STUDI KASUS PERILAKU NEGARA PENGKLAIM DI LAUT CINA SELATAN TERKAIT ANCAMAN CINA: UJI TEORI BALANCE OF POWER (1991-2011)

UNIVERSITAS INDONESIA

STUDI KASUS PERILAKU PERILAKU NEGARA PENGKLAIM DI LAUT LAUT CINA SELATAN TERKAIT ANCAMAN CINA: UJI TEORI BALANCE TEORI BALANCE OF POWER POWER (1991-2011)

SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

DIAN ADITYA NING LESTARI 0906492663

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DEPOK DESEMBER 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

STUDI KASUS PERILAKU NEGARA PENGKLAIM DI LAUT CINA SELATAN TERKAIT ANCAMAN CINA: UJI TEORI BALANCE TEORI BALANCE OF POWER POWER (1991-2011)

SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

DIAN ADITYA NING LESTARI 0906492663

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DEPOK DESEMBER 2013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dian Aditya Ning Lestari NPM : 0906492663 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional Departemen : Ilmu Hubungan Internasional Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jenis Karya : Skripsi demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada (  Non-exclusive Royalty-Free Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif ( Non-exclusive  Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Studi Kasus Perilaku Negara Pengklaim di Laut Cina Selatan terkait Ancaman Cina: Uji Teori Balance of Power (1991-2011)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di :

Depok

Pada tanggal: 22 Januari 2014. Yang menyatakan

,

(Dian Aditya Ning Lestari)

KATA PENGANTAR

Dunia Abad ke-21, dunia yang telah berubah dan membutuhkan perspektif dan analisis baru dalam Ilmu Hubungan Internasional. Mulai dari tidak munculnya lagi balancing   terhadap kekuatan hegemoni dunia (Amerika Serikat) sampai bertambah

relevannya signifikansi kawasan dalam isu-isu keamanan, seperti maraknya sengketa wilayah yang dapat memicu konflik, menjadi fenomena yang menghiasi dunia di masa sekarang, sehingga relevansi teori harus didorong untuk bisa menjawab kebutuhannya. Penulis berangkat untuk meneliti relevansi teori balance of power dengan studi kasus perilaku negara yang terlibat dalam salah satu sengketa wilayah yang  berbahaya di kawasan, yaitu Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan, untuk menjawab tantangan diatas. Teori klasik dan parsimoni seperti balance of power   seharusnya relevan di semua kasus. Pun tidak, relevansi teori tersebut harus tetap dicari untuk memberikan dunia, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi ilmu hubungan internasional lainnya, penjelasan mengenai keterbatasan teori ini. Pun induksi teori  perlu dilakukan apabila kekhususan sebuah fenomena tidak mampu dijelaskan oleh teori ini. Fenomena perilaku negara terkait Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan inipun merupakan sebuah anomali, karena ternyata hukum-hukum variabel balance of power  tidak terjadi di dalamnya. Ketika seharusnya imbalance of power   menciptakan instabilitas, bahkan perang besar, di lautan ini terjadi stabilitas. Selain itu, perilaku balancing   dan bandwagoning   negara-negara lebih lemah yang terlibat (Malaysia,

Filipina, Vietnam, dan Brunei) terkait ancaman Cina pun tidak sesuai dengan hukum yang diterapkan Kenneth Waltz. Ada apa dibalik negara-negara yang terlibat Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan ini sehingga anomali itu tercipta? Seberapa relevankah teori balance of   untuk meningkatkan  power? Dapatkan teori baru diinduksi terhadap balance of power  untuk relevansinya? Penulis maju untuk meneliti perilaku negara terkait fenomena yang komparabel dengan fenomena di Eropa pada masa Perang Dunia ini demi mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas.

Dian Aditya Ning Lestari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segenap hati penulis mengucapkan terima kasih kepada individu-individu dibawah ini yang, tanpa dukungannya, baik dukungan moral maupun substansial, tidak akan pernah bisa skripsi ini diselesaikan oleh penulis:

1. Andi Widjajanto S.Sos., M.Sc., Ph.D.,   sebagai dosen pembimbing penulis, yang tanpa persetujuannya tidak akan pernah penulis maju sidang. Bantuan akademik serta contohnya yang baik sebagai peneliti yang baik akan selalu menjadi inspirasi bagi penulis; 2. Makmur Keliat Ph.D, orang yang juga membuat skripsi tentang Laut Cina Selatan, yang telah bersedia menjadi penguji ahli dalam sidang skripsi ini; 3. Nurul Isnaeni MA dan Andrew Mantong M.Sc.,  sebagai Ketua Program S1 dan Sekretaris Program S1 yang tanpa bantuannya disiplin birokrasi di Departemen tidak akan ditegakkan dan kelengkapan persuratan skripsi penulis tidak akan terselesaikan; 4. Dra. Evi Fitriani MA, MIA dan Dwi Ardhanariswari Sundrijo, S.Sos., MA, yang menjadi panutan penulis, juga Yeremia Lalisang S.Sos., M.Sc.

yang sedang menempuh studi S3, ketiganya adalah contoh bagi penulis tentang bagaimana kita harus selalu menjaga idealisme di dunia kerja; 5. Soeprapto Budisantoso M.Sc dan Dewi Yulia Nurhayati sebagai orang tua

 penulis; tujuan penulis menyelesaikan skripsi ini adalah a dalah mereka, sebab semua orang tua tentu ingin anaknya menjadi sarjana, entah mengapa; 6. Andhyta Firselly Utami, sebagai teman penulis, Rizki Yuniarini yang ceria,

dan Hanifah Ahmad yang terdepan dalam profesionalitas, ketiganya merupakan contoh yang baik bagi penulis selama berada di masa kuliah; 7. Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat di HI 2009 , 2007, 2008, 2010, 2011, dan 2012, terima kasih

segala pelajaran dan canda tawanya, dan untuk HI 2013  selamat datang di keluarga besar HI UI yang kucinta! 8. Segenap panitia IndonesiaMUN 2013, Global Festival 2011, segenap pengurus  Indonesian Future Leaders,  Leaders,  serta seluruh pengurus HMHI; teman-teman teman-teman di tim UI for HNMUN 2011, 2012, 2012, murid-murid di tim HNMUN 2014, terima kasih atas pengalaman yang mendewasakan;

9. Semua sahabat penulis semenjak TK hingga sekarang , yang telah

mewarnai hidup penulis dan menemani petualangan penulis; dan 10. Terakhir, untuk Sindhu Partomo,  penulis kehilangan kata-kata, terima kasih

atas segalanya; selesaikan kuliahmu, aku, Alex, Nikki, Dachs, Deutsch dan Kaiser, serta seluruh dunia yang tak sabar ingin kita benarkan salahnya, menunggu.

Tertanda, Dian Aditya Ning Lestari

ABSTRAK 

 Nama

: Dian Aditya Ning Lestari

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional Judul

: Studi Kasus Perilaku Negara Pengklaim di Laut Cina Selatan terkait Ancaman Cina: Uji Teori Balance Teori Balance of Power  Power  (1991-2011)   (1991-2011)

Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power  yang   yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori  Balance of Power   relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing   maupun external balancing , namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara  besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

Kata kunci: Balance of Power, studi kasus, Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laut Cina Selatan.

ABSTRACT

 Name

: Dian Aditya Ning Lestari

Study Program : International Relations Title

: Case Study of Claimant States’ Behavior at The South China Sea related to the Threat of China: Testing the Balance of Power Theory (1991-2011)

This research tests the relevance of Kenneth Waltz’s Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei’s and Philippines’ external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual  bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam’s behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has  been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations. Keywords: Balance of Power, case study, Brunei, Malaysia, Philippines, Vietnam, South China Sea

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................... .................................................................. .............................................. ......................... ii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................... ............................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ............................................ ................................................................... ................................ ......... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS………………………………………v

KATA PENGANTAR ............................................ ................................................................... ........................................... ....................vi UCAPAN TERIMA KASIH .............................................. ..................................................................... ................................ ......... vii ABSTRAK ............................................ ................................................................... .............................................. ....................................... ................ix ................................................................... .............................................. ....................................... ................x  ABSTRACT ............................................ DAFTAR ISI ........................................... ................................................................... ............................................... ................................... ............xi DAFTAR TABEL................................................ ....................................................................... .............................................. .........................xiii x iii DAFTAR GAMBAR ........................................... .................................................................. .............................................. ......................... xv 1. PENDAHULUAN.............................................. ..................................................................... ........................................... ....................1 1.1. Latar Belakang ................................................................ ....................................................................................... ......................... 1 1.2. Permasalahan ........................................... .................................................................. .............................................. ......................... 4 1.3. Kerangka Pemikiran ..................................... ............................................................ ........................................... ....................6 1.3.1 Teori Balance of Power .............................................. ................................................................. ................... 6 1.3.2 Permasalahan pada Teori Balance of Power ................................. ................................. 7 1.4. Metode Penelitian .................................................... ........................................................................... ................................ ......... 9 1.5.Tujuan dan Signifikansi Penelitian ......................................................... 12 1.6.Tinjauan Pustaka ………………………………………………………. 13 1.6.1 Soft Balancing…………………………………………………………..13 1.6.2 Kritik terhadap Soft Balancing……………………………………….. 17 1.6.3 Indirect Balancing dan Complex Balancing………………………...19 1.7. Rencana Pembabakan Penelitian ............................. .................................................... ................................ ......... 21 2. STUDI KASUS .................................................. ......................................................................... ........................................... ....................22 2.1. Sengketa Wilayah di Laut Cina Cin a Selatan Selat an ............................................. .................................................. ..... 22 2.1.1. Sejarah Sengketa .............................................. ..................................................................... ............................ ..... 23 2.1.2. Negara-Negara yang Bersengketa ............................................ ................................................. ..... 25 2.2. Imbalance of Power di Laut Cina Selatan ............................................. ............................................... 27 2.3. Stabilitas di Laut Cina Selatan ........................................ ............................................................... ......................... 33 2.4. Insentif Ins entif Konflik Kon flik di Laut Cina Selatan..... ............................................... ................................................. 35 2.4.1.  Historical Enmity ............................................. .................................................................... ............................ ..... 36 2.4.1.1. Vietnam dan Cina ............................................ ........................................................ ............36 2.4.1.2. Filipina dan Cina ......................................... ......................................................... ................38 2.4.1.3. Malaysia – Cina - Vietnam Vietna m ......................................... .........................................39 2.4.1.4. Brunei - Malaysia Malay sia ............................................ ........................................................ ............40 2.4.2.  Nilai Strategis Laut Cina Selatan ............................................ ................................................. ..... 41 2.4.2.1.  Nilai Strategis Fisik .............................................. ....................................................... ......... 41 2.4.2.2.  Nilai Geostrategis.......................................................... Geostrategis.......................................................... 42 2.4.2.3. Potensi Energi Laut Cina Selatan .................................. ..................................42 2.4.2.4. Inefektivitas Rezim/Institusi ......................................... .........................................43 3. ANALISIS................ ANALISIS................................................................... .......................................................................... ................................... ............49

3.1 Relevansi Teori Balance of Power di Laut Cina Selatan ........................ .......................... 49 3.1.1. Kekhususan Asia Tenggara ............................................... ........................................................... ............51 3.1.2. Kasus Filipina ............................................ ................................................................... ................................... ............53 3.1.3. Kasus Brunei ..................................................... ............................................................................ ............................ ..... 55 3.1.4. Struktur di Laut Cina Selatan ............................................ ........................................................ ............57 3.2. Irelevansi Teori Balance of Power .............................................. .......................................................... ............58 58 3.2.1. Kasus Malaysia ............................................. .................................................................... ................................ ......... 59 3.2.2. Kasus Vietnam: Assymetric Balancing ......................................... ......................................... 61 4. PENUTUP............................................... ...................................................................... .............................................. ................................ .........70 4.1. Kesimpulan .............................................. ...................................................................... ............................................... ................................... ............70 4.2. Rekomendasi ............................................ ................................................................... .............................................. ......................... 72 4.3. Refleksi terhadap Indonesia .................................................... .................................................................... ................73 4.4. Sumbangsih Sumbangs ih terhadap terhada p Ilmu Hubungan Internasional .............................. ..............................74 DAFTAR REFERENSI ............................................................ ................................................................................... ......................... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kapabilitas Militer yang Mengitari Laut Cina Selatan tahun 1991, 2003 dan 2011 ............................................ ................................................................... ....................................... ................3 Tabel 2.1: Balance of Force yang Mengitari Laut Lau t Cina Selatan 1991-2011 19 91-2011 ...... 28 Tabel 2.2: Lini Waktu Peristiwa di Laut Cina Selatan ....................................... .......................................33 Tabel 3.1: Perbandingan Perb andingan Kapabilitas Kap abilitas AS-Vietnam dalam Perang Vietnam ....... ....... 63 Tabel 3.2: Distribusi Jumlah Kapabilitas Cina sebagai Konsekuensi Force  Deployment dalam Skenario Invasi Penyerangan Cina di Laut Cina Selatan .............................................. ..................................................................... .............................................. ....................................... ................67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Langkah-Langkah Metodis Studi Kasus……................................12 Gambar 2.1: Kontestasi Klaim di Laut Cina Selatan .......................................... ..........................................23 Gambar 3.1: Proses Terciptanya Stabilitas di Laut Cina Selatan jika Teori  Balance of Relevan.................................................... ......................... .. 49  Power Sepenuhnya Relevan............................. Gambar 3.2: Proses yang yan g Diindikasi Diindikas i terjadi dari Studi Kasus ............................ ............................ 50 Gambar 3.3: 3 .3: Bipolaritas Bipo laritas Ganda di Laut Cina Selatan ......................................... .........................................58 Gambar 3.4: Skenario Force Deployment  Cina  Cina Jika Menginvasi Laut Cina Selatan ............................................ ................................................................... .............................................. ......................... 66

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam studi Hubungan Internasional, khususnya kajian keamanan, terdapat  berbagai mazhab menjelaskan bagaimana struktur dalam sistem internasional mempengaruhi

perilaku

aktor.

Salah

satunya

adalah

Realisme

Struktural

(Neorealisme). Realisme Struktural percaya bahwa perilaku aktor dipengaruhi keseimbangan kekuatan (balance of power)  pada sistem internasional.1 Keseimbangan kekuatan tersebut dipercaya sebagai pembawa stabilitas pada sistem internasional, seperti apa yang terjadi di masa Perang Dingin, dimana distribusi kekuatan yang seimbang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menciptakan dunia global yang stabil.2 Walau demikian, anomali terjadi di tingkat regional, salah satunya di Kawasan Asia Pasifik. Berbagai penulis setuju bahwa di kawasan ini terjadi tiga hal. Yang  pertama adalah adanya ad anya historical enmity. Mulai dari T.V Paul. Michael Leifer. sampai Evelyn Goh, mereka setuju bahwa ada kebencian historis yang ada karena kolonialisme yang satu terhadap yang lain.3 Yang kedua, kawasan ini masih melihat ancaman Eropa Abad 17-18, yaitu perebutan wilayah dalam bentuk sengketa  perbatasan.4 Mulai dari Senkaku-Tiaoyu sampai Laut Cina Selatan, sengketa wilayah 1

Politics, (Masscachussets:  Inti dari Kenneth Waltz, Theory of International Politics, (Masscachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 1979). 2  Tentang hal ini, pendapat terbagi antara penganut unipolar stability, bipolar stability dan multipolar stability, stability, berdasarkan jumlah negara yang lebih kuat dari yang lain dalam sistem tersebut. Kenneth Waltz berargumen bahwa bipolar stability - lah yang bekerja, dimana adanya dua kekuatan yang saling  bersaing, sebagai seb agai hasil dari da ri respon negara ne gara akan ancaman a ncaman (balancing/bandwagoning ), akan menjaga stabilitas. (Baca: Ibid ). ). 3 Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies,” dalam Internatio nal Security 32, No. 3 (Winter  2007/08),  2007/08), hal. 132-148; Michael Leifer, ”Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia Research Ce nter, London School Eco nomics and  Political Scienc es , diunduh dari http://community.middle http://community.middlebury.edu/~scs bury.edu/~scs/docs/leife /docs/leifer.pdf; r.pdf; dan Amitav Acharya , Constructin g Security C ommunity in S outheast As ia: ASEAN and the Problem o f Regional Order, (London: Routledge, 2001), Bab 5: “Managing Intra-Regional Intra-Regional Relations.” 4  Kawasan Asia Tenggara didominasi konflik-konflik konflik-konflik bilateral (seperti konflik Indonesia-Malaysia, Thailand-Kamboja, Thailand-Kamboja, etc) yang umumnya terjadi karena spillover effect dari konflik-konflik konflik-konflik dalam negeri, seperti konflik etnis dan konflik perbatasan (baca: Acharya, 2001). Konflik perbatasan ini menjadi isu keamanan yang lazim di Asia Tenggara dan menjadi bagus berbagai usaha CBM yang dilakukan institusi institusi keamanan, seperti ASEAN. Kawasan Asia Timur juga masih memiliki berbagai konflik perbatasan yang tidak dapat diselesaikan diselesaikan karena berbagai hambatan. Kompleksitas keamanan di Asia Timur masih didominasi oleh persaingan yang merupakan warisan historis pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, sehingga kawasan masih didominasi oleh hubungan enmity (baca: Barry Buzan dan Ole Weaver, Regions and Powers: The Structure o f Internation al Security, (Cambridge: Cambridge University Press: 2003), Bab 5: “Northeast and Southeast Asian RSCs during the Cold War,” dan Bab

terjadi sejak dua dekade lalu dan tidak pernah selesai. Yang ketiga, yaitu imbalance of  power alias ketidakseimbangan kekuatan, yang terjadi antara negara terbesar di

kawasan, Cina, dengan negara-negara di sekitarnya. Tiga hal ini seharusnya memicu instabilitas, namun dua dekade terakhir tidak terjadi perang besar di kawasan ini. Kita ambil contoh Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan sebagai salah satu sengketa wilayah berbahaya. Amitav Acharya menyebutkan Laut Cina Selatan sebagai  flashpoint of conflict 5 dan Kaplan menyebutkan bahwa “the South China Sea is the future of conflict,”  karena banyaknya kepentingan dan ketegangan disana, yang

seharusnya memicu konflik.6 Selain berbahaya, sengketa wilayah ini juga menjadi saksi historical  enmity yang mendalam. Kebencian masyarakat Vietnam terhadap Cina bertahan hingga sekarang7  sebagai respon atas serangan militer tahun 1977 atas Kepulauan Paracel,8 dan konfrontasi 1987-1988 di Johnson Reef  dan  dan Fiery Cross Reef .910 6: “The 1990s and beyond: an emergent East Asian complex.”). Kondisi ini tentunya mempersulit  berbagai usaha-usaha us aha-usaha penyelesaian penyelesa ian konflik perbatasan, p erbatasan, yang y ang merupakan merup akan isu yang ya ng sensitif bagi ba gi semua negara. Salah satu konflik yang melibatkan bukan hanya negara-negara di Asia Timur tapi juga Asia Tenggara, adalah Konflik Laut Cina Selatan. 5 Kesimpulan tersebut dibuatnya setelah mengamati potensi konflik konflik yang ada di Laut Cina Selatan, sebagai akibat dari inevektivitas rezim dan banyaknya kepentingan yang bertabrakan disana, inti Bab 5 “Managing Intra-Regional Relations,” dari: Amitav Acharya, Constructing Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order, (London: Routledge, 2001). 6 Robert D. Kaplan, “the South China Sea is the Future Conflict,” Foreign Po licy, terakhir kali dimodifikasi tanggal 15 Agustus Agustus 2011, diakses dari http://www.foreignpoli http://www.foreignpolicy.com/arti cy.com/articles/2011/08/ cles/2011/08/15/the_south_chi 15/the_south_china_sea_is_the_f na_sea_is_the_future_of_confli uture_of_conflict?pag ct?pag e=full 7 “South China Sea: Vietnamese hold anti-Chinese anti-Chinese protest, Reuters,” BBC.co.uk, terakhir dimodifikasi tanggal 5 Juni 2011, diakses dari http://www.bbc.co.uk/new http://www.bbc.co.uk/news/world-asi s/world-asia-pacific-1 a-pacific-13661779 3661779 8  Laut Cina Selatan telah menjadi rebutan sejak akhir masa kolonial dan berlanjut di masa Perang Dingin hingga sekarang. Cina merupakan negara paling asertif dalam usaha perebutannya. Salah satu contoh tindak asertifnya adalah operasi militer tahun 1974 atas Kepulauan Paracel. Dalam serangan tersebut, pasukan Vietnam Selatan dikalahkan dan mundur dari Kepulauan Paracel. Pasukan Vietnam Selatan kewalahan oleh pasukan Cina yang lebih superior dan dikalahkan dalam waktu dua hari. Sumber militer di Vietnam Selatan mengatakan bahwa 14 kapal perang Cina, termasuk empat guided missile destroyers , dikerahkan dalam misi itu berbarengan dengan empat MiG-21 dan MiG-23. Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Sumber: Lo Chu-kin, “China’s Policy Towards Territorial  Islands,  “ (London: Routledge 1989), hal. 56. 9  Pada awal yahun 1978, sesungguhnya terjadi gencatan senjata antara dua negara, namun seiring memburuknya hubungan pada akhr 1978 gencatan senjata ini berakhir.(Lo, Chi-kin Hal. 105) Pada saat itulah kemudian sengketa –yang masih berada dalam ranah sengketa diplomatik itu—menjadi itu—menjadi isu yang resmi dan publik. Bermagai manuver diplomatik kemudian berganti menjadi aksi-aksi propaganda dan  Ibid,  hal.111); aksi-aksi propaganda tersebut terus berlanjut hingga konfrontasi-konfrontasi konfrontasi-konfrontasi militer ( Ibid, tahun 1980an, diiringi oleh peningkatan kapabilitas militer yang didukung oleh pembangunan basis  (Ibid., dukungan militer di pesisir dan di masing-masing daerah yang diduduki di kepulatan tersebut  Ibid., hal. 120); pada Februari dan Maret 1987, angkatan laut Vietnam dan Cina melakukan aksi saling tembak di area kepulauan Nansha  (Spratlys), yang menimbulkan korban bagi kedua belah pihak. Pada Maret 1988 aksi saling tembak it akhirnya berubah menjadi konfrontasi konfrontasi militer yang serius antara kedua negara. Sumber: Ibid , hal. 100-120. 10 atoll (Johnson Reef) dan di Yongshu Jiao reef   Konfrontasi tersebut terjadi di sekitar Chigua Jiao atoll (Johnson (Fiery Cross Reef),  merupakan salah satu konflik yang paling menciptakan kebencian kebencian historis

 Imbalance of power   pun jelas mengitarinya. Tabel berikut menunjukkan

ketidakseimbangan distribusi kekuatan tersebut:

Tabel 1.1: Kapabilitas Militer yang Mengitari Laut Cina Selatan tahun 1991, 2003 dan 2011.

$%&%'()(*%+ 9:

"##"

9?

9:

A;;< 9?

9:

A;"" 9?

!!"#

 11

,-.%/% 0(1%

2(-*1%3

4()(&(1%

5%)%6+(%

7/81 -( 7/81-(

"

;

;

;

;

!%&'()*+,-

#<

;

;

;

;

.,-/)01,)-

"#

;

;

;

;

2)*3(/,-

<=

=

"

>

;

40)5,//,-

;

;

;

;

;

>@;;

"AB

#

;

;

"0'&,)-

@<;

;

;

;

;

7)0%+8 9//(:;

@;;

@;

;

;

;

"

;

;

;

;

!%&'()*+,-

@C

A

;

;

;

.,-/)01,)-

A"

;

;

;

;

2)*3(/,-

>A

@

"

>

;

40)5,//,-

;

"

;

@

;

2*36/,)-

"A
"A>

">

"=

;

"0'&,)-

A>C

;

;

;

;

7)0%+8 9//(:;

=BC

@B

;

B=

;

<

;

;

;

;

!%&'()*+,-

@A

A

;

A

;

.,-/)01,)-

"<

;

;

;

;

2)*3(/,-

@B

;

"

C

;

40)5,//,-

;

=

;

>

;

";=;

;

"B

<"

;

"0'&,)-

"
;

;

;

;

7)0%+8 9//(:;

>A"

A"#

;

A@

;

2*36/,)-

!!"#

!!"#

2*36/,)-

Sumber: ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance, (Institute for International and Strategic Studies: 1991, 2003, 2011)

masyarakat Vietnam terhadap Cina. Sumber: Jianming Shen, “China's Sovereignty over the South China Sea Islands: A Historical Perspective,” Oxford Journals, hal. 96, diunduh dari http://chinesejil.oxfordjournals.org/ 11  1991: tahun dimana Cina pertama kali memformalisasikan klaimnya, hal ini komparatif terhadap  pengumuman  pengumu man perang di Eropa masa ma sa perang dunia d unia yang menjadi awal awa l mula Perang, Perang , misalnya Perang Pera ng Russo-Perancis Russo-Perancis dan Perang Besar Jerman; 2003: pertengahan antara dua tahun; 2011: tahun dimana  penelitian ini m ulai dilakukan. dilakuk an.

Dari tabel tersebut jelas bahwa selama dua dekade, kekuatan Cina jauh di atas dua lainnya. Bahkan ketika kita hanya membandingkan kapabilitas Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) Cina di Laut Cina Selatan dengan seluruh kapabilitas militer AL dan AU Vietnam dan Filipina. Karenanya jelaslah bahwa seharusnya di kawasan terjadi instabilitas, paling tidak karena Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan. Melihat bahwa internal balancing tidak terjadi di Laut Cina Selatan, kita mengekspektasi adanya external balancing   atau bahkan bandwagoning. 12  Namun tidak ada aliansi yang terbentuk antara negara-negara Asia Tenggara yang terancam, yang ada justru perpecahan dan ketidaksatuan suara dalam menyikapi Cina13 dan tidak ada pula bandwagoning dengan Cina.14  Irelevansi teori Kenneth Waltz mulai terlihat dari data statistik pada tabel diatas dan kepentingan untuk mengujinya terkait fenomena perilaku negara yang perebutan klaim di Laut Cina Selatan yang memperlihatkan anomali terhadap teori tersebut.

