PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DOMPU TIMUR NTB Jl. Lintas Sumbawa Desa O’o Kecamatan Dompu – NTB Email:
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS DOMPU TIMUR Nomor : / / /2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT PUSKESMAS DOMPU TIMUR KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU TIMUR, Menimbang
: a. bahwa pengelolaan obat Puskesmas dilaksanakan kebutuhan pasien; b. bahwa pengelolaaan obat Puskesmas perlu memperhatikan memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan obat di Puskesmas Dompu Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kefarmasian Kefarmasian di Puskesmas; Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar
Puskesmas; 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 tahun 2008 tentang Obat dan Perbekalan Kesehatan; 9. Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Menetapkan
Kesatu
Kedua
MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT PUSKESMAS DOMPU TIMUR. : Kebijakan pengelolaan obat di Puskesmas Dompu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pada Tanggal : Kepala UPTD Puskesmas Dompu Timur
Agussalim
Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Dompu Timur Nomor : Tentang : Kebijakan Pengelolaan Obat Puskesmas Dompu Timur
Pengelolaan Obat di Puskesmas Dompu Timur meliputi: 1. Obat harus tersedia di Puskesmas sesuai dengan formularium Puskesmas 2. Yang berhak menulis resep adalah Dokter dan Dokter Gigi 3. Yang berhak menyiapkan obat adalah Tenaga Farmasi, yang terdiri dari: a. Apoteker 2 Orang : 1. Arliyanti, Rahma, E. S. Far, Apt 2. Sariana, S. Farm, Apt b. Asisten Apoteker 2 Orang : 1. Puput Alfiani, Amd, Farm 2. Rusdin, Amd, Farm c. Administasi Farmasi 1 Orang : - Rohana, SE 4. Obat harus tersedia dalam seminggu dan 24 jam 5. Ketersediaan obat wajib dievaluasi paling lambat tiap tiga bulan sekali, 6. Obat kadaluwarsa tidak boleh diberikan pada pasien 7. Pemberian Obat Narkotika dan Psikotropika, diatur sebagai berikut; a. Peresepan obat Narkotika dan Psikotropikan hanya boleh dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi, Resep harus ditanda tangani oleh Dokter dan Dokter Gigi. b. Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika harus dalam lemari obat yang terkunci. c. Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika harus dilakukan sebagai berikut: Sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika. 8. Jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindak lanjuti sesuai dengan instruksi dokter 9. Penyediaan obat dilakukan oleh tanga farmasi atau tenaga teknis kefarmasian dengan memperhatikan higiene dan kebersihan
10. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat 11. Penyampaian obat pada pasien harus disertai label yang berisi minimal: nama pasien, tanggal lahir, alamat pasien, nomor telepon, nomor rekam medis, aturan pakai, cara pemakaian, waktu menggunakan, efek samping obat, interaksi obat dan penyimpanan obat. 12. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat 13. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindak lanjuti, dan dicatat dalam rekam medis 14. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindak lanjuti 15. Obat-obat emergensi harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi jika terjadi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan 16. Obat emergensi harus disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas farmasi
