KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN PERENCANAAN,, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD RPJMD,, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD RPJPD,, RPJMD RPJMD,, DAN RKPD
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
DASAR HUKUM
1
Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 , yang menyatakan bahwa Kete Ke tent ntua uann Lebih Lebih Lanj Lanjut ut tata tata cara cara pere perenc ncan anaa aan, n, peng pengen enda dalilian an dan dan eval evalua uasi si pemb pemban angu guna nann Daera aerah, h, tata tata cara cara eval evalua uasi si ranc rancan angan gan Pe Perd rdaa tent tentan angg RPJP RPJPD D dan dan RPJM RPJMD, D, sert sertaa tata tata cara cara peru peruba baha hann RPJP RPJPD, D, RPJM RPJMD, D, dan RKPD RKPD diat diatur ur deng dengan an Pe Pera ratu tura rann Ment Menter eri.i.
2
Beberapa Materi Pokok Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yan yang perl perluu diin diinte tegr gras asik ikan an keda kedala lam m Ranc Rancan anga gann Perm Pe rmen enda dagr gri,i, Su Subs bsta tans nsii Pe Peng ngat atur uran an tida tidakk hany hanyaa tent tentan angg Tata Tataca cara ra Pe Peny nyus usun unan, an, Pe Peng ngen enda dalilian an dan dan Eval Evalua uasi si Pela Pe laks ksan anaa aann Renc Rencan anaa Pe Pemb mban angu guna nann Daera Daerahh (Pas (Pasal al 277) 277),, teta tetapi pi juga juga menc mencak akup: up:
a
Tatacara Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Rencana Pembanguna Pembangunann Daerah (RPJPD, (RPJPD, RPJMD, RPJMD, RKPD. RKPD. Renstra dan dan Renja enja PD) PD)
b
Tatacara Tatacara Evaluasi Evaluasi Ranperda Ranperda tentang tentang RPJPD/ RPJPD/Perub Perubahan ahan RPJPD RPJPD dan RPJMD/ RPJMD/Perub Perubahan ahan RPJMD.
RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017 (Pasal 2 Permendagri 86/2017)
1
2
3
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan
Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264
Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD
RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Renstra Rencana Perangkat Daerah UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273
Renja
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunandaerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD
•
•
Renstra SKPD
•
RPJMD
•
Renja SKPD
RKPD •
KUA
PPA •
•
RKA-SKPD
Rancangan APBD
•
•
DPA-SKPD
APBD
RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD; Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD; Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
RPJPD
RPJMD
Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•
RKPD •
Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEDOMAN
RPJPN I N A M O D E P I D
RPJPD PROV
RPJMN I N A M O D E P I D
PEDOMAN
I N A M O D E P I D
RPJPD K/K
1 TAHUN
5 TAHUN
20 TAHUN
RPJMD PROV I N A M O D E P I D
PEDOMAN
RPJMD K/K
DIJABARKAN PEDOMAN RENSTRA K/L
DIJABARKAN PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV
DIJABARKAN
PEDOMAN
RKP
DIACU
I N A M O D E P I D
PEDOMAN
RKPD PROV I N A M O D E P I D
RENJA K/L PEDOMAN
RAPBD PROV
DIACU PEDOMAN
RKPD K/K
RENJA SKPD PROV
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN RENSTRA K/K
RAPBN
PEDOMAN
RENJA SKPD K/K
RAPBD K/K
TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DOKRENDA (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
PERUMUSAN DOKRENDA (Pasal 5 Permendagri 86/2017) Dokrenda dirumuskan secara:
a. Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara b. responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di
Daerah c. efisien; pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan
terendah dengan keluaran (output) maksimal d. efektif; kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara
atau proses yang paling optimal. e. akuntabel; setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus
lanjutan
…
Lanjutan
f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. g. terukur; penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. h. berkeadilan; prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. i. berwawasan lingkungan; mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. j. Berkelanjutan; pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan
PENDEKATAN PERENCANAAN (Pasal 7-10 Permendagri 86/2017)
ORIENTASI PROSES •
• • •
Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)
ORIENTASI SUBSTANSI holistik-tematik, (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya) Integratif, (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah) Spasial, (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan) •
•
•
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017)
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH
RPJPD
RENSTRA PD
RPJMD RKPD
Menyusun
RENJA PD
Menyusun
Mengkoordinasikan BAPPEDA
PERANGKAT DAERAH
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4
5 6
•
PERSIAPAN PENYUSUNAN
•
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
•
PENYUSUNAN RANCANGAN
•
PELAKSANAAN MUSRENBANG
•
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
•
PENETAPAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
1 2 3
•
PERSIAPAN PENYUSUNAN
•
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
•
PENYUSUNAN RANCANGAN
•
4
5 6
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
•
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