1.2. Permasalahan

Menurut Teori Balance of Power , seharusnya pada akhirnya struktur bipolar terjadi atas konsekuensi perilaku negara yang mempertahankan diri dengan melakukan balancing  atau   atau bandwagoning , sehingga tercipta sistem yang seimbang –  yang menciptakan stabilitas. Begitulah proses yang seharusnya terjadi menurut teori  Balance of Power,  jika tidak ada variabel penentu lain yang mempengaruhi perilaku

negara, atau jika variabel penentu lain itu memang tidak signifikan, seperti yang dikatakan oleh Waltz. Menempatkan diri dalam teori Waltz, seharusnya struktur bipolar tercipta diantara negara yang terancam dan mengancam. Internal balancing atau peningkatan kapabilitas militer yang mengimbangi ancaman terjadi sebagai konsekuensi imbalance, namun tabel sebelumnya tidak menunjukkan adanya pengimbangan

tersebut. Jika itu tidak terjadi, harusnya external balancing   lah yang terjadi, dimana negara yang terancam pun kekuatannya untuk mempertahankan survival-nya, namun negara-negara Asia Tenggara yang terancam tidak melakukan yang demikian. 12

Definisi internal dan external Balancing  dijelaskan  dijelaskan di bagian kerangka pemikiran.  Dijelaskan di bagian pembahasan. 14  Selain cultural competence kita mengkofirmasi hal ini, memang tidak ada traktat aliansi diantara diantara negara-negara yang bersengketa. Lagipula, dalam konteks skripsi ini yang dibahas adalah potensi instabilitas instabilitas terkait sengketa wilayah, sulit untuk memikirkan adanya negara yang akan melakukan bandwagoning dengan negara yang mengancam bukan hanya karena kapabilitas, tapi karena intensinya mengambil kedaulatan yang diklaim. 13

Jika itupun tidak terjadi, harusnya negara-negara bandwagoning  dengan   dengan Cina, namun tidak demikian faktanya. Dengan demikian, teori ini jelas irelevan. Namun untuk memastikan relevansi tersebut, kita harus maju untuk meneliti Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan ini dengan asumsi-asumsi Kenneth Waltz, lalu mencari terkait asumsi mana fenomena tidak berlaku sama, sehingga terkait asumsi itulah induksi teori perlu dilakukan. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui kondisikondisi dimana balancing  versi  versi Kenneth Waltz semestinya terjadi. T.V. Paul menjelaskan bahwa balancing   versi Kenneth Waltz yang sering disebut hard balancing   itu akan terjadi ketika (1) terdapat ancaman militer yang intens terhadap keamanan negara; (2) adanya ancaman kepunahan akibat peningkatan kekuatan  rising power   dan (3) negara terjebak dalam persaingan jangka panjang dengan negara lain. 15  Ketiganya terjadi di Laut Cina Selatan, namun: (1) tidak ada internal  balancing maupun external balancing   sebagai syarat terciptanya bipolaritas

dan (2) walaupun demikian, kawasan perairan ini tetap stabil dan tidak melihat adanya perang besar dalam 20 tahun terakhir. Dengan demikian, cukup alasan untuk menguji teori Kenneth Waltz, mengingat berbagai indikasi diatas menantang asersi Teori  Balance of Power   dan asumsinya, tentang bagaimana negara akan berperilaku dalam merespon perimbangan kekuatan dalam sistem dan tentang bagaimana semestinya perilaku tersebut akan mendatangkan bipolaritas, sebagai penyebab dari stabilitas atau ketiadaan perang  besar. Merespon permasalahan permasa lahan tersebut, skripsi skrip si ini berniat menjawab pertanyaan: per tanyaan:

“Seberapa relevankah Teori Balance of Power Kenneth Waltz dalam menjelaskan  perilaku negara Asia Tenggara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan terkait kehadiran ancaman Cina? (1991-2011)”

Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan yang seharusnya konfliktual menjadi studi kasus yang dipilih. Variabel-variabel dalam teori yang dipertanyakan itu sendiri akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian, sebelum pada akhirnya akan dianalisis terkait fenomena dan sub-fenomena apa sajakah teori yang diuji oleh  penelitian ini relevan relev an atau tidak.

15

Michel Fortmann, T. V. Paul, and James J. Wirtz, “Conclusions: Balance of Power at the Turn of the  New Century,” Century ,” dalam  Balance of Power: Theory and Practice in the 21 st  Century ed. T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, (Stanford: Stanford University Press, 2004), hal. 365.

1.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguji Teori Balance of Power, sesuai dengan pertanyaan  penelitiannya. Skripsi ini akan mengatur kerangka pemikirannya untuk percaya pada asumsi-asumsi dasar realisme, pada awalnya, untuk kepentingan menguji teori yang diciptakan oleh Kenneth Waltz ini.

1.3.1. Teori Balance of Power  Balance of Power   merupakan teori di bawah mazhab realisme struktural

(neorealisme), yang tunduk pada asumsi aliran tersebut bahwa sistem internasional  bersifat anarki, aktor kunci dalam hubungan internasional adalah negara, tujuan negara adalah memaksimalisasi kekuatan serta keamanannya dan negara berperilaku rasional dalam upayanya mewujudkan tujuannya.16 Secara istilah ia pertama kali digunakan oleh Rousseau dan Hume, sebelum dikembangkan konteksnya ke dalam hubungan internasional oleh Morgenthau dibawah mazhab realisme klasik dan Waltz, dibawah mazhab neorealisme.17 Teori  Balance of Power mengargumentasikan hubungan dua variabel: sistem sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku negara sebagai variabel dependen. Sistem yang dimaksud adalah struktur perimbangan kekuatan dalam sistem internasional. Perilaku negara yang dimaksud adalah balancing  mengacu   mengacu kepada aksi mandiri atau bersama-sama negara untuk menggabungkan kekuatannya menandingi kekuatan besar 18 dan bandwagoning   mengacu kepada bergabungnya negara dengan kekuatan besar untuk menjamin keamanannya.19   dan external balancing.  Balancing   terdiri atas dua, yaitu internal balancing  dan

20

 Internal balancing   mengacu kepada aksi negara meningkatkan kekuatan militer dan

ekonominya untuk menandingi kekuatan besar. Namun untuk menjaga relevansinya, skripsi ini akan berdiri di pihak paling tradisional dan hanya menghitung kekuatan militer.  External balancing   mengacu kepada aksi negara menggabungkan kekuatan dengan negara-negara yang sama-sama merasa terancam untuk melawan ancaman.

16

 Baca Bab 6 dari Kenneth Waltz, Theory of International International Politics, (Masscachussets: (Masscachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 1979). 17  Ibid. 18  Baca Keith L. Shimko, Internation al Relations: Pe rspectives a nd Controv ersies , (Boston: Wadsworth, 2010), hal. 69-71, kesimpulan kesimpulan dari penjelasan Waltz. Waltz. 19  Kenneth Waltz, Theory of International International Politics, (Masscachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), hal. 118-130. 20  Ibid.

Ada bermacam-macam cara menggabungkan kekuatan, tapi dengan alasan yang sama skripsi ini akan berdiri di pihak paling tradisional dan hanya mempertimbangkan aliansi 21 sebagai bukti buk ti aksi ini. in i. Alasan skripsi sk ripsi ini mengambil pengertian penge rtian paling tradisional dari teori ini adalah karena balance of power   dalam interpretasi paling tradisionalnya itulah yang ingin diuji skripsi ini. Terkait hubungan antar variabel, teori ini percaya bahwa perimbangan kekuatan dalam sistem akan mempengaruhi perilaku/strategi negara yang mencari keseimbangan kekuatan dalam sistem. Menurut teori ini, dengan demikian, struktur  polaritas22 yang akan terjadi pada akhirnya adalah ad alah bipolar, bipola r,23  yang kemudian akan menciptakan stabilitas, alias kondisi bertahannya sistem tanpa perubahan besar, seperti perang. Alur logika inilah yang akan diklarifikasi oleh penelitian ini jika ditemukan irelevan.

1.3.2. Permasalahan pada Teori Balance of Power Mengartikan  Balance of Power   merupakan sebuah tantangan, utamanya karena absennya satu pengertian yang baku. Sebagai konsep ia bisa mengacu pada strategi, proses, maupun kondisi, maupun hasil .2425 Sebagai strategi, hasil yang ideal, maupun proses, balance of power terjadi karena kompetisi antar negara untuk mempertahankan survival atau keberlangsungannya dalam kondisi anarki. Kondisi anarki merupakan kondisi dimana tidak ada otoritas lebih besar yang  bisa mamaksakan agenda. Karenanya, negara-negara harus menolong diri mereka sendiri jika keberlangsungannya terancam sehingga, tercipta self-help system.26 Untuk memahami teori ini untuk kepentingan mengujinya, harus dipahami hubungan antar variabel yang diargumentasikan teori. 21

 Aliansi yang diperhitngkan harus memiliki perjanjian perjanjian yang mengharuskan negara lain untuk membantu negara yang terancam jika diserang, yaitu dengan bantuan serangan balik. 22  Pembangian kekuatan dalam sistem internasional, bipolar: dua kekuatan, multipolar: lebih dari dua kekuatan. 23  Dua kekuatan besar berkuasa, baik great pow er  secara  secara individu maupun aliansi, maupun empire negara besar yang berkuasa atas negara lemah. 24  Jacob G. Hariri, “When Do States Balance Power? Refining, Not Refuting, Structural Realist Balance of Power Theory,” makalah yang disiapkan untuk panel ‘Realism and Foreign Policy: Structural and Neoclassical Realist Perspectives’ pada SGIR ke-7 Pan-European International Relations Conference, Stockholm, Stockholm, Swedia, 9-11 September 2010, hal 29, diunduh dari  stockholm.s gir.eu/uplo ads/HaririWi velSGIR.pdf  25  Jack. S. Levy, “What Do Great Powers Balance Against and When?” dalam Balance of P ower: Theory and Practice in the 21 st  Century ed. T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, (Stanford: Stanford University Press, 2004), hal. 29. 26  Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Politics, (Masscachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), hal. 118.

Jack. S. Levy memberi perhatian pada masalah ini dan maju untuk mengemukakan bagaimana beberapa teoris menggunakan istilah balance of power untuk mengacu kepada distribusi kekuatan actual dan oleh beberapa lainnya mengacu kepada distribusi kekuatan ideal . 27 Penulis sendiri akan menggunakannya untuk mengacu kepada keduanya dalam penelitian ini, terkait alasan di atas, untuk menghindari kerancuan. Karena yang menjadi fokus skripsi ini bukan klarifikasi atas kerancuan konsep, tapi atas penyebab dari kerancuan konsep tersebut, yaitu terlalu luasnya teori. Terlalu luasnya teori ini menguntungkan karena kesederhanaan yang ditawarkannya dan sifatnya yang parsimoni. Kedua sifat itu membuatnya dapat dijustifikasi untuk digunakan dalam hampir semua kasus, selama aktornya adalah negara dan isu yang dibahas adalah keamanan tradisional. Hanya saja, masalah timbul ketika tidak klarifikasi akan relevansi tidak diisi oleh siapapun, sehingga relevansi teori ini diterima begitu saja , tanpa mengindahkan konteks waktu atau tempat dimana teori tersebut bisa atau tidak bisa berlaku. Karenanya, uji teori untuk menemukan relevansi menjadi penting untuk dilakukan. Terkait klarifikasi, Waltz sendiri sudah menegaskan bahwa teori ini hanya  berlaku bagi great powers. Tetapi, penggunaan data kawasan Eropa pada masa Perang Dunia oleh Walz sendiri, justifikasi untuk mengabaikan eksklusivitas keberlakuan teori ini dengan mudah dapat dibantah. Tentu saja, kebebasan akademik memberikan kesempatan untuk mengindahkan atau tidak mengindahkan penegasan apapun, namun  jika kesimpulan ditarik tanpa adanya kesadaran akan batasan relevansi, hal tersebut  bisa menjadi masalah dan dapat menciptakan bias yang berasal dari pemaksaan  penggunaan teori yang berlaku pada kawasan lain tapi belum tentu berlaku terkait fenomena di kawasan tertentu, karena kekhususan yang dimiliki kawasan tersebut. Skripsi ini memiliki kepentingan untuk mencegah penggunaan teori ini dengan serampangan tanpa menyadari batasan aktor dan konteks dalam teori tersebut, karenanya teori tersebut harus diuji. Selain itu, untuk yang luas dan terlalu abstrak seperti ini, uji teori, utamanya untuk memetakan dan mengidentifikasi batas relevansi diperlukan demi kepentingan pragmatis, seperti kemudahan dalam pembuatan kebijakan yang berdasar atas teori ini.

27

 Jack. S. Levy, “What Do Great Powers Balance Against and When?” dalam Balance of P ower: Theory and Practice in the 21 st  Century ed. T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, (Stanford: Stanford University Press, 2004), hal. 29.

Dengan demikian, penting bagi keistimewaan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur terkait kasus yang ini untuk dipertimbangkan. Jika pada akhirnya tipologi teori akan dihasilkan dari pertimbangan akan hal-hal khusus dalam kasus yang diteliti skripsi ini (dan sub-kasusnya), tipologi teori tersebut akan diargumentasikan dan dikembangkan. Diharapkan, tipologi teori tersebut akan berguna bagi pembuatan kebijakan 28 dan kepentingan lainnya, seperti lahirnya teori yang dapat diklaim murni  berasal dari pemikiran Asia, khususnya Asia Tenggara Tengga ra dan Asia Timur. Perlu diketahui bahwa dalam skripsi ini, ketika penulis menyebut Balance of  Power dengan awalan kapital, penulis mengacu kepada teori Balance of Power   dan

ketika menyebut balance of power  dengan   dengan huruf kecil, penulis mengacu pada konsep balance of power   yang mengacu pada kondisi ( status  status quo) dalam struktur sistem

internasional. Ketika mengacu pada hasil ideal, penulis akan menuliskannya sebagai  sebagai hasil ideal. balance of power  sebagai

1.4. Metode Penelitian

29

Skripsi yang bertujuan menguji teori Kenneth Waltz ini akan menggunakan metode case study atau studi kasus,30 yang merupakan meru pakan salah sa lah satu metode untuk u ntuk mengembangkan teori sesuai dengan pendapat George dan Bennet dalam bukunya, "#$% "#$%& '(% )*+,-& .+/+0,12+(# 3( #*+ ",43'0 "43+(4+567  Case study  atau studi kasus merupakan metode dimana peneliti mengambil

satu atau lebih kasus untuk mengembangkan teori. &#'#( )*+*,-#. George dan Bennet menjelaskan bagaimana metode case study dapat membantu peneliti dalam  pengembangan teori karena memberi ruang bagi peneliti untuk menggali detil fenomena untuk kemudian dicocokkan dengan variabel dan hubungan antar variabel teori, sehingga pada akhirnya diketahui seberapa relevan sebuah teori bekerja pada sebuah kasus, seberapa terbatas teori tersebut terkait sebuah konteks khusus dalam fenomena tersebut. Case study memiliki kelemahan, tapi dalam menginduksi teori, case study merupakan salah satu metode paling ideal.

Dalam case study,  pemilihan kasus harus dilakukan dengan detil dan cermat, dengan alasan-alasan yang jelas, seperti: kasus mengindikasikan anomali terhadap teori, berpotensi memberikan tambahan variabel bagi teori, meningkatkan relevansi 28

 Berdasarkan penjelasan George dan Bennet dalam Alexander L. George dan Andrew Bennet, “Case Study and Theory Development in the Social Sciences,”(Cambridge, Massachussets: MIT Press, 2005). 29  Buku rujukan dari metode penelitian ini adalah Ibid. 30  Baca Bab I: Study and Theory Development, dari Ibid.

teori, menjelaskan batasan teori, atau karena berbagai alasan lainnya. Dengan demikian, sebuah kasus valid menjadi bahan penelitian dalam mengembangkan teori,  bukan semata-mata karena kasus tersebut penting atau “menarik.” Terdapat dua cara melakukan case study, yaitu  single-case study (studi kasus satuan) atau multiple case  study (lebih dari satu) yang biasanya bersifat komparatif. Perlu diketahui bahwa

tinjauan sejarah penting bagi case study sehingga tinjauan sejarah akan menjadi  bagian dari penelitian penelit ian ini. Kasus perilaku negara-negara Asia Tenggara yang menjadi pengklaim di Laut Cina Selatan terkait kehadiran ancaman Cina akan dipilih oleh penelitian ini terkait indikasi anomali yang diperlihatkannya. Selain itu, kasus ini juga diambil karena  potensinya untuk meningkatkan relevansi teori dan menjelaskan batasan relevansi teori dalam kasus, serta potensi kekhususan dalam kasus untuk mengembangkan teori tipologi. Kasus yang diteliti penulis merupakan case of state behaviour, sebuah kasus  perilaku negara, yang merupakan variabel dependen dari teori  Balance of Power. Struktur sistem international ( Balance  Balance of Power ) yang imbalance telah terjadi, namun  perilaku yang diindikasi terjadi di kawasan Laut Cina Selatan tidak seperti apa yang diramalkan Kenneth Waltz. Karena ingin menguji relevansi teori  Balance of Power  pada sebuah anomali khusus yang ditemukan, skripsi ini akan menggunakan  single case study, karena mencari pola dari dua kasus yang sama untuk mengembangkan teori bukanlah yang diinginkannya. Yang diinginkannya adalah mencari kekhususan dalam sebuah fenomena dan melihat apakah kekhususan tersebut berpotensi untuk mengembangkan tipologi teori. Jika pada akhirnya ditemukan kekhususan dalam sebuah fenomena yang

berpotensi

mengembangkan

tipologi

teori,

maka

teori

tersebut

akan

dikembangkan dengan menggunakan analytical explanation. Dari sisi ontologi, metode ini menguji teori terhadap suatu kasus dan/atau subkasus.31  Skripsi ini menguji teori terhadap perilaku negara terkait Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan, berdasarkan kesimpulan teori itu sendiri tentang bagaimana negara akan berlaku, dalam kondisi yang didefinisikan oleh teori itu sendiri. Sub-kasus – sub-kasus terkait juga akan digunakan dalam analisis jika diperlukan dan dilihat keterkaitan sub-kasus tersebut dengan relevan-tidaknya teori. 31

 Sub-kasus adalah kasus-kasus lebih kecil yang menjadi bagian dari kasus yang lebih besar. Dalam sebuah penelitian studi kasus, harus jelas apakah yang sedang diteliti penulis adalah kasus atau subkasus. Pada akhirnya, harus jelas pula apakah teori yang diuji berlaku atau tidak berlaku pada kasus atau sub-kasus.

Terkait justifikasi epistemologis pengembangan teori, skripsi ini percaya pada logic of discovery dan bahwa logic of discovery dapat digunakan bersamaan dengan logic of confirmation,  bahkan keduanya dapat melengkapi satu sama lain. Keduanya

dibutuhkan dalam pengembangan sebuah ilmu dan alangkah baiknya jika relevansi teori difalsifikasi berlakunya dalam kasus atau sub-kasus tertentu, sebelum teori yang mampu menjelaskan kasus atau sub-kasus tertentu dikembangkan. Itulah yang dilakukan oleh penelitian ini. Penelitian ini sendiri melihat bahwa masih ada harapan bagi relevansi Balance of Power di kawasan dan ingin mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional lebih

lanjut dengan mencari relevansi itu. Namun, penelitian ini sadar bahwa terkait kekhususan kasus-kasus tertentu, teori ini terancam untuk tidak berlaku, utamanya setelah melihat indikasi yang dijelaskan dalam bagian latar belakang. Sehingga, dalam konteks dimana teori yang menjadi fokus penelitian tidak berlaku, diperkukan induksi teori tipologi baru. Seperti yang dikatakan oleh Karl Popper, 32 yang juga diargumentasikan oleh George dan Bennet dalam bukunya, tidak masalah memilih logika yang mana, selama kita mengikuti langkah-langkah saintifik yang tepat dan teratur dalam mengumpulkan data. Karenanya, skripsi ini maju dengan jelas untuk mencapai tujuan uji teori, dengan langkah-langkah metodis seperti yang tertergambar dalam diagram:

8 /

01%'#+$#,#+#, $2*45 +#$*$

9 1%,:;*)*,:+#, 4#2# 2%(*#, 4%,:#, 2*3*#, 7%,%'525#,

01%,%,2*+#, 2*3*#,. 4%$#5,. 4#, $26*+2*6 7%,%'525#,

Gambar 1.1: Langkah-Langkah Metodis Studi Kasus

32

 Jack. S. Levy, “What Do Great Powers Balance Against and When?” dalam Balance of P ower: Theory and Practice in the 21 st  Century ed. T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, (Stanford: Stanford University Press, 2004), hal. 44.

Ketiga langkah seperti yang terlihat pada gambar akan tersirat dalam  penelitian ini. Langkah pertama dalam Bab I dan langkah kedua serta ketiga di bab bab selanjutnya. Perlu diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian case  study  juga harus fokus. Data-data yang akan penting bagi penulis adalah: tinjauan

umum peristiwa yang melatar belakangi kasus, tinjauan sejarah, kondisi balance of  power di Laut Cina Selatan, insentif konflik yang ada, kondisi stabilitas dan

 pembahasan tentang ten tang kondisi masing-masing negara neg ara yang terlibat. t erlibat. Semua data dat a tersebut akan dibahas di Bab II: Studi Kasus. Sementara di Bab III, analisis terhadap perilaku negara akan dibahas, bersamaan dengan analisis relevansi dan pencarian celah untuk induksi teori yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan mempertanyakan seberapa relevan teori  Balance of  Power   Kenneth Waltz, utamanya dalam konteks Asia Tenggara dan Asia Timur.

Teori ini begitu parsimoni dan sederhana, sehingga digunakan oleh berbagai peneliti  begitu saja tanpa mempertanyakan validitasnya pada fenomena yang ditelitinya dan turunan dari fenomena tersebut. Skripsi ini akan menjawab pertanyaan tentang relevansi teori tersebut dengan mempertimbangkan kekhususan konteks wilayah dan waktu dari kasus yang dipilih. Kasus tersebut adalah perilaku negara pengklaim negara pengklaim Laut Cina Selatan terkait kehadiran ancaman Cina. Perlu diketahui bahwa perilaku negara merupakan variabel dependen menurut Teori Balance of Power Waltz. Siginifikansi penelitian ini antara lain adalah mengambil peran dalam usaha meningkatkan

relevansi

teori  Balance of Power   dengan kondisi sekarang,

meningkatkan relevansi mazhab realisme yang masih dibutuhkan selama negara masih memiliki senjata, memberi penjelasan baru bagi fenomena-fenomena keamanan internasional utamanya di Asia Tenggara, mencari teori yang lebih sesuai dengan kondisi di Asia Tenggara dengan segala keunikannya dalam fenomena. Jack S. Levy mengatakan bahwa ada western bias dalam induksi teori-teori barat, utamanya  Balance of Power.

33

Hal ini menjadi alasan terakhir dan terutama dari mengapa

skripsi ini ingin melakukan preskripsi teori, menjadi penantang atas teori-teori Barat yang sudah ada.

33

 Jack. S. Levy, “What Do Great Powers Balance Against and When?” dalam Balance of P ower: Theory and Practice in the 21 st  Century ed. T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann, (Stanford: Stanford University Press, 2004), hal. 38-39.

1.6. Tinjauan Pustaka

Diskusi kontemporer tentang Teori  Balance of Power kebanyakan terjadi dalam ranah pengembangan

teori alternatif maupun tipologi teori. Dalam

 pengembangan teori alternatif, terdapat berbagai macam inovasi in ovasi dari teori Balance of  Power, antara lain  Balance of Threat (Stephen Walt),  Balance of Interest (Randall

Schweller),  Balance of Influence  (Evelyn Goh), Offense-Defense Balance (Jervis, Stephen Van Evera, Sean Lynn-Jones dan Charles Glaser) dan Security Dilemma theory  (Thomas Christensen, Robert Ross, and William Rose).  Namun karena ingin

menginduksi teori tipologi, penelitian ini akan memfokuskan tinjauan pustakanya ke  pengembangan Teori Balance of Power yang fokus pada tipologi teori. Pengembangan teori tersebut antara lain adalah pengembangan teori  soft   dengan hard balancing, yang balancing , yang menciptakan perbedaan soft balancing  dengan menjadi terminologi untuk menyebut balancing versi Waltzian dalam dunia kontemporer. Selain itu, ada pula indirect balancing dan regional complex balancing yang dikembangkan oleh Evelyin Goh, dibawah teori balance of influence-nya. Sebenarnya terdapat bebagai pengembangan tipologi teori lain, yaitu offshore balancing, balancing   melalui kekuatan laut (Levy) dan lain-lain, namun penulis

memilih untuk fokus pada  soft balancing , indirect balancing   dan regional complex   karena ketiga teori inilah yang diinduksi dengan secara spefisik mengamati balancing  karena kawasan Asia Tenggara, seperti apa yang dilakukan oleh penulis. Bagian

tinjauan

 pustaka ini akan membahas tipologi teori mereka, agar jelas bahwa yang dikembangkan penulis benar-benar baru secara asersi dan metodologi yang berbeda dari apa yang digunakan oleh mereka, walaupun meneliti kawasan yang sama.

1.6.1. Soft Balancing Jika hard balancing  mengacu   mengacu kepada pengertian tradisional tentang balancing  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, soft balancing mengacu kepada aktivitasaktivitas non aliansi (dengan demikian, tanpa suatu menargetkan negara tertentu sebagai ancaman yang jelas) dan non-militer yang dilakukan oleh negara-negara lemah dalam menandingi kekuatan besar. Menurut teori ini aktivitas-aktivitas seperti arms build-up terbatas, kerjasama militer ad-hoc dan kerjasama institusional dalam kawasan maupun secara global dapat dikategorikan sebagai aktivitas soft balancing. Dalam kondisi-kondisi tertentu

dimana keberadaan ancaman menjadi makin nyata dan tidak bisa dihindari lagi, aktivitas-aktivitas soft balancing ini dapat menjadi hard balancing. 34 Teori ini pertama kali dikembangkan oleh dikembangkan oleh Paul (2005) dan Pape (2005)

35

yang kemudian memunculkan berbagai macam perdebatan p erdebatan

diantara para teoris  Balance of Power. Paul secara umum menggunakan teori ini untuk menjelaskan mengapa pasca Perang Dingin tidak ditemukan lagi adanya aktivitas balancing terhadap kekuatan besar oleh  second-tier major powers (seperti Cina, Rusia, India, dll) terhadap Amerika Serikat yang senantiasa menghadirkan kekuatannya di setiap sudut di kawasan. 36 Kemudian ia menjelaskan bahwa negaranegara bukannya tidak melakukan balancing,  tapi melakukan  soft balancing   yang melibatkan pembentukan koalisi diplomatik terbatas atau ententes, sepert yang mereka lakukan didalam PBB.  Ententes ini memiliki target ancaman yang implisit dan memiliki tujuan

meningkatkan aliansi mereka jika Amerika Serikat

bertindak lebih dari yang

seharusnya, 37 seperti, yang dicontohkan oleh Paul, yang yan g dilakukan negara-negara middle powers   tersebut terhadap aksi Amerika pada kasus Kosovo tahun 1999 dan

 perang Iraq tahun 2002-2003. Salah satu alasan mengapa negara-negara ini tidak melakukan hard balancing, menurut Paul, adalah karena Amerika Serikat zaman sekarang tidak pernah secara eksplisit mengambil kebijakan yang mengancam kedaulatan mereka. Jika ya, dipastikan aksi hard balancing melawannya akan segera muncul. Namun karena keberadaan kebijakan itu tidak pernah ada, ditambah dengan kerjasama ekonomi dengan AS yang terlalu berharga untuk diperjuangkan, maka yang dilakukan oleh negara-negara second-tier power adalah soft balancing. Sementara Pape, yang setuju dengan penjelasan Paul akan bagaimana secondtier-power melakukan balancing terhadap kekuatan besar pasca Perang Dingin,

menambahkan penjelasan ke arah bagaimana  soft balancing dapat terjadi kerena tindakan unilateralis  great power dan  umumnya terjadi dalam kondisi dimana dunia sedang berada dibawah sistem unipolar. Seperti yang juga dipercaya Paul, dalam

34

 Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth “Hard Times for Soft Balancing” dalam Internation al Security , Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), hal. 73. 35  Robert A. Pape, “Soft Balancing against the United States,” dalam  International Security, Vol. 30,  No. 1 (Summer, (Summe r, 2005), hal. 7-45. 7 -45. 36  Ibid. 37  T.V. Paul, “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy,” dalam  Internation al Security , Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), hal. 46-71.

kondisi dimana aksi-aksi negara hegemoni dalam sistem unipolar ini mendatangkan ancaman nyata, soft balancing dapat berubah menjadi hard balancing. Dalam sistem perimbangan kekuatan, Pape mencatat beberapa hal yang perlu diwaspadai negara middle  powers/second-tier powers: (1) ancaman serangan dari kekuatan besar lain; (2) ancaman bahaya tidak langsung, dimana aksi-aksi militer kekuatan besar lain dapat mengancam keamanan negara tertentu, walaupun secara tidak disengaja; dan (3) kemungkinan bahwa suatu kekuatan besar dapat menjadi hegemoni global, yang berarti ia akan dapat melakukan berbagai aksi yang berbahaya, seperti

menulis

ulang

aturan-aturan

internasional

demi

keuntungan

jangka

 panjangnya, mengeksploitasi sumber daya ekonomi dunia untuk relative gain-nya, memaksakan imperialisme pada  second-tier powers,  atau bahkan melakukan  penaklukan pada suatu negara dalam sistem.38  Ancaman-ancaman inilah yang masih ada walaupun negara  status-quo power   tidak lagi melakukan aksi yang secara langsung membahayakan kedaulatan, sehingga menjadi insentif untuk negara-negara kekuatan-menengah melakukan soft balancing. Soft balancing  Soft  balancing , dalam pelaksanaannya, tidak serta merta langsung menantang

keunggulan kekuatan militer negara unipolar, tetapi ia dapat menunda, memperumit, serta meningkatkan kerugian dari penggunaan kekuatan tersebut. Instrumeninstrumen non-militer seperti institusi internasional, economic statecraft dan interpretasi baku terhadap netralitas dapat memberikan efek yang nyata, atau paling tidak tidak langsung, kepada prospek penggunaan kekuatan militer pemimpin unipolar. Dengan demikian logika balancing terhadap  superpower unipolar adalah koordinasi ekspektasi aksi-aksi kolektif antara negara-negara kekuatan menengah.39 Menurut Pape, tentang bagaimana soft balancing  bekerja, ada beberapa  set of action  yang dapat dilakukan  states dalam melakukan  soft balancing, yang semuanya

 bertujuan menghambat misi mis i unilateral great powers. Aksi-aksi tersebut antara lain40: •

Territorial Denial

Aksi dimana negara-negara kekuatan menengah mempersulit akses kekuatan besar terhadap kawasan dimana negara kekuatan menengah  berdaulat. Hal ini dapat menghambat men ghambat aksi unilateral unilatera l kekuatan besar.

