1.
Denis McQuail (2010) dalam pembahasaannya tentang “Struktur dan Kinerja
Media” : “Prinsip“Prinsip-prinsip dan Akuntabilitas”, antara lain mengajukan pemikirannya tentang 3 (prinsip) :”Media freedom as a principle”, “Media Equality as a principle” dan “Media diversity as a principle. Pertanyaan: (a) Jelaskan apa yang dimaksut dengan ketiga prinsip tersebut; (b) bagaimana pandangan anda tentang ketiga prinsip tersebut apabila diterapkan untuk melihat situasi dan kondisi media massa Indonesia sekarang?Uraikan anda hendaknya dilengkapi dengan ilustrasi/contoh peristiwa yang relevan.
Jawaban: Perkembangan media massa dipengaruhi beragam faktor yang menentukan bagaimana penampilan dan kinerja media massa secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi media massa berkisar pada semua aspek aspek termasuk struktur dan kinerja media. Menurut McQuail (2010) media massa memiliki setidaknya empat prinsip yang mempengaruhi kinerja media massa tersebut, yaitu Prinsip Kebebasan, Kesetaraan, dan Keragaman.
Media Freedom as a Principle / Prinsip Kebebasan Media Kebebasan adalah kondisi dari kinerja yang diterapkan terutama kepada
struktur media. Kebebasan disini dibedakan menjadi dua yaitu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi artinya adalah hak yang lebih luas dan merujuk pada konten dari apa yang dikomunikasikan (opini, ide, informasi, seni, dan sebagainya), sementara pers merujuk pada satu „wadah‟ utama, alat, atau kendaraan untuk menjalankan publikasi. Publik mendapat keuntungan dari kebebasan tersebut antara lain dengan perannya sebagai pengamat yang sistematis dan independen terhadap pemilik kekuasaan (watchdog), stimulasi
sistem dan
kehidupan sosial demokratis yang aktif dan memiliki informasi, kesempatan untuk mengungkapkan
ide,
mendorong
pembaruan
dan
perubahan
budaya
dan
masyarakat secara berkelanjutan, serta meningkatnya jumlah dan variasi kebebasan dalam berbagai aspek yang bisa dilaksanakan. Kebebasan dibedakan menjadi dua bagian: 1. Kebebasan pada tingkat struktur Kebebasan pada tingkat tingkat struktural media yang yang efektif
meliputi ketiadaan ketiadaan
sensor, perizinan, lisensi atau bentuk-bentuk kontrol lain dari pemerintah sehingga
tidak ada penghalangan hak-hak media untuk mempublikasikan dan menyebarkan berita maupun opini ke publik karena merupakan hak media untuk dapat berkomunikasi yang setara untuk warga Negara, kemandirian nyata dari campur tangan pemilik, sistem kompetitif dengan batasan, dan kebebasan media berita untuk mengambil informasi dari sumber-sumber yang relevan. 2. Kebebasan pada tingkat kinerja Kebebasan pada tingkat kinerja berhubungan dengan konten, tetapi tidaklah mudah untuk mengukur kebebasan konten media karena kebebasan berkomunikasi dapat digunakan dengan beragam cara atau bahkan bisa juga disalahgunakan, sejauh hal tersebut tidak menimbulkan bahaya yang sesungguhnya. Keuntungan lain yang diharapkan dari kebebasan publikasi dalam hal berita dan informasi (jurnalisme) antara lain: (1) media dapat menggunakan kebebasannya untuk mengikuti kebijakan editorial yang aktif dan kritis dan menyediakan informasi yang terpercaya dan relevan, (2) media tidak konformis berlebihan dan harus ditandai dengan keragaman opini dan informasi, (3) melakukan fungsi invetigatif dan
watchdog role atas nama publik. Media boleh berpihak tapi jangan menjadi alat propaganda semata. Kondisi kebebasan harus mengarah pada orisinalitas, kreativitas, dan keragaman yang luas.
