STAKEHOLDER IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Oleh : FC SARI – SARI – 732013610 732013610
Pariwisata adalah salah satu bentuk pembangunan yang menjangkau luas ke banyak elemen. Wawasan pembangunan yang mengupayakan terwujudnya hubungan interaksi yang “simbiosis mutualisme” antara industri pariwisata dan lingkungan setempat sering sering disebut juga sebagai Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Sustainable Tourism Development). Dimana fokus STD ini kearah dampak Pariwisata baik positif dan negatif terhadap perekonomian, lingkungan lingkungan serta masyarakat sekitar. Kunci utama kesuksesan implementasi dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah peran aktif dari para stakeholder yang terkait. Stakeholder didefinisikan sebagai suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah pengembangan pariwisata disuatu daerah. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan tidak dapat dicapai jika dipaksakan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder. Para pemangku kepentingan harus terlibat dalam seluruh proses demi tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu perlu kajian tersendiri tentang peran penting stakeholder dalam kaitannya terhadap perkembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Teori Stakeholder dapat menggambarkan beberapa elemen pariwisata dalam suatu komunitas, sejarah pengembangan pariwisata di masyarakat, prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah tersebut, jenis objek wisata di masyarakat, dampak ekonomi secara keseluruhan kepada masyarakat, ukuran industri pariwisata di masyarakat, mas yarakat, dan hubungan antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam pariwisata. Terdapat 3 aspek dalam teori stakeholder yaitu :
-
Deskriptif, digunakan untuk memeriksa dan menjelaskan masa lalu, sekarang dan masa depan dari sebuah kesatuan organisasi dan dari para pemangku kepentingan yang ada.
-
Instrumental,
mengidentifikasikan
koneksi
atau
kurangnya
hubungan
antara
manajemen stakeholder dengan pencapaian organisasi / pengembangan sasaran dan tujuan.
- Normatif, adalah inti dasar dari teori stakeholder, st akeholder, yang digunakan untuk menafsirkan fungsi kerjasama, mengidentifikasi nilai moral dari filosofis pedoman yang digunakan, serta mengarahkan sistem kerja / manajemen dari kerjasama tersebut. Oleh karena itu, pengidentifikasian stakeholder lebih didasarkan kepada minat / ketertarikan stakeholder di dalam organisasi tersebut, bukan sebaliknya dari minat / ketertarikan dari organisasi
terhadap
stakeholdernya.
Semua
stakeholder
harus
berpartisipasi
dalam
menentukan arah organisasi di mana mereka memiliki kepentingan disitu. Sementara itu, kegagalan dalam pengidentifikasian kepentingan dapat mengakibatkan kegagalan proses, meskipun dari gagalnya identifikasi kepentingan dari salah satu pemangku kepentingan saja. Keterlibatan stakeholder harus dimulai dengan mengidentifikasi berbagai kelompok orang dalam masyarakat dan menginformasikan kepada mereka tentang isu-isu dan topik yang ada dalam lingkungan setempat. Dari informasi yang diberikan oleh berbagai kelompok tersebut, mereka diberikan hak untuk membuat dan atau memberikan rekomendasi yang mereka yakini tepat untuk komunitas mereka. Seperti halnya sebuah negara, demokrasi yang baik adalah yang lebih banyak menempatkan hak dan tanggung jawab kepada warganya. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan menjadi alasan lain diperlukannya bentuk – bentuk partisipasi dari masyarakat atau stakeholder. Partisipasi stakeholder diimplementasikan dalam bentuk berbeda, baik formal maupun informal. Bentuk – bentuk partisipasi diantaranya; dengar pendapat publik, advisory commitees, survey, musyawarah, focus group discussion (FGD), kolaborasi, kelompok kerja, civic review boards, studi implementasi, serta komentar tertulis. Berdasarkan tipologi ini, partisipasi dibagi menjadi tiga kategori. 1. Non-Partisipasi Menjelaskan tentang berbagai inisiatif individu yang muncul, yang dimungkinkan dapat menjadi bentuk partisipasi publik, baik formal maupun informal. 2. Degrees of Tokenism Menjelaskan bentuk partisipasi para pemangku kepentingan di mana diperbolehkan untuk menyuarakan kepentingan mereka tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dibuat. 3. Degrees of Citizen Power
Yang
memberikan
kesempatan
kepada
para
pemangku
kepentingan
untuk
memberikan menyuarakan kepentingan mereka, tetapi juga untuk mempengaruhi secara langsung keputusan yang dibuat. Pentingnya keterlibatan stakeholder tidak hanya diawal saja, namun harus terlibat secara penuh dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaan. Untuk keberhasilan dari proses keterlibatan stakeholder ini harus memiliki lima unsur, diantaranya; keadilan, efisiensi, pengetahuan, kebijaksanaan, dan stabilitas.