•
PENETAPAN
RPJPD
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
SISTEMATIKA RPJPD
a
pendahuluan gambaran umum kondisi Daerah
b
e f
c
permasalahan dan isu strategis Daerah
d
visi dan misi Daerah arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD 2
1 Persiapan Penyusunan RPJPD
Rancangan Awal RPJPD
3 Pengolahan data dan informasi
Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah
KLHS
Rancangan RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis isu-isu strategis
Perumusan Permasalahan dan Analisis Pembangunan Daerah Masukan dari PD
4 Perumusan visi dan misi daerah
Musrenbang RPJPD
5
Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
Persetujuan bersama dengan DPRD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD
Evaluasi Raperda RPJPD ke Mendagri
6 penetapan
Konsultasi RANWAL dgn MENDAGRI
RPJMD
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
SISTEMATIKA RPJMD
a. pendahuluan b. gambaran umum kondisi Daerah c. gambaran keuangan Daerah d. permasalahan dan isu strategis Daerah e. visi, misi, tujuan dan sasaran f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangat Daerah h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah i. penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD
1
2
PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD
Pengolahan data & informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
3
Kerangka pendanaandan program PD
VISI, MISI dan Program KDH
Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan)
Kinerja Penyelenggaraan Pemda
Rancangan RPJMD
Musrenbang RPJMD
4
Rancangan 5 Akhir RPJMD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Analisis isuisu strategis
KONSULTASI KE MENTERI
Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
KLHS
Evaluasi RANPERDA RPJMD
6
Penetapan
SE Kepala Daerah kepada Ka PD
PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD a. pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi; c. Agenda kerja d. penyiapan data dan informasi; e. rancangan teknokratik RPJMD.
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. gambaran keuangan Daerah; c. permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah.
a. pendahuluan; f. strategi, arah kebijakan dan b. gambaran umum kondisi program pembangunan Daerah; Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; g. kerangka pendanaan d. permasalahan dan isu pembangunan dan program strategis Daerah; Perangkat Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.
a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; dan d. Permasalahan dan isu strategis Daerah.
disempurnakan berpedoman pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN PD
KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN SPM
Analisis isu-isu strategis
PROGRAM
OUTCOME
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Tujuan dan Sasaran
SPM x STANDAR Belanja
Program Pembangunan Daerah
PAGU Kerangka pendanaan dan program PD
STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ DAERAH LAINNYA
• • •
TINGGI SESUAI RENDAH
Analisis Gambaran Pelayanan PD
Dibahasan Dengan DPRD Utk Memperoleh Masukan & Saran
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD PERDA RPJMD
Kesepakatan KDH dgn DPRD
Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan
Rumusan Visi & Misi Rumusan Tujuan Sasaran
Pembahasan Dengan DPRD
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Forum PD
Kebijakan umum dan program pembangunan Daerah 5 thn
Penyusunan Rancangan Renstra PD
IndikasI rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 5 thn
Rancangan RENSTRA PD
Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn
Rancangan Awal RPJMD
Indikator Kinerja Daerah
MUSRENBANG RPJMD
PEMBAHASAN RAPERDA
RPJMD
Konsultasi dgn MDN/ Gubernur
Rancangan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
RKPD RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka
ekonomi
Daerah,
prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
SISTEMATIKA RKPD
1 2 3 4
5 6
•
pendahuluan
•
gambaran umum kondisi daerah
•
kerangka ekonomi dan keuangan Daerah
•
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
•
arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
•
rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
7
•
8
•
penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD Persiapan Penyusunan RKPD
1
SE Penyusunan Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kecamatan
Pengolahan data dan informasi
Review RPJMD
Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
2
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda
Pokok-pokok pikiran DPRD
Perumusan sasarandan prioritas pembangunan
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
Forum Konsultasi Publik
VERIFIKASI Bappeda
Rancangan RKPD Perumusan program prioritas daerahbeserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD kab/kota
4 Dok RKPD kab/kota tahun berjalan
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
Rancangan Awal RKPD
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
3
Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD
Fasilitasi Menteri/ Gubernur
Rancangan Akhir RKPD
PENYUSUNAN KUA & PPAS
5
RENSTRA PD
Renstra
Perangkat
Daerah
program, dan kegiatan
memuat
tujuan,
sasaran,
pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif
SISTEMATIKA RENSTRA PD
a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.
