ANALISA PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Akuntansi
ANALISA PEOSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERBANKAN
Diajukan oleh : ENGGAR ADI SUJARWO 2006310126
Skripsi ini telah dibimbing
ANALISA PEOSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERBANKAN
Diajukan oleh : ENGGAR ADI SUJARWO 2006310126
Skripsi ini telah dibimbing
ANALISA PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN
Disusun oleh :
ENGGAR ADI SUJARWO 2006310126
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
:
Enggar Adi Sujarwo
Tempat, Tanggal Lahir
:
Surabaya, 14 Juli 1988
N.I.M
:
2006310126
Jurusan
:
Akuntansi
Program Pendidikan
:
Strata 1
Konsentrasi
:
Akuntansi Keuangan
Judul
:
Analisa Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
JANGAN SEPERTI ORANG PESIMIS YANG MELIHAT DURI DI TANGKAI SEKUNTUM BUNGA MAWAR, NAMUN JADILAH ORANG OPTIMIS YANG MELIHAT KEHIDUPAN SEINDAH BUNGA MAWAR TUHAN ADA UNTUK JALAN KEHIDUPAN KITA
SKRIPSI INI KUPPERSEMBAHKAN KEPADA ; ALLAH SWT, atas rahmat-Nya untuk setiap langkah dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga semuanya dapat selesai dengan baik dan lancar.
o
Keluarga, terutama kedua orang tuaku yang udah kasi
KATA PENGANTAR Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga tidak memicu timbulnya krisis kembali. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum, prosedur dan kebijakan dalam dunia perbankan yang jelas dalam pengaturan bank serta penjaminan simpanan nasabah untu meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI………………………………………ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………………………………………….iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…………………………………………iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………….v KATA PENGANTAR……………………………………………………………vi DAFTAR ISI…………………………………………………………………….vii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….ix DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………….…..x ABSTRAK/RINGKASAN……………………………………………………….xi
2.3 Kerangka Pikir……………………………………………….38 2.4 Preposisi …………………………………………………….38 BAB III
METODE PENELITIAN………………………………………..40 3.1 Pendekatan Penelitian………………………………………..40 3.2 Ruang Lingkup Penelitian……………………………………41 3.3 Jenis dan Sumber Data……………………………………….41 3.4 Prosedur Pengumpulan Data…………………………………42 3.5 Teknik Analisis Data…………………………………………42
BAB IV
GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS
44
DATA…………………………………………………………… 4.1 Gambaran Subyek Penelitian………………………………...44
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar
2.1
:
Bagan Kerangka Pemikiran
38
Gambar
4.1
:
Bagan Organisasi
51
Gambar
4.2
:
Alur Proses Perkreditan
62
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
:
Kuisioner Penelitian
Lampiran 2
:
Surat Keterangan Permohonan Pinjam
Lampiran 3
:
Laporan Kunjungan Nasabah
Lampiran 4
:
Putusan Penolakan Kredit
Lampiran 5
:
Instruksi Pencairan Kredit
ABSTRACT
Credit as important thing in the banking activity. Therefore many banks will be survive whenever credit services given could be managed good, and otherwise many banks dismissed because of credit management did not performed inappropriately. Each bank credit policies made are compulsory made contain and clearly determined and prudent principles firm directed on banking rules included procedures and credit basic policies, credit quality assessment manner, professionalism and credit officials integrity, credit application assessment, agreement and approval of credit liquidity. This research aims to evaluating and knowing about credit application effectiveness had decided by Bank Rakyat Indonesia Tbk branch of Tulungagung. This research using qualitative through study case methodology. Analysis technique are comparative analysis, by compare what case study researched have similarity with theoretical background. Procedures and policy of credit application in principally in Bank Rakyat Indonesia had suitable with Banking Act and Prudential Banking principle. Even though there are gaps be able to cause emerging credit jammed, that is completeness of credit application requisite document related to financial statement because part of customer tend doesn’t have financial statement. Beside
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Bank
merupakan
lembaga
masyarakat
yang
menghimpun
dana
dan
menggunakannya semata-mata dilandasi oleh keepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Industri perbankan Indonesia merupakan sector yang mengalami dampak langsung krisis moneter berkepanjangan yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 1998 terpuruk sampai kondisi terendah, sehingga mempengaruhi keadaan makro ekonomi nasional. Puspani (2004 : 1) menyatakan bahwa “kondisi perbankan saat ini
2
Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman
dari
debitur.
Timbulnya
kredit
bermasalah
selanjutnya
dapat
mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan. Banyak pula yang melakukan marger untuk mengatasi masalahmasalah tersebut. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung merupakan salah satu bank pemerintah yang mungkin saja terdampak oleh masalah perkreditan karena kurang baiknya penerapan prosedur dan kebijakan pemberian kredit modal kerja
3
Sudah seharusnya menjadi tugas dari jajaran perkreditan bank untuk tetap mengingat bahwa setiap pemberian kredit (dalam kasus ini pemberian kredit modal kerja) dan monitoring harus dilaksanakan secara hati-hati dan ketat tanpa mengabaikan target pemberian kredit yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan perkreditan yang ditetapkan bank. Untuk menyakinkan kesesuaian praktek perkreditan dengan kebijakan perkreditan bank, diperlukan suatu prosedur pemberian kredit yang baik. Dengan adanya prosedur pemberian kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek perkreditan yang tidak sehat dapat dihindari.
