S U R A T
K U A S A
No. 32/Sadari/II/2017
Yang bertandatangan dibawah ini:
1.
Nama Jenis kelamin Umur Tanggal Lahir Agama Kewarganegaraan Pendidikan Pekerjaan Alamat
: : : : : : : : :
Umun Perempuan 51 Tahun 27 April 1966 Islam Indonesia S3 Wiraswasta Jl. Aceh No. 72
2.
Nama Jenis kelamin Umur Tanggal Lahir Agama Kewarganegaraan Pendidikan Pekerjaan Alamat
: : : : : : : : :
Imin Laki-laki 57 Tahun 5 Mei 1960 Islam Indonesia S2 Wiraswasta Jl. Cipadung No. 11
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa: Dengan ini menunjuk, mengakui, membenarkan memberikan kuasa dan sekaligus memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya kepada :
FAJRI AGUNG HAWARI, S.H., M.H. TAUFIQ NUGRAHA, S.H., M.H. INDRA RAMDANI, S.H., M.H.
Kesemuanya adalah advokat dari KANTOR HUKUM SADARI & PARTNERS yang berkantor di Jalan Cikutra No. 276 D Bandung, tlp 081321663779, 081321663779, Fax. (022) 72085292, email:
[email protected] [email protected] baik baik sendiri-sendiri s endiri-sendiri adau bersama-sama bersama -sama yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dalam membela dan mempertahankan segala hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa di Mahkamah Konstitusi Atas sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.
Dan dengan demikian Penerima Kuasa berhak untuk :
Mempertahankan hak-hak Pemberi Kuasa serta menghadap diseluruh Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan baik di tingkat pertama, maupun ditingkat Banding serta ditingkat kasasi, demikian juga berhak untuk menghadap atau menyampaikan kepada lembaga pemerintahan sipil maupun militer, diseluruh tingkat pemerintahan guna : 1. Menjalankan perkara-perkara, mendampingi dan atau mewakili, membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan/Permohonan Tata Usaha Negara, Membuat dan Menandatangani Perdamaian, Jawaban/Eksepsi, Replik, Duplik, Konklusi, Mengajukan bukti dan saksi, Meminta atau Menerima Sumpah, Meminta Putusan dan Penetapan, Meminta atau menjalankan Putusan dengan semua jalan munurut Hukum, juga dengan paksaan Badan dan Memberi Kuasa kepada Juru Sita; 2. Melawan Tergugat dimuka Pengadilan, ataupun sebagai Pembela Penggugat didalam Perkara Tata Usaha Negara; 3. Membuat, Menandatangani Perdamaian, Meminta atau Menyerahkan serta Menerima Uang atau barang dan surat-surat berharga baik asli maupun duplikatnya dari dan pihak manapun baik personal maupun lembaga swasta/pemerintah dan penegak hukum dan juga menandatangani atau meminta tanda terimanya ; 4. Mengajukan atau Mencabut Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari semua Keputusan, Penetapan, Perintah tidak ada yang dikecualikan, Membuat dan Menandatangani Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Melakukan semua upaya Hukum Yang dianggap Perlu; 5. Meminta diadakan semua eksekusi-eksekusi Putusan Pengadilan dan Mengangkat lagi, meminta salinan dari semua Putusan-Putusan dan lain-lain, Mengajukan Verzet atau Perlawanan terhadap Penyitaan (Beslaag) atau Meminta supaya Pelaksanaan Eksekusi ditangguhkan, Mengangkat Sita dan diakui tidak sah; 6. Kuasa ini hanya dapat dicabut dihadapan Notaris yang melegesnya (apabila kuasa dimaksud dileges oleh Notaris) dengan ketentuan, apabila Pemberi Kuasa telah Melunasi seluruh biaya yang diperlukan untuk Mengurus Kepentingan si Pemberi Kuasa yang telah dikeluarkan
lebih dahulu oleh Penerima kuasa, dan Membayar Honorarium Penerima Kuasa sesuai dengan Jumlah harga yang telah disepakati, dalam hal ini dibebankan kepada objek Perkara yang dikuasakan; 7. Sukses Fee atas pelaksanaan kuasa ini ditetapkan dan disepakati sebesar sepuluh persen dari nilai objek perkara, apabila terdapat kesepakatan lain, sukses fee dimaksud lebih dari sepuluh persen maka akan disebutkan dalam bentuk perjanjian tersendiri antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. 8. Kuasa ini diberikan kepada Penerima Kuasa dengan hak Memberi Subsitusi Kepada Pihak lain dan hak mencabutnya kembali menurut Pasal 1812 KUH Perdata, Penerima Kuasa juga diberi hak secara tegas untuk melakukan hak retensi terhadap barang atau surat dan seterusnya menurut hukum sampai semua kewajiban Pembayaran dilunaskan oleh Pemberi Kuasa, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sepakat untuk tidak tunduk terhadap isi pasal 1813 KUH Perdata; 9. Segala Tindakan yang dipandang perlu menurut hukum oleh Penerima Kuasa, walaupun belum disebutkan dalam surat Kuasa ini, sudah Termasuk dalam Pemberian kuasa ini dan telah disetujui oleh Pemberi Kuasa;
Demikianlah surat kuasa ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, 6 Februari 2017
Penerima Kuasa
Fajri Agung Hawari, S.H., M.H.
Taufiq Nugraha, S.H., M.H.
Indra Ramdani, S.H., M.H.
Pemberi Kuasa
Umun
Imin
