PENERAPAN KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA DENGAN SKEMA BOT ( BUILT OPERATE TRANSFER ) PADA PROYEK PENYEDIAAN AIR BERSIH
Disusun Oleh :
Bunga Triana
(16309816)
I kadek Bagus Widana .P
(16309835)
Neneng Winarsih
(16309850)
Ratih Dwi Prasetiyaningsih
(16309860)
Yogi Oktopianto
(16309875)
Yurista Vipriyanti
(16309876)
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS GUNADARMA 2013
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................
ii
BAB 1
BAB 2
PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG .......................................................
1
1.2
RUMUSAN MASALAH ...................................................
2
1.3
TUJUAN PENULISAN .....................................................
2
TINJAUAN PUSTAKA 2.1
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) .............
3
2.2
BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) ..............................
9
2.3
MEKANISME KERJASAMA BOT ...................................
13
2.4
HAK DAN KEWAJIBAN KERJASAMA BOT ..................
19
2.5
KONSESI KERJASAMA BOT ..........................................
20
2.6
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KERJASAMA BOT ............................................................
23
2.7
RESIKO KERJASAMA BOT .............................................
25
2.8
STRUKTUR BOT AIR MINUM ........................................
27
ii
BAB 3
PEMBAHASAN 3.1
CONTOH PENERAPAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN SEMARANG (TELAH DILAKSANAKAN) ...........................................
3.2
30
ANALISIS RISIKO KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN MAROS DALAM MASA PRE-STUDI KELAYAKAN...............................................
BAB 4
43
PENUTUP 4.1
KESIMPULAN ..................................................................
63
4.2
SARAN .............................................................................
64
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
iv
iii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan
ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Infrastruktur memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi dan dalam prosesnya membangun kualitas hidup yang lebih baik (Soedjito, 2005). Secara ideal, seluruh infrastruktur ekonomi seharusnya dibangun oleh negara, rakyat tidak dibebankan biaya pemakaian. Tetapi hal ini menjadi dilematis ketika kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan ekonomi dihadapkan pada keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Walaupun pemerintah telah berupaya dalam mencari solusi seperti memberlakukan subsidi dari pengguna yang mampu, namun hal ini tetap saja pelayanan yang ada masih minim dan banyak bagian masyarakat yang tidak terlayani. Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu cara untuk mengkolaborasikan peran-peran tersebut. Kemitraan Pemerintah Swasta merupakan kerjasama pemerintah dan swasta, dimana sector swasta menyediakan modal investasi penting dalam penanganan penyediaan prasarana skala besar (Soesilo, 2000). Sektor swasta telah terbukti banyak membantu pemerintah terutama dalam penyediaan infrastruktur di negara-negara yang sedang berkembang. Sisi lain dari aspek peran serta sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah prinsip kepentingan swasta dalam menjalankan usaha, dimana modal besar yang diinvestasikan tentu harus ada jaminan kepastian pengembalian dengan keuntungan yang memadai (Hindersah, 2003:12). Prinsip profit oriented ini seringkali berbenturan dengan kepentingan pemerintah yang lebih bersifat social kemasyarakatan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur diharapkan dapat terciptanya tingkat kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu permasalahan infrastruktur yang sangat penting saat ini adalah penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk air minum yang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia. PDAM sebagai satu-satunya badan usaha milik Pemerintah
1
dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat pengeluaran biaya operasi yang tinggi, beban pinjaman hutang, inefisiensi manajemen dan beban-beban keuangan lain. Dalam penulisan ini akan dibahas mngenai kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) dalam penyediaan pelayanan air bersih antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran serta kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyedian air bersih di Kabupaten Maros dengan model kemitraan menganut skema BOT (Built, Operate, Transfer).
1.2
RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana penerapan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan air bersih di kabupaten semarang. 2. Bagaimana penerapan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan air bersih di kabupaten maros.
1.3
TUJUAN PENULISAN Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah: 1. Menganalisis penerapan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan air bersih di kabupaten semarang. 2. Menganalisis penerapan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan air bersih di kabupaten maros.
2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Sebagai negara
berkembang, kepadatan penduduk terus bertambah dan menuntut penambahan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum (infrastruktur). Untuk melakukan pengadaan infrastruktur itu dibutuhkan dana yang sangat besar, yang akan terasa berat apabila hanya dibebankan pada APBN. Melihat keterbatasan pemerintah melalui APBN maupun APBD dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur ini, maka dituntut adanya model-model baru pembiayaan proyek pembangunan. Dalam pengadaan infrastruktur di daerah, tak jarang sebagai alternatif pendanaan, pemerintah melibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyekproyeknya.
Pastisipasi swasta
ini dapat
diarahkan pada proyek
yang
membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, migas, bendungan, pembangunan mall, perluasan bandara, maupun pembangkit listrik. Namun, dapat juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, seperti renovasi pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort, dll. Yang terpenting proyek tersebut dapat memberikan income atau pendapatan ekonomi bagi kontraktor (revenue yang cepat). Kerjasama Pemerintah Swasta merupakan Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha, yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. KPS juga dikenal sebagai Public-Private Partnership (PPP).
3
Sedangkan menurut E.R. Yescombe mendefinisikan Public-Private Partnership adalah bentuk kerjasama antara pemerintah sebagai pihak publik dan swasta sebagai pihak private dengan elemen kunci sebagai berikut : 1. Kontrak jangka panjang yang terjadi antara pemerintah dan swasta. 2. Untuk desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasional dilaksanakan oleh pihak swasta. 3. Pembayaran selama jangka waktu kontrak KPS kepada pihak swasta dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengguna secara langsung sebagai kompensasi terhadap penggunaan fasilitas infrastruktur. 4. Adanya alih kepemilikan dari pihak swasta kepada pemerintah di akhir kontrak KPS.
Program Kerjasama Pemerintah Swasta ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, diantaranya: 1. Bandar udara 2. Pelabuhan laut dan sungai 3. Jalan dan Jembatan 4. Jalan dan Kereta Api 5. Penyediaan air bersih dan sistem Irigasi 6. Penyediaan Air Minum 7. Penampungan Air Limbah 8. Pembuangan Sampah 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi 10. Ketenagalistrikan 11. Minyak dan Gas
4
2.1.1 Bentuk-Bentuk kerjasama Pemerintah dengan swasta Bentuk-Bentuk kerjasama Pemerintah dengan swasta diantaranya :
1.
Kontrak Pelayanan, Operasi dan Perawatan (Operation, Maintenance and Service Contract). Pemerintah
memberikan wewenang
kepada
swasta
dalam kegiatan
operasional, perawatan dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Pihak swasta harus membuat suatu pelayanan dengan harga yang telah disetujui dan harus sesuai dengan standar performance yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari kontrak pelayanan ini dalam sektor air bersih dimana dari mengoperasikan WTP (water treatment plant), pendistribusian air, pembacaan meteran air, penarikan dan pengumpulan tagihan, serta operasional dan perawatan pipa. Sedangkan contoh dalam sampah adalah pengumpulan sampah, produksi dan distribusi kontainer sampah, pelayanan pembersihan di jalan, perawatan kendaraan (truk-truk), dan pelaksanaan landfill atau pelaksanaan transfer antar pos-pos pengumpul sampah.
2.
Kerjasama BOT Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer (Build, Operate and Transfer) digunakan untuk melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 sampai 30 tahun. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan pemerintah memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. BOT merupakan cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan
5
keterbatasan dana pemerintah. Pemerintah menggunakan sistem BOT ini untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih spesifik seperti penampungan supply air yang besar, air minum, WTP, tempat pengumpulan sampah baik sementara maupun akhir pembuangan, serta tempat pengolahan sampah. Struktur Pembiayaan di dalam BOT, pihak swasta berperan untuk menyediakan modal untuk membangun fasilitas baru. Pemerintah akan menyetujui untuk mengeluarkan tingkat produksi yang minimum untuk memastikan bahwa operator swasta dapat menutupi biayanya selama pengoperasian.
3.
Konsesi Dalam Konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada
kontraktor
(konsesioner)
swasta
untuk
menyediakan
pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar performance dan menjamin kepada konsesioner. Intinya, peran pemerintah telah bergeser dari yang dulunya penyedia pelayanan (provider) menjadi pemberi aturan (regulator) atas harga yang dikenakan dan jumlah yang harus disediakan. Aset-aset infrastruktur yang tetap dipercayakan kepada konsesioner untuk waktu kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis maka aset infrastruktur akan menjadi milik pemerintah. Periode konsesi diberikan biasanya lebih dari 25 tahun. Lamanya tergantung pada perjanjian kontrak dan waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Pada sektor persampahan, pemerintah memberikan suatu konsesi untuk membangun suatu tempat daur ulang serta pengoperasiannya atau
6
membangun suatu fasilitas yang dapat mengubah sampaf menjadi sesuatu energi. Pada sektor air bersih, konsesi memiliki peran penuh dalam pelayanan air pada suatu area tertentu. Cara konsesi telah banyak digunakan baik tingkat kota maupun tingkat nasional. Pihak swasta bertanggung jawab atas semua modal dan biaya operasi termasuk pembangunan infrastruktur, energi, material, dan perbaikanperbaikan selama berlakunya kontrak. Pihak swasta dapat berwenang untuk mengambil langsung tarif dari pengguna. Tarif yang berlaku telah ditetapkan sebelumnya pada penjanjian kontrak konsesi, dimana adapun tarif ini ada kemungkinan untuk berubah pada waktu-waktu tertentu. Pada beberapa kasus, pemerintah dapat membantu pendanaan untuk menutup pengeluaran konsesioner dan hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan pemerintah namun hal ini sebaiknya dihindarkan.
4.
Prinsip Joint Venture Kerja sama Joint venture merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dimana tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur. Dalam kerja sama ini masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memadukan keuggulan sektor swasta seperti modal, teknologi, kemampuan manejemen, dengan keunggulan pemerintah yakni kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Perlu diperhatikan pemegang saham mayoritas dan minoritas karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan menjalankan perusahaan dan menentukan kebijaksanaan perusahaan karena prinsip kerja sama ini satu saham satu suara. Di bawah joint venture, pemerintah dan swasta dapat membentuk perusahaan baru atau menggunakan perusahaan penyedia infrastruktur yang ada (misal perusahaan pemerintah menjual sebagian modal kepada swasta). Adapun perusahaan yang ada memiliki fungsi yang independen terhadap pemerintah. Joint venture dapat digunakan secara kombinasi dari beberapa tipe kerja sama pemerintah dan swasta yang lain. Misal, pemerintah membuka modal secara bersama,
7
khususnya dalam hal pelayanan, BOT, atau konsesi untuk penyediaan infrastruktur. Kerja sama Joint venture merupakan suatu alternatif yang dapat dikatakan "benar-benar" bentuk public-private partnership yaitu antara pemerintah, swasta, lembaga bukan pemerintah, dan lembaga lainnya yang dapat menyumbangkan sumber daya mereka yang bisa saling "share" dalam menyelesaikan masalah infrastruktur lokal. Di bawah joint venture pemerintah selain memiliki peran sebagai pemberi aturan, juga berperan sebagai shareholder yang aktif dalam menjalankan suatu perusahaan bersama. Dibawah joint venture, pemerintah dan swasta harus bekerja sama dari tahap awal, pembentukan lembaga, sampai pada pembangunan proyek. Model kerja sama joint venture ini, pihak pemerintah dan swasta harus berkontribusi dalam pembiayaan dari sejak awal, mulai dari pembiayaan studi kelayakan proyek sampai mempersiapkan investasi pada perusahaan baru ketika telah terbentuk. Modal bersama PPP ini memerlukan kesepakatan sebelumnya untuk menanggung resiko dan membagi keuntungan secara bersama-sama. Dengan kata lain, masing-masing harus memiliki kontribusi melalui proyek pembangunan dan implementasinya. Secara optimal, perusahaan seharusnya membiayai secara independen. Tapi bagaimanapun tidak
menutup
kemungkinan pemerintah
memberikan subsidi
pada
perusahaan atau pada penggunaanya namun hal ini dilakukan jika sangat mendesak dan diusahakan agar dihindari.
5.
Prinsip Community-Based Provision CBP dapat terdiri dari perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil. CBP memiliki peran utama dalam mengorganisasikan penduduk miskin ke dalam kegiatan bersama dan kepentingan mereka akan direpresentasikan dan dinegosiasikan dengan Non Goverment Organization (NGO) dan pemerintah. NGO berperan untuk menyediakan proses manajemen, menengahi negosisasi antara CBP dan lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal bentuk jaringan kerjasama, pemberian informasi ataupun kebijasanaan.
8
Pada sektor air bersih, CBP ini membeli air dalam jumlah besar dan menjualnya kepada komunitas mereka dalam bentuk ember. Community based provision memiliki karakteristik khusus yaitu memerlukan biaya rendah dan biaya tersebut dapat dikatakan sebagai modalnya yang telah disediakan oleh penyedia setempat beserta material mereka. Pengorganisasian dan biaya material biasanya disediakan oleh NGO-NGO, sumbangansumbangan, asisten pengurus pembangunan, pemerintah atau oleh komunitas tersebut.
