strategi pemberdayaan koperasi dan ukm STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM DR. BAMBANG TRI CAHYONO MOTIVATOR SSQ INTERNATIONAL INTERNATIONAL DAFTAR ISI KATA HANTAR STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI Berisi tentang berbagai upaya strategi bisnis berbasis strategic spiritual Quotient dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian
STRATEGI PEMBERDAYAAN UKM Berisi tentang berbagai upaya strategi bisnis berbasis Strategic Spiritual Quotient dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 20/2008 tentang UKM DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS KATA HANTAR Buku ini merupakan upaya menganalisis strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20/2008 tentang UKM. Strategi pemberdayaan yang tertuang dalam buku ini adalah suatu cara yang didasarkan pada analisis keseimbangan antara strategi dan spiritual berbasis pada Peta Strategic Spiritual Quotient yang memuat 24 vatiabel kunci, antara lain adil, setia, rendah hati, strategi, taktik, dan usaha. Diharapkan bahwa dengan memahami bekerjanya Peta SSQ ini dalam memberdayakan koperasi dan UKM, akan diperoleh manfaat bagi para pelaku koperasi dan UKM dalam menjalankan bisnisnya. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memaksa selesainya buku ini dalam waktu singkat. Jakarta 7 Agustus 2009, Penulis
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI
PENDAHULUAN Strategi adalah termasuk ilmu tertua di bumi ini. Pertama kali Strategi dibukukan sekitar 4000 tahun lalu oleh Sun Tzu di Cina dalam membahas mengenai seni berperang. Dalam buku strategi tersebut disebutkan bahwa sebelum melakukan strategi, maka kita harus memahami kondisi internal dan eksternal atau lingkungan atau kondisi kompetitor kita. Jika kita memahami kondisi internal kita, maka kita telah memenangkan 50 persen peperangan tanpa bertempur, dan jika kita memahami kondisi eksternal atau kondisi kompetitor kita, maka kita akan memenangkan lagi peperangan 50 persen sebelum terjadinya pertempuran. Dengan demikian memahami faktor internal dan eksternal sangat penting dalam memenangkan pertempuran atau persaingan dalam bisnis. Dewasa ini ilmu strategi sangat penting dalam memberdayakan usaha-usaha ekonomi di masyarakat, antara lain di bidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memahami kondisi internal dan eksternal, maka akan diketahui kekuatan, kelemaghan, peluang, dan ancaman dalam bisnis yang dihadapi koperasi dewasa ini. Jika kondisi internal berupa kekuatan melelbihi kelemahan kita dan kondisi eksternal berupa peluang lebih besar daripada ancamannya, maka koperasi mampu melakukan strategi pengembangan yang agresif. Namun jika kekuatan lebih rendah daripada kelemahan dan peluang lebih besar dari ancamannya, maka koperasi akan lebih baik menerapkan strategi putar haluan dalam bentuk alih usaha atau penggabungan dengan koperasi lainnya. Jika kondisi internal berupa kekuatan melebihi kelemahan yang ada, dan kondisi eksternal berupa peluang lebih rendah daripada ancamannya, maka strategi yang cocok bagi koperasi adalah melakukan usaha diversifikasi dalam bentuk penganekaragaman usaha. Namun jika kondisi internal berupa kekuatan lebih rendah daripada kelemahannya, dan kondisi ekstrenal berupa peluang lebih rendah daripada ancamanya, maka koperasi harus mengadakan strategi untuk bertahan dalam menghadapi persaingan dunia usaha. Namun analisis internal dan eksternal saja tidak cukup, karena pada dasarnya kemampuan melakukan strategi sangat ditentukan oleh kekuatan spiritual dari pelaku ekonomi bersangkutan. Dalam kaitannya dengan badan usaha milik koperasi, maka kekuatan spiritual ini merupakan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dalam bentuk semangat juang yang tinggi untuk memenangkan persaingan bisnis. Selanjutnya strategi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan duniawi para pelaku ekonomi dalam koperasi tersebut, antara lain dalam implementasinya kepada pemenuhan kebutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.
Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Strategi Visi Keseimbangan pertama terjadi pada kondisi di mana kekuatan visi sama dengan kekuatan iman. Semakin tinggi visi seseorang, maka semakin tinggi pula dibutuhkan keimanan orang tersebut. Visi atau cita-cita manusia sebagai pelaku ekonomi dianggap sebagai sumber penggerak aktivitas ekonomi jangka panjang yang niscaya. Sedangkan iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan yang maha Esa dan masa depan yang tak terlihat. Keimanan yang baik adalah dasar atau biaya untuk mendapatkan visi yang baik dan teruji. Pada pemimpin yang tidak memiliki iman kuat atau tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka tidak bisa diharapkan bahwa visi yang diembannya akan mengalami keberhasilan dalam jangka panjang. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin transaksional atau pemimpin bayaran, yang memiliki visi sebesar bayaran yang diterimanya. Sedangkan pemimpin transformasional adalah pemimpin sejati yang memiliki visi sebesar keimanan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Kestabilan iman sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan visi yang pada umumnya berjangka panjang. Pada saat keimanan menurun karena masalah internal atau masalah perbedaan prinsip antar sesama penyelenggara negara, maka visipun terancam bubar. Karena itu menjalin hubungan dan komunikasi pribadi sangat diperlukan dalam membangun visi bersama. Mau ke mana? Aktivitas ekonomi harus digerakkan dengan dasar-dasar keimanan yang kuat mulai dari ekonomi rumah tangga hingga ekonomi bangsa Indonesia, demikian pula pelaku ekonomi seperti BUMN, Koperasi dan swasta, harus memkiliki landasan ekonomi keimanan yang kuat dan bersatu padu menjalankan visinya untuk menjadi ekonomi kelas dunia yang bermartabat. Reformasi birokrasi: Birokrasi koperasi direformasi dengan menyeragamkan visi utamanya untuk menjadi agen perubahan ekonomi bangsa dengan melakukan kegiatan ekonomi negara yang bersih dan berwibawa melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang kompetitif, memerangi monopoli, meniadakan biaya transaksi yang tinggi, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap urusan ekonomi warga negara dan menjalankan visinya untuk semata-mata melayani kepentingan ekonomi publik. Dalam menjalankan aktivitas ekonominya, maka koperasi didirikan baik oleh perorangan secara bersama-sama maupun oleh koperasi yang telah terbentuk. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang digerakkan oleh para pelaku ekonomi, maka koperasi memiliki ruh yang berakar pada ideologi negara sebagai landasan hukumnya. Ruh ini sedemikian kuatnya, karena memiliki anasir yang ideal, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan kedilan sosial. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran Koperasi adalah: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; Dalam menjalankan misi tersebut, koperasi mengakomodasi semua keinginan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi dengan penuh rasa keadilan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Koperasi juga menjalankan misinya dengan penuh kepercayaan diri dan disertai rasa cinta serta pengharapan dalam berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: pendidikan perkoperasian; kerja sama antar koperasi. Prinsip pengelolaan secara demokratis, berbasis keadilan dan kemandirian dalam menjalankan usaha koperasi perlu mendapat penekanan, karena ketiganya merupakan ruh spiritual yang menjadikan dasar aktivitas koperasi memperoleh maknanya secara nyata dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Keadilan tersebut merupakan dasar bagi terselenggaranya kesetiaan anggota dalam gerakan perkoperasian dan dengan melakukan usaha dengan penuh kerendahan hati, maka koperasi akan mampu berkembang baik di masyarakat utamanya dalam bentuk usaha bersama miliik koperasi.
