Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Papua Nugini

“PENDUDUK dan KETAHANAN PANGAN ” Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geografi Politik dibimbing oleh: Rustandi Zainal Abidin, Drs. BE., M. Si

Disusun oleh : Dino Mukti

6212161013

Windy Cristiffany

6212161001

Stefani Anned N.

6212161006

Sehela Nurpaula

6212161023

Hendri Jhon Maulingga

6212161038

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Tentang “Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini” . Salawat beriring salam kami ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Makalah ini dapat dijadikan pegangan terkait dengan materi bersangkutan. Dengan paparan materi, penyajian, dan dengan bahasa yang sederhana diharapkan dapat membantu menguasai materi dengan mudah. Penulis sadar bahwa Makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan makalah kami yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 29 November 2017

Penulis

Makalah Sengketa Sengketa Perbatasan Indonesia Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 1.2 Kajian Teori ............................................................................................... 2 1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 6 1.4 Tujuan ................................................................................................ 6 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 7 2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Papua Nugini ............................... 7 2.1 Permasalahan yang terjadi di Perbatasan ................................................. 10 2.3 Penyebab Permasalahan yang terjadi di Perbatasan ............................... 11 2.4 Dampak permasalahan terhadap hubungan bilateral RI-PNG ................ 12 2.5 Upaya mengatasi permasalahan daerah perbatasan RI-PNG ................... 12 BAB III PENUTUP .............................................................................................. 15 3.1 Kesimpulan ............................................................................................ 15 3.2 Saran ........................................................................................................ 16 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 17

Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai

perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa diatasnya. Negara yang memiliki wilayah yang luas menghadapi berbagai macam ancaman masalah, salah satunya yang mencakup berbagai suku bangsa, ras, agama, faktor geografis, dan perbatasan. Saat ini masih banyak masalah perbatasan, baik dari darat maupun laut. Masalah perbatasan juga merupakan suatu unsur penting dalam penetapan suatu kedaulatan negara. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa semua penduduknya menaati undang-undang serta peraturan untuk mempertahankan kedaulatannya. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri dari daratan, lautan dan ruang udara. Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.900 Km, dan memiliki kawasan perbatasan wilayah darat (kontinen) dan laut (maritim). Pulau kecil yang tersebar di seluruh perairan nusantara, diperkirakan sekitar 17.508 pulau. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaran ya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum baik itu mengenai perbatasan dalam konteks daratan maupun di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi suatu negara. Salah satu negara yang punya arti lebih, dalam hubungannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, ialah Papua Nugini. Wilayah Perbatasan yang terletak di Provinsi Papua atau di provinsi paling timur di Indonesia ini sangat jarang atau kurang terekspos untuk dijadikan pembahasan.


1

1.2 Kajian Teori Lingkungan Internasional yang sudah tidak ada lagi batas, menghasilkan

pengaruh yang sangat jelas bagi setiap negara. Hal ini meliputi beberapa segi hubungan dalam Konteks hubungan internasional. Holsti memberi gambaran tentang pengertian Hubungan Internasional seperti berikut: Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional. Hubungan Internasional didasarkan kedalam beberapa faktor yang menunjang terjadinya proses hubungan antara negara-negara. Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, seperti perpindahan penduduk, pariwisata, olahraga, atau pertukaran budaya.13 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional 1.2.1 Perbatasan

Istilah perbatasan dalam pengertian politis menunjukan garis yangditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara di anggap diperluas atau dibatasi

dari

atau

sebagai

perlindungan

terhadap

negara

lain.

