Lies DINA LIASTUTI RSJPDHK workshop champs, 26 Januari 2012
! ! ! ! !
RUMAH SAKIT S AKIT BERSTATUS BERSTATUS PK BLU KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA TANTANGAN ANTANGAN (KENDALA?) PELUANG UPAYA
!
UUD 45 Pasal 28 H ayat (1) : setiap setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 34 ayat (3) : negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ◦
◦
!
3 (tiga) unsur utama yaitu ◦
◦
◦
faktor services (sistem pelayanan), Faktor sumber daya manusia tenaga kesehatan (SDM Nakes)
Dan Faktor Finansial (pembiayaan)
ORGANISASI DAN MANAJEMEN : ! Quality improvement and patient safety ! Prevention and control of infections ! Facility management and safety ! Governance, leadership, and direction ! Staff qualification and education ! Management of communication and information
!
!
!
Pp 23 Tahun 2005 Tentang BLU telah mendorong Kemkes untuk menetapkan beberapa RS Eks Perjan menjadi BLU. Filosofi dari BLU adalah fleksibilitas dalam pengelolaan dengan prinsip bisnis yang sehat Menyusul RS2 dan Balai menjadi BLU, termasuk RSUD
!
!
PENINGKATAN KINERJA MUTU ! WORLD CLASS HOSPITAL " AKREDITASI # SISTEM LAYANAN # KUALITAS SDM/NAKES # KUALITAS FASILITAS KESEHATAN ! PENGEMBANGAN JEJARING PELAYANAN ! GOOD GOVERNANCE PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN ! AKUNTABILITAS PELAPORAN ! AUDITABLE ! EFISIENSI
JALANKAN FUNGSI SOSIAL SOSIAL " BAGI SELURUH RAKYAT " BIAYA TERJANGKAU "
" " " "
PROFESIONAL MUTU PATIENT CENTERED SESUAI KETENTUAN DAN PERATURAN
! ! ! ! ! ! !
UU no.44 tahun 2010 ttg Kesehatan UU no.36 tahun 2010 ttg Rumah Sakit UU no.25 tahun 2009 tentang Badan layanan Umum UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU no. 1 tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP no. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum PMK 08 TAHUN 2007 Tentang Pengadaan Barang dan jasa bagi BLU
! !
Kepemilikan : pemerintah Kebijakan dan pembinaan : Teknis : kementrian kesehatan RI Keuangan : kementrian Keuangan RI ◦ ◦
# # # !
Kebijakan Perbendaharaan Kebijakan Anggaran Kebijakan Pajak
Kebijakan lain yang mempengaruhi operasional RS Kementrian PAN Kementrian Perdagangan Kementrian ESDM dan BPH Migas Kementrian Nakertrans Kementrian Dalam Negri
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
!
!
Sejak tahun 2005 dimana beberapa RS telah menjadi BLU dalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapat beberapa perubahan perubahan yang signifikan namun berbeda dari 1 RS ke RS lain tergantung pada kompleksitas masing- masing RS Namun secara garis besar terdapat masalah yang sama dan perlu dibuat pedoman baku yang menjadi payung hukum
!
SISTEM PEDOMAN/PAYUNG HUKUM BLM LENGKAP SISTEM PENGELOLAAN KONVENSIONAL LAYANAN UMUM, LAYANAN ADM, LAYANAN PENUNJANG ◦ ◦
!
SUMBER DAYA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM NAKES SARANA TUA ◦ ◦ ◦
!
FINANSIAL FEE FOR SERVICE" REMUNERASI TARIF PENGADAAN BARANG DAN JASA MANAJEMEN ASSET DAN PERSEDIAAN ◦ ◦ ◦ ◦
!
PEMBENAHAN SISTEM ADMINISTRASI UNTUK GOOD GOVERNANCE
!
PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
!
PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN PENUNJANG
! ! ! ! !
Mapping kepegawaian Pemenuhan kualitas dan kuantitas nakes Sistem penilaian kinerja dan sistem karir Revitalisasi sarana medik dan sarana non medik Sistem informasi yg memadai dan terintegrasi
! ! ! ! ! ! ! !
Pedoman belum lengkap, a.l Tarif Remunerasi direksi , dewas, pegawai Pengadaan barang dan jasa Insentif pajak Subsidi BBM Efisiensi dalam biaya operasional Manajemen asset dan persediaan Sistem yg transparan dan akuntabel
!
