BAB SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA
Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 , yang merupakan Konvensi Hukum
Internasional, Negara harus mempunyai empat unsur konsititutif, yaitu : a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (staatvolk). b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan. c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat. d. Kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lain.
A. WILAYAH
Merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Wil ayah ayah D aratan
Batas wilayah suatu negaradengan Negara lain di darat , dapat berupa : ·
Batas Alamiah
·
Batas Buatan
·
Batas Secara geografis
2.Wil 2.Wil ayah ayah L autan
Negara yang tidak memiliki lautan disebut land locked. Sedangkan Negara yang memiliki wilayah lautan denganpulau-pulau di dalamnya disebut archipelagic state Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil Konferensi Hukumlaut nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang diselenggarakan oleh PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea). Batas Lautan :
1) Laut Teritorial (LT) 2) Zona Bersebelahan (ZB) 3) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 4) Landas Kontinen (LK)Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969, Telah mengeluarkan
Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan kebiasaan praktik
Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa suatu Negara pantai
mempunyaipenguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanahdi dalamnya di landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasan kontinen : a. Perjanjian RI – Malaysia tetang Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara (di Selat Malaka danLaut Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969. b. Perjanjian RI – Thailand tentang Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman,ditandatangani17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972. c. Persetujuan RI – Australia tentang Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan laut Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971, dan berlaku mulai 9 Oktober 1972. 5). Landas Benua (LB)
3.Wil ayah U dara
Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak
mengadakan eksplorasi dan eksploitasidii wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan.
Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) : Setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan
ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya UU RI No. 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo- stationer adalah setinggi35.671km.
4.Wil ayah E kstrateri torial
Wilayah suatu Negara yang berada di luar wilayah Negara itu. Menurut Hukum Internasional, yang mengacu padahasil Reglemen dalam Kongres Wina(1815) dan Kongres Aachen (1818), “ perwakilan diplomatik suatu Negara di Negara lain merupakan daerah ekstrateritorial” Daerah Ekstrateritorial , mencakup : (1) Daerah perwakilan diplomatik suatu Negara (2) Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu Negara
B. RAKYAT
Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, dibedakan atas dua jenis yaitu : 1.
Penduduk
Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap) 2.
untuk jangka waktu yang lama.
Bukan Penduduk
Mereka yang bearada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap). Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, rakyat dapat dibedakan m enjadi : 1.
Warga Negara
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing. 2.
Bukan Warga Negara
Mereka yang berada di suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada Pemerintah dimana mereka berada.
C. PEMERINTAH YANG BERDAULAT
Kata kedaulatan atau “daulat” ber asal dari kata daulah (Arab), souvereignty (Inggris), Souvereiniteit (Perancis), supremus (Latin), yang berarti “ kekuasaan tertinggi ”. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku kedalam (interne-souvereiniteit ) dan keluar (extrene-souvereiniteit). Menurut Jean Bodin (1500-1596) kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatuNegara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok sebagai berikut
Asli Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Permanen kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan berganti-berganti.
Tunggal (Bulat) Kekuasaan itu merupakan satu-kesatuan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
Tidak terbatas ( absolute) kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.
D. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN 1). Pengakuan secara de facto
Diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri sebagaipemerintahan yang stabil. Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan (fakta) adanya suatu Negara. Pengakuan de facto bersifat sementara
Pengakuan yang diberikan oleh suatu Negara tanpa melihat bertahan tidaknya Negara tersebut di masa depan. Kalau Negara baru tersebut kemudian jatuh atau hancur, Negara itu akan menarik kembali pengakuannya. Pengakuan de facto bersifat tetap
Pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi danperdagangan (konsul). Sedangkan dalam hubungan untuk tingkat Duta belum dapat dilaksanakan.
2). Pengakuan secara de jur e
Pengakuan de jure bersifat tetap
Pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan Negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengakuan de jure secara penuh
Terjadinya hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatic. Konsuler atau Kedutaan.
Negara yang mengakui berhak menempatkan
Sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933, menurut Mahfud MD syarat terbentuknya Negara disebut unsur konstitutif, sementara tambahan lainnya adalah unsur deklaratif (Pengakuan dari negara lainnya).
Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dimiliki, maka tidak bisa disebut negara 1. Rakyat (unsur konstitutif) 2. Wilayah (unsur konstitutif) 3. Pemerintah yang Berdaulat (unsur konstitutif) 4. Pengakuan dari Negara Lain (unsur deklaratif)
Sumber: http://www.scribd.com/doc/34169341/5/UNSUR-UNSUR-TERBENTUKNYA NEGARA