Strategi Misi
Ruh duniawi yang namanya misi adalah melaksanakan fungsi-fungsi bisnis dalam koperasi sesuai dengan perintah yang tertuang dalam visi sebelumnya. Tolok ukur misi yang sukses adalah seberapa jauh ruh spiritual yang namanya cinta mengiringi misi tersebut. Keseimbangan antara misi dan cinta dengan demikian merupakan ukuran yang mantap bagi terselenggaranya misi bisnis atau misi pemerintahan. Misi yang berhasil tidak bisa dijalankan tanpa cinta dan sebaliknya cinta tanpa disertai misi akan hampa adanya. Perasaan cinta yang timbul adalah syarat mutlak terselenggaranya misi, suatu kegiatan ekonomi koperasi yang tidak disertai cinta atas jenis kegiatan ekonomi tersebut, maka pelaku ekonominya hanya sekedar menjalankan misi ekonomi dengan apa adanya, tanpa memiliki kontribusi yang berarti, apalagi komitmen, tidak ada komitmen sama sekali, karena cinta tidak hadir di situ. Menjalankan misi pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri, baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, kesemuanya dapat berjalan lancar apabila disertai rasa cinta dalam menjalankan misi tersebut. Apabila cinta yang bersemi pudar di tengah jalan, maka kemungkinan besar misipun akan gagal di tengah jalan. Karena itu jalankanlah misi dengan segenap cinta tanpa pamrih. Adalah sangat mudah untuk mencari siapakah yang membuat kegagalan dalam suatu misi khusus untuk menyelamatkan negara. Kegagalan misi rahasia biasanya dilakukan oleh para musuh di dalam selimut atau musuh yang dikirim ke dalam misi tersebut oleh lawan politik pemerintah yang menjalankan misi tersebut, Karena itu berhati-hatilah memilih personil yang dijadikan anggota atau memimpin suatu misi rahasia negara. Mau ke mana? Aktivitas ekonomi koperasi harus digerakkan dengan landasan cinta antar suku, antar agama, antar ras dan antar golongan dengan meniadakan perbedaan perlakuan antar mereka. Golongan minoritas harus mendapatkan perlakuan yang baik dan atas nama cinta diberikan fasilitas yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Golongan yang kuat harus menolong golongan yang lemah dengan melalui mekanisme yang diatur oleh undangundang melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Reformasi birokrasi: Terkait dengan ruh cinta yang harus dikedepankan dalam setiap pembuatan undang-undang, maka birokrasi koperasi harus mampu menyelenggarakan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan fasilitas yang baik untuk penderita cacat menggunakan fasilitas umum, seperti fasilitas angkutan darat laut dan udara, diberi kemudahan untuk menggunakan fasilitas kamar kecil, masuk ke dalam kantor bagi penyandang cacat dan fasilitas bahasa untuk mereka yang tidak mampu berbahasa Indonesia atau buta huruf dan bisu tuli. Serta fasilitas lain yang terkait dengan peningkatan cinta dalam misi.
PEMBENTUKAN Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Pembentukan Koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan
dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya koperasi oleh minimal 20 orang tersebut, maka telah terjadi kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat untuk bergerak dalam bisnis yang berbasis pada semangat gotong royong dan tolong menolong. Hal ini memberikan ruang gerak yang cukup kuat bagi terselenggaranya strategi, taktik, dan usaha koperasi di Indonesia. Keeratan hubungan antar anggota koperasi juga secara nyata akan mempengaruhi keimanan anggota dan rasa cinta satu sama lain dalam menjalankan usaha serta memperoleh berkah dan harapan sebagai hasil dari bekerjanya kerjasama dalam usaha koperasi tersebut. Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya: daftar nama pendiri; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan serta bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan; ketentuan mengenai Rapat Anggota; ketentuan mengenai pengelolaan; ketentuan mengenai permodalan; ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; ketentuan mengenai sanksi. Berbagai ketentuan ini sebenarnya mengikat dalam bentuk formal, meskipun dalam kenyataannya diharapkan semangat juang koperasi lebih banyak ditentukan oleh bekerjanya ruh keterbukaan antar anggota, kebersamaan dalam hubungan yang harmonis, dan kesederhanaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Dilihat dari kebutuhan untuk mempersatukan masyarakat dalam suatu aktivitas bisnis bersama, maka permintaan untuk mengadakan kegiatan berkoperasi adalah suatu permintaan yang mulia dan perlu mendapat persetujuan secara otomastis oleh penyelenggara pemerintahan yang mengurus koperasi ini, yaitu dinas atau kantor koperasi di setiap kabupaten /kota. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Komitmen untuk menjalankan bisnis koperasi pada dasarnya berawal datri komitmen pribadi
yang berlanjut kepada komitmen kelompok dalam suatu masyarakat, sehingga sejak awal segala perubahan sebenarnya tidak termasuk dalam kamus para pendiri koperasi tersebut kecuali untuk hal-hal yang sangat istimewa. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi. Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam rangka untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang memenuhi kesamaan dan kepentingan para anggota koperasi ini, maka strategi, taktik, dan tujuan bersama dalam suatu atau beberapa bisnis yang dijalankan akan memiliki ruh yang kuat jika berdasar pada asas keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati satu sama lain.
Strategi Tujuan Tujuan dibuat oleh manusia melalui bisnis koperasi yang dijalani, sedangkan pengharapan adalah suatu karunia dari Tuhan karena manusia menjadikan tujuan menjadi suci karena Tuhan. Pemerintah yang memiliki tujuan suci untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan, adalah pemerintah yang harus didukung oleh rakyatnya dan diharapkan akan mampu merealisir tujuan tersebut dengan baik. Dengan kesungguhan hati, maka pengharapan akan diperoleh dan tujuan akan tercapai. Ketika pengharapan diberikan terlalu tinggi kepada pemerintah melalui koperasi untuk segera mengatasi kemiskinan di daerah terpencil dan harapan tersebut tinggallah harapan, maka terjadilah permasalahan dengan tujuan yang terancam untuk tidak tercapai. Masyarakat tidak lagi memberikan pengharapan kepada pemimpin tersebut dengan tidak memilihnya lagi menjadi pemimpin untuk pemilihan umum berikutnya, dan akhirnya bubarlah partai yang mendukung pemerintah tersebut karena tergantikan oleh partai lain yang lebih memberikan prospek baik. Harapan adalah biaya untuk mendapatkan tujuan dan tujuan adalah manfaat yang niscaya tercapai bila harapan dipenuhi dengan segera. Ketika tujuan koperasi yang dicanangkan lebih tinggi daripada harapan yang diperoleh, maka seorang pemimpin membutuhkan dukungan rakyatnya guna memberikan dorongan dan harapan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi. Namun ketika tujuan yang dipatok lebih rendah daripada harapan masyarakat yang dilayani oleh pemerintah tersebut, maka masyarakat meminta pemerintah untuk memperbaiki tujuan tersebut dan bila pemerintah memahami hal tersebut, dilakukanlah perbaikan atas tujuan yang hendak dicapai dan bahagialah masyarakat yang dilayaninya. Mau ke mana? Pemerintah melalui koperasi harus menjamin harapan masyarakat terhadap hargaharga yang stabil, terhadap harapan meraka akan rendahnya biaya transaksi di bidang kesehatan,
pendikan dan fasilitas transportasi umum, serta jaminan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mempperoleh jasa pelayanan publik lainnya. Jaminan kestabilan harga, terutama harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan harus menjadi dasar untuk mencapai tujuan bangsa yang lebih luas dan berkesinambungan. Reformasi birokrasi: Tujuan birokrasi koperasi di bidang ekonomi harus direformasi menjadi tujuan untuk memenuhi harapan rakyat melakukan dekonsentrasi ekonomi dari tingkat pusat ke tingkat daerah, yaitu melalui dikonsentrasi dan debirokratisasi serta desentralisasi di sektor ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, ekonomi perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya kecuali yang berhubungan dengan ideologi negara, politik luar negeri dan kekuasaan moneter.
