SPM 1

STANDAR PENGENDALIAN MUTU SPM 1

Pengendalian Mutu bagi Kantor Pengendalian Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Oﬃce Eight (8) Building Lantai 12 Unit 12I–12J Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia Telp. : (021) 29333151, 72795445, 70721651-52-53 Faks. : (021) 29333154, 29333155, 72795441 Website : http://www.iapi.or.id E-mail : [email protected]

Hak Cipta © 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia Penerbit Salemba Empat Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp. : (021) 781 8616 Faks. : (021) 781 8486 Website : http://www.penerbit http://www.penerbitsalemb salemba.com a.com E-mail : [email protected] Hak cipta dilindungi undang-undang . Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokop memfotokopi, i, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Institut Akuntan Publik Indonesia dan Penerbit Salemba Empat . UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1.

Barang siapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, memamerkan, mengedarkan, mengedarkan, atau atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling b anyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Institut Akuntan Publik Indonesia

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1)/Institut Akuntan Publik Indonesia —Jakarta: Salemba Empat, 2013 . 1 jil., 48 hlm., 14 × 21 cm ISBN 978-979-061-327-0 1. I.

Audit Judul

2. Akuntan Publik II. Institut Akuntan Publik Indonesia

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Oﬃce Eight (8) Building Lantai 12 Unit 12I–12J Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia Telp. : (021) 29333151, 72795445, 70721651-52-53 Faks. : (021) 29333154, 29333155, 72795441 Website : http://www.iapi.or.id E-mail : [email protected]

Hak Cipta © 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia Penerbit Salemba Empat Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp. : (021) 781 8616 Faks. : (021) 781 8486 Website : http://www.penerbit http://www.penerbitsalemb salemba.com a.com E-mail : [email protected] Hak cipta dilindungi undang-undang . Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokop memfotokopi, i, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Institut Akuntan Publik Indonesia dan Penerbit Salemba Empat . UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1.

Barang siapa dengan sengaja sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, memamerkan, mengedarkan, mengedarkan, atau atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling b anyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Institut Akuntan Publik Indonesia

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1)/Institut Akuntan Publik Indonesia —Jakarta: Salemba Empat, 2013 . 1 jil., 48 hlm., 14 × 21 cm ISBN 978-979-061-327-0 1. I.

Audit Judul

2. Akuntan Publik II. Institut Akuntan Publik Indonesia

Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA DEWAN STANDAR PROFESI 2008–2012

Kusumaningsih Angkawidjaja Handri Tjendra Fahmi Godang Parulian Panjaitan Johannes Emile Runtuwene Xenia Ayubudhi Yusron Y usron Fauzan

Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

iii

Standar Pengendalian Mutu

STANDAR PENGENDALIAN MUTU NO. 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG Y ANG MELAKSANAKAN PERIKA PERIKATAN TAN ASURANS ASURANS (AUDIT, (AUDIT, REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS LAINNYA) DAN PERIKATAN SELAIN ASURANS (BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013) DAFTAR ISI Pendahuluan Ruang Lingkup ......................................... .................................................................. ......................... Keterterapan ............................................. ...................................................................... ......................... Tanggal Efektif .......................................... ................................................................... ......................... Tujuan ..................................................................................... Definisi ................................................................................... Ketentuan Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku .............................................. ................................................................ .................. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu .......................... Tanggung Jawab Kepemimpinan Kantor Akuntan Publik atas Mutu ............................................ ...................................................................... .......................... Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku ............................... Penerimaan dan Keberlanjutan hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu .......................... Sumber Daya Manusia ........................................... ....................................................... ............ Pelaksanaan Perikatan .......................................... ...................................................... ............ Pemantauan .......................................... ....................................................................... ............................. Dokumentasi ................................................ ...................................................................... ...................... Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu ........................... Tanggung Jawab Kepemimpinan Kantor Akuntan Publik atas Mutu ................................ Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku ................................ Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu ............................ Sumber Daya Manusia ................................................ ...................................................... ......

iv

Paragraf

1–3 4–9 10 11 12

13–15 16 17–19 20–25 26–28 29–31 32–33 48–54 57–59 A1 A2–A4 A5–A12 A13–A17 A18–A24


Pelaksanaan Perikatan ....................................................... Pemantauan........................................................................ Dokumentasi ......................................................................

A25–A54 A55–A63 A64–A65

Standar Pengendalian Mutu (“SPM”) No. 1 mengenai “Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans” harus dibaca dalam kaitannya dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”).

v


vi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PENDAHULUAN Ruang Lingkup 1. SPM ini mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (“KAP”) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans. SPM ini harus dibaca dalam kaitannya dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (“Kode Etik”) yang ditetapkan oleh IAPI. 2.

Standar profesi lainnya yang tercantum dalam standar profesi yang ditetapkan oleh IAPI mengatur standar dan pedoman tambahan mengenai tanggung jawab personel KAP atas prosedur pengendalian mutu dalam perikatan tertentu.

3.

Suatu sistem pengendalian mutu terdiri dari kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan seperti yang diuraikan dalam paragraf 11 dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Keterterapan 4. SPM ini berlaku bagi semua KAP yang melaksanakan perikatan asurans (audit, reviu, serta perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. Sifat dan luas dari kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh masing-masing KAP untuk mematuhi SPM ini akan bergantung pada berbagai faktor, seperti besar kecilnya dan karakteristik operasi dari KAP, dan masuk tidaknya KAP tersebut dalam suatu Jaringan. 5.

SPM ini berisi tujuan KAP dalam mematuhi SPM dan ketentuan yang dirancang untuk memungkinkan KAP dapat memenuhi tujuan tersebut. Selain itu, SPM ini berisi pedoman terkait lainnya, yang disajikan dalam bentuk materi penerapan dan penjelasan lainnya seperti yang diuraikan dalam paragraf 8, dan materi pendahuluan yang menjelaskan kondisi yang relevan untuk memahami SPM dengan tepat, beserta definisinya.

6.

Tujuan SPM ini memberikan konteks ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk membantu KAP dalam:

SPM 1.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

• •

Memahami hal-hal yang perlu dicapai; dan Memutuskan ada tidaknya hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

7.

Ketentuan yang tercantum dalam SPM keharusan.

8.

Jika diperlukan, materi penerapan dan penjelasan lainnya (Ref: Para. A1–A65) memberikan penjelasan lebih lanjut dan pedoman dalam melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya dalam: •

•

ini merupakan

Menjelaskan maksud atau tujuan dari ketentuan tersebut secara lebih jelas. Memberikan contoh kebijakan dan prosedur yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi tertentu. Walaupun pedoman tersebut bukan merupakan suatu ketentuan yang diharuskan, pedoman tersebut tetap relevan dalam penerapan ketentuan SPM secara tepat. Materi penerapan dan penjelasan lainnya dapat juga memberikan informasi mengenai latar belakang dari halhal yang dibahas dalam SPM ini.

9.

Bagian definisi dari SPM ini memuat uraian mengenai arti dari istilah tertentu yang digunakan dalam SPM ini. Uraian tersebut diberikan untuk membantu penerapan dan interpretasi atas SPM ini secara konsisten, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan definisi yang mungkin ditetapkan untuk keperluan lain, baik dalam bidang hukum, peraturan, atau bidang lainnya.

Tanggal Efektif 10. KAP harus menetapkan suatu sistem pengendalian mutu yang isinya sesuai dengan SPM ini paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

SPM 1.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

TUJUAN 11.

Tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: (a) KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (b) Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

DEFINISI 12.

Istilah dan penjelasan yang terkait yang digunakan dalam SPM ini adalah sebagai berikut: (a) Tanggal laporan: Tanggal yang digunakan dalam laporan perikatan seperti, yang diatur dalam standar profesi. (b) Dokumentasi perikatan: Dokumentasi atas pekerjaan yang dilakukan, termasuk prosedur, temuan, dan kesimpulan yang diperoleh oleh Praktisi (sering disebut sebagai “kertas kerja”). (c) Rekan perikatan: Rekan atau individu lain dalam KAP yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta kesimpulan yang dihasilkan. Dalam hal laporan perikatan tidak ditandatangani oleh rekan perikatan, maka rekan yang menandatangani laporan tersebut tetap harus bertanggung jawab atas laporan yang diterbitkan. Rekan yang menandatangani laporan tersebut harus memiliki izin praktik yang diperoleh dari badan pengatur. (d) Penelaahan pengendalian mutu perikatan: Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif, pada atau sebelum tanggal laporan perikatan, atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam menyusun laporannya. Proses penelaahan pengendalian mutu perikatan berlaku bagi audit atas laporan keuangan Emiten dan perikatan lain, jika ada, yang berdasarkan pertimbangan KAP mengharuskan dilakukannya penelaahan pengendalian mutu perikatan.

