Sk Koordinasi Dan Komunikasi Pendaftaran Dengan Unit Penunjang Terkait
sk koordinasi dan komunikasi
sk koordinasi dan komunikasi
SK KOORDINASI
akreditasi
1Full description
akreditasiDeskripsi lengkap
7.1.3.7 Sop Koordinasi Pendaftaran Dengan Unit Penunjang TerkaitDeskripsi lengkap
7.1.3.7 Sop Koordinasi Pendaftaran Dengan Unit Penunjang TerkaitFull description
koordinasiFull description
7.2.2.3 SOP Koordinasi Dan Komunikasi Antar Pendaftaran dengan Unit-Unit penunjang Terkait
7.2.2.3 SOP Koordinasi Dan Komunikasi Antar Pendaftaran dengan Unit-Unit penunjang TerkaitDeskripsi lengkap
koordinasi
kerangka acuan
koordinasiDeskripsi lengkap
TRTR
Sop Koordinasi Dan Komunikasi Antar Unit PenunjangFull description
Sop Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Pihak TerkaitFull description
Sop Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Pihak TerkaitDeskripsi lengkap
pkmFull description
pkmDeskripsi lengkap
SJJAKSAKJ
1.1.1.3 Sk Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Pihak TerkaitFull description
P E M E R I N TAH K AB U PAT E N T E G AL DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DANASARI Alamat : Jln. Raya Danasari, Kec. Bojong, Kab. Tegal, Kode Pos. 52465
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DANASARI NOMOR : C/VII/SK/9/13/006 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PENDAFTARAN DENGAN UNIT PENUNJANG TERKAIT Menimbang
: a. Bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, petugas pendaftaran dan petugas terkait harus mengetahui mekanisme koordinasi dan komunikasi. b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas ditetapkan koordinasi dan komunikasi pendaftaran dengan unit penunjang terkait dengan keputusan Kepala Puskesmas.
Mengingat
: 1. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Kesehatan. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan MinimaL Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Kesatu
: MEMBERLAKUKAN SPO KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PENDAFTARAN DENGAN UNIT PENUNJANG TERKAIT.
Kedua
: Prosedur koordinasi dan komunikasi pendaftaran dengan unit penunjang terkait seperti yang tertera pada SPO.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
Danasari, 17 September 2013 Kepala Puskesmas Danasari