Perbatasanperbatasan buatan terdiri dari tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasi garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang. Perbatasan dapat dikategorikan kedalam empat tipe perbatasan, yaitu: 1. Alenated borderland ; suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi

aktifitas lintas batas sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan, agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. 2. Coxistent borderland; suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas

batas bisa ditekan sampai ketingkat yang bisa dikendalikan meskipun


2

masih muncul persoalan yang tak terselesaikan misaln ya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan. 3. I nterdependen borderland; suatu wilayah perbatasan yang kedua

sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. 4. I ntegrated borderland; suatu wilayah perbatasan kegiatan yang

ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. Selain itu, dalam rangka kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berdasarkan teori yang dikembangkan dari Theory of Boundary Making , oleh Stephen B. Jones dalam A Handbook for Statesment,Treaty Editors and Boundary Commissioners; dibagi ke dalam empat ruang manajemen yaitu: 1. Alokasi; inventarisasi dasar dari kepemilikan wila yah negara yang didasarkan pada prinsip hukum internasional, prinsip Uti Posideti Juris. 2. Delimitasi; penetapan garis batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlaping. 3. Demarkasi; penegasan batas antar negara di lapangan setelah dilakukan Delimitasi. 4. Administrasi; pengelolaan administrasi di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti pengelolaan penduduk dan sumber daya, pembagian kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan CIQ dan lain sebagainya.

1.2.2 Kondisi wilayah perbatasan di Kedua Negara

Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terbagi menjadi dua tipe yakni perbatasan laut dan darat. Perbatasan laut tersambung oleh samudera pasifik yang melingkungi wilayah Papua Nugini. Ditarik secara umum, Indonesia Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

3

berbatasan dengan tiga negara sekaligus yakni Papua Nugini disebelah timur dan selatan, Australia di sebelah selatan dan dengan Republik Palau di sebelah utara. Perbatasan darat kedua negara dalam satu rangkaian pulau New Guinea. Sebagai bagian dari perjanjian bilateral tahun 1973 mengenai Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia/Papua New Guinea mengenai Pengaturan Administratif Perbatasan, telah didirikan 14 pilar MM di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Titik-titik tersebut ada di 141° Bujur Timur, mulai dari pilar MM1 sampai dengan MM10. Selanjutnya mulai dari pilar MM11 sampai dengan pilar MM14 berada pada meridian 141° 01’ 10". Batas darat dengan Papua Nugini berjajar dari Utara ke Selatan sejauh kurang lebih 780 Km terletak dari garis batas/meridien monument (MM1) di daerah Skouw dan Wutung, Kota Jayapura sampai dengan MM10 di daerah Anggamarut/Wairin Kabupaten Boven Digoel dari MM11 di daerah Domonggi Kabupaten Merauke sampai dengan MM14 di daerah muara sungai Bensbach atau sungai Torasi. Selain ke 14 pilar MM, antara tahun 1983- 1991, sesuai amanat Pasal 9 Perjanjian 1973 antara Indonesia dengan Papua Nugini, telah didirikan 38 Pilar MM. Sehingga sampai saat ini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan. Penambahan 38 pilar MM baru tersebut saat ini masih tertuang dalam Deklarasi Bersama (Joint declaration) yang ditandatangani oleh otoritas survey and mapping kedua pemerintahan.2 Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua dirasa masih sangat terbatas. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyebrangan secara gelap oleh kelompok

separatis

kedua

negara.

Sebelum

mengalami

pemekaran

Kabupaten, Kawasan perbatasan di Papua terletak di empat Kabupaten yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di lima wilayah Kabupaten/Kota yaitu kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

4

Kecamatan (Distrik). Dari kelima Kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan Kabupaten Baru hasil pemekaran. Sedangkan pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan terdapat di distrik Skouw, Kota Jayapura dan di distrik Sota, Kabupaten Merauke. 1.2.3 Dasar Yuridis Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara

Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia- Papua Nugini diawali oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Deklarasi ini menegaskan mengenai penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaanantara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah tersebut. Dengan deklarasi ini,Papua Barat disahkan sebagai milik Belanda dan tidak perlu menunggu pengakuan dari siapapun.Kemudian setelah itu, ada beberapa landasan hukum yang terbentuk dengan kronologinya sebagai berikut: 

Konvensi antara Inggris dan Belanda tanggal 16 Mei 1895 tentang

penentuan garis batas antara Irian dan Papua Nugini. 