SPM 1.3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SPM 1.4

(e) Penelaah pengendalian mutu perikatan: Seorang rekan atau individu lainnya dalam KAP atau di luar KAP yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan, yang memiliki pengalaman dan wewenang yang tepat untuk mengevaluasi secara objektif pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam menyusun laporan perikatan. (f) Tim perikatan: Personil KAP yang melaksanakan perikatan, serta setiap individu (baik di dalam KAP maupun di luar KAP), selain tenaga ahli di luar KAP, yang ditugaskan oleh KAP atau Jaringan KAP untuk melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut. (g) KAP: Badan usaha yang memiliki izin dari badan pengatur untuk menyediakan jasa asurans dan jasa selain asurans seperti yang tercantum dalam standar profesi, yang dapat berbentuk perseorangan atau persekutuan. (h) Inspeksi: Prosedur yang dirancang atas perikatan yang telah selesai untuk memperoleh bukti atas kepatuhan tim perikatan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. (i) Emiten: Suatu entitas yang efeknya (efek ekuitas atau efek utang) tercatat di bursa. (j) Pemantauan: Suatu proses yang mencakup pertimbangan dan pengevaluasian secara berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi secara berkala atas sejumlah perikatan yang telah selesai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi KAP atas berjalannya sistem pengendalian mutu secara efektif. (k) Jaringan KAP: Entitas yang bukan merupakan KAP, tetapi berada dalam, atau merupakan bagian dari suatu Jaringan. Entitas tersebut dapat berupa kantor konsultan atau kantor penasihat hukum. (l) Jaringan: Suatu struktur yang lebih besar yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kerjasama di antara entitas-entitas yang berada dalam struktur tersebut, dan secara jelas: (i) berbagi pendapatan atau beban; (ii) memiliki kepemilikan, pengendalian, atau manajemen bersama; (iii) memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama; (iv) memiliki strategi bisnis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(m)

(n) (o) (p) (q)

(r) (s)

(t)

bersama; (v) menggunakan nama merek (brand name) bersama; atau (vi) berbagi sumber daya profesional secara signifikan. Rekan: Setiap individu yang memiliki wewenang untuk melakukan perikatan pemberian jasa profesional atas nama KAP. Personil: Seluruh rekan dan staf. Standar profesi: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, termasuk Kode Etik. Keyakinan memadai: tingkat keyakinan yang tinggi, tetapi tidak mutlak. Ketentuan etika profesi yang berlaku: Ketentuan yang berlaku bagi tim perikatan dan penelaah pengendalian mutu perikatan, yaitu Kode Etik, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundangundangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik. Staf: tenaga profesional selain rekan, termasuk setiap tenaga ahli di luar KAP yang dipekerjakan oleh KAP. Orang luar KAP dengan kualifikasi yang sesuai: Seseorang dari luar KAP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk bertindak sebagai rekan perikatan, misalnya rekan dari KAP lain, atau karyawan yang mempunyai pengalaman yang sesuai baik dari badan akuntansi profesi yang anggotanya dapat melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan serta jasa asurans selain audit laporan keuangan, maupun dari suatu organisasi yang memberikan jasa pengendalian mutu yang relevan. Praktisi: setiap individu dalam KAP atau Jaringan KAP yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

SPM 1.5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KETENTUAN Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku 13. Setiap individu dalam KAP yang bertanggung jawab atas penetapan dan pemeliharaan sistem pengendalian mutu KAP harus memiliki pemahaman mengenai seluruh isi SPM, termasuk materi penerapan dan penjelasan lainnya. 14.

Setiap KAP harus mematuhi seluruh ketentuan dalam SPM ini.

15.

Ketentuan dalam SPM ini dirancang untuk memungkinkan KAP mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM ini. Oleh karena itu, penerapan seluruh ketentuan dalam SPM ini dengan tepat diharapkan dapat memberikan dasar yang cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM ini. Namun demikian, karena beragamnya kondisi yang ada dan tidak dapat diantisipasinya seluruh kondisi tersebut, maka setiap KAP harus mempertimbangkan perlu tidaknya menetapkan ketentuan tambahan selain yang ditentukan dalam SPM ini dalam mencapai tujuan tersebut di atas.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu 16. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (a) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. (b) Ketentuan etika profesi yang berlaku. (c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. (d) Sumber daya manusia. (e) Pelaksanaan perikatan. (f) Pemantauan. 17.

Setiap KAP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan dan mengomunikasikannya kepada personel KAP. (Ref: Para. A1)

Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu 18. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui

SPM 1.6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan. (Ref: Para. A2–A3) 19.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. (Ref: Para. A4)

Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku 20. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. (Ref: Para. A5-A8) Independensi 21. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi (termasuk personel Jaringan KAP), untuk menjaga independensinya sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut harus memungkinkan KAP untuk: (a) Mengomunikasikan ketentuan independensi kepada personel KAP dan, jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi; dan (b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi, serta melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, atau jika dipandang tepat, mengundurkan diri dari perikatan selama tindakan tersebut diperkenankan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. (Ref: Para. A9)

SPM 1.7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

22.

Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur hal-hal sebagai berikut: (a) Setiap rekan perikatan harus memberikan informasi yang relevan kepada KAP mengenai perikatannya, termasuk lingkup perikatan, untuk memungkinkan KAP mengevaluasi dampak perikatan tersebut secara keseluruhan terhadap ketentuan independensi; (b) Setiap personel KAP harus segera memberitahukan kepada KAP mengenai kondisi dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi, sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat dilakukan; dan (c) informasi yang relevan harus dikumpulkan dan dikomunikasikan kepada personel KAP yang tepat agar: (i)

KAP dan personelnya dapat menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan independensi; (ii) KAP dapat memelihara dan memutakhirkan data yang terkait dengan independensi; dan (iii) KAP dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat atas ancaman terhadap independensi yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. (Ref: Para. A9) 23.

SPM 1.8

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelanggaran atas ketentuan independensi dapat diketahui, dan untuk memungkinkan KAP menentukan tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani pelanggaran tersebut. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur hal-hal sebagai berikut: (a) Setiap personel KAP harus segera memberitahukan kepada KAP mengenai setiap pelanggaran terhadap independensi yang diketahuinya; (b) KAP segera mengomunikasikan pelanggaran atas kebijakan dan prosedur yang teridentifikasi kepada: (i)

Setiap Rekan perikatan, yang bersama dengan KAP harus menangani pelanggaran tersebut; dan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(ii) Setiap individu lain yang relevan dalam KAP (dan jika relevan, Jaringan KAP), serta pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi, yang harus melakukan tindakan yang tepat sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan (c) Rekan perikatan dan individu yang dirujuk dalam paragraf 23(b)(ii) segera mengomunikasikan kepada KAP mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, agar KAP dapat menentukan perlu tidaknya menentukan tindakan selanjutnya. (Ref: Para. A8) 24.

Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus memperoleh konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur independensi dari personel KAP. (Ref: Para. A8–A9)

25.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut: (a) Menetapkan kriteria untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman kedekatan ke tingkat yang dapat diterima ketika anggota tim perikatan yang senior yang sama telah ditugaskan untuk waktu yang cukup lama dalam perikatan asurans; dan (b) Mengharuskan rotasi rekan perikatan, dan jika relevan, individu dalam KAP yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan, serta pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan rotasi, setelah melaksanakan perikatan selama suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik. (Ref: Para. A10–A12)

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu 26. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan

SPM 1.9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika: (a) KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya; (Ref: Para. A13) (b) KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku; dan (c) KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut. (Ref: Para. A14–A15) 27.

Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur: (a) KAP harus memperoleh informasi yang dianggap perlu sebelum menerima perikatan dari suatu klien baru, ketika mempertimbangkan keberlanjutan perikatan yang ada, dan ketika mempertimbangkan penerimaan suatu jenis perikatan baru dari klien yang ada; (Ref: Para. A16) (b) Jika KAP mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan dalam penerimaan perikatan dari suatu klien baru atau klien yang ada, maka KAP harus menentukan tepat tidaknya menerima perikatan tersebut, (c) Jika isu yang terkait dengan penerimaan klien atau perikatan telah teridentifikasi, dan KAP telah memutuskan untuk menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien atau suatu perikatan tertentu, maka KAP harus mendokumentasikan bagaimana isu tersebut diselesaikan.

28.

SPM 1.10

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas keberlanjutan suatu perikatan dan hubungan dengan klien untuk menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan seandainya informasi terkait tersedia lebih awal. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) Tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum yang diterapkan sesuai dengan kondisinya, termasuk ada tidaknya ketentuan bagi KAP untuk memberitahukan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

pihak yang menugasi KAP, atau dalam kondisi tertentu, kepada badan pengatur; dan (b) Kemungkinan untuk mengundurkan diri dari perikatan atau memutuskan hubungan dengan klien atau keduanya. (Ref: Para. A17) Sumber Daya Manusia 29. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan untuk: (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (b) Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya. (Ref: Para. A18–A22) Penugasan Tim Perikatan 30. KAP harus melimpahkan tanggung jawab atas setiap perikatan kepada seorang rekan perikatan dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut: (a) Identitas dan peran dari rekan perikatan tersebut dikomunikasikan kepada anggota manajemen kunci klien dan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola; (b) Rekan perikatan memiliki kompetensi, kemampuan, dan wewenang yang tepat untuk melaksanakan fungsinya; dan (c) Tanggung jawab sebagai rekan perikatan ditetapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada rekan perikatan tersebut. (Ref: Para. A23) 31.

