KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL NOMOR : 005.a TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya penyelesaian dan penanganan keluhan maupun pengaduan masyarakat, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibentuk Komite ETik dan Hukum RSUD Suradadi Kabupaten Tegal; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Komite Etik dan Hukum Pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal;
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755
Tahun
2011
tentang
Penyelenggaraan
Komite
Medik di Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal; 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2012 tetang Standar
Pelayanan
Minimal
Rumah
Sakit
Umum
Daerah Suradadi Kabupaten Tegal; 18. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Suradadi Kabupaten Tegal; 19. Peraturan Peraturan
Bupati Nomor Internal
55
Rumah
2017 tentang
Tahun
Sakit
Umum
Daerah
Suradadi Kabupaten Tegal; 20. Keputusan
Bupati
Tegal
Nomor
976
Tahun
2014
Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL.
KESATU
: Komite Etik dan Hukum RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dimaksud pda diktum KESATU beserta dengan fungsi dan uraian tugas serta tata cara penanganan kasus etik yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Suradadi pada Tanggal : 03 Januari 2017 DIREKTUR
JOKO WANTORO
Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Suradadi Nomor : 005.a Tahun 2017 Tanggal : 03 Januari 2017 PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RSUD RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL No.
Nama
Jabatan
Ket
1
2
3
4
Ketua Anggota Anggota
-
1. 2. 3.
dr. ARIF AMINUDIN AZIZ, Sp.AN.,M.Kes drg. EKI NUR ILLAISYAH H UJI SETYAWATI, S.Kep
Direktur
JOKO WANTORO
Lampiran II Keputusan Direktur RSUD Suradadi Nomor : 005.a Tahun 2017 Tanggal : 03 Januari 2017
KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA RSUD RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL A. PENDAHULUAN Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainnya kemampuan untuk hidup sehat bagi warga negara. Agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional, perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas dan mendapatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang lebih baik dan biaya terjangkau. Selain itu dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah. Masyarakat cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih ramah, lebih bermutu termasuk pelayanan kesehatan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit, maka fungsi pelayanan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan dan kenyamanan kepada pasien, keluarga maupun masyarakat. B. LATAR BELAKANG RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat karya dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan kesehatan menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Agar RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, maka diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal mempunyai suatu aturan yang menjamin peningakatan mutu di semua tingkatan. C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya kegiatan hukum Rumah Sakit yang efektif dan berkualitas. 2. Tujuan Khusus Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal : a. Penyusunan dan perumusan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan rumah sakit. b. Menyelesaikan masalah etik rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit. c. Pemeliharaan etik penyelenggaraan fungsi rumah sakit, Hospital Bylaws , dan Medical Staff Bylaws . d. Sebagai gugus tugas dalam penanganan masalah hukum di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.
D. FUNGSI 1. Fungsi Pendidikan Bekerjasama dengan administrasi rumah sakit, instalasi dan ruangan, staf medis, perawat dan berbagai profesi kesehatan lainnya, komite akan melakukan upaya pendidikan mengenai etika klinis dengan cara in house training atau metode pelatihan dan pendidikan lainnya . 2. Meninjau dan Mengembangkan Kebijakan Komite akan membantu rumah sakit dan staf profesionalnya dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur sehubungan dengan etika dan hukum kesehatan. 3. Meninjau Kasus Salah satu fungsi penting dari komite adalah perannya sebagai forum untuk menganalisa pertanyaan-pertanyaan etika yang muncul dalam perawatan pasien secara individu. Dalam perannya ini, komite akan berusaha untuk memberikan dukungan dan konsultasi bagi mereka yang bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan meliputi petugas kesehatan, pasien, pendamping dan anggota keluarga pasien. E. KEGIATAN POKOK DANRINCIAN KEGIATAN a. Mengadakan rapat koordinasi Komite Etik dan Hukum dengan Komite Medik dan Komite Keperawatan setiap 3 bulan sekali. b. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang hak dan kewajiban antara pasien dan dokter. c. Membantu Direktur menyusun dan merumuskan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan rumah sakit. d. Menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum terhadap pegawai di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. e. Menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum antara pasien dan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. f. Menyelesaikan konflik etik yang timbul antar profesi di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal. F. TATA CARA PENANGANAN KASUS ETIK 1. Direktur mengajukan permintaan kepada komite etik untuk melakukan peninjauan kasus 2. Tim akan melakukan peninjauan terhadap permintaan tersebut untuk menentukan : a. Masalah yang terjadi; b. Status pasien; c. Pertanyaan seputar etika; d. Masalah-masalah yang menyebabkan permintaan; e. Informasi lain yang diperlukan. 3. Jika penilaian dari tim bahwa permintaan tersebut tepat, tim akan menghubungi dokter pasien untuk mendiskusikan permintaan tersebut, meminta partisipasinya dan menjadualkan pertemuan peninjauan kasus. Sebagai tambahan, pasien atau keluarga pasien atau pembuat keputusan bagi pasien, sesuai kebutuhan kasus, harus juga diberitahukan bahwa peninjauan kasus akan dilakuakan, dan diundang untuk berpartisipasi. Keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi,
atau penolakan mereka untuk konsultasi, tidak boleh mencegah konsultasi etika formal berlangsung, dengan asumsi bahwa konsultasi ditentukan tim. 4. Anggota tim dapat menentukan bahwa sangat tepat untuk mengundang peserta lain dalam pertemuan dimana tima mendiskusikan kasus. Diantara orang-orang yang dapat diundang dalam pertemuan tersebut adalah : anggota staf professional yang secara langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, personil dengan keahlian tertentu; dan pasien dan/atau anggota keluarga pasien. 5. Jika dalam penilaian peninjauan kasus oleh tim, permintaan peninjauan kasus tidak tepat, tim juga akan menginformasikan kepada pihak yang meminta peninjauan kasus dan/atau dokter yang merawat 6. Melakukan Pertemuan Peninjauan Kasus : a. Ketua tim menjelaskan mengapa pertemuan tersebut dilakukan dan menjelaskan tugas mereka dan perlunya menjaga kerahasiaan b. Jika dokter yang merawat pasien dan petugas kesehatan lain hadir, akan tepat sekali bila mereka mempresentasikan kepada tim peninjau mengenai riwayat pasien, kondisi pasien saat ini, prognosis dan hal-hal yang berkaitan dengan peninjauan kasus. Anggota tim dapat meminta peserta pertemuan, termasuk pasien/anggota keluarag jika ada, untuk menjelaskan apa pertanyaan, masalah atau hal-hal etika yang diminta untuk ditinjau. c. Setelah itu diadakan pertemuan tertutup untuk tim untuk merumuskan rekomendasi. 7. Rekomendasi hasil dari peninjauan kasus dan setiap rekomendasi akan dikomunikasikan kepada individu yang meminta peninjauan kasus; ke dokter yang merawat; ke staf rumah sakit; dan ke pasien/keluarganya. Setelah diskusi ini, dan bersama-sama dengan dokter yang merawat, tim akan mencatat hasil dari peninjauan kasus etik dalam rekam medis pasien. Hasil ini juga akan dilaporkan ke, dan ditinjau oleh, komite pada pertemuan berikutnya.
DIREKTUR
JOKO WANTORO