Persetujuan ketelitian hasil observasi dantraverse kegiatan lapangan antara

Indonesia-Australia tanggal 4 Agustus 1964 guna melaksanakan kegiatan tahun 1966/1967. Persetujuan antara Pemerintah Indonesia-Pemerintah Commenwealth Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu, yang ditandatangani di Camberra tanggal18 Mei 1971 dan disahkan dengan Keppres No. 42 tahun 1971. 

Perjanjian antara Indonesia - Australia mengenai garis-garis batas tertentu

antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973. Perjanjian ini masing- masing ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia,Bapak Adam Malik dan dari Papua Nugini adalah Mr. Michael T. Samore atas nama Australia karena pada saat itu Papua Nugini belum memiliki pemerintahan sendiri. 

Persetujuan antara Pemerintah RI-Pemerintah Australia (bertindak atas

nama sendiri dan atas nama pemerintah Papua Nugini) tentang pengaturan pengaturan administratif mengenai perbatasan antara Indonesia-Papua


5

Nuginiyang ditandatangani diPort Moresby pada tanggal 13 November 1973 dan disahkan dengan Keppres No. 27 tahun1974 kemudian diganti dengan persetujuan dasar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang pengaturan-pengaturan perbatasan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan dengan Keppres No.6 tahun 1980, lalu diperbaharui di Port Moresby pada tanggal 29 Oktober 1984, dan disahkan dengan Keppres No.66 tahun 1984, yang kemudian diperbaharui kembalidi Port Moresby pada tanggal 11 April 1990 dan disahkan dengan Keppres No.39 tahun 1990

1.3 Rumusan Masalah

1.

Bagaimana hubungan bilateral RI-PNG?

2.

Apa yang menjadi permasalahan dalam perbatasan RI-PNG?

3.

Apa dampak permasalahan terhadap hubungan bilateral RI-PNG?

4.

Bagaimana upaya mengatasi permasalahan dalam perbatasan RIPNG?

1.4 Tujuan

1.

Mengetahui kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini

2.

Mengetahui permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini

3.

Mengetahui penyebab permasalahan di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini

4.

Mengetahui dampak permasalahan perbatasan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Papua Nugini

5.

Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini


6

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Papua Nugini Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan

mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yangdiikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dankoperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini. Untukmengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara Indonesia - Papua New Guinea belumdilakukan secara optimal Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuantersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentangpengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.Pada tanggal 16 Nopember s/d 2 Desember 1996 telah berkunjung ke Indonesia rombongan Mahasiswa dari Higlands Agricultural College, Mt. Hagen, Papua New Guinea yang berjumlah 50 orang. Kunjungan tersebutdilaksanakan dalam rangka mempelajari dari dekat tentang perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya bidang peternakan, perikanan, manajemen pelayanan

penyuluhan,

strategi

pemasaran

dan

fasilitas-fasilitaspinjaman

keuangan dalam menunjang pengembangan pertanian.Pada tanggal 8 s/d 18 Juli 1996 telah berkunjung rombongan dari PNG yang terdiri dari petani dan asosiasikelapa sawit. Maksud kunjungan adalah dalam rangka : (a) Menambah pengetahuan/pengalaman para petani/pejabat terkait tentang kemajuan-kemajuan di bidang "Processing dan Marketing" kelapa sawit di Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

7

Indonesia, (b) Mengadakan pertemuan dengan para petani, tenaga ahli maupun para peneliti di pusat-pusat penelitian kelapasawit, (c) Mengadakan kunjungan ke lapangan (petani kelapa sawit) yang telah sukses mengembangkan perkebunan kelapa sawit, (d) Mengadakan tukar menukar informasi/pengalaman dengan sesama petani kelapa sawit di Indonesia. (e) Mengunjungi instansi terkait lainnya yang mempunyai kontribusi penting di dalam mengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam rangka melakukan studi banding teknik pengembangan tanaman padi, Tim Studi Banding PNG meninjau dan belajar tentang sistim tanaman/ pertanian padi di Jayapura dan sekitarnya, pada tanggal 11-12 Maret 2000 telah berkunjung rombongan dari Gulf Province salah satu propinsi di PNG. Rombongan terdiri daripara pejabat Pemerintahan, Ketua Kelompok Pertanian serta wakil dari para petani setempat. Pelaksanaan kunjungan dimaksud diatur dan dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Irian Jaya.Hasil pertemuan Sidang I Komisi Bersama RI – PNG di Port Moresby 4 – 6 Juni 2003 disepakati untuk membentuk Working Group Agriculture, Quarantine, Marine and Fisheries. Departemen Pertanian diharapkan menjadi Focal Point untuk Working Group tersebut. Sebagai anggota Working Group Dep. Kelautan dan Perikanan telah Menindaklanjuti kesepaktan pada Sidang I Komisi Bersama melalui pertemuan berskala internasional guna membahas masalah pulau-pulau kecil di perbatasan. Pada saat ini sedang dipelajari kemungkinan pembuatan Kepres yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Ditjen Perikanan Tangkap diusulkan untuk ikut berperan dalam hal ini.Pada tanggal 28 – 30 Oktober 2003 telah dilaksanakan Sidang Perundingan Joint Border Committee (JBC) RI – PNG ke-22 di Madang, Papua New Guinea. Hasil dari sidang tersebut yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah : a. Kedua belah pihak sepakat akan mebuka Pos Lintas Batas, apabila

dimungkinkan akan dibuka padabulan Juni 2004. Hal ini didukung pihak Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

8

PNG karena waktu pembukaan pos perbatasan pada bulan Juni2004 bersamaan dengan waktu pelaksanaan Launching Cross-Border Vehicle Movements Arrangements b. Telah ditandatangani MoU on Collaborative Plant and Animal Health and

Quarantine Activities betweenPNG and Indonesia.Pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia, melalui kerjasama Tripartite Indonesia – PNG – Jepang,pada tanggal 27 Oktober 2003 – 24 Januari 2004 telah dikirimkan expert dari Indonesia dibidang RiceCultivation untuk kegiatan Promotion of Smallholder Rice Production Development, dan telah dilaksanakandengan baik,

dan

untuk saat

ini

telah

dilakukan

perpanjangan

selama

1

tahun.Dibidang pertukaran informasi, memenuhi permintaan pihak East Britain

Provincial

Administartion

(ENBPA),PNG

Indonesia

telah

menyampaikan informasi tentang processing kelapa sawit di Indonesia, sebagai berikut :Historical Statistics (development, production, export, Indonesian consumption): a.Structure of the Industry b.Location of the Industry c.Intended Expansion d.Soils (most suitable) e.Planting Material f.Climate (rainfall, sunlight/solar radiation) most suitable g.Transport Infrastructure h.Social Infrastructure (schools, hospitals, community centers) i.Production Models (eg. Nucleus Estate/Settlers) j.Incentive to Develop. k. What is meant by "plasma/tree crop transmigration program" c.

Pada tanggal 1 – 9 Maret 2004 telah diadakan kunjungan 4 (empat) orang pejabat Deptan PNG dengandikoordinir oleh JICA yang akan mempelajari bidang Rice Farmers, Group and Activities dalam rangkakerjasama teknik dengan Pemerintah Jepang (JICA).Pada tanggal 24 – 26 Juni 2004 telah dilaksanakan Informal Bilateral Meeting RI – PNG di Jayapura.DELRI dipimpin oleh Kepala Badan Karantina. Agenda yang dibahas adalah (1) Agribusiness and Trade Consultation dan (2) Sanitary and Phytosanitary Consultation.

d. Pada tanggal 6 – 13 Desember 2004 telah berkunjung 2 (dua) orang pejabat

Deptan PNG dan 2 (dua) orang petani PNG dan JICA bertindak sebagai fasilitator bermaksud untuk mempelajari Rice Farmers, Groupand Activities terutama untuk dataran tinggi.


9

2.1 Permasalahan yang terjadi di Perbatasan

Dalam

perbatasan

Indonesia-Papua

Nugini,

terdapat

berbagai

permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut . Permasalahan utama yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah: Pertama, Masalah kegiatan lintas batas di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berkaitan dengan kegiatan lintas batas ilegal masyarakat perbatasan sebagai bentuk kegiatan tradisional karena adanya persamaan adat dan budaya antara masyarakat perbatasan, juga kegiatan lintas batas dimana banyaknya warga Papua yang menetap dan menjadi pengungsi di wilayah Papua Nugini sehingga menyalahi aturan kesepakatan kedua negara. Seperti yang diucapkan oleh Pangkostrad Letjen Edy Rahmadi bahwa di daerah perbatasan Merauke dan Boven Digoel mayoritas penduduknya adalah mantan anggota OPM. Mereka banyak keluar masuk ke Indonesia dan Papua Nugini sembarangan untuk sekedar singgah bahkan menetap secara ilegal. Kedua, masalah keamanan yang berkaitan yurisdiksi negara. Hal ini pernah terjadi pada 29 November 2011, dimana penerbangan pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah tidak mendapatkan izin untuk melintasi wilayah udara Indonesia. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara dan kohanudnas. Namun, pesawat Papua Nugini tetap memaksa untuk melakukan penerbangan, hasilnya Indonesia melalui TNI AU tetap memberikan izin untuk melanjutkan penerbangan. Akibat dari kejadian ini justru Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil mengancam untuk melakukan pengusiran Dubes Indonesia di Papua Nugini. Ketiga adalah banyaknya kegiatan kriminalitas di wilayah perbatasan seperti penyelundupan miras oleh warga negara Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan tanpa ada surat resmi atau izin dari pemerintah. Selain itu, daerah perbatasan RI-PNG sering digunakan sebagai tempat pelarian buronan, hal ini dikarenakan pengaruh politik utamanaya yang terlibat dalam gerakan separatis. Hal ini terjadi ketika Kejaksaan Agung meminta Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

10

Djoko Tjandra yang merupakan buron kasus cessie Bank Bali pulang dari Papua Nugini. Namun Djoko dan Papua Nugini tidak menghiraukan permintaan Kejagung. Keempat adanya kegiatan separatisme yang dilakukan OPM menggunakan jalur dan wilayah perbatasan sebagai basis mobilitas pergerakan mereka. Kelima, masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan IndonesiaPapua Nugini yang mengkhawatiran, baik itu sumber daya manusianya, maupun infrastruktur pembangunan di wilayah tersebut. Keenam adalah kasus pemaksaan penurunan bendera Merah Putih di sekitar daerah perbatasan. Kasus ini terjadi pada Agustus 2015 ketika 14 tentara Papua Nugini berseragam loreng dan bersenjata meminta warga Indonesia di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Merauke, Papua, menurunkan bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan. Alasannya, karean pemukiman tersebut dianggap masuk wilayah Papua Nugini. Sejatinya, pemukiman Yakyu merupakan wilayah Indonesia yang sudah berdiam sejak tahun 1980-an. Masalah-masalah tersebut ternyata saling terkait dan membentuk pola sebab-akibat yang menghasilkan fenomena masalah lintas batas dan dapat berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama-kerjasama antara Indonesia-Papua Nugini dalam kerangka hubungan bilateral untuk dapat menyelesaikan masalah dan mengelola wilayah perbatasan tersebut serta sebagai langkah antisipasi agar masalah-masalah tersebut tidak membesar di kemudian hari. 2.3 Penyebab Permasalahan yang terjadi di Perbatasan Apabila dilihat dari permasalahan yang timbul di daerah perbatasan Indonesia

dengan Papua, hal ini dikarenakan kelemahan dibeberapa hal, antara lain: a. Lemahnya penjagaan daerah perbatasan Penjagaan bukan hanya patroli yang dilakukan oleh TNI di daerah perbatasan. Lebih dari itu, tidak adanya mekanisme atau alat yang mampu mengatur sterilitas daerah perbatasan dari warga negara ilegal.


