, antardaerah, dan antarnegara). Namun, kelemahannya antara lain: hanya menyalahkan kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan, konsep kunci³termasuk konsep ketergantungan itu sendiri³ kurang didefinisikan secara jelas hanya didefinisikan sebagai konsep dikotomi, tidak ada kemungkinan lepas dari ketergantungan, selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, kurang membahas aspek psikologi, terlalu jauh beranggapan bahwa ada

kepentingan yang berbeda antara negara-negara pusat dan negara-negara pinggiran, ketidakjelasan konsep yang membatasi teori tersebut, menganggap aktor politik sebagai boneka kepentingan modal asing, kurang dikaji secara rinci dan tajam dan dalam konteks Timur, teori ini tidak mampu melihat fenomena bangkitnya negaranegara ´Macan Asiaµ dan runtuhnya sosialisme. Bila teori dependensi Klasik melihat situasi ketergantungan sebagai suatu fenomena global dan memiliki karakteristik serupa tanpa megenal batas ruang dan waktu, teori dependensi Baru melihat melihat situasi ketergantungan tidak lagi semata disebabkan faktor eksternal, atau sebagai persoalan ekonomi yang akan mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Ketergantungan merupakan situasi yang memiliki kesejarahan spesifik dan juga merupakan persoalan sosial politik.

a.

Pengertian

dan Asumsi-asumsi

Dos Santos mengemukakan ketergantungan merupakan keadaan dimana perekonomian negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila negara yang dominan dapat memperluas dan mempertahankan diri, tapi sebaliknya tidak terjadi pada negara pinggiran. Asumsi-asumsi dasar teori dependensi mencakup: 1)

Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang universal, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga.

2) Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar eksternal. 3)

Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global.

4)

Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan.

5) Perkembangan masyarakat didasarkan atas konflik yang terjadi. Konflik-konflik yang tercipta justru membawa perubahan masyarakat secara global.

6)

Solusi yang dikemukakan teori ketergantungan klasik bahkan melepaskan diri dari hubungan dengan negara maju (berdikari).

b.

Implikasi

Implikasi kebijaksanaan pembangunan dengan model dependensi di antaranya adalah negara pinggiran harus memutuskan hubungan dengan negara sentral. Seperti saran Baran dan Frank di atas, hal itu demi berkurang atau bahkan menghilangnya intervensi dan pengaruh asing di negara yang didominasi. Dengan begitu, negara pinggiran akan berusaha mandiri. Mengingat negara sentral sekarang adalah negaranegara maju yang menganut paham liberal-kapitalis, maka dengan berkurangnya pengaruh mereka tumbuhlah benih-benih sosialisme. Yang memungkinkan terjadinya revolusi sosialis di tubuh negara pinggiran. Maka, negara-negara yang memakai teori ini akan³kalau tidak disebut berpatokan³mengarah pada perwujudan sosialisme, seperti akar historis kelahiran teori ini.

TINJAUAN MATA KULIAH Studi perubahan sosial dan pembangunan merupakan salah satu bidang kajian yang sangat penting

dalam ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan perkembangan pemerintahan, maka studi ini merupakan salah satu aspek integral atau produk dari perkembangan kehidupan masyarakat yang disebut perubahan sosial. Perubahan ini mencakup dua unsur utama yaitu, perubahan yang terjadi kepada birokrasi dan kepada masyarakat umum sebagai kelompok sasaran program sosial dalam periode tertentu. Secara umum, kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep perubahan sosial ke dalam bidang/sektor pembangunan di Indonesia.Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah ini terdiri dari atas sembilan modul yang disajikan secara sistematis dan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) modul. Pertama, konsep umum tentang perubahan sosial dan perubahan struktur perubahan struktur masyarakat, yaitu Modul 1 dan 2 masing-masing membahas bentuk-bentuk dan aspek perubahan sosial. Kemudian Modul 3 menguraikan tentang faktor-faktor pembentuk perubahan sosial Kedua, uraian tentang konsep perubahan sosial yang dikai tkan sikap masyarakat terhadap perubahan sosial (Modul 4). Urgensi yang disampaikan pada bagian ini adalah menyangkut karakteristik masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Ketiga, menyangkut perubahan yang dikaitkan perubahan yang terjadi dalam sektor pembangunan, Modul 5 tentang perubahan sosial dan pembangunan ekonomi, Modul 6 mengenai perubahan sosial dan pembangunan kesejahteraan rakyat, Modul 7 perubahan sosial, pembangunan agama dan budaya, Modul 8 perubahan sosial dan pembangunan bidang hukum, politik dan pemerintahan. Terakhir, perubahan sosial di Indonesia dalam era globalisasi dan reformasi (Modul 9). Analisis pada bagian ini antara lain dikaji tentang perubahan sosial dari dimensi waktu, yakni setelah masa reformasi. Rangkuman keseluruhan mata kuliah ini dapat dilihat pada Diagram Analisis Kompetensi di bawah ini!

MODUL

1: KONSEP DAN PENDEKATAN PERUBAHAN SOSIAL

Kegiatan Belajar 1 :

Konsep dan Pengertian Perubahan Sosial Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional; perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial; perubahan tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan  pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang makin tajam; Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis; perubahan dalam tata cara dan alat-alat kegiatan yang makin modern dan efisien, dan lain-lainnya. Dari beberapa pendapat ahli ilmu sosial yang d ikutip, dapat disinkronkan pendapat mereka tentang perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola

 perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaankelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri. Kegiatan Belajar 2 :

Pendekatan Teori-teori Klasik terhadap Perubahan Sosial Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah d ibahas empat pandangan dari tokohtokoh terkenal yakni August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. August Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan Evolusi Intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap Theologis Primitif; tahap Metafisik transisional, dan t erakhir tahap positif rasional. setiap  perubahan tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial. Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok   pekerja. Di lain pihak Emile Durkheim melihat perubahan s osial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor  ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang d iikat oleh solidaritas organistik. Sementara itu, Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modern. Kegiatan Belajar 3 :

Pendekatan Teori-teori Modern terhadap Perubahan Sosial Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya ket idakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori kesenjangan Budaya (cultural lag) oleh William Ogburn. Pendekatan modernisasi yang dipelopori o leh Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser,  pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran Talcott Parsons, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya  perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat.

Adapun pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (Interest groups). Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk  mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (statusquo), dengan kelompok yang  berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Craib, Ian (1986). Teori-teori Sosial Modern. Dari Parsons sampai Habermas. Jakarta: CV. Rajawali.

Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni (1967). Social Change: Sources, Pattern, and Consequences.  New York: Basic Books, Inc, Publishers. Hoselitz, Bert FR.., and Wilbert E Moore (1963). Industrialization and Society. Unecso Mouton. Soekanto, Soerjono (i987). Sosiologi, suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. Suwarsono, dan Alvin Y. (1991). Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: LP3S. Taneko, Soleman B. (1993). Struktur dan Proses Sosial. (Cetakan II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. MODUL

2: BENTUK DAN ASPEK-ASPEK PERUBAHAN SOSIAL Kegiatan Belajar 1 : Bentuk-bentuk

Perubahan Sosial

Dilihat dari segi bentuk-bentuk kejadiannya, maka perubahan sosial dapat dibahas dalam tiga dimensi atau bentuk, yaitu: perubahan sosial menurut kecepatan prosesnya, ada yang  berlangsung lambat (evolusi) dan ada yang cepat (revolusi). Perubahan sosial menurut skala atau  besar pengaruhnya luas dan dalam, serta ada pengaruhnya relatif kecil terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, adalah perubahan sosial menurut proses terjadinya, ada yang direncanakan (planned) atau dikehendaki, serta ada yang tidak direncanakan (unplanned). Menurut kecepatan prosesnya, perubahan sosial dapat terjadi setelah memulai proses  perkembangan masyarakat yang panjang dan lama, yang disebut dengan proses evolusi. Tetapi ada juga perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, yang disebut dengan revolusi. Adapun menurut skala pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, ada perubahan sosial yang terjadi dan sekaligus memberikan pengaruh yang luas dan dalam terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun sebaliknya ada pula perubahan sosial yang berskala kecil dalam arti  pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan relatif kecil dan terbatas. Sementara itu menurut proses terjadinya, ada perubahan sosial yang memang dari semula direncanakan atau dikehendaki. Misalnya dalam bentuk program-program pembangunan sosial.  Namun ada pula yang tidak dikehendaki terjadinya atau tidak direncanakan.

Kegiatan Belajar 2 :

 Aspek-aspek Perubahan Sosial Aspek-aspek perubahan sosial dapat dibahas dalam dua dimensi. Pertama, aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek material, aspek norma-norma (norms) dan aspek nilai-nilai (values). Kedua, aspek yang dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, yang dalam kegiatan belajar ini dikemukakan bidang kehidupan ekonomi,  bidang kehidupan keluarga, dan lembaga-lembaga masyarakat. Aspek kebudayaan material (artifacts) adalah aspek-aspek yang sifatnya material dan dapat diraba atau dilihat secara nyata, seperti pakaian, alat-alat kerja, dan sebagainya. Karena sifatnya material, maka aspek kebudayaan ini relatif cepat berubah Adapun aspek norma (norms), menyangkut kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara semua warga masyarakat. Aspek ini relatif lebih lambat berubah dibandingkan dengan aspek kebudayaan material. Aspek lain adalah nilai-nilai budaya (values), yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan atau falsafah hidup masyarakat. Nilai-nilai inilah yang mendasari normanorma sosial yang menjadi kaidah interaksi antar warga masyarakat. Aspek nilai inilah paling lambat berubah dibandingkan dengan kedua aspek kebudayaan yang disebut terdahulu. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi pada dasarnya menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dalam upaya mereka untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, baik perubahan dalam nilai-nilai ekonomi, sikap, hubungan ekonomi dengan warga lainnya, maupun dalam cara atau alat-alat yang dipergunakan. Salah satu kunci dalam perubahan bidang ekonomi ini adalah proses ³diferensiasi´ dan spesialisasi´. Dalam aspek kehidupan keluarga, yang menjadi fokus perhatian adalah perubahan fungsi dan  peranan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam struktur dan jumlah anggota keluarga mendorong terjadinya perubahan fungsi dan peranan keluarga. Salah satu aspek kehidupan keluarga yang paling jelas perubahannya adalah peranan kaum ibu. Adapun dalam aspek lembaga-lembaga masyarakat, perubahan sosial pada dasarnya  berkembang, dari suasana kehidupan masyarakat tradisional dengan lembaga-lembaga masyarakat yang jumlah dan sifatnya masih sedikit dan terbatas, serta umumnya berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Berkembang menuju masyarakat modern dengan lembagalembaga masyarakat yang lebih bervariasi yang pada umumnya dibentuk atas dasar kepentingan warganya, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, serta dalam bidang hukum,  politik dan pemerintahan. Kegiatan Belajar 3 : Faktor-faktor

yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terd iri atas faktor-faktor internal dan faktorfaktor eksternal. Faktor-faktor internal yakni kondisi atau perke mbangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini yang mencakup terutama faktor demografis (kependudukan), faktor adanya penemuan-penemuan

 baru, serta adanya konflik internal dalam masyarakat. Faktor-faktor Demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan, yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan faktor penemuan-penemuan baru, adalah adanya penemuan di kalangan atau oleh warga masyarakat berkaitan dengan suatu alat atau cara yang selanjutnya diterima penggunaannya secara luas oleh masyarakat, dan karena itu mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul di kalangan warga atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau  perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Adapun Faktor-faktor eksternal yaitu kondisi atau perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi  perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam faktor eksternal, yang terpenting di antaranya adalah pengaruh lingkungan alam, pengaruh unsur kebudayaan maupun aktualisasi, faktor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya  penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama di kalangan bangsa yang kalah perang. DAFTAR PUSTAKA Johnson, Dayle Paul (1994), Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Diindonesiakan o leh Robert M.Z. Lawang. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III

Kasnawi, Tahir dkk. (1995). Efektivitas Lembaga-Lembaga Masyarakat Desa dalam Menunjang Pengembangan Gerakan KB Mandiri di Sulawesi Selatan. Kerja Sama PSK Unhas Dengan UNEPA. Soekanto. Soerjono (1984). Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia, Indonesia. --------------------------, (1987). Sosiologi suatu Pengantar. Penerbit CV. Rajawali Jakarta. Strasser, Herman and Susan C. Randall (1981). An Introduction to Theries of Social Chane. Routledge And Kegan, Paul, London. MODUL

3: FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL Kegiatan Belajar 1 : Faktor-faktor

Internal Perubahan Sosial

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perubahan sosial adalah menyangkut faktor-faktor  yang berkaitan dengan kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini terutama mencakup faktor demografis (kependudukan), faktor penemuan-penemuan baru, serta adanya konflik internal dalam masyarakat. Faktor-faktor demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan, yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan faktor penemuan-penemuan baru adalah adanya penemuan di kalangan atau oleh warga masyarakat, berupa suatu alat atau cara yang selanjutnya diterima penggunaannya secara luas

oleh masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul di kalangan warga atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan  persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Kegiatan Belajar 2 : Faktor-faktor

