KEBIJAKAN DIREKTUR NOMOR …………………/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANTI FRAUD DALAM JKN DI RS XXXXX
DIREKTUR RUMAH SAKIT Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage, perlu dicegah adanya fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti halnya RS XXXXX. b. bahwa perlu dibentuk suatu Tim Anti Fraud di RS XXXXX yang ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sisktem Jaminan Sosial Nasional MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama
Kedua
Ketiga
: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANTI FRAUD DI RS XXXXX : Tim Anti Fraud RS XXXXX beserta uraian tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal ................ 2016 Direktur Rumah RS XXXXX
Lampiran Peraturan Direktur Nomor
:
Tanggal
:
TIM ANTI FRAUD RUMAH SAKIT XXXX Ketua Tim
: Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
Wakil Ketua
: Wakil Direktur Pelayanan
Sekretaris
: PIC Kendali Mutu dan Biaya
Anggota
: Ketua Komite Medik Ka Sie Rekam Medis Semua Ka Sie Pelayanan
Tugas Pokok Tim Anti Fraud adalah: 1. Melakukana deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim pelayanan Kesehatan yang dilakukan di RS XXXXX 2. Mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya 3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik 4. Meningkatakn kemampuan koder serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan Klaim 5. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN 6. Monitoring dan evaluasi 7. Pelaporan