Kebijakan
dan
prosedur
kredit
diterapkan
untuk
mengarahkan
pada
tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus
4
Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, sebagai salah satu bank pemerintah
yang
berfungsi
sebagai
penghimpun
dana
masyarakat
dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, turut andil dalam perbaikan sector riil ekonomi Indonesia. Dengan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat diharapkan dunia usaha dapat bergerak dan tercipta lapangan kerja. Untuk menjaga kredit agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan diperlukan suatu pengendalian kredit yang cukup kuat. Dengan pengendalian kredit yang cukup kuat kemungkinan terjadinga kredit bermasalah dapat diminimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian
5
kehati-hatian (Prudential Banking) diterapkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tulungagung dan kebijakan- kebijakan pemberian kredit sesuai dengan undang-undang perbankan ? 1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan mengetahui gambaran mengenai berjalannya proses perkreditan beserta personel-personel yang bertanggung jawab pada setiap prosesnya serta mengetahui prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam perkreditan dalam mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat. 1.4. Manfaat Penelitian
6
1.5. Sistematika Skripsi
Pembahasan skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika skripsi.
BAB II
: Tinjauan Pustaka
7
oleh penulis yang di dalamnya membahas mengenai pendekatan penelitian batasan, jenis dan sumber data, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis. BAB IV
: Hasil dan pembahasan Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang merupakan obyek penelitian dan pembahasan masalah yang dihadapi oleh perusahaan sebagai dasar untuk menarik simpulan
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1
Penelitian Terdahulu
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitianpenelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini : 1. Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005) Budi Prijatno dan Dessy Puspitasari melakukan penelitian tentang struktur pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit investasi. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Efektifitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur
9
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit investari pada Bank Eksekutife Internasional cabang Kelapa Gading, Jakarta Timur dinilai baik untuk dapat menyediakan informasi yang penting untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika prosedur pemberian kredit. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Budi Prijatno dan Dessy Puspitasari adalah sama-sama menganalisis prosedur dan kebijakan mengenai pemberian kredit pada suatu bank . Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan asas kepatuhan dalam prosedur dan pengendalian intern pemberian kredit.
10
modal kerja bank secara parsial dan serempak kepada sector UMKM di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah ordinary least square, dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t dan uj i F. Hasil penelitian dalam kurun waktu Januari 2002 – Februari 2006 memperoleh kesimpulan adanya kepercayaan terhadap system perbankan dengan adanya program penjaminan pemerintah telah mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, program rekapitalisasi perbankan mampu mengatasi masalah modal dan rentabilitas bank ( yang tercermin dalam rasio CAR dan ROA) serta non performing loan (NPLs) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit investasi dan modal kerja pada sector UMKM di Indonesia.
11
2.1 Landasan Teori 2.1.1
Pengertian Bank
Pengertian bank menurut UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 Pasal 1 butir 2, tentang perbankan adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan
menurut
ikatan
Akuntansi
Indonesia,
dalam
PSAK
No. 31 menyatakan bahwa bank adalah “suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan ( financial intermeduary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana ( surplus unit ) dengan pihak-pihak, yang memerlukan dana ( deficit
12
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari atau meminjam dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel
13
l.
Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan jperaturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkrediatan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 13, yakni meliputi:
14
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c. Melakukan penyertaan modal. d. Melakukan usaha perasuransian 2.1.3
Kredit.
1. Definisi Kredit Menurut pengertian nasional UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
15
1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapertasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3. Degree Of Risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu
yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Sebagai upaya mengurangi resiko diperlukan strategi dengan syarat adanya jaminan pokok maupun tambahan. 4. Prestasi , atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang. Tetapi juga
16
( performance) usaha debitur, bahkan jika mungkin dapat membawa efek berganda yang sifatnya positif (multiplier effect). Penggunaan jenis kredit ini adalah untuk usaha-usaha produktif (kredit investasi dan kredit modal kerja), yang dapat mendukung sector riil dalam kehidupan perekonomian masyarakat b. Consummer’s Loan Merupakan kredit yang diberikan bukan untuk kegiatan usaha yang produktif, tetapi untuk penggunaan yang bersifat konsumtif, namun mampu meningkatkan taraf hidup dan memperkuat daya beli si peminjam, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil. 2. Berdasarkan Jangka Waktu
17
3. Berdasarkan sifatnya a. Revolving, merupakan kredit yang dananya dapat ditarik dan disetor sesuai kebutuhan dan digunakan secara berulang-ulang sepanjang masih tersedia kelonggaran tarik ( plafon) serta jangka waktu kredit b. Non-Revolving, merupakan kredit yang dananya dapat ditarik secara sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan, namun untuk dana
yang telah disetorkan
(diangsur) tidak dapat digunakan/ditarik kembali secara berulang walaupun jangka waktu kredit masih berlaku. 2.1.4
Penggolongan Kolektibilitas Kredit
Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR, seluruh kredit diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan
18
4. Kredit diragukan yaitu kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama > 180 hari sampai dengan kurang dari 270 hari jadwal yang telah diperjanjikan. 5. Kredit macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan. 2.1.5
Jaminan Kredit
Menurut Muljono ( 1996:295), secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan pemberian kredit diperoleh melalui
19
Bagi bank, jaminan berguna untuk : 1.
Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan
dengan
barang-barang
jaminan
bila
nasabah
melakukan
kecurangan. 2.
Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
3.
Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui. Menurut Muljono (1996:295), syarat jaminan perkreditan adalah :
1. Syarat Ekonomis :
20
2.
Syarat Yuridis : a.
Memiliki calon debitor yang bersangkutan.
b.
Ada dalam kekuasaan calon debitur yang bersangkutan yang masih berlaku.
c.
Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hipotik, over dracht, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis/perundangundangan yang berlaku.