Eksternal Perubahan Sosial

Berbagai faktor eksternal yang mendorong perubahan sosial meliputi kondisi atau perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor eksternal yang terpenting di antaranya dalam pengaruh lingkungan alam fisik, pengaruh unsur kebudayaan maupun aktualisasi, faktor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama di kalangan masyarakat atau  bangsa yang kalah perang. Sebagai contoh, setelah terjadinya gempa bumi di suatu wilayah, maka masyarakat di daerah tersebut terpaksa melakukan perpindahan ke wilayah lain. Pada wilayah yang baru ini, masyarakat harus melakukan penyesuaian diri dengan komunitas barunya karena telah ada budaya yang telah berlaku di daerah tersebut. Penyesuaian seperti ini biasanya memerlukan waktu yang relatif panjang. Semakin mampu masyarakat menyesuaikan d irinya dengan komunitasnya berarti semakin berkurang konflik yang dihadapi Kegiatan Belajar 3 :

Perubahan Sistem Budaya sebagai Faktor Dasar Perubahan Sosial Perubahan sosial dalam suatu masyarakat diawali oleh tahapan perubahan nilai, norma, dan tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat yang bersangkutan, yang juga dapat disebut dengan  perubahan nilai sosial. Berlangsungnya perubahan nilai budaya tersebut disebabkan oleh  pertama-tama adanya inovasi yang diperkenalkan oleh sekelompok warga masyarakat, baik yang  berupa variasi, inovasi, maupun difusi budaya. Untuk masuk menjadi bagian dalam sistem  budaya masyarakat, nilai-nilai baru yang dimaksud harus melalui proses penerimaan sosial serta  proses seleksi sosial. Nilai-nilai budaya baru yang mampu memberikan kepua san atau  peningkatan hidup bagi masyarakat baik secara materi ataupun nonmateri, atau bertahan lama, dan lambat laun akan masuk menjadi bagian integral dari sistem budaya masyarakat yang  bersangkutan. DAFTAR PUSTAKA Johnson, Dayle Paul (1994), Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Di Indonesia o leh Robert M.Z. Lawang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III.

Kasnawi, Tahir dkk. (1995), Efektivitas Lembaga-Lembaga Masyarakat Desa dalam Menunjang Pengembangan Gerakan KB Mandiri di Sulawesi Selatan, Kerja Sama PSK Unhas dengan UNPA.

Soekanto, Soerjono (1984), Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia, Indonesia. ----, (1987), Sosiologi suatu Pengantar, Penerbit CV, Rajawali Jakarta. Strasser, Herman and Susan C. Randall (1981), An Introduction to Theries of Social Chane, Routledge And Kegan, Paul, London. MODUL

4: PERUBAHAN STRUKTUR DAN SIKAP PERUBAHAN Kegiatan Belajar 1 : Ciri-ciri

MASYARAKAT

TERHADAP

Masyarakat Tradisional, Transisi, dan Modern

Secara garis besar, uraian subbahasan ini mencakup karakteristik masyarakat yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni masyarakat tradisional, masyarakat transisi, dan masyarakat modern, dimana uraian ini antara lain diarahkan kepada aspek politik, sosial budaya, demografis, dan aspek kelembagaan. Salah satu ahli yang banyak berjasa dalam teori perubahan model administrasi di negara sedang  berkembang, adalah Fred W. Riggs. Ide-ide dasar Riggs, banyak yang di adaptasi dalam mendeskripsikan perubahan sifat dan prilaku masyarakat menurut tiga klasifikasi tersebut. Terutama pada karakteristik masyarakat transisi (masyarakat prismatik) merupakan kajian yang sangat relevan dengan masyarakat kita, mengingat posisi masyarakat Indonesia sekarang berada dalam masa transisi yang berarti segala keunggulan dan kelemahannya bermanfaat diketahui untuk selanjutnya dilakukan perbaikan (intervensi) di periode mendatang. Misalnya, dilihat dari aspek politik, maka karakt eristik masyarakat tradisional cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah, di samping itu antara satu golongan yang lainnya cenderung saling mencurigai. Keadaan seperti ini berlaku terbalik pada masyarakat modern, di mana partisipasi dalam aspek politik cenderung tinggi dan sportivitas antara satu golongan/partai dengan yang lainnya relatif berjalan baik. Sementara itu, pada masyarakat transisi berada di antara dua kutub ini, dimana ciri-cirinya lebih banyak diwarnai oleh warna yang formalistis. Artinya, secara formal telah ada aturan dalam pelaksanaan suatu aktivitas, seperti dalam Pemilu, namun yang lazim terjadi pada masyarakat transisi adalah aturan itu lebih bersifat formalitas dibanding dipraktekkan atau ditegakkan di lapangan. Kegiatan Belajar 2 :

Sistem Masyarakat dan Proses Modernisasi Salah satu masalah yang mempengaruhi proses modernisasi adalah sikap hidup masyarakat. Sikap hidup masyarakat terutama pada masyarakat tradisional, banyak dipengaruhi oleh faktor  adat istiadat dan kebiasaan beragama. Selain itu, hambatan lainnya karena masih adanya sikap hidup konsumtif yang tidak/kurang rasional. Meskipun de mikian, tingkah laku dan sikap hidup masyarakat dapat berubah menurut perkembangan waktu dan keadaan akibat dari berbagai  pengaruh ekstern. Akan tetapi, kalau hal itu berjalan dengan sendirinya, maka perkembangan dan  perubahan ke arah yang positif hanya akan berlangsung lambat. Hal ini pada satu pihak adalah

 berkaitan dengan perkembangan tingkat hidup, ilmu pengetahuan dan daya absorpsi dari masyarakat sendiri. Pada lain pihak peningkatannya dapat dilakukan dengan cara perluasan komunikasi pada masyarakat melalui berbagai media massa serta penyuluhan dan bimbingan secara langsung. Dalam hubungan dengan penyebaran ide-ide baru dan inovasi kepada masyarakat serta menanamkan sikap hidup yang development-oriented di kalangan masyarakat, maka segala aparat dan daya mungkin digunakan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini selain melalui media massa serta penyuluhan/bimbingan t ersebut, di samping unsur-unsur tenaga kepemimpinan dari kalangan pemerintah, perlu manfaatkan tenaga-tenaga teknokrat dan para  pemuka berpengaruh yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri. Oleh karena perubahan sikap hidup masyarakat itu ke arah modernisasi adalah sukar untuk tercipta secara cepat sekaligus, maka seyogianyalah unsur-unsur kepemimpinan dan tenaga-tenaga penyuluh pada masyarakat itu perlu bersifat tabah, tekun, kreatif dan berjiwa dharma (mission) dalam menciptakan modernisasi bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan Belajar 3 :

