SPO Retensi Kebijakan Dan Prosedur Lama Yang Harus Disesuaikan Dengan Prosedur Yang Baru

SPO Retensi Kebijakan dan Prosedur Lama yang Harus Disesuaikan dengan Prosedur yang Baru NO.DOKUMEN

NO.REVISI

TGL.TERBIT

HALAMAN

DISUSUN OLEH DIREKTUR

Dr NIP.19611108 198901 1 001

Pengertian

Yang dimaksud dengan: 

Retensi adalah penyimpanan atau penahanan suatu peraturan atau regulasi yang lama dan tidak menggunakan retensi atau regulasi yang  baru



Kebijakan adalah penetapan Direktur pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat



Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama



Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/ instruksi/ langkahlangkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin

Tujuan

1. Untuk mengatur proses retensi kebijakan, sesuai dengan kebutuhan organisasi, bila mana kebijakan baru dinilai tidak bisa dilaksanakan dan diterapkan pada lingkungan organisasi dikarenakan satu dan lain hal

2. Terciptanya kebijakan tertulis atau protokol yang menentukan retensi kebijakan dan prosedur lama atau setidaknya untuk kurun waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, sambil memastikan  penerapannya.

bahwa

tidak

terjadi

kekeliruan

penggunaan

dan

Kebijakan

1. SK Direktur Nomor .

/SK/ RSUDSK/--/2017 tentang Kebijakan

Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Pelaksanaan, Regulasi RS Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen. 2. Dokumen kebijakan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi lainnya, misalnya : Panduan, Pedoman, Standar Prosedur Operasional 3. Kebijakan yang diusulkan harus memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya : Undang Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah  – 

dll 4. Dokumen kebijakan dan prosedur RS yang berlaku 5. Kebijakan dan Prosedur yang sudah ada Prosedur

1.

Kebijakan/ Pedoman/ Panduan/ SPO yang dipengaruhi oleh peraturan

atau undang-undang yang terbaru atas sesuatu hal diusulkan oleh unit kerja terkait kepada Direktur, melalui Tim Pengelola & Pengembangan Regulasi RS Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen. 2.

Tim Pengelola & pengembangan Regulasi RS Umum Daerah Sorong

Selatan Scholoo Keyen mengkaji apakah kebijakan yang diusulkan la yak untuk diterapkan. 3.

Apabila kebijakan yang diajukan layak untuk diterapkan, maka

kebijakan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang terkait. 4.

Apabila kebijakan yang diajukan tidak layak untuk diterapkan, tim

 pengelola & pengembangan Regulasi RS Umum Daerah Sorong Selatan Scholoo Keyen memberikan telaah dan verifikasi, bila diperlukan dapat menghadirkan tenaga profesi terkait. Bila kebijakan terbaru tidak layak untuk diterapkan, maka bisa dilakukan pemberlakuan ulang kebijakan lama, selayaknya diperlukan 5.

Dokumen hasil telaah dikoordinasikan dengan wakil direktur terkait.

6.

Dokumen kebijakan yang telah diverifikasi diajukan ke Direktur untuk

disyahkan

7.

Dokumen kebijakan disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja

terkait untuk dilaksanakan. 8.

Dokumen kebijakan asli disimpan di sekretariat

9.

Proses penyelesaian dokumen sejak pengajuan dari unit kerja sampai

diajukan pengesahan ke Direktur paling lama 1 ( satu ) minggu Unit Terkait

• • • •

Pimpinan RS Manajer RS Kepala unit kerja Kepala unit SIRS