38

 Robert A. Pape, “Soft Balancing against the United States,” dalam Internation al Security , Vol. 30,  No. 1 (Summer, (Summe r, 2005), hal. 7-45. 7 -45. 39  Ibid,  hal. 17. 40  Ibid,  hal. 36-37.

•

 Entangling Diplomacy

Alias sistem diplomasi yang membingungkan atau memperumit kegiatan yang ingin dilakukan kekuatan besar yang mengancam. Dengan demikian aksi-aksi seperti perang atau serangan oleh kekuatan besar dapat dicegah. •

 Economic strenghtening

Dengan memperkuat ekonominya, negara-negara kekuatan menengah dapat memperkuat dirinya secara internal yang mana kemudian ia akan meningkatkan posisi tawarnya dan rekan-rekan kekuatan menengahnya demi mencegah kebijakan mengancam negara hegemoni. •

Signals to Resolve Balance

 Negara-negara menengah, dengan berkumpul bersama-sama dan mengambil

langkah

demi

mencegah,

mengurangi,

memperumit

dan

meningkatkan kerugian bagi negara kekuatan besar dalam melaksanakan aksi unilateralnya, telah mensinyalir keinginan mereka untuk bersama-sama melakukan balancing (hard) apabila mereka menilai aksi-aksi negara kekuatan besar telah memperlihatkan ancaman nyata yang mengancam kedaulatannya. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa di Asia Tenggara dan Asia Timur,  soft balancing  terjadi.

Hal-hal seperti terbentuknya berbagai macam kerjasama

keamanan ad hoc, pembentukan institusi keamanan seperti ASEAN Regional Forum dan pembentukan norma-norma yang mengatur perilaku di Laut Cina Selatan seperti  Declaration of Code of Conduct Conduct in the South China Sea tahun 2002 itu sendiri.

Yuen Foong Khoong merupakan peneliti dari kawasan yang mendukung  pendapat tentang berlakunya  soft balancing dalam menjelaskan kekhususan di Asia Tenggara dan Asia Timur terkait balancing. Dalam karyanya yang berjudul “Coping with Strategic Uncertainty: The Role of Institution and Soft Balancing in Southeast  Asia’s Post Cold War Strategy,”  ia mengatakan bahwa  set of actions  negara-negara

Asia Tenggara dalam menghadapi pengaruh Cina dapat dikatakan sebagai  soft 41 balancing .

41

Karenanya, ia menganggap teori ini berguna untuk menjelaskan

 Baca Yuen Foong Khoong, “Coping with Strategic Uncertainty: The Role of Institution and Soft Balancing in Southeast Asia’s Post Cold War Strategy” dalam Peter Katzenstein, Allen Carlson and JJ Suh (eds.), Rethinking S ecurity in Eas t Asia,  (Stanford: Stanford University Press: 2004).

hubungan Asia Tenggara dan Cina dalam konteks perimbangan kekuatan, spesifik dalam hubungannya dengan perilaku Cina di Laut Cina Selatan. Kebebasan akademik memberi justifikasi bagi Yuen Foong Khoong untuk  berargumentasi demikian, de mikian, namun penulis penuli s ingin berkontribusi berkon tribusi dalam diskursus disk ursus balance of power di Asia Tenggara dengan melakukan penelitian yang terlebih dahulu

menguji teori yang menjadi teori sentral kedalam fenomena di kawasan, sebelum membuat kesimpulan dengan teori lain tanpa memfalsifikasi teori yang lama. Dengan demikian penulis maju untuk melaksanakan penelitian ini. Dalam sub-bab berikutnya, kritik terhadap soft balancing  akan   akan penulis bahas, untuk memperlihatkan bagaimana tipologi teori yang sudah ada belum cukup kuat, sehingga dibutuhkan penjelasan baru, yang dapat datang dari pengembangan teori  baru, seperti yang ditargetkan di akhir penelitian penulis. Dengan demikian, jelas  bahwa teori tipologi yang akan dihasilkan oleh penelitian ini akan memiliki ruang signifikansi dalam Ilmu Hubungan Internasional, utamanya dalam kajian kawasan.

1.6.2. Kritik terhadap Soft Balancing  Teori  soft balancing yang berkembang baru dewasa ini dikritik oleh para  peneliti karena dianggap tidak mengindahkan kemungkinan adanya penjelasan penjelasan lain perihal absennya aktivitas-aktivitas aktivitas-aktivi tas hard balancing terhadap kekuatan  besar, misalnya terhadap Amerika Serikat yang senantiasa memastikan kehadirannya di tiap kawasan. Salah satu yang menyuarakan kritiknya terkeras adalah Stephen Brooks. Dalam tulisannya, Hard Times for Soft Balancing (2005) mengatakan bahwa, selain karena tidak mengindahkan kemungkinan-kemungkinan penjelasan lain, teori ini tidak menggunakan analisis empiris yang berhati-hati tentang fenomena.42 Perlu diketahui bahwa umumnya,  soft balancing terjadi ketika negara-negara yang bekerjasama tidak mengembangkan pemahaman keamanan yang setara dan memadai antara satu dan yang lain tentang bagaimana mengimbangi negara lain yang mengancam. Dengan kondisi demikian, sulit mengatakan negara-negara yang terlibat  perebutan klaim memiliki intensi in tensi melakukan soft balancing yang sama. Jika memang sekarang negara-negara berada dalam kondisi melakukan  soft   dalam balancing karena dominasi Amerika, itu berarti keberadaan perilaku balancing  dalam sistem adalah imperatif, yang berarti bahwa jika benar  soft balancing mengalami 42

 Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth “Hard Times for Soft Balancing” dalam Internation al Security , Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), hal. 75.

kesuksesan, kedepannya peranan Amerika Serikat dalam dunia akan secara bertahap menurun. Namun terhadap hal ini penulis berpendapat, benar adanya dalam realisme struktural para realis berpendapat bahwa kemunculan perilaku balancing, walau dari masa ke masa menimbulkan varian karena teori tentunya menyesuaikan diri dengan fenomena yang berkembang, adalah hal yang dianggap wajar, rasional dan dengan demikian, pasti, dalam sistem internasional. Begitu pula dengan keberadaan  soft balancing ini.

Tentang keberadaan penjelasan-penjelasan lain, Brooks menjelaskan bahwa keberadaan teori  soft balancing gagal menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi karena tidak memberikan instrumen konseptual yang

membedakan aksi  soft

balancing dengan apa yang disebutnya “unipolar politics as usual. 43  Dengan

demikian, sulit dibedakan apakah suatu aksi merupakan suatu aksi merupakan  penjelasan lain dari d ari perilaku per ilaku negara n egara atau adalah ad alah suatu su atu aksi aks i soft balancing. Karena itu, sebagai efeknya, siapa saja dapat mengidentifikasi perilaku apa saja yang mempersulit  pelaksanaan politik luar negeri AS sebagai  soft balancing.  Hal ini merupakan kesalahan metodis yang fatal, mengingat kekurangan yang ada pada teori ini dapat menciptakan bias. Untuk menghilangkan bias itu, Brooks memberikan empat penjelasan alternatif tentang mengapa negara tidak mengembangkan perilaku hard balancing terhadap

Amerika

Serikat,

yaitu

keberadaan

kepentingan

ekonomi

negara,

kepentingan keamanan regional, ketidaksetujuan akan suatu kebijakan spesifik AS atau keinginan meningkatkan bargaining position dan   keberadaan insentif politik domestik. Keempat hal ini, dapat menjadi pendorong mengapa akhirnya negara melakukan suatu aksi yang kemudian menghambat manifestasi politik luar negeri AS,  bukan serta merta karena karen a negara-negara tersebut ter sebut ingin manuver AS.44 Lieber dan Alexander juga mengkritik soft balancing  dan   dan mengatakan bahwa, keempat aksi-aksi negara yang disebut Pape sebagai hal-hal yang dapat dilakukan negara

dalam

melaksanakan  soft

balancing  (territorial

denial,

economic

 strenghtening, entangling diplomacy, etc)   tidak disusun berdasarkan logika yang

 benar karena tidak mengindahkan berbagai fakta. Terhadap penggunaan institusi internasional untuk menghambat kinerja AS, sulit untuk diargumentasikan karena

43

 Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth “Hard Times for Soft Balancing” dalam Internation al Security , Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), hal. 79. 44  Ibid , hal. 79-80.

 justru negara hegemoni seperti AS lah yang paling berkuasa dalam institusi internasional

seperti

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

(PBB).

Terhadap

usaha

mengenyahkan kekuatan AS dari kawasan dengan territorial denial, dapat dikatakan  bahwa justru negara-negara tertentu menginginkan kehadiran AS sebagai penjamin keamanannya di kawasan.45 Terhadap penjelasan Brooks, penulis setuju bahwa keberadaan teori  soft balancing memang gagal memberikan instrumen konseptual yang membuatnya

mampu membedakan diri dari penjelasan-penjelasan lain. Ada methodological flaws sejak awal pada teori ini. Terhadap penjelasan Lieber dan Alexander penulis pun setuju. Karena itu penulis ingin membawa teori tersebut ke arah sistematika balance of power   regional, dimana bukan negara besar seperti Amerika Serikat yang paling

 berkuasa, dimana negara besar terintegrasi ke dalam sebuah kompleksitas keamanan yang sama dengan kawasan tempat negara-negara kecil yang signifikan perannya.46  Penelitian ini berharap agar ditemukan potensi varian-varian baru dari teori balancing, yang dapat berkontribusi bagi pengembangan teori ini, sekaligus untuk

mengoreksi teori  soft balancing.  Dengan demikian, diharapkan perilaku negaranegara pengklaim terkait keberadaan Cina yang menurut Teori  Balance of Power seharusnya mengancam negara-negara Asia Tenggara dapat dengan lebih tepat dijelaskan oleh teori lain selain soft balancing.

1.6.3. Indirect Balancing dan Complex Balancing   Indirect balancing dan (regional) complex balancing merupakan dua varian

teori yang dikembangkan oleh Evelyn Goh dalam karyanya,  “Great Powers and  Hierarchical Strategies,

47

Order

in

Southeast

Asia:

Analyzing

Regional

”yang berada dibawah ranah teori balance of influence

Security 48

yang

dikembangannya.

45

 Lieber dan Alexander juga memberikan berbagai contoh lain mengapa bukan hanya hard balancing, tapi soft balan cing  juga  juga tidak bekerja di dunia abad 21. Lebih lanjut baca baca Keir A. Lieber dan Gerard Alexander, “Waiting “Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back,” dalam Internation al Security , Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), hal. 109-139. 46  Lihat Barry Buzan, Ole Weaver,  Regions an d Powers: The Structure of I nternationa l Security , (Cambridge: Cambidge University Press, 2003), hal.62. 4747  Baca Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies” dalam Internation al Security  32:3. hal. 132-148. 48  Bagaimana negara mengatur dan mengelola pengaruh kekuatan di kawasannya demi menghadapi ancaman dari kekuatan lain dapat dibaca dalam Ibid.

Goh merupakan salah satu akademisi yang paling keras mengatakan bahwa varian teori  soft balancing tidaklah tepat diaplikasikan pada Asia Tenggara karena  berpendapat bahwa Asia Tenggara tidak termasuk ke dalam negara-negara yang dikategorikan Paul dan Pape sebagai negara yang akan melakukan  soft balancing. Goh menganggap bahwa negara-negara yang melakukan soft balancing, seperti yang dicontohkan oleh Paul dan Pape, merupakan negara-negara yang tidak bisa melakukan hard balancing alias menciptakan hubungan aliansi militer. Sementara, negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang mampu melakukan hard balancing karena kehadiran AS di kawasan.

Goh sendiri muncul dengan tawaran indirect balancing dan regional complex balancing yang menurutnya dilakukan negara-negara Asia Tenggara dengan balance of influence  kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan di dalam

kawasan. 49  Indirect balancing   mengacu kepada aksi negara yang secara tidak langsung menggunakan negara lain untuk memanajemen ancaman membuat aksi-aksi lain yang mana negara tidak menggunakan pihak ketiga dalam memanajemen ancaman dan menghadapinya secara langsung disebut direct balancing. Karena itu, disimpulkan oleh Goh bahwa yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara adalah indirect balancing, yang dilakukannya dengan mengelola balance of influence,

50

dengan menghadirkan kekuatan besar lain di kawasan dalam ikatan kerjasama militer tidak langsung (tanpa target yang jelas). Karena itulah Goh mengkontestasikan  soft balancing   dengan pilihan varian indirect balancing dan complex balancing yang

dilakukannya negara-negara Asia Tenggara dengan mengelola balance of influence kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan di dalam kawasan.51 Dengan demikian, poin yang ingin disampaikan Goh adalah, bahwasanya negara-negara Asia Tenggara menggunakan pihak ketiga dalam melaksanakan strategi balancing nya. nya. Terkait tipologi teori oleh Goh ini, penulis masih bisa mengklaim bahwa metodologinya berbeda dan kasus yang ditelitinya pun berbeda. Goh meneliti ASEAN secara institusional dan melihat kerjasama institusional antar negara-negara di dalam kawasan dengan negara-negara di luar kawasan, sehingga keluar dengan kesimpulan teori tipologinya.

49

 Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Security Strategies” dalam Internatio nal Security  32:3, hal. 132-148. 50  Ibid. 51  Ibid.

Penulis, berbeda dengan Goh, maju untuk meneliti perilaku negara di Laut Cina Selatan terkait kehadiran ancaman Cina, dengan menggunakan asumsi neorealis untuk menguji teori  Balance of Power dan mengukur seberapa relevankah teori tersebut dalam sengketa wilayah yang seharusnya konfliktual. Karenanya penulis  percaya bahwa tipologi teori yang akan dihasilkan Goh dan yang dihasilkan oleh  penelitian ini akan berbeda. b erbeda. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah memperbesar kepercayaan pembaca  bahwa penulis maju untuk meneliti hal yang baru, tidak mengulangi apa yang sudah ada. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga bertujuan memperlihatkan bahwa kemungkinan hasil induksi teori yang sama akan minimal. Dengan demikian, tinjauan  pustaka ini telah membahas beberapa induksi tipologi teori lain yang berbeda dari desain penelitian penulis.

1.7. Rencana Pembabakan Penelitian

Skripsi ini terbagi atas empat bab: Bab I: Pendahuluan, yang berisi tujuan, struktur dan disain riset; Bab II: Studi Kasus, yang berisi pembahasan kasus yang didalami oleh penelitian; Bab III: Analisis, yang berisi penghubungan data yang didapatkan dari studi kasus dengan tujuan penelitian serta induksi teori; dan Bab IV: Penutup, yang berisi kesimpulan, rekomendasi, refleksi bagi Indonesia dan  pembahasan menganai potensi penelitian ini memberi sumbangsih pada Ilmu Hubungan Internasional.

BAB 2 STUDI KASUS

2.1. Sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan

Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan persaingan klaim atas  perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam.52 Sengketa ini mengacu kepada kontestasi klaim antara negara-negara di atas terhadap kepulauan Spratly dan Paracels, sekaligus wilayah perairan 12 mil laut lepas garis pantai di sekitarnya --sesuai dengan peraturan UNCLOS (United  Nation Convention on the Law of the Sea).

53

Adanya

sengketa

ini

menyebabkan negara-negara di atas terlibat berbagai kemelut diplomatik hingga

konflik

bersenjata.

Keberadaan yang satu kemudian menjadi ancaman bagi yang lain, apalagi

dengan

keberadaan

Cina

sebagai negara terbesar di kawasan. Laut Cina Selatan sebagai lokasi dimana kontestasi klaim ini terjadi

dijuluki

“the

troubled

waters,” 54 julukan yang diberikan

52

Gambar 2.1 : Kontestasi Klaim di Laut Cina Selatan Sumber: http://www.un.org/Depts/los/convention_ htt p://www.un.org/Depts/los/convention_ agreements/ texts/unclos/unclos_e.pdf

 Negara-negara yang berkonflik memperebutkan yurisdiksi terhadap lautan ini antara lain adalah Vietnam, Filipina, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Cina. Saat Malaysia dan Brunei mengkhawatirkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen mereka, Vietnam, Cina, Taiwan dan Filipina terlibat terlibat dalam aksi saling klaim terhadap dua kepulauan terbesar di Laut Cina Selatan: Spratlys dan Paracels.  Terjadinya aksi saling klaim ini wajar saja terjadi, mengingat dasar laut Laut Cina Selatan diperkirakan diperkirakan memiliki kandungan hidrokarbon dan minyak bumi dalam jumlah yang besar. Lebih lengkapnya baca Hasjim Djalal, Indonesia and The Law of The Sea, (Jakarta: Centre for Strategic Strategic and International Studies, Studies, 1995), hal. 365-366. Di skripsi ini, Taiwan tidak akan dibahas. 53  12 mil nautik Laut Wilayah, belum termasuk 200 mil nautik batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Baca naskah UNCLOS di http://www.un.org/Dept http://www.un.org/Depts/los/convent s/los/convention_agreements/ ion_agreements/texts/uncl texts/unclos/unclos_e.pdf os/unclos_e.pdf 54  Julukan untuk Laut Cina Selatan dari berbagai media seperti VOA, China Daily dan dari berbagai referensi akademik seperti ISEAS, US-China (USC) Institute dan lain-lain. Pernah menjadi judul dari

karena potensi konflik yang dimilikinya. Potensi konflik tersebut merupakan bagian dari takdir yang harus diterimanya sebagai perairan dengan lokasi strategis yang tidak layak huni, sehingga memberikan kesempatan bagi negara manapun untuk mengklaimnya. Laut ini didefinisikan oleh International Hydrogaphic Hydrogaphic Bureau sebagai kawasan perairan yang berbatasan di titik 3° Lintang Selatan dengan selat Karimata55 di Selatan dan dengan Selat Taiwan sampai ke Pantai Fukien di Cina di Utara. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan salah satu sengketa berbahaya di kawasan, dalam konteks bagaimana ia dapat menghadirkan instabilitas di kawasan. Dalam tulisannya, Kaplan mengatakan bahwa “the South China Sea is the future of conflict,”  yang sekaligus menjadi judul artikelnya. Argumentasinya dalam artikel

tersebut dibangun berdasarkan fakta bahwa perang, kedepannya, kemungkinan besar akan terjadi di lautan dan Laut Cina Selatan adalah lautan yang paling dengan  pertentatngan kepentingan kep entingan yang paling pali ng sensitif ini.56

2.1.1. Sejarah Sengketa Sengketa wilayah Laut Cina Selatan sebenarnya menjadi isu sejak tahun 1885, ketika Cina mengumumkan klaimnya untuk pertama kali atas salah satu kepulauan terbesar di perairan tersebut, yaitu Spratlys.57 Namun, baru pada tahun 1991, ketika Cina memformalisasikan klaimnya atas keseluruhan Laut Cina Selatan dengan mengeluarkan the Law on Territorial Waters and Their Contiguous Areas   sengketa ini menjadi sengketa perbatasan formal antara negara-negara yang berada di sekeliling perairan tersebut: Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan dan Cina.58 Namun, sebelum formalisasi klaim tersebut, telah terjadi beberapa konflik

film dokumenter oleh USC Institute, yang dapat diakses dari http://china.usc.edu/ http://china.usc.edu/ShowArticle ShowArticle.aspx?artic .aspx?articleID=2145&AspxAutoDe leID=2145&AspxAutoDetectCookieSup tectCookieSupport=1 port=1 55  Selat diantara Pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia 56  Robert D. Kaplan, “the South China Sea is the Future Conflict” dalam Foreign Polic y, terakhir kali dimodifikasi 15 Agustus 2011, diakses dari http://www.foreignpoli http://www.foreignpolicy.com/arti cy.com/articles/2011/08/ cles/2011/08/15/the_south_chi 15/the_south_china_sea_is_the_f na_sea_is_the_future_of_confli uture_of_conflict?pag ct?pag e=full 57 Setelah itu terdapat berbagai macam dinamika dalam dunia internasional yang mempengaruhi status kepulauan ini, salah satunya adalah pendudukan Jepang pada Masa Perang Dunia II. Jepang yang kalah kemudian melepaskan kepulauan Spratlys untuk kembali diklaim oleh Cina. Isu ini kembali memanas ketika Cina melakukan pendudukan militer terhadap Kepulauan Paracel yang saat telah diklaim oleh Vietnam pada tahun 1974. Hal ini dilihat penulis sebagai kali pertama Cina berperilaku asertif asertif di Laut Cina Selata. Baca “Timeline: Disputes in the South China Sea,” Singapore Institute of International  Affairs , terakhir dimodifikasi 1 Juli 2011, diakses dari http://www.siiaonline.or http://www.siiaonline.org/?q=research/ g/?q=research/timelinetimelinedisputes-south-china-sea, disputes-south-china-sea, 26/03/2012 58  Hasjim Djalal,  Indonesia and The La w of The Sea,  (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hal. 365.

di kawasan perairan ini yang berarti telah terjadi inefektivitas dalam pencegahannya, atau justru tidak ada upaya pencegahan sama sekali. Menelusuri akar dari sengketa wilayah Laut Cina Selatan, kita akan kembali  pada Asia Tenggara pada masa dekolonialisasi. dekolonialisas i. Negara yang pernah berdaulat atas  perairan tersebut adalah Perancis dan Jepang,59 dan mereka mer eka gagal ga gal mendefinisikan mend efinisikan  batas-batas yurisdiksi yang jelas atas perairan tersebut. 60  Akibatnya, dalam proses dekolonialisasi hingga sekarang, pulau-pulau di perairan tersebut tidak pernah menjadi subjek dari transfer kedaulatan yang jelas. Proses transfer kedaulatan formal yang pernah terjadi di Laut Cina Selatan antara lain adalah  Japanese Peace Treaty  tahun 1951,61 dan San Fransisco Peace Conference yang mendahuluinya. Keduanya tidak menghasilkan keputusan mengikat-

hukum apapun tentang perairan tersebut. Lo Chi-kin mensinyalir bahwa saat itu nilai strategis kepulauan di perairan ini belum disadari, karena itu, pemerintah kolonial tidak melakukan transfer kedaulatan yang serius. Sejak dulu Cina dan Vietnam sebenarnya telah mengeluarkan barbagai  pernyataan politik perihal kepemilikan mereka atas ata s kepulauan-kepulauan kepula uan-kepulauan ini. Diduga, Diduga , mereka sudah menyadari pentingnya kepulauan-kepulauan ini. 62 Namun karena saat

59

 Perancis pernah “mengambil alih” kedaulatan atas Spratlys dengan ditandatanganinya ditandatanganinya perjanjian dengan Dinasti Nguyen pada abad ke-17 yang membuatnya menjadi perwakilan kedaulatan Dinasti tersebut di kancah internasional. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut Dinasti Nguyen menyerahkan hak atas representasi internasionalnya internasionalnya kepada Perancis, membuat kedaulatan bagi kepulauan kekuasaannya termasuk Spratlys menjadi milik Perancis.Sedangkan Jepang pernah menduduki kepulauan tersebut dalam misinya menaklukkan Asia Tenggara di masa Perang Dunia II Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Sumber: Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial  Islands , (London: Routledge, 1989), hal. 27. 60  Kegagalan tersebut terjadi karena keterbatasan mereka dari sisi teknologi. Pendefinisian batas darat dapat secara sederhana dilakukan, tetapi pendefinisian batas laut tentunya membutuhkan teknologi spesifik yang saat itu belum ada. Dalam pengukuran batas-batas dalam laut, serta tidak adanya urgensi. Kepulauan di Laut Cina Selatan banyak terdiri atas pulau-pulau kecil yang dapat dihuni serta karangkarangan yang saat itu dianggap tidak memiliki nilai. Karenanya dalam proses transfer kedaulatan dahulu, kepulauan-kepulauan tersebut tidak begitu diperhatikan karena belum dianggap penting, seperti sekarang, sehingga pada akhirnya pulau-pulau dalam perairan ini dibiarkan begitu saja. 61  Tidak satupun klausa mengacu secara spesifik kepada pulau-pulau disana. Sumber: Michael Leifer, ”Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia Research Ce nter, London School Eco nomics and  Political Scien ces , diunduh dari http://community.middle http://community.middlebury.edu/~scs bury.edu/~scs/docs/leif /docs/leifer.pdf er.pdf 62  Pernyataan resmi pertama pemerintah Republik Rakyat Cina tentang kedaulatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel pertama kali dikeluarkan dalam San Francisco Peace Conference ini, tercatat dalam U.S.-British Draft Treaty with Japan.  Dikatakan oleh Zhou Enlai (Chou En-lai), dalam kapasistasnya sebagai Menteri Luar Negeri Cina: “..the Draft Treaty stipulated that Japan should renounce all rights to Nan Wai (Spratly) Island and Si Sha Islands (Paracels), but again deliberately makes no mention of the problem of restoring sovereignty over them. As a matter of fact, just like all the Nan Sha Islands (Spratlys), Chung Sha Islands (Macclesfield Bank) and Tung Sha Islands (Pratas), Si Sha Islands and Nan Wei Island have always been China’s territory.” Dikutip dari Supplement to  People’s Chin a, 1 Septemb er 1951:1–6  1951:1 –6 , dikutip dalam Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial  Dispute: The C ase of the So uth China S ea Islands , (London: Routledge Routledge 1989). Pernyataan Pernyataan dengan

itu representasi mereka masih lemah di dunia internasional dan suara mereka tidak  begitu diakui (dan diwakili oleh pemerintah kolonial mereka), tidak satupun dari  pernyataan tersebut yang benar-benar ditindak lanjuti menjadi keputusan mengikathukum.63 Pasca Perang Dunia II kemelut yang berbeda mengitari kepulauan di perairan ini. Kolonialisme dan imperialisme digantikan oleh persaingan antara kubu barat dan kubu Soviet a la Perang Dingin. Kemelut tersebut akhirnya menjembatani perairan ini kepada takdir konfliktual yang dimilikinya dan dinamika persaingan klaim antara aktor-aktor yang terlibat berkembang menjadi konfrontasi bersenjata.