2.1.6
Kebijakan Pemberian Kredit Bank
Puspani berpendapat, bahwa Setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-
21
b. Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatiankhuus dan pencadangan kredit. c. Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (plafondering. d. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusbukuan ( Write-off ) kredit macet. e. Tara cara penyelesaian barang-barang bangunan kredit yang dikuasai bank. 2. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan : a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan jumlah modal bank. b. Tara cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan, disindikasikan dan risk sharing dengan bank-bank lain.
c. Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan).
22
“Salah satu syarat bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan, adalah memiliki kebijakansanaan kredit tertulis ( written loan policy) yang disusun secara professional, dan selalu disesuaikan dengan
perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter negara”. Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam KPP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.
23
beserta bunganya dan penyelamatan kredit dilakukan bila pemberian kredit debitur tersebut. termasuk kredit bermasalah. Pedoman pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Permohonan Kredit Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan adanya suatu permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur). Menurut Tjoekam (1999 : 100), “Permohonan kredit suatu bank harus di back-up oleh unsur yuridis dan ekonomis, agar hak dan tanggung jawab kedua belah
pihak jelas dan pasti”. Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit
24
1.
Fotocopy KTP.
2.
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3.
Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat.
4.
Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5.
Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
6.
Fotocopy surat ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG HO)
7.
Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.
Analisis Dampak lingkungan (AMDAL)
9.
Legalitas usaha lainnya. Bagi debitur/calon debitur perusahaan harus melengkapi dokumen-
25
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 10. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 11. Legalitas Usaha lainnya. Permohonan kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber informasi untuk melakukan analisis. 2.1.8
Analisis Kredit
Maksud
analisis
permohonan
kredit
dan/atau
perubahan-perubahannya
menurut Siswanto sutojo (2000:51) adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan/layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.
26
analisis besarnya pinjaman yang diperlukan penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok pinjaman. Analisis kuantitatif meliputi analisis ratio keuangan, analisis laba rugi,analisis arus kas dan analisis rekening. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut tersebut sebelum memberikan kredit, bank hatus melakukan penilaian yang seksama menurut Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) terhadap :
27
d. Condition of economy merupakan analisis yang dinilai dari kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. e. Collateral merupakan nilai jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit
yang diberikan dan diteliti keabsahan dan kesempurnaannya serta secara yuridis tidak bermasalah. Tujuan dari analisis kredit adalah menganalisis kredit yang akan diberikan kepada debitur itu dapat dinilai layak ataupun tidak diberikan. Pedoman pemberian kredit dalam analisis kredit adalah : a.
Pengumpulan Data harus diarahkan dengan pengumpulan informasi yang
28
Indonesia/ Bank lainnya yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur, kantor/pabrik/toko/tempat usaha, pada pembeli/pemasok/penjual maupun lokasi jaminan. c.
Analisis Laporan Keuangan dan Aspek-Aspek Lainnya, Meliputi :
1. Analisis Trend Ratio dan Interprestasinya Bertujuan meneliti apakah trend ratio keuangan debitur/calon debitur selama periode laporan keuangan yang dianalisis tersebut wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya. 2. Analisis Resiko Adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari sebelum resiko debitur terjadi sehingga keputusan kredit yang diambil sudah
29
4.
Analisis Aspek-Aspek Perusahaan Lainnya Dalam
mempertimbangkan
permohonan
kredit,
selain
menganalisis laporan keuangan juga dilakukan analisis aspek-aspek perusahaan lainnya, yaitu : a. Aspek Umum dan Manajemen Adalah analisis mengenai aspek umum dan manajemen perusahaan, dengan tujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen Pengelola proyek dalam menjalankan bisnisnya antara lain meliputi: 1. Apakah surat permohonan kredit, perjanjian kredit dan dokumen
30
Adalah analisis terhadap aspek-aspek hubungan debitur/calon debitur dengan bank rakyat Indonesia maupun bank lainnya serta penggunaan produk-produk bank Rakyat Indonesia lainnya. Analisis hubungan dengan bank antara performance debitur/calon debitur mengenai transaksi keuangan yang disalurkan dalam rekening giro, Deposito, maupun tabungan. Khusus debitur dapat dilihat/dianalisa mutasi rekening pinjamannya yang dapat diketahui kemampuan memenuhi kewajiban bunga maupun angsuran pokok pinjaman. c. Pemasaran Adalah
analisis
mengenai
kemampuan
untuk
meneliti
kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa
31
jumlah tenaga kerja dan ketrampilan yang dimiliki serta realisasi produksi. 2. Sektor perdagangan ditinjau dari lokasi usaha (kantor, toko, dan gudang), realisasi pembelian barang dagangan, pemasok dominan, kontinuitas pengadaan barang dagangan. 3. Sektor jasa konstruksi ditinjau dari proyek yang dikerjakan, penyaluran pembayaran proyek, perkembangan/prestasi proyek dibandingkan dengan jadwal penyelesaian proyek, peralatan yang dimiliki, jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi, kontuinitas pengadaan bahan baku, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek.
32
aspek ini meliputi kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal. Menghasilkan dan penghematan devisa, penerima pajak bagi negara, subsidi dari negara, serta dampak lingkungan. 2.1.9
Persetujuan Kredit
Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank (Budi Untung, 2000:148). Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prudent principle (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak, meliputi.
33
2.1.10 Perjanjian Kredit
Puspani berpendapat, bahwa Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Pada proses ini pihak bank dan debitur/calon debitur menandatangani suatu perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan, klausula-klausula, serta hal-hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, apabila di kemudian hari terdapat sengketa diantara kedua belah pihak (2004:33). Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut :
34
1. Bank hanya menyetujui pencarian kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam penjanjian ke yang talah dipenuhi oleh pemohon kredit. 2. Bank harus telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/diselesaikan dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi bank. 3. Landasan lainnya bila diperlukan. 2.1.12 Pemantauan Kredit
Pemantauan kredit merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisa
kredit.
Pemantauan
debitur
merupakan
rangkaian
aktifitas
untuk
35
3. Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Pemantauan kredit meliputi berbagai kegiatan yaitu: 1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti komputer, on line system 2. Keharusan bagi debitur kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit. 3. Keharusan petugas bank untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank ( on the spot ) 4. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah
36
1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani. Penandatanganan dapat dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Secara umum isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut: a.
Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
b.
Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah)
c.
Tujuan pemberian kredit misal untuk mendirikan pabrik baru
d.
Besarnya kredit yang akan diberikan bank
e.
Tingkat bunga kredit.
f.
Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti biaya provisi
37
2.1.14 Prosedur Pelunasan Kredit
Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajbannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit menurut Dendawijaya (2001:83) adalah sebagai berikut : 1. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit/pinjaman kredit /pinjaman bank akhirnya akhirn ya dinyatakan dinyatak an lunas. 2. Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.
38
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir
Analisa prosedur
Analisa kebijakan
Pemberian Kredit
Undang‐ Undang
39
sehingga dapat memenuhi hukum perundang-undangan perbankan dibandingkan dengan yang tidak mengacu pada Undang-Undang Perbankan.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Pendekatan Penelitian
Metode penelitian menurut Sawarjuwono (1997:6) merupakan teknikteknik riset yang digunakan selaras dengan metodologi yang diplih. Metodologi penelitian merupakan cara menggali atau memproduksi ilmu pengetahuan. Dalam rangka penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif, dengan studi kasus mengenai penerapan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung. Pada pendekatan kualitatif proses penelitian ditekankan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
41
penelitian pada hal-hal yng bersifat kualitatif, karena obyek penelitian akan dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dan mendalam (Moleong,1996:4). 3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penerapan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Bank Rayat Indonesia Cabang Tulungagung, sehingga focus pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari penerapan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Bank Rayat Indonesia Cabang Tulungagung dan pemakainya terutama adalah pihak intern perusahaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Yin (1997), pada penelitian dengan metode studi kasus maka harus ada subyek penelitian dan unit analisis pada penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian ini subyek penelitiannya adalah Bank Rayat Indonesia Cabang Tulungagung. Sedangkan unit
42
3.4. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : a.
Survey pendahuluan, bertujuan untuk mengetahui permasalahan awal yang terjadi
di dalam perusahaan dan menentukan kerangka berpikir
dalam mencari pemecahan masalah. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap
perusahaan
secara
umum
untuk
kemudian
akan
lebih
dikhususkan pada permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan sehubungan dengan topic penelitian. b.
Studi permasalahan yang akan dibahas bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan dengan pemasalahan yang akan dibahas yaitu tentang prosedur dan kebijakan pemberian kredit. Pada tahap ini
43
Kriteria yang digunakan untuk menilai efektif tidaknya evaluasi prosedur dan kebijakan pemberian kredit dapat dihitung berdasarkan pada masing-masing kelompok pertanyaan, dan apabila semakin banyak jawaban “ya” maka dapat diartikan bahwa penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung cukup efektif, tetapi apabila jawabannya semakin banyak jawaban “tidak” maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem Pemberian kredit tidak berjalan secara efektif sesuai undang-undang perbankan, sehingga perusahaan harus berupaya untuk memperbaiki penerapan prosedur pemberian kreditnya kepada nasabah agar mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Ketentuan mengenai objektivitas penelitian yang dianggap baik atau sesuai dengan prosedur maupun kebijakan dalam Undang-Undang Perbankan
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Gambaran Subyek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum perusahaan
Kegiatan perbankan dirintis sejak tahun 1894 oleh Patih Banyumas Raden Bei Aria Wiraatmaja, yaitu dengan mendirikan De Poewokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsce Hoofden. Pada awalnya kegiatan bank ini hanya untuk
menampung pemasukan angsuran dari peminjam kas masjid yang dikelola oleh patih tersebut. Selanjutnya setelah modal usaha terkumpul, melalui bantuan Asisten Residen Banyumas E. Sienburg, maka pada tanggal 16 Desember 1895 pendiri bank tersebut diresmikan. Tanggal itulah yang nantinya menjadi tanggal
45
Sejak diundangkannya UU No.7 Tahun 1992, bank-bank pemerintah termasuk BRI mulai mempersiapkan diri guna menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan yang berstatus sebagai PT. (persero). Meskipun BRI telah berubah statusnya menjadi PT. (persero), UU No.7 1992 tidak secara spesifik menyebutkan suatu fungsi khusus untuk BRI. Oleh karena itu walaupun berstatus sebagai bank umum BRI tidak meninggalkan tugasnya dalam menjalankan misi sebagai agen pembangunan pemerintah. BRI masih tetap melakukan secara konsisten pengembangan sector perekonomian tertentu seperti koperasi, golongan sector ekonomi lemah, pengusaha kecil, pinjaman pada para pensiun, dan mereka yang berpenghasilan tetap yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. 4.1.2
Visi, Misi, dan Kegiatan Usaha BRI
46
Adapun Visi dari BRI adalah sebagi berikut : “Menjadi Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah” Sementara itu Misi dari BRI adalah : 1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro dan menengah untuk menunjang perekonomian rakyat. 2. Memberikan layanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dengan didukung oleh sumber daya manusia yang professional. 3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ditinjau dari Visinya, BRI sangat berkomitmen dan memberikan perhatian yang besar kepada kepuasan nasabahnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat
47
1. Simpedes Simpedes adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani oleh BRI Unit yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta jumlah pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi. 2. Simaskot Simaskot adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani oleh BRI Unit pelaksana Simaskot yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta jumlah pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi. Perbedaan utama dari tabungan Simaskot adalah saldo awal dan setoran minimum yang disyaratkan lebih besar daripada Simpedes.
