BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal.
695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya
lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas
pekerjaan tertentu.
Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan
tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan
dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534)
Menurut Soewarno Handayaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa
diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan
manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi
lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Menurut T.Hani Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang
membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang
memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan
pencapaian tujuan.
Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam
rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber-
sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan
pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi
dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk
kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan
dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti
pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan,
peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan
bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan
lainnya (Depdikbud, 1995/1996 : 1-2).
Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua
usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem
manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas
sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas
dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau
instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta
merupakan hal yang pokok dalam menjalan aktivitas perguruan tinggi antara
lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan
perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program
kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana
perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang
berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang
baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar
tujuan dari perguruan tinggi tercapai.
2. Tujuan Pengelolaan
Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti,
sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi
dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap
pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya
pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan
akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :
1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling
bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara
tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling
bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu
efisien dan efektivitas.
Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam
pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3)
menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan
tujuan sebagai berikut:
a. Menentukan strategi
b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan
waktu.
d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
f. Menentukan ukuran untuk menilai
g. Mengadakan pertemuan
h. Pelaksanaan.
i. Mengadaan penilaian
j. Mengadakan review secara berkala.
k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang
Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas
dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif
dan efesien agar tujuan organisasi tercapai
3. Fungsi Pengelolaan
Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi
pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya melalui usaha orang lain.
Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi
pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja
kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai
tujuan.
Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli :
Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning
(Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah)
Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan)
George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang
dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling
Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain:
Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang
dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi
pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi
motivating yang kurang lebih artinya sama
Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat
dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses
yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan
atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang
tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.
Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut
keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu
seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola
dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang
menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain
sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan
jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya
yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah
bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak
dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu
saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.
4. Pengelolan yang Baik
Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap
organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan
organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan
bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal
untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi
dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan
kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya,
melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota
meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui
interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik
dalam oganisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta
mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif
terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan
elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan
kepentingan anggotanya.
Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menejelaskan bahwa pengelolaan
yang baik meliputi :
1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha
menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan
peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan
datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan
seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan
menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud
kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada
kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang
dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan
bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan
dapat berjalan menurut rencana.
Tujuan perancanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :
a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu
yang akan datang.
b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara
ekonomis
d. Memudahkan pengawasan
Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 :
43) adalah :
a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja
dalam suatu organisasi yang sehat
b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga
setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk
mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau
mengkambinghitamkan orang lain.
d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya
manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran,
fasilitas dan peralatan.
e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.
Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364)
adalah :
a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi
dan prestasi kerja staf
e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis
Tujuan pengawasan menurut Sukarno (1982 : 165) sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
b. Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang
telah diperintahkan.
c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam
pekerjaan atau bekerja.
d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektip atau
efesien.
e. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.
5. Tinjauan Manajemen
Menurut Stoner dalam (Handoko; 1995: 21) " Manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan".
Selanjutnya S. Grass dalam (Handoko; 1995 : 11) mendefinisikan
"Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha
secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja
bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih
bermanfaat bagi kemanusiaan".
Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas,
maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni
untuk memahami bagaimana manusia bekerjasama dan mampu untuk merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi sehingga tujuan organisasi
yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Maka Pegelolaan restribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah adalah bagaimana proses Peningkatan Pendapatan Restribusi Pasar di
Kabupaten Banyuasin . Pengelolaan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan
internal dan lingkungan eksternal dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan
Restribusi pasar Kabupaten Banyuasin dan juga meningkatkan kemampuan
pegawai dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
Restribusi pasar di Kabupaten Banyuasin .
Berdasarkan konsep pelaksanaan yang telah dikemukakan diatas, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan salah satu bagian penting dari
manajemen.
Pelaksanaan suatu program harus melalui beberapa tahapan perencanaan
yang kesemuanya dititik-beratkan pada tujuan akhir yang efektif dan
efisien. Dari tujuan akhir perencanaan tersebut, maka dibutuhkan suatu
konsep pengelolaan yang matang untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai
dengan yag diharapkan. Dari sinilah merupakan titik tolak keberhasilan dari
pelaksanaan suatu program.
Bryant & White (1995:15) ;
"Konsep manajemen menitik beratkan pada pengelolaan dan pemanfaatan
orang-orang dalam mencapai tujuan. Agar tujuan dapat dicapai orang-
orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang yang
jelas (job description)".