2.1.2. Negara-Negara yang Bersengketa  Negara-negara yang bersengketa di Lautan ini antara lain adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. Brunei ,  ,  tidak seperti negara-negara lain tidak memiliki klaim atas kepulauan yang besar   ,  tidak melakukan pendudukan dan tidak menciptakan benteng di bebatuan pulau, tetapi ia memiliki klaim terhadap dua area terpisah yaitu Louisa Reef dan Rifleman Bank. Klaim Brunei atas Louisa Reef sebenarnya lemah karna statusnya yang inhabitasi, sementara Rifleman Bank  juga diklaim oleh Malaysia. Malays ia.64  Malaysia  mengklaim total 12 pulau di Laut Cina Selatan. Enam dianaranya

adalah  Ardasier Reef, Dallas Reef, Reef , Louisa Reef, Mariveles Reef, Royal Charlotte Reef  —yang secara fisik diduduki oleh pasukan Malaysia. Tiga lagi dan Swallow Reef  adalah  Erica, Investigator  dan Luconia diklaim tapi tidak diduduki. Satu lagi, adalah

tujuan yang sama juga dikeluarkan oleh delegasi Vietnam, yang saat itu diwakili oleh pemerintahan Bao Dai. Merekapun mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel secara publik melalui konferensi di atas. Sumber: Marwyn S. Samuels, Contest for the South China Sea , (New York dan London: Methuen, 1982) hal.79, dikutip dalam buku yang sama. 63  Perlu diketahui bahwa saat itu delegasi Cina tidak diundang ke konferensi ini. Saat itu, suara Cina diwakili oleh Uni Soviet, utamanya perihal daerah-daerah yang harus dikembalikan padanya sebagai korban Jepang dalam Perang Dunia II. Yang “ditegaskan” oleh Uni Soviet saat itu adalah: “The right of the Chinese People’s Republic over Manchuria, the Island of Taiwan (Formosa) with all islands adjacent to it, the Pen(g) huletao Islands (the Pescadores), the Tun(g) shatsuntao (the Pratas Islands), as well as over the islands of Sishatsuntao and Chun(g) shatsuntao (the Paracel Islands, the group of the Amphitrites, and the shoal of Maxfield {sic}), and Nanshatsuntao including the Spratly.”  (Sumber:  Ibid ) Menurut Lo Chi-kin, peneliti yang meneliti klaim Cina terhadap Spratlys dan Paracels dengan meneliti berbagai pernyataan publik yang dikeluarkan Cina dan negara-negara negara-negara bersangkutan perihal klaimnya, jelas dari pernyataan di atas bahwa delegasi Soviet agaknya bingung dan tidak benar-benar memahami tata nama dari grup-grup kepulauan di Laut Cina Selatan. Pada akhirnya yang terjadi kemudian adalah pernyataan tersebut ditolak oleh konferensi. Sumber: Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands, (London: Routledge 1989). 64  Joshua P. Rowan, “The U.S-Japan Security Alliance, ASEAN, ASEAN, and the South China Sea Dispute,” dalam Asian Surve y, Vol. 45, Issue 3, hal. 414-436.

Commodore Reef , yang juga diklaim oleh Filipina. Terakhir, Amboyna Cay dan the  Braque Canada Reefs yang diklaim oleh Malaysia dan Vietnam.

65

 Filipina  mengklaim delapan pulau-pulau kecil di Spratlys  berdasarkan klaim

sejarah. Kalaya’an (Freedomland) yang diberikan Thomas Cloma pada tahun 1974 kepada Filipina adalah pulau-pulau ini. Cloma mengklaim diri menemukan kepulauan yang disebutnya sebagai “kumpuluan pulau, pulau pasir, ambang pasir, karangkarangan dan area penangkapan ikan, dengan total wilayah 64.976 kuadrat mil laut.”

66

Filipina

seringkali

terlibat

konflik,

utamanya

dengan

Cina,

dalam

mempertahankan pulau-pulau ini. Di tahun 1990. Tahun 1995 Cina menduduki  Mischief Reefs  yang berada dalam ZEE Filipina 1000 mil dari daratan Cina. Sejak

tahun 2003, saat Cina dan Filipina melakukan kerjasama energi, konflik ini dapat diminimalisir.67 Vietnam mempertahankan klaimnya atas keseluruhan  Paracels, walau pada

tahun 1976 Cina telah mengakuisisinya secara total. Hanoi mempertahankan 22 lokasi di Laut Cina selatan, termasuk West London Reef, Amboyna Cay, Pearson Reef, Sin Crowe Island , Namyit Island, Sand Cay, Barque Canada Reef dan Southwest Cay di

kepulauan Spratlys. Vietnam memiliki sekitar 350 pasukan yang siaga di kepulauan ini dan diperkirakan kini telah menjadi 1000 pasukan di tahun 1992. 68 Terakhir, Cina. Cina merupakan negara penuntut yang paling asertif. Ia mengklaim keseluruhan Spratlys  dan  Paracels  sebagai miliknya dengan klaim sejarah yang mundur sejauh ribuan tahun yang lalu sejak tahun 110 di Dinasti Han,  juga atas ekspedisi Dinasti Ming di abad ke 18. Cina saat ini menduduki beberapa kepulauan kecil di Spratlys dan  Paracels, tidak mengindahkan negara penuntut yang lain. 69 Cina merupakan negara dengan klaim terbesar secara kekuatan maupun secara luas wilayah –karena mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan sebagai 65

 Joshua P. Rowan, “The U.S-Japan Security Alliance, ASEAN, ASEAN, and the South China Sea Dispute,” dalam Asian Surve y, Vol. 45, Issue 3, hal. 414-436. 66  Atas hak yang diklaimnya atas penemuannya, ia menamai kepulauan tersebut “Kalayaan” alias  Freedomlan d. Dalam “Peta Freedomla nd” yang diciptakan Cloma, pulau-pulau utama seperti Kepulauan Spratly , Itu Aba, Nam Yit dan Thitu dimasukkan dalam peta tersebut. Cloma juga menyadari bahwa terdapat persaingain klaim atas kepulauan ini. Ia mengakhiri suratnya dengan menyarankan pemerintah Filipina untuk “membawa klaim ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa Territorial Dispute: The Case of the South China (PBB). Sumber: Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial Sea Islands, (London: Routledge Routledge 1989), hal. hal. 141-142. 67  Joshua P. Rowan, “The U.S-Japan Security Alliance, Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute,” dalam Asian Surve y, Vol. 45, Issue 3, hal 414-436. 68  Ibid. 69  Ibid.

miliknya. dengan justifikasi bahwa Kepulauan Spratlys  - dinamakan Cina dengan kepulauan Nansha—dan Paracels miliknya sejak zaman Cina Kuno. Salah satu bukti sejarah yang dicoba untuk diperjuangkannya adalah dokumen Nan Zhou Yi Wu Zhi 70 (Records of Strange Things in the South)   dari Masa Tiga Kerajaan (220-265 M).

Pada tahun 1991 saat Cina mengeluarkan the Law on Territorial Waters and Their Contiguous Areas, yang secara formal mengklaim keseluruhan Laut Cina Selatan

sebagai miliknya.71 Dengan kekuatannya yang relatif besar, Cina merupakan ancaman terbesar bagi negara-negara pengklaim lain.

2.2. Imbalance 2.2. Imbalance of power  di  di Laut Cina Selatan

 Imbalance of power   adalah apa yang ditemukan peneliti dalam kasus Laut

Cina Selatan ini. Menurut Kenneth Waltz, hal yang termasuk insentif sistemik ini seharusnya menciptakan perilaku balancing, atau bandwagoning. Jika tidak, balance of power   sebagai kondisi ideal (yang menurut Waltz dapat menciptakan stabilitas)

tidak akan tercipta. Masalahnya, Laut Cina Selatan, dalam waktu 20 tahun terakhir, tidak melihat aksi balancing yang menciptakan struktur bipolar dalam kasus, tidak melihat aksi bandwagoning yang jelas terhadap Cina yang secara umum dilihat sebagai ancaman. Selain itu, kawasan pun tidak melihat perang terjadi di lautan ini, yang seharusnya bisa dipancing oleh imbalance ini. Menjawab anomali di atas mengharuskan kita untuk mengamati balance of  force di sekeliling kawasan. Penulis memilih untuk mengamati balance of force tahun

1991, ketika sengketa Laut Cina Selatan pertama kali secara formal “dimulai” dengan diformalisasikannya klaim Cina, sampai tahun 2011 ketika penelitian ini mulai dilakukan. Kapabilitas yang akan dihitung dalam tabel balance of force  dibawah adalah alutsista-alutsista yang akan signifikan untuk bertahan dan menyerang, jika diasumsikan perang terjadi di Laut Cina Selatan dan alutsista yang diasumsikan  berguna untuk melakukan melak ukan ekspansi alias pendudukan p endudukan terhadap terha dap wilayah yang diklaim. dikla im.

70

Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty over the Paracel and Spratly Island , (The Hague: Kluwer Law International: 1996), hal. 59. 71  Bukan hanya kepulauan, dengan hukum ini, Cina juga menyatakan dalam hukum dalam negeri yang dianggap formal tersebut bahwa dalam jarak 12 mil dari kepulauan-kepulauan tersebut, tersebut, adalah laut wilayahnya dan 24 mil dari kepulauan tersebut, adalah lautan dengan hak ekonominya. Baca dokumen “the Law on Territorial Waters and Their Contiguous Areas of the People’s Republic of China,” diakses dari “http://www.asianlii.org/cn “http://www .asianlii.org/cn /legis/cen/law s/tsatcz392, pada 11/04/2012. 11/04/201 2.

Berikut adalah tabel balance of force  yang menunjukkan imbalance of power  tersebut:

Tabel 2.1: Balance 2.1: Balance of Force Force yang  yang Mengitari Laut Cina Selatan 1991-2011

"##"

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##A

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##<

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##>

$%&%'()(*%+ 9:

72

!!"#

0(1% 2(-*1%3 " ; #< ; "# ; <= = ; ; >@;; "AB @<; ; @;; @; 0(1% 2(-*1%3 " ; >B ; "= ; <= = ; ; >@;; "AB @<; ; @;; @; 0(1% 2(-*1%3 " ; >@ ; "C ; @;; "AB @<; ; @;; @B 0(1% 2(-*1%3 " ;

,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; # ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; # ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; = ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ;

72

5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; ; ; "< ; ; ; << ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; ; ; "< ; ; ; << ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ;

 Kapabilitas yang dihitung adalah kapabilitas yang signifikan untuk kepentingan ofensif dan defensif dalam perang maritim di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal untuk pendudukan (setelah kemenangan) tidak dihitung, dengan asumsi bahwa penjagaan akan tetap dilakukan dengan kapal-kapal besar di  perairan.

!%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##B

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##@

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; "##=

$%&%'()(*%+

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; 9:

"##C

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)-

># "C <= ; >@;; @AB @;;

; ; = ; "AB ; @B

0(1% 2(-*1%3 " ; B" ; "C ; @;; "AB >C; ; B;; @B 0(1% 2(-*1%3 " ; @A ; "C ; <@ C ; ; >>>C "AB B@@ ; >>; =" 0(1% 2(-*1%3 " ; @; ; "C ; <@ = ; ; <"<# "A> <=@ ; >>; =" 0(1% 2(-*1%3 " ; @A A "C ; = "A>

; ; " ; = ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; = ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; = ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; B ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; @

; ; > ; "< ;
; ; ; ; ; ; ;

5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; ; ; A# ; ; ; @< ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; @ ; ; ; << ; ; ; A= ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; ; ; A< ; ; ; << ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; @ ; A ; << ;

"0'&,)7)0%+8 9//(:; "###

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;;

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;"

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;A

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;<

$%&%'()(*%+ 9:

!!"#

>;A >>;

; ==

0(1% 2(-*1%3 " ; =; A "C ; >;A ; >>; @B 0(1% 2(-*1%3 " ; @B A A; ; >; @ ; ; "<;= "A> "#= ; "#B; @B 0(1% 2(-*1%3 " ; @C A A" ; >" @ ; ; "<;= "A> "#= ; "#B; @B 0(1% 2(-*1%3 " ; @C A A" ; >A @ ; " ""A@ "A> AAB ; "C@; @B 0(1% 2(-*1%3 " ;

; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; @ ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "" ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "" ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "> ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ;

; >>

; ;

5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; ; @ ; AA ; ; ; >A ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; AA ; ; ; >A ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "= ; ; ; B= ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ;

!%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;>

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;B

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;@

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;=

$%&%'()(*%+

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)9:

@C A" >A ; "AC =BC

A ; @ " "A> ; @B

0(1% 2(-*1%3 " ; @C A A" ; >A @ ; " "A"; "A> A>C ; ==@ =" 0(1% 2(-*1%3 " ; @C A A" ; >A @ ; B "; A#; ; ">>< =" 0(1% 2(-*1%3 " ; B= A A= ; >> @ ; B "B#C ">; @B @> 0(1% 2(-*1%3 " ; B= A AC ; >C @ ; B "BAB ">;

; ; " ; "> ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; A" ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; A" ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; B ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; B

; ; > @ "= ; B=

; ; ; ; ; ; ;

5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "= ; ; ; B= ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "= ; ; ; >C ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "C ; ; ; @@ ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "C ;

"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;C

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;;#

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;";

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:; A;""

$%&%'()(*%+ 9:

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,9? 2*36/,)"0'&,)7)0%+8 9//(:;


; @>

0(1% 2(-*1%3 < ; B# A A# ; >@ @ ; ; "BAB "A> A"A ; C>= @B 0(1% 2(-*1%3 < ; @A A AC ; B; B ; @ "BAB ">; "A" @> 0(1% 2(-*1%3 < ; @A A AC ; BA B ; @ ""C> ">; "A" @> 0(1% 2(-*1%3 < ; @A A "< ; @B ; ; = ";=; ; "A" A"#

; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "> ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "B ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "B ; ; ,-.%/% 4()(&(1% ; ; ; " ; "B ; ;

; BA

; ;

5%)%6+(% 7/81-( ; ; ; ; ; ; > ; @ ; "= ; ; ; @C ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; " ; ; ; < ; C ; "C ; ; ; @> ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; A ; ; ; A ; "; ; A# ; ; ; AC ; 5%)%6+(% 7/81-( ; ; A ; ; ; C ; > ; <" ; ; ; A@ ;

Sumber: ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance , (Institute for International and Strategic Studies), 1991-2011

Tabel 2.1. sebelumnya jelas menunjukkan perilaku negara-negara yang seharusnya terancam oleh Cina: mereka tidak melakukan internal balancing yang signifikan. Seharusnya, konflik terjadi. Tapi pada kenyataannya sejak tahun 1991 ketika formalisasi klaim (yang seharusnya mengancam) dilakukan Cina hingga tahun 2011 kawasan ini melihat stabilitas. 2.3. Stabilitas di Laut Cina Selatan

Untuk menunjukkan kondisi stabil di Laut Cina Selatan, sub-bab ini menampilkan lini waktu peristiwa-peristiwa penting dalam 20 tahun terakhir ini. Dari tabel tersebut, kita akan melihat bahwa 1) perang tidak pernah terjadi, 2) ekskalasi akan langsung direspon dengan resolusi damai (padahal institusi tidak terlibat dalam menjembataninya, artinya ini merupakan inisiasi negara sendiri) dan 3) dalam 20 tahun terakhir kawasan didominasi kondisi damai. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan lini waktu peristiwa tersebut:

Tabel 2.2: Lini Waktu Peristiwa di Laut Cina Selatan

D%E81

F%) 0(1% 3-1.-+%EG%1 E8G83 )%8* H()%6%EI 3-1J%G8& :%8* 0(1% K-)%*%1 L:0KMN

"##"

"##A

"##< "##>

,-.%/% &-1.G)%(3 3-16%*%G%1 '-/GO3(*3-1 3-16-)-+%(G%1 3%+%)%E +-J%/% P%3%(N 0(1% 3-1.(/(3 &%+8G%1 G- Q% 7% Q%8 <,,=> P-G%* !*+ 40?, <,,=  6%1.  6%1. P(G)%(3 2(-*1%3N 5-1(3'8)G%1 &-/*-3&8/%1 3()(*-/ G-J()N 0(1% 3-1%H%/G%1 1-.O+(%+( &-/(E%) !@)(/A1-I 3-1-.%+G%1 8)%1. GO3(*3-116% 81*8G 3-1R%.% &-/P%3%(%1N

B0);-60@ :0K P()%1R8*G%1 P( 9KS9,N 0(1% 3-1P(+*/('8+(G%1 &-*% TO/3%) 1-.%/%16% 6%1. 3-1J%G8& :0KN

 9!C9# <,3*0+(A <,3*0 +(A 20)%' D9<2E D9< 2E *-/'-1*8GN 0(1% 3-1P8P8G F*-:6*,= <,,=  P(  P( USS 4()(&(1%N

"##B

"##@ "##=X"##C "### A;;;XA;;"

0(1% P%1 4()(&(1% '-/GO1T)(G P( F*-:6*,= <,,=G 0(1% P%1 4()(&(1% '-/GO3(*3-1 P%3%( L9.8+*8+MN 0(1% P%1 2(-*1%3 '-/GO3(*3-1 P%3%( L,OV-3'-/MN 0(1% 3-1P(+*/('8+(G%1 &-*% &(-,A*+, 6%1. P(G)%(316%N 0(1% 3-1%H%/G%1 &-3'8%*%1 9!C9#H46*+(  L0W0M  9!C9#H46*+ ( I0*+/H408, 0= 40+8%:/  40+8%: /  L0W0M YO/G+EO& &-16-)-+%(%1 GO1T)(G 3-)%)8(  9<2 N 4()(&(1% 3-1PO/O1. &-1J(&*%%1 .)(=/ 408, 0= 40+8%:/G 0(1% P%1 4()(&(1% 3-16%*%G%1 GO3(*3-116% 81*8G &-16-)-+%(%1 QW0N

A;;A A;;<

.,:A()(/*0+ 0+ /6, 4J4 P(%PO&+(N F%16% +-G-P%/ P-G)%/%+(I '-)83 A,3(AA1H &*+8*+3 L3-1.(G%* +-J%/% E8G83MN 0(1% 3-3&8')(G%+(G%1 &-)%/%1.%1 %G*(V(*%+ &-3%1J(1.%1 P( :0KI 3-168)8* G-3%/%E%1 2(-*1%3N

A;;>

!/(/%- K%0I ?0);-60@ &-16-)-+%(%1 GO1T)(G 3-)%)8( 9Z4N

A;;B

[-/8+%E%%1 3(16%G P%/( 2(-*1%3I 0(1%I 4()(&(1%I 3-1%1P%*%1.%1( GO1*/%G  I0*+/H,L@A0)(/*0+G  I0*+/H,L@A0) (/*0+G

A;;@XA;;C A;;#

A;";

!/(/%- K%0I ?0);-60@ &-16-)-+%(%1 GO1T)(G 3-)%)8( 9Z4N 0(1% X 9K '-/*(G%( P( :%8* 0(1% K-)%*%1I 0(1% *(P%G 3-1.(1.(1G%1 9K P( P%-/%E \G-P%8)%*%1\16%N 0(1% *-/+(1..81. %*%+ P(%1.G%*16% (+8 :0K P( 9Z4N  9+(% K833(* P( F%1O(I *(P%G %P% E%+() %&%&81 *-1*%1. :0KN C(-/  9+(% 9Q55] P()81J8/G%1I '-)83 3-1.E%+()G%1 &-/R%1R(%1 %&%&81 *-1*%1. :0KN 4()(&(1% 3-38)%( )%*(E%1 3()(*-/ P-1.%1 9KN $%&%) [-/%1. 4()(&(1% 3-1%'/%G G%&%) 1-)%6%1 2(-*1%3N [-/3(1*%%1 3%%T P%/( 9: 4()(&(1%N

A;""

0(1%X2(-*1%3 3-1%1P%*%1.%1( &-/R%1R(%1 G-*-/'8G%%1N 2(-*1%3X9K 3-)81J8/G%1 +-/%1.G%(%1 )%*(E%1 &-/%1.N 2(-*1%3 '-/)%*(E *-3'%G%1 /8P%)N $%&%) [%*/O)( 0(1% 3-3O*O1. G%'-) +8/V-6 $%&%) 2(-*1%3N 4()(&(1% 3-1.8383G%1 &-1(1.G%*%1 %G*(V(*%+ &%*/O)( P( )%8*%1 (*8N $%&%) [%*/O)( 0(1% 3-1.%1J%3 %G%1 3-16-/%1. G%&%) 4()(&(1%N

Sumber: Data diolah dari Global Times, “Review: Disputes in the region,” www.globaltimes.cn/SPECIALCOVERAGE/SouthChinaSeaConflict.aspx; dan The New York Times, “South China Sea: Chronology of Coverage,” http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/southchinasea/

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kawasan didominasi situasi damai. Jika ada pertikaian sekalipun, pertikaiannya mayoritas kecil. Kasus-kasus ekstrim seperti pendudukan sekalipun langsung direspon resolusi damai atas inisasi negara-negara sendiri. Menelaah lini waktu tersebut, akan ditemukan bahwa yang paling sering

terjadi di Laut Cina Selatan adalah aksi kejar dan aksi provokasi oleh kapal patroli, tanpa kejelasan apakah Cina sebagai negara memang memerintahkan aksi tersebut. Selain itu, aksi tersebut selalu diikuti dengan konsesi oleh negara yang terlibat, yang menghasilkan komitmen untuk menjaga perdamaian dalam bentuk pernyataan. Dapat dilihat pula bahwa komitmen tersebut seringkali dilanggar, dengan datangnya aksi  provokasi lagi kemudian. kemud ian. Selain aksi provokasi oleh kapal patroli, dimulai di tahun 2011, latihan militer dengan aktor eksternal pun mulai dilakukan. Ini merupakan aksi provokasi yang jelas dilakukan oleh negara, tapi tidak pernah ada respons berupa perang, walaupun kecaman dari negara yang merasa terganggung kedaulatannya pasti diberikan. Aktor

yang merasa terancam adalah Cina dan yang melakukan latihan militer adalah ASVietnam dan AS-Filipina, seperti yang dapat dilihat pada tabel. Terakhir, jika ada aksi yang paling dekat dengan perang, itulah aksi  pendudukan Cina terhadap  Mischief Reef di tahun 1995. Cina dan Filipina sempat  bertikai di karang tersebut, tapi tidak berselang berapa lama, mereka pun berdamai tanpa ada perubahan pada perimbangan kekuatan (target perang yang dimaksudkan seharusnya terjadi jika terdapat imbalance  adalah pengurangan kekuatan, atau dalam kasus ini, seharusnya pendudukan73) sehingga dengan demikian, kondisi tetap stabil. Salah satu yang mempengaruhi terciptanya kondisi stabil tersebut fakta bahwa  pulau kecil tersebut merupakan sebuah ZEE, bukan Laut Wilayah. Wila yah. Sulit Suli t bagi bag i Filipina Filipin a untuk menjustifikasi perang ataupun rasa terancam, jika hanya sejauh itu Cina  berperilaku, selain fakta bahwa Cina tidak mengirimkan kapabilitas ofensifnya yang  paling berbahaya, sehingga sulit baginya untuk meminta bantuan AS yang berada di sisinya untuk mengambil aksi asertif terhadap Cina. Dengan demikian tabel diatas telah menunjukkan kepada kita stabilitas di Laut Cina Selatan. Hal yang merupakan anomali bagi neorealisme, karena, menggunakan paradigma tersebut, kita percaya  bahwa sistem siste m yang imbalance seharusnya menyebabkan konflik, perang terbuka yang dapat mengubah struktur dalam sistem, ergo, sistem instabil.  Waltz mungkin akan mengatakan bahwa imperialisme Cina-AS-lah penyebab stabilitas. Tapi, secara metodologi, studi kasus Waltz adalah Perang Dunia II dan kondisi imbalance  ini mirip dengan saat itu. Kondisi Laut Cina Selatan juga komparabel dengan dunia pada masa Perang Dingin, dimana konflik-konflik kecil terjadi, tapi konflik besar antara dua negara superpower tidak. Seperti halnya konflik-konflik kecil yang terjadi di Laut Cina Selatan yang tidak pernah memuncak dalam dua puluh tahun terakhir. Bedanya, di lautan ini terdapat imbalance of power  sementara   sementara di tingkat global di masa Perang Dingin terdapat balance  yang mendekati 50:50 Mengapa hal tersebut bisa terjadi dibahas dalam Bab Analisis, dihubungkan dengan batasan relevansi dan induksi teori.

2.4. Insentif Konflik di Laut Cina Selatan

Data-data dalam sub-bab ini adalah data untuk memperkuat argumen bahwa seharusnya konflik terjadi, sehingga memperjelas anomali yang ada, sekaligus menjadi data penunjang bagi analisis.

73

 Yang dimaksud adalah pendudukan seluruh perairan yang diklaim sebagai laut wilayah.

Dengan menggunakan cultural competence-nya sebagai penduduk Asia Tenggara,

74

berdasar pada argumen-argumen ar gumen-argumen peneliti seperti Goh, Leifer dan

Acharya, penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal yang dapat mendorong konflik di Laut Cina Selatan antara lain adalah: historical enmity,75 nilai strategis Laut Cina Selatan dan inefektivitas institusi/rezim.

2.4.1. Historical Enmity  Historical enmity  (permusuhan historis) tercipta karena sejarah konfliktual

kawasan. Terkait Laut Cina Selatan, sudah sejak dulu negara-negara pengklaim  berebut atasnya. Untuk memahami seberapa dalam permusuhan mereka kita harus membahas beberapa sengketa militer dan diplomatik yang pernag terjadi dalam sejarah persaingan mereka.