48
5. SERTIBRI SERTIBRI adalah sertifikat deposito BRI dengan jangka waktu tetap ( fixed
time)
atas
pembawa
yang
dapat
diperjualbelikan
atau
dipindahtangankan kepada pihak ketiga. 6. Giro BRI Giro adalah jenis simpanan yang ditatausahakan di bank dimana penyetoran maupun pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat-warkat tertentu yang dipergunakan oleh bank yang bersangkutan. 7. Produk Jasa BRI Selain Simpanan a. Transfer, yaitu kegiatan untuk melayani permintaan pengiriman uang yang dilakukan melalui bank atas permintaan nasabah bank disuayu tempat
49
d. Cepebri (Cek Perjalanan Bri), yaitu surat berharga yang diterbitkan dalam nilai rupiah dengan cirri yaitu terpercaya, aman, dan praktis. Jumlah nominal sesuai dengan yang tercetak pada surat tersebut dan masa berlakunya tanpa batas. e. Payment Point, adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh pihak bank untuk kepentingan pribadi tertentu seperti pembayaran telepon, PDAM, dan listrik. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan guna memberikan kepuasan kepada nasabah dan masih dalam pembinaan sumber daya manusia, bagi para pegawai BRI dicanangkan program pembinaan yang mengarah pada perubahan sikap dan budaya kerja. Sikap dan budaya kerja tersebut adalah budaya kerja ‘terampil’ yang pelaksanaannya diwajibkan sejak tanggal 17 Agustus 1991.
50
6. Idealis dalam bereaksi dibidang system kerja dan produk dengan rasa memiliki perusahaan, bekerja terencana dan menghargai waktu serta memiliki semangat bekerjasama. 7. Luas dalam wawasan dan tanggap terhadap sekap perkembangan situasi.
51
52
Adapun uraian job description pada lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada struktur organisasi pada kantor cabang efisiensi dan efektifitas pembahasan sesuai dengan obyek penelitian yang telah ditetapkan. Untuk tugas dan wewenang dari masing-masing posisi akan diuraikan sebagai berikut : a. Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Cabang 1. Memutus kredit sesuai dengan wewenangnya. 2. Memprakarsai kredit sesuai dengan kewenangannya. 3. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan pasar sasaran 4. Menetapkan dan mengevaluasi Rencana Pemasaran Tahunan (RPT). 5. Mengadakan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan keuntungan kantor cabang yang optimal.
53
4. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Tugas dan Tanggungjawab Account Officer (AO) Kredit Konsumtif. 1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) bidang tugasnya 2. Mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga yang dilayani. 3. Mengelola account sesuai batas yang ditetapkan serta mengawasi dan memastikan pembayaran angsuran kredit, 4.2 Analisis Data 4.2.1 Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan dan Cirinya
54
Akar kredit untuk fasilitas kredit jangka panjang harus mencangkup ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Harus ada jadwal penarikan dan jadwal angsuran. b. Persyaratan telah dipenuhi sebelum pencairan kredit. c. Harus dimuat dalam komitmen fee, terkecuali secara khusus tidak dinyatakan tidak dipungut dalam putusan kredit. Kredit Konsumsi Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang diperlukan pemohon dari sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan pemohon. 4.2.2. Pejabat yang Terkait Dalam Proses Pemutusan Kredit. Struktur Organisasi
55
2.
Manajer Pemasaran
3.
Account Officer Kantor Cabang
b. Bidang Credit Risk Management (CRM) : 1.
Pemimpin Cabang
2.
Manager Pemasaran
3.
AO Kantor Cabang (dalam hal ini ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah)
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat yang Terkait Dalam Proses Kredit
a. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pemrakarsa Kredit adalah : 1. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang dilayani. 2. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang dilayani sudah termasuk
56
3. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang jenis kredit yang telah ditetapkan. 4. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang dilayani sudah termasuk dalam pasar sasaran. 5. Setiap kredit yang diprekarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian. 4.2.3 Sistem Pengajuan Kredit Tahapan dalam Proses Kredit
Proses pemberian putusan kredit terdiri dari dua tahap yaitu meliputi prakarsa dan putusan kredit dengan rincian sebagai berikut : Prakarsa kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa meliputi :
57
4) Memberi putusan kredit yang dituangkan dalam formulir PTK (Putusan Kredit) Adapun tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosesur pengajuan kredit di Kantor Cabang adalah sebagai berikut : a. Setiap unit kerja BRI (Kanwil, Kanca dan sebagainya) dapat
melakukan
prakarsa kredit ritel atas debitur/calon debitur dalam mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan monitoring terhadap debitur/usahanya. b. Permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dalam register permohonan kredit (register
58
e. Prakarsa Kredit yang termasuk dalam kategori non- performing loan dilakukan
oleh Pejabat Pemrakarsa bidang CRM atau pejabat kredit lini bidang RM yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah di Kantor Cabang. f.
