SA 700 Revisi

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR AUDIT (“SA”) 700

PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK 2008 – 2008 – 2012 2012

Kusumaningsih Kusumanings ih Angkawidjaja Angkawidjaj a

Ketua

Handri Tjendra

Wakil Ketua

Dedy Sukrisnadi

Anggota

Fahmi

Anggota

Godang Parulian Panjaitan

Anggota

Johannes Emile Runtuwene

Anggota

Lolita R. Siregar

Anggota

Renie Feriana

Anggota

Yusron Fauzan

Anggota

SA 700

2


STANDAR AUDIT 700 PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan)) DAFTAR ISI Paragraf Pendahuluan Ruang Lingkup …................. ….................…………..…………..…………….……………………….. …………..…………..…………….……………………….. Tanggal Efektif …………………………….…………….…………….…………………… Tujuan ………..…….…………… ………..…….………………………….…………… …………….…………….…………….…………… .…………….……………….. ….. Definisi ……………….…………………….….…………….…………….……………….. Ketentuan Perumusan Suatu Opini atas Laporan Keuangan ……..…………….………….…….. ……..…………….………….…….. Bentuk Opini ……..…………….………… ……..…………….…………….…………….………… ….…………….……………………….……… …………….……… Laporan Auditor ……….…………….… ……….…………….…………….…………….… ………….…………….………………..……….. ……………..……….. Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan …….. Ketentuan Penerapan……………………………………………………………………… Penerapan……………………………………………………………………… Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Aspek Kualitatif Kualitatif Praktik Akuntansi Entitas Entitas …….…………….…………………………. …….…………….…………………………... Pengungkapan Pengaruh Transaksi dan Peristiwa Material terhadap Informasi yang Disampaikan dalam da lam Laporan Keuangan ……..……..…………….. Deskripsi Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku …………….……………… . Bentuk Opini ………………………..………….…………….…………….………………. ………………………..………….…………….…………….………………. Laporan Auditor ……….…………….…………….…………….……………………….. ……….…………….…………….…………….……………………….. Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan ……. …….

1-4 5 6 7-9 10-15 16-19 20-45 46-47 48-49 A1-A3 A4 A5-A10 A11-A12 A13-A44 A45-A51

Lampiran: Ilustrasi Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Standar Audit (“ (“SA”) SA”) 700, “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan,” harus dibaca bersamaan dengan SA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit.”

SA 700

3


Pendahuluan Ruang Lingkup 1.

Standar Audit (“SA”) ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan.

2.

SA 7051 dan SA 7062 mengatur bagaimana bentuk dan isi laporan auditor dipengaruhi ketika auditor menyatakan suatu opini modifikasian atau mencantumkan suatu paragraf penekanan atau suatu paragraf hal lain dalam laporan auditor.

3.

SA ini ditulis dalam konteks laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap. SA 800 3 mengatur pertimbangan-pertimbangan khusus ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka bertujuan khusus. SA 805 4 mengatur pertimbanganpertimbangan khusus yang relevan dengan suatu audit atas laporan keuangan tunggal atau unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan.

4.

SA ini mendorong konsistensi dalam laporan auditor. Konsistensi dalam laporan auditor, ketika audit telah dilaksanakan berdasarkan SA, mendukung kredibilitas dalam pasar global dengan membuat audit tersebut (yang telah dilaksanakan berdasarkan standar yang diakui secara global) lebih siap dapat teridentifikasi. SA ini juga membantu peningkatan pemahaman pengguna laporan keuangan dan pengidentifikasian kondisikondisi yang tidak biasa ketika terjadi.

Tanggal Efektif 5.

SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan).

Tujuan 6.

Tujuan auditor adalah: a. Untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh; dan b. Untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut.

Definisi 7.

Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna: (a) Laporan keuangan bertujuan umum: Laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum.