Setiap KAP juga harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menugaskan personel yang tepat dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta memiliki kemampuan untuk:

SPM 1.11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (b) Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. (Ref: Para. A24) Pelaksanaan Perikatan 32. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup: (a) Hal-hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan; (Ref: Para. A25-26) (b) Tanggung jawab penyeliaan; (Ref: Para. A27) (c) Tanggung jawab penelaahan. (Ref: Para. A28) 33.

Kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaahan ditetapkan dengan dasar bahwa pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman.

Konsultasi 34. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

SPM 1.12

(a) Konsultasi yang tepat telah dilakukan untuk hal-hal yang rumit dan kontroversial; (b) Tersedianya sumber daya yang cukup untuk memungkinkan terlaksananya konsultasi yang tepat; (c) Sifat, lingkup, dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik personel yang meminta konsultasi maupun personel yang dimintai konsultasi; dan (d) Diterapkannya kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut. (Ref: Para. A29-A33)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan 35. Untuk perikatan tertentu, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mempersyaratkan penelaahan pengendalian mutu perikatan yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam penyusunan laporan. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mencakup: (a) Keharusan suatu penelaahan pengendalian mutu perikatan untuk semua pekerjaan audit laporan keuangan Emiten; (b) Menetapkan kriteria di mana audit atau reviu laporan keuangan historis lainnya dan perikatan asurans atau jasa-jasa lainnya harus dievaluasi untuk menentukan perlu tidaknya pelaksanaan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan (Ref: Para. A34) (c) Keharusan suatu penelaahan pengendalian mutu untuk setiap perikatan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada subparagraf (b) di atas. 36.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjelaskan sifat, waktu dan luasnya suatu penelaahan pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur bahwa laporan perikatan tidak diberi tanggal sampai dengan penyelesaian penelaahan pengendalian mutu perikatan. (Ref: Para. A35-A36)

37.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan bahwa penelaahan pengendalian mutu perikatan mencakup: (a) Pembahasan hal-hal penting dengan rekan perikatan; (b) Penelaahan laporan keuangan atau informasi hal pokok lain dan laporan yang akan diterbitkan; (c) Penelaahan atas dokumen perikatan tertentu yang berkaitan dengan pertimbangan signifikan yang dibuat tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan; dan (d) Evaluasi atas kesimpulan yang dibuat dalam memformulasikan laporan dan pertimbangan atas ketepatan laporan yang akan diterbitkan. (Ref: Para. A37)

SPM 1.13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

38.

Untuk audit laporan keuangan Emiten, selain ketentuan dalam paragraf 37 tersebut di atas, kebijakan dan prosedur penelaahan pengendalian mutu perikatan juga harus mencakup pertimbangan atas hal-hal sebagai berikut: (a) Evaluasi tim perikatan atas independensi KAP yang terkait dengan perikatan tertentu; (b) Terjadi tidaknya konsultasi yang tepat atas hal-hal yang melibatkan perbedaan pendapat atau hal-hal lain yang rumit dan kontroversial, serta kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut; dan (c) Tercermin tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan dalam dokumentasi yang dipilih untuk ditelaah yang terkait dengan pertimbangan signifikan, serta terdukung tidaknya kesimpulan yang dihasilkan dalam dokumentasi yang dipilih untuk ditelaah. (Ref: Para. A38)

Kriteria atas Kelayakan Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan 39.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memilih penelaah pengendalian mutu perikatan dan menetapkan kelayakannya yang mencakup: (a) Kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi tersebut, termasuk pengalaman dan wewenang yang dibutuhkan; (Ref: Para. A39) dan (b) Sejauh mana seorang penelaah pengendalian mutu perikatan dapat dimintai konsultasi tanpa memengaruhi objektivitasnya. (Ref: Para. A40)

40.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga objektivitas penelaah pengendalian mutu perikatan. (Ref: Para. A41-A42)

41.

Kebijakan dan prosedur KAP harus mengatur penggantian penelaah pengendalian mutu perikatan ketika objektivitasnya mungkin terpengaruh dalam melakukan suatu penelaahan.

Dokumentasi Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan 42. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur pendokumentasian penelaahan pengendalian mutu perikatan yang mencakup dokumentasi bahwa:

SPM 1.14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(a) Prosedur yang dipersyaratkan dalam kebijakan penelahaan pengendalian mutu KAP telah dilaksanakan; (b) Penelaahan pengendalian mutu perikatan telah selesai dilaksanakan pada tanggal atau sebelum tanggal laporan; dan (c) Penelaah tidak mengetahui adanya hal-hal yang belum terselesaikan yang dapat menyebabkan penelaah yakin bahwa terdapat pertimbangan siginifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan tidak tepat dengan kondisi. Perbedaan Pendapat 43. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat: • •

•

44.

dalam tim perikatan, antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan konsultasi dan, jika relevan, antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan. (Ref: Para. A43–A44)

Kebijakan dan prosedur tersebut harus mensyaratkan bahwa: (a) Keputusan yang dihasilkan telah didokumentasi dan dilaksanakan; dan (b) Laporan tidak diberi tanggal hingga hal yang menjadi permasalahan telah terselesaikan.

Dokumentasi Perikatan Penyelesaian Pengarsipan Kertas Kerja Final dari Perikatan 45. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan. (Ref: Para. A45-A46) Kerahasiaan, Keamanan Penyimpanan, Integritas, Keteraksesan, dan Kepemerolehan Kembali Dokumentasi Perikatan. 46. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, keteraksesan, dan kepemerolehan kembali dokumentasi perikatan. (Ref: Para. A47-A50)

SPM 1.15


1 Pemeliharaan dan Penyimpanan Dokumen Perikatan 2 47. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas 3 pemeliharaan dan penyimpanan dokumentasi perikatan untuk 4 suatu periode yang memadai untuk memenuhi ketentuan 5 yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan atau 6 peraturan yang berlaku. (Ref: Para. A51-A54). 7 8 Pemantauan 9 Pemantauan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP 10 48. Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan 11 yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai 12 bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 13 sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta 14 berjalan dengan efektif. Proses pemantauan tersebut harus: 15 16 (a) Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang 17 berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, 18 termasuk inspeksi yang dilakukan secara berkala atas 19 sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai 20 untuk setiap rekan perikatan; 21 (b) Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan 22 hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau 23 di luar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang 24 yang cukup dan tepat; dan 25 (c) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang 26 melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian 27 mutu perikatan dalam inspeksi perikatan. (Ref: Para. 28 A55–A59) 29 30 Pengevaluasian, Pengomunikasian, dan Penanganan Defisiensi 31 yang Teridentifikasi 32 49. Setiap KAP harus mengevaluasi dampak dari defisiensi 33 yang ditemukan ketika melakukan proses pemantauan, dan 34 menentukan apakah defisiensi tersebut merupakan salah 35 satu dari hal-hal sebagai berikut: 36 37 (a) Situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa 38 sistem pengendalian mutu KAP tidak memadai untuk 39 memberikan keyakinan memadai bahwa KAP telah 40 mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan 41 peraturan yang berlaku, serta bahwa laporan perikatan 42

SPM 1.16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

telah diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya; atau (b) Defisiensi yang sistemis atau berulang, atau defisiensi signifikan lainnya, yang segera memerlukan tindakan perbaikan. 50.

Setiap KAP harus mengomunikasikan defisiensi yang ditemukan dari proses pemantauan beserta rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang tepat kepada rekan perikatan dan individu lain yang tepat dalam KAP. (Ref: Para. A60)

51.

Rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang tepat atas defisiensi yang ditemukan harus mencakup satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: (a) Melakukan tindakan perbaikan yang tepat terhadap perikatan atau personel KAP; (b) Mengomunikasikan temuan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelatihan dan pengembangan profesional; (c) Mengubah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu; dan (d) Mengenakan sanksi indisipliner bagi mereka yang tidak mematuhi kebijakan dan prosedur KAP, terutama yang telah melakukannya berulang kali.

52.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menangani hasil prosedur pemantauan yang mengindikasikan terjadinya penerbitan laporan perikatan yang tidak sesuai dengan kondisinya, atau adanya prosedur yang diabaikan ketika perikatan berlangsung. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan KAP untuk menentukan tindakan selanjutnya yang tepat untuk mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta untuk menentukan perlu tidaknya memperoleh pertimbangan hukum.

53.

Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, setiap KAP harus mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP, termasuk rekan pimpinan. Komunikasi tersebut harus dilakukan secara memadai agar KAP dan individu-individu

SPM 1.17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

tersebut dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara tepat dan segera sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Informasi yang dikomunikasikan harus mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) Suatu penjelasan mengenai prosedur pemantauan yang dilaksanakan; (b) Kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur pemantauan; (c) Jika relevan, deskripsi atas defisiensi yang sistemis, berulang, atau signifikan lainnya, serta deskripsi atas tindakan yang diambil untuk menyelesaikan atau menanggulangi defisiensi tersebut. 54.