Pejabat pemrakarsa melakukan melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5 C kredit pemohon.
g. Apabila dipandang perlu pejabat pemrakarsa dapat meminta pendapat pejabat
di Kantor Cabang/kanwil atau kampus yang lebih berpengalaman mengenai bisnis pemohon. h. Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan dan informasi yang
disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya. i. Apabila dalam penilaian awal diketahui bahwa permohonan kredit tidak dapat
59
2) Analisis dan evaluasi dituangkan dalam formulir Penilaian Tingkat Resiko Kredit untuk menetapkan klasifikasi warna kredit (putih, abu-abu, dan hitam). Kredit dengan klasifikasi warna hitam yang tidak memungkinan untuk ditingkatkan menjadi abu-abu maka pejabat pemutus bidang Relationship Management di Kantor Cabang dapat langsung menolaknya dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. 3) Upgrading klasifikasi warna hitam ke warna abu-abu jika didukung alasan dan pertimbangan yang dapat dibenarkan serta memberikan manfaat yang dapat diterima BRI. 4) Analisis kredit diatas 500 juta harus memuat hal-hal sebagai berikut : a.
Identitas
b.
Tujuan Permohonan Kredit
60
c.
Proses Pemberian Rekomendasi Putusan Kredit di Kantor Cabang. 1) Rekomendasi kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa di Kantor Cabang. 2) Pejabat Pemrakarsa (AO) meneruskan paket permohonan kredit yang sudah dianalisis, dievaluasi serta sudah direkomendasikan, setuju kepada ADK
Kantor
Cabang.
Untuk
paket
permohonan
kredit
dengan
rekomendasi tolak langsung diteruskan kepada Pejabat Pemutus (Pinca) di Kantor Cabang untuk mendpatkan putusan. 3) ADK mencatat dalam Register Permohonan kredit Kantor Cabang kemudian meneruskan paket kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus sebagai berikut : a)
Untuk paket kredit warna Putih diteruskan kepada Pejabat Pemutus bidang RelationshipMarketing yang mempunyai kewenangan
61
2. Setiap pemberian putusan kredit yang berbeda dengan rekomendasi kredit harus dijelaskan secara tertulis oleh Pejabat Pemutus. Salam hal putusan kredit dilakukan oleh Komite Kredit, setiap pemberian putusan yang berbeda dengan isi rekomendasi dan pendapat dari masing-masing anggota Komite Kredit harus dijelaskan secara tertulis dengan tetap berpedoman pada prinsip. 3. Putusan kredit secara otomatis batal jika selama 90 hari setelah tanggal putusan tidak diikuti akad kredit.
62
63
4.3. Pembahasan 4.3.1 Prosedur Pemberian Kredit
Prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung dimulai dari nasabah calon debitur yang datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit. Setelah itu calon debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak. Hasil dari kunjungan petugas bank tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada pimpinan cabang untuk bahan
64
2. Nasabah membuka rekening giro dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000.000 dibayar tunai : Kas
Rp. 10.000.000 Rekening Giro
Rp. 10.000.000
3. Nasabah meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 yang dananya akan ditempatkan pada rekening giro nasabah itu sendiri : Pinjaman Giro nasabah
Rp. 50.000.000 Rp.50.000.000
4. Nasabah telah menerima persetujuan kredit dari bank sebesar Rp. 50.000.000 dengan jumlah bunga sebesar 5% : Piutang
Rp. 47.500.000
Biaya bunga
Rp. 2.500.000
65
relationship serta upaya pengembalian pinjaman performing loan. Dan pejabat kredit bidang Credit Risk management (CRM), yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko kredit, manajemen portofolio kredit dan pengelolaan kredit bermasalah. Selain itu juga terdapat pemisahan tugas pada satuan kerja perkreditan (jajaran CM dan CRM), yaitu Pejabat Kredit Lini (PKL), yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut putusan pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, PKL dibagi lagi menjadi dua yaitu Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit . Selain PKL juga terdapat Pejabat Kredit Support, yang merupkan pejabat pendukung bagi PKL dan tidak memiliki wewenang dalam membuat putusan kredit. 2. Terdapat penerapan Four Eyes Principle, yaitu suatu prinsip dalam pelaksanaa
66
c. Ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum). d. Ketentuan tingkat bunga. e. Ketentuan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh BRI. f.
Ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, dan pengertian kredit bermasalah, pengelolaan kredit bermasalah.
5. Terdapat pejabat perkreditan BRI yang kompeten yang akan memproses kredit. 6. Terdapat fungsi review atau pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen selalu memonitor pelaksanaanya. 7. Kredit yang diberikan selalu ditutupi/di-cover dengan jaminan kebendaan yang
67
4.3.3 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Prosedur Permohonan Kredit
1. Personil kompeten dan dapat dipercaya Pejabat perkreditan BRI yang menangani proses permohonan kredit mengetahui syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur, antara lain : a.
Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan debitur.
b.
Mengetahui jenis kredit Bank yang cocok untuk pembiayaan calon debitur tersebut.
c.
Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang dipenuhi calon debitur berkaitan dengan pembiayaan tersebut.
d.
Mengetahui prosedur teknis proses kredit dan pengklasifikasian warna kredit.