2.2
BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) Salah satu cara pembiayaan proyek dapat dilakukan dengan mengajak
pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan proyek pemerintah dengan sistem BOT (Build Operate and Transfer). Pembiayaan proyek dengan BOT mencakup dari studi kelayakan, pengadaan barang, pembiayaan, sampai dengan pengoperasian. Di sini pelaksana proyek mendapat hak konsesi untuk jangka waktu tertentu guna mengambil manfaat ekonominya dan pada akhirnya mengembalikan semua aset tersebut pada pemerintah pada saat berakhirnya masa konsesi. Kerjasama jenis BOT ini telah lama diadopsi oleh negara-negara maju, misalnya pada proyek Anglo-French Channel Tunnel. Belakangan, negara-negara berkembang juga mulai banyak mengadopsi model ini, misalnya proyek jembatan dan bandara di Hong Kong, energi dan jalur kereta api di Cina, jalan raya dan bandara di Malaysia, telekomunikasi di Thailand, energi di Filipina, proyek energi thermal di Pakistan, dan sebagainya. Pada
dasarnya
BOT
adalah
suatu
bentuk
pembiayaan
proyek
pembangunan dimana pelaksana proyek harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut serta menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai gantinya pelaksana proyek diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang dikeluarkan untuk selama waktu tertentu.
9
Dalam konteks pengadaan proyek infrastruktur, maka BOT tidak lain adalah sebuah kontrak atau perjanjian antara pemilik proyek (pemerintah) dengan pihak lain sebagai operator atau pelaksana proyek. Dalam hal ini, pemilik proyek memberikan hak pada operator atau pelaksana untuk membangun sebuah sarana dan prasarana (umum) serta mengoperasikannya selama jangka waktu tertentu dan mengambil seluruh atau sebagian keuntungan dan pada akhir masa kontrak harus mengembalikan proyek tersebut pada pemilik proyek. Apabila semuanya berjalan sesuai dengan rencana, maka pada akhir masa kontrak atau pada saat proyek tersebut harus dikembalikan pada pemerintah, maka pemilik proyek dapat mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut. Kontrak BOT adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (special purpose company) dalam membangun infrastruktur publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan infrastruktur tanpa pengeluaran dana dari pemerintah, dimana pihak swasta (badan usaha) bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Pihak swasta mendapatkan revenue dari pengoperasian fasilitas infrastruktur tersebut selama periode konsesi berlangsung. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 10 sampai 30 tahun.
2.2.1 Ciri-ciri Kerjasama BOT Beberapa ciri proyek BOT, diantaranya : 1. Pembangunan (Build) Pemilik proyek sebagai pemberi hak pengelolaan memberikan kuasanya kepada pemegang hak (pelaksana proyek) untuk membangun sebuah proyek dengan dananya sendiri (dalam beberapa hal dimungkinkan didanai bersama / participate interest). Desain dan spesifikasi bangunan merupakan usulan pemegang hak pengelolaan yang harus mendapat persetujuan dari pemilik proyek.
10
2. Pengoperasian (Operate) Merupakan masa atau tenggang waktu yang diberikan pemilik proyek kepada pemegang hak untuk selama jangka waktu tertentu mengoperasikan dan mengelola proyek tersebut untuk diambil manfaat ekonominya. Bersamaan dengan itu pemegang hak berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap proyek tersebut. Pada masa ini, pemilik proyek dapat juga menikmati hasil sesuai dengan perjanjian jika ada.
3. Penyerahan Kembali (Transfer) Pemegang hak pengelolaan menyerahkan hak pengelolaan dan fisik proyek kepada pemilik proyek setelah masa konsesi selesai tanpa syarat (biasanya). Pembebanan biaya penyerahan umumnya telah ditentukan dalam perjanjian mengenai siapa yang menanggungnya.
Berdasarkan pengertian yang dimaksud di atas, maka unsur-unsur perjanjian sistem bangun guna serah (Build, Operate, and Transfer / BOT) atau BOT Agreement, adalah : a. Investor (penyandang dana) b. Tanah c. Bangunan komersial d. Jangka waktu operasional e. Penyerahan (transfer) 2.2.2 Regulasi Kerjasama BOT Pengadaan infrastruktur di Indonesia dengan menggunakan perjanjian BOT diatur oleh : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
11
3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1991 tentang Keputusan Presiden Tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri. 4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur. 5. Keputusan Menteri Keuangan No. 234/KMK-04/1995.\ 6. SK Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“Build Operate and Transfer”). 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005. 10. Serta peraturan lain yang mendukung.
2.2.3 Pembiayaan Kerjasama BOT Pembiayaan BOT dapat bersumber pada 2 hal : 1. Pembiayaan yang berasal dari pinjaman (debt finance) Umumnya berasal dari pinjaman pasar komersial, berasal dari perbankan. Pinjaman dapat berjangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Pendanaan ini tergantung pada suku bunga mengambang (floating intrest) dan jangka waktunya lebih pendek daripada jangka waktu konsesi proyek yang didanai. 2. Pembiayaan yang berasal dari penyertaan (equity investment) Equity investment diperoleh dari dana yang dimiliki oleh kontraktor sendiri atau berasal dari investor individual. Namun, pendanaan BOT dapat didanai oleh pemerintah dan kontraktor yang ditanggung secara
12
bersama dalam prosentase tertentu yang sering dikenal dengan publicprivate partnership. 3. Cara lain Pendanaan proyek BOT dapat diperoleh dari lembaga keuangan, investment funds, insurance companies, pension funds, sarana capital market funding, atau International financial institution (misalnya World Bank).
2.3
MEKANISME KERJASAMA BOT Berdasarkan unsur yang terkandung dalam perjanjian BOT atau BOT
Agreement, maka pada dasarnya ada pemisahan yang tegas antara Pemilik (yang menguasai tanah) dengan Investor (penyandang dana). Obyek dalam perjanjian BOT kurang lebih yaitu : 1. Bidang usaha yang memerlukan suatu bangunan (dengan atau tanpa teknologi tertentu) yang merupakan komponen utama dalam usaha tersebut disebut sebagai bangunan komersial. 2. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan dalam jangka waktu relatif lama, untuk tujuan : a. Pembangunan prasarana umum, seperti jalan tol, pembangkit listrik, sistem telekomunikasi, pelabuhan peti kemas dan sebagainya. b. Pembangunan properti, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen dan sebagainya. c. Pembangunan prasarana produksi, seperti pembangunan pabrik untuk menghasilkan produk tertentu
2.3.1 Pertimbangan dalam Kerjasama BOT Dalam suatu kerjasama tentunya diperlukan beberapa pertimbangan, untuk pertimbangan dalam kerjasama BOT, dapat dijelaskan sebagai berikut :
13
1. Perjanjian BOT ini terjadi dalam hal, jika : a. Ada pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah, ingin membangun suatu bangunan komersial di atas tanahnya tetapi tidak mempunyai biaya, dan ada investor yang bersedia membiayai pembangunan tersebut. b. Ada investor yang ingin membangun suatu bangunan komersial tetapi tidak mempunyai tanah yang tepat untuk berdirinya bangunan komersial tersebut, dan ada pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanahnya untuk tempat berdirinya bangunan komersial tersebut. c. Investor membangun suatu bangunan komersial di atas tanah milik pihak lain, dan setelah pembangunan selesai investor berhak mengoperasionalkannya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu operasional, pihak pemilik tanah berhak atas fee tertentu. d. Setelah
jangka
waktu
operasional
berakhir,
investor
wajib
mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial di atasnya.
2. Pertimbangan-pertimbangan pokok bagi
pembangunan proyek
infrastruktur dengan pola BOT yang didasarkan atas kepentingan Pemerintah Daerah, yaitu : a. Tidak membebani neraca pembayaran pemerintah (offbalance-sheet financing). b. Mengurangi jumlah pinjaman Pemerintah maupun sektor publik lainnya. c. Merupakan tambahan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang diprioritaskan (additional finance sources for priority projects). d. Tambahan fasilitas baru. e. Mengalihkan resiko bagi konstruksi, pembiayaan dan pengoperasian kepada sektor swasta. f. Mengoptimalkan kemungkinan pemanfaatan perusahaan maupun teknologi asing.
14
g. Mendorong proses alih teknologi, khususnya bagi kepentingan negara-negara berkembang. h. Diperolehnya fasilitas yang lengkap dan operasional setelah masa akhir konsesi.
Sebelum menentukan serta untuk keberhasilan pembangunan dan pengoperasian suatu fasilitas/proyek infrastruktur yang menggunakan pola BOT, maka secara konseptual perlu dipertimbangakan faktor-faktor : 1. Tipe fasilitas. 2. Manfaat sosialnya. 3. Dukungan Pemerintah (Prinsipal) yang dapat diberikan kepada Promotor. 4. Kualifikasi dan pengalaman dari Promotor itu sendiri. 5. Lokasi proyek/fasilitas tersebut. 6. Besar ekuitas yang akan dipakai. 7. Jaminan kelangsungan suplai bahan mentah. 8. Jaminan pembelian atas produk dan atau jasa yang dihasilkan dari pengoperasian fasilitas-fasiltas tersebut. 9. Jangka waktu konsesi. 10. Komponen dari masing-masing paket yang terkait dengan konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan penggerak perolehan penerimaan. 2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan BOT Tata cara pelaksanaan dalam kerjasama BOT diantaranya : 1. Pertimbangan BOT dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Barang Milik Negara yang dapat Dijadikan Objek BOT Barang Milik Negara yang dapat dijadikan objek BOT adalah Barang Milik Negara yang berupa tanah, baik tanah yang ada pada Pengelola
15
Barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang. 3. Subjek Pelaksanaan BOT a. Pihak yang dapat melaksanakan BOT Barang Milik Negara adalah Pengelola Barang. b. Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BOT adalah: Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Badan Hukum lainnya. 4. Ketentuan dalam Pelaksanaan BOT a. Selama masa pengoperasian BOT, Pengguna Barang harus dapat menggunakan langsung objek BOT, beserta sarana dan prasarananya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan dari Pengelola Barang, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas objek dan sarana prasarana BOT dimaksud. b. Jangka waktu pengoperasian BOT oleh mitra BOT paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. c. Kewajiban mitra BOT selama jangka waktu pengoperasian: Membayar kontribusi ke rekening kas umum Negara. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BOT. Memelihara objek BOT agar tetap dalam kondisi baik. d. Pemilihan
mitra
BOT
dilaksanakan
melalui
tender
dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. e. Penghitungan nilai tanah dalam rangka penentuan nilai limit terendah besaran kontribusi dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. f. Nilai limit terendah besaran kontribusi atas pelaksanaan BOT Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
16
g. Pembayaran kontribusi dari mitra BOT, kecuali untuk pembayaran pertama yang harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian BOT, harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian BOT dimaksud, dengan penyetoran ke rekening kas umum negara. h. Keterlambatan pembayaran kontribusi dari tanggal tersebut pada butir 7 akan dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari. i.
Dalam hal mitra tidak melakukan pembayaran kontribusi sebanyak tiga kali dalam jangka waktu pengoperasian BOT, Pengelola Barang dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian.
j.
Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek BOT, dan biaya audit oleh aparat pengawas fungsional menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.
k. Setelah masa pengoperasian BOT berakhir, objek pelaksanaan BOT harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. l.
Setelah masa pemanfaatan berakhir, bangunan dan fasilitas hasil BOT ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
m. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BOT harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 5. Tata Cara Pelaksanaan BOT a. BOT atas tanah yang berada pada Pengelola Barang 1. Pengelola Barang menetapkan tanah yang akan dijadikan objek BOT berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut. 2. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.
17
3. Tim bertugas untuk melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan objek BOT serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, tetapi tidak terbatas untuk menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan, penelitian indikasi biaya
yang
diperlukan
untuk
penyediaan
bangunan
dan
fasilitasnya, dan melakukan tender calon mitra BOT. 4. Pengelola
Barang
menugaskan
penilai
untuk
melakukan
perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi BOT atas Barang Milik Negara yang akan menjadi objek BOT. 5. Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim. 6. Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil pengkajian atas tanah, dengan disertai perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi BOT dari penilai. 7. Berdasarkan laporan tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah yang akan dilakukan BOT dan nilai limit terendah kontribusi atas pelaksanaan BOT, dan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitasnya. 8. Berdasarkan surat penetapan tersebut, tim melakukan tender pemilihan mitra BOT. 9. Hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan BOT dimaksud, yang antara lain memuat objek BOT, nilai kontribusi, mitra BOT, dan jangka waktu BOT. 10. Pelaksanaan BOT dituangkan dalam perjanjian BOT antara Pengelola Barang dengan mitra BOT. 11. Mitra BOT menyetorkan ke rekening kas umum negara uang kontribusi tetap setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari kecuali untuk tahun pertama selambat-lambatnya pada saat perjanjian BOT ditandatangani.
18
12. Pengelola
Barang
melakukan
monitoring,
evaluasi,
dan
penatausahaan pelaksanaan BOT dimaksud. 13. Penyerahan kembali objek BOT beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah masa pengopersian BOT yang diperjanjikan berakhir dan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang. b. BOT atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang 1. Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek BOT kepada Pengelola Barang dengan disertai usulan BOT dan dokumen pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan,
luas,
harga
perolehan/NJOP,
dan
rencana
pembangunan gedung yang diinginkan. 2. Berdasarkan usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya mekanisme BOT dilaksanakan mengacu pada ketentuan pada poin 4a.
2.4
HAK DAN KEWAJIBAN KERJASAMA BOT Para pihak yang terlibat dalam pembangunan dengan pola BOT ini adalah: 1. Prinsipal / Grantor / Pemilik Proyek adalah pihak yang secara keseluruhan bertanggungjawab atas pemberian konsesi dan merupakan pemilik akhir dari proyek/fasilitas tersebut setelah habisnya jangka waktu. Dalam hal ini Pemerintahlah yang bertindak sebagai Prinsipal atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kewajiban Sebagai pemegang hak pengelolaan, memberikan kuasa kepada pelaksana proyek. Hak a.