Identifikasi Masalah terkait finansial finansial / pembiayaan Rumah Sakit Sakit BLU yang perlu diatur lebih lanjut adalah : Masalah Tarif RS ◦
!
◦
Masalah Remunerasi
◦
Masalah Pengadaan barang dan jasa
! ! ! ◦
◦
◦
◦
# # # #
Pasal 49 Menteri menetapkan $ (1) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat $ (2) (1) ditetapkan berdasarkan dan dengan memperhatikan kondisi regional. Gubernur menetapkan $ (3) berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan. Penetapan harus $ (4) berdasarkan tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 50 Besaran Rumah Sakit yang dikelola ! (1) Pemerintah ditetapkan oleh Menteri. Besaran Rumah Sakit yang dikelola ! (2) Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit ! (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 15 Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud $ (1) dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus $ (2) mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan $ (3) bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu. pada instalasi $ (4 farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah
!
!
Mampu jalankan Fungsi sosial sesuai UUD 45, UU Kesehatan Tuntutan mutu layanan yang tinggi Sarana dan prasarana Peningkatan kemampuan Nakes dg pelatihan Tuntutan keterjangkauan oleh masyarakat Tarif terjangkau Tuntutan thd persaingan global Sistem dengan teknologi tinggi : alkes, IT, akreditasi Tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan yang berkinerja tinggi melalui Remunerasi ◦
◦
!
◦
!
◦
!
Sesuai Pasal 6 dan pasal 29 ! Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa; ◦
◦
Pasal 30 Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: $
pelayanan serta menentukan , dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan pihak lain dalam rangka " c. melakukan mengembangkan pelayanan; lain sesuai dengan ketentuan " d. menerima peraturan perundangundangan; bagi Rumah Sakit publik dan " h. mendapatkan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan kesehatan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Pemerintah "
$
$
b. menerima
!
!
!
!
!
!
Dalam PP 23/2005 diamanatkan bahwa pengelola blu harus membuat Remunerasi bagi direksi, dewan pengawas dan seluruh pegawai. Pedoman remunerasi telah diterbitkan oleh Menteri kesehatan RI Kesamaan persepsi dan pandangan atas filosofi remunerasi dn filosofi BLU " pola Remunerasi, bukan nilai nominal Kinerja direksi RS berdasarkan kinerja RS oleh penilaian Auditor Sebagian besar RS BLU telah mengajukan permohonan penetapan ke Menteri Keuangan RI namun masih berprosesnya di Kemenkeu Juklak dan juknis perlu ditelaah dan disosialisasikan
!
! !
REMUNERASI meliputi : P-1 : Gaji dan Tunjangan (Struktural dan Fungsional) P-2 : Kinerja BLU (Insentif berdasarkan Kinerja) P-3 : Bonus atas prestasi, Pesangon dan/atau Pensiun
Pasal 30 Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: ◦
◦
◦
c. melakukan dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; d.menerima lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; h.mendapatkan bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.
Pasal 48 dari $ (1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat ber penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. $
(2) Ketentuan lebih lanjut atau bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
◦
◦
◦
◦
Kepastian ttg fleksibilitas proses pengadaan di RS BLU khususnya , antara lain kepastian pemberlakuan PMK 08/2006 703/Menkes/SK/IX/2006 yang sudah ada tidak bisa berjalan secara maksimal karena tidak diakui oleh Kementerian Keuangan Kepastian / pedoman KSO Pedoman pengadaan barang dan jasa terkait dengan kebutuhan yang memerlukan dukungan kementrian lain : # #
KemenPU dll
!
!
masalah masalah finansial di rumah sakit yang memerlukan pengembangan dan harmoni kebijakan TARIF MURAH DAN TERJANGKAU RAKYAT Penetapan Menteri kesehatan dan/keuangan ttg tarif Penetapan harga dan harga murah, sinergi dengan kebijakan2 keuangan lainnya (pajak, bea dan cukai) dan kebijakan menteri perdagangan Perlu Kebijakan antara obat reguler dan obat Askes bagi RS ◦
◦
◦
◦
◦
!
!
!
RS dengan status Badan Layanan Umum memiliki banyak tantangan dan peluang. Diperlukan kajian mendalam dengan melihat kecenderungan (trend) masa depan dalam mengelola dan mengembangkan RS Diperlukan banyak pedoman dan “payung” hukum sebagai acuan terlaksananya Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance