Standar Prosedur operasional penyimpanan B3 di rumah sakitDeskripsi lengkap
SPODeskripsi lengkap
spo b3Full description
SPO Identifikasi Limbah B3
aaFull description
uiFull description
aa
khFull description
12 Spo Penggunaan b3Full description
PENGADAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 )
No. Dokumen
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
Tanggal Terbit :
No. Revisi
Halaman 1/3
Ditetapkan: Kepala UPT RSMM Jawa Timur
dr. DYAH WIRYASTINI, MARS Pembina Tingkat I NIP. 19611008 198711 2 001 PENGERTIAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
Pengadaan / pembelian barang bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi atas usulan dari unit kerja yang membutuhkan 1. Adanya kejelasan proses pengadaan terutama pembelian agar barang berbahaya tersebut dapat diadakan melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pengelolaan B3 2. Agar semua petugas terkait dapat memahami tugas serta tanggung jawab masing - masing sehingga tidak terjadi keracunan dalam melaksanakan tugas dan dapat terhindar dari bahaya akibat barang-barang tersebut 3. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang di RS mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta penyaluran penggunaannya 1. Undang - undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah RI nomor : 74 /PP/XI/2001, tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 4. Keputusan Presiden nomor 80 tahunm 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 5. Perturan Mendagri nomor : 7 tahun 1977 tentang Pengelolaan Barang Daerah 6. Permenkes nomor : 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengadaan Barang Berbahaya bagi Kesehatan 7. Keputusan Mendagri nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 8. Surat Edaran Gubernur nomor : 020/698/044/2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2004
PENGADAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 )
No. Dokumen
No. Revisi
Halaman 2/3
9. Surat Keputusan Kepala UPT RSMM Jawa Timur nomor : 188.4/2566/216/SK/2000 tanggal 25 September 2000 tentang Prosedur Tetap Pengadaan Barang /Jasa di Kepala UPT RSMM Jawa Timur. 10. Surat Keputusan Kepala UPT RSMM Jawa Timur nomor : 188.4/54/304/SK/2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana UPT RSMM Jawa Timur PETUGAS
PROSEDUR
1. Apoteker 2. Asisten Apoteker 1. Petugas Logistik medik Instalasi Farmasi menerima usulan kebutuhan barang /obat/ alkes / jasa /Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Instalasi yang terkait (“user) 2. Daftar Usulan tersebut di olah / evaluasi menurut pedoman, menjadi daftar usulan kebutuhan unit kerja 3. Petugas Instalasi Farmasi mengirim daftar usulan ke Bagian Program dan Perencanaan 4. Daftar usulan tersebut diproses menjadi bagian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPASKPD ) 5. Instalasi Farmasi mengusulkan daftar kegiatan ke Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan (PPTK) untuk diadakan 6. PPTK meneruskan ke Panitia Pengadaan Barang Jasa RSU Dr. Soetomo 7. Panitia Pengadaan memproses daftar usulan sesuai PAGU ( anggaran / Dana yang tersedia) 8. Panitia Pengadaan memproses barang/obat-alkes/Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dengan ketentuan pengadaan sbb: 1. Nilai 1 – 5 juta SP 2. Nilai 5 – 50 juta PL (Penunjukan langsung) 3. Nilai > 50 juta Tender 4. Nilai 50 – 100 juta Pemilihan langsung
PENGADAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 )
No. Dokumen
UNIT TERKAIT
No. Revisi
Halaman 3/3
Spesifik Iridium (- tidak terbatas 1 M) Penunjukan langsung 5. Nilai 1 M – 5 M - Iridium - Isotop Penunjukan langsung - Gas Medik 9. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang (P2B) menerima barang dan dokumen barang dari Distributor 10. P2B meneruskan ke Unit Logistik Medik Instalasi Farmasi 1. Instalasi yang terkait 2. Bagian Perencanaan Program 3. Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan (PPTK) 4. Panitian Pengadaan Barang Jasa RS 5. Distributor
