A. Sejarah Perkembangan Investasi
Pembicaraan tentang sejarah perkembangan investasi, tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodesasi investasi. Ada tiga gelombang atau periode investasi. Ada tiga gelombang periode investasi, yaitu periode krononialism, periode imperialism baru, dan periode tahun 1960-an (Erman Rajagukguk, dkk., 1995: 1-2). Ketiga periode investasi ini disajikan berikut ini. 1. Periode Kolonialisme Kuno
Periode ini di mulai pada abad ke-17 dan abad ke-18 periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh spanyol, belanda ,dan inggris yang mendirikan tambangtambang dan perkebunan di beberapa Negara jajahan diasia dengan cara merampas dan mengekspoitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan. 2. Periode Impirialisme Baru
Periode ini baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa Negara lainnya “terbelenggu” dalam sistem penjajahan. Investasi Negara-negara Eropa
di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan, dan pusat-pusat kota pada waktu itu kota telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi Negara-negara jajahan tersebut. 3. PeriodeIinvestasi Tahun 1960-an
Periode investasi tahun 1960-an di mulai ketika Negara-negara sedang berkembang memperkenlakan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (trade barrier ) dan kuat kebijaksanaa pajak, Negara-negara tersebut “memaksa” perusahaan-perusahaan multinasional Amerika serikat dan Negara-negara maju lainnya un tuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di Negara-negara berkembang tersebut, di samping mendirikan cabang-cabang perusahaan beberapa Negara industri baru untuk produksi kompenen-kompenen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke Negara-negara maju. Arus investasi dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya agreement on trade investment measures (TRIMS) dalam GATT puturan Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap Negara
penandatanganan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.1 Bagaimana perkembangan arus investasi di Indonesia. Ada tiga periode perkembangan investasi di Indonesia, yaitu pada awal masa kemerdekaan (1945-1965), pada masa Orde Baru dan masa orde reformasi. Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah di nasionalisasi untuk kepentingan nasional. Momentum awal mengalir investasi di Indonesia mulai pada masa Orde baru (19671997). Masa ini ditandai dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomer 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Keberadaan kedua undang-undang itu memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestic untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi yang pertama masuk ke Indonesia, terutama investasi asing, adalah perusahaan Philips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alas an yang sangat kuat untuk masuk ke Indonesia dan berpatungan dengan mitra local. Lalu, modal asing yang kedua masuk ke Indonesia adalah PT Freeport Indonesia. Investasi yang ditanamkan oleh perusahaan ini adalah di bidang pertambangan (Ismail Saleh, 1990:3). Pada masa Orde baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Ini terbukti pada tahun1996, FDI mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US$ 6,2 miliar. Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian, tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003. Defisit FDI tahun 2002 tercatat sebesar US$ 1,5 miliar (Sinar Harapan , 2003). Dibandingkan dengan Negaranegara ASEN lainnya, aliran investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, sedangkan Negara lain masih menikmati aliran investasi asingb yang positif kendati terimbas krisis. Thailand, misalnya, setelah krisis yang melanda Negara ini, sekarang dibanjiri oleh investasi
1
Salim HS dan Budi Sutrisna, Hukum Investasi Di Indonesia, PT RajaGRafindo Persada, Jakarta, 2008.
hlm.34
asing dari perusahaan multinasional, seperti otomatif dan elektronika. Honda, Isuzu, Ford dan berbagai perusahaan lainnya yang menjadikan Thailand sebagai basis industrinya si ASEAN. Berdasarkan data BKPM, laporan persetujuan investasi menunjukan data yang besar. Akan tetapi, hanya dikit darin persetujuan itu yang trealisasi. Data BKBPM menunjukan pada 2001 persetujuan investasi asing mencapai 1334 proyek, namun yang direalisasikan hanya 376 proyek dengan nilai US$ 2,79 miliar. Tahun 2002, persetujuan investasi menurun menjadi 1151 proyek, sedangkan proyek yang terealisasi naik menjadi 425 proyek dengan nilai US$ 9,52 miliar. Persetujuan investasi asing pada 2003 hingga periode September hanyan mencapai 773 proyek, sedangkan realisasi baru mencapai 338 proyek dengan nilai US$ 2,03 miliar. Pada bagian persetujan investasi maupun realisasi dalam negeri terus anjlok dalam waktu tiga tahun terakhir. Pada 2001, realisasi investasi hanya sebanyak 145 proyek dengan nilai Rp7,54 triliun, sedangkan proyek yang disetujui 264 proyek. Selanjutnya 2002, persetjuan merosot lagi menjadi 188 proyek dan realisasi hanya 105 proyek dengan nilai Rp11,04 triliun. Hingga September 2003, masih mencapain 76 proyek senilai Rp5,64 triliun dari 143 proyek yang disetujui (Sinar Harapan, 2003).