68
3. Prosedur Otorasi yang Tepat Prosedur otorisasi merupakan aspek penting dalam prosedur permohonan kredit. Dalam hubungan ini dalah telah dipenuhinya persyaratan pelaksanaan prosedur sesuai yang ditetapkan dalam buku Pedoman Kredit misalnya otorisasi pada proses kredit atau semua data calon debitur yang dibutuhkan diserahkan ke BRI. 4. Dokumen dan Catatan yang Memadai Setiap permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu,perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit harus berdasarkan adanya permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur/debitur dengan mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan standar yang berlaku dan
69
Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon debitur/debitur dalam permohonan kredit. 4.3.4. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit
1. Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya a. Pejabat kredit yang akan melakukan analisa dan evaluasi kredit pada BRI mempunyai pengetahuan tentang Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko Kredit Yang Dapat Diterima KRD) yang telah disahkan oleh Direksi. b. Pejabat kredit BRI mempunyai kesadaran bahwa dalam menganalisa dan mengevalusai kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaanpermintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam penilaian.
70
3. Dokumen dan catatan yang memadai a. Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis, evaluasi dan keputusan kredit BRI harus terjamin ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya oleh Pejabat kredit BRI harus terjamin ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya oleh Pejabat kredit BRI sehingga hasil penilaian tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan yang tepat dalam memutus kredit. b. Dokumen dan catatan administrasi cukup untuk pelaksanaan pengelolaan permohonan kredit calon debitur. c. BRI menyediakan fasilitas atau sarana yang diperlukan untuk menyimpan dokumen-dokumen perkreditan secara aman dan tertib. 4. Kontrol fisik aktiva dan catatan Pejabat Pemrakarsa Bidang RM harus mencari data dan informasi antara
71
dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan. 2. Prosedur otorisasi yang tepat Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir ditandangani oleh Pejabat
yang
berwenang
yaitu
oleh
atasan
langsung
petugas
ADK
(Pinca/Pincapem). 3. Dokumen dan catatan yang memadai Dalam pencairan kredit aspek yang bersangkutan dengan dokumentasi dan catatan administrasi Bank adalah dokumentasi harus sesuai dengan catatan administrasinya terutama menyangkut :
72
4. Kontrol fisik aktiva dan catatan Pejabat kredit telah meyakini bahwa pencairan kredit yang dilakukan oleh debitur/calon debitur memang digunakan untuk transaksi bisnis sesuai dengan yang ditetapkan BRI dengan memperhatikan kebutuhan keuanagan debitur. Untuk itu, perlu dilihat dari laporan periodic ke bank atau inspeksi ke lokasi usaha debitur untuk membuktikan kebenaran. 4.3.6. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Proses Pemantauan dan Penyelamatan Kredit
1. Personil kompeten dan dapat dipercaya a. Pejabat Pemrakarsa harus mempunyai kemampuan untuk menguraikan secara jelas kekuatan dan kelemahan yang akan mempengaruhi kemampuan
73
2. Pemisahan Tugas a. Rekomendasi kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa di Kanca, Pejabat Pemrakarsa
meneruskan
paket
permohonan
kredit
yang
sudah
direkomendasikan setuju kepada ADR Kancapanen/Kanca. Kemudian ADR bertugas mencatat dalam Register Permohonan Kredit Kanca dan meneruskan paket kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus. b. Pejabat yang menandatangani perjanjian kredit dan memeriksa draft perjanjian kredit yang telah dibuat oleh notaris. c. ADK bertugas mempersiapkan dokumen perjanjian kredit dan memeriksa draft perjanjian kredit yang telah dibuat oleh notaris. 3. Prosedur otorisasi yang tepat a. Pemberian putusan kredit harus dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Lini
74
b. ADK Kancapanen/Kanca/Kancapem bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan paket kredit telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. c. Pemeriksaan paket kredit oleh ADK dituangkan dalam formulir pengawasan kelengkapan paket kredit disertai dengan opini ADK. d. ADK mencatat tanggal penerusan paket kredit dalam Register Permohonan Kredit Kancapem/Kanca/Kanwil. 5. Kontrol fisik aktiva dan catatan a. ADK Kancapem/Kanca/Kancapem bersama-sama dengan PKL Bidang RM bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumendokumen kelengkapan paket kredit telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hokum.
75
4.3.7. Data Responden
Jawaban atas pertanyaan kuisioner dalam hal pencarian jawaban dalam penelitian ini telah diajukan pada pihak-pihak ataupun petugas-petugas yang terkait dengan perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, diantaranya adalah Bapak Subagiyo dan Bapak Sabat yang menangani bagian admin kredit. Kedua responden ini merupakan petugas-petugas yang kompeten yang terkait dalam hal proses perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung yang telah banyak memberikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan
untuk
penyelesaian
jawaban
pertanyaan-pertanyaan
mengenai
perkreditan yang telah diajukan dalam kuisioner penelitian ini. 4.3.8. Kesesuaian Prosedur Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia
76
1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kreditnya pada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 Pasal 2 tentang Perbankan. 2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan (Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Perbankan). 3. Segala bentuk pendokumentasian yang berhubungan dengan data-data perkreditan
nasabah
kelengkapannya.
telah
terjamin
ketepatan,
kebenaran,
serta
77
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Beberapa simpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pada BRI Kantor Cabang Tulungagung setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada BRI. Penanganan pendaftaran permohonan kredit di BRI dilakukan oleh ADK. Pada tahap ini dimana dokumen persyratan kredit yang berupa laporan keuangan nasabah dibuat oleh pihak bank secara estimasi berdasarkan hasil wawancara pihak
78
3. Prosedur dan kebijakan pemberian kredit secara garis besar pada Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan atas dasar pengevaluasian dan keevektifan dalam hal penyaluran kredit bagi masyarakat. 4. Persetujuan pencairan kredit setelah formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) ditandatanagani oleh pimpinan Cabang dan setelah dilakukan pemeriksaan pemenuhan dan kelengkapan dokumen diisyratkan di dalam putusan kredit. 5. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau banyak faktor yang harus dikenali secara dini karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur maupun sisi intern BRI. 5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pada penelitian ini lebih disebabkan factor keterbatasan waktu dalam kunjungan pada Bank Rakyat Indonesia yang sedikit menghambat dalam proses
79
dokumen persyaratan permohonan kredit dan petugas yang menangani permohonan kredit. 2.
