7.6.3.1 Sk Pemberian Obat Dan Cairan IntravenaFull description
OBATDeskripsi lengkap
bb
OBAT
ILMIAH
s
7.6.3.1 Sk Penggunaan Dan Pemberian Obat Dan Atau Cairan IntravenaFull description
ILMIAH
fhgj
ILMIAH
penggunaan obat dan cairan intravena
SOP
7.6
cairanFull description
hgnFull description
Sop Tambalan SementaraFull description
6. Sop Penggunaan Dan Pemberian Obat Dan Atau Cairan IntravenaFull description
Sop Tambalan SementaraDeskripsi lengkap
7.6
sop pemberian intravena
7.6Deskripsi lengkap
7.6
KDM 2Full description
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG Jl. Islamic Center RT. 03, Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau
KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MALINAU SEBERANG NOMOR:
TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN OBAT DAN/ATAU CAIRAN INTRAVENA DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MALINAU SEBERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
Menimbang
:
a.
bahwa dalam upaya puskesmas puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di puskesmas; c.
bahwa penggunaan dan pemberian darah/atau cairan intravena merupakan kegiatan yang berisiko terhadap terjadinya infeksi;
d. bahwa berdasarkan be rdasarkan pertimbangan pertimban gan dimaksud huruf a, b, dan c di atas, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Malinau Seberang.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 342); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 13. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 296/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Pertama;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MALINAU SEBERANG TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN OBAT DAN/ATAU CAIRAN INTRAVENA.
Pertama
:
Penanganan, penggunaan dan pemberian obat/cairan intravena sesuai dengan SOP Penggunaan dan pemberian dan/cairan intravena.
Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Malinau Pada tanggal: Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Malinau Seberang,
Antonyus
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG KABUPATEN MALINAU NOMOR : TANGGAL : KEBIJAKAN PEMBERIAN CAIRAN/OBAT INTRAVENA
1. Penggunaan jenis cairan atau obat harus tepat sesuai dengan diagnosa yang ditetapkan serta terapi yang direncanakan oleh Dokter. 2. Pemasangan dan pemberian cairan/obat intravena harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan dan steril. 3. Prosedur pemberian cairan/obat secara intravena disusun dalam bentuk standar operasional, hal ini bertujuan agar Puskesmas memiliki prosedur baku yang dapat diterapkan untuk pemberian cairan intravena. 4. Pemilihan lokasi / vena perifer harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan agar tujuan pemberian cairan dapat tercapai dengan maksimal. 5. Perhitungan tetesan infuse harus sesuai dengan intruksi Dokter atau kebutuhan pasienuntuk mencapai kesembuhan. 6. Dosis obat yang diberikan secara intravena harus sesuai dosis anjuran dokter. 7. Pemberian Antibiotik secara intravena harus didahului dengan skin test. 8. Beberapa hal yang harus diwaspadai dalam pemberian cairan antara lain: a. Penggantian lokasi tusukan setiap 48 – 72 jam dan mengganti infuse set yang baru. b. Mengganti kassa steril penutup luka setiap 24 – 48 jam dan mengevaluasi tanda infeksi. c. Memperhatikan tanda / reaksi alergi terhadap infuse atau komplikasi lainnya. 9. Jika infuse sudah tidak diperlukan lagi, maka lepas sesuai dengan prosedur.