Sikap Golongan-golongan Masyarakat terhadap Pembaharuan Dalam proses pembaharuan diperlukan adanya kerja sama antara beberapa golongan elit dalam masyarakat. Golongan elit ini terdiri atas: Pertama, e lit politik yaitu mereka yang termasuk  dalam kelompok yang mengesahkan kehendak politik bangsa. Kedua, elit administratif yaitu kelompok yang tugasnya untuk menerjemahkan keinginan-keinginan politik, dan dapat pula memberikan input di dalam perumusan kehendak politik. Ketiga, elit cendekiawan yaitu kelompok pemikir yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha  pembaharuan. Keempat, elit bisnis yaitu kelompok usahawan yang mempunyai modal dan dapat mendukung  proses pembaharuan. Kelima, elit militer yaitu kelompok yang peranannya secara lebih efektif  terlihat dalam pemberian otoritas pelaksanaan kebijaksanaan atau program, serta stabilitas dan kontinuitas usaha pembaharuan. Namun seringkali kurang respektif dan kurang terbuka. Keenam, informed observer yaitu kelompok yang tugas sehari-harinya menjadi penyalur  informasi dan pembentuk pendapat masyarakat. Selain golongan-golongan elit tersebut, terdapat tiga golongan besar dalam masyarakat luas. Pertama, golongan tradisionalis, yaitu golongan yang karena pandangan, nilai-nilai atau kepentingan tertentu, enggan menerima pembaharuan. Kedua, golongan modernis, yaitu mereka yang berorientasi kepada masa depan, bersedia menerima unsur-unsur kultural dari luar yang dianggap sesuai dan mendorong usaha pembaharuan. Ketiga, golongan ambivalent, yaitu mereka yang hanya mengikuti arus, dan pada hakikatnya enggan terhadap perubahan-perubahan karena selalu mengandung risiko. DAFTAR PUSTAKA Asang, Sulaiman, 2004. D imensi Institusional dan Perilaku dalam PSDM Aparatur Lembaga Publik, Jurnal Administrasi Negara. STIA LAN, Makasar.

BPS, Statistic Indonesia, Bappenas & UNDP (2004). The Economics of Demografi: Financing Human Development, Jakarta.

Durkheim, E. 1933. Durkheim: The Division of Labour in Society (Introduction by Lew is Coser  Translated by W.D. Halls). Macmillan, Inc., New Yo rk. Indrawijaya, Adam I (1986), Perilaku Organisasi, Sinar Baru, Bandung. Rauf, L, Abdul (1999), Peranan Elite dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna, Balai Pustaka, Jakarta. Riggs, Fred, W. (1988), Administrasi Negara-negara Berkembang: Teori Prismatis, Rajawali, Jakarta. UNDP, 2004. Human Devepelopment Report: Cultural Liberty in Today¶s Diverse World. UNDP, New York. MODUL

5: PERUBAHAN SOSIAL DAN PE MBANGUNAN EKONO MI Kegiatan Belajar 1 :

Pergeseran Struktur Ekonomi dan Perubahan Sosial Uraian pokok bahasan ini mencakup beberapa pendekatan yang biasa digunakan untuk menilai  pergeseran struktur ekonomi dan perubahan sosial, di antaranya adalah pergeseran Tingkat  partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pergeseran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),  pergeseran tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, menurut jenis pekerjaan, dan pergeseran menurut status pekerjaan. Untuk melihat perubahan sosial dari aspek ketenagakerjaan ini digunakan konsep Labour Force Approach (LFA), di mana konsep ini yang digunakan BPS untuk memaparkan data ketenagakerjaan melalui berbagai survei, seperti Sakernas, Susenas, dan Sensus penduduk. Ditinjau dari sisi lapangan ketenagakerjaan, analisis dilakukan terhadap pergeseran tenaga dari sektor pertanian ke sektor industri maupun ke sektor jasa. Sementara dalam status pekerjaan dikaji tentang peranan sektor formal dan sektor informal dalam menyerap tenaga ker ja, sedangkan dalam jenis pekerjaan diuraikan tentang aspek yang terkait dengan pekerja  profesional dan pekerja kasar. Khusus menyangkut pengangguran, terlebih dahulu diungkap aspek yang berkaitan dengan  pengangguran terbuka, kemudian dilanjutkan dengan pengangguran terselubung (pengangguran tidak kentara). Disimpulkan bahwa pengangguran terbuka memang telah menjadi permasalahan  bangsa ini yang sangat kelihatan di permukaan, namun intensitas permasalahan yang demikian  juga tinggi adalah kepada mereka yang tergolong pengangguran tidak kentara yang dapat dideteksi ke dalam tiga jenis, yaitu pengangguran terselubung dilihat dari jam kerja, menurut  pendapatan, dan ketidaksesuaian antara keahlian dengan kegiatan ekonomi oleh tenaga kerja. Kegiatan Belajar 2 :

Dinamika Perubahan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pada pokok bahasan ini diuraikan konsep hubungan industrial. Di dalam konsep hubungan industrial, organisasi (tempat bekerja) dipandang sebagai suatu sistem sosial di mana hubungan antara para anggotanya merupakan sistem sosial; dan dari interaksi sosial itu menyebabkan munculnya kelompok nonformal dalam organisasi (seperti serikat pekerja) yang dapat  berpengaruh terhadap kinerja organisasi apabila diberdayakan. Aspek yang berkaitan dengan dinamika perubahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial adalah aspek yang menyangkut kondisi normatif (kewajiban) yang harus dipenuhi kedua belah  pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan/unit usaha tempat bekerja. Dinamika ini bervariasi dilihat dari segi waktu, lokasi usaha, tempat usaha, dan jenis usaha. Khusus yang menyangkut dinamika ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengolongan industri, maka digunakan klasifikasi menurut International Standar Industrial of all Econo mic Activitas (ISIC) yang disesuaikan dengan kondisi dan karakt eristik perekonomian di tanah air  dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KLBI). Klasifikasi ini diukur menurut  besaran tenaga kerja, yaitu Industri: Besar (100 - ke atas orang); Sedang (20 - 99 orang); Kecil (5 - 19 orang); dan Industri Rumah Tangga (1 - 4 orang). Berkaitan dengan aspek kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah telah mengeluarkan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, misalnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, termaktub dalam Pasal 99 ayat: (1) setiap buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh  jaminan sosial tenaga kerja, (2) Jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 100 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,  pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan melalui koperasi perusahaan. Kegiatan Belajar 3 :

