SOAL UJIAN KELAS B watrtu 60 menit 1.
Jelaskan perbedaan antara Tender dengan Lelang, tempat-tempat untuk melakukan pelelangan? Jawab : a. Lelang Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
b. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah kepada perusahaan-perusahaan lain. 2. Jelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Pelelangan Umum, pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, penunjukan Langsung dan Swakelola? Jawab :
a. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. b. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. c. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
d. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
e. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
3. Jelaskan 5 Aspek yang ditinjau dalam evaluasi penawaran proyek? Jawab : 1. KETENTUAN UMUM Dalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. b. Evaluasi terhadap data administrasi, teknis, dan harga hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. c. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah 12 isi Dokumen Pengadaan; 2. KOREKSI ARITMATIK a. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
1) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan 3) jenis pekerjaan : a) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. b) tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut.
b. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. c. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. d. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai dari penawaran terendah. e. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website K/L/D/I. f.
Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
g. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang (di bawah) dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 3. EVALUASI ADMINISTRASI a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi : a) b) c) d)
surat penawaran; Jaminan Penawaran asli; Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f) dokumen penawaran teknis: 1. metode pelaksanaan; 2. jadwal waktu pelaksanaan; 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4. spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan);
5. daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh; 6. Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan; dan nilai TKDNnya dianggap nol). h) dokumen lainnya seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. 4. EVALUASI TEKNIS
a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan : 1)
Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap : a. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3. Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya : 1. Pembuatan saluran pengelak (diversion channel); 2. Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering) yang berat; 3. Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction); 4. Pengaturan lalu lintas (traffic management). Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis .
5. EVALUASI HARGA
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
1)
penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS : a)
apabila penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2)
3)
harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP; 2)
klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS 6. EVALUASI KUALIFIKASI a) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). b) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. c) Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran. d) Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi dijelaskan pada P edoman Evaluasi Kualifikasi. e) Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. 7. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
a. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan tugas dan fungsinya) dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 4. Jelaskan jenis-jenis jaminan yang ada dalam proyek pelaksanaan konstruksi dan besarnya jaminan tersebu! mulai dari proyek ditawarkan sampai proyek selesai? Jawab :
Adapun jenis-jenis jaminan kontrak konstruksi diantaranya;
Jaminan Penawaran (Bid Bond ) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond ) ) Jaminan Uang Muka ( Advance Payment Bond ) Jaminan Pemeliharaan ( Maintenance Bond Jaminan Pembayaran (Payment Guarantee) Untuk tiap-tiap jenis jaminan tersebut dapat berupa Bank Garansi tergantung dengan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 1. Jaminan Penawaran ( B id Bond ) Merupakan jaminan yang secara khusus dipersyaratkan oleh Panitia Tender untuk melihat keseriusan dari masing-masing Peserta Tender untuk mengikuti jalannya proses tender, besarya nilai jaminan sebesar 1% sampai dengan 5% dari nilai penawaran.
Resiko yang menyebabkan klaim Principal mengundurkan diri setelah memasukan penawaran. Principal tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah dinyatakan sebagai pemenang tender oleh obligee. Principal tidak bersedia menandatangani kontrak setelah dinyatakan sebagai pemenang tender oleh obligee. Besarnya nilai ganti rugi Bank Garansi : sebesar nilai jaminan. Surety Bond : besarnya ganti rugi sebesar selisih jumlah harga penawaran pemenang pertama dengan jumlah penawaran pemenang kedua dengan maksimum sebesar nilai jaminan.
2. Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond )
Merupakan jaminan atas kesanggupan principal untuk melaksanakan pekerjaan secara fisik sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak. Besarnya nilai jaminan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, biasanya sebesar 5% sampai dengan 10% dari nilai kontrak dengan periode jaminan sesuai dengan jangka waktu kontrak.