RENJA PD
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
SISTEMATIKA RENJA PD
a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis keuangan Daerah; c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; d. KLHS; e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah; f. perumusan dan penjabaran visi dan misi; g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok; h. perumusan strategi dan arah kebijakan; i. perumusan prioritas pembangunan Daerah; j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
•
Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota
DPRD
dan
pemangku
kepentingan
pembangunan
untuk
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah •
Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
•
Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan
mempertimbangkan tingkat urgensi,
efektivitas penyelenggaraan.
efisiensi dan
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menjamin & Memastikan)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Menilai & Memastikan)
PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA & EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan Kebijakan
RPJPD I
II
III
Pelaksanaan
IV
Evaluasi Hasil
RPJMD
RENSTRA PD
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
Renja PD
Renja PD
Renja PD
Renja PD
Renja PD
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
APBD
TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
MEMASTIKAN TERCIPTANYA: a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota) b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam: ❖
RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
❖ RKPD dengan RPJMD ❖
RENSTRA PD dengan RPJMD
❖ RENJA
PD dengan RKPD
❖ RKPD dengan KUA
& PPAS yang disepakati dgn DPRD,
❖
Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD
❖
Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.
c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017`
TUJUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menjabarkan dan memastikan bahwa : a. sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD b. indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra SKPD dan RKPD c. rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD d. sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS , RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA SKPD termasuk perubahannya. 2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana PD
TUJUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD 1. Menilai realisasi antara : a. capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. b. capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW. c. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD. d. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA SKPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD. 2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen.
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD)
Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional
Target Nasional (10)
Target Prov (3)
Target Kab (1)
Target Kec A (0,2)
Target Prov (2)
Target Kab (0,5)
Target Kec B (0,7)
Target Kec C (0,1)
Target Prov (5)
Target Kota (1,5)
Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target
EVALUASI TERHADAP HASIL •
•
•
•
•
MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:
NO
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1
91 % ≤ 100 %
2
76 % ≤ 90%
Tinggi
3
66 % ≤ 75 %
Sedang
65 %
Rendah
4 5
51 % ≤
≤ 50 %
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD & RPJMD
•
Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. •
Gubernur melakukan
evaluasi
rancangan
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota.
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN PEMDA
KEWENANGAN KEMENDAGRI Merumuskan Kembali
PEMBATALAN PERDA
Prov mll Menteri
Tdk Disempurnakan
RAPERDA RPJPD/RPJMD Tdk Sesuai Dgn UU
Melewati Batas WKT Evaluasi
DPRD
Tdk Sesuai
3
Penyempurnaan Oleh
gub/bup/wal (7 Hari)
2
1
(15 hari)
•
Penyampaian RANPERDA RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). KesepakatanLegislatif dan Eksekutif; 2). Berita Acara Musrenbang; 3). Hasil PengendalianKebijakan RPJMD; 4). Dokumen KLHS 5) Review APIP 6) RankhirRPJMD
Hasil Evaluasi
MDN/GUB
Kesepakatan GUBERNUR dengan DPRD (3 hari)
•
Gubernur kpd MDN Bupati/Waliko ta kpd Gubernur
CATATAN :
1. 2. 3. 4.
Sesuai dgn UU
Noreg
KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH.
1. Pengajuan Verifikasi Penyempurnaa n oleh Dirjen Bangda/Bapped aProv; dan 2. Permintaan Noreg kpd Dirjen Otda/Biro Hukum.
7 hari Noreg
GUBERNUR menyampaikanmrancanganperda ke DPRD untukmemperolehpersetujuanbersama Ranperdayang sudahdisetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gubuntuk dievaluasi Kepala daerah menetapkan Perdayang telah dievaluasidan/atautelah disempurnakan MDNMengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.
K/K mll MA
4 Klarifikasi
PermendagriNo. 80 Tahun2016
MDN/GUB
Sesuai
DILAKSA -NAKAN
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur
dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar
Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional
ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun •
•
RPJMD 2016-2021 2017
2018
boleh
2019
2020
2021
tidak boleh Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei)
Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana?
Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah
PERUBAHAN RKPD
Perubahan RKPD meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
“
”
Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
CATATAN PERUBAHAN •
Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
•
Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
•
Penambahan kegiatan baru adalah karena terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
•
Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