Menikmati hasil sesuai perjanjian jika ada.
b.
Menerima fasilitas infrastruktur setelah masa perjanjian berakhir.
2. Promotor / Pelaksana Proyek adalah suatu badan hukum/organisasi yang diberi konsesi untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan
19
mengalihkan fasilitas tertentu. Organisasi promotor ini biasanya didukung oleh pihak-pihak lain, seperti : Contractor, Investor, Operator, Supplier, Lender, dan User. Pihak yang disebutkan ini masing-masing dapat menjadi satu dengan promotor ataupun terpisah. Kewajiban: a. Membangun dan mengoperasikan sebuah sarana dan prasarana umum sesuai dengan standar kerja yang diterapkan pemilik proyek b. Menyediakan sendiri
pendanaan untuk proyek tersebut
serta
menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek c. Mengembalikan proyek pada pemilik proyek pada akhir masa kontrak d. Membayar fee kepada pemilik proyek apabila diperjanjikan e. Membayar kontribusi ke rekening kas umum negara; f. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BOT; g. Memelihara objek BOT agar tetap dalam kondisi baik.
Hak : a. Mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang dikeluarkan untuk selama waktu tertentu. b. Mengambil seluruh atau sebagian keuntungan.
2.5
KONSESI KERJASAMA BOT Perbedaan utama BOT dengan pembiayaan proyek lain adalah pada
masalah konsesi, yaitu konsesi antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek. Kontrak ini didukung dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah setempat, biasanya berupa SK Bupati, Walikota, persetujuan DPRD setempat. Kontrak konsesi ini memberikan hak pada kontraktor untuk membangun dan mengoperasikan proyek serta mengambil keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan pada akhir masa konsesi yang disepakati proyek tersebut dikembalikan
20
kepada pemerintah. Secara umum sebuah kontrak konsesi berisi hal-hal antara lain : 1. Pernyataan yang jelas mengenai hak konsesi yang eksklusif Biasanya kontrak BOT dekat sekali dengan monopoli serta tidak jarang keuntungan proyek BOT dapat diraih dengan diberikannya monopoli, walaupun tidak semua proyek BOT terlibat monopoli, misalnya proyek pembangkit tenaga listrik, persediaan air, dll. Apabila nilai ekonomi proyek tersebut tergantung pada segi-segi tersebut diatas, maka pemilik proyek harus memberikan hak eksklusif di dalam kontrak konsesinya. 2. Lingkup proyek Dalam kontrak konsesi, seharusnya secara hati-hati dijelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pelaksana konsesi, apa yang boleh/tidak boleh dilakukan oleh operator dan tenggang waktu konsesi yang diberikan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan operator untuk mengembalikan semua investasi serta biaya yang telah dikeluarkan, bagaimana prospek penyediaan dana serta siapa calon pengguna. Dalam beberapa hal dapat dibuat model penyebutan lingkup proyek secara umum kemudian diikuti dengan deskripsi lingkup proyek secara detail 3. Komitmen dukungan pemerintah Kebanyakan BOT diadakan antara pemerintah dengan swasta dan memerlukan berbagai macam bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan harus secara jelas disebutkan, apa bentuknya. Beberapa bantuan yang dapat dilakukan pemerintah setempat dapat berupa : a. Bantuan yang berkaitan dengan persoalan tanah Persoalan tanah menjadi kendala awal pelaksanaan proyek BOT, biasanya berkaitan dengan masalah pembebasan tanah. Persoalan ini tentunya akan sulit bila diselesaikan sendiri dengan kontraktor, maka dengan bantuan pemerintah persoalan pembebasan tanah dapat dilakukan dengan lebih bijaksana b. Persetujuan lembaga legislatif c. Penyertaan modal (equity participation)
21
Pernyataan modal akan sangat membantu menyeimbangkan rasio modal dan hutang yang dimiliki kontraktor pelaksana d. Subsidi pemerintah, dapat memberikan pelayanan dengan standar harga yang rendah e. Perlindungan dari persaingan usaha Adanya jaminan dari pemerintah dalam tenggang waktu tertentu tidak akan melakukan proyek yang sama berpotensial terjadinya persaingan yang dapat menurunkan perolehan ekonomi kontraktor f. Diversifikasi keuntungan Dukungan pemerintah dapat juga berupa diperbolehkannya kontraktor untuk melakukan diversifikasi potensi yang dapat mendatangkan keuntungan. Misalnya dalam pembangunan gedung swalayan, maka kontraktor diberikan hak untuk mengelola perolehan dari sektor parkir dengan kontrak khusus pada pemerintah setempat. 4. Biaya – biaya, aspek keuangan, pajak, asuransi, pertukaran mata uang asing serta repatriasi (bila melibatkan kontraktor asing) Dibutuhkan adanya jaminan untuk menutup asuransi untuk bangunan yang akan dibangun 5. Persoalan nasionalisasi jika ada (bila melibatkan kontraktor asing) 6. Pengalihan pada operator lain Dalam kondisi khusus, pemilik proyek dapat menunjuk pengganti operator lain atau mengambilalih operasi jika operator tidak dapat melaksananakan kewajjibannya. Untuk itu harus ditegaskan dalam kontrak konsesi 7. Hak atas property 8. Hukum dan penyelesaian masalah Penyelesaian masalah dilakukan dengan dispute settlement. Pada umumnya, dispute settlement dapat dilakukan melalui pengadilan atau dapat melalui penunjukan pribadi/lembaga yang diperbolehkan melakukan arbitrasi konflik di bidang pembangunan infrasturktur. Selain itu, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara di kedua jalur tersebut, yaitu dengan bermusyawarah untuk mencapai persetujuan.
22
2.6
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KERJASAMA BOT KELEBIHAN :
1.
Pemilik Proyek a. kontrol pemilik proyek terhadap kinerja operasional, standar pelayanan dan perawatannya b. kemampuan untuk mengakhiri kontrak jika standar kinerja tidak terpenuhi, walaupun fasilitas dapat terus digunakan c. pemilik proyek dapat memberikan
lapangan kerja baru bagi
masyarakat d. penghematan terhadap desain, konstruksi dan arsitekturnya e. pemilik proyek dapat membangun infrastruktur dengan biaya perolehan dana dan tingkat bunga yang relatif rendah atau tidak mengeluarkan dana untuk pembangunan sebuah proyek f. pemilik
proyek
dapat
mengurangi
beban
penggunaan
dana
APBN/APBD atau pinjaman luar negeri g. proyek BOT secara finansial menguntungkan, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan studi kelayakan ataupun biaya operasional h. pemilik proyek daerah juga tidak menanggung resiko kemungkinan terjadinya perubahan kurs
2.
Pelaksana Proyek a. pembangunan infrastruktur dengan metode BOT merupakan pola yang menarik karena memiliki hak penguasaan yang tinggi terhadap infrastruktur yang dibangunnya b. dengan proyek BOT, pelaksana proyek dapat membuka peluang dan diberi kesempatan untuk memasuki bidang usaha yang semula hanya ditangani pemerintah atau BUMN/BUMD c. pelaksana proyek dapat melakukan ekspansi usaha yang mempunyai prospek menguntungkan serta dapat memanfaatkan lahan strategis yang dimiliki pemilik proyek
23
d. merupakan inovasi dalam pembiayaan proyek yang umumnya berbeda dengan
proyek
biasa,
meningkatkan
profesionalisme
dan
meningkatkan daya saing perbankan dalam negeri
3.
Publik a. publik akan mendapatkan sarana dan prasarana untuk umum yang dibutuhkan oleh masyarakat b. publik mendapat manfaat dari keahlian partner swastanya c. publik mendapatkan manfaat dari penghematan operasi dari partner swasta d. publik dapat mempertahankan kepemilikan aset e. kepemilikian publik dan kontrak diluar operasi tidak dapat dikenai pajak f. publik mempertahankan otoritas terhadap kualitas layanan dan pembayarannya g. bagi pihak swasta termasuk lawyer, perbankan, engineer dan yang lain, dapat
berperan
pengoperasian
mengambil proyek
yang
bagian sangat
dalam
penanganan
potensial
dan
mendatangkan
keuntungan
KELEMAHAN : 1.
Pemilik Proyek a. jika pelaksana proyek bangkrut, maka pemilik proyek yang harus melanjutkan operasi proyek dan memberikan subsidi b. bagi pemilik proyek, proyek BOT tidak jarang berarti melepaskan monopoli dan menyerahkannya pada pihak swasta c. hilangnya salah satu sumber pendapatan yang potensial mendatangkan keuntungan,
melepaskan
hak
pengelolaan
aset
strategis
dan
memberikannya pada swasta untuk jangka waktu tertentu d. dalam beberapa hal, pemilik proyek masih diikutsertakan dalam masalah yang rumit, seperti pembebasan tanah, pemindahan lokasi dll
24
2.
Pelaksana Proyek a. kemungkinan pemindahan entitas sektor swasta atau penyelesaian kontrak ketika terjadi kebangkrutan partner swasta b. bagi pelaksana proyek terdapat kemungkinan menanggung semua resiko karena pemerintah sebagai pemilik proyek tidak mau berbagi resiko atas proyek BOT, sampai dengan kontrol atas proyek itu diserahkan kembali kepada pemilik proyek c. lebih rawan terjadi korupsi,ada anggapan bahwa tidak mungkin mendapatkan proyek pemerintah tanpa mengeluarkan dana untuk menyuap ofisialnya d. perusahaan swasta sebagai suatu entitas bisnis pada umumnya memiliki keterbatasan dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur, menyebabkan pola BOT menjadi kurang diminati investor e. selama kurun waktu pengoperasian infrastruktur oleh pihak investor, mungkin saja terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor f. kemungkinan kesulitan pendanaan oleh investor karena perbankan mengganggapnya tidak bankable untuk dibiayai
2.7
RESIKO KERJASAMA BOT Karena proyek BOT membutuhkan dana yang besar, maka proyek BOT
juga rentan terhadap resiko. Resiko yang umumnya ada pada proyek BOT antatra lain : 1. Resiko Konstruksi (Construction And Operation Risk) Yaitu kemungkinan konstruksi proyek tersebut tidak dapat dipenuhi pada waktu yang telah ditentukan. Konsekuensi atas penyelesasian keterlambatan proyek konstruksi, seharusnya diperjanjikan dalam kontrak. Untuk itu dapat dipertimbangkan pengenaaan penalti atau ganti kerugian untuk suatu
25
keterlambatan atau meminta jaminan pelaksanaan pada tingkatan yang berbeda 2. Resiko Biaya yang ternyata melebihi estimasi semula Apabila terjadi hal ini, maka dapat diperjanjikan dalam kontrak adanya harga yang pasti atau dapat pula diusahakan agar resiko tersebut ditanggung bersama-sama antara para pihak. Dapat juga melakukan penyediaan standby credit atau akses pada penyertaan modal tambahan 3. Resiko Politik (Political Risk) Yaitu berkaitan dengan stabilitas negara, misalnya huru hara, unjuk rasa, perang dsb. Secara teori, resiko ini dapat berupa project discruption caused by adverse acts of government yaitu tindakan atau perbuatan yang berasal dari pemerintah atau agent of the government yang dapat mengganggu jalannya proyek BOT. Political risk sendiri dapat terdiri dari 3 bagian yaitu : a. Traditional Political Risk, yang berupa pengambilalihan perusahaan dengan atau tanpa ganti rugi yang dikenal dengan tindakan nasionalisasi atau aturan perpajakan baru yang merugikan prospek perolehan keuntungan ekonomi proyek BOT tersebut b. Regulator Risk, dapat berupa perubahan peraturan yang merugikan proyek BOT,
pengetatan
standar
baru,
pembukaan
sektor
baru
yang
mendatangkan banyak kompetisi c. Quasi-Commercial Risk, dapat berupa pemutusan hubungan kontrak oleh pemerintah atau terdapatnya perubahan dalam planning pemerintah 4. Resiko Musibah (Project Dicruption Caused By Events Outside Control Of The Parties) Yaitu bencana alam yang dapat mengganggu jalannya proyek misalnya gempa, banjir, badai , dll. Dalam hal ini asuransi merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi resiko tidak terduga ini, walaupun pemerintah membantu memberikan jaminan terhadap gangguan-gangguan tersebut 5. Resiko tidak diperolehnya bahan baku yang sangat dibutuhkan untuk proyek. Gangguan supply bahan baku aakn sangat mengganggu jalannya sebuah proyek, oleh karena itu sebelumnya perlu dibuat kontrak dengan suplier untuk
26
meminimalisasi resiko tsb. Jaminan dari pemerintah atas suplier bahan baku akan sangat membantu proses pengerjaan proyek tersebut 6. Resiko Pasar (Commercial Risk) yang berkaitan dengan produk yang akan dijual atau jasa yang akan dilakukan ternyata dapat menutup semua pengeluaran yang telah dilakukan. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan proyek BOT tidak dapat dijual pada harga yang diprediksi maka kemungkinan kelangsungan hidup dari proyek tersebut akan terancam, untuk itu rencana yang matang dan studi kelayakan yang teliti dan ceramat barangkali akan dapat meminimalisasi resiko ini 7. Resiko Pertukaran Mata Uang Asing (Exchange Rate) Ada kalanya proyek BOT membutuhkan dana pinjaman dalam bentuk valuta asing sedangkan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk mata uang lokal. Pada saat jatuh tempo tidak jarang kontraktor harus mengembalikan dalam bentuk valuta asing, pada saat pengembalian dana pinjaman, tidak jarang terjadi perubahan nilai tukar yang sangat tinggi.
