PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 Informasi (0293)587004 Sekret Sekretari ariat at (029 (0293)5 3)5870 87017 17 Fax Fax (029 (0293)5 3)5870 87017 17 IGD(02 IGD(0293) 93)585 585392 392 E-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Nomor : 180.186/ /18/2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL (MEDICAL STAF BYLAWS ) RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG DIREKTUR RSUD MUNTILAN, Menimbang: a.
b.
Mengingat:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik (clinical (clinical governance ) perlu adanya Peraturan Internal Staf Medis (Medical (Medical Staff ByLaws ) untuk mengatur penyelenggaraan profesi medis dan mekanisme kerja Komite Medik RSUD Muntilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan menetapkan Keputusan Direktur tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical ( Medical Staff By Laws) Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
1.
Undang-Undang Nomor N omor 13 Tahun Tahu n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2004 Nomor 116, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589; 6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9.
Peraturan Menteri 290/Menkes/Per/III/2008 Tindakan Kedokteran;
Kesehatan tentang
Nomor Persetujuan
Menteri Kesehatan Nomor 10. Peraturan 755/MENKES/PER/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; Menteri 11. Keputusan 1333/MENKES/SK/XII/1999 Pelayanan Rumah Sakit;
Kesehatan tentang
Menteri Kesehatan 12. Keputusan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Rumah Sakit;
Nomor Standar
Nomor Pelayanan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011Nomor 4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14); 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16); 17. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/581/KEP/21/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
MEMUTUSKAN
Menetapkan: KESATU
:
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws ) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA
:
Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Muntilan pada tanggal : DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M SYUKRI, MPH
Pembina NIP.19660115 199603 1 003
LAMPIRAN 1. SK Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/ /18/2016 Tanggal :
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS ) RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
MUKADIMAH/PENDAHULUAN Komite medik RSUD Muntilan merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance ) agar staf medis di RSUD Muntilan terjaga profesionalismenya.
Seluruh staf medis di
rumah
selalu
sakit
mempunyai
komitmen
untuk
mengutamakan
keselamatan pasien dalam melakukan asuhan klinis. Komitmen ini diwujudkan melalui mekanisme kredensial dan mekanisme peningkatan kualitas pelayanan medis lainnya. Peraturan internal staf medis ini adalah upaya untuk memastikan agar hanya staf medis yang kompeten sajalah yang boleh melakukan pelayanan medis dirumah sakit. Kebijakan ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai pihak pemilik Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.
BAB I KETENTUAN UMUM 1.
Staf medis adalah dokter (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) yang bergabung dalam salah satu kelompok staf medis yang dinamakan Staf Medis Fungsional.
2.
Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP).
3.
Kewenangan
Klinis
adalah
kewenangan
staf
medis
untuk
melaksanakan pelayanan medis, pendidikan kedokteran / dokter spesialis dan penelitian sesuai dnegan kompetensi profesi dan keahliannya.
4.
Penugasan Klinis adalah penempatan staf medis ke kelompok Staff medis (Staf Medis Fungsional/SMF) dan Devisi sesuai kewenangan klinis yan diberikan.
5.
Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur dalam rangka meningkatkan profesionalisme staf medis.
6.
Personalia Komite Medik terdiri dari Ketua Komite Medik, Ketua dan Anggota Sub Komite.
BAB II TUJUAN Tujuan peraturan internal staf medis (medical staf bylaws) adalah agar komite medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance ) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi. Selain itu peraturan internal
staf
memberikan
medis dasar
(medical hukum
staf
bagi
bylaws) juga
mitra
bestari
bertujuan
untuk
( peer group ) dalam
pengambilan keputusan profesi melalui komite medik. Putusan itu dilandasi semangat bahwa hanya staf medis yang kompeten dan berperilaku profesional sajalah yang boleh melakukan pelayanan medis dirumah sakit.
BAB III KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) 1.
Semua pelayanan medis, pendidikan dokter/dokter spesialis hanya boleh dilakukan oleh staf medis yang telah diberi kewenangan klinis.
2.
Pemberian dan perubahan kewenangan klinis staf medis ditetapkan atas rekomendasi Komite Medik dan disahkan oleh Direktur.
3.
Mekanisme sebagaimana nomor 2 diatas diatur dalam: a. Pedoman Kewenangan Klinis dari Komite Medik; b. Daftar Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis dari Komite Medik.
4.
Jenis kategori staf medis diatur sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan padanya, misalnya pengaturan kewenangan klinis sementara (temporary clinical privilege) , kewenangan klinis dalam keadaan darurat (emergency clinical privilege) , dan kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilege) .
5.
Lingkup kewenangan klinis (clinical privilege ) diatur untuk pelayanan medis tertentu dengan berpedoman pada buku putih (white paper) .
6.
Subkomite
kredensial
mengatur
proses
penilaian
untuk
merekomendasikan pemberian kewenangan klinis untuk masingmasing staf medis. 7.
Subkomite etika dan disiplin profesi melalui Komite Medik mengatur prosedur tentang tata cara pemberian dan pengakhiran “privilege” oleh Direktur Rumah Sakit.
BAB IV PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) 1.
Penempatan staf medis ke salah satu kelompok staf medis (Staf Medis Fungsional) berdasarkan Surat Penugasan Klinis Rumah Sakit dari Diretur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
2.
Perubahan
Penugasan Klinis staf medis dapat
dilakukan oleh
Direktur atas rekomendasi Komite Medik. 3.
Mekanisme sebagaimana nomor 1 dan 2 diatas diatur dalam Pedoman Kredensial dan Re-Kredensial dari Komite Medik .
BAB V KOMITE MEDIK 1.
Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur.
2.