Resiko yang menyebabkan klaim
Principal Wanprestasi (gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam kontrak). Principal tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara principal dan obligee. Besarnya nilai ganti rugi Bank Garansi : sebesar nilai jaminan. Surety Bond : kerugian dihitung dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai, besarnya ganti rugi sebesar selisih antara nilai kontrak principal dengan obligee dibandingkan dengan nilai kontrak principal pengganti dengan obligee dengan maksimum sebesar nilai jaminan. 3. Jaminan Uang Muka ( Advance Payment Bond )
Merupakan jaminan atas kesanggupan principal untuk mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari obligee sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak. Besarnya nilai jaminan sesuai dengan jumlah uang muka yang diterima dengan periode jaminan sesuai dengan jangka waktu kontrak.
Resiko yang menyebabkan klaim Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Uang muka tidak / belum dikembalikan sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan. Besar nilai ganti rugi Bank Garansi : sebesar nilai jaminan Surety Bond : surety akan mengembalikan uang muka kepada obligee maksimum sebesar nilai uang muka dengan ketentuan jumlahnya akan diperhitungkan dengan tingkat prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh principal (dikurangi dengan jumlah pengembalian uang muka yang telah diangsur oleh principal). 4. Jaminan Pemeliharaan ( Maintenance Bond ) Merupakan jaminan atas kesanggupan principal untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak. Jaminan ini diterbitkan sebagai pengganti dari nilai retensi (jumlah uang yang ditahan oleh obligee pada masa pemeliharaan maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak).
Resiko yang menyebabkan klaim Principal tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan pemeliharaan. Besar nilai ganti rugi Bank Garansi : sebesar nilai jaminan.
yang
terjadi
selama
masa
Surety Bond : sebesar biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai jaminan.
5. Jaminan Pembayaran ( Payment Guarantee) Merupakan jaminan yang biasa digunakan dalam bentuk kontrak Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Contractor's Full Prefinance) dimana seluruh pekerjaan dibiayai terlebih dahulu oleh penyedia jasa, masa untuk menjamin penyedia jasa mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya maka pengguna jasa harus memberikan jaminan pembayaran kepada penyedia jasa. Jaminan pembayaran bukanlah sebuah instrumen pembayaran, jaminan ini baru dapat dicairkan apabila secara tegas telah dinyatakan di dalam kontrak bahwa jaminan pembayaran tersebut boleh dicairkan sebagai alat pembayaran kepada penyedia jasa. 6. Jelaskan sanksi administrasi dari lembaga terhadap penyedia jasa konstruksi apabila terjadinya pelanggaran dalam pela ksanaan proyek? Jawab :
Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini. Pasal 42
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dap at dikenakan kepada penyedia jasa berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. (3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43
(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. 7. Jelaskan 4 jenis kurva penjadwalan proyek, keuntungan dan kerugian masingmasingnya.
Gantt Chart , berupa model penjadwalan yang memproyeksikan item pekerjaan/pada
sumbu y terhadap waktu pelaksanaannya yang berupa model diagram batang/Gnatt secara horisontal sepanjang waktu total penjadwalan pada sumbu x/durasi proyek. Model penjadwalan ini berfungsi memberikan informasi urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan secara sistematis dan juga dapat memberikan informasi berupa kemajuan proyek berdasarkan jadwal rencana dan aktual selama proses konstruksi dan tidak memberikan informasi laninnya seperti kinerja biaya, jalur kritis dan bobot pekerjaan. Adapun beberapa keuntungan Gantt Chart ,meliputi sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan dan dapat digabungkan dengan metode lain. Sedangkan kekurangan Gantt Chart meliputi sulit mengadakan perbaikan/pembaharuan bila diperlukan dan tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain.
KURVA S ATAU HANUMM CURVE Kurva s adalah sebuah ghrafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai persentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek.
Visualisasi Kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. Dari sinilah diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan jadwal proyek. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Tetapi informasi tersebut tidak detail dan hanya terbatas untuk menilai k emajuan proyek. Perbaikan lebih lanjut dapat menggunakan metode lain hyang dikombinasikan, misal dengan metode bagan balok yang dapat digeser – geser dan network plaining dengan memperbaharui suber daya maupun waktu pada masing – masing kegiatan. Untuk membuat kurva S, jumlah persentase kumulatif bobot masing – masing kegiatan pada suatu periode diantara durasi proyek diplotkanterhadap sumbu vertikal sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis, akan membentuk kurva S. Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah cukup besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil. Untuk menentukan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan dapat berupa perhitungan persentase berdasarkan biaya per item pekerjaan / kegiatan dibagi nilai anggaran, karena satuan biaya dapat dijadikan bentuk persentase sehingga lebih mudah untuk menghitungnya.