2.8
STRUKTUR BOT AIR MINUM Struktur kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPS) di sektor air minum
mengacu kepada Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005, serta Regulasi KPS. Struktur KPS dapat melibatkan PDAM sebagai perusahaan utilitas pemerintah daerah, untuk menjadi PJPK (dengan persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana pasal 37 dari PP 16/2005). Jika proyek mencakup wilayah diluar wilayah pelayanan PDAM, maka akan melibatkan Kepala Daerah untuk memasuki perjanjian KPS dengan BU (sesuai pasal 64 dari PP 16/2005). Sejalan dengan regulasi dan implementasi proyek saat ini, ada dua jenis struktur KPS yang merupakan turunan dari struktur KPS generik di atas, yaitu: struktur Konsesi Penuh (struktur berbasis penggunaan),
dan
struktur
konsesi
sebagian
(BOT)
(struktur
berbasis
ketersediaan).
27
Gambar Struktur Konsesi Penuh Air Minum
Struktur Konsesi Penuh untuk sektor air minum meliputi (hampir) seluruh lingkup yang mungkin untuk diserahkan ke pihak swasta, yaitu Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi dan Penagihan ke Pelanggan. Biasanya opsi ini digunakan untuk proyek
baru yang
membutuhkan investasi yang signifikan bagi PDAM (sebagai pengelola sektor air minum eksisting). Risiko pasar dan risiko kenaikan tarif merupakan jenis risiko yang paling sering dikuatirkan oleh pihak swasta dalam struktur ini. Penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) memegang peranan penting dalam kesuksesan implementasi proyek. Pihak swasta biasanya hanya bertanggung jawab terhadap masing-masing dari Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi atau setiap kombinasi dari masing-masing, tetapi tidak menanggung tugas penagihan biaya ke pelanggan. Dalam konteks Perjanjian Jual Beli Air (Water Purchase Agreement/WPA), air hasil dari proses yang dilakukan oleh BU kemudian dijual ke PDAM sebagai PJPK (umumnya pembeli tunggal) yang nantinya akan didistribusikan dan dijual ke pelanggan retail/pengguna akhir oleh PDAM.
28
Gambar Struktur BOT Air Minum Dengan demikian, untuk kesuksesan transaksi proyek dengan struktur ini, pihak swasta (terutama lender) perlu diyakinkan bahwa PDAM memiliki kelayakan kredit yang baik untuk melakukan pembayaran periodik sebagai off-taker selama masa kontrak.
29
BAB 3 PEMBAHASAN
3.1
CONTOH PENERAPAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN SEMARANG (TELAH DILAKSANAKAN)
3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Semarang Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14' 54,74" - 1100 39' 3" Bujur Timur dan 70 3’ 57” – 70 30’0” Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang di utara, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur, Kabupaten Boyolali di timur dan selatan, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal di barat.
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Semarang
30
Objek yang akan dijadikan pembahasan yaitu industri-industri yang menjadi target area cakupan layanan dan sasaran pemasaran air bersih. Industri tersebut meliputi industri-industri di sepanjang jaringan distribusi pipa air bersih antara Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Ungaran. Dilihat dari wilayah pengembangan Kabupaten Semarang lokasi Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Ungaran termasuk dalam Wilayah Pembangunan I (WP I) dan Kecamatan Bawen termasuk Wilayah Pengembangan II (WP II). Wilayah Pengambangan I Daerah Ungaran dan sekitarnya terdiri atas dua Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu : 1.
SWP I salah satunya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran. Wilayah ini akan berkembang menjadi kawasan perkotaan, sehingga penanganannya diarahkan pada pengelolaan perkotaan dengan memperhatikan kawasan lindung di sekitarnya. Arahan kegiatan SWP ini adalah sebagai pusat pelayanan, pusat permukiman, kegiatan rekreasi, perdagangan, industri, pada sekitar jalur arteri primer, serta pertanian pada kawasan pinggiran. Pusat pelayanan kawasan ini adalah Ungaran dan Babadan.
2.
SWP II meliputi wilayah Kecamatan Bergas dan Pringpus. Arahan kegiatan SWP ini adalah kegiatan industri, pusat permukiman dan pertanian. Pengelolaan kawasan diarahkan pada usaha keterpaduan antar fungsi terutama industri permukiman dan pertanian dalam kawasan perkotaan. Kota pusat pelayanan SWP ini adalah Bergas dab Pringpus.
Sedangkan Kecamatan Bawen termasuk SWP I dan WP II Daerah Ambarawa dan sekitarnya. SWP I dalam WP II ini meliputi wilayah Kecamatan Bawen, Ambarawa dan Banyubiru. Kegiatan utama yang akan dikembangkan meliputi kegiatan perdagangan (Ambarawa), pusat permukiman (Ambarawa dan Bawen), industri (Bawen), pariwisata ( Bandungan, Jimbaran, Ambarawa, dan Banyubiru), pertanian dan agribisnis. Kota pusat pelayanan adalah Ambarawa, Bawen, Banyubiru, Bandungan, dan Jimbaran. Penanganan kawasan perkotaan diarahkan pada Ambarawa, Bawen, dan Bandungan. Wilayah Bawen, Bergas dan sebagian Ungaran termasuk kedalam zona wilayah industri. Penetapan zona wilayah industri di Semarang sebagian besar diarahkan ke
31
wilayah bagian Timur Jalan Semarang-Solo. Hal ini disebabkan karena adanya batasan pengembangan di wilayah sebelah Barat Jalan Semarang-Solo. Adapun batasan-batasan tersebut, yaitu : 1.
Daya dukung fisik alam Wilayah Semarang berada pada deretan gunung berapi Pulau Jawa. Dampak positif yaitu wilayahnya masuk dalam katagori subur dan memiliki pemandangan alam yang cukup baik untuk potensi pariwisata, sedangkan dampak negatif yaitu terdapatnya kawasan-kawasan yang masuk dalam zona kerentanan tanah dan tingkat kestabilan tanah yang berbeda-beda akibat dari jenis tanah yang berbeda pula. Untuk itu pengembangan kegiatan industri harus mempertimbangkan daya dukung fisik ala mini agar tidak menimbulkan masalah setelah operasional kegiatan industri tersebut.
2.
Pencemaran Jalur Semarang-Bawen merupakan daerah aliran sungai Garang dan Klampok. Wilayah sebelah utara yaitu Ungaran merupakan daerah resapan air dan hulu dari sungai Garang yang oleh wilayah Semarang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan daerah Bawen merupakan daerah resapan bagi sub dan sungai Klampok.
3.
Konflik fungsi Kegiatan industri merupakan aktivitas yang mampu berperan sebagai magnet perkembangan bagi suatu wilayah. Pembanguna industri di sebelah barat jalan Semarang-Solo jika direalisasikan hanya akan merangsang perkembangan wilayah tersebut menjadi tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik fungs
kawasan.
Adapun
konflik
fungsi
tersebut
utamanya
masalah
perkembangan kawasan budidaya dengan usaha mempertahankan kawasan lindung. 4.
Skenario pengembangan wilayah Lambatnya perkembangan wilayah di sebelah timur adalah tidak adanya jaringan jalan dan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah. Untuk itu wilayah di sebelah timur perkembangannya perlu dirangsang dengan meletakkan kegiatan-kegiatan yang mampu berfungsi sebagai magnet bagi
32
kegiatan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan industri merupakan kegiatan yang mampu menarik bagi kegiatan-kegiatan lainnya.
3.1.2 Pelayanan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penyediaan air bersih yang merata, tersebar di wilayah Kabupaten semarang, baik perkotaan maupun pedesaan. Sekitar 30% jumlah penduduk yang baru terlayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten semarang melalui sambungan rumah (SR) dan hydrant umum (HU). Jenis sambungan terbanyak adalah rumah tangga dan yang paling sedikit adalah industri besar. Sisa penduduk yang tidak terlayani adalah sebesar 70% memanfaatkan air bersih dari sumber-sumber pribadi yang dimiliki, baik melalui sumur dangkal, air permukaan, atau sumber yang lain. sedangkan untuk kebutuhan non domestik (industri) mendapatkan air bersih dari sumur-sumur dalam yang dibuat oleh masing-masing industri yang bersangkutan dengan kedalaman bervariasi antara 100-150 meter. Kapasitas produksi terpasang sebelum adanya kerjasama dengan pihak swasta adalah sebesar 335 liter/detik. Mengingat cakupan penanganan dan pelayanan air bersih yang terpencar-pencar dan cukup berjauhan antara satu wilayah pelayanan dengan wilayah pelayanan lainnya, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten semarang dalam operasionalnya dibagi menjadi tiga cabang yaitu Cabang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Selain itu pemenuhan air bersih juga dipenuhi masyarakat sendiri baik melalui sumur dangkal, sumur dalam, mata air dan sebagainya. Produksi air bersih PDAM Kabupaten semarang mencapai 525.398,40
per
bulan (pada periode juli 1999), dengan kapasitas terpasang sebesar 391,50 liter/ detik dan kapasitas sebesar 242,10 liter/detik. Pengelolaan air bersih dilakukan dengan sistem aliran dan pompa. Sumber-sumber air bersih untuk PDAM Kabupaten semarang meliputi : 1.
Cabang ungaran memiliki 11 sumber air bersih, namun tiga diantaranya tidak digunakan untuk pemakain PDAM. Produksi terbesar ialah pada mata air gogik
33
(48.211,2
air bulan) disusul sumber air siwarak, lempuyangan Bawah,
kalidoh kecil dan ngablak. 2.
Cabang ambrawa memiliki 12 sumber air bersih, namun dua diantaranya tidak digunakan untuk pemakain PDAM. Produksi terbesar ialah pada sumur dalam tegal rejo ( 37.944
air/bulan) disusul sumber di jeporo, kali bening i, legowo,
dan domplang. 3.
Cabang salatiga memiliki 10 sumber air, dan 1 sumber tidak digunakan oleh PDAM. Produksi air terbesar adalah air kewayuhan (32.140,8
air/bulan),
disusul oleh sumber di kalimantan tuk songo, senjoyo, tuk dandang, ngrawang.
Pelanggan terbesar adalah pada cabang ungaran ( 8.884 pelanggan) disusul kemudian pada cabang salatiga dan cabang ambarawa. Wilayah kabupaten semarang memiliki banyak sumber mata air pada daerah daerah dengan produktifitas air tanah tinggi maupun sedang. Selama ini, mata air ini dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan sehari hari ( mandi, mencuci dan air minum) pengairan sawah, perikanan. Selain digunakan pula oleh PDAM sebagai penyedian air bersih. Secara keseluruhan, mata air di wilayah ini mencapai kapasitas 7.331,2 liter/detik. Penyebaran mata air di setiap wilayah kabupaten semarang yang memiliki tiga kantor cabang, yaitu kantor cabang Ungaran, Amabarawa dan Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Air Diproduksi dan Didistribusi di Kabupaten Semarang Kapasitas No 1 2 3
Kantor cabang PDAM PDAM Cabang Ungaran PDAM Cabang Amabarawa PDAM Cabang Salatiga Jumlah
Terpasang Terpakai Produksi (lt/dt) (lt/dt) Air/bulan (m3) 221,00
164,90
429580,74
100,50
73,76
178.578,23
125,00 446,5
93,22 331,88
198.590,40 806.749,37
Sumber: PDAM Kabupaten Semarang, 2006
Produksi air bersih PDAM Kabupaten Semarang mencapai 806.749
per
bulan (pada periode juli 2006), dengan kapasitas terpasang sebesar 446,5 liter/detik dan kapasitas terpakai sebesar 331,88 liter/detik. Jadi tidak seluruh kapasitas air bersih PDAM terpakai, hanya 74%. 34
3.1.3 Tarif Air Minum di Kabupaten Semarang Tarif air minum di Kabupaten Semarang saat ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Desember 2005, dengan struktur tarif minum sebagai berikut: Tabel 3.2 Struktur Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Semarang Kelompok Pelanggan
Tarif Air Minum setiap meter kubik (Rp.) 0 – 10 > 10 - 20 > 20 – 30 > 30
Kelompok I 1. Sosial Umum 330 330 330 2. Sosial Khusus 390 390 390 Kelompok II 1. Rumah Sederhana 590 1000 1030 2. Rumah Semi Menengah 650 1110 1140 3. Rumah Menengah 780 1330 1370 4. Rumah Mewah 1040 1770 1820 5. Instansi Pemerintah 780 1330 1370 Kelompok III 1. Niaga Kecil 890 910 1190 2. Niaga Menengah 1440 1480 1930 3. Niaga Besar 1880 1940 2520 Kelompok IV 1. Industri Kecil 1940 2520 2910 2. Industri Menengah 2170 2810 3250 3. Industri Besar 2280 2960 3420 Kelompok V Kelompok Pelanggan Khusus Berdasarkan Kesepakatan Sumber : Peraturan Bupati Semarang No. 29/2005
390 470 1230 1370 1640 2190 1640 1420 2310 3020 3950 4410 4650
3.1.4 Kemitraan PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana TIrta Ungaran Dalam penilaian kemitraan yang saling menguntungkan, terdapat perbedaan antara pemerintah dan sektor swasta. Bagi pemerintah keuntungan lebih mengarah kepada benefit (manfaat), yang melihat keuntungan bukan semata-mata dari segi keuangan (finansial) atau adanya profit (laba usaha). Akan tetapi lebih dari itu, misal termanfaatkannya aset PDAM eks P3KT, cakupan layanan PDAM meningkat serta sebagai salah satu upaya meminimalkan terjadinya dampak lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah, hal ini dapat dipandang sebagai suatu keuntungan. 35
Sementara itu bagi swasta, keuntungan berarti usaha tersebut haruslah mendatangkan profit, yaitu laba usaha, disamping benefit, yaitu mendapatkan pengalaman yang dapat dipergunakan untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah yang lain. Saat ini PDAM Kabupaten Semarang semakin dituntut untuk meningkatkan pelayanan baik dari segi kuantitas maupun kualitas seiring dengan pertumbuhan penduduk. Permasalahan macetnya Proyek Program Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) ikut menambah persoalan PDAM dengan tanggungan pengembalian pinjaman yang cukup berat. Aset-aset yang sudah terlanjur dibeli pada proyek P3KT berupa alat-alat mekanik dan pipa-pipa distribusi juga sudah terlalu lama disimpan dan mengalami penyusutan. Dalam rangka peningkatan pelayanan serta penyelamatan aset eks P3KT tersebut di atas, maka pada tanggal 29 April 2003, PDAM menandatangani kerjasama dengan PT. Sarana Tirta Ungaran ( PT. STU) dalam rangka pengembangan pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Semarang. Kemitraan dalam penyediaan air bersih ini juga menggunakan skema Built, operate and transfer (BOT). Masa konsesi 27 tahun sejak operasional Oktober 2004. Nilai investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 33,638 milyar. Aset PDAM eks P3KT berupa alat-alat mekanik dan pipa-pipa distribusi yang bernilai Rp. 8,12 milyar juga dijadikan sebagai penyertaan modal. PDAM akan menerima royalti sebesar 4% flat dari penjualan air PT. STU kepada industri dan deviden sebesar 14% atas penyertaan modal. Sumber air yang diambil adalah air permukaan Sungai Tuntang, yang setelah diolah di Instalasi Pengolah Air (IPA) kemudian ditransmisikan melalui pipa bawah tanah ke reservoir yang ada di Desa Wujil kecamatan Bergas sejauh 12,673 km. Air bersih hasil olahan ditampung dalam clear well, untuk kemudian ditransmisikan ke bak penampung Bawen. Karena elevasi bak penampung Bawen lebih tinggi dari IPA Tuntang, maka digunakan pompa booster. Dari bak penampung Bawen, air dialirkan secara gravitasi ke bak penampung Harjosari yang berjarak 2 km dan bak penampung air bersih di Wujil.
