SOSIALISASI
Disampaikan oleh :
SURABA SURAB AYA, APRIL 201 2013 3
1
SASA RAN STRA STRATEGI TEGIK K K EMEN EMENTERI TERIA A N K OPERASI DAN UK M (Renst ra Perio de 2005 - 2009) 2009)
MEWUJUDKAN KONDISI YANG MAMPU MENSTIMULAN, MENDINAMISASI DAN MEMFASILITASI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA 70.000 UNIT KOPERASI BERKUALIT BERKUA LITAS AS DAN TUMBUHNYA TUMBUHNYA 6 (ENAM) JUTA JUTA UNIT UMKM BARU.
PEMERINGKATAN KOPERASI SEBAGAI SARANA PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERKUALIT BERKUALITAS AS
LAT LA TAR BELAK BELAKANG ANG
Selama ini, kegiatan Penilaian Kinerja suatu Koperasi dilandaskan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002, tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi
2
3
TUJUAN KLASIFIKASI KOPERASI
a.
Mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu, b. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi,
c.
Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.
Dengan kata lain, melalui upaya klasifikasi ini diharapkan secara internal koperasi mampu mempertegas jatidirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Internation al Coo perative Allianc e (ICA) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, namun juga secara eksternal mampu tetap menunjukkan kinerjanya sebagai pelaku bisnis yang kompetitif.
4
SECARA NORMATIF
SECARA IDEALISME
Hasil klasifikasi koperasi telah dapat mencerminkan kondisi koperasi yang diklasifikasi serta keterkaitan antara proses bisnis atau pelayanan internal dengan logika pasar. Sehingga koperasi dengan peringkat yang baik dengan sendirinya merefleksikan kesehatan dan kemampuan bisnisnya.
Pedoman Klasifikasi Koperasi sudah benar karena pemahaman jatidiri koperasi menjadi prasyarat penting dalam memutuskan dan melaksanakan rencana tindak.
5
HASILHASIL PELAKSANAAN KLASIFIKASI KOPERASI PELAKSANAAN KLASIFIKASI
1. Menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi pelaku pembinaan koperasi, khususnya dalam rangka membuat kebijakan pemberdayaan selanjutnya. PERLU DIPERTAJAM SECARA SPESIFIK 2. Masih kurang memberi manfaat yang optimal bagi koperasi, karena tidak dapat dipergunakan sebagai prasyarat untuk mengakses sumberdaya produktif.
6
LATAR BELAKANG PEMBUATAN SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI SEBAGAI PENYEMPURNAAN PEDOMAN KLASIFIKASI KOPERASI
1. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG MEMILIKI BISNIS YANG SEHAT, TIDAK HANYA DILANDASKAN PADA PRINSIP DAN NILAI DASAR PERKOPERASIAN 2. DIAKUI OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK 3. MEMBERIKAN KEBANGGAAN BAGI KOPERASI DAN ANGGOTANYA 4. MEMPUNYAI MANFAAT EKONOMI BAGI ANGGOTA KOPERASI
7
Untuk itu, diperlukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap sistem dan instrumen klasifikasi yang selama ini telah digunakan agar mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan setiap koperasi yang bersangkutan dalam mengakses sumber pembiayaan dan sebagai alat pembinaan. Sistem pemeringkatan yang akan dihasilkan ini diharapkan mampu memetakan kinerja koperasi dan menjadi prasyarat untuk mengakses sumberdaya produktif serta dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengelolaan.
P ed o m a n k l a s i f i k as i k o p e r a s i t e r s eb u t d i s e m p u r n a k a n m e n j ad i S i s t e m P em e r i n g k a t an K o p e r a s i .