11

b. Kurang tegasnya peraturan tentang penerbangan di wilayah perbatasan Sebenarnya bisa saja TNI AU memaksa pesawat Papua Nugini untuk membatalkan penerbangannya. Namun sekali lagi karena peraturan dan pelaksana peraturan tersebut tidak tegas maka hal demikian dapat terjadi. c. Ketidakjelasan batas wilayah Batas wilayah seharusnya diberi tanda yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti kasus penurunan bendera Merah Putih. Akan lebih baik seandainya dipagar besi daripada hanya berupa patok yang dapat dipindah oleh manusia. pemindahan patok batas wilayah juga sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. d. SDM yang kurang Sumber Daya Manusia yang kurang dapat diartikan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kualitas dapat terlihat dari pasukan penjaga perbatasan yang tidak bisa dikerahkan untuk menjaga seluruh daerah perbatasan di Papua. Sedangkan dari segi kualitas, dilihat dari militer Papua Nugini yang berbicara masalah perbatasan tanpa data.

2.4 Dampak permasalahan terhadap hubungan bilateral RI-PNG Ketika permasalahan terus menerus muncul dan dibiarkan tanpa

diselesaikan maka akan menimbulkan suasana yang kacau. Hubungan antar negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Hal ini pernah terjadi ketika Perdana Menteri Papua Nugini yang mengancam untuk mengembalikan Duta Besar Indonesia ke tanah air. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Indonesia dengan Papua Nugini mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik seperti penjelasan awal. Dengan kondisi perbatasan yang buruk, akan s angat mungkin salah satu dari dua pihak Indonesia dan Papua Nugini memutuskan hubungan karena didasari pada emosi dan rasa curiga. 2.5 Upaya mengatasi permasalahan daerah perbatasan RI-PNG

Keutuhan wilayah NKRI harus dijaga sampai ke daerah pelosok dan perbatasan sekalipun. Namun seperti kita ketahui bahwa menjaga daerah perbatasan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam menyelesaikan sengketa perbatasan setidaknya dapat dilakukan dengan cara: Makalah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini - UNJANI

12

A. Metode Diplomatik 

Negosiasi Negosiasi adalah teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa untuk mencari jalan keluar bersama dengan win win solution.



Mediasi Mediasi adalah bentuk lain dari negosiasi, namun melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau penengah. Mediator adalah pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator haruslah pihak yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua pihak bersengketa.



Inquiry Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti

dan

permasalahan yang timbul. Badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya. 

Konsiliasi Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik yang sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa.

B. Metode Legal  Arbitrase

Metode ini digunakan dalam hukum nasional dan hukum internasional. Secara tradisional arbitrasi digunakan bagi persoalan hukum, biasanya persengketaan mengenai perbatasan dan wilaya. Arbitrase memberikan keleluasaan bagi para pihak bersengketa untuk menentukan proses perkara. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan para pihak untuk memilih para arbitrator.


13

 ICJ (International Court of Justice)

Mahkamah Pengadilan Internasional merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. ICJ mendapatkan kewenangan untuk memutuskan atas sebuah kasus melalui persetujuan dari semua pihak yang bersengketa. Fungsi dari ICJ dinyatakan dalam Piagam PBB pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “memutus perkar a sesuai dengan hukum internasional atau berlandaskan pada sumber-sumber hukum internasional. Dalam memutus perkara, pengadilan harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi pengadilan untuk mengunjungi objek sengketa.