Dari pernyataan dan beberapa pendapat diatas, maka dapat diasumsikan
bahwa untuk pelaksanaan suatu program kegiatan, dibutuhkan suatu konsep
manajemen (pengelolaan) yang tepat sesuai dengan tujuan akhir yang ingin
dicapai. Karena didalam pengelolaannya perlu pengintegrasian antara
kompetensi sumber daya manusia yang memiliki visi dan misi yang sama dengan
didukung sarana prasarana yang dimiliki, agar tercapai tujuan akhir yang
diharapkan.
a. Fungsi-Fungsi Manajemen
Handoko, (1995:25) menjelaskan bahwa dalam Manajemen terdapat
fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat didalamnya. Pada umumnya ada 4
(empat) fungsi manajemen yang banyak dikenal (organizing), fungsi
pengarahan (directing), dan fungsi pengendalian (controlling). Untuk
fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan
staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu
mengusai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil
manajemen yang maksimal.
Di bawah ini akan dijelaskan arti definisi atau pengertian masing-
masing fungsi manajemen seperti yang dimaksudkan diatas :
a) Perencanaan/Planning
Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan
organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan tersebut. Fungsi perencanaan dalam
penentuan program kerja jangka pendek dan jangka panjang serta
perencanaan anggaran, sangat berperanan penting dalam suatu fungsi
manajemen.
Jika suatu pekerjaan tanpa memiliki perencanaan yang baik, maka
akan berakibat fatal dikemudian hari. Dalam perencanaan, dapat juga
dibahas tentang materi, narasumber, jadwal kegiatan, dan lain
sebagainya. Analisis fungsi perencanaan kegiatan perlu dilakukan.
Adapun kegiatan penting yang terangkum dalam perencanaan adalah :
1) Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai
2) Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan datang
3) Memperkirakan kondisi-konsidi pekerjaan yang dilakukan
4) Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan
5) Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas
agas diperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik.
6) Membuat kebijaksanaan, prosedur, standard dan metode-metode untuk
pelaksanaan kerja
7) Memikirkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi
8) Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
b) Pengorganisasian/Organizing
Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber
daya manusia yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang
telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi
pengorganisasian ini perlu dilakukan untuk menentukan pengurus yang akan
bertugas melaksanakan kegiatan Kegiatan penting dari fungsi ini adalah :
Sebelum suatu kegiatan dimulai atau dilaksanakan, dan untuk
menghindari terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaannya, maka setiap
unit-unit operasional dan organisasi terlebih dahulu diberikan kejelasan
mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi.
c) Pelaksanaan/Leading
Sebelum suatu kegiatan dimulai atau dilaksanakan, dan untuk
menghindari terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaannya, maka setiap
unit-unit operasional dan organisasi terlebih dahulu diberikan kejelasan
mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Menurut Handoko (2001 : 27) bahwa "Pelaksanaan adalah untuk membuat
atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus
mereka lakukan". Fungsi ini harus melibatkan kualitas, gaya dan
kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti
komunikasi, motivasi dan disiplin. Dengan demikian pengarahan sangat
penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu Pegelolaan Restribusi Pasar Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuasin, dilihat dari
standar yang diinginkan dan motivasi yang diberikan dalam Peningkatan
Pendapatan Restribusi Pasar.
d) Pengawasan (Controlling)
Desser (2009 : 2), menyatakan bahwa :
pengawasan (controlling) merupakan penyusunan standar seperti kota
penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk
mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah
ditetapkan, mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.
Menurut Schermerthon dalam Ernie dan Saefullah (2005 : 317),
mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan
ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah
ditetapkan tersebut.
Berdasarkan penjelasan dan pendapat dari para ahli tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya pengamatan yang
dilakukan terhadap kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan
tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian dan fungsi manajemen tersebut, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dapat dibuat suatu kesimpulan
bahwa semua fungsi manajemen tersebut saling berkaitan untuk mencapai
keberhasilan sesuai dengan tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi dapat dilihat dari kesesuaian perencanaan dan hasil yang
dicapai. Semua fungsi tersebut diatas dapat digunakan dalam semua
aktivitas organisasi baik di organisasi publik maupun organisasi swasta,
seperti yang dilakukan pada Peningkatan Pendapatan Restribusi Pasar.