-
Keadilan menggabungkan gagasan bahwa semua kepentingan stakeholder turut diperhitungkan selama proses tersebut .
-
Efisiensi, keputusan dan kesepakatan yang memakan waktu terlalu lama serta biaya finansial dan sumber daya yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan ketidakberhasilan dari proses tersebut.
-
Pengetahuan / Kesepahaman, semua pihak harus memiliki kesepahaman yang sama, setelah itu keputusan dapat dibuat dengan kebijakan kolektif dari semua pemangku kepentingan.
-
Kebijaksanaan digambarkan sebagai penggunaan informasi untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Informasi harus dilihat secara obyektif dan keputusan harus didasarkan pada informasi tersebut.
-
Stabilitas, setelah keputusan itu dijalankan / dikembangkan, keputusan tersebut harus memiliki fleksibilitas yang menyesuaikan dengan perkembangan dari perencanaan semula.
Keberhasilan dari proses keterlibatan stakeholder memiliki hasil yang meliputi: 1. Masyarakat memiliki pemahaman dan informasi yang cukup tentang topik dan isu – isu di wilayah setempat. 2. Opini dan kearifan lokal menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan. 3. Peningkatan kualitas dan kekuatan dari keputusan yang diambil. 4. Ide – Ide – ide ide baru yang dihasilkan. 5. Peningkatan kepercayaan antara semua pihak. 6. Penuruan konflik serta tuntutan hukum 7. Efektifitas biaya 8. Mengangkat nilai tanggung jawab bersama
Meskipun terdapat masalah tertentu yang muncul dan tidak dapat diatasi, proses keterlibatan stakeholder ini dapat membantu mereka memahami tujuan dan perspektif pihak lain dengan meningkatkan komunikasi dan membangun hubungan dengan baik.
Sustainable Tourism Development dalam kaitannya terhadap Stakeholder
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh World Commission of Environment and Development sebagai berikut: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” . Definisi dari
WCED tersebut mentikberatkan pada pembangunan berkelanjutan adalah pengurangan dampak negatif dari penggunaan sumber daya saat ini dan penggunaan potensi sumber daya di masa depan. Termasuk didalamnya adalah konsep lingkungan, konsep sosial dan konsep ekonomi. Sementara itu, definisi yang dikembangkan dalam dunia pariwisata oleh WTO (World Tourism Organisation) adalah sebagai berikut : “Sustainable tourism development meets the needs of the present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future. future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecology processes, biological diversity, and life support systems” . Dalam definisi WTO pengembangan pariwisata berkelanjutan mengidentifikasi
dua kelompok stakeholder: Wisatawan dan masyarakat setempat. Dua hasil pemikiran yang terkait dengan Pariwisata dan keterli batan Stakeholder : 1. Ide pertama berkaitan erat dengan gagasan klasik manajemen stakeholder. Organisasi mempertimbangkan kepentingan setiap stakeholder dan mengembangkan kebijakan serta praktek nya berdasarkan kekuasaan dan pengaruh para pemangku kepentingan tersebut. Mereka yang memiliki pengaruh lebih akan diberikan lebih banyak pertimbangan dibandingkan dengan dengan kurang. 2. Ide kedua teori stakeholder yang mencakup konsep pemikiran kolaboratif. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyeimbangkan kekuatan antara semua kelompok pemangku kepentingan. kepentingan.
Kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata sebagai Community-based Tourism atau perencanaan
pariwisata
berbasis
masyarakat
adalah
untuk menyelesaikan
masalah
perencanaan / pengembangan daerah setempat.