Tugas Komite Medik adalah meningkatkan profesionalisme staf medis secara: a. Melakukan kredensial dan rekredensial seluruh staf medis; b. Memelihara
mutu
profesi
staf
medis
dalam
pelayanan,
pendidikan dan penelitian; c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku staf medis. 3.
Komite Medik
dipimpin oleh seorang ketua dan disebut sebagai
Ketua Komite Medik dengan susunan organisasi sebagai berikut : a. Ketua Komite Medik; b. Sekretaris Komite Medik; c. Anggota terdiri dari:
4.
1).
Sub Komite Kredensial;
2).
Sub Komite Mutu Profesi Medis;
3).
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
Pengangkatan dan pemberhentian seluruh Personalia Komite Medik oleh Direktur.
5.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor 2 di atas, Komite Medik menyusun dan membuat Pedoman-pedoman yang diperlukan. Pedoman tersebut ditetapkan dan disahkan penggunaanya oleh Direktur.
BAB VI RAPAT 1.
Mekanisme pengambilan keputusan Komite Medik berdasarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based );
2.
Keputusan sebagaimana nomor 1 tersebut diatas dilakukan melalui Rapat Komite Medik dan Sub Komite.
BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL 1.
Sub Komite Kredensial bertugas menapis profesionalisme staf medis dengan cara melakukan kredensial dan rekredensial.
2.
3.
Sub Koomite Kredensial terdiri dari : a.
Ketua Sub Komite Kredensial;
b.
Anggota.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor 1 diatas, Sub Komite Kredensial berpedoman kepada:
4.
a.
Pedoman Kredensial dan Rekredensial;
b.
Pedoman Kewenangan Klinis;
c.
Daftar Rincian Kewenangan Klinis Dokter dan Dokter Spesialis.
Sub Komite Kredensial bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
BAB VIII SUBKOMITE MUTU PROFESI 1.
Sub Komite Mutu Profesi bertugas memelihara mutu profesi staf medis
dengan
cara
mempertahankan
kompetensi
dan
profesionalisme staf medis dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian. 2.
Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari : a. b.
3.
Ketua Sub Komite Mutu Profesi; Anggota.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor 1 diatas Sub Komite Mutu Profesi berpedoman kepada :
4.
a.
Pedoman Tata Kelola Klinis;
b.
Pedoman Audit Medis;
c.
Pedoman Pendampingan Profesi Medis (Proctoring );
Sub Komite Mutu Profesi bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
BAB IX SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI 1.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menjaga etika, disiplin dan perilaku staf medis dengan cara melindungi pasen dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (unqualified ) dan tidak layak (unfit/unproper ) untuk melakukan asuhan klinis serta membina staf medis.
2.
3.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi terdiri dari : a.
Ketua Sub Komite Kredensial
b.
Anggota
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor 1 diatas Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berpedoman kepada : a.
Pedoman Pembinaan Etika dan Disiplin Profesi Medis;
b.
Pedoman penanganan Dugaan Pelanggaran Etika dan Disiplin Profesi Medis.
4.
Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
5.
Upaya pendisiplinan staf medis yang dilakukan oleh subkomite disiplin profesi dilakukan melalui : a.
Peringatan tertulis sampai penangguhan kewenangan klinis staf medis yang dinilai melanggar disiplin profesi, baik seluruhnya maupun sebagian;
b.
Dengan ditangguhkannya kewenangan klinis maka staf medis tersebut tidak diperkenankan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
c.
Perubahan kewenangan klinis akibat tindakan disiplin profesi tersebut di atas ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit atas rekomendasi Komite Medik.
BAB X PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS 1.
Staf
Medis
melaksanakan
keprofesian
medis
sesuai
dengan
Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis masing masing dalam Tata Kelola Klinis (Clinical Governance ) Rumah Sakit dan kelompok staf medis (SMF). 2.
Tata Kelola Klinis Rumah Sakit (Clinical Governance ) adalah sistem penjaminan mutu layanan di Rumah Sakit .
3.
Tata Kelola Klinis Rumah Sakit disusun oleh Bidang Pelayanan, ditetapkan serta disahkan oleh Direktur.
4.
Tata Kelola Klinis Staf Medis Fungsional disusun oleh Ketua Staf Medis Fungsional, ditetapkan dan disahkan penerapannya oleh Direktur.
5.
Pelaksanaan Tata Kelola Klinis Rumah Sakit sebagaimana nomor 3 dan Tatakelola Klinis SMF sebagaimana nomor 4 diatas untuk Staf Medis diatur lebih lanjut dalam bentuk Medical Staff Rules and Regulation .
6.
Medical Staff Rules and Regulation disusun oleh Kepala Bidang Pelayanan bersama Kepala Seksi Pelayanan Medis dan para Staf Medis Fungsional, ditetapkan dan disahkan oleh Direktur.
7.
Untuk
melaksanakan
tata
kelola
klinis
(clinical
governance)
diperlukan aturan-aturan profesi bagi staf medis (medical staff rules and regulations) secara tersendiri diluar
medical staff by laws .
Aturan profesi tersebut antara lain adalah: a. pemberian pelayanan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. kewajiban
melakukan
konsultasi
dan/atau
merujuk
pasien
kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis lain dengan disiplin yang sesuai.
BAB XI TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS Peraturan Internal Staf Medis ini dapat dilakukan review dan perubahan bilamana : a. Adanya Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Internal Korporasi Rumah Sakit, Peraturan Internal Staf Medis
ataupun peraturan/perundangan lainnya yang menyangkut profesi medis; b. Kebijakan baru lain mengenai status Rumah Sakit.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP 1. Peraturan Internal Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf medis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Semua
peraturan
Rumah
Sakit
yang
dilaksanakan
sebelum
berlakunya Peraturan Internal Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Internal Rumah Sakit/Peraturan Internal Staf Medis.
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