Factor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa
Indonesia merupakan Negara yang belum aman dalam
menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsat Indonesia. 2
B. Istilah Dan Pengertian Hukum Investasi
Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang- undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undang. Investasi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu inverstment of law. kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.
2
Ibid. Hal.36
Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang perlindungan lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang- kadang digunakan secara interchangeable.3 Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa putra, dkk., mengemukakan pengertian hukum investasi sebagai berikut : “norma-norma
hukum
mengenai
kemungkinan-kemungkinan
dapat
dilakukan
investasi, syarat-syarat investasi, dan yang terpenting mengaragkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahtraan bagi rakyat “(Ida Bagus wyasa Putra,dkk.,2003:54-
55).4 Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum, norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: 1. Penawaran investasi; 2. Syarat-syarat investasi 3. Perlindungan; dan 4. Kesejateraan bagi masyarakat Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahtraaan masyarakat. Artimya dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kelemahan definisi ini adalah tidak di konstruksikannya hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal dan menggunakan dengan kata-kata kemungkinan dalam melakukan investasi. Kata-kata kemungkinan mengandung arti dalam penanaman investasi dapat atau tidak dapat dilakukan oleh penanaman modal. Padahal dengan adanya investor, mengharapkan investasi dapat dilakukan secara pasti di Indonesia.
3
Ida Bagus rahmadi supanca, Kerangka Hukum dan kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006),h.1 4 Salim HS dan Budi Sutrisna, Hukum Investasi Di Indonesi a, PT RajaGRafindo Persada 2008 , Jakarta,hlm.10
Definisi lain di kemukakan oleh T. Mulya Lubis. Ia mengemukakan hukum investasi adalah sebagai berikut : “tidak hanya dapat dalam undang-undang. Tetapi dalam hukum dan aturan lain yang
diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (other the subsequent law and regulation co,ing info force relavan to foreign inversment matters)”(T Mulya Lubis, 1992:29 ).
Apabila kita mengkaji pendapat T. Mulya Lubis, ternyata dalam definisi ini hanya difokuskan dalam sumber hukum investasi. Sumber hukum investasi itu meliputi: undangundang dan aturan-aturan lain. Padahal hukum investasi tidak hanya mengkaji sumber hukumnya,
tetapi mengatur hubungan antara penanam modal dengan penerima modal
sehingga kedua definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut hemat penulis, yang diartikan dengan hukum investasi adalah : “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima
modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara” Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi yang tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi yang tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi , dimana kaidahn hukum itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktri. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tatacara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan Negara yang menjadi tempat
investasi itu ditanamkan. Biasanya Negara yang menerima investasi merupakan Negaranegara yang sedang berkembang.5 Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang diilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu : 1. Adanya kaidah hukum 2. Adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan Negara penerima investasi 3. Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi 4. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan 5. Negara . Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yng bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.
5
Ibid. Hal. 11
Daftar Pustaka
Salim HS dan Budi Sutrisna, 2008, Hukum Investasi Di Indonesia, PT RajaGRafindo Persada, Jakarta Ida Bagus rahmadi supanca, 2006 Kerangka Hukum dan kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Bogor; Ghalia Indonesia,). Rokhmatussaz’dyah dan Suratma,2017,Hukum Investasi Dan Pasar Modal , Sinar Grafika, Jakarta