2.4.1.1. Vietnam dan Cina Pada tahun 1974 konflik terjadi antara Cina dan Vietnam Selatan karena memperebutkan kepulauan Paracels. Sejak awal kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik karena klaim keduanya. Dalam serangan tersebut, pasukan Vietnam Selatan dikalahkan dan mundur dari Kepulauan Paracels. Pasukan Vietnam Selatan kewalahan oleh pasukan Cina yang lebih superior dan dikalahkan dalam waktu dua hari. Sumber militer di Vietnam Selatan mengatakan  bahwa 14 kapal perang Cina, termasuk empat guided missile destroyers, dikerahkan dalam misi itu bersamaan dengan empat MiG-21 dan MiG-23.76 Skenario yang dipercaya terjadi dalam konflik tersebut adalah bahwa, selama 16 – 18 Januari 1974, percikan pertempuran kecil terjadi antara kapal Cina dan Vietnam Selatan yang saling berkejaran dan saling bersembunyi diantara pulau-pulau kecil di sana. Percikan pertemupuran kecil ini memuncak menjadi pertempuran yang

74

Cultural competence mengacu kepada pengetahuan yang secara unik kita punya sebagai warga Asia Tenggara, perihal kasus ini, yang dapat dianggap kebenaran mutlak, sebab kita sendiripun adalah sumber data yang valid dalam penelitian apapun mengenai Asia Tenggara, tergantun kebutuhan  penelitian. 75  Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Security Strategies,” dalam Internatio nal Security 32, No. 3 (Winter  2007/08),  2007/08), hal. 132-148; Michael Leifer, ”Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia Research Ce nter, London School Eco nomics and  Political Scienc es , diunduh dari http://community.middle http://community.middlebury.edu/~scs bury.edu/~scs/docs/leif /docs/leifer.pdf; er.pdf; dan Amitav Acharya , Constructin g Security C ommunity in S outheast As ia: ASEAN and the Problem o f Regional Order, (London: Routledge, 2001), Bab 5: “Managing Intra-Regional Intra-Regional Relations.” Relations.” 76 Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands, Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 56.

serius pada dini hari 19 Januari 1974.77 Walau demikian, perihal dimulainya konflik, Cina dan Vietnam Selatan memiliki skenario masing-masing dimana keduanya saling menuduh satu sama lain sebagai pihak yang menyerang duluan. Dikatakan bahwa penyerangan Cina tersebut didorong oleh keputusan  pemerintah Vietnam Selatan pada September 1973 untuk memasukkan kepulauan Spratlys kedalam wilayah administratif Provinsi Phuoc Tuy. Keputusan tersebut dibuat menyusul rekomendasi dari Dewan Minyak Nasional Vietnam Selatan. Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai hasil dari diberikannya konsesi minyak kepada sejumlah perusahaan minyak internasional dan konsorsium untuk eksplorasi di lepas pantai Vietnam Selatan pada Juli 1973.78 Inilah insentif energi bagi konfik. Kondisi

lain

yang

mendorong

Cina

untuk

melakukan

penyerangan

 berhubungan dengan konteks dunia pada masa Perang Dingin: keputusan Amerika Serikat untuk mengurangi bantuan militernya ke Vietnam Selatan. Karena hal tersebut, Vietnam Selatan terpaksa mengambil kebijakan untuk mengurangi kekuatan militernya di segala lini, termasuk di Laut Cina Selatan.79  Akibatnya, hanya ada sedikit prajurit Vietnam Selatan untuk bertahan di Laut Cina Selatan dan saat Cina menyerang merekapun kewalahan. Pasca pertempuran ini, selama tahun 1970an hingga awal 1980an, sengketa antara kedua negara ini menjadi semakin intensif. Pada saat Vietnam telah terunifikasi, sejarah berulang. Pada Februari dan Maret 1987, angkatan laut Vietnam dan Cina melakukan aksi saling tembak di area kepulauan  Nansha  (Spratlys), yang menimbulkan korban bagi kedua belah pihak. Pada Maret 1988 aksi saling tembak itu akhirnya berubah menjadi konfrontasi militer yang serius antara kedua negara. Konfrontasi tersebut terjadi di sekitar Chigua Jiao  Atoll (Johnson  Atoll (Johnson Reef) dan di Yongshu Jiao Reef (Fiery Reef (Fiery Cross Reef).80

Salah satu faktor pendorong lain terhadap konflik ini adalah kekecewaan Cina akan Vietnam yang mengubah posisinya dan tidak lagi mendukung klaim Cina atas Laut Cina Selatan, seperti ketika ia masih dibawah rezim Vietnam Utara dahulu. Konflik ini merupakan salah satu konflik yang paling menciptakan kebencian historis masyarakat Vietnam terhadap Cina, yang masih diekspresikan masyarakat hingga sekarang. 77

Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 56. 78  Ibid , hal. 55. 79   Lihat http://www.globaltimes.cn/SPECIALCOVERAGE/SouthChinaSeaConflict.aspx. 80  Jianming Shen, “China's Sovereignty over the South China Sea Islands: A Historical Perspective,” Perspective,” hal. 96, diunduh dari http://chinesejil.oxfordjournals.org/

2.4.1.2 Filipina dan Cina Filipina bersengketa dengan Malaysia atas Kepulauan Spratlys

81

 dan

 bersitegang dengan Cina di awal mula sengketa ini. Awal klaim Filipina tidak begitu  berbeda dari yang lainnya, tidak pernyataan resmi apapun sampai ketika pulau ini ditemukan pada 1956 oleh Tomas A Cloma. Sebelum kisah Cloma ini, telah dicatat  juga bahwa tahun 1946, Filipina telah mengeluarkan pernyataan melalui Kementrian Luar Negerinya bahwa “ the ‘New Southern Islands’   (istilah yang digunakan oleh Jepang bagi seluruh pulau di Laut Cina Selatan) harus diberikan kepadanya.”82 Berdasarkan atas surat dari Tomas Cloma ini, Filipina mulai mengklaim Spralys. Karena perubahan posisinya ini pemerintah Filipina kemudian menerima kecaman dari masyaraat Cina. Shao Hsun-cheng, Profesor Ilmu Sejarah di Universitas Beijing menulis kan bahwa “Spratly telah menjadi bagian dari wilayah Cina bahkan sebelum Magellan menemukan Filipina.”83 Sejauh ini, respon antara kedua k edua belah bela h  pihak masih berada di ranah ra nah informal. Pada 1971 barulah isu ini menjadi formal, ketika pada tanggal 10 Juli Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan pernyataan resmi untuk pertama kalinya. Dalam  pernyataan tersebut, tiga hal menjadi isu utama: Pertama, karena kedekatan jarak Itu Aba (disebut “Ligaw” oleh Filipina) dekat dengan Filipina, kehadiran prajurit Taiwan (dan prajurit-prajurit militer negara manapun) menjadi “ancaman serius” bagi keamanan nasional Filipina; kedua, pemerintah Filipina menegaskan lagi bahwa kepulauan Spratly dianggap berada di bawah perwalian de facto  dari Kekuatan Sekutu, sehingga tidak ada negara yang boleh menempatkan pasukannya tanpa seizin Sekutu; ketiga, Filipina menegaskan lagi posisinya di tahun 1956 tentang 53 pulau “Freedomland”—pulau-pulau diluar Spratlys yang ditemukan oleh warga negara Filipina, Tomas Cloma, yang dianggap dianggap berada dalam status res nullius84 sebelum ditemukan.85 Empat tahun kemudian dalam kunjungan Marcos ke Cina pada Juni 1975,  barulah untuk pertama p ertama kalinya isu ini dibicarakan oleh kedua negara nega ra dalam pertemuan 81

 Sengketa Kepulauan Paracel hanya antara Cina dan Vietnam. Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 140. 83  Ibid , hal. 142. 84  Asas dalam hukum yang berarti bahwa sebuah objek hukum tertentu (yang bisa dimiliki) belum menjadi milik subjek tertentu. Objek seperti ini biasanya dianggap ownerless, sehingga kepemilikannya bebas menjadi milik siapa saja (yang menemukannya). 85 Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), 145-146. 82

Pembicaraan dalam kunjungan ini juga tidak berkontribusi signifikan dalam konteks  penyelesaian sengketa wilayah Laut Cina Selatan, karena walaupun berhasil menghasilkan  joint-communique  antara kedua belah pihak, tidak satupun hal tentang kepulauan Spratly disebutkan dalam joint-communique tersebut. Dua tahun kemudian,  pada Juli 1977, Menteri Luar Negeri Huang Hua memperingatkan bahwa “tidak ada eksploitasi sumber daya alam di Spratlys dan dasar laut di sekitarnya yang valid untuk dilakukan tanpa seizin pemerintah Cina.” Saat itu, tidak ada negara lain yang melakukan eksplotasi sumber daya alam di wilayah tersebut selain Filipina, sehingga  jelas bahwa Filipina adalah adala h target dari peringatan peringa tan tersebut.86 Sejak saat itu, ketegangan antara Filipina dan Cina terus berlanjut hingga sekarang. Demikian pula, sesungguhnya, dengan sengketa antara Filipina dengan negara pengklaim lain seperti Vietnam. Dalam masa-masa persaingan klaim di era 1970an-1990an ini Filipina dan Vietnam sebenarnya pernah terlibat aksi baku tembak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah terdapat juga sengketa antar negara-negara Asia Tenggara, bukan hanya sengketa melawan Cina.

2.4.1.3 Malaysia - Cina - Vietnam Dalam konteks sejarah sengketa di Spratlys, Malaysia merupakan negara terakhir yang bergabung. Klaimnya terhadap beberapa pulau di kelompok Spratlys tidak menjadi publik hingga Desember 1979, ketika Kuala Lumpur mempublikasikan  peta resmi batas landas kontinen Kerajaan Malaysia. Pada peta tersebut, beberapa  pulau dan karang-karangan dalam grup Spratlys dimasukkan kedalam teritori Malaysia, antara lain  Amboyna Cay   (Pulak Kecil Amboyna), Commodore Reef  (Terumba Laksamana) dan Swallow Reef  (Terumba   (Terumba Layang-Layang). Dua pulau yang  pertama tadi diklaim oleh Vietnam, Filipina, Cina dan Taiwan. Sementara Swallow  Reef diklaim oleh semua negara yang terlibat kecuali Filipina. Bagi negara-negara

lain yang bersengketa, klaim Malaysia merupakan suatu kejutan, karena Malaysia tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap kepulauan tersebut sebelumnya. Yang pernah dilakukan Malaysia hanya melakukan protes informal pada tahun 1975,

86

Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial  , hal. 151. (London: Routledge, 1989) ,

ketika Cina mempublikasikan petanya yang menunjukkan batas kedaulatan teritorial Cina yang sangat dekat dengan Sabah dan Sarawak.87 Melihat konteks dimana Malaysia mengklaim pulau-pulau di atas atas nama Batas

Landas

Kontinen,

nampaknya

hal

ini

ada

hubungannya

dengan

 penandatangannya  penandatangann ya terhadap Konvensi Batas Landas Kontinen 1958 di tahun 1964. Dengan demikian, batas landas kontinen alias alasan geografis lah justifikasi Malaysia mengklaim tiga pulau tersebut. Seperti yang dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Urusan Hukum Malaysia pada 19 Mei 1983: “hak Malaysia atas  Amboyna Cay  adalah masalah geografi sederhana.”88 Di kemudian hari diketahui bahwa klaim geografis ini tidak sepenuhnya benar. Malaysia membawa klaimnya lebih jauh pada tahun 1983, ketika ia mengirimkan pasukannya untuk menduduki Swallow Reef.  Okupasi ini pertama kali dilaporkan oleh pers Malaysia pada 4 September 1983. Mengetahui hal ini, Vietnam langsung mengajukan protes. Namun reaksi Malaysia, tentunya, adalah bahwa teritori tersebut sejak awal memang sudah menjadi milik Malaysia.

2.4.1.4. Brunei - Malaysia Brunei Darussalam pertama kali melakukan klaimnya pada tahun 1982. Klaim tersebut dibuatnya atas  Louisa Reef, semacam karang-karangan kecil dalam kepulauan Spratlys. Louisa Reef ini masuk juga kedalam klaim Cina dan Malaysia. <= Setahun setelah Brunei melakukan klaim ini, Malaysia segera mengirimkan  pasukan untuk membuat mercusuar di karang-karangan itu. Brunei, karena itu, merupakan satu-satunya negara pengklaim yang tidak memiliki okupasi atas pulau yang diklaimnya. Karenanya, klaim Brunei atas karang ini lebih dilihatnya sebagai isu persaingan bilateral dengan Malaysia. Walau demikian Brunei tidak mengakui klaim Cina dan menyadari bahwa sengketa ini bersifat multilatral dan dengan demikian membutuhkan solusi multilateral multilateral>>=?

87

Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 155. 88  Ibid , hal. 156. 89  Sumber: Ian Storey, “China’s Thirst for Energy Fuels Improved Relations with Brunei,” dalam China Brief , Volume: 5 Issue: 24, diakses dari http://www.jamestown. http://www.jamestown.org/single/ org/single/?no_cache=1&tx_ttn ?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news] ews[tt_news]=3913 =3913 90 Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 156.

Selama Perang Dingin Brunei berada dibawah protektorat Inggris, sejak tahun 1888. Bisa dibiliang, segala kebijakan luar negerinya saat itu merupakan pengaruh Inggris. Baru pada saat ia merdeka tahun 1983, tepatnya tanggal 31 Desember, kebijakan luar negerinya bisa dianggap sebagai miliknya. 91 Setahun setelah kemerdekaannya, secara resmi Brunei mengumumkan Louisa Reef  sebagai  sebagai ZEEnya.92

2.4.2. Nilai Strategis Laut Cina Selatan Selain historical enmity,  insentif konflik di Laut Cina Selatan adalah nilai strategisnya. Nilai strategis adalah nilai-nilai yang menunjukkan betapa berguna dan  berharganya lautan ini. Nilai-nilai strategis tersebut antara lain adalah nilai strategis fisik, nilai geostrategis dan potensi energi di Laut Cina Selatan.

2.4.2.1 Nilai Strategis Fisik Laut Cina Selatan mencakup 4 juta km2 area perairan yang terdiri atas 1,7 juta km2 landas kontinen dengan kedalaman dibawah 200 meter isobath  dan sekitar 2,3  juta km2  dasar laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter isobath. Di perairan ini terdapat sekitar 200 pulau, kebanyakan diantaranya tidak layak huni, sehingga pada sejak awal tidak pernah menjadi subjek dari kedaulatan tertentu. Walau demikian keberadaan pulau-pulau ini penting karena alasan-alasan ekonomis, strategis, politis, serta legal. 93 Karena keberadaan pulau-pulau tak t ak layak huni ini, negara-negara negara-negar a di sekitarnya dapat melakukan aksi-aksi yang akan mendukung proyeksi kekuatannya maupun

formalisasi

klaimnya,

seperti

membangun

pangkalan

laut,

lokasi

 pemancingan, maupun infrastruktur in frastruktur lainnya. lainny a. Kepulauan Paracel terdiri atas 30 pulau-pulau kecil, kepulauan pasir dan karang-karangan, yang mencakup lebih dari 15.000 km   permukaan laut. Kepulauan !

ini memiliki letak yang dekat dengan garis pantai Cina dan Vietnam. Kepulauan ini terdiri atas dua kelompok besar: Amphitrite Group dan Crescent Group yang terletak sekitar about 70 km dari satu sama lain.94

91

Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands,  Lo Chi-kin, China’s Policy Towards Territorial (London: Routledge, 1989), hal. 156. 92  “Territorial Claims in the Spratly and Paracel Islands,” Global Security, diakses dari http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm 93  Hasjim Djalal,  Indonesia and The La w of The Sea, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hal. 365. 94 Monique Chemillier-Gendreau, Sovereignty over the Paracel and Spratly Island , (The Hague: Kluwer Law International: 1996, hal. 56.

Kepulauan Spratly terdiri atas 750 karang-karangan, pulau-pulau kecil, pulau  pasir, pulau besar, dll. Kepulauan ini terbentang dari lepas pantai barat daya Filipina ke Malaysia (Sabah), hingga ke lepas pantai di selatan Vietnam. Kepulauan ini menutupi lebih dari 425,000 km2 permukaan laut. Sama dengan  Paracels, kebanyakan pulau di Spratlys tidak layak dihuni dan sekilas tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Tapi karena ia begitu penting bagi  pendefinisian batas-batas internasional negara-negara di sekitarnya, negara-negara tersebut juga saling mengklaim atasnya. Mereka berlomba-lomba membangun infrastruktur dan

sekitar 45 pulau kini telah diokupasi oleh sekelompok kecil

kekuatan militer negara-negara tersebut.

2.4.2.2 Nilai Geostrategis Laut Cina Selatan merupakan salah satu jalur laut paling penting di dunia. Posisinya yang menghubungkan negara-negara berkembang Asia Timur, Asia Tenggara, ke Samudera Hinda yang kemudian akan menghubungkan mereka dengan Asia Selatan dan Timur Tengah membuatnya penting. Kareanya lokasi yang strategis, ia menjadi jalur yang begitu penting bagi perdagangan dunia. Perlu diketahui bahwa 90% perdagangan dunia terjadi via  lautan dan 45% diantaranya terjadi di wilayah Laut Cina Selatan.95 Jepang sendiri sangat tergantung dengan keberadaan perairan ini karena 80% dari seluruh aktivitas perdangannya terjadi di perairan ini.96 Amerika Serikat juga hadir di kawasan ini karena nilai strategisnya yang penting, salah satunya untuk menjaga  freedom of navigation, 97 agar kapal-kapal kapa l-kapal dagangnya, da gangnya, serta se rta kapal dagang aliansi-aliansinya, bisa melewati perairan ini.

2.4.2.3. Potensi Energi Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan diperkirakan memiliki kandungan hidrokarbon dan minyak  bumi dalam jumlah yang besar, 98  sehingga cukup wajar bila kemudian perairan ini diperebutkan. Departemen Energi Cina melihat kemungkinan produksi total 213 milyar barel dengan prediksi 1.4 - 1.9 juta barel per hari Kawasan perairan ini, denan demikian, akan menjadi penting bagi masa depan negara-negara Asia Tenggara dan 95

 Joshua P. Rowan, “The U.S-Japan Security Alliance, ASEAN, ASEAN, and the South China Sea Dispute,” dalam Asian Surve y, Vol. 45, Issue 3, hal. 414-436 96  Indones ia and The La w of The Sea , (Jakarta: Centre for Strategic and  Baca: Hasjim Djalal,  Indonesia International International Studies, 1995). 97  Ibid, hal. 368-369. 98  Ibid , hal. 366.

Cina di masa depan yang konsumsi energinya terus meningkat dalam jumlah rata-rata 4% dalam 20 tahun. 99 Cina merupakan kekuatan terbesar di kawasan, yang saat ini ekonominya sedang berkembang, sehingga membutuhkan jaminan ketersediaan energi untuk masa depan. Diprediksi oleh para analis bahwa pada tahun 2050 Cina akan memiliki PDB tertinggi di dunia, dengan pengeluaran militer yang diperkirakan tumbuh 11.8 persen tiap tahunnya. 100 Keuntungan populasi, luas wilayah dan d an penguasaannya pen guasaannya atas teknologi

101

menjadi

katalisator

supremasinya,

ditambah

dengan

kapabilitas

militernya yang paling tinggi di kawasan.102  Dengan kondisi tersebut, Cina adalah negara dengan potensi tertinggi untuk menjadi penentu agenda dalam kawasan. Bukan tidak mungkin keberadaan potensi energi ini bisa menjadi insentif bagi Cina untuk membawa sengketa yang ada ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu perang, agar ia bisa memastikan agenda tersebut dan menjadi polisi di kawasan, agar ia dapat memastikan tercukupinya kebutuhannya. Sesuai dengan asumsi neorealisme, semua demi survival.

2.4.2.4 Inefektivitas Rezim/Institusi Rezim/Institusi yang kuat akan mengatur perilaku negara, seperti bagaimana aliansi mendikte kewajiban bagi untuk berkorban demi  survival   negara sesame anggota. Rezim-rezim yang memayungi Laut Cina Selatan tidak seefektif aliansi dalam memastikan berakhirnya tensi. Rezim tersebut adalah UNCLOS, ASEAN dan DOC. DOC akan dibahas terpisah walaupun diciptakan oleh ASEAN.

UNCLOS

Saat ini instrumen hukum di tingkat global yang diharapkan bisa mengatur masalah di Laut Cina Selatan, termasuk aktivitas perdagangan, eksplorasi dan 99

 Hasjim Djalal,  Indonesia and The La w of The Sea, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hal. 366. 100 Office of Secretary of Defense, “Military “Military and Security Developments Involving People’s Republic of China, 2010; A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010”, 2010. 101  Merupakan instrumen-instrumen instrumen-instrumen yang penting bagi dan dapat dikategorikan sebagai hard power. Untuk penjelasan lebih lanjut baca Joseph S. Nye, Jr ., Understanding International Conflicts: An  Introductio n to Theory and History , (New York: Harper Collins College Publishers, 1993). 102  Lebih lengkapnya baca “Military and Security Developments Involving People’s Republic of China, 2010; A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010”, “Military Power of the People’s Republic of China, 2009; A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Authorization Act for Fiscal Year 2009” dan “Military “Military Power of the People’s Republic of China, 2008; A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Authorization Act for Fiscal Year 2008.”

 perbatasa adalah UNCLOS. Terdapat tiga pasal dalam UNCLOS yang lahir pada tahun 1982 ini yang paling relevan terhadap kasus: (i) Pasal 3 tentang laut wilayah 12 mil dari pesisir, (ii) pasal 55 dan 75 tentang ZEE dan (iii)  Part VIII   dari UNCLOS tentang “ Regime of Islands,” dimana pasal 121 menyebutkan bahwa batuan dimana kehidupan manusiadan kehidupan ekonomi mereka tidak dapat didukung tidak akan menjadi subjek dari ZEE. Ini menjadi penyebab negara-negara penuntut berlombalomba menciptakan instalasi-instalasi masing-masing di kawasan bebatauan tak terhuni di kepulauan di Laut Cina Selatan. 103 Aturan tentang batas landas kontinen mengatur tentang lereng kontinen104 Kriteria yang dipakai untuk menentukan kapan habisnya landas kontinen ialah disaat dasar laut secara tajam menurun dan penurunan ini biasanya terjadi pada kedalaman laut 200 meter. Namun definisi tersebut lebih ke arah definisi hukum, bukan definisi geologis. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa konvensi hanya mengatur landas kontinen yang berada di luar laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau lebih. Inilah yang membedakan dari definisi geologis karena secara geologis landas kontinen itu dimulai dari tepi pantai. Batas luar landas kontinen tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter. Aturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Konvensi 1982 Pasal 57) menentukan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Sebenarnya lebar zona

ekonomi tersebut dikurangi 12 mil Laut Wilayah, atau hanya 188 mil laut saja, dengan hak yang berbeda dengan Laut Wilayah. Negara memiliki kedaulatan penuh atas Laut Wilayah, namun untuk zona ekonomi hanya hak berdaulat dengan tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.105 Dalam  pelaksanaan hak berdaulat be rdaulat tersebut telah tel ah ditetapkan dalam Pasal 73 7 3 Konvensi:

“..negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. “

103

 Joshua P. Rowan, “The U.S-Japan Security Alliance, Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute,” dalam Asian Surve y, Vol. 45, Issue 3, hal. 414-436. 104  Dr. Boer Mauna, Hukum Inte rnasional: Pengertian, P eranan da n Fungsi Da lam Era Dina mika Global , (Bandung: Alumni, 2010), hal. 340. 105  Ibid , hal. 362.

Walaupun pasal yang dikutip diatas menyebutkan demikian, bukan berarti negara pantai dapat berbuat semaunya, bagian laut tersebut (ZEE) tetap dapat dipergunakan oleh negara lain sebagai laut lepas, seperti yang disinggung dalam Pasal 87 Konvensi tentang kebebasan di laut lepas. Aturan tentang Laut Wilayah Dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa:

“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the neares points on the baselines from which the breadth of the territorail seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.” 106 

Pasal diatas menekankan pada penggunaan prinsip garis tengah (median line) dalam menentukan garis batas laut wilayah kecuali ada alasan hak historis atau keadaan lain. Namun dengan instrumen hukum selengkap ini, sengketa tetap terjadi karena keengganan negara-negara untuk mengambil jalur hukum internasional. Inilah yang menjadi masalah besar dari sisi inevektifivitas rezim di tingkat internasional. Bahkan ketika rezim di tingkat internasionalpun tidak dapat menyelesaikan  permasalahan, sangat rentan bagi kawasan yang memiliki persengketaan untuk menjadi instabil, seperti contoh yang bisa kita ambil adalah konflik Israel-Palestina. Walau demikian, sengketa ini tidak pernah terekskalasi menjadi perang besar dalam dua puluh tahun terakhir.

 ASEAN

ASEAN ( Association of Southeast Asian Nation) merupakan institusi keamanan, satu-satunya, yang semestinya dan seyogyanya memayungi kasus Laut Cina Selatan, karena ia beranggotakan hampir semua negara yang bersengketa.107 Ia

106

 Dr. Boer Mauna, Hukum Inte rnasional: Pengertian, P eranan da n Fungsi Da lam Era Dina mika Global , (Bandung: Alumni, 2010), hal. 362. 107  Cina menjadi anggota ASEAN Region al  Forum,  Forum, Forum keamanan dibawah ASEAN, salah satu rezim ASEAN, karena itu dapat dibilang Cinapun seharusnya dapat diatur oleh ASEAN dalam jarak tertentu.

memiliki misi menjadi Komunitas Keamanan, karena itu seharusnya dan seyogyanya institusi ini tegas dalam memastikan kawasan yang bebas konflik. 108 Terdapat beberapa hal yang membuat ASEAN tidak dapat menjadi institusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah absennya lembaga dalam ASEAN yang bisa menjadi instrumen pemaksa dalam penyelesaian sengketasengketa yang ada, termasuk Laut Cina Selatan. Lembaga yang dimaksud sebenarnya adalah ASEAN  High Council , namun Council   ini deaktif sampai sekarang. Kedua, adanya keengganan dalam membahas kasus-kasus sengketa perbatasan yang sensitf, termasuk Laut Cina Selatan. Michael Leifer menyebutkan faktor ini dan menjelaskan lebih lanjut bahwa Negara-negara ASEAN lebih memilih penyelesaian tidak langsung, seperti pengadaan workshop dan confidence building measure109 (misalnya via ASEAN Regional Forum ). Ketiga, suara negara-negara Asia Tenggara tidak

 bersatu dalam merespon keberadaan Cina dan masalah-masalah yang dibawanya, seperti klaimnya atas keseluruhan Spratlys dan  Paracels yang akan membuat seluruh Laut Cina Selatan jadi miliknya, jika klaim direalisasikan. ASEAN sebagai institusi yang memayungi urusan Laut Cina Selatan seyogyanya digerakkan untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun konflik intra-ASEAN sendiri perihal status kepemilikan lautann ini –sekaligus juga konflik intra-ASEAN lainnya, menjadi halangan terhadap adanya satu kesatuan ASEAN. Negara-negara ASEAN menjadi negara yang sendirinya bersaing dengan satu sama lain atas Laut Cina Selatan. Acharya, mensinyalir “mini arms race” di antara negara-negara ASEAN tersebut,110 sehingga sulit untuk membayangkan adanya satu suara ASEAN akan dengan damai menyelesaikan kasus ini dan bergabung menentang Cina dalam waktu tekat. Ralf Emmers mengatakan bahwa ASEAN memiliki absence of associative dimension  karena tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik ini secara

multilateral dan hanya meresponnya secara bilateral. 111ASEAN juga memiliki nilai

108

Baca Michael Leifer, ”Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia R esearch Cen ter, London School Economics and Political Sciences, diunduh dari http://community.middle http://community.middlebury.edu/~scs/ bury.edu/~scs/docs/leife docs/leifer.pdf r.pdf 109 ”  Michael Leifer, Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia Research Ce nter, Londo n School Economics and Political Sciences, diunduh dari http://community.middleb http://community.middlebury.edu/~scs/ ury.edu/~scs/docs/leifer docs/leifer.pdf .pdf 110 Amitav Acharya , Constructing Security Co mmunity in So utheast Asia : ASEAN and th e Problem of  Regional Ord er,  (London: Routledge, 2001). 111  Baca Bab 6: “ASEAN’s post-Cold War Involvement in the South China Sea Dispute: The Relevance of Associative and Balance of Power Dimensions,” dari Ralf Emmers, Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and the ARF, ( London: Routledge Curzon: 2004).

yang kontra-produktif bagi penyelesaian konflik. Antara lain: prinsip non-intervensi dan prinsip konsensus, serta nilai-nilai lain yang kita kenal sebagai “ASEAN Way.” “ASEAN Way”   menjadi nilai-nilai yang juga dipegang dalam mekanisme

resolusi konflik Laut Cina Selatan. Karena itu, mekanisme tersebut tidak berkembang menjadi rezim yang memaksa dan keberhasilan yang diharapkan hanya sekedar melakukan manajemen konflik dan menjembatani komunikasi antar negara anggotanya.

