PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JOGOROGO Jln. Raya Jogorogo -Ngawi Km. 1 Telp. (0351) 730224 E-mail :
[email protected] :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUKESMAS JOGOROGO NOMOR: 440/004.1/404.102.15/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JOGOROGO
Menimbang
:
Mengingat
:
a.
bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka perlu dikembangkan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Kesehatan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Jogorogo tentang Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Jogorogo. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.
Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-3-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 825); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak; 24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209); 25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125); MEMUTUSKAN :
-4-
Menetapkan Untuk : KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
:
Membentuk Tim Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) yang diketuai oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan keanggotaan dalam Lampiran I; : Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan 4 (empat) prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yaitu : a. Nondiskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak. : Fungsi pelayanan kesehatan dalam pengembangan pelayanan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA komponen dan indikator hasil sebagaimana dalam Lampiran II; :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Jogorogo
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jogorogo Pada Tanggal : 4 Januari 2017 Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Puskesmas Jogorogo
RIRIN PANCAWINANTI TEMBUSAN
Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth: 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi; 2. Sdr. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Ngawi; 3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Ngawi; 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Ngawi; 5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
Dinas
-5-
LAMPIRAN I
:
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOGOROGO
: 440/004.1/404.102.15/2017 : 4 JANUARI 2017 : PENGEMBANGAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
NOMOR TANGGAL TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN RAMAH ANAK UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JOGOROGO
Nomor
Nama
Jabatan dalam Tim
Jabatan dalam Dinas/ instansi
1.
dr. Ririn Pancawinanti
Ketua
Kapus Jogorogo
2.
Nurjannah, S.ST
Wakil Ketua
Bidan
3.
Khoirina Hidayati, S.ST
Sekretaris
Bidan
4.
Sulastri, S.ST
Anggota
Bidan
5.
Istiqomah, Amd.KG
Anggota
Perawat Gigi
6.
Hendri Setyawan, Amd.KL
Anggota
Sanitarian
7.
Winarti, S.ST
Anggota
Bidan
8.
Yuni Astuti, Amd.Gz
Anggota
Nutrisionis
9.
Yuni Ernawati, Amd.Kep
Anggota
Perawat
Ditetapkan di : Jogorogo Pada Tanggal: 4 Januari 2017 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Jogorogo
RIRIN PANCAWINANTI
-6-
LAMPIRAN II
:
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOGOROGO
: 440/004.1/404.102.15/2017 : 4 JANUARI 2017 : PENGEMBANGAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
NOMOR TANGGAL TENTANG
KOMPONEN DAN INDIKATOR HASIL PELAYANAN RAMAH ANAK DI UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JOGOROGO
No 1.
Komponen
Indikator Hasil
Kelembagaan
Terbentuknya
Tim
Pengembangan
Pusat
Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat 2.
Sumber Daya Manusia
a.
Cakupan tenaga kesehatan dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) minimal 2 (dua) orang
b.
Tersedia tenaga terlatih Stimulasi, Deteksi dan
Intervensi
Dini
Tumbuh
dan
materi
Kembang
(SDIDTK) 3.
Sarana,
Prasarana
dan a.
Lingkungan
Tersedia
media
KIE
terkait
kesehatan anak b.
Tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak
c.
Tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman
dari ruang tunggu
pasien d.
Tersedia fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI
e.
Terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok
f.
Tersedia
sanitasi
lingkungan
puskesmas
yang sesuai standar g.
Tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas
4.
Pelayanan
a.
Cakupan pelayanan
ibu
hamil
antenatal
yang
mendapatkan
minimal
4
kali
-7-
(K4:≥80%) b.
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan ≥85%
c.
Cakupan kunjungan neonatal pertama ≥90%
d.
Melaksanakan pelayanan neonatal esensial
e.
Cakupan Inisiasi Menyusu Dini ≥50%
f.
Cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif ≥50%
g.
Cakupan perawatan gizi buruk 100%
h.
Cakupan imunisasi dasar lengkap > 95%
i.
Balita dan anak pra sekolah mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 2 kali per tahun
j.
Mempunyai
laporan
penyelenggaraan
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) k
Tersedianya pelayanan konseling kesehatan pada remaja
l.
Cakupan remaja yang terlayani :100%
m.
Adanya
laporan
penyelenggaraan
tata
laksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA) n.
Adanya data pelayanan kesehatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA, dulu, : panti) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA, dulu : lapas anak)
o.
Tersedia materi KIE tentang efek samping bahaya narkoba
5.
Pengelolaan
a.
Tersedia
data
anak
yang
memperoleh
pelayanan kesehatan anak terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur meliputi : a) jumlah
pelayanan
ibu
hamil
dan
persalinan; b) jumlah
kematian
ibu
karena
hamil,
melahirkan dan nifas; c) proporsi bayi yang dilahirkan oleh tenaga
-8-
kesehatan; d) jumlah kematian bayi dan balita; e) proporsi bayi BBLR, kurang gizi dan stunting; f) jenis penyakit pada anak; g) kematian anak karena bunuh diri; h) rumah tangga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi dan air minum aman; i) cakupan anak 1 tahun dengan imunisasi; j) cakupan ASI ekslusif; k) persentase anak dengan HIV; l) jumlah kehamilan pada usia anak; m)penyakit/infeksi
menular
seksual
(PSM/IMS); n) anak korban NAPZA dan jenis bantuan yang diberikan. b.
Pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan
6.
Partisipasi Anak
Adanya mekanisme untuk menampung suara anak
7.
Pemberdayaan
a.
Masyarakat
SK Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS di Kecamatan
b.
Cakupan
D/S
(balita
ditimbang/seluruh
balita) ≥ 80% c.
Cakupan N/D (balita naik/balita ditimbang)
Ditetapkan di : Jogorogo Pada Tanggal: 4 Januari 2017 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Jogorogo
RIRIN PANCAWINANTI