Untuk tujuan konsistensi, beberapa KAP yang merupakan bagian dari suatu Jaringan dapat menerapkan prosedur pemantauan yang seragam. Jika hal tersebut dilakukan dan KAP mengandalkan sistem pemantauan tersebut, maka kebijakan dan prosedur KAP harus dipastikan kesesuaiannya dengan SPM ini dan mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, Jaringan mengomunikasikan lingkup, luas, dan hasil secara keseluruhan dari prosedur pemantauan kepada individu yang tepat dalam KAP dan/atau Jaringan KAP; dan (b) Jaringan mengomunikasikan defisiensi yang teridentifikasi dalam sistem pengendalian mutu dengan segera kepada individu yang tepat dalam KAP dan/atau Jaringan KAP, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Agar para rekan perikatan yang berada dalam Jaringan tersebut dapat mengandalkan hasil proses pemantauan yang diterapkan dalam Jaringan tersebut, kecuali jika KAP atau Jaringan tersebut menyatakan lain.

Keluhan dan Dugaan (Allegations) 55. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP telah menangani secara tepat hal-hal sebagai berikut:

SPM 1.18

(a) Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KAP dalam mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan


1 (b) Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem 2 pengendalian mutu KAP. 3 4 Sebagai bagian dari proses tersebut, setiap KAP harus 5 menetapkan saluran yang jelas bagi personel KAP untuk 6 menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa rasa 7 takut terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya. (Ref: 8 Para. A61) 9 10 56. Ketika dilakukan investigasi atas keluhan dan dugaan 11 ditemukan terjadinya defisiensi atas rancangan atau 12 pelaksanaan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian 13 mutu KAP, atau ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian 14 mutu KAP yang dilakukan oleh individu atau beberapa 15 individu, KAP harus melakukan tindakan yang tepat seperti 16 yang diuraikan dalam paragraf 51. (Ref: Para. A62-A63) 17 18 Dokumentasi 19 57. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang 20 mengharuskan dilakukannya dokumentasi yang tepat sebagai 21 bukti telah dilaksanakannya setiap aspek yang disyaratkan 22 dalam sistem pengendalian mutu KAP. (Ref: Para. A64-65) 23 24 58. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur 25 yang mengharuskan dilakukannya penyimpanan dokumen 26 selama suatu periode tertentu, sesuai dengan standar profesi 27 serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, untuk 28 memungkinkan individu dalam KAP yang bertanggung jawab 29 atas pelaksanaan prosedur pemantauan mengevaluasi 30 kepatuhan KAP terhadap sistem pengendalian mutunya. 31 32 59. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang 33 mengharuskan dilakukannya dokumentasi atas keluhan dan 34 dugaan, serta respons yang terkait. 35 36 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN 37 38 Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku 39 40 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu (Ref: Para. 17) 41 A1. Pada umumnya, komunikasi atas kebijakan dan prosedur 42 pengendalian mutu kepada personel KAP mencakup suatu

SPM 1.19


1 penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian 2 mutu dan tujuan yang ingin dicapai dari rancangan kebijakan 3 dan prosedur tersebut, serta suatu pesan bahwa setiap 4 individu dalam KAP memiliki tanggung jawab pribadi atas 5 mutu pekerjaannya dan diharapkan untuk mematuhi kebijakan 6 dan prosedur tersebut. Dorongan kepada setiap personel 7 KAP untuk mengomunikasikan pendapat atau perhatiannya 8 mengenai hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu 9 menunjukkan pentingnya untuk mendapatkan masukan atas 10 sistem pengendalian mutu KAP. 11 12 Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu 13 Dukungan Budaya Internal Terhadap Mutu (Ref: Para. 18) 14 A2. Kepemi mpin an KAP dan co ntoh yang di berika nnya 15 memengaruhi secara sign ifikan bu daya intern al KAP. 16 Dukungan atas budaya internal yang berorientasi pada mutu 17 bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, 18 dan berulang dari setiap tingkatan manajemen KAP yang 19 menekankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 20 KAP, serta keharusan untuk: 21 (a) Melaksanakan pekerjaan yang patuh terhadap standar 22 profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang 23 berlaku; dan 24 (b) Menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. 25 26 Tindakan dan pesan tersebut mendukung suatu budaya yang 27 mengakui dan menghargai pekerjaan yang berkualitas tinggi. 28 Tindakan dan pesan ini dapat dikomunikasikan melalui, tetapi 29 tidak terbatas pada, pelatihan, seminar, pertemuan, dialog 30 formal maupun informal, pernyataan misi, surat edaran, atau 31 memorandum penjelasan. Tindakan dan pesan tersebut dapat 32 dicakup di dalam dokumen internal dan materi pelatihan KAP, 33 serta prosedur penilaian rekan dan staf, sehingga hal ini akan 34 mendukung dan menguatkan pandangan KAP terhadap 35 pentingnya kualitas KAP dan bagaimana, secara praktis, 36 dapat dicapai. 37 A3. Satu hal yang penting dalam mendukung budaya internal 38 yang berorientasi pada mutu memerlukan kepemimpinan KAP 39 yang mengakui bahwa strategi bisnis KAP sangat ditentukan 40 oleh komitmen KAP yang tinggi untuk mencapai mutu yang 41 diharapkan dalam setiap perikatan yang dilaksanakannya. 42

SPM 1.20


1 Dukungan atas budaya internal tersebut mencakup: 2 3 (a) Penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur 4 evaluasi atas kinerja, kompensasi, dan promosi (termasuk 5 sistem insentif) personel KAP, dalam rangka menunjukkan 6 komitmen KAP yang tinggi terhadap mutu; 7 (b) Menentukan tanggung jawab manajemen yang tepat agar 8 setiap pertimbangan komersil tidak mengesampingkan 9 mutu pekerjaan yang dilaksanakan; dan 10 (c) Penyediaan sumber daya yang memadai untuk 11 pengembangan, dokumentasi, dan dukungan atas 12 kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. 13 14 Pelimpahan Tanggung Jawab Operasional atas Sistem 15 Pengendalian Mutu KAP (Ref: Para. 19) 16 A4. Pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat 17 memungkinkan seorang atau beberapa orang yang 18 bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KAP 19 untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu pengendalian 20 mutu dan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur 21 yang tepat. Kewenangan yang cukup memungkinkan 22 individu dalam KAP tersebut untuk menerapkan kebijakan 23 dan prosedur pengendalian mutu. 24 25 Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku 26 Kepatuhan terhadap Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku. (Ref: 27 Para. 20) 28 A5. Kode Etik menetapkan lima prinsip-prinsip dasar etika profesi, 29 yaitu: 30 (a) Integritas; 31 (b) Objektivitas; 32 (c) Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian 33 profesional; 34 (d) Kerahasiaan; dan 35 (e) Perilaku profesional. 36 37 A6. Bagian B dari Kode Etik memberikan ilustrasi mengenai 38 penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu 39 dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk 40 mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar 41 etika profesi, serta memberikan contoh-contoh situasi ketika 42 pencegahan untuk mengatasi ancaman tidak tersedia.

SPM 1.21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A7.

Prinsip-prinsip dasar secara khusus diperkuat oleh: • • • •

Kepemimpinan dalam KAP; Pendidikan dan pelatihan; Pengawasan; dan Proses dalam menghadapi ketidakpatuhan.

Definisi KAP, Jaringan KAP, dan Jaringan (Ref: Para. 20–25) A8. Definisi KAP, Jaringan KAP, dan Jaringan yang tercantum dalam SPM ini telah sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Kode Etik. Konfirmasi Tertulis Sehubungan Dengan Independensi Personil KAP (Ref: Para. 24) A9. Konfirmasi tertulis dapat berupa bentuk kertas ataupun elektronik. Dengan memperoleh konfirmasi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat atas informasi yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan, KAP menunjukkan pentingnya independensi dan mengomunikasikan isu tersebut kepada stafnya. Ancaman Kedekatan (Ref: Para. 25) A10. Kode Etik juga membahas ancaman kedekatan yang mungkin disebabkan oleh penugasan staf senior yang sama dalam suatu perikatan asurans selama suatu periode yang cukup lama dan membahas pencegahan yang tepat dalam menanggapi ancaman tersebut. A11.

Penentuan kriteria yang tepat untuk menghadapi ancaman kedekatan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut : •

•

Sifat perikatan, termasuk seberapa luas perikatan tersebut melibatkan kepentingan publik; dan Lamanya penugasan staf senior tersebut dalam perikatan.

Contoh pencegahan dalam hal ini adalah rotasi staf senior atau keharusan melaksanakan penelaahan pengendalian mutu perikatan atas perikatan tersebut. A12.