Selain melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah
Kabupaten/Kota, juga yang berhubungan dan bertanggung jawab sebagai
pelaksana program tersebut. Sehingga proses manajemen untuk stratgi
meningkatkan Pendapatan Restribusi Pasar sebagai upaya menciptakan
kemandirian dan peluang pendapatan Restribusi pasar yang lebih baik dapat
berjalan dengan baik, lancar dengan pelayanan yang baik dan cepat.
6. Konsep pengembangan SDM
Perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil yang balk
pula, jika didukung oleh implementor yang baik. Untuk itu, diperlukan
pengembangan terhadap sumber daya manusia menjadi sumber daya yang
profesional guns mencapai hasil yang optimal melalui perencanaan yang telah
ditetapkan.
Pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena sumber daya
manusia berperan sebagai subjek dalam pembangunan baik secara makro maupun
mikro. Sejalan dengan pendapat Soekinjo Notoatmodjo, yang menyatakan bahwa
" Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya
(resources), baik SDA maupun SDM maka menurut hemat penulis sumber daya
manusialah yang lebih penting." (Notoatmodjo,1992:3)
Pengertian mengenai pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat
secara makro dan mikro. Seperti yang dinyatakan oleh Soekinjo Notoatmodjo
dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain
"Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu peroses
peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai
suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup
perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia"
(Notoatmodjo, 1992 : 4).
Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro, masih menurut
Notoatmodjo adalah, suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan
pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu basil optimum
(Notoatmodjo, 1992: 5).
H. Malayu S.P.Hasibuan berpendapat bahwa pengembangan adalah :
suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual,
dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui
pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Hasibuan menambahkan bahwa
pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral
karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan (Hasibuan,2000:68)
Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengembangan sumber daya
manusia diatas, makes dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya
manusia merupakan suatu usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia
melalui cares cares tertentu untuk mencapai kinerja yang optimal melalui
pendidikan dan pelatihan. Melalui pengembangan ini akan terbentuk sumber
daya manusia yang berkualitas, yang dapat dikatakan sebagai sumber daya
yang profesional.
Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yakni aspek
fisik (kekuatan fisik), dan aspek non-fisik (kekuatan non-fisik) yang
menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan-keterampilan lain
Notoatmodjo_ 1992 : 4).
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya
manusia dapat dilihat dari aspek internal dan aspek eksternal. Faktor-
faktor tersebut turut berperan dalam prows pengembangan sumber daya manusia
baik secara makro maupun mikro.
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain seperti yang diungkap oleh
Soekinjo Notoatmodjo dalam bukunya Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:
1. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, baik dari suatu
organisasi ataupun diri pribadi. Namun, dalam hal ini faktor internal
lebih ditekankan pada suatu organisasi.
a. Misi dan Tujuan Organisasi
Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai, untuk
mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik serta
implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Pelaksanaan kegiatan
atau program dalam rangka mencapai tujuan diperlukan kemampuan tenaga
(SDM), dan ini hanya dapat dicapai dengan pengembangan SDM dalam
organisasi tersebut.
b. Strategi Pencapaian Tujuan
Misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan dengan
organisasi yang lain, tetapi strategi untuk mencapai mini dan tujuan
tersebut berbeda Oleh sebab itu setiap organisasi mempunyai strategi
yang tertentu.
c. Sifat dan Jenis Kegiatan
Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya
terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan.
Suatu organisasi yang sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis,
maka pola pengembangan SDM akan berbeda dengan organisasi yang
bersifat ilmiah misalnya Demikian tentu strategi dan program
pengembangan SDM akan berbeda antara organisasi yang kegiatannya rutin
dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi dan kreatif.
d. Jenis Teknologi yang digunakan
Sudah tidak asing lagi bahwa setiap organisasi dewasa ini telah
menggunakan teknologi yang bermacam dari paling sederhana sampai yang
paling canggih. Hal ini perlu diperhitungkan, baik untuk mempersiapkan
tenaga guns menangani, mengoperasionalkan teknologi itu, atau mungkin
terjadinya otomatisasi kegiatankegiatan yang semula dilakukan oleh
manusia.
2. Faktor Eksternal
Faktor ekstemal adalah faktor yang berasal dari luar suatu organisasi,
yang juga perlu diperhatikan untuk keberhasilan perencanaan yang lebih
balk
a. Kebijaksanaan Pemerintah
Keijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,baik yang dikeluarkan melalui
perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat
keputusan Menteri atau Pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah
merupakan arahan yang hares diperhitungkan oleh organisasi.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu akan
mempengaruhi program-program pengembangan SDM dalam organisasi yang
bersangkutan.
b. Sosio-budaya Masyarakat
Faktor sosio-masyarakat tidak dapat diabaikian oleh suatu organisasi.
Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apa pun di dirikan
untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-
budaya yang berbeda-beda Oleh sebab itu dalam mengembangkan SDM dalam
suatu organisasi faktor ini perlu dipertimbangkan.
c. Perkembangan Ilmu Pegetahuan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi dewasa
ini telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi
harus mengikuti anus tersebut. Untuk itu maka organisasi hares mampu
untuk memilih teknologi yang tepat untuk organisasinya. Untuk itu maka
kemampuan karyawan organisasi harus diadaptasikan dengan kondisi
tersebut. (Notoatmodjo, 1992: 10-12).
8. Konsep Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Otonomi daerah perlu diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemandirian
daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dibutuhkan kecerdasan untuk
mengelola segala potensi yang dimiliki daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Pegelolaan itu mencakup Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Sumber Daya Alam (SDA). SDM berkaitan erat dengan pengembangan dan
peningkatan ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan. Sedangkan SDA
mencakup segala kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah. Dalam hubungannya
dengan peningkatan PAD, kehandalan SDM dan kekayaan SDA suatu daerah sangat
diperlukan. SDA yang didukung dengan SDA yang memadai untuk mengelola
kekayaan yang dimiliki daerah akan melahirkan daerah dengan PAD yang baik.
Merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan
lain-lain pendapata. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sendiri bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Artinya, PAD adalah pendapatan tetap pemerintah daerah dari berbagai
sumber yang ditetapkan dalam peraturan daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Senada dengan itu, Halim (2004 :
67) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Lebih jauh, Yani (2002 : 106) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD diantaranya:
1. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan usaha yang dapat
meningkatkan pendapatan daerah.
2. Adanya dukungan dan dorongan dari pihak pemerintah untuk mencari dan
menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerah.
3. Membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbbagai hubungan
kemitraan dengan semua pihak baik swasta, investor dan kalangan
pengusaha dalam memperoleh pendapatan.
Senada dengan hal itu, Soedjamanto (1999;72) mengemukakan:
"PAD merupakan potensi yang sangat kuat didalam meningkatkan taraf
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari berbagai
pencarian dan pengalian sumber-sumber dana daerah yang pengelolaannya
dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada di daerah, baik pemerintah,
swasta, pengusaha dan lainnya".
Sehubungan dengan itu, kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan
keuangan negara perlu disinkronkan karena saling berhubungan erat. Hubungan
tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan
faktor-faktor lain seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh
karena itu diperlukan perencanaan. Perencanaan PAD perlu dilakukan dengan
penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang, cepat dan tepat serta
mempermudah tercapainya tujuan, dengan tetap memperhitungkan resikonya.
9. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang
melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana.
Pendapatan daerah meliputi:
(1) Pendapatan Asli Daerah;
(2) Dana Perimbangan, dan
(3) Lain-Lain Pendapatan.
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 pendapatan asli daerah
adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah
itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah
dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari
potensi daerahnya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya bahwa Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari: a). Pajak
Daerah; b). Restribusi Daerah; c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan: d). Lain-lain PAD yang Sah.
a). Pajak Daerah.
Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang
perubahan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan
Restribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya
disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah.
Menurut Devas, dkk (1989 : 59), kabupaten dan kota (Dati II)
memiliki berbagai jenis pajak daerah. Jumlah seluruhnya lebih dari 50
jenis, tetapi sebagian besar Pemerintah Daerah hanya memungut 8 sampai 12
jenis saja.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah
merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Banyuasin Nomor 10
tahun 2010 tentang pajak daerah ditetapkan sebannyak sembilan
objek pajak, yaitu :
1) Pajak Perhotelan
Adalah Pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran ,termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel
yangsifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olah raga yang disediakan hotel.
- Tarif pajak Perhotelan ditetapkan sebesar 10 %
- Khusus untuk Rumah Kos yang menyediakan kamar lebih dari 10
kamar tarif pajak ditetapkan sebesar 7 % ( tujuh persen )
2) Pajak Restoran
Adalah Pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi
pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain.
- Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen )
- Khusus untuk warung, kamtin dan ketring ditetapkan sebesar 7 %
( tujuh persen )
3) Pajak Hiburan
Adalah Pajak jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran,
meliputi :10 0bjek Pajak
4) Pajak Reklame
Adalah Pajak semua penyelenggaraan reklame, meliputi :
a. Reklame papan/ billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya
b. Reklame kain.
c. Reklame melekat,stiker.
d. Reklame selebaran.
e. Reklame berjalan , termasuk papan kendaraan.
f. Reklame film /slide
- Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima
persen )
5) Pajak Penerangan Jalan
Adalah Pajak Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain
1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan. Yang meliputi : Asbes, Batu Tulis, Batu setengah
permata, Batu Kapur, Batu Apung, Batu permata, Bentonit,
Dolomit,Feldspar, Garam Batu, Garanit, Gips. Kalsit. Kaolin.
Leusit. Magnesit.Mika. Marmar. Nitrat. Opsiden. Oker. Pasir dan
kerikil, Pasir Kuarsa.Perlit, Phospat, Talk. Tanah serap (
fullers earth ). Tanah diatome. Tanah liat. Tawas (alum ).
Tras. Yasorif. Zeolit. Basal Trakkit
-Tarif pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25
% ( dua puluh limapersen )
2) Pajak Parkir
Adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.
- Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % ( Tiga puluh persen
)
3) Pajak Air Bawah Tanah
Adalah pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk
tujuan komersil.
-Tarif pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh
persen )
4) Pajak Sarang Burung Walet.
Adalah pajak pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
-Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 %
( Sepuluh persen )
b) Restribusi Daerah.
Restribusi Daerah menurutGei (1968):78)yaitu pungutan daerah
sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa pelayanan
langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena
diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. (lihat
Bahrun, 1997:17). Sementara di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 28
Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 pasal 1
disebutkan bahwa Restribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran
pemakaian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi/badan.
Oleh karena merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa
yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya biasanya
dilakukan di tempat pemakaian itu, tetapi boleh juga ditagihkan kepada
badan/orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas
(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode waktu yang disepakati.
Hal di atas sejalan dengan uraian oleh Mc Queen (1998 : 12-18)
tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah
daerah. Dikatakan pula bahwa persaingan Restribusi antar pemerintah
daerah tidak akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tarif,
yang penting yaitu bila ada pemda yang berdekatan mengadakan atau
menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi
menjadi penting untuk mengurangi resiko kerugian.
Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan
dengan Restribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang
menyatakan bahwa Restribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi
perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan
langsung dari layanan itu, lebih lanjut dikatakan bahwa Restribusi
lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa
Restribusi hanya menutupi biaya operasi saja.
Pada bagian lain Mc Queen (1998 : 2) mengungkapkan bahwa:
Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat
memandang Restribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai
pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan
dirawat dan ditingkatkan.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagian
yang gampang dalam menyusun Restribusi yaitu menghitung dan menetapkan
tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa
diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.
Berkaitan dengan pendapat di atas, Davey (1988 : 147), menguraikan
bahwa di dalam beberapa hal Restribusi mungkin lebih didasarkan pada
recovering daripada full cost dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar
mencari keuntungan. Di dalam beberapa hal retribusi mungkin lebih
didasarkan pada recovering daripada full cost dari suatu pelayanan,
yaitu atas dasar mencari keuntungan. Setidak-tidaknya ada tiga kasus di
mana hal ini bisa terjadi. Pertama, di mana retribusi dikenakan untuk
tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung.
Licensing fees atau meteran parkir merupakan contoh.