36
Gambar 3.2 Sungai Tuntang sebagai Sumber Air Baku
Gambar 3.3 Instalasi Pengolah Air PT. STU
Gambar 3.4 Bak Penampung Air Bersih di Wujil
37
Debit pengambilan air tahap pertama sebesar 100 liter/detik dan tahap kedua sebesar 150 liter/detik untuk industri, sehingga total penyediaan adalah 250 liter/detik. Kapasitas produksi 250 liter/detik ini disesuaikan dengan
Ijin Pengambilan Air
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/107/2003 tanggal 5 Desember 2003. Hingga saat ini, pengambilan air masih 100 liter/detik, dimana 50 liter /detik dijual kepada PDAM Kabupaten Semarang untuk memenuhi kebutuhan domestik di Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Bergas, sedang siasanya 50 liter/detik dikelola PT. STU untuk mencukupi kebutuhan non domestik (industri) di sekitar Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Ungaran. Harga jual air kepada PDAM saat ini yaitu sebesar Rp. 500/m3, sedangkan tarif air untuk industri dibagi 2 (dua), yaitu untuk pemakaian kurang dari 30 liter/detik tarif air sebesar Rp. 3.060/m3 dan untuk pemakaian di atas 30 liter/detik sebesar Rp. 2.790/m3. Sementara itu untuk menghasilkan air bersih tiap m3 biaya produksi yang harus dikeluarkan antara Rp. 1.200 – 1.300. Dengan beban pinjaman yang harus dibayarkan tiap bulannya, menurut PT. STU, total pendapatan dari penjualan air bersih dengan tarif tersebut masih belum menutup seluruh biaya pengeluaran. Permasalahan lainnya adalah minat industri untuk berlangganan air bersih ini nampaknya masih kecil. Hal tersebut menurut perkiraan sementara karena industri masih mempunyai sumber air alternatif dan sudah terlanjur menginvestasikan modal yang cukup besar untuk pembuatan sumur dalam guna memenuhi kebutuhan air bersihnya. Dengan demikian debit pengambilan air sebesar 250 liter/detik sesuai ijin yang diberikan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pelanggan industri yang memanfaatkan air bersih saat ini baru mencapai 12 perusahaan atau 25,5% dari total industri yang ada di area cakupan layanan yang mencapai total 47 perusahaan. Persoalan utama yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah – swasta tersebut, mempunyai potensi kerugian bagi PT. STU selaku pengelola air bersih dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan dari kerjasama.
38
3.1.5 Analisis Kerjasama PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran Tindak lanjut pembangunan prasarana air bersih di kabupaten Semarang telah dimulai sejak terjadinya kegagalan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang menyisakan beban berat bagi PDAM Kabupaten Semarang. Upaya untuk mencari investor yang mau dan mampu melanjutkan program P3KT juga telah dilakukan secara terbuka. Kemitraan antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. SARANA TIRTA UNGARAN sebagai bentuk usaha bersama dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensi penyediaan air bersih bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kemitraan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama dihadapan notaris pada tanggal 29 April 2003. Kerjasama ini menggunakan pola Built Operate Transfer (BOT) dengan masa konsensi 27 Tahun. Dalam perjanjian kerjasama ini memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan juga persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan keputusan bersama. Salah satu isi perjanjian yang penting adalah tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat dilihat pada gambar berikut :
39
Gambar 3.5 Pengelompokan Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Kemitraan
Dalam gambar terlihat adanya indikasi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama dalam hal alokasi risiko. Kewajiban PT. SARANA TIRTA UNGARAN untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama hanya diimbangi kewajiban PDAM yang membantu sebatas kelancaran perijinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama. Padahal sebagai investor swasta PT. SARANA TIRTA UNGARAN tentunya berharap Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan juga turut menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaksanaan pengembangan air bersih tersebut, sehingga ada jaminan modal yang ditanamkan dapat diperoleh kembali beserta keuntungan yang wajar. Tidak tercantumnya suatu kesepakatan untuk membentuk Badan Usaha Bersama antara PDAM dan PT. SARANA TIRTA UNGARAN dalam jangka waktu tertentu turut mempersulit pengembangan penyediaan layanan air bersih ini. PT. SARANA TIRTA UNGARAN dituntut harus mampu menjalankan usaha ini dan menanggung risiko sendirian, padahal PDAM akan selalu menerima royalti meskipun usaha ini mengalami kerugian, sementara bila ada keuntungan PDAM juga mendapat pembagian deviden atas aset PDAM yang dipakai sebagai modal usaha. Semakin besar keuntungan yang didapat dari usaha ini semakin besar pula deviden yang akan diterima PDAM.
40
Kemitraan antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. SARANA TIRTA UNGARAN dalam penyediaan air bersih memiliki benefit yang dalam hal ini lingkungan dan Pemerintah lebih banyak diuntungkan, sedangkan bagi swasta PT. SARANA TIRTA UNGARAN masih berlum menguntungkan karena pendapatan yang diperoleh dari penjualan air belum mampu menutup total biaya. Dalam kemitraan Pemerintah-Swasta yang menyediakan pelayanan air bersih ini, sesuai dengan perjanjian PT. Sarana Tirta Ungaran selaku pihak swasta yang menanggung semua biaya pelaksanaannya. Biaya yang ditanggung meliputi biaya modal awal/investasi yaitu jumlah semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari prastudi sampai proyek selesai dibangun dan biaya tahunan (annual cost). Pelaksanaan pembangunan dalam penyediaan air bersih dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap I dengan debit pengambilan air sampai 100 liter/detik, sedangkan tahap II yang dilaksanakan pada tahun ketujuh setelah beroperasi dengan sebit mencapai 250 liter/detik sesuai dengan ijin pengambilan air. Biaya pembangunan sampai tahap II diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar RP. 33.638.000.000. Modal/investasi awal pada tahap I sebesar RP. 19.422.000.000. aset PDAM yang digunakan mencapai Rp. 8.120.000.000. dengan demikian investasi yang ditanggung PT. SARANA TIRTA UNGARAN pada tahap I sebesar Rp. 11.302.000.000 dan tahap II diperkirakan memerlukan biaya Rp. 14.216.000.000. Biaya tahunan merupakan beban biaya yang masih harus ditanggung oleh investor selama operasionalnya sesuai masa konsensi yang telah disepakati. Biaya tahunan terdiri dari : 1. Pengembalian pinjaman berikut bunga pinjaman. 2. Biaya depresiasi (Penyusutan). 3. Biaya operasi dan pemeliharaan. 4. Biaya pengeluaran lain yaitu pembayaran pajak dan pembayaran royalti serta deviden kepada PDAM. Sedangkan pendapatan yang masuk adalah dari penjualan air yaitu kepada PDAM dengan besar tarif sesuai kesepakatan dan kepada industri dengan tarif yang besarnya ditentukan sendiri oleh PT. SARANA TIRTA UNGARAN. Perhitungan pemulihan biaya berarti pendapatan yang harus diterima minimal sama dengan total biaya pengeluaran atau dengan kata lain laba setelah pajak penghasilan mendekati nol.
41
Secara garis besar dapat diberikan beberapa point penting dalam menganalisis kerjasama Pemerintah-Swasta pada penyediaan air bersih di Kabupaten Semarang, yaitu : 1. Pelayanan air bersih melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan model BOT menjadi salah satu alternatif solusi penyediaan air bersih untuk kalangan yang belum tertangani oleh Pemerintah. Sektor swasta dengan modal dan sumber daya yang dimiliki akan dapat menutup keterbatasan Pemerintah, tanpa mengambil alih tanggung jawab Pemerintah. 2. PDAM Kabupaten Semarang selaku penyedia layanan air bersih bagi kepentingan domestik mendapat keuntungan baik benefit maupun profit dari pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta, diantaranya dalam jangka pendek : aset PDAM bekas P3KT dapat termanfaatkan, bertambahnya pasokan air yang pada gilirannya menaikan cakupan area layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Semarang serta pendapatan dari pembagian royalti dan deviden. Sedangkan dalam jangka panjang setelah masa konsensi selesai seluruh aset penyediaan air bersih ini akan beralih menjadi milik PDAM sepenuhnya, sehingga menambah aset PDAM. Hal ini membuktikan bahwa konsep kemitraan dengan model BOT memang menguntungkan. Namun demikian agar usaha kepengusahaan air ini setelah diserahkan kepada Pemerintah dapat berjalan seperti halnya saat dikelola oleh swasta, maka diperlukan semangat dan perilaku kewirausahaan di kalangan birokrasi. Apabila Pemerintah merasa belum sanggup mengoperasikan usaha secara efektif dan efisien maka sebaiknya dilanjutkan
dengan
“contract
operations”,
dimana
Pemerintah
tetp
mengendalikan badan usahanya dan meminta suatu kontraktor untuk memberikan jasa manajemen atau jasa-jasa lainnya semalam periode tertentu. 3. Hasil
analisis
isi
perjanjian
kerjasama
mengindikasikan
adanya
ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran, terutama dalam alokasi risiko. Sebagai pihak swasta PT.
SARANA
TIRTA
UNGARAN
kurang
mendapat
haknya
untuk
mendapatkan jaminan Pemerintah dalam pengembalian modal yang ditanamkan beserta keuntungan yang wajar dalam kemitraan ini, sehingga kemitraan ini dinilai kurang menguntungkan salah satu pihak yaitu PT. SARANA TIRTA
42
UNGARAN dan lebih menguntungkan pihak PDAM. Mengingat investasi dalam infrastruktur publik umumnya berlangsung dalam kurun waktu yang lama dengan biaya yang besar, sehingga konsekuensinya mempunyai risiko investasi yang cukup tinggi dengan variabel yang cukup kompleks. Di lain pihak pelayanan yang dilakukan perusahaan swasta ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu masyarakat pengguna air. Untuk itu diperlukan pengaturan guna menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang bekerja sama dan kepentingan konsumen terlindungi dari hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. 4. Untuk menjamin kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam Kemitraan dan kepentingan masyarakat terlindungi dari hal-hal yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain maka diperlukan Badan Pengatur Independen, berupa organisasi otonom yang mampu menjaga jarak dengan badan usaha yang diatur, konsumen dan kepentingan pribadi serta otoritas publik. 5. Dalam hal pelayanan penyediaan air bersih, PT. SARANA TIRTA UNGARAN sudah dapat memenuhi keinginan pelanggan terutama kalangan industri. Hal ini dikarenakan kualitas air dan kontinuitas air yang disediakan oleh PT. SARANA TIRTA UNGARAN sudah cukup baik. Dengan demikian pendapat yang menyatakan bahwa swasta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien dibandingkan dengan Pemerintah memang terbukti dan benar.