Urbanisasi dan Perubahan Sosial Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, dapat dipetik pemahaman, bahwa urbanisasi yang telah menjadi bagian dari proses pembangunan sosial ekonomi di negara-negara sedang berkembang selama ini sesungguhnya telah menghadirkan fenomena yang paradoksial. Urbanisasi telah menggiring begitu banyak penduduk desa berbondong-bondong memasuki kotakota, dan telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui berbagai kegiatan yang  produktif. Juga telah mendorong tumbuhnya kehidupan masyarakat modern yang lebih terbuka, rasional, dan demokratis.  Namun pada saat yang sama, urbanisasi juga telah menggiring begitu banyak penduduk ke dalam kehidupan masyarakat kota yang begitu banyak diwarnai oleh kondisi-kondisi yang tidak  diharapkan, seperti; pengangguran, ke miskinan, patologi sosial, kriminalitas, dan sebagainya. Faktor yang esensial adalah karena aliran urbanisasi telah melampaui kemampuan sistem  perkotaan untuk menyambutnya dan memberikan peluang dan pelayanan yang memadai. Untuk menanggulangi masalah-masalah negatif yang ditimbulkan urbanisasi, maka dibutuhkan  penguatan urban governance yang dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan pelayanannya, dan menjamin penggalangan partisipasi optimal dari segenap stakeholders pembangunan kota. Dalam hubungan ini, kebijakan pembangunan wilayah yang mampu mempersempit kesenjangan taraf hidup masyarakat kota dengan masyarakat desa, diyakini dapat mengendalikan arus

urbanisasi dari desa ke kota-kota. MODUL6:

PERUBAHAN SOSIAL DAN PE MBANGUNAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT Kegiatan Belajar 1 :

Perubahan Sosial dan Pelayanan Pendidikan Faktor pendidikan dapat merupakan faktor penyebab dan sekaligus dapat menjadi faktor yang disebabkan oleh perubahan sosial di bidang lain, seperti dari bidang ekonomi dan politik. Perubahan sosial dilihat dari pendekatan dalam bidang pendidikan bukan merupakan perubahan yang berlangsung secara alamiah, tetapi di dalamnya diperlukan perencanaan, kemudian dilaksanakan, dan selanjutnya dievaluasi untuk melihat perubahan pendidikan yang terjadi dalam satu periode. Ada lima pendekatan perubahan yang ditampilkan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perubahan sosial yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, yaitu; (a) perubahan input (orientasi masukan) seperti tingkat alokasi anggaran yang digunakan ke dalam sektor   pendidikan; (b) perubahan output (luaran atau perubahan jangka pendek) atau sering pula disebut sebagai pendekatan efektivitas pelayanan, yakni dinilai dari tingkat realisasi program-program  pelayanan pendidikan dalam suatu periode; (c) perubahan outcomes (perubahan atau luaran  jangka menengah), antara lain dapat dideteksi melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan ratarata lama pendidikan penduduk di suatu komunitas; (d) perubahan asas manfaat (pendekatan  benefits) yang antara lain dapat dinilai dari penggunaan ilmu pengetahuan ke dalam kegiatan setiap hari; (e) pendekatan perubahan jangka panjang (impact atau dampak) yang antara lain  bentuknya dapat dilihat dari membaiknya pendidikan sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat di suatu komunitas atau wilayah. Kegiatan Belajar 2 :

Perubahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan dan gizi merupakan salah satu unsur dalam pembangunan sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP. Alasan utama di masukannya aspek ini sebagai salah satu unsur pembangunan SDM karena memiliki posisi kunci dalam kehidupan manusia. Terdapat berbagai indikator pembangunan dan perubahan sosial yang berkaitan dengan  pelayanan kesehatan, di antaranya adalah Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Persentase Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, Persentase Angka morbiditas, Persentase Penduduk yang melakukan pengobatan sendiri, dan Persentase Kelahiran yang ditolong tenaga medis. Menurut Gordon Chase bahwa secara garis besar ada tiga masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan kesehatan, yaitu: a) masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat di dalam progra m (difficulties arising from operation demands), b) masalah yang timbul berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan (difficult arising from nature and availability of resources), dan c) masalah lain yang timbul dari adanya keterkaitan dengan organisasi lainnya, yang diperlukan dukungan, bantuan persetujuan dalam pelaksanaan program

 pelayanan kesehatan (difficults arising from need to share aut ority). Keberadaan visi dan misi lembaga dalam pelayanan kesehatan adalah penting. Visi merupakan suatu deskripsi tentang wujud cita-cita tentang k eberhasilan setelah melakukan perubahan sosial dalam periode jangka panjang. Sementara itu, misi bertujuan untuk menjabarkan lebih lanjut dari makna visi untuk mencapai perubahan sosial tersebut. Ada beberapa komponen yang melekat  pada karakteristik misi yang baik dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan Belajar 3 :

Perubahan Sosial dan Pengembangan Peranan Perempuan Secara garis besar, pokok bahasan ini terdiri dari dua bagian, yaitu menyangkut pengembangan gender dalam perspektif sosial-ekonomi dalam arti luas, dan secara khusus menyangkut  perubahan sosial dilihat dari aspek mobilitas perempuan yang berkaitan dengan pengembangan  peranannya. Untuk menjelaskan berbagai aspek yang dimaksudkan, maka disertakan beberapa contoh kasus dalam penjelasannya. Bahasan yang menyangkut perspektif sosial-ekonomi, antara lain dikaji tentang pengembangan  peranan perempuan melalui: pendidikan wanita (aspek sosial), jumlah wanita sebagai anggota  parlemen (aspirasi politik wanita), persentase wanita pekerja profesional, persentase wanita sebagai angkatan kerja, dan kontribusinya terhadap total pendapatan rumah tangga (perspektif  ekonomi). Subbagian selanjutnya adalah mendeskripsikan beberapa aspek yang berkaitan dengan mobilitas  penduduk dalam kaitannya dengan peningkatan (perubahan) peranan perempuan dalam  pembangunan. Uraian pertama menyangkut hal ini adalah tentang konsep mobilitas secara umum, selanjutnya dilihat dalam perspektif pengembangan peranan perempuan. Lebih spesifik  lagi dalam konteks adalah pengembangan peranan perempuan dikaji menurut tiga jenis kebutuhan utama sehingga melakukan mobilitas, yaitu pemenuhan kebutuhan dalam aspek   pendidikan, pemenuhan kebutuhan dalam aspek ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dalam aspek politik. DAFTAR PUSTAKA Asang, Sulaiman, 2005. D imensi Institusional dan Perilaku dalam PSDM Aparatur Lembaga Publik, Jurnal Administrasi Negara. STIA LAN, Makasar.