Kedua, retribusi mungkin dikenakan pada tingkat di atas biaya guna
memperkuat pengaruh disiplin mereka atas konsumsi. Retribusi telepon
mungkin dibagi-bagi sesuai dengan perhatian untuk tidak mendorong kemacetan
pada puncak-puncak jam-jam bussiness. Parking fees atau daerah licensing
fees mungkin dikenakan pada tingkat penghukuman, seperti di Singapura yang
mengeluarkan kendaraan pribadi dari pusat kota. Akhirnya suatu pelayanan
mungkin mempunyai permintaan yang cukup banyak dan penduduk ingin membayar
tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitas dan
keterbatasan suplainya. Hal ini mungkin dioperasikan khususnya di mana
suatu pelayanan yang sama dikaitkan juga kepada penyediaan biaya perusahaan-
perusahaan swasta. Retribusi di atas biaya dapat juga diukur dalam situasi
yang demikian jika kelebihan penerimaan ditanamkan kembali kepada perluasan
pelayanan sehingga suatu jumlah yang besar mempunyai jalur untuk itu. Suatu
contoh yang baik dari hal ini dikaitkan pada penyediaan rumah Pemerintah di
banyak negara Dunia Ketiga di mana suplai yang tidak mencukupi menimbulkan
pemerasan sewa di dalam sektor swasta, dan di mana para penghuni perumahan
milik Pemerintah mungkin relatif dianggap sebagai hak-hak istimewah. Akan
tetapi retribusi di atas biaya adalah analog dengan perpajakan. Timbulnya
dan pemerataannya harus duipertimbnangkan. Seksi-seksi mana di masyarakat
yang membayar lebih dari suatu pelayanan, dan seksi-seksi yang mana yang
menerima keuntungan dari kelebihan penerimaan? Retribusi parkir yang tinggi
mungkin pantas bagi para pemilik mobil yang umumnya merupakan golongan
masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Mencari keuntungan di luar para
pemakai bis melalui jawatan transportasi, lahan-lahan pada stasiun bis, dan
lain-lain mungkin sebagian besar merupakan penghukuman golongan miskin.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Restribusi
Daerah adalah Pendapatan daerah yang dipungut melalui beberapa instansi
yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Banyuasin Nomor 6 tahun
2011 tentang Restribusi Daerah besaran tarif Restribusi ini
ditetapkan 15 %
Dalam kebijakan umum anggaran pendapatan, Pemkab Banyuasin
berupaya untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber PAD baik,
pajak dan Restribusi sebagai andalan penerimaan APBD.
B. Penelitian yang relevan
Terkait dengan penelitian ini telah di lakukan penelitian oleh IRMA
SURYANI (2009) dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Restribusi
Pasar (study kasus pengelolaan Restribusi Pasar Welahan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan) penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun
eksternal dalam upaya dalam upaya meningkatkan penerimaan Restribusi pasar.
Selanjutnya dengan berpedoman pada faktor kekuatan dan kelemahan, baik
lingkungan internal maupun eksternal, diidentifikasikan issu-issu strategis
yang dihadapi organisasi sehingga dapat dapat menyususn suatu strategi yang
baik bagi upaya peningkatan kinerja pegawai dan guns meningkatkan
penerimaan Restribusi pasar. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, data atau informasi kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau
masalah yang sedang diteliti secara sistematis, nyata dan akurat
sebagaimana yang terjadi dilapangan difokuskan pada perumusan strategi
kebijakan Dinas dalam rangka meningkatkan penerimaan Restribusi pasar dan
pengelolaannya, khususnya Pasar Welahan. Fenomena yang diamati adalah
lingkungan internal dan eksternal organisasi. Teknik pengumpulan data
dengan metode dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi langsung.
Analisis data menggunakan model analisis interaksi dan analisis SWOT
sehingga muncul issuissu strategis, yaitu: 1. Rendahnya kemampuan dan
ketrampilan pegawai. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 3.
Rendahnya kesadaran pedagang akan norma/ aturan. 4. Praktek penentuan
target yang belum didasarkan pads potensi yang ada Untuk merespon issu
tersebut disusun suatu strategi sebagai beriku: Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia melalui pendidikan dan kursus-kursus; Pemahaman yang lama
tentang misi organisasi; Perbaikan terhadap prosedur kerja; diberikan
sosialisasi dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban sesuai dengan aturan
yang ada; menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait, misalnya
Satuan Polisi Pamong Praja; Pendekatan Persuasif dan Represif; Komitmen
dari semua pihak dalam penentuan target; menggunakan data potensi yang
sebenarnya dalam penentuan target.
Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah Peningkatan realisasi
pendapatan Restribusi pasar dirasakan belum sesuai harapan karena hanya
rata-rata lima tahun terakhir setup tahun terjadi peningkatan antara 1-2%
saja Nilai tersebut amat kecil dan hal tersebut menjadi pemikiran
Pemerintah Kabupaten Banyuasin amok mencari strategi dalam upaya
meningkatkan penerimaan Restribusi pasar sehingga mampu memberikan
kontribusi
yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah.
C. Kerangka Teori
Bertitik tolak dari landasan teori yang diuraikan di atas, maka
kerangka teori penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran
Manajemen Strategis
Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Intensifikasi, diakukan dengan langkah-langkah :
a. Intensifikasi perundang-undangannya
b. Meningkatkan kepastian hukum
c. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
d. Meningkatkan mutu aparatur
e. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur
perpajakan/Restribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan teknologi
f. Memberantas pemalsuan pajak/Restribusi
g. Meningkatkan pengawasan terhadappelaksanaan dan pematuhan peraturan
perpajakan/Restribusi dan melakukan pengawasan melekat.
