PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE NOMOR : 188.4/ /427.916/2016 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 CAMAT PASRUJAMBE, Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Camat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 1
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2017 ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa; 27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ; 28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
KEEMPAT
:
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
Ditetapkan di Pasrujambe pada tanggal 28 Desember 2016 CAMAT PASRUJAMBE,
3
DJUMADRI SUMANDONO Pembina NIP. 19590102 198003 1
003
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada : 1. Yth. Sdr. Bupati Lumajang. 2. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang. 3. Yth. Sdr. Kepala DPM Kab. Lumajang. 4. Yth.Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang 5. Yth.Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Lumajang 6. Yth. Sdr. Kepala Desa Se-Kec. Pasrujambe.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE Nomor : 188.4/ /427.916/2016 Tanggal : 28 Desember 2016
A. BIDANG PENULISAN PRODUK HUKUM EVALUASI PERATURAN DESA PASRUJAMBE DASAR HUKUM MENGINGAT : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dihapus. 3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 4 Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 4
5 Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 6 Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 7 Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEKUMBU DASAR HUKUM MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 3. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
5
4. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 5. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
EVALUASI PERATURAN DESA SUKOREJO DASAR HUKUM MENGINGAT :
6
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dihapus. 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 4. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 5. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 6. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 7. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
7
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEARUM DASAR HUKUM MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dihapus. 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 4. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 5. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 6. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 7. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
8
EVALUASI PERATURAN DESA KERTOSARI DASAR HUKUM MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 3. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 4. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 5. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
9
EVALUASI PERATURAN DESA PAGOWAN DASAR HUKUM MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dihapus. 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 4. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desam ; 5. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 6. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 7. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
10
EVALUASI PERATURAN DESA KARANGANOM DASAR HUKUM MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dihapus. 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dihapus. 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dihapus. 4. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 5. Mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017; 6. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 7. Mencantumkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017.
11
B. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA PASRUJAMBE NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
12
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA JAMBEKUMBU NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
13
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA SUKOREJO NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
14
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA JAMBEARUM NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
15
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 16
DESA KERTOSARI NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
17
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA PAGOWAN NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
18
EVALUASI DOKUMEN RAPERDES APBDES TAHUN 2017 DESA KARANGANOM NO
URAIAN
1
Kesesuaian Format Raperdes APBDes
2
(Permendagri 113) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Kerja
3
Pembangunan Desa (RKPDes) Kesesuaian Dokumen Raperdes APBDes dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
KESEUAIAN SESUAI TIDAK
CATATAN : RAB dalam Raperdes APBDes harus tetap ada (Permendagri 113 Tahun 2014)
19
C. BIDANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER EVALUASI PERATURAN DESA PASRUJAMBE 1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 3. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 4. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 5. Penambahan alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 6. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 7. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 8. Tambahan honor guru PAUD 9. Pengembangan fasilitas PAUD 10. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 11. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 12. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 13. Sosialisasi Sosialisasi Pembentukan BUMDes 14. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 15. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 16. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 17. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU 20