8
Agar dapat menggambarkan secara utuh mengenai badan usaha koperasi, maka landasan berpikir Pengembangan Sistem Pemeringkatan Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) sifat koperasi yaitu : Koperasi sebagai Badan Usaha, Koperasi sebagai kumpulan orang dan Koperasi sebagai Akselerasi Pembangunan. Kerangka berpikir tersebut kemudian dituangkan secara aplikatif sehingga hasil penilaian Pemeringkatan Koperasi tersebut dapat benar-benar menggambarkan tujuan yang diharapkan. Sistem Pemeringkatan Koperasi ditetapkan secara jelas batasan yang menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yangbersifat input, proses dan output, lembaga pemeringkat yang independen dan memiliki kompetensi serta profesional di bidangnya, dan masa berlaku hasil pemeringkatan.
9
Pada
tanggal
16
April
2007
ditetapkan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No
22/PER/M.KUKM/IV/2007
Pedoman Pemeringkatan Koperasi
tentang
10
PEMERINGKATAN KOPERASI
Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
11
TUJUAN PEMERINGKATAN KOPERASI
a.
Mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu,
b. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi,
c.
Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.
12
1. Bagi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a.
b.
c.
d.
Tersedianya data koperasi yang lengkap dan ”up t o date” dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan pola (bentuk, struktur, dan proses) pembinaan koperasi dalam jangka panjang. Peringkat dan kriteria yang jelas dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi. Pemeringkatan ini dapat digunakan sebagai f r a m e w o r k untuk penetapan kebijakan dan prioritas pembinaan koperasi secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Hasil pemeringkatan menggambarkan sosok koperasi yang berkualitas. Koperasi berkualitas ini diwujudkan melalui proses pembinaan yang mengandung 2 (dua) upaya penting yaitu : mengklasifikasik
13
2. Bagi Pembeli/Pengguna Jasa Koperasi
Sebagai
jaminan
atas
kredibilitas
koperasi
melakukan transaksi usaha dengan pihak pembeli.
dalam
14
3. Bagi Koperasi yang bersangkutan.
a.
Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasinya serta sebagai dasar pengembangan dan perbaikan organisasi dikemudian hari.
b.
Sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemiliknya (karena berupa dokumen sertifikat dan logo) sehingga menjadi “goodwill” untuk kemajuan usahanya.
c.
Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama guna diikutsertakan pada berbagai program Pemerintah di bidang koperasi. Sebagai kartu p a s s bagi kegiatan promosi melalui w e b s i t e guna diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia.
15
4. Bagi Lembaga Perbankan / Pembiayaan
a.
Dapat dijadikan sebagai referensi penting dalam proses pengucuran kredit dan pendanaan permodalan bagi Koperasi.
b. Dapat dijadikan sebagai indikator pola bapak angkat dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.
16
RUANG LINGKUP PEMERINGKATAN KOPERASI
a. Melakukan penggalian data.
b. Melakukan pengolahan data.
c. Menyiapkan lembar hasil pemeringkatan.
17
INDIKATOR DAN VARIABEL PEMERINGKATAN KOPERASI
1. Aspek Badan Usaha Aktif, diukur antara lain berdasarkan jalannya mekanisme manajemen seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Audit, Proses Perencanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.
Aspek Kinerja Usaha yang semakin Sehat, ditunjukkan antara lain dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan sisa hasil usaha/keuntungan. Pada aspek ini juga menilai daya saing koperasi sekaligus kemampuan untuk meningkatkan posisi tawarnya. Hal-hal seperti ini pada Sistim Klasifikasi tidak diukur, sehingga tidak terlihat tingkat kesehatan koperasi secara paripurna.
18
3.
Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterikatan antara anggota dengan organisasinya berupa tanggung renteng atau pembagian resiko, peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran anggota dalam rapat anggota, pelunasan simpanan wajib dan penetapan besarnya simpanan sukarela serta pola pengkaderan.
4.
Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan antara lain dengan keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.
19
5.
Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan antara lain dengan seberapa jauh usaha koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat dan banyaknya layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peranan koperasi dalam ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.
6.
Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan antara lain dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dan berbagai dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah.