METODE PENJADWALAN NETWORK PLANNING Network planning diperkenalkan pada tahun 50-an oleh tim perusahaan Du-pont dan rand corporation untuk mengembangkan sistem kontrol manajemen. Metode ini dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini relatif lebih sulit, hubungan antar kegiatan jelas, dan dapat memperlihatkan kegiatan kritis. Dari informasi network planning-lah monitoring serta tindakan koreksi kemudian dapat dilakukan, yakni dengan memperbaharui jadwal. Akan tetapi, metode ini perlu dikombinasikan dengan metode lainnya agar lebih informatif. METODE PENJADWALAN LINIER (DIAGRAM VEKTOR) Metode ini biasanya sangat efektif dipakai untuk proyek dengan jumlah kegiatan relatif sedikit dan banyak digunakan untuk penjadwalan dengan kegiatan yang berulang seperti pada proyek konstruksi jalan raya, runway bandar udara, terowongan / tunnel atau proyek industri manufaktur. Metode ini sangat memuaskan untuk diterapkan pada proyek – proyek tersebut karena menggunakan sumber daya manusia yang relatif lebih kecil dan variasi keterampilan pada suatu pekerjaan/kegiatan tidak sebanyak pada proyek yang lain. Metode ini juga cukup efektif untuk digunakan pada proyek bangunan gedung bertingkat dengan keragaman masing – masing tingkat bangunan relatif sama. Pada proyek yang cukup besar, metode ini membantu memonitor progres beberapa kegiatan tertentu yang berada dalam suatu penjadwalan keseluruhan proyek. Hal ini dapat dilakukan bila metode ini dikombinasikan dengan metode network, karena metode penjadwalan linier dapat memberikan informasi tentang kemajuan proyek yang tidak dapat di tampilkan oleh metode network.
E arned Value Management (E VM)/E arned Value Analysis (E VA), model penjadwalan ini pada dasarnya merupakan instrumen pengukuran kinerja/ performance (nilai hasil) terhadap waktu dan biaya suatu proyek khusunya di bidang konstruksi. Parameter dasar pada metode EVM yaitu Budgeting Cost Work Performance (BCWP)/ Earned Value (EV) yaitu nilai hasil bobot pekerjaan aktual di lapangan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan pada setiap item pekerjaan yang telah dikerjakan, kemudian parameter ke -2 yaitu Actual Cost Work Performance (ACWP ) yaitu parameter yang menunjukkan biaya aktual yang telah dikeluarkan pada suatu pekerjaan sampai periode dilakukannya evaluasi kinerja dan parameter ke-3 yaitu Budgeting Cost Work Scheduled (BCWS)/ Planned Value/ PV yaitu parameter yang menunjukkan rencana biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan perencanaan schedule yang dibuat. Pemodelan penjadwalan kinerja ini juga dapat menganalisis tingkat penyimpangan/varians waktu dan bia ya proyek, indeks kinerja waktu dan biaya serta dapat digunakan dalam meramalkan/estimasi total waktu dan biaya proyek secara keseluruhan berdasarkan indekx kinerja proyek yang telah dikerjakan sampai pada saat proyek dievaluasi.
Resources Scheduled Distribution, model penjadwalan ini merupakan uraian dari penjadwalan sebelumnya dimana dalam penjadwalan ini hanya berfokus pada sumber daya yang akan dijadwalkan selama proses konstruksi baik distribusi jadwal tenaga kerja, material dan peralatan proyek. Fungsi dari model penjadwalan ini yaitu dapat memberikan informasi target alokasi sumber daya berdasarkan jumlah yang akan direncanakan/digunakan pada periode pelaksanaan proyek, sehingga dapat mencegah terjadinya keterlambatan waktu alokasi sumber daya proyek di lapangan yang tentunya mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