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEKUMBU 1. Untuk ditinjau ulang mengenai pembuatan Sumur bor untuk kebutuhan masjid 2. Untuk ditinjau ulang mengenai penganggaran pemeliharaan kantor desa Karena adanya usulan rehabilitasi kantor desa 3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 4. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 5. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 6. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 7. Penambahan alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 8. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 9. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 10. Tambahan honor guru PAUD 11. Pengembangan fasilitas PAUD 21
12. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 13. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 14. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 15. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 16. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 17. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 18. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 19. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
EVALUASI PERATURAN DESA SUKOREJO 1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 3. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 4. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 5. Penambahann alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 6. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 22
7. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 8. Tambahan honor guru PAUD 9. Pengembangan fasilitas PAUD 10. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 11. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 12. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 13. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 14. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 15. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 16. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 17. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEARUM 1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 23
3. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 4. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 5. Penambahan alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 6. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 7. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 8. Tambahan honor guru PAUD 9. Pengembangan fasilitas PAUD 10. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 11. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 12. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 13. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 14. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 15. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 16. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 17. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
24
EVALUASI PERATURAN DESA KERTOSARI 1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 3. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 4. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 5. Penambahan alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 6. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 7. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 8. Tambahan honor guru PAUD 9. Pengembangan fasilitas PAUD 10. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 11. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 12. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 13. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 14. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 15. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 16. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 17. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
25
EVALUASI PERATURAN DESA PAGOWAN 1. Untuk usulan pembangunan Tandon air dan pipanisasi agar dipelajari lebih detail dan dalam antara lain : a. Status tanah sebagai pembangunan tendon air b. Besaran debit air per detik c. Jangkauan sasaran pemanfaat air d. Adanya kesepakatan dengan pihak HIPPA bilamana sumber air tersebut juga digunakan untuk irigasi pertanian e. Adanya kesepapakatan denan desa lain apabila sumber air tersebut terletak di wilayah desa tetangga. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 4. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 5. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 6. Penambahann alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 7. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 8. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 9. Tambahan honor guru PAUD 10. Pengembangan fasilitas PAUD 11. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 12. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 13. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 14. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 15. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 16. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 17. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 18. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
26
EVALUASI PERATURAN DESA KARANGANOM 1. Agar meninjau ulang akan kegiatan pembangunan jembatan sebesar Rp. 369.035.500,- karena pekerjaan beton cor saran konsultasi dinas PU kabupaten lumajang. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Pembangunan gedung posyandu gerbangmas bagi desa yang dusunnya membutuhkan dan bisa dialokasikan sepanjang kesiapan lahan tanah ada dan tidak bermasalah 4. Peningkatan Polindes menuju Poskesdes bila memenuhi syarat dan memungkinkan 5. Pengadaan alat Laborant sederhana seperti tes kadar gula dan tensi digital dengan sasaran utama untuk usia lanjut 6. Penambahann alokasi pendanaan akseptor KB baru mantap dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 5.000.000 7. Desa agar mengalokasikan dana untuk UP2K sebesar Rp. 2.500.000 8. Mengalokasikan dana profil desa minimal Rp. 2.500.000 9. Tambahan honor guru PAUD 10. Pengembangan fasilitas PAUD 11. Mengembangkan kelompok UKM bila usaha tersebut memenuhi syarat 12. Tambahan honor kader kesehatan (kader posyandu gerbangmas ) 13. Mengalokasikan dana untuk program Gita Larasati 14. Sosialisasi Pembentukan BUMDes 15. Mengalokasikan dana untuk program Nawa Cita 16. Operasional RT RW menjadi intensif RT RW 17. Kegiatan UP2K dijadikan satu dalam kegiatan PKK Desa 18. Penyusunan perencanaan kegiatan fisik atau infrastruktur agar didampingi oleh petugas dari PU
27