20
PERSYARATAN KOPERASI
a. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder
b. Berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun
c. Telah melaksanakan Tahunan (RAT)
Rapat
Anggota
21
PENETAPAN HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI
a. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Propinsi ditetapkan oleh Gubernur c. Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
22
HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI 1. Koperasi dengan kualifikasi ”Sangat Berkualitas”, dengan jumlah penilaian diatas 419. 2. Koperasi dengan kualifikasi ”Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419. 3. Koperasi dengan kualifikasi ”Cukup Berkualitas” , dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339. 4. Koperasi dengan kualifikasi ”Kurang Berkualitas”, dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259. 5. Koperasi dengan kualifikasi ”Tidak Berkualitas”, dengan
23
MASA BERLAKU HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI SELAMA 2 TAHUN
24
LEMBAGA PENILAI PEMERINGKATAN KOPERASI
a. Pelaksana adalah
pemeringkatan
Lembaga
koperasi
Independen
yang
memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.
b. Penetapan sebagaimana
Lembaga dimaksud
Independen ayat
(1)
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Dari Kepmen tersebut terlihat bahwa Ciri-Ciri Koperasi Berkualitas :
1.
Badan Usaha aktif , dimana mekanisme manajemen koperasi berlangsung, seperti RAT, Audit, Proses POAC (Planning, Organizing, Acting Controlling), aktivitas bisnis berjalan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku.
2.
Adanya Prinsip Kohesivitas, yaitu rasa keterikatan anggota terhadap organisasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase kehadiran dalam rapat, loyalitas/kesetiaan terhadap keputusan organisasi, tanggung renteng (risk sharing) , dan lain-lain.
3.
Memiliki Partisipasi kuat dari anggota, yaitu kewajiban dan dukungan anggota. Hal ini nampak dalam hal pemenuhan Simpanan Pokok dan Wajib, menghadiri rapat proses pengambilan keputusan, memanfaatkan pelayanan koperasi, dan lain-lain.
4.
Kinerja yang semakin sehat, yang ditandai dengan membaiknya struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan kinerja hasil audit WTS.
5.
Orientasi pelayanan khususnya pada anggota dan umumnya pada masyarakat, yang dicirikan keterkaitan dengan usaha anggota dan adanya
25
26
SANDINGAN INSTRUMEN KLASIFIKASI KOPERASI DAN SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI KLASIFIKASI KOPERASI
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI
I.
KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA
BOBOT
1.1.
Rasio peningkatan jumlah anggota
4
1.2.
Rasio pencatatan keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota
4
II.
PENGENDALIAN OLEH ANGGOTA SECARA DEMOKRATIS
BOBOT
I.
BADAN USAHA AKTIF
BOBOT
2.1.
Penyelenggaraan RAT
4
01.
Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas dalam satu tahun buku sesuai ketentuan dan kebutuhan
3
2.2.
Rasio kehadiran anggota dalam RAT
4
02.
Manajemen pengawasan
3
2.3.
Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) koperais
2
03.
Keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) koperasi
2
2.4.
Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi
2
04.
Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan
2
2.5.
Realisasi Anggarn Belanja Koperasi
2
05.
Kinerja kepengurusan
2
2.6.
Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi
2
06.
Tertib administrasi (organisasi, usaha, dan keuangan)
3
2.7.
Pemeriksaan
07.
Keberadaan sistem informasi
2
08.
Kemudahan untuk mendapatkan (akses)
2
2.7.1. Pemeriksaan Internal
2
2.7.2. Pemeriksaan Eksternal
2
27
KLASIFIKASI KOPERASI
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI
III.
PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA
BOBOT
III.
KOHESIVITAS DAN PARTISIPASI ANGGOTA
3.1.
Pelunasan simpanan pokok anggota
4
14.
Kohesivitas anggota
BOBOT
14.1. Rasio transaksi anggota & N-anggota
2
14.2. Rasio SHU thd trans. Usaha anggota)
1
3.2.
Pelunasan simpanan wajib anggota
4
15.