KEANGGOTAAN Pemberdayaan koperasi melalui anggota-anggotanya dilakukan antara lain dengan menerapkan pemberdayaan pribadi, keluarga, masyarakat dan pada akhirnya bangsa secara bersama-sama dalam bentuk ucapan rasa syukur dan suka cita dalam mengawali dan menjalankan koperasi, sehingga diperoleh berkah berkelimpahan. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Terkait dengan masalah tindakan hukum yang dijalankan oelh warga negara dewasa yang menjadi anggota koperasi, maka perlu dijaga dan diberdayakan kesadaran hukum melalui jenjang pendidikan formal dan informal serta pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan segmen pasar setempat. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Kesamaan kepentingan dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada umumnya adalah kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dilanjutkan dengan pemenuhan keinginan lebih tinggi setelah kebutuhan dasarnya tercapai. Hal inilah yang harus menjadi penekanan dalam menjalankan aktivitas bisnis koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota mempunyai kewajiban: mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
Berpartisipasi saja tidak cukup tanpa komitmen untuk menjalankan bisnis koperasi secara berswama berasaskan kelkeluargaam, karena itu komitmen tersebut harus disertai dengan kemampuan bekerjasama saling bantu membantu dan saling maaf memaafkan jika terajadi kesalah pahaman dan miskomunikasi. Selanjutnya saling tolong menolong juga dilakukan sebagai bentuk amal dalam membangun masyarakat dan lingkungan setempat. Pada gilirannya setelah amalan diberikan, Tuhan akan memberikan berkahnya yang melimpah bagi anggota yang percaya penuh pada kekuatan visi koperasi. Setiap anggota mempunyai hak: menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Strategi Adil Strategi koperasi harus dijalankan secara adil dan keadilan harus dijalankan secara strategik pula. Hubungan tembal balik ini mengarah pada keseimbangan di mana strategi yang meningkat akan diikuti oleh keadilan yang meningkat pula. Pada strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan sebesar 7 persen, maka pertumbuhan keadilan juga diharapkan sebesar 7 persen, sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi dipatok sekitar 10 persen atau lebih atau dikenal sebagai pertumbuhan dua digit, maka pertumbuhan keadilan yang dituntutpun adalah sebesar 10 persen atau lebih. Masalahnya adalah apakah kita mampu memenuhi tumtutan masyarakat untuk menumbuhkan keadilan dengan angka sebesar itu? Keadilan dalam berkoperasi memberikan ruh kekuatan ke dalam strategi pembangunan untuk dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Sedangkan strategi memberikan kewenangan kepada keadilan untuk dijalankan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika terjadi keseimbangan antara strategi dan keadilan, maka terjadilan suatu pencapaian prestasi yang luar biasa dalam suatu negara, yaitu dipenuhinya strategi pembangunan dengan keadilan sosial secara serentak. Keadilan dalam berkoperasi adalah kewajiban atau biaya untuk memperoleh suatu strategi yang berdaya laksana dan strategi adalah hak atau manfaat yang diperoleh setelah seorang pemimpin menjalankan pemerintahannya dengan adil. Pemimpin yang adil adalah syarat mutlak untuk tercapainya strategi pembangunan ekonomi. Pada kepemimpinan yang tidak menjalankan keadilan, maka dalam jangka pendek atau menengah, pemimpin tersebut akan tergusur, karena semua strategi yang dijalankan akan gagal. Janganlah bermain-main dengan keadilan, karena keadilan adalah tuntutan Tuhan kepada para pemimpin untuk dilaksanakan sebagai pemimpin bangsa yang berdaulat. Jika tuntutan Tuhan tersebut tidak dipenuhi oleh pemimpin tersebut, maka Tuhan akan tidak memberikan petunjuk
dalam melaksanakan strategi pembangunan dan strategi tanpa petunjuk Tuhan adalah suatu kegagalan telak. Mau ke mana? Ekonomi koperasi berbasis keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara melalui penetapan harga barang dan jasa yang harus sama dengan tambahan biaya untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keadilan juga harus diberikan untuk aktivitas ekonomi di pasar input, yaitu dengan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kesemuanya untuk menunjang keberhasilan strategi ekonomi bangsa, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas sosial, poltik dan ekonomi, serta pemerataan kegiatan ekonomi dan hasil-hasilnya. Reformasi birokrasi: Birokrasi koperasi harus direformasi dengan menekankan lebih tinggi pelayanan yang adil untuk semua orang dan semua tingkatan masyarakat. Keadilan harus dirumuskan ke dalam langkah-langkah konkrit, yaitu memberikan komitmen yang lebih tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan perasaan serta kekuatan untuk negara dan melayani strategi pemerintah dalam memerangi segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme penyelenggaraan negara. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan: Anggaran Dasar; kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. Rapat anggota adalah merupakan jantungnya koperasi, karena di sana terdapat kesepakatan bersama untuk maju dan berkomitmen manjalankan usaha bersama. Komitmen semua anggota koperasi ini adalah suatu tindakan suci karena didasari oleh kebersamaan dalam merencanakan visi, misi dan tujuan koperasi yang didasarkan pada keimanan bersama, kecintaan satu sama lain, dan pengharapan atas hasil usaha yang maksimal. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang. Kebersamaan dalam rapat anggota sebenarnya tidak memerlukan keputusan melalui voting, karena keputusan bersama yang disepakati adalah lebih ampuh daripada keputusan yang berasal dari penjumlahan suara yang mungkin akan mencederai satu sama lain anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Akibatnya akan terjadi kemungkinan tidak adilnya keputusan tersebut dan pada akhirnya menimbulkan kesetia kawanan yang kurang berdaya guna dan berhasil guna. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
mengenai pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar. Baik rapat anggota maupun rapat anggota luar biasa adalah merupakan keputusan tertinggi yang harus disepakati bersama. Namun keputusan tersebut harus berdaya guna tinggi, baik dalam menambah guna kepemilikan, guna bentuk, guna tempat dan guna waktu yang kesemuanya memberikan nilai tambah yang maksimal dan bukan sekedar kebutuhan rapat yang tidak memiliki agenda kuat bagi kelangsungan hidup koperasi yang lebih berpengharapan di masa mendatang yang dekat dan jauh. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pembentukan kepengurusan koperasi adalah suatu langkah penting dalam mengawali pemberdayaan koperasi, karena dalam pemilihan yang tepat atas pengurus yang handal dan profesional, maka akan dapat diaharapkan terselenggaranya motor penggerak koperasi yang mampu mengayomi dan memenuhi harapan seluruh anggota koperasi yang pada umumnya tidak bisa menjalankan secara bersama dalam waktu yang sama pula. Pengurus bertugas: mengelola Koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; menyelenggarakan Rapat Anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pemberdayaan koperasi melalui profesionalisme dan akuntabilitas publik harus mampu memberikan laporan keuangan dan administrasi secara terbuka kepada semua anggota dan masyarakat yang terlibat, sehingga daripadanya dipoeroleh kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya komitmen yang lebih tinggi dan lebih luas akan diperoleh melalui terselenggaranya bisnis yang semakin maju dan bertumbuh pesat. Pengurus berwenang: mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola atau manajer koperasi adalah orang yang bertanggung jawab atas aktivitas bisnis sehari-hari yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada tinggi rendahnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi. Majanajer koperasi dengan demikian harus profesional dibidangnya dan merupoakan tolok ukur terselenggaranya buah ruh rasa syukur, suka cita, dan berkah yang diterima oleh semua anggota koperasi. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendirisendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Hubungan antara pengurus dan pengelola usaha koperasi sangat penting bagi tumbuhnya rasa saling percaya dan tumbuh kembangnya bisnis koperasi, karena itu harus dijaga solidaritas antar kawan dan antar anggota yang mengarah pada kemajuan bersama. Tolok ukur keberhasilan pengelola koperasi terletak pada kemampuannya memberikan kontribusi keamanan dan kenyamanan kepada semua anggota, sehingga tidak terjadi permasalahan kerugian di luar kendali pengurus koperasi tersebut. Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tahunan ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus. Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggung-jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Pemberdayaan koperasi termasuk didalamnya melakukan disiplin atas tertib organisasi koperasi melalui penjadwalan yang ketat atas semua rencana dan pelaksanaan bisnis dalam satu tahun anggaran, mulai dari awal hingga selesainya laporan tahunan dibuat dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus dalam rapat anggota tahunan koperasi. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung
jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Taktik Setia Taktik bisnis koperasi atau taktik memerintah negara, keduanya memiliki persyaratan kesetiaan untuk menjalankan taktik tersebut. Semakin canggih taktik yang dijalankan, maka semakin dituntut kesetiaan untuk mengawal taktik tersebut, sehingga segala kiat yang dijalankan tidak diketahui oleh pihak luar atau kompetitor. Kesetiaan adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya kegiatan bisnis koperasi dengan taktik yang telah disepakati bersama. Tanpa kesetiaan bawahan atau anggota koperasi, maka taktik bisnis koperasi atau pemerintahan akan sia-sia. Dalam menjalankan pemerintahan, maka kesetiaan diperlukan untuk mencapai ketahanan taktik dalam menjaga kestabilan harga, kestabilan kesempatan kerja, kestabilan memperoleh pendapatan dan kestabilan dalam distribusi pendapatan masyarakat suatu negara. Kesetiaan dalam kegiatan berkoperasi adalah sebuah kewajiban yang dituntut oleh Tuihan dan untuk Tuhan melalui kesetiaan kepada pemimpin bangsa atau pemimpin bisnis. Melalui pemimpin tersebut, maka kesetiaan diberikan untuk mmendapatkan keberhasilan pembangunan negara atau bisnis dengan menjalankan berbagai taktik penetapan harga jual, penetapan produk yang dijual, penempatan distribusi, dan menyelenggarakan promosi yang berdaya guna. Ketika ukuran kesetiaan yang diberikan anggota atau bawahan lebih tinggi daripada taktik yang dijalankan atasan, maka bawahan akan menuntut agar atasan memperbaiki dan meningkatkan taktik yang dijalankan. Sementara itu apabila kesetiaan yang diberikan dirasa terlalu rendah untuik sebuah taktik pemasaran, maka pemimpin menuntut bawahan untuk meningkatkan kesetiaan kepada perusahaan yang menjalankan taktik tersebut. Mau ke mana? Ekonomi koperasi harus digerakkan ke arah loyalitas kepada Pancasila dengan menjalankan ekonomi kebangsaan dan ekonomi kerakyatan untuk menjawab tantangan globalisasi, yaitu dengan secara loyalitas yang tinggi menunjukkan kemandirian bangsa dengan kesetiaan membeli produk buatan dalam negeri dan memasarkan produk tersebut secara intensif di dalam dan luar negeri melalui taktik penekanan harga jual dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan Reformasi birokrasi: Birokrasi koperasi harus lebih mementingkan kesetiaan kepada NKRI dengan taktik melakukan berbagai upaya menggerakkan disiplin nasional terhadap waktu dan lambang-lambang negara seperti terhadap lagu dan bendera merah putih dengan memberikan penghormatan tiap hari pada saat kenaikan dan penurunan bendera nasional di kantor masingmasing. Upacara demikian harus terikat dalam disiplin pegawai negeri, BUMN, Koperasi dan dan swasta untuk seluruh daerah dan perwakilan pemerintah di luar negeri. Khusus dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka taktik dan setia dalam menjalankan bisnis koperasi tercermin pula dalam disiplin pernmodalan dan disiplin menjalankan dan menanam modal yang sesuai dengan prinsip bisnis, yaitu yang memperoleh internal rate of return tinggi,
manfaat melebihi biaya yang dikeluarkan, dan profitabilitas yang memenuhi harapan semua anggota koperasi. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota; Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; sumber lain yang sah. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: anggota Koperasi yang bersangkutan; Koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kegiatan simpan pinjam adalah merupakan kegiatan yang mendorong kegiatan ekonomi sektor riil lebih besar dan lebih maju, karena dalam aktivitas simpan pinjam tersebut terdapat perhitungan ekonomi yang mampu untuk meningkatkan aktivitas bisnis anggota maupun koperasi secara keseluruhan. Kegiatan ekonomi yang berasal dari simpan pinjam harus dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat bahwa antara rencana dan pelaksanaan biasanya terdapat permasalahan yang nyata. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila: terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini; kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Dalam rangka memberdayakan koperasi, maka pembubaran koperasi bukanlah merupakan upaya pemberdayaan dan bahkan sangat sulit untuk dipertanggung jawabkan adanya pembubaran koperasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan bangsa. Terjadinya pembubaran koperasi merupakan bentuk nyata dari adanya kegagalan pemberdayaan ekonomi sebagai soko guru ekonomi rakyat. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4
(empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan tersebut. Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kegagalan koperasi merujuk pada gagalnya koperasi dalam membuat analisis strategi taktik dan usaha yang dijalankan selama ini. Dan kegagalan merapkan stratehgi-taktik dan usaha tersebut berakar dari tidak adilnya penyelenggaraan koperasi serta adanya kesetia-kawanan yang tercederai oleh sesama anggota, sehingga koperasi berlangsung tanpa adanya kerendahan hati dalam operasinya. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada: semua kreditor; Pemerintah. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah. Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya. Dalam pemberitahuan disebutkan: nama dan alamat Penyelesai, dan ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”. Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi. Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi dalam penyelesaian”; mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi; menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; membuat berita acara penyelesaian. Pembubaran koperasi juga merupakan indikator bagi adanya tindakan dan upaya pertaubatan sesama anggota yang tidak berjalan dengan mulus, di mana absennya rasa saling maaf
memaafkan dan tolong menolong tersebut berujung pada kurangnya amalan dari anggota yang pada gilirannya berkah Tuhan menjauhi eksistensi koperasi tersebut. Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
GERAKAN KOPERASI Gewrakan adalah merupakan suatu aktivitas bersama yang dijalankan dengan semangat kebersamaan dan kesetia-kawanan yang tinggi. Gearakan koperasi merupakan gerakan dalam bidang sosial dan ekonomi yang secara bersama-sama diharapkan akan mampu membangun negeri dan membangun bangsa Indonesia. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Organisasi tersebut melakukan kegiatan: memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat; mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui aktivitas kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi tersebut. Beberapa kerjasama dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama pengembangan produk bersama, kerjasama pengembangan pasar bersama, kerjasama melalui aliansi strategis, melalui patok duga atau benchmarking, dan kerjasama dalam bentuk persaingan yang adil. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi. Organisasi yang dibentuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah: memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi; meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; membudayakan Koperasi dalam masyarakat. Pemberdayaan koperasi diawali dengan menentukan arah perubahan yang lebih baik oleh
penggerak perubahan yang profesional, antara lain oleh aktivis organisasi dan pebisnis yang telah memiliki pengalaman luas di dibidangnya dan komirmen yang besar dalam menjalankan bisnis koperasi. Di samping itu pemberdayaan anggota juga harus melihat pertumbuhan pasar dan bisnis tersebut, apakah dalam keadaan booming atau resesi. Pada kondisi ekonomi yang lagi booming, maka pemberdayaan koperasi harus dilakuikan secara agresif, sebaliknya pada masa resesi, maka pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara hatihati dan penuh kewaspadaan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi anggota dan masyarakat yang dilayani oleh koperasi tersebut. Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah: membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya; mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian; memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi; membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
Strategi Usaha Bagaimana usaha ekonomi koperasi dan negara dan perekonomian rakyat bisa diselenggarakan dalam suatu perekonomian Pancasila? Syarat keseimbangan adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi haruslah dilakukan dengan segala kerendahan hati. Semakin tinggi atau luas usaha yang dijalankan, maka semakin rendah hatilah pelaksana pembangunan menjalankan usaha tersebut. Kerendah-hatian adalah faktor penggerak pembangunan koperasi yang utama dalam menjalankan suatu usaha. Rendah hati diperlukan untuk menjaga agar usaha tetap berjalan lancar dan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk usaha yang dilakukan dengan tanpa ruh rendah hati, maka usaha tersebut tidak akan berlangsung lama, kerena konsumen akan meninggalkan usaha yang dijalankan dengan penuh kesimbongan. Rendah hati adalah suatu kewajiban manusia yang dituntut oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan dunia ini dan untuk menjalankan setiap usaha di muka bumi. Usaha adalah sebuah hak yang diberikan kepada manusia untuk bertahan hidup di muka bumi ini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Karena itu kerendahan hati yang tinggi akan menghasilkan hak menjalankan usaha dengan tingkat keberhasilan yang tinggi pula. Pada suatu masyarakat koperasi di mana tingkat kerendah hatian masyarakatnya lebih tinggi daripada tingkat usaha yang dikelola, maka masyarakat tersebut mempunyai kesempatan yang tinggi untuk mengembangkan usaha dengan berbagai macam dan jenisnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, namun pada masyarakat yang tingkat kerendah hatiannya lebih rendah dibandingkan usaha yang ditekuni oleh sebagian masyarakat tersebut, maka usaha apapun yang dikelola akan menurun omzetnya dalam waktu yang tidak teralalu lama.
Mau ke mana? Pemerintah harus konsisten untuk menumbuhkan usaha-usaha rakyat dalam suatu perekonomian koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Apapun namanya usaha itu, yang terpenting semangat kekeluargaan harus dimunculkan dan diprioritaskan. Semangat kekeluargaan dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati bahkan perlu disosialisasikan di antara pengelola BUMN, usaha swasta, dan koperasi, serta sektor informal sekalipun. Reformasi birokrasi: Sejalan dengan semangat demokrasi, maka birokrasi koperasi harus lebih memberikan prioritas kepada perekonomian keluarga dan koperasi itu sendiri melalui anggaran yang lebih menyebar ke seluruh pelosok tanah air dengan lebih memberikan kontribusi dan komitmen kepada perekonomian rakyat melalui undang-undang pelayanan usaha kecil dan menengah yang lebih intensif. Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat: menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
Strategi pemberdayaan koperasi dilakukan dengan melihat daur hidup bisnis koperasi tersebut. Daur hidup ini melipouti empat tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap pemurunan. Strategi tiap tahap tersebut berbeda-beda. Pada tahap perkenalan dan tahap penurunan biasanya koperasi merugi, namun pada tahap pertumbuhan dan kedewasaan, koperasi biasanya menerima keuntungan dalam bisnisnya. Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokokpokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. STRATEGI PEMBERDAYAAN Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan upaya yang berkelanjutan terhadap koperasi untuk terus maju dan berfungsi dengan baik melalui aplikasi strategi, taktik dan usaha yang disertai kemampuan melakukan upaya yang adil, setia dan rendah hati. Kemudian pemberdayaan dilakukan dengan menerapkan visi, misi, dan tujuan yang dikehendaki dalam kurun waktu satu tahun atau lebih.