Media Equality as a Principle / Prinsip Kesetaraan Media Prinsip kesetaraan dihargai dalam masyarakat demokrasi. Untuk memahami
kesetaraan media dibagi menjadi dua bagian: 1. Kesetaraan pada tingkat struktur Kesetaraan
harus
mengarah
pada
kepentingan
yang
berbeda
atau
berlawanan dalam masyarakat yang memiliki kurang lebih kesempatan akses media yang sama untuk mengirim dan menerima. Kebijakan publik dapat juga membatasi monopoli dan menyediakan dukungan bagi media yang berkompetisi. 2. Kesetaraan pada tingkat kinerja Kesetaraan berarti bahwa tidak ada keutamaan khusus yang diberikan oleh media kepada pemilik kekuasaan dan bahwa akses kepada media harus diberikan kepada pesaing bisnis dan secara umum kepada opini, perspektif, klaim yang berlawanan atau menyimpang. Singkatnya kesetaraan membutuhkan ketiadaan
diskriminasi atau bias dalam jumlah dan bentuk akses yang tersedia untuk pengirim maupun penerima.
Media Diversity as a Principle / Prinsip Keragaman Media Prinsip keragaman sangat penting karena mendukung proses normal
dari
perubahan progresif dalam masyarakat. Secara umum, hal tersebut mengasumsikan bahwa semakin banyak dan semakin berbeda saluran komunikasi publik yang ada membawa keragaman maksimal dari konten-konten yang ditujukan kepada beragam khalayak yang semakin luas dan semakin baik. Keragaman sama dengan kebebasan, memiliki nilai konten yang netral. Keragaman yang ditawarkan media merupakan keuntungan langsung bagi khalayak antara lain: (1) membuka jalan perubahan
sosial
dan
budaya,
(2)
menyediakan
pemeriksaan
terhadap
penyalahgunaan kebebasan, (3) memungkinkan minoritas untuk memelihara keberadaan
mereka,
(4)
membatasi
konflik
sosial
dengan
meningkatkan
pemahaman kelompok dan kepentingan yang berlawanan, (5) menambahkan kekayaan dan keragaman kehidupan budaya dan sosial, (6) memaksimalkan keuntungan „pasar bebas ide‟. Pemahaman keragaman juga terbagi menjadi dua aspek yaitu: 1. Tingkat struktur Seharusnya terdapat banyak (atau cukup) badan atau produsen media yang berbeda dan independen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keragaman itu dapat terlihat dari beberapa jenis media yang berbeda, mencerminkan keragaman geografis dari populasi dan struktur masyarakat yang relevan. 2. Tingkat kinerja Konten media harus disesuaikan dengan penerimanya, kebutuhan informasi komunikasi, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Keragaman konten budaya dapat dilihat dari: genre, selera, gaya, atau format dalam budaya dan hiburan. Kriteria utama untuk mengukur keragaman adalah: (1) media harus mencerminkan struktur dan konten realitas sosial, ekonomi dan budaya, (2) media harus menawarkan kesempatan yang sama untuk mengakses suara minoritas sosial dan budaya yang membentuk masyarakat, (3) media harus berfungsi sebagai panggung untuk kepentingan yang berbeda dan sudut pandang dalam suatu masyarakat atau komunitas, (4) media harus menawarkan pilihan konten yang sesuai.
Melihat kondisi dan situasi media massa di Indonesia sekarang berdasarkan ketiga prinsip di atas dimulai dengan perkembangan media massa (pers) setelah bergulirnya era reformasi 1998 dimana terjadi perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Fenomena itu ditandai dengan munculnya mediamedia baru baik cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Media
massa
sekarang
memiliki
kebebasan
dalam
mengembangkan
isi
pemberitaannya bahkan keberanian mengkritik kebijakan pemerintah merupakan ciri baru dari perkembangan media massa Indonesia. Ketika kran kebebasan itu terbuka, hampir semua media cetak dan elektronik seakan berlomba untuk melakukan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik, salah satu contohnya adalah ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm pada bulan Maret 2012 dan terjadi demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah tersebut, media massa dalam berbagai tajuknya melaporkan aksi demonstrasi masyarakat dan memuat beberapa kritikan terhadap kebijakan kenaikan harga bbm yang dinilai kebijakan itu justru tidak berpihak kepada rakyat dan hasilnya Sidang Paripurna DPR RI 30 Maret 2012 atas pembahasan kebijakan kenaikan harga BBM diumumkan dengan hasil DPR RI menolak sementara kenaikan harga BBM.1 Disinilah prinsip kebebasan media massa menginformasikan masyarakat soal kebijakan publik dan kesempatan untuk mengungkapkan ide serta mendorong pembaruan secara berkelanjutan. Disisi lain kebebasan pers yang sedang terjadi di Indonesia dalam sistem politik yang relatif lebih terbuka saat