112

Dengan demikian, de mikian, dalam dal am penanganan penang anan sengketa sen gketa yang y ang melibatkan meliba tkan

negara luar kawasan, mekanisme resolusi konflik ASEAN menjadi tidak efektif.

 Declaration of the Code of Conduct Conduct of the South China Sea

ASEAN sedang dalam tahap untuk menciptakan suatu peraturan yang diharapkan bisa mengatur dan memanajemen aktivitas bersama di Laut Cina Selatan. Aturan tersebut adalah Code of Conduct of the South China Sea   yang sampai pada tahun dimana skripsi ini dimulai, masih berbentuk deklarasi yang tidak mengikat hukum. Deklarasi yang dimaksud adalah 2002 Declaration on the Code of Conduct of the South China  Sea (DOC).

DOC dikembangkan dari  ASEAN  Declaration  ASEAN  Declaration on the South China Sea , tahun 1992, ketika ASEAN pertama kali mencoba memiliki satu posisi dalam menyikapi kehadiran Cina di Laut Cina Selatan. Deklarasi ini secara implisit merupakan respon atas aksi Cina yang pada tahun yang merilis  Law on the Territorial Sea –nya pada 25 Februari 1992, yang menegaskan kepemilikan Cina atas keseluruhan kepulauan Spratlys  dan  Paracels  –maka seluruh Laut Cina Selatan. Walau tidak mengikat

hukum, deklarasi ini merupakan komitmen negara untuk menjaga perdamaian dan mau mengeksplorasi bersama. Namun, komitmen hanya komitmen jika tidak diikuti oleh efek gentar yang datang dari pemaksaan pertanggung jawaban jika komitmen dilanggar. Jika rezim tidak mampu menjadi pemaksa hal ini, maka suatu rezim disebut inefektif. Efektivitas DOC sangat diragukan karena sebagai rezim mengikat hukum. DOC yang belum mengikat hukum tidak akan efektif karena nilainya yang hanya  berupa norma saja. Untuk menciptakan kerjasama regional yang efektif, Cina dan ASEAN benar-benar harus berkomitmen terhadap DOC dan mulai menciptakan COC

112

Baca Bab 1 “Regimes for Cooperative Security: The Formation and Institutional Institutional Evolution of ASEAN and the ARF” dari Ralf Emmers, Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and the ARF, (London: Routledge Curzon: 2004).

yang mengikat hukum, sehingga negara-negara ASEAN dapat bernapas lega dari  potensi ancaman Cina.113 Jika aturan yang legally-binding   itu belum ada sampai sekarang, efektivitas norma tersebut dalam menciptakan kepatuhan akan sangat dipertanyakan sehingga tidak bisa digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban kepada siapapun jika konflik terjadi. Karena inefektivitas rezim inilah Laut Cina Selatan menjadi ‘flashpoint of conflict.’ 114 Inefektivitas institusi/rezim ini menjadi menja di faktor ekstrinsik yang bisa memicu konflik, 115 selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Dengan aturan yang masih belum mengikat mengikat hukum ini, sulit untuk membayangkan bahwa komitmen untuk damai akan selalu terjaga. Mengikuti asumsi realis, negara akan melakukan apapun jika terdesak, demi mempertahankan nya, termasuk merebut seluruh sumber energi jika kebutuhannya meningkat.  survival nya, Ketika itu terjadi, DOC tidak akan dapat mencegahnya. Dalam 20 tahun ini, inefektivitas rezim terjadi atas Laut Cina Selatan. Walau demikian, stabilitas terjaga dan sengketa tidak mengekskalasi menjadi perang besar, yang berarti ada disinsentif yang lebih besar terhadap konflik. Meninjau sisi balance -nya, mempertimbangkan studi kasus diatas, pasti ada beberapa hal yang of power -nya, tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan Kenneth Waltz. Bab berikutnya akan membahas hal-hal yang dapat memicu ketidaksesuaian tersebut dan membahas relevansi teori Kenneth Waltz berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan.

113

 Tran Truong Thuy, “Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation,” Cooperation,” CSIC Southeast Asia Program , June 30 2011. 114  Michael Leifer, ”Stalemate in the South China Sea,”  Publikasi Asia Research Ce nter, Londo n School Economics and Political Sciences, diunduh dari http://community.middle http://community.middlebury.edu/~scs bury.edu/~scs/docs/leif /docs/leifer.pdf er.pdf 115  Baca Clive Schofield, “Dangerous Ground: A Geo-Political Overview of the South China Sea “ Politics in the South Cina Sea, ed. Sam Bateman dan Ralf Emmers, dalam Security and International Politics  Part I : “Geopolitics in the South China Sea”). 2009 ( Part

BAB 3 ANALISIS

3. 1. Relevansi Teori Balance Teori Balance of Power Power di Laut Cina Selatan

Studi kasus diatas telah menunjukkan banyak data tentang kondisi terkait kasus yang diteliti penulis. Di bab ini, penulis akan melakukan analisis terkait datadata tersebut dihubungkan dengan tujuan penulis melaksanakan penelitian ini: memeriksa relevansi dan menginduksi teori yang lebih bisa menjelaskan fenomena  jika dibutuhkan. Terkait relevansi, Kenneth Waltz mengatakan bahwa stabilitas tercipta dari sebuah balance of power   (sebagai hasil ideal), dalam sebuah struktur distribusi kekuatan yang terbagi dua (bipolar), setelah negara-negara yang terancam melakukan balancing atau bandwagoning   terhadap kekuatan besar. Jika teori tersebut benar,

maka proses yang seharusnya terjadi terkait kasus yang diteliti penulis adalah seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut:

89: ;<2='0'(4+>

8'0'(43(?@  8'(%A'?,(

 B"CBD /5 E*3(' 831,0'-3#&

"#'=303#&

Gambar 3. 1: Proses Terciptanya Stabilitas di Laut Cina Selatan Jika Teori Balance of  Sepenuhnya Relevan  Power  Sepenuhnya

 Namun pada faktanya, fak tanya, terjadi pelanggaran pada p ada hukum yang didikte oleh teori tersebut. Dengan kondisi imbalance dimana negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah, dengan data kapabilitas militer negara-negara pengklaim dan fakta bahwa negara-negara yang terancam tersebut tidak memiliki satu suara perihal Cina, yang terjadi adalah sebagai berikut:

89: ;<2='0'(4+>

D, 3(#+-('0 ='0'(43(? (, ='(%A'?,(

D, B"CBD F E*3(' 831,0'-3#&

"#'=303#&

Gambar 3.2: Proses yang Diindikasi terjadi dari Studi Kasus

Sekilas memang dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah imbalance = stability. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa dalam negara-negara di Asia Tenggara, mereka sudah terbiasa dengan struktur hirarki,116 karena itu balance of power yang begitu tinggi paritasnya bukanlah sebuah masalah. Hal ini menjadi salah satu alasan tentang mengapa mereka puas dengan kondisi 116

 Baca Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies,” dalam Internation al Security 32, No. 3 (Winter  2007/08),  2007/08), hal. 132-148.

imbalance  dan tidak terdorong untuk melakukan internal balancing, bandwagoning,

dan kepuasannya tidak mendorongnya untuk melakukan peningkatan kekuatan yang signifikan. Bertahun-tahun

paritas

kekuatan

di

Asia

Tenggara

kalah

jauh

dibandingkan dengan kekuatan  great powers  yang mengelilingi mereka, namun hingga kini mereka tidak melakukan agresi semenjak dekolonialisasi. Bisa dikatakan, rendahnya komitmen ekspansionis negara besar juga mempengaruhi hal ini. Negara Asia Tenggara tetap nyaman dan merasa aman walau kapasitasnya begitu ketinggalan. Dengan demikian, ditemukan indikasi bahwa, jika dalam konteks Cold War,  bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet balance of power   yang ideal dan menciptakan stabilitas adalah 50:50, di kawasan Asia Tenggara, balance of power   yang ideal adalah dan menciptakan stabilitas 90:10, apalagi mempertimbangkan kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk justru bersaing dengan sesamanya. Sejauh ini indikasi ditemukan bahwa balance yang jauh paritas, dalam kasus Asia Tenggara, merupakan balance yang ideal karena menimbulkan stabilitas.  Namun, kita belum bisa menyimpulkan demikian sebelum mempertimbangkan jenis balancing yang sejauh ini belum jelas terjadi atau tidak. Penelitian ini harus terlebih

dahulu menganalisis apakah benar balancing   atau bandwagoning   melawan Cina  benar-benar  sama sekali tidak terjadi. Ataukah, sebenarnya terjadi namun belum dipertimbangkan dalam proses yangd diasumsikan diatas: external balancing. Selain itu, perlu dianalisis juga apakah ada pada akhrinya ada struktur bipolar yang muncul, karena menurut teori Kenneth Waltz, struktur bipolar itulah yang menciptakan stabilitas. Jika struktur bipolar belum dibahas dan penelitian ini langsung membuat kesimpulan

perihal

relevansi

atau

irelevansi

teori

Waltz,

dikhawatirkan

kesimpulannya tidak akan cukup kuat.

3.1.1. Kekhususan Asia Tenggara Seperti yang digambarkan pada diagram 3.1, jika teori Waltz sepenuhnya relevan, kita mengharapkan adanya internal balancing atau bandwagoning. Ketika data perimbangan kekuatan menunjukkan tidak adanya internal balancing   yang mampu mengejar kapabilitas Cina dan cultural competence kita juga mengkonfirmasi  bahwa dalam kasus Laut Cina Selatan tidak ada bandwagoning  yang   yang terjadi (Vietnam yang secara ideologi paling dekat dengan Cina dan secara historis berhutang budi

 pada Cina atas bantuannya di Perang Vietnam117  juga melawannya dalam kasus ini,  bahkan sejak Vietnam (Utara) baru merdeka118  ), seharusnya kita mengekspektasi terjadi external balancing   dan jika kita mengikuti asumsi Waltz tentang bagaimana external balancing terjadi, kita akan mencari aliansi antara negara-negara yang lebih

lemah disekitar lautan ini melawan Cina. Namun pada kasus ini, external balancing tidak terjadi diantara negara-negara Asia Tenggara yang lebih lemah yang terancam oleh klaim dan kekuatan Cina. Penelitian ini mensinyalir beberapa hal yang menjadi penyebab dari tidak terjadinya external balancing mengikuti skenario Waltz berdasarkan data yang didapatkan dari studi kasus. Studi kasus telah mensinyalir bahwa ada perpecahan diantara kubu negara-negara Asia Tenggara sendiri. Perpecahan tersebut ditunjukkan oleh dua hal: tidak bersatunya suara negara-negara Asia Tenggara, utamanya yang turut mengklaim, mengenai bagaimana harus merespon Cina; dan keengganan untuk menyelesaikan

masalah

kedaulatan

di

forum

multilateral

maupun

tribunal

internasional, sehingga kepastian tentang status lautan ini tidak pernah jelas. Terkait manifestasi yang pertama, tidak bersatunya negara-negara Asia Tenggara ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa mereka sendiri sebenarnya bersaing dengan satu sama lain atas kepemilikan laut ini. Nilai strategis Laut Cina Selatan juga terlalu berharga bagi mereka sehingga untuk melepaskan klaim dan berkorban demi sesamanya atas nama kesatuan ASEAN. Dengan adanya persaingan ini, sulit membayangkan negara-negara Asia Tenggara mau bersatu melawan Cina. Stabilitas selama 20 tahun terakhir ini juga menunjukkan bagaimana Cina pun memiliki keraguan juga dalam bersikap asertif di Laut Cina Selatan. Cina yang kadang asertif dan kadang kooperatif seperti yang dapat dilihat dari data lini waktu mengindikasikan keraguan tersebut. Dengan demikian, kebutuhan negara-negara  pengklaim yang lebih lemah untuk mengesampingkan persaingan dan bekerja sama  belum ada, sementara  status quo  masih memberi kesempatan bagi mereka untuk mengklaim kepemilikan mereka atas laut tersebut. 119 Terkait keengganan untuk menyelesaikan masalah kedaulatan di forum multilateral dan tribunal internasional, hal ini sejalan dengan adanya keinginan untuk 117

 Cina mendukung Vietnam Utara di Perang Vietnam, dengan mengirimkan senjata dan bantuan lain.  Lihat bab sebelumnya di bagian historical enmity Vietnam. Begitu merdeka, Vietnam langsung membuat pernyataan tentang kepemilikannya atas Laut Cina Selatan dan penolakannya terhadap klaim Cina. 119  Masing-masing memiliki bukti sejarah tentang kepemilikan Laut itu, tapi tidak ada yang diakui secara internasional. 118

memanfaatkan laut ini semaksimal mungkin sebelum konflik besar atau perubahan lain muncul. Dengan lemahnya rezim/institusi yang ada, negara pengklaim masih bisa menikmati ketidakjelasan  status quo tanpa takut kehilangan laut ini. ASEAN  High Council   sebagai lembaga dalam ASEAN yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan

sengketa jika UNCLOS tidak bisa menyelesaikannya juga tidak berfungsi, karena: 1) Cina bukan anggota ASEAN; 2) Adanya keengganan membahas isu sensitif di ASEAN; dan 3) Tidak ada yang mendorong ASEAN  High Council   untuk berfungsi dengan baik hingga sekarang. Semua hal ini menunjukkan bahwa tidak ada trust  atau   atau kepercayaan diantara negara-negara ASEAN. Trust issue ini memperlambat berbagai hal yang perlu dilakukan, termasuk integrasi.120 Karena itu, sulit membayangkan  bipolaritas ASEAN versus Cina akan tercipta. Walaupun sama-sama korban kolonialisasi, adanya berbagai faktor seperti trust issue,  keengganan untuk membuat posisi bersama dan lain-lain, negara-negara

Asia Tenggara lebih memilki potensi untuk bersaing dengan satu sama lain, alih-alih membentuk aliansi satu sama lain. Keengganan untuk menggunakan tribunal internasional dan forum multilateral juga menjadi bukti bagaimana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah sendiri-sendiri dibanding bekerja sama. Dapat disimpulkan, bahwa negara-negara kecil ini tidak percaya pada sesame rekan negara kecilnya,

sementara

kenyamanannya

akan

balance

90:10

menunjukkan

kepercayaannya pada negara besar. Berbagai hal yang dibahas diatas menunjukkan kekhususan kawasan yang harus kita membicarakan dalam membahas relevansi Teori  Balance of Power di kawasan.

Dalam

konteks

external

balancing,  kekhususan

tersebut

akan

dimanifestasikan dalam mempertimbangkan adanya aliansi dengan negara luar kawasan, sehubungan trust issue antar negara-negara Asia Tenggara dan kenyamanan mereka dengan hierarki. Penelitian ini kemudian akan membahas negara-negara yang disinyalir melakukan external balancing tersebut.

3.1.2. Kasus Filipina Kita akan membahas perilaku Filipina sebagai bagian dari kasus perilaku negara-negara pengklaim yang diteliti terkait ancaman Cina. Dalam tabel balance of  force yang ada di bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kapabilitas Cina jauh di atas 120

 Wahyuningrum Yuyun “ASEAN Integration Going Slow due to Trust Issue,” diakses dari http://www.dpiap.org/ http://www.dpiap.org/resources/ar resources/article.php?ge ticle.php?genreid=15&id=0000436&genr nreid=15&id=0000436&genre=ASEAN e=ASEAN

yang lainnya, seharusnya negara-negara berusaha keras untuk mengimbangi, utamanya negara yang pernah terlibat langsung pertikaian dengan Cina, bahkan diduduki ZEE-nya, seperti Filipina. Tetapi, dari tabel jelas kita lihat bahwa Filipina tidak melakukan internal balancing sama sekali. Penulis sadar bahwa penelitian ini hanya mempertimbangkan

senjata yang dianggapnya efektif untuk efek gentar maupun untuk perang di perairan, yang mahal dan sulit untuk dibeli oleh negara kecil. Tetapi, jika memang dunia dihiasi ketakutan akan hilangnya kedaulatan seperti yang tergambar dalam dunia milik neorealisme, Filipina akan bantuan negara lain untuk melengkapi persenjataannya. Jika teori Waltz menjadi relevan, Filipina akan melakukan aliansi demi kepemilikan efek gentar yang sama dengan kepemilikan senjata. Disini, teori Waltz relevan, karena Filipina melakukan aliansi dengan Amerika. Dengan mempertimbangkan kekhususan Asia Tenggara, kita akan melihat  bipolaritas sebagai hal yang tercipta bukan antara an tara Cina dan negara neg ara lemah di kawasan, tapi dengan negara luar kawasan. Amerika adalah penyebab efek gentar Filipina terhadap apapun ancaman yang mungkin ada di lautan ini. Terjelaskan mengapa Filipina tidak melakukan buildup sama sekali, ketika armada ke tujuh AS berkeliling timur lautnya dan siap untuk menyerang Cina jika melakukan tindakan agresif di Laut Cina Selatan. Pada saat pendudukan  Mischief Reefs, memang AS tidak melakukan apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwa Mieschief Reefs adalah wilayah ZEE dan bukan Laut Wilayah. Filipina dan AS terlibat aliansi sejak ditanda tanganinya  Mutual Defense Treaty antara AS dan Filipina pada tahun 1951. Selain kemerdekaan Filipina, traktat

ini menyebutkan bahwa “kedua bangsa akan saling mendukung satu sama lain ketika salah satunya diserang.” 121  Dengan demikian, ini merupakan justifikasi hukum yang kuat antara kedua negara bahwa yang mereka lakukan adalah aliansi,  satu bentuk  pengaturan keamanan yang pasti dan kaku, ka ku, dimana diman a satu diserang berarti penyerangan terhadap semua. Aliansi ini merupakan bentuk tradisional dari external balancing. Bisa dibilang bahwa hard balancing  merupakan   merupakan fenomena yang terjadi dalam konteks Laut Cina Selatan, utamanya terkait Vietnam dan Cina. Keberadaan pangkalan angkatan Laut AS di Subic Bay, Filipina, merupakan bukti kuatnya ikatan aliansi ini,

121

 Naskah perjanjian ini dapat diakses dari Chan Robles Virtual Law Library: http://www.chanrobles. http://www.chanrobles.com/mutualdefen com/mutualdefensetreaty.ht setreaty.htm#.UopN_RaBLZs m#.UopN_RaBLZs

dengan komitmen dan keterbukaan besar dari pemerintah Filipina terhadap AS.122 Pangkalan tesebut ditutup pada tahun 1992, namun bukan alasan politis yang membuatnya ditutup, namun alasan alam, yaitu meletusnya Gunung Pinabo 32 km dari Subic bay. Sekarang, pangkalan itu akan dibuka lagi untuk AS, menunjukkan intensi melanjutkan hubungannya dengan AS. Memperhitungkan kapasitas AS yang hingga sekarang lebih kuat dari Cina,  jelas bahwa efek gentar Filipina menjadi kuat. Bahkan ketika kita menghitung kekuatan U.S Seventh Fleet saja, 123 kita masih akan melihat bahwa AS lebih kuat dari Cina. Secara sistemik inilah yang menjadi deterrence  bagi Cina untuk tidak melakukan agresi di Laut Cina Selatan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa stabilitas tercipta berkat Filipina yang melakukan hard external balancing di kawasan. Penulis telah mengemukakan analisis yang menunjukkan pentingnya membahas kekhususan kawasan dalam mencari relevansi teori. Jika kita mencari bipolaritas a la Waltz yang menggambarkan  pembentukan aliansi antar negara n egara lemah l emah melawan negara besar, di Asia Tenggara Teng gara hal h al tersebut tidak ditemukan. Ternyata, dalam kasus ini, Filipina lebih suka melawan ancaman dengan ancaman bagi ancaman, seperti negara external kawasan bagi Cina. Untuk bisa mengklaim hal itu, penelitian ini akan melakukan studi kasus lain.

3.1.3. Kasus Brunei Brunei konstan memiliki angka 0 dalam setiap alut sista yang dipilih penulis untuk diperhitungkan dalam tabel balance of force.  Pesawat tempur dan  principle  surface combatants yang penting bagi realisasi klaim atas pulau rupanya tidak

menjadi targetnya dalam 20 tahun terakhir, walau negara yang GDP per kapitanya mencapai $39,355 itu kaya akan hasil minyak. Ia memilih untuk fokus pada

122

 Dalam kasus ini, AS sendiri dengan pelan-pelan menunjukkan komitmennya pada Filipina dengan latihan bersamanya yang dilakukan di Laut Cina Selatan. Dugaan penulis, lebih dari itu, As dan Filipina akan memprovokasi Cina terlalu jauh. 123  Angkatan Laut AS di Samudera PAsifik, tepat di Timur Laut Filipina, Angkatan Laut terdekat dengan Laut Cina Selatan. Tentang kapabilitas, US Sevent Fleet memiliki satu aircraft carrier yang  bertugas (USS George Washington), Wash ington), bersamaan ber samaan dengan den gan satu skuadron sk uadron destroyer. de stroyer. Naval Nav al aviationnya aviationny a lengkap dan mengalahkan Cina dalam jumlah dan teknologi. Selain itu, armada ini juga didukung oleh armada tiga, armada lain dalam Komando Pasifik Angkatan Laut AS. Walau mengerahkan seluruh Angkatan Lautnya, untuk sekarang, sulit bagi Cina untuk mengalahkan AS, apalagi jika AS mengumpulkan seluruh angkatan Lautnya dan menggerakkan aliansinya, Filipina dan Jepang. Diakses dari halaman informasi US Navy, globalsecurity.org globalsecurity.org

kapabilitas patroli dan penjagaan pesisir 124 untuk melindungi wilayahnya yang daratannya hanya seluas 5,765 km2 ini.125 Brunei tidak memiliki banyak klaim di Laut Cina Selatan. Ia hanya memiliki satu klaim yang lemah atas Louisa Reef dan satu klaim lebih kuat atas Rifleman Bank yang tumpang tindih dengan Malaysia. Berarti, ancaman bagi Brunei dalam konteks kedaulatan di Laut Cina Selatan hanya Malaysia. Dalam Sejarah juga Brunei hanya  pernah punya pertikaian politis dengan Malaysia perihal pulau ini, tidak dengan lainnya. Walau demikian, mengambil asumsi Kenneth Waltz bahwa negara akan mati-matian mempertahankan survival nya, nya, Brunei seharusnya tetap mengkhawatirkan ekspansi Cina dan menyiapkan persenjataan yang layak. Kunci mengapa Brunei pun tetap puas ada pada kesamaanya dengan Filipina. Penulis mensinyalir kesamaan antara Brunei dan Filipina dalam konteks external balancing . Keduanya didukung oleh angkatan bersenjata terkuat di dunia dalam konteks Angkatan Laut: Filipina dengan AS, Brunei dengan Inggris.126 Inggris mendukung Brunei dengan menyediakan  British Military Garrison  Brunei,  pasukan militer yang dikelola oleh Inggris dan merupakan satu-satunya alat

 pertahanan negara bagi Brunei. Garrison tersebut tidak memiliki kapabilitas tempur yang signifikan dan data pada tabel balance of force mengacu pada  British Military Garrison tersebut. Tentu saja, ia tidak cukup untuk menjadi efek gentar bagi Cina.

 Namun, perlu diketahui bahwa Inggris In ggris memiliki memil iki kekuatan kek uatan militer mil iter yang yan g cukup. cuk up. Ia memilki tiga  Aircraft Carrier,  yang bisa dikirimkannya dengan alasan menjaga Brunei ketika Cina melakukan tindakan yang diluar batas toleransi. Perlu diketahui  bahwa kini Inggris sendiri sen diri memiliki aspirasi untuk unt uk memproyeksikan memproyeks ikan kekuatan kekuat an lautnya secara global. Komitmen tersebut terjelaskan dari dokumen resmi Angkatan Lautnya yang menyebutkan komitmennya untuk membangkitkan kejayaan sebagai kekuatan maritim kelas dunia, demi melindungi kepentingan Inggris secara global dan meningkatkan signifikansinya di dunia internasional, demi rekan-rekan Inggris di seberang lautan. Karena itu skenario dimana Inggris dapat atau akan mengirimkan kekuatan lautnya ketika Brunei membutuhkannya tetap ada, apalagi ditergetkan

124

 Lihat ‘East Asia and Australia’The Military Balance, International Internationa l Institute for Strategic Studies, 1991-2001, Brunei. 125  Brunei Coun try Profile, Over view and Fac ts diakses dari http://www.bbc.co.uk/ne http://www.bbc.co.uk/news/world-asi ws/world-asiaa pacific-12990058  pacific-129 90058 126  Diakses dari dokumen resmi Angkatan Laut Inggris: “The Royal Navy today, tomorrow, and towards 2015,” diakses dari http://www.state.gov/ http://www.state.gov/r/pa/ei/bg r/pa/ei/bgn/2700.htm n/2700.htm

 bahwa tahun 2015 Inggris sudah bisa mencapai visi ini. Sesuai dengan yang tertulis dalam dalam dokumen resminya:

“The implication is that the Royal Navy must be able to  project maritime  power to protect and promote our nation’s interests. This will require a navy that is operationally versatile and interoperable in all environments as part of a joint, multi-national and multi-agency force. There is an imperative to 127  be forward deployed…. deployed …. ” “….maritime domain is required to  protect UK citizens, territory, and trade  from terrorists, criminals, piracy, state sponsored insurgents and unlawful restrictions on freedom of navigation.  This responsibility covers the UK’s territorial waters, 14 Overseas Territories, 3 Crown Dependencies and trade on the high seas. In an interconnected world maritime security is vital to the UK’s economic prosperity. prosperity. 128“  “….A deployed navy, not just an insurance policy but working constantly to  promote and protect the UK’s national interests by concentrating effort on the highest priority geographical areas; a visible symbol of Britain’s role in the world. 129”

Melihat visi di atas dan fakta bahwa, seperti AS, Inggris pun memiliki kepentingan menjaga  freedom of navigation navigation , jika Cina bertindak diluar batas yang akan mengancam survival negara-negara sekitarnya, termasuk Brunei, bukan tidak mungkin Inggris akan turut mengirimkan pasukannya, dengan justifikasi memberi pertahanan kepada Brunei sebagai aliansinya.