3.2
ANALISIS RISIKO KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN MAROS DALAM MASA PRE-STUDI KELAYAKAN Berdasarkan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh PDAM
Kabupaten Semarang dengan PT. Sarana Tirta Ungaran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembagian alokasi risiko yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur publik umumnya berlangsung dalam kurun waktu yang lama dengan biaya yang besar, sehingga konsekuensinya mempunyai risiko investasi yang cukup tinggi dengan variabel yang cukup kompleks. Adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi, maka perlu dilakukan sebuah analisis tentang risiko
43
pada proyek penyediaan air besih di Kabupaten Maros, sehingga masing-masing pihak akan saling merasa diuntungkan.
3.2.1 Gambaran Wilayah Studi (Kabupaten Maros) Luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.612 m2, terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/kelurahan, terletak pada koordinat 40 o 45’ – 50o 07’ Lintang Selatan dan 109o 205’ – 129o 12’ Bujur Timur. Kabupaten Maros di sebelah utara berbatasab dengan Kabupaten Pangkep, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, di sebelah timur dengan Kabupaten Bone, dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Adapun keseluruhan jumlah penduduk dam kepadatan penduduk Kabupaten Maros dapat di lihat pada Tabel 3.3 dan 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin pada Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan Mandai Moncongloe Maros Baru Marusu Turikale Lau Bontoa Bantimurang Simbang Tanralili Tompobulu Camba Cenrana Mallawa Total
Pria 17.545 8.480 11.617 12.378 19.737 11.865 12.920 13.265 10.539 12.961 6.727 6.049 6.540 5.138 155.761
Jumlah Penduduk Wanita Jumlah 17.428 34.973 8.492 16.972 12.223 23.840 12.810 25.188 21.301 41.038 12.343 24.208 13.630 26.550 14.552 27.817 11.462 22.001 12.140 25.101 6.944 13.671 6.474 12.523 7.124 13.664 5.554 10.692 162.477 318.238
Sex Ratio 99 100 105 103 108 104 105 110 109 94 103 107 109 108 104
Sumber : www.maroskab.go.id
44
Tabel 3.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin pada Tahun 2010 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mandai Moncongloe Maros Baru Marusu Turikale Lau Bontoa Bantimurang Simbang Tanralili Tompobulu Camba Cenrana Mallawa Total
Luas Wilayah (km2) 49,11 46,87 53,76 73,83 29,93 53,73 93,52 173,70 105,31 89,45 287,66 145,36 180,97 235,92 1.619,12
Jumlah Penduduk Pria/ Wanita 34.973 16.972 23.840 25.188 41.038 24.208 26.550 27.817 22.001 25.101 13.671 12.523 13.664 10.692 318.238
Kepadatan Penduduk 712 362 443 341 1.371 451 284 160 209 281 48 86 76 45 197
Sumber : www.maroskab.go.id
3.2.1.1 Prasarana Pengairan Kabupaten Maros Jaringan irigasi merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Dalam kaitan tersebut jaringan irigasi sangat membantu dalam mengatur tata air dan kebutuhan bagi petani untuk pengairan areal persawahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian penduduk. Sebagai salah satu daerah produksi pertanian khususnya tanaman pangan, maka keberadaan prasarana irigasi sangat berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Luas jaringan irigasi yang telah dibangun mencapai 20,22 Ha. Areal persawahan tersebut tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Maros, seperti Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tompolubudan, dan Kecamatan Simbang.
3.2.1.2 Sarana Air Bersih Kabupaten Maros Perkembangan jumlah pelanggan air bersih yang pelayanannya dilakukan sektor PDAM dengan pelanggan tertinggi pada kegiatan rumah tangga sebesar 8.441 Unit
45
dengan jumlah air yang disalurkan 1.957.829. Jumlah pelanggan air bersih dari PDAM di Kabupaten Maros tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel 3.5, yaitu : Tabel 3.5 Jumlah Pelanggan Air Bersih Bersumber dari PDAM di Kabupaten Maros Tahun 2005-2008 Jenis Konsemen 1 Sosial Umum Khusus Non Niaga Rumah Tangga Instansi Pemerintah Niaga Kecil Besar Industri Kecil Besar Khusus Pelabuhan Lainnya Jumlah
2005 2 139 49 90 6.038 5.961 77 402 400 2 16 9 7 3 3 6.598
2006 3 149 50 99 6.291 6.210 81 421 419 2 20 9 11 4 4 6.886
2007 4 158 50 108 6.840 6.751 89 449 447 2 25 12 13 5 5 7.477
2008 5 169 50 119 7.734 7.636 98 505 503 2 28 14 14 5 5 8.441
Sumber : Kantor PDAM Kabupaten Maros, 2008
Sumber air bersih yang dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Maros adalah berasal dari WTP Bantimurung dan Bendungan Carangki. WTP Bantimurung memiliki kapasitas debit air 500 liter/detik, namun yang dapat diusahakan baru mencapai 70 liter/detik. Sedangkan Bendungan Carangki hanya dimanfaatkan 50 liter/detik, meskipun kapasitas WTP Carangki tersebut dapat mencapai lebih dari 1000 liter/detik. Potensi air bersih pada Bendungan Carangki sudah tidak dapat dikembangkan lagi karena sebagian besar potensinya diperuntukkan memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar dengan kapasitas terpasang 1.000 liter/detik. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Maros hanya dapat mengembangkan kapasitas WTP Bantimurung, mengingat pertumbuhan penggunaan air bersih yang semakin meningkat. Kawasan Bandar Udara Hasanuddin membutuhkan suplai air sebanyak 80 liter/detik, sehingga dalam pembangunannya PDAM Kabupaten Maros terus melakukan peningkatan kapasitas. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air bersih di
46
Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air di wilayah ini cukup banyak yang belum dimanfaatkan, sebagaimana sumber air Pottontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung.
3.2.2 Kerjasama Pemerintah dan Swasta Untuk Air Bersih 3.2.2.1 Persediaan Air Kabupaten Maros a. Sistem Penyediaan Air Kapasitas produksi pengolahan air (WTP) PDAM Maros sebanyak 130 liter/detik yang dibangun di WTP Bantimurung 80 liter/detik dan WTP Pattontongan 50 liter/detik. Keduanya dibuat dengan sistem konstruksi baja dan dalam kondisi dan fungsi yang baik. Masing-masing WTP dilengkapi pompa dan reservoir. Infrastruktur yang yang dibangun untuk mengangkut air menuju Water Treatment Plant (WTP) dan daerah pelayanan adalah pWTP yang bertekanan. PWTP saluran antara WTP Bantimurung dan WTP Pattontongan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat meningkatkan aliran utama pada jam sibuk. WTP Bantimurung didukung dengan dual intake, pertama dari Sungai Bantimurung sampai Bendungan Bassi dan yang kedua dari bagian atas air terjun Bantimurung. PDAM Kabupaten Maros melayani 30 desa pada 9 kabupaten dengan level cakupan pelayanan bervariasi antara 0,71%-63,68%. Daerah yang belum dilayani PDAM menggunakan air tanah, sumur dangkal dan air permukaan dari sungai dan saluran drainase. Walaupun demikian, kualitas air kebanyakan masih belum standar dijadikan air minum. Cakupan pelayan PDAM Kabupaten Maros masih relatif rendah sebesar ± 21,72% dari total populasi Kabupaten dan 27,07% (23,46% SR dan HU, 3,61% untuk layanan khusus) untuk daerah layanan.
b. Pelanggan Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Maros sampai akhir November 2009 sebanyak 9.307 sambungan yang terdiri 50 (0,54%) general social, 61 (0,66%) special social A, 64 (0,69%) special social B, 6.915 (74,30%) rumah tangga A, 1.468 (15,77%) rumah tangga B, 3 (0,03%) rumag tangga C, 98 (1,05%) instansi pemerintah, 597
47
(6,41%) usaha kecil, 2 (0,02%) niaga, 33 (0,35%) industri kecil, 11 (0,12%) industri besar, dan 5 (0,05%) special service. Penetapan tarif atau harga dalam pelayanan PDAM Kabupaten Maros, ditentukan oleh Keputusan Bupati No.352/KPTS/690/VII/2009. Pelanggan PDAM Kabupaten Maros dikatogerikan dalam 4 kelompok seperti pada tabel 3.6, antara lain : Tabel 3.6 Tarif Structure PDAM Kabupaten Maros Tahun 2009 – 2011 (Rp/m3) No
Customer Group
1
Group I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus A c. Sosial Khusus B Group II a. Rumah Tangga A b. Rumah Tangga B c. Instansi Pemerintah Group III a. Rumah Tangga C b. Niaga Kecil c. Industri Kecil a. Niaga Besar A b. Niaga Besar B c. Industri Besar Group IV a. Pelabuhan Laut/ Sungai/Udara
2
3
4
Tarif Classification 2009 0-10 m3 >10 m3
Tarif Classification 2010 0-10 m3 >10 m3
Tarif Classification2011 0-10 m3 >10 m3
Rp2.000 Rp2.100 Rp2.100
Rp2.000 Rp2.200 Rp2.300
Rp2.200 Rp2.300 Rp2.300
Rp2.200 Rp2.400 Rp2.500
Rp2.400 Rp2.500 Rp2.500
Rp2.400 Rp2.600 Rp2.700
Rp2.300 Rp2.300 Rp2.700
Rp2.550 Rp2.800 Rp3.400
Rp2.500 Rp2.500 Rp2.900
Rp2.750 Rp3.000 Rp3.600
Rp2.700 Rp2.700 Rp3.100
Rp2.950 Rp3.200 Rp3.800
Rp2.800 Rp2.900 Rp3.000 Rp3.900 Rp5.100 Rp6.650
Rp3.650 Rp3.800 Rp3.900 Rp5.100 Rp6.650 Rp8.650
Rp3.000 Rp3.100 Rp3.200 Rp4.200 Rp5.500 Rp7.150
Rp3.900 Rp4.050 Rp4.200 Rp5.500 Rp7.150 Rp9.300
Rp3.200 Rp3.300 Rp3.400 Rp4.450 Rp5.800 Rp7.550
Rp4.150 Rp4.300 Rp4.450 Rp5.800 Rp7.550 Rp9.850
Rp6.700
Rp9.100
Rp7.300
Rp9.700
Rp9.700
Rp10.30 0
Sumber : PDAM Kabupaten Maros Tahun 2009
Jumlah air yang terjual dari Januari 2009-September 2009 sebesar 1.534.775 m3 atau perbulannya sebanyak 170.528,33 m3. Ada penyesuaian tarif dan susunan kelompok pengguna pada bulan Oktober 2009-November 2009 yang mana tingkat konsumsi air bertambah 343.026 m3 atau perbulannya menjadi 171.513 m3. Tingkat pemakaian air pada November 2009 dapat dilihat pada tabel 3.7, sebagai berikut : Tabel 3.7 Water Consumption Level November 2009 Description Sosial Umum Sosial Khusus A Sosial Khusus B Rumah Tangga A
Customer (Unit)
Water Bill (Lbr)
50 61 64 6.915
27 60 65 6.186
Usage (m3) 690 1.679 2.673 98.692
Average Price Per m3 (Rp) 2.220 2.418 2.363 2.791
Average Consumptoi n Per m3 25,65 27,98 41,12 15,95
48
Rumah Tangga B Instansi Pemerintah Rumah Tangga C Niaga Kecil Industri Kecil Niaga Besar Industri Besar Khusus Total November 2009
1.468 98 3 597 33 2 11 5 9.307
1.467 97 3 593 33 2 10 5 8.548
27.279 7.721 293 17.770 3.240 231 885 8.475 169.628
2.847 3.395 3.650 3.788 3.817 4.996 8.619 9.806 4.165
18,60 79,60 97,67 29,97 98,18 115,50 88,50 1.695,00 19,84
Sumber : PDAM Kabupaten Maros Tahun 2009
3.2.2.2 Kebutuhan Air Kabupaten Maros a.
Produksi Kebutuhan Air Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 %. Berdasarkan populasi Kabupaten
Maris setiap tahun mulai 2002 sampai tahun 2008. Perkiraan kebutuhan air tahun 20092030 dapat dilihat pada Gambar 3.6.
Gambar 3.6 Kebutuhan Air Kabupaten Maros
b. Rencana Daerah Pelayanan Beberapa criteria mendasar untuk memperluas cakupan wilayah pelayanan, seperti : 1) Rencana umum tata ruang Kabupaten Maros 2) Tingkat kesulitan air bersih, biasanya ditemukan di daerah pesisir 3) Layanan daerah yang ada namun belum diberikan oleh PDAM 49
4) Waiting list, umumnya layanan domestic dari PDAM
Menurut data PDAM Kabupaten MAros, waiting list PDAM sebanyak 17.224 unit sambungan ditambah dengan rencana taman industri, Bandara Hasanuddin, Perumahan AURI dan fasilitas infrastruktur ait bersih lainnya yang menjadi prioritas. Karena itu, unit produksi dan saluran pWTP sudah sangat mendesak untuk dibangun.