Pemberdayaan kopearsi dilakukan terhadap bisnis koperasi, perusahaan milik koperasi, industri yang ditekuni oleh koperasi dan pemberdayaan pasar dengan mengendalikan koperasi melalui semangat pertaubatan, amalan yang tinggi dan berkah berkelimpahan. Pemberdayaan dilakukan pula dengan rasa syukur atas usaha yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, karena dengan rasa syukur itu akan muncul suka cita dan berkah dari Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Strategi pemberdayaan koperasi dilakukan dengan tetap memperta hankan ciri-ciri demokratis yaitu satu suara untuk satu anggota, kebersamaan dalam menghadapi kelemahan dari dalam dan tantangan dari luar serta menghimpun kekuatan dari dalam dalam menghadapi setiap peluang bisnis yang ada. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Strategi pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat meskipun menghadapi tantangan yang semakin meningkat dewasa ini, namun harus tetap terus dilaksanakan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial kemasya rakatan dalam bisnis masyarakat dan bangsa. Upaya pemberdayaan dilakukan agar koperasi semakin kuat dan mandiri dengan upaya melakukan pengem bangan diri para anggota dan pengembangan pasar yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa
pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Strategi pemberdayaan koperasi yang menjadikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial dilakukan secara terbuka, secara bersama-sama dan berkesinambungan antar pihak-pihak yang terlibat sehingga tercipta usaha bersama yang benar-benar dijiwai oleh setiap anggota dan warga masyarakat. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undangundang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan strategi yang secara integral dilakukan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata, maka pemerataan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh koperasi sebagai bentuk pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pemerataan alokasi hasil pembangunan di seluruh tanah air. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Strategi Keluarga Ekonomi koperasi berbasis pada harmonisasi keluarga adalah identik dengan pertaubatan, artinya semakin tinggi keharmonisan ekonomi kekeluargaan, maka semakin tinggilah pertaubatan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota keluarga. Dengan melakukan pertaubatan, maka ekonomi keluarga akan berhasil dan tanpa pertaubatan, maka ekonomi keluarga akan terancam. Jalan manakah yang kita pilih?
Bertaubat adalah suatu perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh manusia untuk mencapai keberhasilan dalam hidup di dunia, utamanya dalam menjalankan koperasi berbasis keluarga yang harmonis. Kepala keluarga adalah yang paling bertanggung jawab dalam keluarga, di mana kepala keluarga harus memimpin anggota keluarganya untuk bertaubat setelah dirinya melakukan pertaubatan terlebih dahulu. Pertaubatan yang dilakukan adalah dengan menekan kesalahan dalam memimpin keluarga dan dengan memberikan cinta yang mendalam kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian pertaubatan tersebut menjalar kesemua anggota keluarga dan pada gilirannya akan menjadikan keluarga dapat menikmati kehidupan ekonomi dengan bahagia. Ketika pertaubatan dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ekonomi koperasi berbasis keluarga belum juga seperti yang diharapkan, maka semua anggota keluarga tidak perlu cemas, karena kebahagiaan keluarga tidak hanya tergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Yang terpenting adalah bahwa pertaubatan tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan dalam keluarga, sehingga keluarga dijauhi dari kebobrokan rumah tangga, seperti munculnya penyakit, kecelakaan, perselingkuhan, pertikaian, kecanduan obat terlarang, dan sebagainya. Sebagian besar nilai-nilai koperasi dan keluarga yang luhur menjadi hancur karena kewajiban menjalankan pertaubatan tidak dijalankan. Istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak berterus terang kepada istri, anak tidak menghormati orang tuanya, orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anaknya, anak tidak menjalankan kewajibannya untuk belajar dengan baik di sekolah, dan sebagainya. Kesemuanya mendorong keluarga harus melakukan rekonsiliasi sedemikian rupa sehingga dicapai kesepakatan untuk melakukan pertaubatan terhadap satu sama lainnya. Mau ke mana? Buatlah gerakan koperasi untuk mengikuti pertaubatan nasional dalam bentuk kelompok masyarakat untuk dzikir bersama, doa bersama untuk negara dan bangsa, istighosah untuk pemimpin bangsa, dan lain-lain. Juga buatlah pertaubatan nasional untuk rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk sengketa Prilpres dan Pilkada yang kini masih tersisa. Ajak mereka bersatu padu menjadikan negeri ini bagaikan keluarga besar yang harmonis dan sentosa. Reformasi birokrasi: Buatlah peraturan koperasi yang mengarah pada perlakuan masyarakat seperti memperlakukan keluarga sendiri. Buatlah desain dan suasana koperasi dan kantor pemerintah seperti dalam suasana keluarga, ada ruang pertemuan keluarga untuk diskusi dan curhat antara atasan dan bawahan dan sebagainya. Jangan lupa beribadah bersama pada saat ibadah tiba. Kesemuanya dilakukan dengan mengurangi kesalahan di masa lalu demi untuk keutuhan keluarga besar yang namanya bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan
merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Berpartisipasi dalam koperasi secara sukarela akan mendatangkan komitrmen yang tinggi bagi anggotanya, karena asas sukarela tersebut akan mampu memberikan tidak sekedar kontribusi waktu dan tenaga, namun juga komitmen harta benda dan segenap kekuatan kreasi anggota dalam mewujudkan visi koperasi, misi yang dijalankan, dan tujuan yang hendak dicapai secara transparan dan berkeadilan. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan alas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Jasa yang telah ditanam dalam partisipasi aktif akan dicatat sebagai suatu investasi yang menghasilkan mergin bagi kegiatan koperasi dan sisa hasil usaha. Pemberdayaan koperasi dengan demikian dilakukan dengan sebanyak-banyaknya memberikan ruang partisipasi bagi para anggotanya untuk berkreasi memajukan usaha bisnis dan koperasi tersebut. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. PENDIDIKAN PERKOPERASIAN Disamping kelima prinsip Koperasi, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Pendidikan perkoperasian sebaiknya dilakukan melalui pendidikan formal kejuruan atau SMK bidang Koperasi dan UKM, di mana penyelenggaraannya juga merupakan suatu koperasi pendidikan yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan prinsip koperasi secara terencana terkontrol dan pelaksanaannya langsung dilakukan melalui praktek perkoperasian.
Dewasa ini anggaran belanja pemerintah untuk sektor pendidikan telah mencapai 20 persen dan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh undangundang dasar. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan sokolah kejuruan koperasi dan ukm di tingkat sekolah menengah atas, di mana penyelenggaraan teori sekaligus praktek pekoperasian dapat dilakukan secara maksimal. Dengan melaksanakan prinsip pendidikan dalam menyelenggarakan koperaqsi di Indonesia, maka terpenuhi semangat keadilandalam memberikan pendidikan koperasi secara meluas kepada masyarakat, kesetiaan terhadap undang-undang dan kerendahan hati dalam menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan semangat kegotongroyongan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan perkope rasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Penggabungan antara prinsip pendidikan dan kerjasama dalam koperasi mengandung arti adanya peluang menyelenggarakan SMK Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia yang dikelola secara mandiri dengan koordinasi secara nasional. Di sini dibutuhkan peran serta masyarakat, utamanya di daerah kantung-kantung produksi agrobisnis dan industri kecil yang telah berjalan lama namun kurang pemberdayaan koperasi dan UKMnya. Dewasa ini permintaan terhadap sekolah menengah kejuruan semakin meningkat terutama oleh warga masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kegiatan praktis dan langsung dapat bekerja di masyarakat. Guna menangkap peluang tersebut, maka perlu dibentuk satuan tugas khusus di pemerintah dan bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan yang dibentuk khusus untuk itu untuk membangun dan mengembangkan sekolah kejuruan tersebut dalam jumlah besar di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya SMK Koperasi dan UKM tersebut dikelola secara koperasi oleh para penggerak dan pelaku ekonomi kerakyatan yang memihak kepada kepentingan masyarakat awam dan memiliki visi ke depan yang jauh untuk pengembangan masyarakat madani, memiliki misi menjalankan pendidikan dengan adil dan setia, serta memiliki tujuan yang jelas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan dan koperasi. Strategi pengembangan pendidikan koperasi dan UKM akan memerlukan bantuan dari masyarakat sebagai pihak yang terlibat, antara lain kesediaan murud dan orang tua untuk sekolah kejuruan yang sekaligus praktek perkoperasian dan kesediaan tokoh serta warga masyarakat untuk secara sadar memberikan kontribusi dan sekaligus komitmen untuk mengembangkan usaha bersama koperasi di masa mendatang. Kebersamaan dalam mengelola pendidikan koperasi ini di samping mengubntungkan semua pihak, juga akan memperkuat ketahanan ekonomi dan keadilan sosial di seluruh dan bagi semua rakyat Indonesia. Taktik dan usaha pemberdayaan koperasi melalui pendidikan perkoperasian dilakukan melalui upaya pemberian beasiswa dan dorongan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selama di sekolah dan sesudah menyelesaikan pendidikan tersebut. Dengan taktik ini diharapkan banyak
keluarga tak mampu bisa menyekolahkan anaknya untuk sekaligus dapat memperbaiki taraf hidupnya melalui usaha yang diselenggarakan oleh dan untuk sekolah dan koperasi tersebut. Penyelenggaraan pendidikan koperasi melalui sekolah menengah kejuruan ini harus memiliki standar penyelenggaraan dan kewenangan baku sebagaimana disyaratkan oleh dinas pendidikan setempat. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi. Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Penggabungan usaha dalam bentuk integrasi dilakukan terhadap berbagai bisnis koperasi yang memiliki jalur keterkaitan industri hulu dan hilir, sehingga penggabungan memiliki arti strategis, yaitu melakukan penghematan biaya dalam bentuk skala ekonomis yang terjadi dan skope ekonomis yang lebih baik antar bisnis yang dijalankan oleh gabungan koperasi tersebut. Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri. Satrategi pemberdayaan koperasi melalui pemilihan jenis usaha yang tepat besrsifat terbuka dengan memperhatikan prospek bisnis dari jenis usaha tersebut. Sebagai arah ke depan, maka prospek bisnis di bidang manufaktur dan jasa masih sangat menjanjikan di kemudian hari, karena bisnis ini sangat cocok dilakukan sebagai usaha bersama oleh warga masyarakat dan merupakan