3.1.4. Struktur di Laut Cina Selatan Mempertimbangkan hal diatas, instabilitas akibat serangan Cina hampir tidak mungkin karena keberadaan AS berkat external balancing   Filipina. Jika pun Brunei terancam karena Cina yang memasuki wilayahnya, Brunei memiliki Inggris yang  pasti akan meningkatkan pengaruhnya dan menjawab komitmennya. Brunei sendiri, dengan demikian, memiliki pelindung yang hampir sekuat AS di pertempuran lautan, yang bahkan melegenda dalam prestasi Angkatan Lautnya. Bisa disimpulkan, dengan demikian, bahwa separated bipolarity memang terjadi, antara Brunei (Inggris) – Cina dan Filipina (AS) – Cina. Keduanya menciptakan  separated balance  yang melebihi Cina, sehingga menggentarkan aksi ekspansif Cina. Hal ini terjadi karena Brunei pun, 127

 Diakses dari dokumen resmi Angkatan Laut Inggris: “The Royal Navy today, tomorrow, and towards 2015,” diakses dari http://www.state.go http://www.state.gov/r/pa/ei/ v/r/pa/ei/bgn/2700.htm bgn/2700.htm 128  Ibid. 129  Ibid.

yang memiliki aliansi dengan Inggris, melakukan hard external balancing yang secara sistemik menjaganya dari instabilitas di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, struktur bipolaritas ganda yang tercipta berkat hard  kedua negara di atas adalah sebagai berikut: external balancing  kedua

@26*+2*6 A57B'#6 8C I,::65$ EA6*,%5G H "5,#

@26*+2*6 A57B'#6 /C D@ EF5'575,#G H "5,#

Gambar 3.3: Bipolaritas Ganda di Laut Cina Selatan

3.2. Irelevansi Teori Balance Teori Balance of Power  Power 

Lalu bagaimana dengan Malaysia dan Vietnam? Disinilah penulis melihat irelevansi Teori  Balance of Power dalam menjelaskan fenomena di kawasan. Sekilas mengamati tabel balance of force akan memperlihatkan: 1) pertambahan alut sista Malaysia, di tahun 1992; 2) Vietnam sebagai pemilik alut sista signifikan terbanyak selain Cina. Secara gamblang, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa teori Waltz  bekerja dan kedua negara n egara ini melakukan hard internal balancing. Masalahnya, ketika kita membicarakan internal balancing   dalam konteks Waltz, kita membicarakan internal balancing

dalam konteks tradisional, dimana

yang kita ingin lihat adalah arms buildup   yang begitu signifikan diantara kedua negara yang bersaing dan saling mengejar, sehingga bisa diargumentasikan sebagai arms race.  Namun dalam kasus Vietnam dan Malaysia tidaklah demikian. Padahal,

Vietnam merupakan negara yang cukup besar yang pernah memiliki pengalaman memenangkan perang melawan AS.130 Malaysia juga merupakan salah satu bagian dari  Five Power Defence Agreement, inisiatif keamanan regional antara Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Inggris, secara gamblang kita bisa langsung menyebutnya aliansi. Lalu mengapa ia tidak melakukan hard balancing? Sejauh ini bisa disimpulkan bahwa kedua negara tidak melakukan hard balancing   versi Waltz. Mengapa tidak demikian dan jika memang tidak demikian,

mengapa stabilitas bisa tercipta?

3.2.1. Kasus Malaysia Dalam kasus Malaysia, penelitian ini menganalisis bahwa ia tidak melakukan hard balancing versi Waltz.  Five Power Defense Agreement adalah suatu inisiatif

keamanan dimana Malaysia bergabung didalamnya, yang berpotensi disebut sebagai aliansi. Terkait hal ini, penelitian ini tidak akan mengkategorikannya sebagai aliansi, karena beberapa hal: 1) tidak ada pasal dalam

dokumen pembentukannya yaitu

 Anglo-Malayan Defence Defe nce Agreement   yang dengan gamblang menyebutkan yang lain

 bertanggung jawab terhadap yang satu, sehingga bentuknya bukan aliansi; 2) tidak ada negara anggota yang mengirimkan pasukan  stand by  di Malaysia di tengah sejarah konfliktual Malaysia dengan Indonesia, tidak seperti Filipina dan Brunei. Hal ini memperlihatkan adanya kesan “Malaysia harus berusaha sendiri mempertahankan dirinya” yang, berdasarkan contoh lain yang ada, tidak semestinya ada pada  pengaturan keamanan sekaku aliansi. Five Power Defense Agreement memang hanya memiliki tuntutan sebatas ”five states will consult each other in the event of external aggression or threat of attack against Peninsular Malaysia,” 131 bukan sesuatu yang

 berbau penyerangan satu merupakan penyerangan terhadap yang lain seperti sebelumnya. Bahkan, dijelaskan dalam exchange notes  yang mengatur tanggung

130

 Sebenarnya, apakah apakah Vietnam atau Amerika Serikat Serikat Serikat yang dapat dapat dibilang menang, menang, masih dalam perdebatan. Dalam konteks atrisi dan penghabisan kekuatan musuh, Vietnam tidak dapat dikatakan menang. Namun dalam konteks pencapaian tujuan, yaitu mengusir AS dan membentuk Vietnam yang berideologo kominis, bisa dibilang Vietnam telah “menang.” 131  Kho Hou San, “The Five Power Defence Arrangements: If it ain't broke...”  diakses http://www.asean.org/ http://www.asean.org/archive/arf archive/arf/7ARF/Prof/7ARF/Prof-Dment-Progra Dment-Programme/Doc-6.pdf mme/Doc-6.pdf

 jawab masing-masing masing- masing negara nega ra bahwa tidak ada tuntutan akan bantuan ban tuan militer langsung ataupun intervensi langsung. Yang ada hanyalah keharusan untuk merespon secara cepat jika ada ancaman terhadap  peninsular Malaysia. 132 Dengan demikian jelas  bahwa perjanjian ini bukan aliansi dan tidak dapat dikategorikan hard external balancing tradisional a la Waltzian.

Lalu bagaimana dengan internal balancing?  Malaysia merupakan satu-satunya negara yang terbukti melakukan penambahan kapabilitas ofensif lautan dalam tabel balance of force, yang dimulai pada tahun 1992. Penambahan jenis itu disusul dengan

 penambahan jumlah di tahun 1995, 19 95, terhadap terhad ap figthers dan ground attack  yang   yang pertama kali dimilikinya. Masalahnya apakah benar alut sista ini ditambah untuk mencegah ancaman Cina?  Negara-negara di Asia Tenggara seringkali melakukan persaingan karena  permusuhan historis. Permusuhan historis Malaysia yang terbesar adalah dengan negara yang pernah berkonflik dengannya, yaitu Indonesia. Indonesia bukan hanya  pernah mengumumkan secara internasional slogan “Ganyang Malaysia” yang berarti “habiskan semua orang Malaysia,” suatu pernyataan anti-Malaysia yang sangat besar di masa kolonial. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam sengketa Sipadan-Ligitan dengan Malaysia. Walau kini mendapatkannya, dulu Malaysia dan Indonesia sempat memiliki tensi besar karenanya. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan sepasukan polisi hutan (setara Brimob) melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.133 Sengketa ini sudah terjadi sejak tahun 1960an. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Malaysia – Indonesia atau Malaysia – Cina? Sulit untuk mengetahui apakah buildup ini dilakukan untuk Malaysia atau Indonesia. Namun karena klaim Cina sendiri lebih berbahaya bagi negara lain selain Malaysia dan dengan asumsi bahwa Vietnam dan Filipina akan menjadi tembok defensif Malaysia sebelum pasukan Cina sampai kepada wilayah yang diklaimnya, maka penulis menganggap bahwa Indonesia lebih berbahaya bagi Malaysia. Bukan hanya karena kebencian historis namun letak geografis. Dengan demikian besar kemungkinan Malaysia melakukan internal balancing  bukan karena 132

 Draft dari treaty ini apat diakses di http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1971/21.html. Dokumen ICJ perihal ini dapat diakses di http://www.icj-cij.org/docket http://www.icj-cij.org/docket/files/102/ /files/102/7177.pdf 7177.pdf

133

Cina sebagai alasan utamanya, tapi karena Indonesia. Apalagi jika melihat bahwa  paritas kekuatan kedua negara tidak berbeda jauh. Dalam kasus Asia Tenggara, rupanya security dilemma mencuat ketika kekuatan setara, bukan ketika kekuatan jauh tidak imbang dengan kekuatan besar. Bisa dibilang, 50:50 adalah instabilitas dan 90:10 adalah stabilitas. Kasus Indonesia dan Malaysia membuktikan hal tersebut, walaupun penelitian lebih jauh dibutuhkan untuk melihat apakah hal ini juga berlaku di negara lain.134

3.2.2. Kasus Vietnam:  Asymmetric Balancing Walaupun memiliki kapabilitas yang lebih banyak daripada negara-negara  pengklaim Asia Tenggara lain, bisa diargumentasikan bahwa Vietnam sebenarnya sama sekali tidak melakukan penambahan. Ia hanya melakukan penyeimbangan terhadap fighters dan ground attacknya, paling tidak itulah yang bisa dilihat dari balance of force  yang ditabulasi di atas.

Vietnam adalah anomali terbesar bagi Teori Balance of Power.  Ia merupakan negara terbesar yang bertikai, yang paling terancam dan yang memiliki permusuhan historis terdalam dengan Cina. Lalu mengapa ia tidak melakukan internal balancing yang

hebat,

padahal

iapun

tidak

melakukan external balancing   maupun

bandwagoning dengan Cina? Aapakah Vietnam sudah puas dengan posisinya?

Kita akan membahas sejarah konfliktual di Vietnam terlebih dahulu untuk menjawabnya. Jika memang Vietnam sudah puas. Mengapa ia bisa puas? Jawabannya terletak pada dinamika AS dan Vietnam pada Perang Dingin, dimana Vietnam  berhasil memukul mundur AS. Perlu diketahui bahwa terancamnya Vietnam karena Cina sekarang mirip dengan terancamnya Vietnam karena AS karena beberapa hal.

Pertama, terdapat

imbalance of power   yang sangat besar, dimana Vietnam menjadi pihak yang kalah

secara kapabilitas dalam jumlah total. Kedua, terdapat suatu bentuk  political will  untuk melemahkan Vietnam, dimasa pada Perang Vietnam pasukan AS memiliki target melemahkan kekuatan pasukan Viet Cong dan di masa Cina-Vietnam, dalam skenario dimana perang terjadi di Laut Cina Selatan, Cina akan menargetkan  perebutan wilayah Vietnam, pendudukan, lalu penjagaan dengan melemahkan kapabilitas ofensif Vietnam agar ia tidak bisa menyerang lagi. Dengan demikian

134

 Lihat perbandingan balance of force Indonesia dan Malaysia di IISS Miltary Balan ce , 1991-2011.

kondisinya mirip dengan sekarang dan jika Vietnam sangat percaya diri dan puas tentang apa yang dimilikinya sekarang ia pasti pernah memilki pengalaman perang di kondisi yang serupa. Bagaimanakah pengalaman perang Vietnam dalam kondisi yang serupa tersebut? Penulis mensinyalir dua hal yang berhubungan dengan kepuasan Vietnam dan kepuasannya akan kondisi “balance”  yang sekarang: 1) Dalam kondisi yang disebutkan di atas, Vietnam pernah menang melawan AS yang agregat kekuatan militernya jauh lebih kuat, bahkan hanya dengan menggunakan alut sista yang terbatas; 2) Rendahnya komitmen politik musuh dalam menjalankan ekspansi, sehingga komitmen yang bertahan akan jauh lebih kuat, seperti yang terjadi dalam konteks Perang Vietnam. Terkait argumen pertama, tidak ada alasan lain kenapa suatu negara bisa puas dengan kekuatan minim kecuali ketika ia, dengan keterbatasan itu, pernah memiliki  pengalaman

kemenangan.

Apalagi

dengan

hubungannya

dengan

komitmen

ekspansionis yang rendah, dimana musuh tidak benar-benar memiliki alasan ekspansionis, atau tidak memiliki ketahanan untuk melakukan penyerangan dengan tujuan ekspansi dalam waktu yang lama, karena keterbatasan resource. Dalam perang Vietnam, keduanya terjadi, sehingga Vietnam menang dengan usaha gerilya yang strategis dan tepat. Kondisi Cina yang sekarang mirip dengan kondisi AS saat itu, dilihat dari usahanya 20 tahun terakhir ini dalam merebut Laut Cina Selatan yang turun naik komitmennya,

ditunjukkan

dengan

permintaan

maaf

yang

selalu

menyusul

 pendudukan ataupun penyerangan dan pengusiran, ditambah dengan tidak adanya  follow up serangan atau pendudukan berikutnya. Dengan kondisi demikian, wajar jika

Vietnam merasa percaya diri dengan jumlah alut sistanya yang sekarang. Terkait jumlah alut sista, Vietnam – AS pada masa perang dingin hanya layak  jadi contoh paralel jika memang, dalam perimbangan dimana hasil perang menghasilkan

kemenangan

Vietnam

ini,

jumlahnya

mirip

dengan

jumlah

 perimbangan Cina Cin a dan Vietnam Vie tnam sekarang. sekarang . Karena itu kita lihat perimbangan kekuatan AS Vietnam pada masa Perang Vietnam, dalam konteks alut sista yang digunakan dalam Perang oleh kedua belah pihak. Alasan mengambil jumlah alut sista yang digunakan pada saat perang dalam melihat perimbangan kapabilitas adalah karena sisa alut sista yang lain dianggap tidak ada gunanya, karena tidak akan diturunkan

dalam perang spesifik ini demi guna yang lain. Berikut tabel perbandingan kapabilitas AS-Vietnam yang dimaksud:

Tabel 3.1: Perbandingan Kapabilitas AS-Vietnam dalam Perang Vietnam

135

!" $%&'()*  !"#$#%&'( *+  !#'",-#. / !0'" !"#$%#&'( *1 ^  9HM !;1)(*8,) 3)0%+8 (//(:; ^  `\[HQ K%(8 MQGP '' (+/*H(*):)(=/ (//(:; (*):)(=/ (+/*H(*):)(=/ '(:6*+, 3%+ ^  9HN !;1?())*0) :())*,) &(-,8 &0'&,) &0'&,) ^  `[HVN /?*+ VN '' (+/*H(*):)(=/ (+/*H(*):)(=/ :(++0+ ^  9HNO .)(30+=A1 3)0%+8 (//(:; (//(:; (*):)(=/ ^ FMYNY NO '' (+/*H(*):)(=/ 3%+ ^ 2HP 2),,80' 2*36/,)A*36/H?,*36/> A0?H ^ !HSW PO '' (+/*H(*):)(=/ 3%+ :0-/ =*36/,) %-,8 *+ -/)*;, (*):)(=/ )0A, ^ ]P '' (*) 8,=,+-, 3%+ FMYNY DPVHZE ^  9HQ !;16(?; :())*,) &0)+, -/)*;, MWW '' (*) 8,=,+-, 3%+ Z!HMY (*):)(=/ ^6, Z!HMY ^ <9HP4 R*3*A(+/, :())*,) &0)+, ^ ]V ''> MWO ''> MVW ''> (+8 MSW'' ),:0++(*--(+:, (*):)(=/ '0)/()^  9HS T+/)%8,) :())*,) &0)+, (AA (AA ?,(/6,) ^ MVV '' Z(/1%-6( )0:;,/-/)*;, (*):)(=/ ^ ^1@, SN '%A/*@A, )0:;,/ A(%+:6,) ^  9HO 40)-(*) TT :())*,) &0)+, -/)*;, ^ "FHVM 7)(8 (*):)(=/ ^ "FHVP DF
 Alut sista yang dipilih hanya yang signifikan terkait Perang Vietnam.

2HMWV .,A/( .(33,) =*36/,) 2HMWQ !/()=*36/,) =*36/,) 2HMMM 9()85(); ',8*%' &0'&,) JUHS 4(1%-, ^)(+-@0)/_ J&-,)5(/*0+ 6,A*:0@/,) ^ JUHP] Z*0?( ^)(+-@0)/_ J&-,)5(/*0+ 6,A*:0@/,) ^ JRHMW ")0+:0> A*36/ (//(:;_0&-,)5(/*0+ (*):)(=/ [UHM XU%,1X 3%+-6*@ )0A, D5()*0%'08,A-E ^ ^ ^ ^

 !#'",-#.( 22 ^ MWP '' U0?*/b,) FV9M

MWP '' U0?*/b,) FMWV MPP '' U0?*/b,) FMMQ FPN !,A=H@)0@,AA,8 MPP'' 3%+ FPP !,A=H@)0@,AA,8 ]H*+:6 60?*/b,) FMWO 60?*/b,) !,A=H@)0@,AA,8 MOP '' 3%+ ^ FMW] !,A=H@)0@,AA,8 MWP '' 60?*/b,) ^ FMWY !,A=H@)0@,AA,8 MPP '' 60?*/b,) ^ FMMW !,A=H@)0@,AA,8 ]H*+:6 60?*/b,) ^ OP'' \(:; U0?*/b,) FM aP @(:; 60?*/b,) MWP '' @(:; ^ ^ ^ ^ ^

4%05( 6 ^ FQM B(A;,) "%AA803 A*36/ /(+; H [-,8 &1 !0%/6 R*,/+(',-, 9)'1 9 [!F4> (+8 9
 !"#$#%&'( 3

^ F*7HVM I,/ =*36/,) ^ F*7HMY I,/ =*36/,)> %-,8 *+ A*'*/,8 +%'&,)^ F*7HMO I,/ =*36/,) ^ F*7HMP I,/ =*36/,)> %-,8 *+ A*'*/,8 +%'&,)^ !6,+1(+3 cHS I,/ =*36/,) ^ !6,+1(+3 cHP I,/ =*36/,)

4%05( 3 ^ \^HOS ('@6*&*0%- /(+; ^ ^1@, SV A*36/ /(+;

^ ^1@, SN ('@6*&*0%- /(+; ^ ^HNQ_]P ',8*%' /(+;> %-,8 *+ A*'*/,8 +%'&,)^ ^HPQ '(*+ &(//A, /(+;^ ^1@, PY '(*+ &(//A, /(+;-

^ FSW \(//0+ F(*+ &(//A, /(+; /6(/ ),@A(:,8 /6, FQ] \(//0+

Sumber: data pada tabel diolah dari “Vietnam War: Weapons and Equipment” http://www.olivedrab.com/od_history_vietnam_we drab.com/od_history_vietnam_weapons_equipment.php; apons_equipment.php; George W. Smith, The Siege at Hue, (Lynne Reinner Publishers:1999) hal. 142-143; dan John J. Tolson, Vietnam Studies: Airmobility 1961–71, (US, US Government Printing Office: 1898)

Berdasarkan tabel perbandingan 3.1 tersebut, Vietnam secara terbatas berhasil mengimbangi AS. Dalam  guerilla war,  musuhnya seringkali memiliki komitmen ekspansionis yang kurang tinggi, sehingga memudahkan pemilik kekuatan yang lebih lemah untuk menang. Dalam kasus Cina, komitmen ekspansionis yang kurang disusul dengan keterbatasan Cina untuk, jikapun ingin melakukan ekspansi terhadap Laut Cina Selatan, mengerahkan seluruh kekuatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman lain yang menunggu Cina, yaitu Rusia di Utara dan Jepang di Timur, sehingga membuat hanya South Sea Fleet yang dalam 20 tahun terakhir ini mampu untuk dikirimnya untuk menduduki laut Cina Selatan, sementara  North Sea dan  East Sea   sibuk dengan ancaman geografis lainnya. Jika kita membagi tiga kekuatan Cina,  Fleet  sibuk dengan pertimbangan bahwa hanya South Sea Fleet yang akan dikerahkan, kapabilitas Cina tidak akan sebesar itu lagi. Lagipula, dengan adanya Taiwan sebagai kepentingan utama Cina dan Seventh  Fleet AS yang harus diperlemah dahulu agar tidak mengganggu proses invasi. Selain

itu, dalam invasi kekuatan pun harus dibagi agar bisa menduduki semua wilayah yang diinginkan Cina. Dengan kondisi seperti ini, penulis mensinyalir adanya kesempatan menang bagi Vietnam, bahkan adanya kesempatan bagi Vietnam untuk menang  jumlah. Untuk mengetahui apakah hal ini benar, kita harus membuat skenario tentang  bagaimana Cina akan membagi kekuatannya jika, dengan kekuatannya 20 tahun terakhir ini, akan menginvasi Laut Cina Selatan. Dengan pertimbangan seperti yang dijelaskan di atas, yaitu komitmen ekspansionis Cina akan Taiwan yang lebih tinggi,  pada akhirnya kapabilias yang dapat dikirimkan ke Vietnam untuk merebut pulau terdekat dengan Vietnam akan terbatas. Kepentingan untuk melemahkan kekuatan AS dan kepentingan untuk bertahan dari serangan Taiwan yang juga akan mengklaim dan memajukan prajuritnya jika Cina maju merebut Laut Cina Selatan sampai ke batas paling Selatan akan membuat Cina harus menyimpan kapabilitasnya untuk bertahan. Karena itu, bisa dibayangkan  bahwa kapabilitas Cina yang akan sampai pada perbatasan Vietnam akan jauh lebih sedikit dari kapabilitas totalnya. Pada akhirnya, Cina harus membagi pasukannya  berdasarkan skenario sken ario diatas, yang merupakan me rupakan skenario paling wajar yang diperkirakan  penulis.

Untuk mempermudah penggambaran akan skenario, berikut gambar yang menunjukkan skenario  force deployment Cina di Laut Cina Selatan jika ia akan menginvasi lautan tersebut, merebut seluruh pulau dari negara pengklaim lainnya dan kemudian berperang atau bertahan di perbatasannya:

O@F JB2#' FB6K%

P@F

1#L @@F

J#5Q#,

1#L R"@

D@

1#L I,M#$5B, S;5'5775 ,%$

1#L N5%2,#( A6*,%5. 1#'#-$5

Gambar 3.4: Skenario Force Deployment  Cina  Cina Jika Menginvasi Laut Cina Selatan Sumber: gambar kawasan Laut Cina Selatan diakses dari http://rt.com/files/news/ china-passport-asia-dispute501/iefaa525e2bd4cb5be7ac6d51d439c0b4_00b89880.  jpg, sebelum disunting disuntin g penulis untuk menunjukkan menun jukkan skenario. Gambar di atas menggambarkan force deployment Cina dalam skenario invasi ke Laut Cina Selatan. Bisa dilihat bahwa pada akhirnya Cina tidak akan dapat mengirimkan seluruh pasukannya ke wilayah Vietnam begit saja. Pembagian kekuatan itu akan menyebabkan berkurangnya deployment Cina ke wilayah  perbatasan Vietnam. Dengan demikian diindikasi bahwa Vietnam akan mampu  bertahan walaupun ia tidak t idak melakukan balancing maupun bandwagoning.

Perkiraan kapabilitas akhir Cina yang akan berhadapan dengan Vietnam dapat dilihat pada tabel 3.2, berdasarkan skenario force deployment  pada  pada gambar 3.4:

Tabel 3.2: Distribusi Jumlah Kapabilitas Cina sebagai Konsekuensi Force  Deployment dalam Skenario Invasi Penyerangan Cina di Laut Cina Selatan

+3')1 4356&

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,2*36/,)"0'&,)7)0%+8  9//(:;

" #< "# <= ; >@;; @<;

; <" @ "A ; "B<< A";

; "BNB < @ ; =@@NB ";B

; = " < ;
@;;

A;;

";;

B;

CF

FB

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,2*36/,)"0'&,)7)0%+8  9//(:;

" @C A" >A ; "AC

; AA = "> ; >"; CA

; "" "

; B " < ; ";A A;

B C B C B ;G F

B ? B F C C?G B

=BC

ABA

"A@

@<

?C

FE

!!"# !%&'()*+,.,-/)01,)2)*3(/,40)5,//,2*36/,)"0'&,)7)0%+8  9//(:;

<

"

;

;

@A

A;

";

B

"<

>

A

"

@B

A"

";NB

B

;

;

;

;

";=;


"=C

C#

"
>>

AA

""

B C B C B ?H ;

B ? B B D B B

>A"

">;

=;


CC

?CH

+),-(

.)/)0%1%')2

"##"

A;;<

A;""

7)8 =>" 97)8 ""4:?<

7)8 @(A)2%3( 97)8 =>":?<

7)8 $%&'()* 97)8 $%&'()* @(A)2%3( :;< B B ? B B B C D B B C?D C?E CD B

7)8 ""4 9+3')1 :;<

Sumber: data pada ‘total force’ diambil dari ‘ East East Asia and Australasia,’ The Military Balance, (Institute for International and Strategic Studies), 1991, 2003 dan 2011, data di kolom lain merupakan penghitungan independen penulis.

Dari tabel di atas, jelas bahwa pada akhirnya Vietnam mampu mengimbangi Cina,

bahkan

melebihi

kekuatannya.

Ternyata,  guerilla balance yang

ada

menghasilkan kemungkinan menang bagi Vietnam. Ini berarti bahwa  guerilla balancing Vietnam (semestinya) mampu menggentarkan Cina dan kemungkinan

 besar Cina menyadari ini dan menyadari keterbatasannya dalam deployment yang akan menyeimbangkan kekuatannya dengan musuh-musuhnya di medan perang, sehingga

komitmen

ekspansionisnya

terbatas.

