BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR : 790 / / HU / 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI HALMAHERA UTARA,
Menimbang
: a. bahwa dalam d alam rangka melakukan pengendalian p engendalian dan pengawasan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara maka perlu dibentuk Tim Koordinasi; b. bahwa Tim yang dibentuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871); 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 4. Undang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); –
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kab/Kota; –
–
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017; 24. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017; 25. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Koordinasi mempunyai tugas : 1. Melakukan review dan verifikasi usulan proposal DAK Bidang Infrastruktur; 2. Melakukan verifikasi data teknis DAK Bidang Infrastruktur secara berkala; 3. Memfasilitasi penyusunan harga satuan; 4. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; 5. Melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK terhadap proposal yang telah ditandatangani Kepala Daerah; 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur; 7. Melakukan inventarisasi permasalahan pencapaian progres fisik dan keuangan DAK bidang Infrastruktur; 8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan DAK bidang Infrastruktur; 9. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi terkait penyelenggaraan DAK bidang Infrastruktur ke depan; 10. Menyiapkan laporan triwulan dan tahunan penyelenggaraan DAK bidang Infrastruktur.
KETIGA
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur Tahun 2017.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017.
Dikeluarkan di Tobelo Pada Tanggal 02 Juni 2017 BUPATI HALMAHERA UTARA
FRANS MANERY
Tembusan , disampaikan Kepada Yth.:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Keuangan RI; Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI; Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara; Gubernur Maluku Utara; Kepala BKAD Kab. Halmahera Utara; Inspektur Daerah Kab. Halmahera Utara; Yang bersangkutan.
Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/ /HU/2017 Tanggal : 02 Juni 2017 Daftar : Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 NO
1
NAMA/NIP
dr. Devie C. Bitjoli, MSi
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
Kepala BAPPEDA
Ketua
NIP. 196512061996022001 2
Bernard Th. Pawatte, BE NIP. 196401171986101003
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Wakil Ketua
3
Mahmud Lasidji, ST NIP. 197303262001121002
Kepala BKAD
Sekretaris
4
Hairudin Dodo, SH, MH NIP. 197311272003121004
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Anggota
5
Syahril Djurumudi, ST NIP. 197303072003121009
Sekretaris BAPPEDA
Anggota
6
Dominggus Hadi, SH NIP. 196909212003121009
Kepala Bidang Anggaran BKAD
Anggota
7
Mursid Lemon, ST NIP. 1974111720031211005
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR
Anggota
8
Thomas Meyer, ST NIP. 197405152005011012
Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA
Anggota
9
Ir. Johny Labada, ST, MSi NIP. 197505082006041010
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR
Anggota
10
Ir. Dian Istiani Kaomaneng, ST NIP. 197911032010012010
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR
Anggota
11
R. Kartini Tongo Tongo, SE NIP. 197504212009032001
Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PUTR
Anggota
12
Ir. Mardiana Ningsih Sero, ST NIP. 198105042010012009
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Dinas PUTR
Anggota
13
Rulan Torar, SE NIP. 198504042010011021
Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran BKAD
Anggota
14
Ir. Wiryo Hinoto Paleba, ST NIP. 198507192011011003
Kepala Seksi Perencanaan Teknik Dan Evaluasi Dinas PUTR
Anggota
15
Ir. Niko Bomara Oranye, ST NIP. 198705142011011005
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Dinas PUTR
Anggota
16
Dumatiar Silitonga NIP. 197910102005012025
Staf Sub Bidang Anggaran BKAD
Anggota
17
Sahrin M. Saleh NIP. 198512212010011007
Staf Sub Bagian Keuangan Dinas PUTR
Anggota
BUPATI HALMAHERA UTARA
FRANS MANERY
NO
1
NAMA/NIP
dr. Devie C. Bitjoli, MSi
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
Kepala BAPPEDA
Ketua
Direktr RSUD
Wakil Ketua
Kepala BKAD
Sekretaris
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Anggota
Sekretaris BAPPEDA
Anggota
Kepala Bidang Keuangan
Anggota
NIP. 196512061996022001
2
drg.Irwanto Tandaan, MPH NIP. 196401171986101003
3
Mahmud Lasidji, ST NIP. 197303262001121002
4
Hadi
5
Hairudin Dodo, SH, MH NIP. 197311272003121004
6
Syahril Djurumudi, ST NIP. 197303072003121009
7
David NIP. 196909212003121009
8
dr. Janta Bony, Sp. B NIP.
9
Yongky Anu, SST NIP.
10
Lian Labada, SKM, MSi NIP. 197005162003122006
BKAD
Kepala Bidang Pelayanan Medik
Anggota
Dinas PUTR
Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik
Anggota
RSUD
Kepala Bidang Keuangan dan Program RSUD
Anggota
11
12
Yadi
Kepala Seksi Perbendaharaan
NIP.
BKAD
Helly Pumadada, S.Si
Kepala Seksi Perencanaa
NIP. 197504212009032001
13
Heri Ivan Iwamoni
Kepala Seksi Perencanaan
Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran
Rulan Torar, SE
Anggota
BKAD
drg. Suharianto
Staf medik Fungsional
NIP. 198507192011011003
16
Anggota
Dan Pengendalian Dinas PUTR
NIP. 198504042010011021
15
Anggota
Dinas PUTR
NIP. 198105042010012009
14
Anggota
Anggota
Dan Evaluasi Dinas PUTR
Kepala Seksi Pelayanan Medik
Linda Sumaila
Anggota
NIP.
17
Keperawatan
Anggota
NIP. 197910102005012025
18
BKAD
Yuliane Utubulang
Staf Sub Bagian Keuangan
NIP. 198512212010011007 19
Anggota
Dinas PUTR
………………………………..
RSUD
Anggota