BPS, Statistic Indonesia, Bappenas & UNDP (2004) . The Economics of Demografi: Financing Human Development, Jakarta. Bastian, A.R. 2002. Reformasi Pendidikan: Langkah-langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan dalam Rangka Desentra lisasi Sistem Pendidikan Indonesia. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. dkk. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. PPK-UGM. Yogyakarta. Darwin, Muhadjir (2005). Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Girta Guru, Yogyakarta.

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2000, Pedoman Penetapan Standar  Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Jakarta. Grindle, Marilee S. (ed.) 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, New Jerssy. Princetion University Press. Hugo, Graeme J, dkk., (1987). The Demographic Dimention in Indonesia Development, Oxfod University Press, Singapore & New York. Kasnawi, Tahir, dkk (2005). Pengembangan Pariwisata dan Kaitannya dengan PSDM Masyarakat Miskin di Sulsel. Hasil Penelitian PSK-PSDM Unhas - Meko kesra RI, Makasar. LAN, 2004. Kajian Manajemen Stratejik: Bahan Ajar Diklatpim Tingkat II. Lan, Jakarta. Ogawa, N., G. dkk., 1993. Human Resources in Development a long the Asia-Pacific Rim. Oxford University Press, Singapore. Ratminto dan Atik S.W. (2005). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. UNDP, 2004. Human Development Report: Cultural Liberty in Today Diverse World. UNDP,  New York. YPPAN & BAPPEDA Kota Makasar (2006), Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Kasus dalam Bidang Kesehatan pada Dua Puskesmas di Kota Makasar. Bappeda Kota Makasar, Makasar. MODUL

7: PERUBAHAN SOSIAL, PE MBANGUNAN AGA MA, DAN BUDAYA Kegiatan Belajar 1 :

Perubahan Sosial dan Pembangunan Keagamaan Setidaknya ada dua aspek utama yang dijelaskan menyangkut perubahan sosial dan  pembangunan keagamaan ini, yaitu: hubungan agama dengan negara sebagai organisasi, dan struktur rencana pembangunan keagamaan yang berlaku di Indonesia. Perubahan sosial dan pembangunan keagamaan, antara lain dapat ditelusuri melalui pandangan integralistik, pandangan simbolik, pandangan seku laristik. Ketiga jenis pandangan ini memiliki tekanan tersendiri dalam memahami bagaimana pembangunan keagamaan diselenggarakan di suatu komunitas atau di suatu wilayah administratif, seperti: Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa/Kelurahan. Aspek yang menyangkut struktur pembangunan di sini di adaptasi dari pola atau struktur   pembangunan yang berlaku secara umum kepada semua sektor pembangunan, namun untuk  menjelaskan pembangunan keagamaan, maka uraiannya dispesifikan kepada program  pembangunan agama itu sendiri. Berkenaan dengan itu, secara umum ada beberapa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pembangunan keagamaan dalam dekade terakhir di Indonesia, di antaranya adalah dengan

mengupayakan berkembangnya kehidupan beragama, semakin membaiknya kerukunan umat  beragama, semakin membaiknya pengamalan nilai-nilai agama, membentuk kerja sama antara  pemerintah dan seluruh organisasi keagamaan yang semakin baik, serta semakin meningkatnya aktivitas keagamaan dengan memperhatikan kemajemukan dari latar belakang anggota masyarakat. Tujuan jangka panjang ini selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan  jangka menengah (lima tahun), dan jangka menengah ini dioperasionalkan lagi ke dalam kegiatan yang berjangka tahunan. Kegiatan Belajar 2 :

Perubahan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan

Bangsa

Kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang pernah dihasilkan manusia yang berasal dari  pemikirannya. Tiga wujud utama dari kebudayaan adalah: 1. keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan ketentuan lainnya yang berperan mengarahkan kelakuan masyarakat disebut sebagai ³adat dan kelakuan´ 2. Kemudian keseluruhan aktivitas kelakuan berp ola dari manusia yang berlaku di masyarakat yang selanjutnya disebut ³sistem sosial´ 3. keseluruhan karya manusia yang berbentuk fisik. Pembangunan kebudayaan pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua orientasi, yaitu orientasi kepada manusia dan orientasi kepada negara. Pembangunan yang berorientasi kepada manusia kurang lebih berjalan seiring dengan ko nsep-konsep partisipasi masyarakat (aspirasi dari bawah), sementara orientasi kepada negara lebih bersifat sentralistis (kebanyakan ditentukan oleh negara). Secara ideal, pembangunan kebudayaan bangsa adalah mengoptimalkan ke dua sisi ini. Pelaksanaan pembangunan kebudayaan bangsa dapat menimbulkan perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya yang selanjutnya berpengaruh kepada sikap mental, pola pikir, dan pola  perilaku keluarga atau masyarakat Indonesia. Perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya di satu sisi dapat menjadi pendorong ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain dapat menjadi bumerang yang memosisikan manusia sebagai objek yang kehilangan nilai kemanusiaannya, bahkan melanggar hak asasinya. Kegiatan Belajar 3 :

Perubahan Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Tradisional Masyarakat  Ada dua aspek utama yang dideskripsikan di bagian ini, yaitu mencakup konsep nilai-nilai tradisional, dan dampak perubahan nilai-nilai tradisional. Pada bagian pertama antara lain diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat yang diuraikan melalui aspek jarak komunikasi antar etnis dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Nilai-nilai tradisional masyarakat diartikan sebagai salah satu wujud sistem sosial yang berlaku  pada warga masyarakat tertentu. Nilai tersebut hidup dalam alam pikiran sebagian besar  warganya, dan sekaligus berfungsi sebagai pedo man ter¬tinggi dari sikap mental, cara berpikir, dan tingkah laku. Nilai-nilai tersebut merupakan pengalaman hidup yang berlangsung dalam

 proses waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan yang terpola kepada anggotanya. Aspek yang menyangkut jarak komunikasi antar etnis antara lain dijelaskan semakin sering para anggota komunitas melakukan komunikasi, maka semakin lestari nilai-nilai tradisional masyarakat itu. Dengan demikian ada perbedaan kelestarian nilai itu bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah asal dibanding yang berada di perantauan. Berkembangnya ilmu pengetahuan di negara Barat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelestarian nilai-nilai tradisional. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kepekaan khusus untuk menyeleksi pengaruh Barat yang relevan dengan budaya Timur. DAFTAR PUSTAKA Hampton, D.R. (1977). Contemporary Management. McGraw-Hill, Inc., New York.

Machan, Tibor, R. (2006). Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, (2005). Ilmu Sosial Budaya Dasar, Citra Aditya Bakti. Bandung. Pemda Kota Makasar, (2006). Rencana Pembangunan Kota Makasar 2005 ± 2025, Makasar. Sobary, Muhammad, (1992). Kesalehan, Etos Kerja, dan Tingkah Laku Ekonomi: Studi Kasus di Ciater (dalam Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu So sial dalam Pembangunan. Sofian Effendi, Syafri Sairin, dan Alwi Dahlan, Eds.). Gadjah Mada University Press. Triyanto dan Tutik Triwulan Tutik, (2007). Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

MODUL

8: PERUBAHAN SOSIAL DAN PE MBANGUNAN BIDANG HUKU M, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN Kegiatan Belajar 1 :

Perubahan Sosial dan Pembangunan Bidang Ketertiban dan Keamanan Uraian kegiatan belajar ini diawali beberapa indikator yang berkaitan perubahan sosial dalam  bidang ketertiban dan keamanan. Secara garis besar, indikator itu meliputi pertahanan ketertiban dan keamanan yang bersifat internal dan eksternal. Selanjutnya diuraikan tentang pembangunan ketertiban dan keamanan dengan menggunakan  pendekatan sistem. Pendekatan sistem bermakna bahwa suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem untuk terciptanya ketertiban dan keamanan. Sebagai contoh, dalam unsur masukan, maka perubahan sosial dalam pembangunan ketertiban dan keamanan dapat dikaji melalui sumber daya yang digunakannya, seperti sumber daya manusia (penambahan jumlah dan kualitas  personil TNI dan Polri) dan sumber daya bukan manusia, seperti mempercanggih tekno logi alat  perang. Baik Polri dan TNI keduanya merupakan aparat pemerintah Negara yang sama-sama berfungsi melindungi segenap bangsa. Namun ke-duaya mengandung beberapa perbedaan. Tugas POLRI ditujukan kepada setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (keamanan domestik)

yang mengancam individu dan masyarakat termasuk pemerintah, sedangkan TNI ditujukan pada setiap gangguan yang mengancam Negara bangsa, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Terakhir, dijelaskan tentang gaya kepemimpinan pada organisasi militer. Antara lain diuraikan  bahwa gaya kepemimpinan yang lebih banyak dipraktekkan dalam internal organisasi militer  adalah gaya otokratis (terutama dalam situasi darurat). Penerapan gaya ini terkait dengan sifat  pekerjaan pada organisasi tersebut. Misalnya, dalam keadaan genting, maka tidak diperlukan diskusi secara panjang lembar untuk mengambil tindakan secepatnya untuk mencegah atau mengatasi ketertiban dan keamanan. Kegiatan Belajar 2 :

Perubahan Sosial dan Pembangunan Politik  Kegiatan belajar ini menjelaskan peranan legislator bahwa dengan semakin terbukanya informasi di berbagai belahan dunia, maka dengan mudah masyarakat dapat membandingkan keadaan (penyaluran aspirasi) yang dialaminya dengan kejadian di belahan dunia lain. Secara ideal,  penyaluran aspirasi masyarakat yang demikian lancar kepada wakil-wakilnya di parlemen di tempat lain dapat menjadi pelajaran bagi wakil-wakil kita di DPR/DPRD, namun berbagai bukti yang ada menunjukkan bahwa salah satu wujud dari penerapan good governance seperti itu,  belum menjalar ke negara kita. Berdasarkan kondisi ini, maka dipandang perlu bahwa  pembangunan di bidang politik, antara lain diperlukan pemberdayaan (peningkatan kualitas) kepada DPR/DPRD adalah suatu yang mendesak di Tanah Air . Beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Tanah Air, menyebabkan semakin banyak   pula anggota masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan aspek ini adalah ketika pemilu pertama 1955, hanya 37,7 juta anggota masyarakat yang ikut dalam pemilu, kemudian mengalami perubahan menjadi 113.1 juta yang diwakili oleh 550 oleh anggota DPR tahun 2004. Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia semakin menyimpan  banyak harapan kepada wakil-wakilnya di DPR. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana harapan itu jika dikaitkan dengan konsep good governance. Kelihatan bahwa konsep goo d governance sesungguhnya telah kita miliki secara fomal. Misalnya, dalam pasal 42 s/d pasal 45 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan mengenai substansi good governance yang harus dilakukan oleh anggota  parlemen. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ketentuan itu lebih bernuansa formalitas ketimbang prakteknya di lapangan. Kegiatan Belajar 3 :

Perubahan Sosial dan Pembangunan Birokrasi Pemerintahan Uraian kegiatan belajar ini antara lain dijelaskan tentang model birokrasi klasik yang antara lain disponsori oleh Max Weber yang didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain: hierarki,  peraturan yang konsisten, formalistik, impersonality dan sistem sentralisasi. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata berbagai prinsip dari birokrasi klasik tersebut, telah banyak mendapat kritikan dari ahli-ahli ilmu sosial itu sendiri. Kritik yang tajam, antara lain adalah berbagai  prinsip birokrasi klasik telah wafat. Banyak aspek yang kurang diperhitungkan di dalam

ajarannya, seperti: proses kematangan pada diri birokrat, dan manfaat dari terjadinya hubungan informal, justru dilarang oleh ajaran Weber. Kemudian para ahli melahirkan konsep yang disebutnya sebagai paradigma baru birokrasi. Antara lain, Osborne dan Gaebler mengidentifikasi karakteristik ³paradigma baru´ birokrasi ini dalam ³Mewirausahakan Birokrasi´ yang pada substansinya ditekankan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan yang baik terjadi, apabila birokrat lebih bersifat: mengarahkan, memberikan wewenang (desentralisasi), menciptakan persaingan dalam pemberian pelayanan, organisasi lebih digerakkan oleh misi, lebih beror ientasi kepada pembiayaan hasil, orientasi menghasilkan, mencegah timbulnya masalah, dan lebih berorientasi kepada pasar. Paradigma baru birokrasi ini, nampaknya banyak mewarnai secara formal pembangunan nasional, termasuk pembangunan sosial yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, kemudian ditarik kembali dengan dimunculkannya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi ini terlihat dari  pasal-pasalnya, dan lebih tegas lagi dicantumkan di dalam berbagai butir yang menjadi dasar   pertimbangan ditetapkannya kedua UU tersebut. DAFTAR PUSTAKA Asang, Sulaiman. 2004. D imensi Institusional & Dimensi Perilaku dalam Pe ngembangan SDM Aparatur Lembaga Publik. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10, No. 3 Tahun 2004.