Daya Dukung Karimunjawa Karimunjawa dalam kaitannya dengan Keterlibatan Stakeholder
Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan di tahun 2001. Saat ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan tugas utama melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Karimunjawa dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan terdapat banyak tantangan untuk memadukan konservasi dan pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan seluruh pihak. Untuk menjaga kelestariannya diperlukan usaha – usaha usaha konservasi laut dengan membagi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Untuk menghindari permasalahan dengan masyarakat lokal, petugas Balai Taman Nasional yang lebih berperan sebagai “polisi penjaga lingkungan” perlu melibatkan masyarakat untuk bersama – bersama – sama sama menjalankan program pelestarian lingkungan di Karimunjawa. Telah diadakan Lokakarya Pelaku Wisata Alam Karimunjawa yang difasilitasi oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tanggal 29-30 April 2013 di Semarang, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesamaan pandang para pelaku wisata tentang pengembangan
wisata
alam
di
kawasan
Taman
Nasional
Karimunjawa.
Dalam
pengembangan wisata alam atau ekowisata bercirikan aspek – aspek – aspek aspek : konservasi, partisipasi, edukasi, rekreasi, dan ekonomi. Hal tersebut merupakan identitas penggabungan konsep wisata dengan lingkungan. Pesatnya perkembangan wisata di Karimunjawa jika tidak diimbangi dengan kelestarian lingkungan dan budaya justru dapat mematikan industri wisata. Meningkatnya kunjungan dengan kemampuan daya dukung telah diprediksi jauh hari oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ). “Amunisi” untuk menahan geliat wisata terbentur oleh kepentingan beberapa pihak yang jelas berbeda sudut pandang. Karimunjawa sedang dalam dilema, upaya promosi sedang gencar dilakukan untuk meningkatkan pengunjung, namun kini sebagai wilayah konservasi Taman Nasional perlu dikaji ulang daya dukung yang dimiliki yang mengharuskan pembatasan kuota jumlah pengunjung.
Hasil Lokakarya tersebut menyisakan pertanyaan, pihak mana yang harus bertanggung jawab dalam pembatasan kunjungan? Berapa kuota kunjungan per tahun? Mekanisme dalam pengaturan wisatawan dapat dilakukan melalui sebuah proses koordinasi dan kolaborasi. Keputusan dalam melakukan pengelolaan wisatawan yang berkunjung, membutuhkan pertimbangan yang tepat, membutuhkan kajian secara mendalam dari sudut pandang konservasi, lingkungan, ekonomi dan budaya. Melihat data dari tahun 2007 – 2013 yang menunjukkan tingkat kunjungan wisata meningkat, namun bukan tidak mungkin pada suatu saat ketika grafik telah mencapai puncak, maka disitulah awal titik jenuh terjadi. Dukungan dan kerjasama para pihak terkait baik di tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha hingga anggota masyarakat Karimunjawa mutlak diperlukan untuk mendukung pengembangan ekowisata dikawasan ini. Sebuah kesepahaman menjadi catatan penting bahwa Taman Nasional Karimunjawa merupakan obyek wisata minat khusus yang memberikan ruang bagi wisatawan untuk leluasa berinteraksi dengan alam. Wisata masal yang menimbulkan kerumunan manusia tidak akan menjanjikan ruang untuk lebih mengenal alam.
Kesimpulan
Perencana pariwisata harus memiliki visi masa depan dan mengembangkan rencana jangka panjang dalam hubungannya hubungannya dengan seluruh masyarakat termasuk; pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan manajemen darurat. Langkah pertama untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di masyarakat adalah identifikasi pemangku kepentingan. Setelah pemangku kepentingan diidentifikasi, mereka dapat dimasukkan dimasukkan dalam proses pengembangan pariwisata untuk tercapainya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kegagalan dalam pengidentifikasian pemangku kepentingan akan mengakibatkan mengakibatkan kegagalan seluruh proses dari perencanaan atau pengembangan. Setelah para pemangku kepentingan telah diidentifikasi, selanjutnya adalah bagaimana seharusnya stakeholder diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, DMO harus mulai mengembangkan seluruh produk dan mencakup kepentingan semua stakeholder. Menyertakan kepentingan stakeholder
akan
membantu
mengurangi
konflik.
Tanpa
keterlibatan
stakeholder,
pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi slogan pemasaran semata, atau hanya menjadi topik untuk perdebatan teoritis.