Dengan

demikian

Vietnam

membuktikan kepada kita bahwa: (1) paritas kekuatan yang jauh bukan masalah, (2) dengan kapabilitas kecil negara masih bisa memiliki kemungkinan menang, tergantung lawan dan konfliknya dan ia bisa mensituasikannya demikian jika menginginkannya, walaupun perimbangan kekuatan yang ada asimetris alias imbalance. Vietnam membuktikan bahwa imbalance of power   tidak pasti akan

membawa konsekuensi instabilitas, jika negara yakin akan kemungkinan menangnya. Dalam konteks perimbangan kekuatan Vietnam-Cina, dengan demikian, yang kita lihat pada tabel balance of force  pada bab sebelumnya, adalah guerilla balancing, (keseimbangan gerilya) atau asymmetric balancing,  suatu strategi balancing terbatas yang ditandai oleh: (1) pengimbangan akan alut sista yang diasumsikan signifikan dalam perang yang skenarionya paling mungkin terjadi saja (dalam hal ini di Laut Cina Selatan atau Gulf of Tonkin yang juga diklaim oleh Cina); dan (2) pengimbangan kekuatan akan kapabilitas yang deployment   nya sudah pasti dalam perang yang diskenariokan tersebut.  Balancing ini dimungkinkan ketika: (1) negara memiliki  pengalaman kemenangan gerilya dalam sejarah, yang memberikannya dan rakyatnya rasa percaya diri, serta perhitungan strategis yang menghasilkan kemungkinan; (2) adanya komitmen ekspansionis yang rendah dari negara yang menjadi musuh, sehingga semangat pasukan akan menurut dari waktu ke waktu dan musuh akan kehabisan tujuan dalam melakukan perang, yang indikasinya ada dalam persaingan Cina-Vietnam sekarang akan Laut Cina Selatan. Butuh penelitian lebih lanjut untuk melihat pola ini di seluruh kawasan, tapi untuk kasus ini, analisis ini cukup menjelaskan kenapa Vietnam tidak menambah senjatanya dan tetap menjaga balance  90:10. Jika penelitian lebih lanjut dilakukan terhadap negara-negara lain dengan pengalaman yang sama di Asia Tenggara (seperti Indonesia) dan ditemukan strategi yang sama, maka konsekuensi penjelasan baru akan balance of power   di Asia Tenggara muncul, bahkan di dunia, ketika negara-negara

lemah yang tidak mampu menyamai kekuatan  great powers  melakukan balancing

yang targeted  terhadap  terhadap jenis alut sista khusus dan kemungkinan jumlah alut sista yang diturunkan, menyusul skenario peperangan yang paling mungkin antar dua negara yang bermusuhan.  Asymmetric balancing  bisa menjadi sumbangsih baru dalam pengembangan

teori balancing  yang   yang membuatnya makin relevan untuk menjelaskan strategi, perilaku dan ideal balance of power   bagi negara kecil dalam hubungannya dengan negaranegara besar. Bisa jadi, ideal balance of power   bagi negara-negara kecil dalam  penjagaan stabilitas dan pencegahan pe ncegahan invasi negara-negara besar, adalah ad alah 90:10 90 :10 dengan de ngan syarat kemungkinan menang bagi negara-negara kecil tersebut harus tetap terjamin, seperti yang terlihat dalam kasus Vietnam ini. Melihatnya sebagai suatu struktur yang terpisah dari yang lain, asymmetric balance antara Vietnam dan Cina menciptakan stabilitas, karena tidak mungkin Cina

dengan kemampuannya yang sekarang akan maju untuk merebut kepulauan yang dipersengketakannya dengan Vietnam, ditambah dengan kesempatan Vietnam untuk menang dalam kondisi Cina yang terbatas dalam alut sista dan komitmen. Dapat disimpulkan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, balancing seperti inilah yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan antara Cina dan Vietnam.  Asymmetric Balancing rupanya menjadi cukup bagi Vietnam ketika dengan kekuatan

minimum yang ditargetkan, ia bisa menggentarkan Cina. Dapat disimpulkan bahwa, Cina yang selama ini pasti melakukan asesmen kekuatan terhadap calon musuhmusuhnya, termasuk Vietnam, pasti tergentarkan oleh fakta bahwa kekuatan yang  jauh lebih kecil yang dimiliki oleh Vietnam cukup untuk mengalahkannya. Apalagi, dalam kondisi dimana ia memiliki musuh-musuh lain, yang juga berada dalam kawasan. Dalam hal ini, seluruh negara pengklaim lainnya, Taiwan, AS, juga Britania Raya yang beraliansi dengan Brunei. Dalam konteks Vietnam – Cina, bisa diargumentasikan bahwa asymmetric untuk menjaga stabilitas dan asymmetric balancing menjadi pilihan balance ini cukup untuk menjaga  perilaku Vietnam –walau untuk benar-benar mengklaim hal ini, penelitian lebih lanjut  perlu dilakukan, misalnya dengan cara process-tracing. Namun di titik ini, penelitian ini telah menyelesaikan tugasnya melakukan studi kasus dan melakukan penjelasan analisa atas proposal teori yang diinduksinya dari perkiraannya akan pilihan strategi Vietnam dan alasan mengapa internal balancing tidak dilakukan oleh Vietnam, yaitu kepuasan. Penelitian ini juga telah menganalisa sejauh mana Teori Balance of Power  memikiki relevansi, sesuai dengan tujuan penelitiannya sejak awal.

BAB 4 PENUTUP 4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa stabilitas di Laut Cina Selatan terjadi karena: (1) bipolaritas ganda yang diciptakan negara-negara yang bersengketa melalui aliansi dengan kekuatan besar di luar kawasan; (2) adanya ancaman lain bagi negara-negara Asia Tenggara yang  bersengketa, yaitu yait u ancaman dari sesama s esama negara Asia Tenggara sendiri dan (3) Adanya   yang dilakukan oleh asymmetric balance yang tercipta dengan cara guerilla balancing  yang negara yang berkonflik dengan Cina, dimana pada akhirnya kekuatan yang lebih kecil inipun memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Cina ketika Cina menyerang. Dalam konteks negara yang menyebabkannya, poin pertama diciptakan oleh Brunei dan Filipina, poin kedua merupakan fenomena hasil pengamatan terhadap Malaysia dan poin ketiga terhadap Vietnam. Dengan temuan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa: (1) Teori Balance of  Power   Kenneth Waltz dalam konteks paling tradisional masih berlaku dalam kasus

Brunei dan Filipina, dimana ditemukan bahwa kedua negara tersebut sama sekali tidak melakukan peningkatan kapabilitas, dalam hal ini kapabilitas yang akan signifikan jika terjadi perang di Laut Cina Selatan, karena negara-negara ini alih-alih melakukan external balancing  dengan  dengan aliansinya masing-masing, dalam hal ini aliansi Brunei adalah Inggris dan aliansi Filipina adalah Amerika Serikat; (2) Teori Balance of Power   Kenneth Waltz tidak relevan dalam kasus Malaysia dan Vietnam, karena

dalam kasus Malaysia, ternyata satu-satunya negara yang melakukan peningkatan kapabilitas

ini

belum

tentu

melakukan

peningkatan

tersebut

karena

Cina.

Kemungkinan lain adalah, ia melakukan peningkatan kapabilitas relatif terhadap musuh terbesarnya di kawasan, yaitu Indonesia, yang pernah terlibat sengketa Sipadan-Ligitan dengannya. Security dilemma negara-negara di Asia Tenggara, dengan demikian, disinyalir terjadi kepada sesamanya (yang memiliki balance cenderung 50:50), bukan terhadap kekuatan besar di luar kawasan. Artinya, teori Waltz terfalsifikasi, dengan adanya kemungkinan pengimbangan kekuatan terhadap kekuatan yang lebih kecil, bukan yang lebih besar, ditambah dengan temuan bahwa tidak adanya kerjasama dan kesatuan suara antara negara-negara Asia tenggara yang

 berkonflik akan bagaimana menghadapi Cina. Ekspektasi dari teori Waltz adalah  bahwa negara-negara ini kemudian bersatu melawan mela wan Cina, namun itu tidak terjadi. terja di. Dalam kasus Vietnam, diinduksi asymmetric balancing   yaitu balancing yang dilakukan tanpa mengejar kapabilitas yang sebanding dengan negara yang mengancam, tapi mengejar kapabilitas yang cukup untuk menang ketika skenario  peperangan paling mungkin terjadi. Hal ini disimpulkan penulis setelah menganalisis mengapa, Vietnam yang merupakan negara paling besar (maka paling berpotensi meningkatkan kapabilitas relatif terhadap Cina), serta merupakan negara yang memiliki paling banyak konflik historis dengan Cina (yang meninggalkan historical enmity), malah tidak menjadi negara yang melakukan peningkatan kapabilitas paling

signifikan. Menurut penulis, yang paling mungkin menjadi alasan dibaliknya adalah kepuasan yang dimilikinya, karena jika tidak puas tentu sudah ditingkatkannya kapabilitasnya sejak dulu, mengingat keterlibatannya dalam perebutan Laut Cina Selatan dengan Cina lebih panjang sejarahnya dari yang lain. Kepuasan ini disinyalir  penulis terjadi karena pengalamannya merebut kemenangan dalam perang melawan negara besar yang jauh lebih besar dari Cina, yaitu AS, sehingga hingga sekarang ia  percaya bahwa bah wa tidak dibutuhkan kapabilitas yang sebanding seb anding secara seca ra menyeluruh menyeluru h untuk memenangkan perang yang diramalkan akan terjadi secara targeted.  Penulis melakukan perbandingan akan kapabilitas militer Vietnam vis a vis Cina di masa sekarang jika skenario perang di Laut Cina Selatan terjadi dengan kapabilitas militer Vietnam vis a vis  Amerika Serikat di masa Perang Vietnam. Ternyata walaupun kapabilitas menyeluruhnya berbeda jauh, kapabilitas yang akan atau telah digunakan dalam perangnya cenderung seimbang. Karenanya, Vietnam memiliki kemungkinan menang dan cukup puas dengan apa yang telah dimilikinya sekarang untuk melawan Cina. Ini menunjukkan dua hal bagi Teori Balance of Power. Yang pertama adalah, balance of force  yang digunakan untuk menentukan balance  harus dikaji ulang di setiap peneltian. Apakah dalam mengukur stabilitas

harus selalu digunakan total balance of force?   Apakah balance dalam konteks ideal sebagai hasil dari perilaku balancing dan/atau bandwagnoning harus 50:50 atau harus on par   demi menciptakan stabilitas? Karena dalam kasus Malaysia, ternyata imbalance 90:10 tidak meninggalkan persepsi ancaman targeted terhadap Cina,

karena merasa negara yang bersaing dengannya dalam balance 50:50, seperti Indonesia, karena berbagai alasan, lebih berbahanya. Sementara dalam kasus Vietnam ternyata balance 90:10 sudah cukup untuk menggentarkan Cina, yang, dalam

 pengambilan keputusan apakah ia akan melakukan perang ekspansif ke Laut Cina Selatan, pasti mempertimbangkan kemungkinan kalahnya ia, dengan keberadaan  berbagai kekuatan yang menghalanginya di perairan ini. Dengan demikian, Vietnam tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, karena itu teori Waltz perlu direvisi. Yang kedua adalah, perlu dipertanyakan bagi teori tersebut, sejauh apakah kekuatan harus seimbang untuk menciptakan stabilitas. Karena dalam kasus yang diteliti penulis, seperti yang telah dijelaskan di atas, keseimbangan 90:10 tidak mendatangkan perang walaupun dalam penelitian Waltz keseimbangan 50:50 antara AS dan Rusia telah mencegah perang. Jika dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang hanya terjadi diantara Vietnam dan Cina ini, bisa-bisa ditemukan bahwa sebenarnya stabilitas dan balance of power  tidak   tidak berhubungan, karena dalam abad ke21 penentu stabilitas bukanlah  perbandingan jumlah kapabilitas militer, yang merupakan hasil dari kapabilitas ekonomi yang signifikan, lagi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya penelitian lebih lanjut tentang balance of power  di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada potensi konflik yang tumpang tindih. Dalam hal ini penulis merasa bahwa penelitian pada konflik Laut Cina Selatan saja tidak cukup. Perlu juga ada penelitian dyadic antara negara-negara yang bersaing secara langsung atas suatu wilayah di kawasan, agar ditemukan terhadap siapakah sebenarnya

negara-negara

di

Asia

Tenggara

dan

Asia

Pasifik

melakukan

balancing/bandwagoning,  berasumsi bahwa teori Waltz masih memiliki relevansi,

walaupun terbatas, untuk digunakan meneliti kawasan. Yang kedua, penulis merekomendasikan adanya penelitian historis akan hubungan negara-negara Asia Tenggara, utamanya yang terlibat sengketa wilayah, dengan kekuatan besar eksternal yang mengitarinya. Sebab, dalam pembahasan telah dipaparkan bahwa historical enmity menjadi factor penting dan melalui analisis secara tidak langsung ditemukan bahwa historical enmity antar negara-negara Asia Tenggara menjadi persaingan dan permusuhan sehingga historical enmity  sebagai akibat dari hubungan kolonial malah menciptakan kepercayaan dan ketergantungan, melihat kasus Brunei – Inggris dan Filipina – AS. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk

 benar-benar secara valid menarik kesimpulan yang bisa diterima dunia akademis di tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, penulis merekomendasikan adanya penelitian terhadap negaranegara kecil lain yang pernah mengalami sejarah perang gerilya, agar supaya dapat ditarik kesimpulan tentang apakah fenomena asymmetric balance  yang ditemukan  penulis hanya terjadi di Vietnam ataukah a taukah juga terjadi dalam kasus Nngara lain, tanpa t anpa mengklaim bahwa asymmetric balance itu telah menjadi teori tersendiri, mengingat  bahwa sekarang ia masih merupakan pola yang hanya penulis temukan terkait kasus Vietnam – Cina, menelaah kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan.

4.3. Refleksi terhadap Indonesia

Walaupun hanya dapat disimpulkan terjadi dalam kasus Vietnam, temuan asymmetric balancing dapat dijadikan refleksi bagi negara-negara lain, termasuk

Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang juga berpotensi melakukan peningkatan kapabilitas militer yang signifikan, sebagai negara yang pernah mengalami kemenangan perang gerilya dan sebagai negara yang sekarang kesempatannya melakukan peningkatan kapabilitas serba terbatas karena berbagai alasan termasuk anggaran dan dilemma keamanan negara sekitar, dapat menggunakan  guerilla balancing   sebagai

alternatif

strategi. Guerilla balancing yang

menciptakan

asymmetric balance  dapat memungkinkan gentaran terhadap negara besar yang

menjadi ancaman hanya dengan jumlah alut sista yang terbatas dan dengan demikian  juga dengan anggaran yang terbatas. Dengan demikian hal ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia sekarang, yang bahkan belum menentukan minimum essential force (MEF)-nya. Berkaca terhadap asymmetric balance,  MEF Indonesia

haruslah direncanakan secara targeted, terhadap negara yang mengancam atau daerah kritis tempat konflik diperkirakan akan mengancam. Selain itu, alut sista yang direncanakan akan dibeli Indonesia juga harus disesuaikan dengan alut sista yang diperkirakan akan diturunkan lawan dalam sebuah konflik, karena dengan demikian kemungkinan menang dapat direbut tanpa mengejar balance yang 50:50. Jika asymmetric balance mampu menjadi teori, Indonesia akan memiliki landasan

akademis akan aksi seperti ini dan dengan demikian lobby  pada Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih mudah jika ada landasan teoritik ini. Karenanya, penulis berharap temuan ini bisa dikembangkan dengan penelitian pada tingkat perolehan gelar yang selanjutnya agar dapat diakui sebagai teori.

4.4. Sumbangsih terhadap Ilmu Hubungan Internasional

Selain refleksi terhadap Indonesia di atas, temuan ini, utamanya dalam konteks asymmetric balance,  akan menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, utamanya bagi Ilmu Hubungan Internasional Sekolah Asia ( Asian  Asian School of International Relation ), karena sumbernya merupakan fenomena yang terjadi di Asia, bahkan Asia Tenggara saja. Selain itu, karena berasal dari Indonesia yang juga merupakan negara yang mirip dengan Vietnam dalam konteks historis, jika telah berkembang sebagai teori, asymmetric balancing   dapat diklaim sebagai  Indonesian School of International Relations.   Untuk mengklaim sesuatu sebagai pemikiran yang berasal dari suatu negara atau daerah, tidak hanya dibutuhkan  jurnal yang dibuat oleh akademisi dari negara atau kawasan tersebut, tapi juga teori atau pemikirian yang bersumber dari fenomena di negara atau kawasna tersebut, yang kemudian bisa diterima secara meluas. Namun untuk pencapaian hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di tingkatan yang lebih tinggi lagi dan penulis  berharap bisa membawa temuan temua n asymmetric balancing  ke  ke dalam tingkatan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

“About

the

ASEAN

Regional

Forum.”

Publikasi

remsi,

diakses

dari

aseanregionalforum.asean.org/about.html DK;#6-# G D(52#M> E,(5#-$4#3(? "+4$-3#& E,22$(3#& 3( ",$#*+'5# B53'H B"CBD '(% #*+ :-,=0+2 ,I J+?3,('0 9-%+-6  RB,4B,C TB*2'%4:%. 8??/>

Australian Treaty Series 1971 No 21. Department of Foreign Affairs, Canberra. Kumpulan traktat perihal  Five Power Defence Arrangements. Diakses dari http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1971/21.html. Brunei

Country

Profile,

Overview

and

Facts.

BBC.co.uk.

Diakses

dari

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990058 Buzan, Barry dan Ole Weaver.  Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press: 2003.

Brooks, Stephen G. dan William C. Wohlforth. “Hard Times for Soft Balancing.”  International Security, Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005),

Chemillier-Gendreau, Monique. Sovereignty over the Paracel and Spratly Island . The Hague: Kluwer Law International: 1996. Chi-kin, Lo. China’s Policy Towards Territorial Dispute: The Case of the South China Sea Islands. London: Routledge 1989. “Declaration on the Code of Conduct of the South China Sea.”   Dokumen resmi,

diakses dari http://www.aseansec.org/1 http://www.aseansec.org/13163.htm 3163.htm Djalal, Hasyim.  Indonesia and The Law of The Sea. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies: 1995. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1991. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1992. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1993. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1994. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1995.

‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1996. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1997. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1998. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 1999. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2000. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2001. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2002. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2003. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2004. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2005. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2006. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2007. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2008. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2009. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2010. ‘East Asia and Australasia,’ The Military Balance. Institute for International and Strategic Studies: 2011. Emmers, Ralf. Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and the  ARF. London: Routledge Curzon: 2004.

Film

Dokumenter

USC

Institute,

diakses

dari

http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=2145&AspxAutoDetectCookieSu  pport=1 Fortmann, Michael, T. V. Paul, dan James J. Wirtz, “Conclusions: Balance of Power at the Turn of the New Century.” Dalam Balance of Power: Theory and Practice  st 

in the 21  Century diedit oleh T. V. Paul, James J. Wirtz, dan Michel Fortmann.

Stanford: Stanford University Press, 2004. George, Alexander L. dan Andrew Bennet, Case Study and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, Massachussets: MIT Press, 2005.

UB;. PM%'-,> VU6%#2 SBQ%6$ #,4 W5%6#6K;5K#' X64%6 5, @B*2;%#$2 D$5#C D,#'-Y5,: T%:5B,#' @%K*652- @26#2%:5%$>Z <(#+-('#3,('0 "+4$-3#& 98. OB> 9 EK3(#+-  8??[\? Hariri, Jacob G. “When Do States Balance Power? Refining, Not Refuting, Structural Realist

Balance

of

Power

Theory,”

diakses

dari

 stockholm.sgir.eu/uploads/HaririWivelSGIR.pdf

International Court of Justice Docket Files. Kumpulan Dokumen ICJ perihal Sipadan dan Ligitan, diakses dari http://www.icj-cij.org/docket/files/102/7177.pdf ]#7'#,. TB)%62 TB)%62 &> VJ;% @B*2; ";5,# @%# 5$ 2;% F*2*6% "B,^'5K2>Z L,-+3?( :,034&6 J%6#+;56

+#'5

45(B45^5+#$5

2#,::#'

/_

D:*$2*$

8?//.

45#+$%$

4#65

;227C\\QQQ>^B6%5:,7B'5K->KB(\#625K'%$\8 ;227C\\QQQ>^B6%5:,7B'5K->KB(\#625K'%$\8?//\?<\/_\ ?//\?<\/_\2;%`$B*2;`K;5,# 2;%`$B*2;`K;5,#`$%#`5$` `$%#`5$` 2;%`^*2*6%`B^`KB,^'5K2a7#:%b^*'' Khoong, Yuen Foong. “Coping with Strategic Uncertainty: The Role of Institution and Soft Balancing in Southeast Asia’s Post Cold War Strategy.” Dalam  Rethinking Security in East Asia,  diedit oleh Peter Katzenstein, Allen Carlson dan

J.J. Suh. Stanford: Stanford University Press: 2004. R%5^%6. 15K;#%'> 7 @2#'%(#2% @2#'%(#2% 5, 2;% @B*2; ";5,# @%#>Z  B53' J+5+'-4* E+(#+-G M,(%,( "4*,,0

C4,(,2345

'(%

:,03#34'0

"43+(4+5 .

45#+$%$

4#65

;227C\\KB((*,52->(544'%)*6->%4*\c$K$\ ;227C\\KB((*,52->(54 4'%)*6->%4*\c$K$\4BK$\'%5^%6>74^d 4BK$\'%5^%6>74^d R%M-. e#K+> @> Vf;#2 &B U6%#2 SBQ%6$ A#'#,K% D:#5,$2 #,4 f;%,aZ 4#'#( 8'0'(4+ ,I :,A+-H )*+,-& '(% :-'4#34+ 3( #*+ NO 5#  E+(#$-& 45%452 B'%; J> N> S#*'. e#(%$ e>

f562Y. #,4 15K;%' FB62(#,,> @2#,^B64C @2#,^B64 g,5M%6$52- S6%$$. 8??h> Lieber, Keir A. dan Gerard Alexander, “Waiting for Balancing: Why the World Is  Not Pushing Back.” International Security, Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005).

“Map of the South China Sea,” diakses dari http://rt.com/files/news/china-passportasia-dispute-501/iefaa525e2bd4cb5be7ac6d51d439c0b4_00b89880.jpg Mauna, Dr. Boer.  Hukum Internasional: Pengertian, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era  Dinamika Global . Bandung: Alumni, 2010.

Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics . NYC: W. W. Norton & Company, 2001. ‘Military and Security Developments Involving People’s Republic of China,’ Office of Secretary of Defense, 2008. A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008. 2008. ‘Military and Security Developments Involving People’s Republic of China,’ Office of Secretary of Defense, 2009. A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2009. 2009. ‘Military and Security Developments Involving People’s Republic of China,’ Office of Secretary of Defense, 2010. A Report to Congress, Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010. 2010. V1*2*#' &%^%,$% J6%#2- A%2Q%%, 2;% T%7*)'5K B^ J;% S;5'5775,%$ #,4 2;% g,52%4 @2#2%$ B^ D(%65K#>Z O#$+#; 7%63#,35#, 6%$(5. 4#7#2 45#+$%$ 4#65 E*'( J,=0+5 P3-#$'0

M'A

M3=-'-& C

;227C\\QQQ>K;#,6B)'%$>KB(\(*2* ;227C\\QQQ>K;#,6B)'%$>KB(\(*2*#'4%^%,$%26%#2 #'4%^%,$%26%#2->;2(i>gB7O ->;2(i>gB7O`T#ARj$ `T#ARj$  Nye, Joseph S.Jr .. .. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory Publ ishers, 1993. and History. New York: Harper Collins College Publishers, S#7%. TB)%62 D> V@B^2 A#'#,K5,: #:#5,$2 2;% g,52%4 @2#2%$>Z <(#+-('#3,('0 "+4$-3#& . NB'> 9?. OB> / E@*((%6. 8??_G> Rowan, Joshua P. “The U.S-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute.” Asian Survey, Vol. 45, Issue 3. @#,. ];B WB*> V )*+ L3/+ :,A+- .+I+(4+ B--'(?+2+(#5H #$%#,>B6:\#6K;5M%\#6 ;227C\\QQQ>#$%#,>B6:\#6K;5M%\#6^\[DTF\S6B^H&(% ^\[DTF\S6B^H&(%,2HS6B:6#((%\&B ,2HS6B:6#((%\&BKHk>74^ KHk>74^ @K;B^5%'4. "'5M%> V&#,:%6B*$ U6B*,4C D U%BHSB'525K#' XM%6M5%Q B^ 2;% @B*2; ";5,# @%#> V &#'#( "+4$-3#& '(% <(#+-('#3,('0 :,03#345 3( #*+ ",$#* E3(' "+'G 45%452 B'%; @#( A#2%(#, 4#, T#'^ P((%6$. 8??=> Shen, Jianming. “China's Sovereignty over the South China Sea Islands: A Historical Perspective.” Oxford Journals. Diunduh dari http://chinesejil.oxfordjournals.org/

Shimko, Keith L.

International Relations: Perspectives and Controversies. 3rd

Edition. Boston: Wadsworth, 2010. @(52;. U%B6:% f> )*+ "3+?+ '# S$+> R-,,% T%5,,%6 S*)'5$;%6$C/===> South China Sea: Chronology of Coverage. The New York Times. Diakses dari http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/southchina sea/ South China Sea: Vietnamese hold anti-Chinese protest, Reuters. BBC.co.uk. Terakhir dimodifikasi tanggal

5 Juni 2011, diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13661779

Storey, Ian. “China’s Thirst for Energy Fuels Improved Relations with Brunei.” China

Brief ,

Volume:

5

Issue:

24,

diakses

dari

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3913 Territorial Claims in the Spratly and Paracel Islands.” Global Security.  Diakses dari http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm “The Law on Territorial Waters and Their Contiguous Areas of the People’s Republic of

China.”

Diakses

dari

“http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/tsatcz392,

11/04/2012 “The Royal Navy Today, Tomorrow, and Towards 2015.” Dokumen resmi Angkatan Laut Inggris, diakses dari http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2700.htm Timeline: Disputes in the South China Sea. Singapore Institute of International  Affairs,

terakhir

dimodifikasi

1

Juli

2011,

diakses

dari

http://www.siiaonline.org/?q=research/timeline-disputes-south-china-sea J;*-. J6#, J6*B,:> VT%K%,2 &%M%'B7(%,2$ 5, 2;% @B*2; ";5,# @%#C I(7'5K#25B,$ ^B6 T%:5B,#' @%K*652- #,4 "BB7%6#25B,>Z E" JB'$B,. eB;, e> P3+#('2 "#$%3+5H B3-2,=303#& OTUOVW /> /> g@. g@ UBM%6,(%,2 S65,25,: X^^5K%C /<=<> “United Nations Convention on the Law of the Sea.” Dokumen resmi PBB, diakses dari http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf “US Navy.” Diakses dari globalsecurity.org

VN5%2,#( f#6C f%#7B,$ #,4 Pl*57(%,2>Z &#^2#6 $%,3#2# 7#4# S%6#,: N5%2,#(. 45#+$%$

4#65

46#)>KB(\B4`;5$2B6-`M5%2,#(`Q%#7B 46#)>KB(\B4`;5$2B6-`M5%2,#(`Q%#7B,$`%l*57(%,2>7;7 ,$`%l*57(%,2>7;7..

;227C\\QQQ>B'5M%H

Wahyuningrum, Yuyun. “ASEAN Integration Going Slow Due To Trust Issue,” diakses

dari

http://www.dpiap.org/resources/article.php?genreid=15&id=0000436&genre=ASE AN f#'2. @2%7;%,> VD''5#,K% FB6(#25B, #,4 2;% A#'#,K% B^ fB6'4 SBQ%6>Z <(#+-('#3,('0 "+4$-3#&  NB'>  NB'> =. OB> h E@765,:. /=<_G>

Waltz, Kenneth. Thory of International Politics. Masscachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. Webb, Michael C. dan Stephen D. Krasner. "Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment." Review of International Studies (1989) 15, 183–98.