2. Ekstensifikasi, dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah :
a. Penambahan pajak/Restribusi baru dengan menemukan wajib obyek
pajak/Restribusi baru,
b. Menciptakan pajak-pajak/Restribusi baru, atau memperluas ruang
lingkup pajak/Restribusi yang ada.
3. Manajemen Strategis dilakukan melalui langkah analisis SWATT:
a. Kekuatan, diantaranya dapat dilihat dari fenomena-fenomena berikut :
ƒ Legitimasi kelembagaan pengelola Restribusi pasar.
1) Adanya visi dan misi organisasi serta tugas pokok dan fungsi
organisasi
2) Optimalisasi kualitas dan kuantitasaparatur pengelola pasar.
3) Optimalisasi sarana prasarana, prosedur serta teknologi penunjang
kegiatan pengelolaan pasar.
4) Kejelasan peraturan mengenai Restribusi pasar yang berlaku.
5) Kejelasan sanksi hukum bagi setiap pelanggaran Restribusi pasar.
6) Pengawasan terhadap pelaksanaanpelaksanaan dan pematuhan peraturan
Restribusi pasar.
b. Kelemahan, diantaranya dapat dilihat dari fenomena berikut :
1) ¾ Manajemen pengelolaan pasar yang masih lemah.
2) ¾ Kepemimpinan (penanggung jawab dan pelaksana) yang kurang
handal/cakap.
3) ¾ Terbatasnya anggaran bagi rehabilitasi/revitaisasi pasar-pasar
yang
4) kondisi fisiknya telah rusak.
5) ¾ Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengelola pasar.
6) ¾ Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tentang
7) pelaksanaan/pematuhan Restribusi yang berlaku.
c. Peluang (Opportunity) diantaranya dapat dilihat melalui fenomena
berikut :
1) Luasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengupayakan dan
mengelola pendapatan asli daerah khususnya yang berkaitan dengan
pendapatan dari Restribusi pasar.
2) Masih eksisnya kegiatan-kegiatan di pasar-pasar tradisional (jual
beli) yang berlangsung setiap hari.
3) Kesadaran masyarakat (wajibretribusi) untuk memenuhi kewajibannya.
e. Tantangan, diantaranya dapat dilihat melalui fenomena berikut :
1) Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran.
2) Nilai tukar rupiah yang amat dipengaruhi oleh pasar dunia.
3) Banyaknya pemutusan hubungan kerja yang berpengaruh terhadap daya
beli masyarakat.
4) Munculnya pasar-pasar modern yang lebih nyaman secara fisik sehingga
mengurangi jumlah pembeli/penjual di pasar-pasar tradisional.
5) Kondisi pasar-pasar tradisional yang kurang memenuhi 3K (Kesehatan,
Kenyamana, dan Keselamatan) bagi pedagang maupun pembeli daam
melakukan transaksi jual beli.
6) perumusan strategi yang dapat dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten
Banyuasin melalui langkah-langkah penelitian sebagai berikut:
a. Merumuskan mandat, visi & misi organisasi berdasarkan struktur,
tugas pokok & fungsi DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalam rangka
meningkatkan penerimaan Restribusi pasar;
b. Mengidentifikasi lingk internal (kekuatan – kelemahan) dan lingk
eksternal (peluang – ancaman) dalam rangka meningkatkan penerimaan
Restribusi pasar;
c. Merumuskan isu-isu strategis dengan menggunakan pendekatan langsung
dalam rangka meningkatkan penerimaan Restribusi pasar;
d. Bila isu strategis telah teridentifikasi, diuji guna mengukur
derajat kesetrategisan isu tersebutberdasarkan urutan prioritas,
logis ataupun urutan temporal;
Menetapkan startegi pengembangan atau peningkatan pendapatan Restribusi
pasar.
1. Kejelasan Mandat
2. Kejelasan Visi Misi
3. Faktor-faktor Pengaruh Lingkungan Internal
4. Faktor-faktor Pengarush Lingkungan Eksternal
5. Identifikasi isu-isu strategis
6. Rumusan strategi untuk mengolah isu
Terciptatanya visi organisasi yang efektif bagi masa depan