SPM 1.22

Ancaman kedekatan sangat relevan dalam konteks audit laporan keuangan. Oleh karena itu, rotasi rekan audit kunci


1 dalam perikatan audit laporan keuangan sangat diperlukan. 2 Secara khusus, dalam audit laporan keuangan Emiten, Kode 3 Etik mensyaratkan adanya rotasi rekan audit kunci setelah 4 periode yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan 5 ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 6 7 Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan 8 Perikatan Tertentu 9 Kompentensi, Kemampuan dan Sumber Daya (Ref: Para. 26(a)) 10 A13. Pertimbangan dimiliki tidaknya kompetensi, kemampuan, dan 11 sumberdaya oleh KAP untuk melaksanakan perikatan baru 12 dari klien baru maupun klien yang ada melibatkan penelaahan 13 terhadap ketentuan tertentu atas perikatan tersebut , serta 14 profil rekan dan staf pada setiap tingkat yang relevan, dan 15 mencakup apakah: 16 17 Personil KAP memiliki pengetahuan terhadap industri dan 18 hal pokok; 19 Personil KAP memiliki pengalaman dengan ketentuan 20 dari peraturan ataupun pelaporan yang berlaku, 21 atau kemampuan untuk memperoleh keahlian dan 22 pengetahuan yang diperlukan secara efektif; 23 KAP memiliki personel yang memadai dengan kompetensi 24 dan kemampuan yang diperlukan; 25 Tersedianya tenaga ahli, apabila dibutuhkan; 26 Tersedianya individu yang memenuhi kriteria dan 27 ketentuan untuk melaksanakan penelaahan pengendalian 28 mutu perikatan, apabila diperlukan; dan 29 KAP mampu menyelesaikan perikatan sesuai dengan 30 tenggat pelaporan. 31 32 Integritas Klien (Ref: Para. 26(c)) 33 A14. Sehubungan dengan integritas klien, berikut ini adalah contoh 34 atas hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 35 36 Reputasi pribadi dan bisnis dari pemilik utama, 37 manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab 38 atas tata kelola klien. 39 Sifat operasi klien, termasuk praktik bisnisnya. 40 Informasi yang berhubungan dengan perilaku pemilik 41 utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung 42 •

•

•

• •

•

•

• •

SPM 1.23


1 jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu 2 seperti interpretasi yang agresif terhadap standar 3 akuntansi dan lingkungan pengendalian internal. 4 Apakah klien secara agresif berusaha menekan jasa 5 profesional KAP serendah mungkin. 6 Indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang 7 tidak wajar. 8 Indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian 9 uang atau aktivitas kriminal lainnya. 10 Alas an pe nu nj ukan KAP dan peng gant ia n KAP 11 sebelumnya. 12 Identitas dan reputasi bisnis dari pihak-pihak yang 13 mempunyai hubungan istimewa. 14 15 Seberapa luas pengetahuan yang akan dimiliki KAP 16 sehubungan dengan integritas klien secara umum akan 17 meningkat seiring dengan berjalannya hubungan dengan 18 klien tersebut. 19 20 A15. Sumber informasi atas hal-hal tersebut diperoleh KAP 21 melalui: 22 23 Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional 24 kepada klien, baik yang sekarang maupun terdahulu, 25 sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku, dan diskusi 26 dengan pihak ketiga lainnya. 27 Meminta keterangan dari personel KAP lain atau pihak 28 ketiga lainnya seperti bankir, penasihat hukum dan rekan 29 satu industri. 30 Pencarian latar belakang melalui berbagai sumber 31 data. 32 33 Keberlanjutan Hubungan dengan Klien (Ref: Para. 27(a)) 34 A16. Keputusan untuk melanjutkan hubungan dengan klien 35 mencakup pertimbangan atas hal-hal signifikan yang 36 mungkin timbul selama perikatan kini maupun terdahulu, 37 dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan tersebut. 38 Sebagai contoh, klien tertentu mungkin telah memulai 39 mengembangkan operasi bisnisnya ke dalam area di mana 40 KAP tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. 41 42 •

•

•

•

•

•

•

•

SPM 1.24


1 Pengunduran diri (Ref: Para. 28) 2 A17. Kebijakan dan prosedur tentang pengunduran diri dari: (i) 3 suatu perikatan, atau (ii) perikatan dan hubungan dengan 4 klien, mencakup isu-isu sebagai berikut: 5 6 Pembahasan dengan manajemen klien pada tingkat 7 yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata 8 kelola mengenai langkah apa yang perlu diambil KAP 9 berdasarkan fakta dan kondisi yang relevan. 10 Jika KAP memutuskan untuk mengundurkan diri dari: (i) 11 suatu perikatan, atau (ii) perikatan dan hubungan dengan 12 klien, maka KAP membahas alasan pengunduran diri 13 dengan manajemen klien pada tingkat yang tepat dan 14 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 15 Mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan 16 profesional, legal ataupun peraturan yng mengharuskan 17 KAP untuk tidak mengundurkan diri, atau kewajiban 18 KAP untuk melaporkan pengunduran diri dari: (i) suatu 19 perikatan, atau (ii) perikatan dan hubungan dengan klien, 20 berserta alasannya, kepada otoritas yang berwenang. 21 Mendokumentasikan hal-hal yang signifikan, 22 konsultasi, kesimpulan dan dasar untuk menghasilkan 23 kesimpulan. 24 25 Sumber Daya Manusia (Ref: Para. 29) 26 A18. Isu-isu personel yang relevan dengan kebijakan dan prosedur 27 KAP yang berhubungan dengan sumber daya manusia 28 mencakup: 29 30 Rekrutmen. 31 Evaluasi kinerja. 32 Kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan. 33 Kompetensi. 34 Pengembangan karier. 35 Promosi. 36 Kompensasi. 37 Estimasi kebutuhan personel. 38 39 Proses dan prosedur rekrutmen yang efektif membantu 40 KAP memilih individu yang memiliki kapasitas untuk 41 mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang 42 •

•

•

•

• • • • • • • •

SPM 1.25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki karakteristik yang tepat untuk dapat bekerja secara kompeten. A19.

Kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai metode, yang mencakup: • •

• •

•

Pendidikan profesional. Pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan. Pengalaman kerja. Bimbingan oleh staf yang lebih berpengalaman, sebagai contoh, anggota tim perikatan lainnya. Pendidikan mengenai independensi bagi personel yang disyaratkan untuk independen.

A20.

Kompetensi dari personel KAP bergantung pada luasnya pengembangan profesional yang berkelanjutan pada tingkat yang tepat sehingga personel tersebut dapat memelihara pengetahuan dan kemampuannya. Kebijakan dan prosedur yang efektif menekankan perlunya diadakan pelatihan yang berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personel KAP, dan menyediakan sumber daya dan bantuan pelatihan yang diperlukan yang memungkinkan personel tersebut untuk mengembangkan dan memelihara kompetensi dan kemampuan yang dipersyaratkan.

A21.

KAP dapat menggunakan individu dari luar KAP yang memenuhi kualifikasi, ketika sumber daya teknis dan pelatihan dari dalam KAP tidak tersedia.

A22.

Prosedur penilaian kinerja, kompensasi dan promosi menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas pengembangan dan pemeliharaan kompetensi dan komitmen terhadap prinsip etika profesi. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh KAP dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dan komitmen terhadap prinsip etika profesi mencakup:

SPM 1.26

•

Memberikan pemahaman kepada personel KAP mengenai harapan KAP atas kinerja dan prinsip etika profesi;


Memberikan penilaian dan konseling kepada personel 1 KAP atas kinerja, peningkatan kompetensi, dan 2 pengembangan karier; dan 3 Membantu personel KAP dalam memahami bahwa 4 kenaikan jabatan dengan tanggung jawab yang lebih 5 besar bergantung pada, antara lain, kualitas kinerja dan 6 kepatuhan terhadap prinsip etika profesi. Kegagalan 7 dalam mematuhi kebijakan dan prosedur KAP tersebut 8 dapat mengakibatkan sanksi indisipliner. 9 10 11 Penugasan Tim Perikatan 12 Rekan Perikatan (Ref: Para. 30) 13 A23. Kebijakan dan prosedur dapat mencakup sistem untuk memantau beban kerja dan ketersediaan waktu rekan 14 perikatan sehingga memungkinkan setiap rekan perikatan 15 memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tanggung 16 jawabnya. 17 18 19 Tim Perikatan (Ref: Para. 31) 20 A24. Penugasan tim perikatan dan penentuan tingkat penyeliaan yang diperlukan mencakup pertimbangan terhadap hal-hal di 21 bawah ini: 22 23 Pemahaman dan pengalaman atas perikatan dengan 24 sifat dan kerumitan yang serupa melalui pelatihan dan 25 partisipasi yang tepat; 26 Pemahaman atas standar profesi, serta ketentuan hukum 27 dan peraturan yang berlaku; 28 Pengetahuan dan keahlian teknis, termasuk pengetahuan 29 atas teknologi informasi yang relevan; 30 Pengetahuan atas industri klien yang relevan; 31 Kemampuan dalam menggunakan pertimbangan 32 profesional; dan 33 Pemahaman atas kebijakan dan prosedur pengendalian 34 mutu KAP. 35 36 37 Pelaksanaan Perikatan 38 Konsistensi dalam Kualitas Pelaksanaan Perikatan (Ref: Para. 32 (a)). 39 A25. KAP mendukung konsistensi dalam kualitas pelaksanaan perikatan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya. 40 Hal ini sering dicapai melalui panduan tertulis atau elektronik, 41 alat bantu perangkat lunak atau bentuk lain dari dokumentasi 42 •

