KEPUTUSAN DIREKTUR RS ROYAL PROGRESS NOMOR …………………/2007 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Royal Progress, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Farmasi yang bermutu tinggi; b. bahwa agar pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Royal Progress dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Royal Progress sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Royal Progress; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Royal Progress. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197 /Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit 4. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor ………. Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Royal Progress. 5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor 021/YSP/10/ 2007 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Royal Progress. M E M U TU S KAN : Menetapkan : Pertama
: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS
Kedua
:
Kebijakan pelayanan Farmasi Rumah Sakit Royal Progress sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga
:
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Farmasi Rumah Sakit Royal Progress dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan Rumah Sakit Royal Progress.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal ................ 2010 Direktur Rumah Sakit Royal Progress,
Dr. Djoti Atmodjo, SpA , MARS
Lampiran Keputusan Direktur RS Royal Progress Nomor
:
Tanggal
:
KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS
Kebijakan Umum 1. Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua sediaan farmasi tetap dalam kondisi yang baik. 2. Pelayanan di instalasi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. 3. Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 5. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur opersional yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak pasien. 6. Pelayanan instalasi dilaksanakan dalam 24 jam. 7. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. 8. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 9. Setiap bulan wajib membuat laporan.
Kebijakan Khusus
1. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi atau penyaluran, pelayanan sediaan farmasi dan pemantauan. 2. Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap semua sediaan farmasi / perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit. 3. Pelayanan farmasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 4. Pelayanan farmasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu. 5. Instalasi Farmasi dipimpin oleh Apoteker, berijazah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang telah memilliki Surat Tanda Registrasi Apoteker dan Surat Izin Kerja. 6. Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap administrasi sediaan farmasi dan pengawasan distribusi . 7. Sediaan farmasi / perbekalan farmasi terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis. 8. Mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi kepala instalasi sebagai penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan / atau tenaga tehnis kefarmasian. 9. Obat hanya dapat diberikan berdasarkan resep atau pesanan dari dokter, dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. 10. Lembaran resep dilayani apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, meliputi : Nama , umur, jenis kelamin, berat badan pasien Nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter Tanggal resep 11. Obat pasien rawat inap dikembalikan jika alergi atau pasien meninggal dunia atau hal lain dengan persetujuan dokter. 12. Penyediaan obat didasarkan pada formularium rumah sakit dan standar obat karyawan. 13. Setiap ruang rawat harus mempunyai penanggung jawab obat. 14. Besarnya persediaan obat/ alkes di logistik farmasi ditentukan maksimum untuk pemakaian satu bulan, kecuali untuk obat-obat yang dikategorikan “fast moving” persediaan dapat ditingkatkan sampai dengan maksimum untuk tiga bulan. 15. Formulir pemakaian obat pengganti resep harus ditandatangani oleh Kepala Instalasi farmasi. 16. Jumlah persediaan obat / alkes ditentukan maksimum untuk penjualan satu minggu.
17. Penerimaan obat / alkes dari logistik farmasi dengan kadaluarsa paling lambat satu tahun hanya untuk obat-obat yang digolongkan “ cito “ dan segera pakai. 18. Untuk penagihan resep pasien rekanan dan pasien karyawan diperlukan selain foto cofy resep juga tanda tangan asli dari cetakan slip pembelian obat (SPO) atau dari kuitansi manual. 19. Jika harga obat / alkes di atas Rp. 100.000,00 perlu persetujuan dari pasien / keluarga pasien dengan menandatangani di belakang resep bahwa obat tidak dapat dikembalikan. 20. Untuk menjaga kualitas, semua obat atau alkes dari pedagang besar farmasi (PBF) yang resmi. 21. Permintaan narkotika di tulis dokter atau dokter yang berwenang dengan mencantumkan nomor Surat Izin Praktek (SIP) dan alamat lengkap. 22. Tidak menyediakan alkohol 70% dijual bebas. 23. Memberikan pelayanan selama 24 jam terus menerus ke seluruh unit kerja terkait seperti IGD, rawat inap, rawat jalan, dan rawat intensif. 24. Tidak menyediakan susu bayi (< 6 bulan ) untuk dijual bebas.
Direktur,
Dr. Djoti Atmodjo, SpA, MARS