3.2.2.3 Sistem Baru dan Skema Public Private Partnership (PPP) yang Diusulkan Sistem baru yang diusulkan terdiri dari tiga sistem yaitu, dari sungai Bantimurung dan Sungai Maros. Sistem baru yang pertama dari Sungai Bantimurung yang akan memproduksi jumlah air 250 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan permintaan lima tahun pertama, mulai tahun 2011-2015. Sedangkan sistem selanjutnya yang lebih canggih dari Sungai Maros untuk tahun berikutnya, masing-masing 250 liter/detik dan mulai tahun 2016-2030. Dalam hal ini, sistem baru yang pertama sebagai program penting untuk melakukan kelayakannya, sedangkan sistem yang lebih maju sebagai laporan dengan intake baru yang diusulkan dari Bendungan Lekopancing. Program penting, merupakan sistem intake baru yang terletak hanya Bendungan Batu Bassi sekitar ± 200 m dari intake yang telah ada. Lokasi intake berada di luar tikungan sungai dan di sisi kanan Sungai Bantimurung. Intake tersebut merupakan rencana dengan diameter 6 m pada dataran yang banjir dengan dibatasi oleh jalan dan tepi sungai. Sistem produksi air (dari intake ditransmisikan ke WTP) merupakan garis besar rencana yang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut :
50
Gambar 3.7 Outline Plan New System
3.2.3 Risiko Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros Risiko yang terjadi dalam penyediaan air bersih di kabupaten Maros dijabarkan dalam Tabel 3.8, yaitu : Tabel 3.8 Risiko-Risiko Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros No A
Jenis Risiko Alokasi Risiko Penyediaan Air Keterangan Ditanggung oleh Kabupaten Maros Risiko Project Performance (Operational and Settlement Risk Project) Risiko Jumlah Air Ketersediaan air yang akan diolah dari aliran Pemerintah dan Bersih sungai untuk menjamin terpenuhinya pemerintah daerah kuantitas air bersih yang dibutuhkan Maros Risiko Kualitas Air Pasokan air bersih tidak mencapai tingkat Pemerintah dan Bersih kualitas yang diperlukan atau terkontaminasi pemegang kontrak sehingga biaya pengolahan yang diperlukan kerjabersama lebih tinggi atau proses produksi harus dihentikan dalam jangka waktu tertentu Risiko Pengalihan Pada saat penhajuan konytak kerjasama baik Pemerintah Aset kepada pemerintah akibat penghentian dini atau saat kemitraan yang berakhir Risiko Penghentian Risiko kerjasam dihentikan sebelum akhir, Pemerintah dan
51
Awal Kerjasama
dikarenakan pelanggaran oleh beberapa sektor, dimana tidak diselesaikan. Misal terjadi bencana alam Risiko Risiko dimana masyarakat akan menderita Pertanggungjawaban kehilangan atau kerusakan yang timbul dari pada Masyarakat pengoperasaian kemitraan atau kerjasama Risiko Peningakatan Risiko terhadap anggaran dimana jumlah Biaya Investasi biaya investasi yang telah disepakati untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tidak cukup. Sehingga biaya terlalu tinggi dibandingkan tinggal pelayanan Risiko Kesalahan Kesalahan dalam menentukan atau desain Rancangan rencana, spesifikasi dan/atau konstruksi Risiko Teknologi
Risiko Kegagalan Mitra Kerja
Finansial Risk Project Risiko Pendapatan Pemegang kontrak kerjasama tidak seperti diharapkan disebabkan target di bawah dari target pendapatan Risiko Tarif Air Tarif air yang disetujui tidak sesuai dengan Bersih awal operasional yang disepakati oleh pembeli dengan air jumlah besar Risiko Nilai Tukar Akibat adanya perubahan kurs mata uang rupiah yang dapat mengakibatkan kerugian akibat fluktuasi niali tukar Risiko Suku Bunga Meningkatnya biaya utang terhadap biaya yang dianggarkan Risiko Pembiayaan
Risiko Inflasi
Pemegang kontrak kerjabersama Pemegang kontrak kerjabersama
Pemegang kontrak kerjabersama Teknologi yang diadopsi oleh proyek gagal Pemegang untuk beroperasi seperti yang diharapkan kontrak kerjabersama Jika kontraktor, kreditur, pembeli utama Pemegang gagal memenuhi syarat dalam kontrak kontrak kerjabersama Pemegang kontrak bersama tidak dapat Pemegang menyelesaikan tepat waktu, seperti masalah kontrak pendanaan, ketersediaan dan status tanah kerjabersama Terkait dengan pemenuhan standar kualitas Pemegang kinerja dan jasa yang telah disepakati kontrak kerjabersama
Risiko Keterlambatan Proyek Risiko Kualitas Pengendalian dan Kewajiban Kerja yang Harus Dipenuhi Risiko Lingkungan Terkait dengan pemenuhan standar lingkungan yang berlaku dan kebutuhan akan pelporan, seperti timbunan lumpur ke sumber air bersih (sungai) B
Pemegang kontrak kerjasama
Keseluruhan risiko kecuali risiko nilai tukar yang ada saat mendapatkan dana murah dari dalam dan luar negeri, berkaitan dengan ketersediaan dana kerjasama melalui penggunaan modal sendiri atau pinjaman Biaya operasional dan biaya investasi akan
-
Pemegang kontrak kerjabersama Pemegang kontrak kerjabersama Pemegang kontrak kerjabersama Pembeli air curah (dalam jumah besar) Pemegang kontrak kerjabersama
Pelanggan
dan
52
naik lebih cepat dari yang diharapkan dan akan meningkatkan lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan terkait pendapatan Risiko Kenaikan Ada kenaikan pajak air bersih yang harus Pajak Air Bersih dibayar untuk mendapatkan air bersih
C
Risk Licensing and Government Risiko Lisensi dan Proyek tidak mendapatkan ijin yang sesuai, Ketersediaan Status persetujuan ketersediaan lahan yang terkait Tanah dengan konstruksi, lokasi dan operasional Risiko Politik Risiko dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengubah hukum dan pengendalian terhadap ekonomi, melaksanakan hak-haknya sehingga proyek menyebabkan ketidaksetabilan politik yang merugikan Risiko Hukum Terjadinya perubahan tak terduga dalam peraturan hukum, sehingga menyebabkan akibat buruk bagi operasional proyek Risiko Peraturan
D
Akibat perubahan peraturan yang tidak diinginkan dari kerangka peraturan berlaku yang terkait dengan operasi proyek
Force Majeure Risk Force Majeure Risk Risiko Force Majeure yang mencegah of Natural Disasters pembangunan dan opersai kerjasama, yaitu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran Force Majeure Risk Risiko Force Majeure yang dapat Due to Politic menghambat pembangunan dan operasi kerjasama, misalnya perang, huru-hara, kerusakan atau pemogokan
Pemegang kontrak kerjabersama Pemegang kontrak kerjabersama
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah pusat, pemerintag daerah Kabupaten Maros, pembeli air curah Pemerintah pusat, pemerintag daerah Kabupaten Maros, pelanggan
Pemegang kontrak kerjabersama dan pemerintah daerah Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Maros
3.2.4 Kajian Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Air bersih di Kabupaten Maros 3.2.4.1 Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Maros Terdapat 4 (empat) alternatif sumber air bersih di Kabupatern Maros, yaitu debit mata air Jamala, sungai Bantimurung di bendung batu bassi, sungai Maros dari upstream dan downstream bendung lekopancing di pucak dan Dulang.
53
Gambar 3.8 Sumber Air Bersih di Kabupaten Maros
Analisis kualitatif untuk seluruh sistem yang menggunakan air bersih untuk setiap lokasi di atas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.9 Alternatif Pemilihan Sistem Berdasarkan Sumber Air Tahun Perencanaan 2010-2030
No.
1
2 3
Uraian Parameter
Air Bersih / Raw Water - Debit aliran minimum - Fluktuasi - Kontunuitas aliran - Kualitas air - Persaingan pemakai air Intake PWTP Transmisi - Bahan pWTP transmisi - Kedatara topografi jalur - Panjang pWTP transmisi - Sistem pengaliran
Bobot Penilaian Sistem Untuk Setiap Periode Perencanaan Pengembangan Alt. I Alt. II Alt. III Alt. IV Mata Air Bendung Bonto Dulang Jamala Batu Bassi Sungu 14 13 15 15 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 1 12 14 10 10 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1
54
4 5 6
7 8 9
Unit Pengolahan/WTP Reservoir PWTP Distribusi - Bahan pWTP distribusi - Kedataran Topografi jalur - Panjang pWTP dist. Utama - Sistem pengaliran Biaya investasi/Investment cost Biaya operasional /Ops. Cost Tingkat kemudahan pemeliharaan TOTAL PER SUMBER
1 5 12 5 3 3 1 5 5 5 64
1 5 12 5 3 3 1 5 5 5 65
1 5 10 5 3 1 1 1 1 1 49
1 5 10 5 3 1 1 1 1 1 45
Keterangan : 1 (Worst), 2 (Poor), 3 (Fair), 4 (Good), dan 5 (Fine) Sumber: Analisis Konsultan Water Supply Maros Rekomendasi untuk menggunakan air bersih didasarkan pada ketersediaan air di setiap lokasi debit mata air Jamala dan sungai Bantimurung di bendung batu bassi, yang hanya diekstraksi sebanyak 250 l/d, sementara sungai maros di dulang diperkirakan maksimum 250 l/d dengan kemungkinan berhasil 40% baik di dulang maupun upstream bendung lekopancing (total 80% berhasil dengan dual intake dari dulang dan upstream bendung lekopancing). Dari evaluasi tabel di atas, debit mata air Jamala dan sungai Bantimurung memiliki nilai kurang lebih sama. Debit air bersih Bantimurung di bendung batu bassi memiliki nilai sedikit lebih tinggi karena debit mata air jamala merupakan bagian dari sistem bendung batu bassi. Namun, debit mata air Jamala dapat dipisahkan dan diekstrasi dengan menggunakan WTP tersendiri. Bendung batu bassi adalah lokasi terbaik untuk ekstraksi air bersih dan lebih handal dalam ketersediaan air bersih.
3.2.4.2 Kualitas Air Bersih di Kabupaten Maros Ke empat sumber air pada Kabupaten Maros memiliki beberapa parameter fisik dan kimia
yang di ambang batas. Salah satunya adalah turbidity (kekeruhan) air.
Turbidity (Kekeruhan) adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air bersih dengan skala NTU (nephelo metrix turbidity unit), kekeruhan ini disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda koloid di dalam air yang membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari segi kualitas air itu sendiri. Tingginya nilai kekeruhan juga dapat mempersulit usaha penyaringan dan mengurangi efektivitas desinfeksi pada proses penjernihan air. Sehingga diperlukan unit
55
produksi pengolahan air bersih yang lebih lengkap. Unit pengolahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. a. Unit Coagulation b. Flocculation Unit c. Unit Sedimentation d. Filtration Unit e. Stabilization Unit/Affixing Lime f. Disinfection Units Data kualitas air bersih ke empat sumber yang melebihi standar kualitas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.10 Raw Water Quality No. Parameter Unit Standard Sample Bantimurung River (upstream bendung batu bassi) 1 Turbidity NTU 5 42.90 Jamala Water Spring 1 Turbidity NTU 5 44.73 Maros river at Dulang (downstream bendung Lekopancing) 1 Turbidity NTU 5 23.10 Maros river at Bonto Sungu (upstream bendung Lekopancing) 1 Turbidity NTU 5 29.00
Sumber : Analisis Konsultan
3.2.5 Kajian Kuantitas Air Terhadap Kualitas Air Ditinjau dari Segi kualitas (mutu) air secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air, terutama dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air. Berdasarkan data sebelumnya juga telah diketahui bahwa tingkat kekeruhan dari sungai Maros di Dulang, sungai Maros di Bonto Sungu, mata air Jamala dan air terjun Bantimurung berada diatas nilai ambang atau bersih mutu yang ditetapkan pemerintah. Sehingga masih perlu dilakukan pengolahan lanjut.
56
3.2.6 Kajian Kualitas Air Terhadap Tarif Air Diketahui kualitas dari ke 4 (empat) alternative sumber air bersih masih belum mencapai optimal dikarenakan tingkat kekeruhannya masih tinggi. Maka kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan yang di tandai dengan rasa, bau dan warna yang sesuai dengan ketentuan. Dalam kajian pra studi kelayakan proyek air bersih di Kabupaten Maros, penetapan tarif dilakukan dengan bantuan oleh pemerintah dan tanpa bantuan pemerintah yaitu masing-masing sebesar Rp 2.400 dan Rp 2.700. Kenaikan tarif juga dapat dilakukan apabila ada peningkatan kuantitas sumber air bersih, kualitas yang terjamin dan kontinuitas air minum yang terjamin dengan ditandai air berjalan selama 24 jam setiap hari. Apabila ekspektasi masyarakat seandainya sudah tercapai sebesar 90%, maka itu sudah baik yang artinya masyarakat sebagai pelanggan air minum sudah merasa puas dan dapat menerimanya. Kemungkinan kenaikan tarif air minum bisa dipersiapkan, namun harus diperhatikan bahwa pelanggan air minum itu merupakan salah satu stakeholder yang harus ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan hak konsumen.
3.2.7 Kebijakan Penentuan Tarif Air Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara. Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perhitungan danpenetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip : keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan air baku. Komponen biaya dalam perhitungan tarif meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi atau amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya-biaya lain, dan keuntungan yang wajar. Untuk melaksanakan tarif, penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
57
Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula Indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai Indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah. Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ketentuan yang berlaku saat itu adalah Nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Menurut Permendagri ini, pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya yang secara penuh dicapai dari hasil perhitungan Tarif rata-rata minimal harus sama dengan biaya dasar. Ada tiga pengelompokan biaya, yaitu : a. Tarif rendah, yakni tarif bersubsidi yang nilainya lebih kecil dari biaya dasar b. Tarif dasar yakni nilai tarif sama dengan biaya dasar, c. Tarif penuh yakni tarif yang nilainya lebih besar dari biaya dasar. Dampak tarif yang tidak full cost recovery bagi PDAM, mengalami kesulitan dalam mengalokasikan investasi pengembangan pelayanan, serta biaya pemeliharaan dan kualitas pelayanan cenderung menurun.