ini, media massa cenderung memperlihatkan perfoma dan sikap yang dilematis karena seringkali kebebasan media massa dalam isi pemberitaannya mengarah pada apa yang disebut kebablasan pers. Hal itu jelas sekali pada mediamedia yang menyajikan berita-berita infotainment. Hampir seluruh media elektronik di Indonesia mempunyai program infotainment yang cenderung mengumbar berita sensasional, provokatif sampai ke ranah paling pribadi dari kehidupan para publik figur (selebriti). Program infotainment yang berkembang seiring dengan era kebebasan berbagi opini melahirkan apa yang disebut jurnalisme infotainment. Perburuan kehidupan selebriti atau publik figur yang menjadi sasaran beritanya tidak jarang seperti mengeksploitasi kehidupan paling pribadi publik figur 1
misalnya
http://politik.kompasiana.com/2012/03/31/akhirnya-bbm-tidak-jadi-naik-lalu-selanjutnya-apa/ diakses tanggal 31 Oktober 2012
masalah perceraian, perselingkuhan atau pertengkaran antar keluarga, dan berita tersebut telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak heran jika kemudian MUI mengeluarkan fatwa haram atas tayangan infotainment baik bagi televisi yang menayangkan maupun pemirsa yang menontonnya. Dalam rumusan fatwa tersebut disebutkan upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip juga haram. Begitu juga dengan mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip dinyatakan hukumnya haram oleh MUI.2 Media massa Indonesia seharusnya menghargai privasi dan hak azasi secara umum. Kendati media massa mengungkap berbagai hal seakan-akan didasarkan pada people’s right to know , namun tidak semua aspek kehidupan layak diungkap di media. Hak masyarakat untuk tahu hanya relevan untuk peristiwa-peristiwa publik yang memang jika diungkap memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Karena itu perlu ditekankan prinsip kebebasan media massa hendaknya juga merupakan wujud dari kebebasan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan moral masyarakat. Kebebasan media juga berhubungan dengan kesetaraan media yang jika diaplikasikan dalam media massa, secara spesifik berkenaan dengan beberapa hal. dan mendasari beberapa ekspektasi normatif yang telah ditujukan ke media massa. Kesetaraan dapat mendukung terwujudnya berbagai ekspektasi publik tentang keadilan akses—dalam kaitannya dengan kesejajaran—bagi suara-suara alternatif. Hal tersebut karena kesetaraan menuntut kenihilan diskriminasi atau bias pada jumlah dan bentuk akses yang dapat digunakan baik oleh pengirim ataupun penerima informasi sehingga didapatkan keragaman bentuk dan perspektif informasi. Selain itu, kesetaraan juga menyentuh masalah objektifitas yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai independensi dan tren professionalisme dan otonomi. Dengan munculnya tv lokal yang menjamur di Indonesia sebagai sarana menyuarakan suara minoritas di daerah, hak akses masyarakat daerah akan informasi tentang daerahnya dapat diperoleh melalui tv-tv lokal tersebut. Saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 184 tv regional tersebar di hampir semua propinsi 3.
2
http://www.reupublika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/28/127047-infotainment-haram/diakses tanggal 31 Oktober 2012. 3
http://eocommunity.blogdetik.com/2011/01/23/daftar-alamat-televisi-lokal-indonesia/ diakses tanggal 1 Nopember 2012.
Keberadaan Tv lokal juga merupakan cermin dari keberagaman informasi yang disediakan untuk khalayak dan keberagaman akan kepemilikan media. Tidak kalah dengan Tv lokal, televisi yang berskala nasional berusaha untuk membuat keragaman konten dalam salurannya. Salah satu contohnya adalah MNC TV, televisi nasional yang berada di bawah grup besar MNC dimana televisi nasional lain seperti RCTI dan Global tv bernaung di bawah grup yang sama. Keberagaman konten tersebut dapat dijumpai dengan terbentuknya saluran-saluran program baru yang berinduk pada MNC Tv yang bersegmentasi audiens lebih terarah melalui pola siar 24 jam. Seperti MNC Entertainment, MNC News Channel, MNC Music, MNC International, MNC Lifestyle, MNC Bussines.4 Keberagaman informasi media massa selayaknya merefleksikan struktur dan isinya sesuai dengan keragaman realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia sedangkan keberagaman kepemilikan adalah suatu yang hal penting untuk mengurangi bias kepentingan pemilik media. Semakin beragam kepemilikan media, maka akan mendorong semakin beragam pula isi media yang ada.
4
http://www.mnc.co.id/tv_programs.htmldiakses tanggal 1 Nopember 2012