Depdagri, 2007. Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2004, Jakarta. LAN (Lembaga Administrasi Negara) 2003, SANRI (S istem Administrasi Negara Republik  Indonesia), Buku I & II, LAN, Jakarta. Moerdani, L.B. 1992, Ilmu-Ilmu sosial dan Pencipt aan Martabat Manusia: Di mana Letak dalam Konteks Ketahanan Nasional. Dalam Membangu n Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan (Sofian Effendi, Syafri Syairi dan M. Alwi Dahlan, eds), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Osborne, D. dan T. Gebler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi. (terj. Abdul Rosyid). Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Ryasid, Rias. 2001. Penjaga Hati Nurani Pemerintahan. Kristin Samah, (eds). PUSKAP dan MIPI, Jakarta. Riza Noer Arfani, Riza Noer, 2005. Governance & Pengelolaan Konflik. Materi Workshop Analisis Kebijakan, Kerja sama Magister Studi Kebijakan Yo yakarta dengan Jurusan Ilmu Administrasi Unhas Makasar. Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Himpunan Lengkap UU Peraturan Daerah. Sentosa Sembiring (eds) Nuasa Alia, Bandung. UNDP, 2006. Human Development Report, (http:// [email protected]), diakses 1 Mei 2007). MODUL

9: PERUBAHAN SOSIAL DALA M ERA GLOBALISASI DAN REFOR MASI

DI INDONESIA Kegiatan Belajar 1 :

Dampak Globalisasi terhadap Perubahan Sosial di Indonesia Pengertian globalisasi lebih menekankan kepada kesamaan produk yang dapat dibuat dan di  pasarkan secara bersama oleh sekelompok negara di berbagai belahan dunia. Secara sederhana, substansi makna dari globalisasi adalah suatu keadaan di mana segenap aspek perekonomian (seperti pasokan dan permintaan bahan baku, informasi, transportasi tenaga kerja, keuangan distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran) menyatu secara terintegrasi dan semakin ter jadi ketergantungan satu sama lain dengan skala internasional. Bentuk kegiatan dilakukan dengan memasarkan produk atau menciptakan merek global seperti Coba-cola, McDonald, Kodak dan  produk internasional lainnya. Secara garis besar, ada e mpat jenis strategis yang lazim diterapkan dalam manajemen internasional dan salah satu di antaranya adalah strategi memanfaatkan kekuatan internal untuk  mengurangi ancaman dari lingkungan eksternal. Sebagai misal, negara kita sebagai negara agraris yang berpenduduk banyak bekerja di sektor ini. Tetapi kita membeli makan/minuman (seperti Kentucky dan Coca-cola) yang mahal dari (lisensi) luar negeri, di mana bahan mentahnya justru sebagian besar berasal dari negar a kita (sebagai faktor kekuatan). Strateginya adalah memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja dan bahan baku) membuat produksi sejenis yang bisa dipasarkan di dalam dan luar negeri (globalisasi). Banyak dampak yang dilahirkan globalisasi, seperti dampak terhadap aspek budaya, dampak  terhadap aspek kesehatan, dan dampak terhadap kemiskinan. Kegiatan Belajar 2 : Reformasi

dan Perubahan Sosial di Indonesia

Reformasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dar i arah yang kurang baik menjadi lebih  baik. Misalnya pemerintahan yang dulunya otoriter berubah menjadi demokratis. Reformasi sendiri telah lama berlangsung di berbagai negara, namun di Tanah Air, sejak tahun 1998. Ruang lingkup reformasi meliputi seluruh aspek pembangunan. Misalnya dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya menggeser posisi negara kita sebagai negara miskin, meningkatkan infrastruktur ekonomi seperti kondisi jalan dan pemenuhan ke butuhan listrik di luar Jawa. Pada aspek pemerintahan, diperlukan upaya memperbaiki pelayanan publik pada bidang sosial, seperti dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang mencerminkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek keamanan mengubah adanya ancaman disintegrasi bangsa, seperti di Maluku, Papau dan Aceh. Secara khusus reformasi dalam bidang politik berintikan a) adanya kebebasan perss; b) sistem kepartaian tidak hanya terpusat kepada partai tertentu; c) pejabat publik (seperti PNS) tidak   boleh diarahkan kepada partai tertentu, dan d) diperbolehkan PNS tidak hanya menjadi anggota Partai Golkar, meskipun dalam kenyataan Golkar tetap dominan dalam berbagai dimensi; dan e)  penempatan seseorang atau sekelompok orang sesuai bidang keahliannya. Misalnya, ABRI lebih tepat memusatkan diri pada penjagaan ketertiban dan keamanan dibanding ikut serta dalam  pemerintahan (Dwi Fungsi ABRI).

Kegiatan Belajar 3 :

Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Beberapa aspek yang diuraikan berkaitan dengan Otonomi Daerah, antara l ain aspek kewenangan. Aspek kewenangan ini secara spesifik antara lain diatur di dalam pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan ini cenderung disalahtafsirkan oleh Pemerintah Daerah, bahwa semua kewenangan di luar kewenangan Pemerintah Pusat adalah menjadi kewenangan daerah. Aspek kepegawaian. Ada berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kepegawaian dalam implementasi kebijakan OTODA, antara lain kewenangan pembinaan kepegawaian oleh daerah sebagaimana diatur dalam Bab V UU No 32 Tahun 2004. Jika semua ketentuan dalam bab ini (pasal 129 135) diterapkan secara konsisten, maka kecil permasalahan menyangkut kepegawaian terangkat ke permukaan. Banyak pengangkatan pegawai yang berbau nepotisme dan beberapa Sekretaris Daerah telah diberhentikan dari jabatannya tanpa alasan yang jelas. Banyak pengamat menilai bahwa pemberhentian seperti itu lebih diwarnai oleh kolusi dan nepotisme. Aspek Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat secara umum diatur dalam bab IX (Pasal 66 - 84) pada UU No. 33 Tahun 2004. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan OTODA belum bisa diimplementasikan di Tanah Air, karena banyaknya daerah yang belum siap dari segi keuangan yang ditambah dengan kemampuan SDM yang belum memadai.