3.2.8 Analisis Risiko dengan Skema BOT (Build-Operation and Transfer) dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros Nilai proyek yang tertera dalam buku Public Private Partnership (PPP) Bappenas Tahun 2010-2014, untuk pembangunan air bersih di Kabupaten Maros senilai Rp. 115 Miliar. Kerjasama yang dilakukan adalah antara PDAM Kabupaten Maros dengan PT. SEMEN BUSOWO, dimana tahap awal direncanakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan lima tahun pertama, mulai tahun 2011-2015. Kemudian dilanjutkan tahap selanjutnya dengan sistem yang lebih canggih dari Sungai Maros untuk tahun berikutnya, masing-masing 250 liter/detik dan mulai tahun 2016-2030. Adapun skema alternatif yang diberikan yaitu : 1. BOT production and Main Distribution 2. BOT Production 3. ROT Production Skema BOT untuk produksi penyediaan air dipilih sebgai skema PPP final dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Maros. Intake baru dan WTP akan dibangun oleh swasta, selanjutnya swasta akan menjual air minum dalam jumlah banyak setelah
58
WTP dan PDAM akan menjamin membeli air untuk mendistribusikan di daerah pelayanan PDAM. Dalam kesimpulan dan rekomendasi pra Sarana Tirta Ungarandi kelayakan proyek air bersih di Kabupaten Maros dipilih alternatif skema BOT yang ketiga yaitu ROT (Rehabilition, Operation and Transfer). ROT merupakan pilihan terbaik dikarenakan WTP yang ada dan baru dapat dikelola secara bersama dalam satu manajemen. Adapun proyeksi finansialnya, terdiri dari hibah (tanpa adanya bantuan pemerintah) dan adanya hibah (dengan bantuan pemerintah), sebagai berikut : 1. Tanpa Hibah (Tanpa Bantuan Pemerintah) a. Sistem Pembayaran dan Pembelian “Take AND Pay” b. Sistem Pembayaran dan Pembelian “Take OR Pay” 2. Dengan Hibah ( Ada Bantuan Pemerintah) a. Sistem Pembayaran dan Pembelian “Take AND Pay” b. Sistem Pembayaran dan Pembelian “Take OR Pay” Dari alternatif ROT disetujui sistem pembayaran dengan adanya bantuan pemerintah dimana tarif air sebesar Rp. 2.400/m3 dengan Return On Equity (ROE) mencapai 25-27%. Kemudian sistem Take OR Pay untuk mengirimkan air dalam jumlah banyak dalam skema BOT lebih diterima karena ROE dan NPV yng didapatkan lebih tinggi daripada sistem perjanjian Take AND Pay. Adanya Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan suatu infrastruktur seperti penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros, tentu ada risiko yang dapat terjadi. Terdapat beberapa kajian alokasi risiko yang terdapat pada buku panduan pengembangan air minum Direktorat Jendral Cipta Karya Depatemen Pekerjaan Umum dan studi kelayakan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Air Bersih Kabupaten Maros, meliputi : 1. Risiko Kinerja 2. Risiko Finansial 3. Risiko Politik 4. Risiko Force Majeure Namun pada studi ini diambil dua risiko terpenting dalam skema BOT yang dikerjasamakan, risiko tersebut adalah sebagai berikut.
59
Tabel 3.11 The Most Important Risks in BOT Scheme No.
Risk On
Allocate to
1.
Raw Water Quantity
BBWS Pompengan – Jeneberang
2.
Bulk Water Tariff
PDAM and Private
Sumber : Widardo. 2011 Risiko penting dalam skema BOT Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros dapat dijabarkan sebgai berikut : 1. Risiko Kuantitas Air Bersih (Quantity Raw Water) Dalam kajian pra studi kelayakan untuk ketersediaan air tahunan dari sungai Maros di Tompobulu dan Sungai Bantimurung dapat dikatakan relatif masih sangat berlimpah yang ditandai dengan kejadian banjir rutin tahunan yang terjadi di wilayah bagian barat. Namun keadaan distribusi air dimana sangat berlimpah di musim hujan dan kering di musim kemarau, serta pertambahan penduduk dan pembangunan mengakibatkan kejadian defisit air di beberapa bagian wilayah kabupaten Maros. Secara teoritis kejadian defisit air dapat diatasi apabila air yang berlimpah di musim penghujan dapat disimpan untuk dimanfaatkan pada musim defisit air di musim kemarau. 2. Risiko Tarif Air Curah (Bulk Water Tariff) Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros harus meninjau kualitas air bersih. Kualitas air bersih yaitu tingkat kekeruhan pada sungai Bantimurung dan Bendung Batu Bassi melebihi ambang batas standar yang ditentukan. Secara teoritis tarif air berbanding lurus dengan kualitas air bersih karena bila kualitas air tidak tercapai maka kuantitas air bersih sebagai air minum dan lainnya yang didistribusikan untuk pelanggan juga mengalami penurunan, sehingga proyek penyediaan air bersih akan mengalami kerugian. Alokasi risiko ini ditanggung oleh pemegang kontrak kerjasama yaitu antara sektor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maros dan Sektor Swasta.
3.2.8.1 Analisis Risiko Kuantitas Air Bersih Terhadap Pendapatan Kuantitas air bersih yang direncanakan pada awal operasi sebanyak 250 liter/detik, selanjutnya pada tahap kedua dan ketiga masing-masing sebanyak 250 liter/detik, sehingga pada tahun 2030 jumlah air bersih yang diproduksi mencapai 750
60
liter/detik ditambah dengan produksi air bersih saat ini yang bersumber dari sungai Bantimurung dan sungai Maros sebanyak 130 liter/detik. Total air bersih nantinya mencapai 880 liter/detik. Skenario kondisi terburuk dan terbaik untuk perhitungan jumlah hasil produksi air bersih, kualitas air bersih serta besar tarif air bersih di Kabupaten Maros dengan alternatif ROT dilakukan oleh Widardoe (2011). Analisis dilakukan berdasarkan bantuan dari pemerintah dan tanpa bantuan dari pemerintah, sesuai dengan perkiraan waktu terpenuhinya kuantitas air bersih. Diperoleh hasil perhitungan pendapatan tiap kuantitas air bersih pada skenario terburuk, normal dan terbaik. Berdasarkan kajian perhitungan kuantitas air bersih dengan beberapa skenario, maka skenario terburuk dengan kuantitas air bersih yaitu 150 liter/detik dengan bantuan pemerintah atau tanpa bantuan pemerintah memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada kuantitas air bersih yang diharapkan yaitu 250 liter/detik. Pada alternatif ROT skema BOT, untuk sistem Take OR Pay lebih diterima karena NPV dan IRR lebih tinggi dari sistem Take And Pay. Sedangkan sistem Take AND Pay nilai NPV nya negatif artinya usulan proyek ditolak. Risiko terpenuhinya kuantitas air ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai regulatornya, apabila dalam konsekuensinya air bersih tidak dapat diproses dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau proses produksi terhenti dimana menyebabkan distribusi air dalam jumlah besar oleh sektor swasta tidak mencapai target dalam kontrak, maka kondisi ini dinyatakan force majeure. Upaya dalam mengurangi dampak risiko ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan serius mengontrol aliran sungai dan sedimentasi, meningkatkan penggunaan lahan dan menerapkan sanksi hukum tegas bagi yang merusak pengatur aliran sungai.
3.2.8.2 Analisis Risiko Tarif Air (Bulk Water Tariff) Berdasarkan hasil perhitungan melalui skenario terburuk dan terbaik yang dilakukan oleh Widardoe (2011), diperoleh untuk skenario terburuk NPV negatif yang artinya proyek dengan penetapan tarif Rp. 2000 (with grant) dan Rp. 2.300 (without grant) tidak layak diinvestasikan. Sedangkan untuk skenario terbaik, dengan tarif sebesar Rp. 2.800 hingga Rp. 3.100 memiliki nilai NPV cukup tinggi yang artinya
61
proyek ini layak namun harus dilakukan pengkajian mendalam karena penetapan tarif air harus disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Risiko penentuan tarif air ditanggung sepenuhnya oleh pemegang kontrak kerjasama, yaitu pemerintah dan swasta. Upaya dalam mengurangi dampak risiko ini harus memiliki ketentuan dalam kontrak yang mengatur konsekuensi atau kompensasi jika kenaikan tarif telah disepakati di masa depan atau tanpa sadar karena kepentingan politik.
3.2.8.3 Mitigasi Risiko berdasarkan Analisis dengan Skema BOT dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros Berdasarkan analisis risiko yang telah dijelaskan dapat ditunjukkan untuk keberhasilan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan skema BOT dapat tercapai apabila peran serta stakeholder berjalan dengan baik. Sehingga peninjauan atau penelitian kembali mengenai kuantitas air bersih dan penentuan tarif air bersih perlu dilakukan. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber air bersih oleh penyedia jasa layanan dikarenakan ke-empat sumber air bersih di Kabupaten Maros tingkat kekeruhannya diatas ambang baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya pencegahan terhadap risiko yang ada misalnya : 1. Menampung kelebihan air pada saat surplus air kemudian memanfaatkan air yang tertampung pada saat defisit air. 2. Memperbaiki kondisi catchment area untuk menahan laju aliran permukaan pada saat turun hujan, sehingga dapat menginfiltrasikan ke dalam lapisan tanah bawah. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu menghutankan kembali hutan-hutan yang telah rusak, reboisasi hutan atau penanaman pohon-pohon yang dapat menahan dan meresapkan aliran permukaan. 3. Membangun embung atau waduk atau bendungan dengan long-storage yang memadai. 4. Untuk mengatasi risiko kerugian finansial harus dilakukan perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif dan mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya. Jika kuantitas air bersih melebihi perkiraan awal maka tarif dapat diturunkan agar terjangkau daya beli masyarakat sebagai pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum.
62
BAB 4 PENUTUP 4.1
KESIMPULAN Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil
kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelayanan air bersih melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan model BOT menjadi salah satu alternatif solusi penyediaan air bersih untuk kalangan yang belum tertangani oleh Pemerintah. Sektor swasta dengan modal dan sumber daya yang dimiliki akan dapat menutup
keterbatasan
Pemerintah.
Hasil
analisis
isi
perjanjian
kerjasama
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran, terutama dalam alokasi risiko. Sebagai pihak swasta PT. SARANA TIRTA UNGARAN kurang mendapat haknya untuk mendapatkan jaminan Pemerintah dalam pengembalian modal yang ditanamkan beserta keuntungan yang wajar dalam kemitraan ini, sehingga kemitraan ini dinilai kurang menguntungkan salah satu pihak yaitu PT. SARANA TIRTA UNGARAN dan lebih menguntungkan pihak PDAM. 2. Adanya Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan suatu infrastruktur seperti penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros, tentu ada risiko yang dapat terjadi. Risiko penting dalam skema BOT Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros yaitu Risiko kuantitas air bersih (Quantity Raw Water) dan Risiko tarif air curah (Bulk Water Tariff). Risiko penentuan tarif air ditanggung sepenuhnya oleh pemegang kontrak kerjasama, yaitu pemerintah dan swasta.
Berdasarkan analisis risiko yang telah
dijelaskan dapat ditunjukkan untuk keberhasilan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan skema BOT dapat tercapai apabila peran serta stakeholder berjalan dengan baik. Sehingga peninjauan atau penelitian kembali mengenai kuantitas air bersih dan penentuan tarif air bersih perlu dilakukan. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber air bersih oleh penyedia jasa layanan dikarenakan ke-empat sumber air bersih di Kabupaten Maros tingkat kekeruhannya diatas ambang baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
63
4.2
SARAN Peran Pemerintah/PDAM dalam rangka menjaga agar kemitraan berjalan dengan baik,
saling menguntungkan dan dapat berkelanjutan belum begitu terlihat, maka pembentukan Badan Usaha Bersama antara Pemerintah-Swasta perlu ditingkatkan, sehingga kedua belah pihak dapat lebih berperan secara aktif dan berimbang sesuai dengan proporsi tanggung jawabnya masing-masing.
64
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.
29
April
2013.
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Semarang.
dan
Topografi.
http://www.docstoc.com/docs/135905790/semarang-bnr Kabupaten
Semarang.
28
April
2013.
Geografi
http://www.semarangkab.go.id/utama/selayang-pandang/kondisi-umum/geografitopografi.html Kota,
Penjelajah.
28
April
2013.
Peta
Kabupaten
Semarang.
http://peta-
kota.blogspot.com/2012/03/peta-kabupaten-semarang.html Noviansyah,
Deni.
2013.
Bentuk-bentuk
Kerjasama
Pemerintah.
http://dhenov.blogspot.com/2007/10/bentuk-bentuk-kerja-sama-pemerintah.html Sari,
Laila
;dkk.
2013.
Build,
Operate,
and
Transfer.
http://kumpulancoretanila.blogspot.com/2010/05/build-operate-and-transfer-bot-bylaila.html Santoso, Budi. 2008. Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Metode BOT (Build Operate Transfer). Yogyakarta : Genta Press. Sudibyo, Sidiq. 2006. Pelayanan Air Bersih Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta, Studi Kasus : PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran. Tesis. Universitas Diponegoro : Semarang. PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero). 2012. Kerjasama Pemerintah Swata di Indonesia Acuan Alokasi Risiko. Wikipedia.
28
April
2013.
Kabupaten
Semarang.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang Widardoe, Ricka. 2011. Analisis Risiko Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Air Bersih di Maros. Tesis. Universitas Indonesia : Jakarta.
iv