•

•

•

•

• •

•

SPM 1.27


1 yang distandardisasi, dan materi panduan industri atau 2 materi panduan khusus atas hal pokok. Hal-hal tersebut 3 mencakup: 4 5 Bagaimana tim perikatan diarahkan untuk mendapatkan 6 pemahaman mengenai tujuan pekerjaan mereka. 7 Proses yang terkait dengan kepatuhan terhadap standar 8 perikatan yang berlaku. 9 Proses penyeliaan perikatan, pelatihan personel dan 10 bimbingan. 11 Metode penelaahan pelaksanaan pekerjaan, 12 pertimbangan signifikan yang dibuat dan bentuk laporan 13 yang diterbitkan. 14 Dokumentasi yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan 15 dan waktu dan luasnya penelaahan. 16 Proses untuk menjaga bahwa semua kebijakan dan 17 prosedur adalah yang terkini. 18 19 A26. Kerjasama dan pelatihan yang tepat membantu anggota yang 20 kurang berpengalaman dalam tim perikatan untuk memahami 21 tujuan dari penugasan. 22 23 Penyeliaan (Ref: Para. 32 (b)) 24 A27. Penyeliaan perikatan mencakup hal-hal sebagai berikut: 25 26 Pemantauan terhadap kemajuan suatu perikatan; 27 Pertimbangan kompetensi dan kemampuan dari masing28 masing anggota tim perikatan, apakah mereka memiliki 29 waktu yang cukup untuk melaksanakan penugasan, 30 apakah mereka memahami perintah dan apakah 31 pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pendekatan yang 32 direncanakan dalam perikatan; 33 Menanggapi hal-hal yang signifikan yang timbul selama 34 berlangsungnya perikatan dengan mempertimbangkan 35 signifikasi dan modifikasi pendekatan yang direncanakan 36 dengan tepat; dan 37 Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan konsultasi 38 dengan atau pertimbangan dari anggota tim perikatan 39 yang lebih berpengalaman selama berlangsungnya 40 perikatan. 41 42 •

•

•

•

•

•

• •

•

•

SPM 1.28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Penelaahan (Ref: Para. 32 (c)) A28. Suatu penelaahan mencakup pertimbangan atas: •

•

•

•

•

•

•

Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; Identifikasi atas hal-hal yang signifikan untuk pertimbangan selanjutnya; Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulan yang dihasilkan telah didokumentasikan dan diterapkan; Adanya kebutuhan terhadap perubahan atas sifat, waktu dan luas dari pekerjaan yang dilaksanakan; Pekerjaan yang dilaksanakan mendukung kesimpulan yang dihasilkan dan hal tersebut telah didokumentasikan dengan tepat; Bukti yang diperoleh cukup dan tepat untuk mendukung laporan; dan Tujuan dari prosedur perikatan telah dicapai.

Konsultasi (Ref: Para. 34) A29. Konsultasi mencakup pembahasan pada jenjang profesional yang tepat, yaitu dengan personel yang berasal dari dalam KAP maupun dari luar KAP yang memiliki keahlian tertentu. A30.

Konsultasi juga menggunakan sumberdaya penelitian yang tepat, pengalaman dan keahlian teknis yang dimiliki oleh KAP. Konsultasi membantu KAP dalam mendukung kualitas dan meningkatkan penerapan pertimbangan profesional. Pengakuan atas pentingnya konsultasi dalam kebijakan dan prosedur membantu KAP dalam mendukung terciptanya budaya yang mengakui konsultasi sebagai suatu kekuatan dan mendorong personel KAP untuk melakukan konsultasi atas hal-hal yang rumit atau kontroversial.

A31.

Konsultasi yang efektif atas hal-hal teknis, etika, dan lain-lain yang signifikan dalam KAP, atau jika relevan, di luar KAP, dapat dicapai jika pihak yang dikonsultasikan: •

•

diberikan seluruh fakta yang relevan yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran yang diperlukan; dan memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat,

SPM 1.29


1 dan ketika kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut 2 didokumentasikan dan diterapkan dengan tepat. 3 4 A32. Dokumentasi yang cukup lengkap dan terperinci atas 5 konsultasi dengan profesional lainnya mengenai hal-hal yang 6 rumit atau kontroversial dapat membantu pemahaman atas: 7 8 Isu yang mendasari dilakukannya konsultasi, dan 9 Hasil dari konsultasi yang dilakukan, termasuk setiap 10 keputusan yang dihasilkan, serta dasar dari keputusan 11 tersebut dan penerapannya. 12 13 A33. Suatu KAP yang memerlukan konsultasi dengan pihak di luar 14 KAP, sebagai contoh, KAP yang tidak memiliki sumber daya 15 internal yang tepat untuk berkonsultasi, dapat mengambil 16 manfaat dari jasa advisory yang disediakan oleh: 17 18 KAP lain; 19 Organisasi profesi di luar akuntan publik dan badan 20 pengatur; atau 21 Organisasi komersil yang menyediakan jasa pengendalian 22 mutu yang relevan. 23 24 Sebelum melakukan perikatan untuk jasa tersebut, KAP 25 harus mempertimbangan kompetensi dan kemampuan dari 26 penyedia jasa di luar KAP tersebut untuk menentukan dimiliki 27 tidaknya kualifikasi yang tepat oleh penyedia jasa tersebut. 28 29 Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan 30 Kriteria untuk Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan (Ref: Para. 31 35 (b)) 32 A34. Kriteria untuk menentukan perikatan, selain perikatan audit 33 laporan keuangan Emiten, yang memerlukan penelaahan 34 pengendalian mutu perikatan mencakup antara lain: 35 36 Sifat perikatan, termasuk luasnya keterkaitan dengan hal37 hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. 38 Identifikasi dari kondisi atau risiko yang tidak biasa dalam 39 suatu perikatan atau kelompok perikatan. 40 Dipersyaratkan tidaknya penelahaan pengendalian mutu 41 perikatan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. 42 • •

• •

•

•

•

•

SPM 1.30


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Sifat, Saat dan Luasnya Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan (Ref: Para. 36–37) A35. Pemberian tanggal atas laporan perikatan tidak dilakukan hingga penelaahan pengendalian mutu perikatan diselesaikan. Namun demikian, dokumentasi atas penelaahan pengendalian mutu perikatan dapat diselesaiakan setelah tanggal laporan tersebut. A36.

Pelaksanaan penelaahan pengendalian mutu perikatan secara tepat waktu dan pada tahapan yang tepat selama perikatan berlangsung memungkinkan hal-hal yang signifikan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memuaskan penelaah pengendalian mutu perikatan pada tanggal atau sebelum tanggal laporan.

A37.

Luasnya penelaahan pengendalian mutu perikatan bergantung pada antara lain kerumitan perikatan, apakah entitas yang menjadi objek perikatan merupakan Emiten, dan risiko bahwa laporan yang diterbitkan mungkin tidak tepat. Pelaksanaan penelaahan pengendalian mutu perikatan tidak mengurangi tanggung jawab rekan perikatan.

Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan atas Emiten (Ref: Para. 38) A38. Hal lain yang relevan untuk mengevaluasi pertimbangan signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan yang dapat dipertimbangkan dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan atas audit laporan keuangan Emiten mencakup: •

•

•

•

Risiko signifikan yang diidentifikasi selama perikatan berlangsung dan tindakan pencegahan yang terkait. Pertimbangan yang dilakukan, khususnya yang berhubungan dengan materialitas dan risiko signifikan. Signifikansi dan sifat dari kesalahan penyajian, baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi, yang ditemukan selama berlangsungnya perikatan. Hal-hal yang dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan, jika relevan, pihak lain seperti badan pengatur.

Hal-hal tersebut di atas, tergantung dari kondisinya, mungkin juga berlaku dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan

SPM 1.31


1 untuk audit laporan keuangan entitas lainnya, perikatan reviu 2 laporan keuangan, serta perikatan asurans-dan-jasa-terkait 3 lainnya. 4 5 6 Kriteria atas Kelayakan Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan 7 Kemampuan Teknis, Pengalaman dan Wewenang yang 8 Cukup dan Tepat (Ref: Para. 39(a)) 9 A39. Kecukupan dan kelayakan kemampuan teknis, pengalaman, 10 dan wewenang tergantung dari kondisi perikatan. Sebagai 11 contoh, personel yang bertanggung jawab atas pengendalian 12 mutu perikatan dalam audit laporan keuangan Emiten 13 kemungkinan besar merupakan personel dengan pengalaman 14 dan wewenang yang cukup dan tepat untuk berperan sebagai 15 rekan perikatan dalam audit laporan keuangan Emiten. 16 17 Konsultasi dengan Personil yang Bertanggung Jawab atas 18 Pengendalian Mutu Perikatan (Ref: Para. 39 (b)) 19 A40. Rekan perikatan dapat berkonsultasi dengan penelaah 20 pengendalian mutu selama berlangsungnya perikatan, 21 sebagai contoh, pertimbangan yang ditetapkan oleh rekan 22 perikatan dapat diterima oleh penelaah pengendalian mutu 23 perikatan. Konsultasi tersebut akan menghindari terjadinya 24 perbedaan pendapat pada tahap akhir dari perikatan dan 25 tidak mengakibatkan terpengaruhinya penelaah pengendalian 26 mutu dalam melaksanakan tugasnya. Ketika sifat dan luas 27 konsultasi menjadi signifikan, objektivitas dari penelaah 28 pengendalian mutu perikatan dapat terpengaruh, kecuali jika 29 ada tindakan yang dilakukan oleh tim perikatan dan personel 30 tersebut untuk mempertahankan objektivitas dari personel 31 tersebut. Jika hal ini tidak dimungkinkan, personel lainnya 32 dalam KAP atau personel lain di luar KAP yang memenuhi 33 ketentuan, dapat ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai 34 penelaah pengendalian mutu atau sebagai personel yang 35 dikonsultasikan dalam perikatan. 36 37 Objektivitas dari Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan (Ref: Para. 40) 38 A41. Setiap KAP disyaratkan untuk menetapkan kebijakan dan 39 prosedur yang dirancang untuk memelihara objektivitas 40 dari penelaah pengendalian mutu perikatan. Oleh karena 41 itu, kebijakan dan prosedur tersebut mengatur hal-hal di 42

SPM 1.32


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

bawah ini yang terkait dengan penelaah pengendalian mutu perikatan: •

•

•

•

A42.

Personil tersebut sedapat mungkin tidak ditunjuk oleh rekan perikatan; Personil tersebut tidak terlibat dalam pelaksanaan perikatan selama periode penelaahan; Personil tersebut tidak membuat keputusan untuk tim perikatan; dan Tidak terdapat hal-hal lain yang dapat mengancam objektivitas dari personel tersebut.

Suatu KAP yang hanya memiliki jumlah rekan yang terbatas, tidak praktis jika rekan perikatan tidak terlibat dalam penunjukan penelaah pengendalian mutu perikatan. Individu dari luar KAP yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk oleh KAP yang hanya memiliki satu rekan jika KAP tersebut mengidentifikasi diperlukannya penelaahan pengendalian mutu atas suatu perikatan. Sebagai alternatif, KAP tersebut dapat menggunakan KAP lainnya untuk melaksanakan penelaahan pengendalian mutu. Jika KAP tersebut menunjuk individu dari luar KAP yang memenuhi ketentuan, maka ketentuan dalam paragraf 39-41 dan panduan dalam paragraf A47-48 berlaku.

Perbedaan Pendapat (Ref: Para. 43) A43. Prosedur yang efektif mendukung identifikasi atas perbedaan pendapat pada tahap awal, memberikan panduan yang jelas atas tindakan yang harus dilaksanakan selanjutnya, dan mengharuskan dokumentasi penyelesaian atas perbedaan tersebut dan pelaksanaan dari kesimpulan yang telah dicapai. A44.

Prosedur untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dapat mencakup konsultasi dengan praktisi atau KAP lainnya atau badan profesi atau badan pengatur.

Dokumentasi Perikatan Penyelesaian Pengarsipan Kertas Kerja Final dari Perikatan (Ref: Para. 45) A45. Undang-undang dan peraturan mungkin mengatur batas waktu penyampaian kertas kerja final perikatan tertentu untuk

SPM 1.33


1 diarsipkan. Jika tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh 2 undang-undang atau peraturan, paragraf 45 mensyaratkan 3 KAP untuk menentukan batas waktu yang diperlukan untuk 4 menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari suatu 5 perikatan secara tepat waktu. Sebagai contoh, batas waktu 6 untuk perikatan audit pada umumnya tidak lebih dari 60 hari 7 setelah tanggal laporan auditor independen. 8 9 A46. Jika dua atau lebih laporan yang berbeda diterbitkan untuk 10 informasi keuangan yang sama pada sebuah entitas, kebijakan 11 dan prosedur KAP sehubungan dengan batas waktu untuk 12 menyusun kertas kerja final dari suatu perikatan mengatur 13 seolah-olah setiap laporan diterbitkan untuk perikatan yang 14 berbeda. Sebagai contoh, hal ini mungkin terjadi dalam kasus 15 di mana KAP menerbitkan laporan auditor independen atas 16 informasi keuangan suatu komponen untuk tujuan konsolidasi 17 grup dan pada tanggal yang berbeda di kemudian hari 18 KAP menerbitkan laporan auditor independen untuk tujuan 19 memenuhi ketentuan statutory. 20 21 Kerahasiaan, Keamanan Penyimpanan, Integritas, Keteraksesan, dan 22 Kepemerolehan Kembali Dokumentasi Perikatan (Ref: Para. 46) 23 A47. Ketentuan etika yang berlaku mewajibkan setiap personel 24 KAP untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat 25 dalam dokumen perikatan setiap saat, kecuali jika wewenang 26 tertentu dari klien telah diperoleh untuk mengungkapkan 27 informasi tersebut, atau jika terdapat kewajiban hukum atau 28 profesi untuk mengungkapkannya. Undang-Undang atau 29 peraturan khusus mungkin mewajibkan personel KAP untuk 30 menjaga kerahasiaan klien, khususnya untuk data yang 31 bersifat pribadi. 32 33 A48. Terlepas dari bentuk dokumentasi perikatan (media kertas, 34 elektronik atau media lainnya), intregritas, keteraksesan atau 35 kepemerolehan kembali atas data yang mendasari perikatan 36 dapat terganggu jika dokumentasi tersebut dapat diubah, 37 ditambah, atau dihapus tanpa sepengetahuan KAP, atau jika 38 dokumentasi tersebut hilang atau rusak secara permanen. 39 Oleh karena itu, KAP harus merancang dan menerapkan suatu 40 pengendalian untuk menghindari terjadinya pengubahan, 41 penambahan, atau penghapusan dokumentasi perikatan, 42 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

SPM 1.34


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A49. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A50. 34 35 36 37 38 39 40 41 42

•

•

•

•

Memungkinkan penentuan kapan dan oleh siapa dokumentasi perikatan dibuat, diubah, atau ditelaah; Menjaga integritas dari informasi pada setiap tahapan perikatan, terutama ketika informasi tersebut digunakan bersama oleh tim perikatan atau dikirmkan kepada pihak lain melalui Internet; Mencegah perubahan yang tidak diotorisasi atas dokumentasi perikatan; dan Memperbolehkan akses atas dokumentasi perikatan oleh tim perikatan dan pihak lain yang memiliki otorisasi.

Pengendalian yan g dirancang dan diimplementasikan KAP untuk memelihara intregritas, keteraksesan atau kepemerolehan kembali dokumentasi perikatan mencakup: •

•

•

•

Penggunaan password oleh anggota tim perikatan untuk membatasi akses atas dokumentasi perikatan dalam bentuk elektronik hanya pada pihak yang memiliki wewenang. Pelaksanaan back-up secara rutin atas dokumentasi perikatan dalam bentuk elektronik pada setiap tahap selama berlangsungnya perikatan. Penetapan prosedur dalam mendistribusikan dokumentasi perikatan dengan tepat kepada anggota tim perikatan ketika dimulainya perikatan, memprosesnya selama perikatan, serta mengumpulkan dan menyusunnya pada akhir perikatan. Penetapan prosedur dalam membatasi akses atas, serta memungkinkan distribusi dan penyimpanan yang bersifat rahasia secara tepat atas, dokumentasi perikatan dalam bentuk kertas.

Untuk kepraktisan, dokumentasi dalam bentuk kertas dapat dipindai secara elektronik dan menjadi bagian dari kertas kerja perikatan. Dalam kasus tersebut, prosedur KAP yang dirancang untuk menjaga integritas, keteraksesan dan kepemerolehan kembali atas dokumentasi tersebut mencakup keharusan tim perikatan untuk: •

Menghasilkan dokumen elektronik dari proses pemindaian tersebut yang mencakup keseluruhan isi dari dokumen