Sebaiknya BRI juga memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah, karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk dapat melunasi kredit berikut bunganya. Bila bank hanya terpaku pada nilai agunan saja, justru bank dapat menjerumuskan nasabahnya dan itu bukan berarti penyelesaian yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank karena ada pihak yang dapat dirugikan.
3.
Sumber daya manusiamerupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu diperlukan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya. Berdasarkan hal ini, pihak BRI perlu : a. Memempatkan pegawai yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, dan
DAFTAR PUSTAKA
Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta. R.G Persada. Lukman Dendawijaya. 2003. Manajemen Perbankan. Bogor. Ghalia Indonesia. Moleong, Lexy. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesembilan. Bandung. Remaja Rosdakarya. Muljono, Teguh Pudjo. 1996. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE. Prijanto, Puspitasari. 2005. “ Evaluasi Efektifitas Struktur Pengandalin Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investasi”. E51 – E 6. Puspani. 2004. Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Rakyat
Untung, Budi. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Andi. Yin, Robert K. 1997 . Study kasus, Desain dan Metode. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
Lampiran 1
KUISIONER PEMBERIAN KREDIT “Berdasarkan Undang-Undang Perbankan no10 Tahun 1998” Ditujukan kepada karyawan yang terkait dengan pemberian kredit. PERTANYAAN
YA
TIDAK
KETERANGAN
Prosedur Permohonan Kreditan
1. Apakah sebelumnya Bank telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan prerkreditan 2. Sudahkah bank menerapkan prinsip kehati‐hatian
Penerapan kebijakan dan prosedur
dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya
prinsip kehati‐hatian BRI merujuk pada ketentuan yg berlaku yaitu SK.KP.BRI.NOKEP:S.20. Petugas bank telah menginformasikan
3. Apakah para Debitur telah mengerti bahwa pemberian
kredit berdasarkan kelayakan usahanya 4. Apakah Debitur selalu memberikan keterangan
terlebih dahulu pada debitur. Adanya syarat,dokumentasi dan
4. Apakah ada aparat yang kompeten yang akan mem‐
Sertifikat kelulusan hasil mengikuti
proses kredit
Pelatihan kursus analisis kredit baik Yg internal maupun eksternal
5. Apakah ada kebijakan tertulis yang telah disetujui Direksi mengenai ketentuan tingkat bunga pinjaman
Prosedur Analisa dan Persetujuan Kredit 1. Apakah bank telah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan 2. Apakah Bank selalu mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit guna menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit 3. Apakah petugas Bank telah melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit 4. Apakah petugas bank yang melakukan analisa terhadap
Dengan meneliti kebenaran dokumen Dan mengidentifikasi adanya Kemungkinan hal‐hal yang tidak Wajar atau mencurigakan
5. Apakah kelengkapan dokumen‐dokumen dalam
Seluruh arsip dokumentasi telah
administrasi bank atas semua transaksi debitur telah
Tertata dan tersimpan dengan baik.
dilakukan dengan baik dan benar
Proses Pemantauan Kredit 1. Apakah petugas bank memantau debitur secara
BRi telah membuat system pemantauan yg dapat dilakukan
continue mengenai pembayaran kewajibannya
Secara manual ataupun otomatis
maupun bunga pinjaman
Untuk memantau para debitur
2. Apakah petugas bank memahami laporan‐laporan keadaan usaha debitur serta mampu menganalisanya 3. Bila terjadi hal yang bersifat penyimpangan dapat segera diketahui dan dapat diambil langkah perbaikan atau koreksi segera 4.Apakah petugas bank punya inisiatif untuk inisiatif untuk menggali persoalan‐persoalan yang mungkin ada dalam usaha debitur baik dari laporan yang ada maupun informasi lainya 5. Petugas bank yang mengelola rekening (CS) aktif memberi informasi pada petugas bank atas terjadinya
51
Gambar 1. Bagan Organisasi
PEMIMPIN CABANG
MANAGER PEMASARAN
ASISTEN MANAGER BISNIS MIKRO (AMBM)
MANAGER OPERASIONAL
ASISTEN M.O FUNGSI AO
SUPERVISOR ADMINISTRASI KREDIT
SUPERVISOR PELAYANAN INTERN
AO KOMERSIAL
AO KONSUMER
AO PROGRAM
FUNGSI AO
SUPERVISOR PELAYANAN
SUPERVISOR ADMINISTRASI UNIT
FUNGSI ADK KOMERSIAL
FUNGSI SEKRETARIAT SDM
FUNGSI TELLER
FUNGSI ADK KONSUMER
FUNGSI LOGISTIK
FUNGSI UPN
FUNGSI PAU
FUNGSI ADK PROGRAM
FUNGSI ARSIP, PELAPORAN IT SUPPORT, MAINTENANCE
FUNGSI ADM. DJS
FUNGSI PRU
FUNGSI TELLER
PEGAWAI CADANGAN
FUNGSI SDM
FUNGSI KLIRING
PENILIK
KEPALA UNIT
FUNGSI TKK Sumber : BRI Kanca. Tulungagung (2009)
FUNGSI
MANTRI
TELLER
DESK
