Nama : Sintya Amalis Devy PermataSari Nim
: 15080583045
Kelas : D3Ak15
1. A. STRUKTUR HOLDING-TERINTEGRASI VS SUBS IDIARIES-DISINTEGRASI Struktur holding-terintegrasi adalah struktur perusahaan yang memiliki banyak line usaha di bawah satu kepemilikan dan kontrol induk organisasi perusahaan yang sama, di head office (kantor pusat) Tingkat Efisiensi pelaporan pajak karena perusahaan cukup menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 1 di tingkat kantor pusat laporan keuangan dikonsolidasikan dikonsolidasikan dan digabungkan dalam 1 SPT Tahunan PPh Badan. Dimungkinkan terjadi kompensasi kerugian horizontal antar unit bisnis yang satu dengan yang lain, kecuali apabila terdapat unit bisnis yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dimungkinkan dilakukannya pembebanan biaya alokasi kantor pusat bagi cabang yang berada di luar negeri Pasal 5 (3) huruf (a) UU PPh Tidak diperkenankannya beberapa biaya sebagai beban pengurang untuk penghitungan PPh Badan dan PPh Pasal 26 ayat (4) atau branch profit t ax, seperti: A. pengeluaran sesuai ketentuan pasal 9 UU PPh B. Pembayaran kepada kantor pusat yang berupa : royalti, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bungan C. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang terj adi akibat fluktuasi nilai rupiah pada perkiraan hutang kepada kantor pusat. B.
STRUKTUR ANAK PERUSAHAAN (SUBSIDIARY-DISINTEGRASI) Mengharuskan melakukan tax reporting sebanyak anak perusahaan perusahaan memerlukan biaya tax compliance yang cukup tinggi. Melokalisir problematika perpajakan hanya pada satu perusahaan anak saja, sehingga dampaknya t idak meluas kepada indukMemungkinkan penerapan insentif pengurangan tarif PPh badan sesuai ketentuan Pasal 31E sepanjang memenuhi persyaratan Memungkinkan diberlakukannya diberlakukannya insentif pajak berbentuk inter-corporate devidend tax free sepanjang memenuhi persyaratan untuk induk dari anak perusahaannya yang didirikan di Indonesia. OUTSOURCING VS JOINT OPERATION UNTUK PENANGANAN SUATU PROYEK Terdapat dua kali pemotongan PPh, pertama dari pemilik proyek kepada ontraktor utama, kedua dari kontraktor utama kepada subkontraktorBiaya outsourching akan menjadi biaya
pengurang untuk perhitungan PPh badan bagi kontraktor utama, kecuali pekerjaan jasa tersebut telah dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final. PPN dari subkontraktor akan menjadi PPN masukan bagi kontraktor utama yang akan menjadi kredit pajak atas PPN keluaran yang wajib dipungut kepada pihak pemilik proyek.
JOINT OPERATION ADMINISTRATIF Untuk kepentingan PPh Badan, masing-masing anggota JO berkewajiban untuk melaporkan bagian laba yang diterima dari JO pada SPT-nya masing-masingUntuk kepentingan PPN, JO harus mendaftarkan dan mengukuhkan diri sebagai PKPUntuk pemotongan PPh, JO berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh ps 21/26, PPh pasal 4 ayat 9 2), PPh pasal 15, PPh ps 23 /26 agen pemotong (WHT).
1. Ditanya : 1. Buatlah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT SEMEN INDONESIA untuk tahun pajak 2016. Jawab : Rugi fisikal dalam negeri ( PT Semen Padang) Laba Pendapatan Kena Pajak dalam negeri - PT Semen Tonasa - PT Semen Gresik - Rugi Vietnam
Rp 4.000.000.000 Rp 5.000.000.000 Rp - (+)
Rp 9.000.000.000 PPH Badan menurut tariff pajak pasal 17 UU PPH 25% x Rp 9.000.000.000 = Rp 2 .250.000
2. Berdasarkan asumsi : PT SEMEN Tonasa ingin membagikan Deviden sebesar 2% dari 4.000.000.000 tax incomenya . kepada PT Semen padang yang kepemilikkannya memiliki 20% sedangkan PT semen memiliki kepemilikan Saham sebesar 25 % Ditanya : Buatlah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT SEMEN INDONESIA untuk tahun pajak 2016. Jika Kepemilikan di masing-masing entitas anak adalah: Jawab Jumlah deviden yang dibagikan PT semen Tonasa sebesar 4.000.000.000 x 2% = Rp80.000.000
-
PT Semen Padang Jumlah deviden yang diterima berdasarkan kepemilikan 20% x 15% x 80.000.000 = 8.000.000
-
PT semen Padang Jumlah deviden yang diterima berdasarkan kepemilikan 25%x20%x80.000.000 = 4.000.000
3.1 KSO PJP wajib mendaftarkan NPWP karena termasuk KSO Administratif (terpisah dengan anggotanya) 3.2 KSO PJP wajib :
Memotong pajak atas pembayaran yang menjadi objek pemotongan PPh kepada anggota KSO, ataupun sebaliknya. Memunggut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada anggota KSO, ataupun sebaliknya
3.3) 25% x Rp.100.000.000.000 = Rp. 25.000.000.000 3.4) 2,5% x Rp.200.000.000.000 = Rp. 5.000.000.000 4a).
Obyek kontrak outsourcing adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Sehingga outsourcing merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak termasuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja perlakuan pajak penghasilan atas penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa outsourcing adalah mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009), yang mengatur mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dimana disebutkan bahwa tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas:1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.b) Dalam kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing services), menyebutkan upah karyawan Rp 10.000 dan manajemen fee Rp 1.000 maka penghitungan pajaknya sebagai berikut: Upah Karyawan : Rp 10.000 Manajemen Fee : Rp 1.000 Jumlah tagihan: Rp 11.000. PPN 10% dari tagihan : (Rp 11.000 x 10%) = Rp 1.100PPh Pasal 23 yang harus dipotong 2% dari manajemen fee: (Rp 1.000 x 2%) = Rp 20Jadi jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPh Pasal 23: (Rp 11.000 + Rp 1.100 - Rp 20) = Rp 12.080Pencatatannya adalah:Beban: Rp 11.000 PPN Masukan: Rp 1.100Hutang PPh Pasal 23: Rp 20Kas: Rp 12.080
5. a) menurut saya perusahaan pada kasus 4 lebih baik menggunakan holding integrasi yang mana dalam perusahaan akan mempunyai banyak entitas anak jika perusahaan induk memiliki kerjasama dengan perusahaan lain maka entitas anak tersebut akan membantu dengan modal dari deviden entitas anak
perusahaan tersebut dan jika projek itu berhasil maka deviden dari projek tersebut akan dibagi rata dengan anak perusahaan yang melakukan kerja sama tersebut. b) Saya memilih outsourcing : kontraktor utama meminta pihak lain untuk membantu sebagian
pekerjaan yang menjadi porsi tanggungjawab kepada pemilik proyek. KONSEKUEN Terdapat dua kali pemotongan PPh, pertama dari pemilik proyek kepada ontraktor utama, kedua dari kontraktor utama kepada subkontraktor Biaya outsourching akan menjadi biaya pengurang untuk perhitungan PPh badan bagi kontraktor utama, kecuali pekerjaan jasa tersebut telah dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final.