C. Metode Organisasi Internasional  Organisasi Internasional Regional

Dalam deklarasi manila (1982) tentang penyelesaian sengketa secara damai dinyatakan terdapatnya penyelesaian melalui organiasi regional seperti: NATO, ASEAN, UE, dll. Salah satu fungsi utama organisasi regional adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah untuk

melakukan

hubungan

diplomatik.

Dengan

demikian,

maka

penyelesaian sengketa akan menjadi lebih mudah.  PBB

Sebagaimana amanat yang dinyatakan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

Tujuan

tersebut

sangat

terkait

erat

dengan

upaya

penyelesaian sengketa secara damai. Institusi PBB yang sangat penting dalam menyelesaikan pertikaian seecara damai adalah Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB.


14

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Masalah perbatasan adalah masalah yang sensitif dan menjadi perhatian penting bagi setiap negara karena menyangkut kedaulatan negara dan wilayah teritorialnya. Indonesia dengan Papua Nugini memiliki batas wilayah langsung baik di darat dan di laut. Batas wilayah darat Indonesia dengan Papua Nugini adalah Distrik Skouw di Papua dan Distrik Sota di Merauke. Daerah perbatasan adalah daerah yang rawan akan konflik dan permasalahan. Demikian pula yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Permasalahan yang timbul diantaranya adalah Pertama, Masalah kegiatan lintas batas di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berkaitan dengan kegiatan lintas batas ilegal masyarakat perbatasan sebagai bentuk kegiatan tradisional karena adanya persamaan adat dan budaya antara masyarakat perbatasan, juga kegiatan lintas batas dimana banyaknya warga Papua yang menetap dan menjadi pengungsi di wilayah Papua Nugini sehingga menyalahi aturan kesepakatan kedua negara. Kedua, masalah keamanan yang berkaitan yurisdiksi negara. Ketiga adalah banyaknya kegiatan kriminalitas di wilayah perbatasan seperti penyelundupan miras oleh warga negara Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya.Keempat adanya kegiatan separatisme yang dilakukan OPM menggunakan jalur dan wilayah perbatasan sebagai basis mobilitas pergerakan

mereka.

Kelima,

masalah

kesejahteraan

masyarakat

wilayah

perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang mengkhawatiran, baik itu sumber daya manusianya, maupun infrastruktur pembangunan di wilayah tersebut. Keenam adalah kasus pemaksaan penurunan bendera Merah Putih di sekitar daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan kelemahan dibeberapa hal, antara lain lemahnya penjagaan daerah perbatasan, tidak adanya mekanisme atau alat yang mampu mengatur sterilitas daerah perbatasan dari warga negara ilegal,


15

kurang tegasnya peraturan tentang penerbangan di wilayah perbatasan, ketidakjelasan batas wilayah, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas. 3.2 Saran Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi

perbatasn negara. Dalam menyelesaikan sengketa perbatasan setidaknya dapat dilakukan dengan cara yang pertama Diplomatik melalui jalur Negosiasi, Mediasi, Inquiry, dan Konsiliasi. Kemudian cara yang kedua metode Legal melalui jalur Arbitrase dan International Court of Justice. Dan cara yang ketiga melalui Organisasi Internasional Regional, Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB.


16

DAFTAR PUSTAKA



Fauzi, Dea Triana, 2016, UPT Perpustakaan, Fenomena Masalah Lintas

Batas Indonesia-Papua Nugini tersedia di http://rrepository.unpas.ac.id/571.html diakses tanggal 28 November 2017 

Red Haedo , 2014, Extreme Experience, Upaya Penyelesaian Konflik

Wilayah Perbatasan Negara tersedia di http://redhaedo.blogspot.co.id/2014/05.html diakses tanggal 28 November 2017 

Ziyadi, A, 2016, Militermeter.com, Sota dan Skouw Terpencil tetap Tercinta

tersedia di http://militermeter.com.html diakses tanggal 28 November 2017


17

Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Papua Nugini

Recommend Documents