kecenderungan terus meningkat terutama di bidang pendidikan, jasa keuangan, dan jasa keselamatan dan kenyamanan dalam transportasi dan komunikasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Strategi Pendidikan Bagaimanakah sebuah bangsa bisa meningkatkan pendidikan warga negaranya tanpa bersyukur? Karena ucapak rasa syukur adalah biaya untuk mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi rasa syukur mengalir dalam dirinya. Hanya mereka yang berpendidikan yang mampu bersyukur dan hanya mereka yang tidak berpendidikan saja yang tidak mampu mengucapkan rasa syukur. Bersyukur adalah suasana kejiwaan yang memancar pada diri seseorang atau masyarakat atas karunia dan rahmat Tuhan kepada mereka. Semakin tinggi tingkat bersyukur seseorang atau masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk menerima pendidikan dan hasilhasilnya. Mereka menyadari bahwa bersyukur menbawa nikmat dan pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka menerima pendapat orang cendekia yang berhasil dalam dunia pendidikan. Mau dibawa ke mana pendidikan koperasi kita? Pendidikan kita harus mengarah pada kemampuan anak didik menyatakan pendapatnya secara benar dan masuk akal, yaitu pendapat yang ditata secara sistematis, terukur, dan mampu untuk menciptakan kegunaan bagi masyarakat pada umumnya. Pendidikan demikian harus bersifat global dengan memasukkan berbagai bahasa internasional dan bahasa nasional secara sekaligus untuk memberikan kemampuan komunikasi kepada anak didik dengan lebih baik dan profesional. Pendidikan koperasi kita harus mengedepankan sifat-sifat terpuji sebagai hasil pendidikan moral, antara lain sifat adil terhadap sesama, setia kepada negara, dan rendah hati terhadap semua pihak baik keluarga, orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan dan rendah hati terhadap ilmu pengetahuan dan hasil-hasilnya. Pendidikan sendiri harus diberikan dengan penuh kerendahan hati baik oleh pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan swasta dan pendidikan informal sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa. Mau ke mana? Aktifkan gerakan pendidikan koperasi nasional dengan membuka seluas-luasnya dunia pendidikan untuk semua pihak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan pemerintah hanya sebagai regulator dan pengawas saja. Tidak perlu terlalu campur tangan dengan memakai tangan besi dan tindakan represif yang kadang-kadang membuat masyarakat ketakutan untuk meningkatkan mutu dan jumlah peserta didik. Hapuskan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang bersifat eksklusif untuk universitas besar dan terkenal saja, namun buat undang-undang pendidikan yang inklusif yang menyertakan peran serta masyarakat baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
Reformasi birokrasi: Buatlah otonomi daerah untuk bidang pendidikan koperasi dengan membolehkan peran daerah membentuk peraturan daerah di bidang pendidikan yang selama ini hanya menjadi kewenangan Depdiknas pusat saja. Depdiknas hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas di tingkat pusat dengan memberikan akreditasi dan bukan kewenangan untuk memberikan ijin di tingkat daerah. Kalau birokrasi pendidikan bisa direformasi, mengapa masih menggunakan cara-cara yang tidak efisien? Bukankah ekonomi pendidikan adalah termasuk dalam kewenangan otonomi daerah? Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat. Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota. Strategi pembedayaan koperasi melalui komitmen yang tinggi harus dijabarkan dengan memberikan garansi kepada setiap anggota koperasi bahwa masa depan mereka dapat dijamin oleh koperasi tersebut selama kesetia kawanan dan keterbukaan menghasilkan marjin yang cukup untuk hidup sekeluarga dan secara bersama-sama mampu menghidupi ekonomi masyarakat setempat. Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota yaitu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggara kannya Rapat Anggota. Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi. Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan sematamata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan.kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual. Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota. Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap. laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi.
Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan pelatihan. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian. Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya. Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi. Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan perannya, maka
Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Strategi Masyarakat Kehidupan ekonomi koperasi dalam masyarakat dan oleh masyarakat adalah suatu kehidupan penuh amalan. Artinya, jika perekonomian masyarakat meningkat, maka perkembangan amalan di masyarakat pun ikut meningkat. Kegiatan ekonomi masyarakat di masa resesi sebagian besar dijalankan dengan memfokuskan diri pada konsolidasi internal warga masyarakat, mengingat bahwa pada masa resesi tersebut tantangan di luar lebih besar daripada peluang yang tersedia. Amalan adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan sebagau pengabdian manusia kepada Tuhan melalui berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika kewajiban amalan dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, namun ketika masyarakat melupakan berbuat amal, maka kesejahteraan masyarakatpun akan menurun. Berbuatlah amal untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang sehat. Ekonomi amalan atau lebih dikenal sebagai ekonomi karitas, adalah ekonomi yang berkembang pesat di negara yang memikirkan kesejahteraan sosial dan masyarakat bertumbuh dengan pesat, di mana para anggota masyarakat saling tolong menolong memberikan amalan yang diperlukan guna menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Tanpa adanya ekonomi kartiats, maka masyarakat tersebut terancam mengalami dekadensi sosial, kesehatan yang menurun dan meningkatnya penyakit menular dan meningkatnya angka kematian penduduk. Mau ke mana? Pemerintah harus mengeluarkan undang-undang tentang gerakan karitas nasional berkoperasi yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang semakin akut. Gerakan amalan nasional ini harus mampu menggalang aktivitas ekonomi dalam bentuk pengumpulan amalan masyarakat yang dikoordinir langsung oleh pemuka masyarakat dan agama untuk disumbangkan kepada mereka yang berhak dengan audit dari pihak-pihak yang berkepentingan. Reformasi birokrasi: Departemen sosial bekerjasama dengan kementerian koperasi harus memberikan ruang gerak dan bahkan mengkoordinir gerakan amalan masyarakat dengan memberikan lisensi untuk melakukan kegiatan amal, misalnya melalui pertunjukan amal, undian berhadiah untuk amal dan bahkan bila mungkin mengaktifkan kembali lotere nasional. Hal yang terakhir ini perlu mendapat pertimbangan yang masak-masak, menginngat bahwa negara besar seperti Amerika Serikat saja melakukan lotere nasional atau lotere negara bagian yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan di Singapore, Thailand, lotere nasional mendapat restu dari pemerintah dam mampu meningkatkan amalan dan karitas sosial masyarakat secara signifikan untuk disumbangkan kepada rumah yatim piatu, misi olah raga, dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan
tersebut berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang bersangkutan. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal. Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit. Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa “Koperasi dalam penyelesaian”, hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya. Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini. Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat : nama organisasi; tujuan organisasi; susunan organisasi; ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya; ketentuan mengenai tata kerja organisasi; ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya; ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota; ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan; ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran; ketentuan mengenai sanksi organisasi. Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi. Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan
peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Strategi Bangsa Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dari doa syafaat seluruh rakyatnya untuk pemimpin negeri dan bangsa. Karena itu kebesaran bangsa sangat tergantung pada etika politik para pemimpin bangsanya, di mana bila pemimpin bangsa tidak memperhatikan rakyatnya dengan membiarkan mereka berada dalam kemiskinan, pengangguran, dan inflasi yang tiada akhir, maka tiada doa dinaikkan dan hancurlah kebesaran bangsa tersebut. Doa adalah sebuah kewajiban untuk memuji asma Tuhan seru sekalian alam dan bangsa adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia di dunia ini. Sebagai kewajiban, maka semakin besar doa diucapkan, semakin bear anugerah diberikan kepada bangsa tersebut. Bangsa yang besar senantiasa ditunjang oleh doa syafaat rakyatnya yang dilakukan dengan ketulusan. Jika nilai suatu doa lebih tinggi dibandingkan nilai bangsa, maka secara ekonomis kewajiban telah dijalankan lebih besar daripada hak yang diterima, sehingga diharapkan dalam masa depan akan terjadi kenaikan nilai bangsa dalam bentuk kemajuan citra bangsa tersebut di mata dunia. Sebaliknya jika masyarakat tidak menghiraukan bangsanya dengan tidak senantiasa mendoakannya, maka nilai bangsa akan menurun dan ekonomi bangsa pada gilirannya juga akan turun peringkat di mata dunia. Ketika ekonomi koperasi dan kebangsaan dituntut oleh sebagian politisi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang, maka semangat untuk memenuhi keinginan tersebut dilakukan dengan menambah doa bersama dan diharapkan bahwa kekuatan doa tersebut akan mampu merealisasikan ekonomi kebangsaan seperti keinginan kita bersama. Mau ke mana? Ekonomi koperasi harus digerakkan sebagai spirit nasional dan dilembagakan dalam bentuk lembaga ekonomi dan doa dan aktivitas karitas nasional disertai peningkatan mutu pelayanan pemerintahan dalam melayani lembaga-lembaga doa dan karitas dan melibatkan sebanyak-banyaknya unsur masyarakat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Biarkan lembaga doa dan karitas asing masuk ke negeri kita, karena aktivitas doa dan karitas adalah
aktivitas kemanusiaan yang jauh lebih berarti daripada aktivitas yang hanya berhenti sampai tingkat nasional saja. Reformasi birokrasi: Diperlukan lembaga doa nasional yang bertugas antara lain mengisi doa secara regular melalui ceramah, seminar dan pelatihan di setiap departemen dan kantor-kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan utama untuk meningkatkan spirit pengabdian kepada Tuhan, bangsa dan negara Indonesia untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Ekonomi doa dikelola oleh lembaga independen yang bersifat mengikat untuk memberikan berbagai alternatif kebijakan yang berdampak pada peningkatan moral dan martabat bangsa Indonesia. Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi. Kesimpulan Kesimpulan dari strategi pemberdayaan koperasi ini dapat diambil dari upaya pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi. Strategi pemberdayaan ini merupakan ketentuan yang dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.