Rasio peningkatan jumlah anggota
3
3.3.
Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota
2
16.
Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib
3
3.4.
Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota
2
17.
Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib
3
3.5.
Pengembalian piutang
2
18.
Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi
3
19.
Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota
3
20.
Pola Pengkaderan
3
28
KLASIFIKASI KOPERASI
IV.
OTONOMI DAN KEMANDIRIAN
4.1. 4.2.
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI
BOBOT
II.
KINERJA USAHA YANG SEMAKIN SEHAT
Rentabilitas modal sendirii
3
09.
Struktur permodalan
Return on asset (ROA)
3
10.
Tingkat kesehatan kondisi keuangan :
BOBOT 3
10.1. Likuiditas
3
10.2. Solvabilitas
3
10.3. Profitabilitas
3
10.4. Aktivitas
3
4.3.
Asset turn over (ATO)
3
11.
Kemampuan bersaing koperasi
3
4.4.
Profitabilitas
3
12.
Strategi bersaing koperasi
3
4.5.
Likuiditas
3
13.
Inovasi yang dilakukan koperais
2
4.6.
Solvabilitas
3
4.7.
Modal sendiri terhadap hutang
3
29
KLASIFIKASI KOPERASI V. 5.1.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota koperasi
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI BOBOT
IV.
ORIENTASI KEPADA PELAYANAN ANGGOTA
3
21.
Pendidikan dan pelatihan anggota
BOBOT
21.1. Model Diklat
2
21.2. Jenis Diklat
2
21.3. Rasio anggota mengikuti Diklat
2
5.2.
Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (pengurus, pengawas, dan karyawan)
3
22.
Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota
7
5.3.
Penerangan dan penyuluhan
3
23.
Transaksi usaha koperasi dengan usaha/ kegiatan anggota
7
5.4.
Media informasi
3
Survey tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan koperasi
9
5.5.
Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan
3
VI.
KERJASAMA DIANTARA KOPERASIKOPERASI
6.1.
Kerjasama usaha secara horizontal
3
6.2.
Kerjasama usaha secara vertikal
3
6.3.
Manfaat kerjasama
3
BOBOT
30
KLASIFIKASI KOPERASI VII.
KEPEDULIAN TERHADAP KOMUNITAS
7.1.
Penyerapan tenaga kerja
7.2. 7.3.
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI VI.
KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
BOBOT
4
28.
Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak
2
Pembayaran pajak, cukai/restribusi
4
29.
Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
1
Dana Pembangunan Daerah Kerja
3
30.
Tingkat upah karyawan
1
V.
PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT
24.
Pelayanan usaha/kegiatan koperasi (dlm bentuk brg & jasa) yg dapat dinikmati oleh masyarakat non-anggota
1
25.
Persentase besaran dana yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja koperasi utk pelayanan sosial (community development) yg dapat dinikmati masyarakat
1
26.
Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan oleh koperasi
1
27.
Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi
1
BOBOT
31
KLASIFIKASI KOPERASI
SISTEM PEMERINGKATAN KOPERASI
TOTAL NILAI = NILAI X BOBOT
TOTAL SCORE = NILAI X BOBOT
Nilai Tertinggi = 100 Nilai Terendah = 0
Nilai Tertinggi = 5 Nilai Terendah = 1
Bobot Tertinggi = 4 Bobot Terendah = 2
Bobot Tertinggi = 9 Bobot Terendah = 1
Klas A “Sangat Baik” (Nilai 85 s/d 100) Klas B “Baik” (Nilai 70 s/d 84) Klas C “Cukup Baik” (Nilai 55 s/d 69) Klas D “Kurang Baik” (Nilai kurang dari 55)
“Sangat Berkualitas” (Score diatas 419) “Berkualitas” (Score 340 - 419) “Cukup Berkualitas” (Score 260 - 339) “Kurang Berkualitas” (Score 180 - 259) “Tidak Berkualitas” (Score kurang dari 180)