SPM 1.35


1 dalam bentuk kertas, termasuk tanda tangan, rujuk silang 2 (cross-references) dan anotasi secara manual; 3 Mengintegrasikan dokumen elektronik dari proses 4 pemindaian tersebut dalam kertas kerja perikatan, 5 termasuk pemberian indeks dan signing off jika 6 diperlukan; dan 7 Memungkinkan dokumen elektronik dari proses 8 pemindaian diperoleh kembali dan dicetak jika 9 diperlukan. 10 11 Kemungkinan terdapat undang-undang, peraturan atau alasan 12 lainnya untuk tetap menyimpan dokumen yang dipindai. 13 14 Pemeliharaan dan Penyimpanan Dokumentasi Perikatan (Ref: Para. 47) 15 A51. Kebutuhan KAP untuk menyimpan dokumentasi perikatan, 16 dan jangka waktu penyimpanan tergantung dari sifat perikatan 17 dan kondisi KAP, sebagai contoh, diperlukan atau tidaknya 18 dokumentasi perikatan untuk memelihara catatan atas hal-hal 19 signifikan yang akan dibutuhkan dalam perikatan berikutnya. 20 Jangka waktu penyimpanan mungkin juga bergantung pada 21 beberapa faktor, seperti ada tidaknya undang-undang atau 22 peraturan yang mengatur secara khusus jangka waktu 23 penyimpanan untuk jenis perikatan tertentu, atau ada tidaknya 24 jangka waktu penyimpanan yang diterima secara umum dalam 25 yurisdiksi jika tidak ada ketentuan secara khusus yang diatur 26 oleh peraturan dan perundang-undangan. 27 28 A52. Dalam kasus tertentu dari perikatan audit, batas waktu 29 penyimpanan pada umumnya tidak boleh kurang dari lima 30 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari: (i) laporan auditor 31 atas laporan keuangan entitas, atau (ii) laporan auditor 32 atas laporan keuangan konsolidasian entitas dan anak 33 perusahaan. 34 35 A53. Prosedur yang diterapkan oleh KAP sehubungan dengan 36 penyimpanan dokumentasi perikatan mencakup prosedur di 37 bawah ini yang memungkinkan ketentuan dalam paragraf 47 38 dipenuhi selama jangka waktu penyimpanan: 39 40 Memungkinkan pemerolehan kembali dan pengaksesan 41 atas dokumentasi perikatan selama jangka waktu 42 penyimpanan, khususnya untuk dokumentasi elektronik •

•

•

SPM 1.36


1 karena teknologi yang melandasinya mungkin harus 2 ditingkatkan atau diganti selama periode tersebut; 3 Jika diperlukan, menyediakan catatan atas perubahan 4 yang dilakukan terhadap dokumentasi perikatan setelah 5 kertas kerja perikatan telah diselesaikan; dan 6 Memungkinkan pihak di luar KAP yang memiliki wewenang 7 untuk mengakses dan menelaah dokumentasi perikatan 8 tertentu untuk tujuan pengendalian mutu atau tujuan 9 lainnya. 10 11 Kepemilikan Dokumentasi Perikatan 12 A54. Kecuali jika ditentukan lain oleh ketentuan hukum dan peraturan 13 yang berlaku, dokumentasi perikatan merupakan milik KAP. 14 KAP dengan pertimbangan tertentu dapat menyediakan 15 sebagian, atau mengekstrak, informasi tertentu yang berasal 16 dari dokumentasi perikatan bagi klien, selama pengungkapan 17 tersebut tidak mengabaikan validitas dari pekerjaan yang 18 dilakukan, atau, dalam perikatan asurans , independensi dari 19 KAP atau personelnya. 20 21 Pemantauan 22 Pemantauan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP (Ref: 23 Para. 48) 24 A55. Tujuan dari pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan 25 prosedur pengendalian mutu adalah untuk memberikan 26 evaluasi atas: 27 28 Ketaatan terhadap standar profesi, serta ketentuan 29 hukum dan peraturan yang berlaku; 30 Adanya sistem pengendalian mutu yang telah dirancang 31 dan diimplementasikan secara efektif; dan 32 Adanya kebijakan dan prosedur KAP yang telah diterapkan 33 secara tepat sehingga laporan yang telah diterbitkan oleh 34 KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya. 35 36 A56. Pertimbangan dan evaluasi atas sistem pengendalian mutu 37 secara berkelanjutan mencakup hal-hal sebagai berikut: 38 39 a. Analisis atas: 40 41 o Perkembangan terkini dalam standar profesi, serta 42 ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan •

•

•

•

•

SPM 1.37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A57. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SPM 1.38

o o o

b.

c.

d.

jika relevan, bagaimana standar dan ketentuan tersebut tercermin dalam kebijakan dan prosedur KAP; Konfirmasi tertulis atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur independensi; Pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk pelatihan; dan Keputusan yang terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan dari hubungan klien dan perikatan tertentu.

Penentuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dan peningkatan atas sistem pengendalian mutu, termasuk memberikan masukan atas kebijakan dan prosedur KAP yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Komunikasi kepada personel KAP yang tepat atas kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem pengendalian mutu, yang mencakup pemahaman, atau kepatuhan terhadap sistem tersebut. Tindak lanjut oleh personel KAP yang tepat sehingga modifikasi atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dapat segera dilakukan.

Kebijakan dan prosedur atas siklus inspeksi mungkin, sebagai contoh, mengatur suatu siklus dengan rentang waktu tiga tahun. Mekanisme pengelolaan siklus inspeksi, termasuk waktu pemilihan perikatan, bergantung pada banyak faktor sebagai berikut: o o o o

o o

Ukuran KAP. Jumlah dan letak geografis kantor. Hasil dari prosedur pemantauan sebelumnya. Tingkat kewenangan yang dimiliki oleh kantor dan personelnya (sebagai contoh, boleh tidaknya suatu kantor memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi sendiri atau hanya dapat dilakukan oleh kantor pusatnya). Sifat dan kerumitan dari praktik dan organisasi KAP. Risiko yang terkait dengan klien dan perikatan tertentu dari KAP.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A58.

Proses inspeksi mencakup pemilihan perikatan. Beberapa perikatan mungkin saja dipilih tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada tim perikatan. Dalam penentuan lingkup inspeksi, KAP dapat mempertimbangkan ruang lingkup atau kesimpulan dari program inspeksi yang dilakukan oleh pihak eksternal secara independen. Namun demikian, program inspeksi yang dilakukan oleh pihak independen di luar KAP tidak menggantikan program pemantauan yang dilakukan oleh KAP secara internal.

A59.

Dalam kasus KAP dengan jumlah personel terbatas, proses pemantauan mungkin perlu dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, atau pihak yang mungkin terlibat dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan. Suatu KAP dengan jumlah personel yang terbatas dapat memilih untuk menggunakan personel di luar KAP yang memenuhi ketentuan atau KAP lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan inspeksi dan prosedur pemantauan lainnya terhadap suatu perikatan. Sebagai alternatif, KAP dapat melakukan kesepakatan untuk berbagi sumber daya dengan organisasi lainnya yang tepat di luar KAP untuk memfasilitasi aktivitas pemantauan.

Pengomunikasian Defisiensi (Ref: Para. 50) A60. Pelaporan atas defisiensi yang teridentifikasi kepada personel selain rekan perikatan yang relevan tidak perlu mencakup identifikasi atas hal-hal yang spesifik pada perikatan tersebut, meskipun mungkin saja terdapat kasus di mana identifikasi diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab ( proper discharge of the responsibilities) personel tersebut. Keluhan dan Dugaan (Allegations) Sumber Keluhan dan Dugaan (Ref: Para. 55) A61. Keluhan dan dugaan (tidak termasuk keluhan dan dugaan yang secara jelas tidak signifikan dan tidak berdampak) mungkin berasal dari dalam atau luar KAP. Keluhan dan dugaan tersebut mungkin berasal dari personel KAP, klien atau pihak ketiga lainnya. Keluhan dan dugaan tersebut mungkin ditujukan kepada anggota tim perikatan atau personel KAP lainnya.

SPM 1.39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kebijakan dan Prosedur Investigasi (Ref: Para. 56) A62. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk menginvestigasi keluhan dan dugaan dapat mencakup, sebagai contoh, bahwa rekan yang melakukan penyeliaan atas investigasi: o o o

Memiliki pengalaman yang cukup dan tepat; Memiliki wewenang dalam KAP; dan Tidak terlibat dalam perikatan.

Jika di perlukan, rekan yang melakukan penyeliaan atas investigasi dapat melibatkan penasihat hukum. A63.

Untuk kepraktisan, bagi KAP dengan jumlah rekan yang terbatas, rekan yang bertanggung jawab atas penyeliaan investigasi dapat terlibat dalam perikatan. KAP tersebut dapat menggunakan jasa personel di luar KAP yang memenuhi ketentuan atau menggunakan KAP lainnya untuk melaksanakan investigasi atas keluhan dan dugaan.

Dokumentasi A64. Bentuk dan isi dari dokumentasi yang membuktikan berjalannya setiap unsur dari sistem pengendalian mutu memerlukan pertimbangan dan bergantung pada sejumlah faktor seperti: o o

Ukuran KAP dan jumlah kantor. Sifat dan kerumitan dari praktik dan organisasi KAP.

Sebagai contoh, KAP mungkin menggunakan basis data elektronik untuk mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan konfirmasi independensi, penilaiaan kinerja, dan hasil dari pemantauan inspeksi. A65.

SPM 1.40

Dokumentasi yang tepat yang terkait dengan pemantauan mencakup antara lain: a. b.

Prosedur pemantauan, termasuk prosedur untuk memilih perikatan yang telah selesai yang akan diinspeksi. Catatan mengenai penilaian atas: •

Ketaatan terhadap standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Adanya sistem pengendalian mutu yang telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif; dan Adanya kebijakan dan prosedur KAP yang telah diterapkan secara tepat sehingga laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya. Identifikasi atas defisiensi yang ditemukan, penilaian atas dampak dari defisiensi tersebut, serta dasar untuk menentukan perlu tidaknya tindakan lanjutan dan bentuk tindakan tersebut. •

•

c.

SPM 1.41

SPM 1

Recommend Documents