STRATEGI PEMBERDAYAAN UKM
Pendahuluan
Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sempurna dan seimbang, dan manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan tersebut dengan adil, setia dan rendah hati. Keadilan adalah amanat Tuhan dan sudah ada sejak bumi diciptakan, demikian halnya kesemnpurnaan, sudah bersemayam pada diri manusia sejak dilahirkan di bumi ini. Hanya sayangnya manusia senantiasa mendholimi dirinya sendiri dengan melakukan aniaya dan merusak diri dan lingkungannya, sehingga terjadi ketidak-seimbangan alam. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sistem ekonomi dengan adil dan setia, di mana pemerintah melakukan peran sertanya sebagai katalisator perubahan, sedangkan pelaku ekonomi itu sendirilah yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan antara unsur strategis dan unsur spiritual yang dikembangkan dalam buku ini sebagai keseimbangan strategik spiritual. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dicanangkan oleh Pemerintah adalah merupakan upaya demokratisasi ekonomi yang memiliki jiwa keadilan sosial yang tinggi, kesetiaan kepada negara dan bangsa, serta kerendahan hati bagi semua pihak yang terlibat baik para pelaku ekonomni maupun masyarakat. Tekad yang kuat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan ini adalah juga merupakan suatu kepercayaan yang memiliki tingkat kecintaan kepada tanah air dan bangsa serta harapan yang besar bagi terlaksananya pembangunan secara merata dan berkesinambungan. Sementara itu Menimbang bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; dan sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dalam rangka lebih menekankan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Usaha Mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Strategi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi koperasi menciptakan rasa suka cita, semakin kegiatan ekonomi bertumbuh, semakin meningkat pula suka cita pelakunya. Kegiatan ekonomi harus didorong semaksimal mungkin, baik di dalam keluarga, masyarakat maupun perekonomian bangsa, karena dengan terdorongnya kegiatan ekonomi tersebut akan semakin berkembang rasa suka cita di seluruh masyarakat. Suka cita adalah suasana bathin yang terpancar dalam wujud buah ruh yang mampu untuk membuat pelaku ekonomi koperasi meningkatkan kinerja ekonominya dengan lebih baik. Sebagai buah ruh, maka suka cita mampu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga, masyarakat dan bangsa yang pada gilirannya akan mampu pula untuk mempertahankan kinerja ekonomi tersebut dalam jangka panjang. Ketika nilai suka cita adalah lebih tinggi daripada nilai kinerja ekonomi koperasi yang dicapai oleh suatu bangsa, maka pelaku ekonomi akan secara antusias berusaha keras untuk mencapai peningkatan kegiatan ekonomi dengan suka cita yang dimilikinya. Namun ketika suka cita absen dari peredaran aktivitas ekonomi, maka kinerja ekonomi akan menurun drastis dan masyarakat akan kurang bergairah dalam membangun perekonomian masyarakat dan bangsanya. Mau ke mana ekonomi kita dibawa? Ekonomi koperasi dan UKM harus bertumbuh minimal lebih tinggi daripada pertumbuhan permintaan kebutuhan pokok anggotanya. Bila kebutuhan pokok penduduk bertumbuh dengan lima persen per tahun, maka pertumbuhan ekonomi harus dicapai minimal sebesar lima persen untuk menjadikan kebutuhan ekonomi tercapai dengan tingklat stabilitas ekonomi yang tinggi.
Reformasi birokrasi: Aktivitas ekonomi koperasi dan UKM diperbolehkan dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam bentuk sektor formal dan informal di dalam birokrasi, artinya aparat boleh menjalankan aktivitas ekonomi koperasi sebagai upaya meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan keluarga. Misalnya dosen-dosen pemerintah dibolehkan mengajar di tempat lain, dokter pemerintah boleh praktek di masyarakat, dan sebagainya sejauh hal tersebut dilakukan secara suka cita dan tahu sama tahu antar atasan dan bawahan serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Strategai pengembangan UKM harus memiliki visi ke depan yang jelas dan misi yang terus dikomunikasikan dengan berbagai pihak penyelenggara penerintahan daerah dan pusat. Dalam rangka penerapan otonomi daerah, maka peran penyelenggara ekonomi daerah sangat penting dalam menentukan kebijakan UKM di daerah setempat, sehingga diperlukan komunikasi yang intens antar pihak yang terlibat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memilah-milah segmen konsumen ke dalam segmentasi geografis, demografis, sosiografis, dan psikografis. Kemudian antar segmen tersebut dilakukan target pasar yang secara potensial memiliki prospek bagi pengembangan UKM di kemudian hari. Dari target konsumen tersebut dilakukan positioniong yang mengarah pada difokuskannya pengembangan bisnis UKM dalam ekonomi masyarakat dan nasional akan dikembangkan. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memberikan peran aktif bagi pelaku UKM untuik mendapat proyek dan peluang bisnis yang diprioritaskan untuk diselenggarakan oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan kemampuan, kemauan, dan kebisaan para pelaku ekonomi yang tergabung dalam UKM tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: kekeluargaan; demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwa-wasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. PRINSIP PEMBERDAYAAN Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan melalukan taktik bisnis melalui upaya memberikan harga yang sesuai dan kompetitif, memberikan produk dan atau jasa yang diminati oleh konsumen, memberikan distribusi yang merata ke target pasar yang dituju, serta melakukan promosi yang sesuai melalui iklan, promosi penjulalan, penjualan perorangan, maupun melalui publikasi ke berbagai daerah dan berbagai media yang cocok untuk itu. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Kriteria nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Strategi Hukum Kepastian hukum membawa berkah bagi pemberdayaan UKM, masyarakat dan bangsa, karena hukum sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh aparat hukum suatu negara, haruslah dilaksanakan sesuai dengan berkah yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh warga masyarakat negeri tersebut. Demikian sebaliknya, berkah anugerah yang mengalir dari Tuhan harus diterjemahkan ke dalam pengaruhnya yang positif dan signifikan terhadap kesadaran akan hukum yang berlaku berbasiskan keadilan. Hukum harus ditegakkan dengan membawa berkah bagi seluruh rakyat. Berkah dan hukum adalah bagaikan cermin di mana yang satu mengaca kepada yang lain dan sebaliknya. Pada nilai berkah yang tinggi, maka terdapat kecenderungan bahwa keadilan akan lebih mantap terjaga dan ketidak-adilan menurun tajam. Namun pada saat berkah hilang dari masyarakat, maka hukum akan jatuh dan masyarakat mulai melakukan pelanggaran hukum secara sewenang-wenang. Mau ke mana hukum dibawa? Hukum harus dibawa kepada ketaatan dan kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan kepatuhan peraturan yang berguna bagi rakyat banyak, yaitu peraturan yang mengatur manusia untuk berbuat adil dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Hukum harus mengacu kepada kepentingan orang banyak dan meninggalkan kepentingan pribadi atau golongan saja. Atau dengan lain perkataan, hukum harus membawa berkah bagi kita semua. Reformasi birokrasi: Birokrasi di bidang hukum harus direformasi dengan dilakukan proses hukum yang lebih sederhana dan tidak betrele tele, sehingga tidak terjadi lagi penangkapan yang salah urus dan penanganan kasus yang bertele-tele. Reformasi harus dilakukan dengan pengisian acara di formulir yang tidak bertele-tele dan memakan waktu lama, sehingga tidak perlu lagi diadakan penahanan yang lama oleh pihak yang didakwa. Kesemuanya harus mengacu pada penegakan hukum sebagai suatu berkah spiritual dan bukan berkah ekonomi yang mengandung unsur untuk mencari keuntungan semata.