D. BIDANG KEUANGAN SELURUH DESA SE-KECAMATAN PASRUJAMBE I. LAMPIRAN PERDES - Format disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 1. PENDAPATAN - Kode Rekening disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 - Kolom Keterangan pada PAD diisi Perdes Nomor .... Tahun ... - Kolom Keterangan pada, Bagi hasil pajak dan retribusi, Bantuan Keuangan diisi Surat BPKD Tanggal .. Nomor ..... - Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan bunga giro 2. BELANJA - Tiap Kegiatan pada Kolom Keterangan diisi sumber biaya : PADesa/ADD/DD/Bagi Hasil Pajak/BKK - Dana Desa peruntukannya mengacu Permendes No 22 Tahun 2016 - Pensertifikatan aset desa / inventarisasi aset desa - Belanja Modal adalah barang yang kapitalisasi 500 ribu keatas - Operasional RT/RW berisi insentif RT/RW - Pembangunan Balai Desa masuk bidang I - Biaya Pembangunan (Fisik dan kontruksi) Biaya umum 8 % (3% biaya perencanaan, 5% biaya honor tim) (dibuatkan Perkades tentang standart biaya dengan acuan standart biaya kabupaten) - Bidang Pemberdayaan Mayarakat PKK, PAUD, GERBANGMAS, BBGRM, LANSIA harus dirinci belanjanya misal Honor, ATK, Mamin 28
-
SilPA tahun lalu melihat Giro per 31 Desember 2016
E. BIDANG KEWENANGAN APARAT DESA EVALUASI PERATURAN DESA PASRUJAMBE 1. BPD desa Pasrujambe dalam mengadakan rapat belum menjelaskan jenis rapat dan sifatnya 2. Berita acara rapat paripurna BPD desa pasrujambe tentang kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDesa TA. 2017 belum diterangkan 3. Belum menuangkan Keputusan BPD desa Pasrujambe tentang persetujuan terhadap Raperdes tentang APBDesa TA. 2017 4. Dikolom keterangan belum dijelaskan asalnya dana ADD atau DD 5. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 6. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 7. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi / Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke kecamatan 8. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, Patok-Patok Batas Desa) agar dianggarkan. 29
9. Agar dianggarakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEKUMBU 1. BPD desa Jambekumbu dalam mengadakan rapat belum menjelaskan jenis rapat dan sifat rapat 2. Dikolom keterangan belum dijelaskan asal dana ADD dan DD 3. Agar dianggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) 4. Kode Rekening 2.1.1.1. istilah insentif RT/RW yang benar Operasional RT/RW masuk rekening 2.1.4 Operasional RT/RW 5. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 6. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 30
7. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 8. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, Patok-Patok Batas Desa) agar di anggarkan
EVALUASI PERATURAN DESA SUKOREJO 1. BPD desa Sukorejo dalam mengadakan rapat belum menjelaskan jenis rapat dan sifat rapat 2. Belum menuangkan Berita Acara pada Rapat Paripurna BPD Desa Sukorejo tentang kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDesa TA. 2017 31
3. Pengunduran diri ketua BPD desa sukorejo belum ditindak lanjuti , PAW belum dilaporkan ke Bupati lewat Camat Pasrujambe 4. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 5. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 6. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 7. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, Patok-Patok Batas Desa) agar di anggarkan
32
EVALUASI PERATURAN DESA JAMBEARUM 1. BPD desa Jambearum dalam mengadakan rapat belum menjelaskan jenis rapat dan sifat rapat 2. Belum menuangkan Berita Acara pada Rapat Paripurna BPD Desa Jambearum tentang kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDesa TA. 2017 3. Sesuai permendagri 113 th 2014 bukan operasional BPD yang benar Tunjangan BPD, masuk kode Rekening Belanja Pegawai 4. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 5. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 6. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 7. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, Patok-Patok Batas Desa) agar di anggarkan 8. Agar dianggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
33
EVALUASI PERATURAN DESA KERTOSARI 1. Cover tidak ada 2. BPD desa Kertosari dalam rapat tidak melampirkan jenis rapat sifat rapat dan daftar hadir 3. Belum menuangkan Berita Acara pada Rapat paripurna BPD Kertosari tentang Kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDesa TA. 2017 4. Pengunduran diri ketua BPD desa kertosari belum ditindak lanjuti, Proses PAW belum dilaporkan Bupati lewat Camat Pasrujambe 5. BPD desa kertosari belum menuangka Keputusan tentang Persetujuan terhadap APBDesa TA. 2017 6. Kolom keterangan tidak ada penjelasan asal Dana ADD atau DD 7. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 8. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 9. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 10. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, PatokPatok Batas Desa) agar di anggarkan 11. Agar dianggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
34
EVALUASI PERATURAN DESA PAGOWAN 1. BPD desa Pagowan tidak menjelaskan sifat rapat 2. Upah tenaga kontrak, surat perintah tugas atau kontrak kerja, Camat Pasrujambe tidak pernah menerima berkasnya 3. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 4. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 5. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 6. Kegiatan penetapan dan penegasan batas SD (Tugu, Gapura, Patok-Patok Batas Desa) agar di anggarkan 7. Agar dianggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
35
EVALUASI PERATURAN DESA KARANGANOM 1. Belum menuangkan dalam Rapat BPD desa Karanganom, jenis Rapat Sifat Rapat dan Daftar Hadir 2. Belum menuangkan Berita Acara pada Rapat Paripurna BPD Desa Karanganom tentang kesepakatan terhadap Raperdes APBDesa TA 2017 3. Honor sopir ambulance agar dimasukkan pemeliharaan kendaraan dinas 4. Perdes RKP th 2017 agar dikirim ke Camat Pasrujambe untuk selanjutnya di klarifikasi ke Kabupaten 5. Tanah Kas Desa (TKD) agar di masukkan di APBDes dan hasilnya baik dikelola sendiri maupun disewakan pihak ke tiga agar dimasukkan ke rekening kas desa. 6. Perdes TKD dan Pungutan yang sudah di Evaluasi/Klarifikasi agar segera disempurnakan dan dikirim ke Kecamatan 7. Agar dianggarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)
36