PENUMBUHAN IKLIM USAHA Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan mengantisipasi iklim usaha yang baik dengan usaha-usaha diversifikasi dan promosi yang mampu meningkatkan pangsa pasar bagi UKM secara keseluruhan maupun secara partial. Upaya untuk itu dilakukan dengan memperbarui hubungan dengan mitra kerja, melalui penggarapan konsumen dan pelanggan secara terus menerus. Aspek pendanaan ditujukan untuk: memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank; memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditujukan untuk: mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan melibatkan peran serta pelaku bisnis lainnya terutama yang memikliki pengalaman luas di dunia internasional, sehingga daripadanya diperoleh bekal untuk melakukan usaha secara internasional dan global pula. Di sini dikembangkan usaha patungan dan atau kerjasama yang saling menguntungkan agar diperoleh sinergi dalam dunia usaha secara keseluruhan. Aspek informasi usaha ditujukan untuk: membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha. Aspek kemitraan ditujukan untuk: mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan mengadakan kegiatan promosi bersama, kegiatan pengembangan produk bersama, pembagian pasar sesuai dengan daerah masihngmasing, dan melakukan upaya penerapan harga yang kompetitif satu sama lain baik antar komositas maupun antar pelaku usaha. Aspek perizinan usaha ditujukan untuk: menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memberikan perijinan yang mudah dan tidak bertele-tele, karena kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit dan kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Kesemuanya mengacu pada ketepatan dan kesesuaian dengan akidah yang berlaku di masyarakat setempat. Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk: menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail; mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turuntemurun; menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan menepati janji-janji sebagaimana termuat dalam undang-undang UKM ini dan secara regular hal tersebut dianalisis dan dievaluasi sehingga pekaksanaan pemberdayaan UKM terus menerus dapat dimonitor secara adil, setia dan rendah hati. Pelaksanaan ketentuan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud ditujukan untuk: meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; memperluas sumber
pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. Pelaksanaan ketentuan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi bisnis secara terpadu meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen pengembangan sumberdaya manusia. Kesemuanya dilakukan dengan menganalisis lingkungan bisnis, lingkungan pasar, memformulasikan ke dalam tindakan jangka pendek, menengah dan panjang serta menerapkan implementasi yang berdaya guna dan berhasil guna.
PENGEMBANGAN USAHA Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara: meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara: melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; menyebarluaskan informasi pasar; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara: memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memformulasikan keseimba ngan antara strategi dengan langkah-langkah yang adil, keseimbangan antara taktik usaha dengan kesetiaan dalam menjalankan usaha, dan menjalankan usaha disertai kerendahan hati bagi setiap pelaku UKM. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan: meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UKM untuk memperoleh pembiayaan bagi usahanya baik melalui investasi langsung maupun melalui pemberian lisensi dan prioritas usaha dengan tidak melupakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang ada serta kemampuan, kemauan dan kebisaan yang diperoleh dari setiap kesempatan bisnis yang tercipta. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura; pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terdhadap pengembangan UKM dan pengem bangan pembangunan masyakarat kelas menengah ke bawah. Kepedulian ini dapat diwujudkan dengan memberikan kerjasama antar lembaga yang dimiliki akses maupun dengan memberikan kewenangan untuk mengelola pasar atau kesempatan bisnis yangs selama ini ditekuni sendiri oleh pihak-pihak yang berkesempatan lebih baik dan lebih dahulu memiliki kesempatan bisnis tersebut. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara: meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
KEMITRAAN Salah satu usaha membangun kehidupan berbangsa sangat pula ditentukan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha masyarakat yang secara sadar mampu mengubah sikap dan perilaku dalam proses apa yang kita sebut mengintergrasikan niat kepentingan kemiteraan sebagai salah satu mengangkat derajat manusia. Kita menyadari sepenuhnya membangun suatu kebiasaan baru bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan, disitulah letak kunci bagaimana sebaiknya kita mengungkit kekuatan berpikir baik secara methodis (otak dan hati) maupun secara non-methodis (hati). Kebangkitan kekuatan pikiran dalam usaha untuk melaksanakan perubahan sikap dan perilaku dimulai dengan semangat niat yang mendorong membangun keinginan yang untuk menopang penguasaan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan menata ulang pemikiran ruhani dan jasmani setiap pelaku UKM antara lain dengan memberikan peran yang lebih banyak terhadap kesadaran ruhani di alam bawah sadar yang melipiuti ruh keadilan, kesetiaan, kerendahan hati. Juga dikembangkan ruh keimanan yang kuat sebagai dasar kepercayaan akan visi yang diembannya dan memberikan segala kecintaannya untuk menjalankan misi UKM sampai selesai dan tuntas. Sejalan dengan pemikiran diatas, maka membangun organisasi kemitraan sebagai solusi agar kita
bersama-sama mendorong satu kebersamaan dalam proses berpikir untuk memanfaatkan perubahan yang didorong oleh pemahaman kemitraan dari satu pendekatan menguraikan kata kemietaraan menjadi bermakna. Kata kemitraan dapat diuraikan dari huruf menjadi kata yang bermakna untuk mendorong mencari jawaban atas what, why, where, when, who, dan how sebagai daya dorong dalam proses mngintergrasikan kepentingan kemitraan sbb.: Bertitik tolak dari makna kata, bila kita rumuskan menjadi kata bermakna, maka kemitraan adalah suatu strategi bisnis kedalam Kerja sama Ekonomi dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi web sebagai alat akses untuk pintu masuk dalam usaha meningkatkan akselerasi nilai tambah. Dengan pemahaman tersebut diharapkan mendorong usaha membangun organisasi kemiteraan sebagai alat untuk berkarya dalam kebersamaan mewujudkan kebiasaan yang produktif melalui proses intergrasi kepentingan. Dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi web setiap orang dapat menumbuh kembangkan kebiasaan produktif dimana kebutuhan menambah pengetahuan, keterampilan dan keinginan dapat didorong oleh organisasi kemiteraan dengan tujuan: mendorong agar berpartisipasi untuk menciptakan sumber penghasilan baru bagi yang bersangkutan; mendorong setiap orang berkreasi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia; mendorong setiap orang bukan mencari kerja melainkan menciptakan kerja; mendorong kesiapan orang untuk membangun kemiteraan dalam dunia bisnis dalam skala UKM; membangun dan mengembangkan data dan informasi mengenai kegiatan bisnis melalui media internet. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan melalui pangkalan data yang disediakan oleh pemerintah untuk setiap kesempatan mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD dan atau APBN untuk setiap sektor yang sesuai dengan ruang gerak UKM. Kepada setiap pelaku UKM ini diberikan informasi yang solid dan terpercaya agar dapat mempersiapkan segala persyaratan untuk ikut dan memenangkan tender dari pemerintah tersebut. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan outsourcing. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: penyediaan dan penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis
produksi dan manajemen usaha; perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan; pemasaran; penjaminan; pemberian informasi; dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan menerapkan fasilitas bantuan pengembangan pasar dan pengem bangan produk melalui penelitian produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat banyak serta upaya diversifikasi yang mampu untuk memprediksi permintaan pasar dengan lebih seksama dan berdaya laksana. Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa: kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Strategi pemberdayaan UKM dilakukan dengan memberikan fasilitas yang mampu untuk menjembatani antara kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan segelintir orang, di mana kepentingan orang banyak harus dilayani oleh UKM dan kepentingan segelintir orang dapat dilayani secara eksklusif oleh beberapa pelaku bisnis skala besar saja. Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana, Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Usaha Besar yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