1

SA 705, “Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen.” SA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen.” 3 SA 800, “Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus.” 4 SA 805, “Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Unsur, Akun atau Pos Spesifik dalam suatu Laporan Keuangan.” 2

SA 700

4


(b) Kerangka bertujuan umum: Suatu kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan dapat berupa suatu kerangka pelaporan wajar atau suatu kerangka kepatuhan. Istilah “kerangka pelaporan wajar” digunakan untuk merujuk pada suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kerangka tersebut dan: (i)

Mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa, untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar, kemungkinan perlu bagi manajemen untuk menyediakan pengungkapan yang melebihi pengungkapan yang telah ditentukan oleh kerangka tersebut; atau

(ii)

Mengakui secara eksplisit bahwa kemungkinan perlu bagi manajemen untuk menyimpang dari suatu ketentuan kerangka untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar. Penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan bila dianggap perlu dalam kondisi yang sangat jarang.

Istilah “kerangka kepatuhan” digunakan untuk merujuk pada suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kerangka tersebut, tetapi tidak mengandung pengakuan dalam butir (i) atau (ii) tersebut di atas.5 (c) Opini tanpa modifikasian: Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 6 8.

Pengacuan pada “laporan keuangan” dalam SA ini berarti “suatu laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait”. Catatan atas laporan keuangan terkait pada umumnya meliputi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menentukan bentuk dan isi laporan keuangan, dan apa yang merupakan suatu laporan keuangan lengkap.

9.

Pengacuan pada “Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dalam SA ini berarti Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan pengacuan pada “Standar Akuntansi Pemerintahan” berarti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan Perumusan suatu Opini atas Laporan Keuangan 10.

Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 7,8

5

SA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit,” paragraf 13(a). Paragraf 35 –36 berkaitan dengan frasa yang digunakan untuk menyatakan opini dalam konteks kerangka penyajian wajar dan kerangka kepatuhan. 7 SA 200, paragraf 11. 8 Paragraf 35 –36 berkaitan dengan frasa yang digunakan untuk menyatakan opini dalam konteks kerangka penyajian wajar dan kerangka kepatuhan. 6

SA 700

5


11.

Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan: (a) Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 330, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh; 9 (b) Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 450, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara invidual maupun secara kolektif; 10 dan (c) Evaluasi yang diharuskan oleh paragraf 12-15.

12.

Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. (Ref: Para. A1-A3)

13.

Secara khusus, auditor harus mengevaluasi apakah, dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku: (a) Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai; (b) Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat; (c) Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar; (d) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami; (e) Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan; dan (Ref: Para. A4) (f) Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

14.

Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, pengevaluasian yang diharuskan oleh paragraf 12-13 juga harus mencakup apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Pengevaluasian auditor tentang apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: (a) Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan; dan (b) Apakah laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

15.

Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada, atau menjelaskan, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. (Ref: Para. A5-A10)

9

SA 330, “Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai,” paragraf 26. SA 450, “Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit,” paragraf 11.

10

SA 700

6


Bentuk Opini 16.

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

17.

Jika auditor: (a) Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau (b) Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material; auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705.

18.

Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan, tergantung dari ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diselesaikan, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. (Ref: Para. A11)

19.

Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka kepatuhan, auditor tidak diharuskan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Namun, jika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut menyesatkan, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan, tergantung dari bagaimana hal tersebut diselesaikan, harus menentukan apakah, dan bagaimana, mengomunikasikan hal tersebut dalam laporan auditor. (Ref: Para. A12)

Laporan Auditor 20.

Laporan auditor harus dalam bentuk tertulis (Ref: Para. A13-A14).

Laporan Auditor untuk Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit Judul 21.

Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. (Ref: Para. A15)

Pihak yang Dituju 22.

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. (Ref: Para. A16)

SA 700

7


Paragraf Pendahuluan 23.

Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus: (Ref: Para. A17-A19) (a) Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit; (b) Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit; (c) Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan; (d) Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya; dan (e) Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan 24.

Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen,” tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengacuan yang tepat dapat menggunakan ”pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.”

25.

Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan.”

26.

Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. (Ref: Para. A20-A23)

27.

Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.”

Tanggung Jawab Auditor 28.

Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Tanggung Jawab Auditor.”

29.

Laporan auditor harus menyatakan bahwa tangggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. (Ref: Para. A24)

30.

Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. (Ref: Para. A25-A26)

SA 700

8


31.

Laporan auditor harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan bahwa: (a) Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan; (b) Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Dalam kondisi ketika auditor juga memiliki suatu tanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan, auditor harus mengabaikan frasa bahwa pertimbangan auditor atas pengendalian internal bukan untuk tujuan menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal; dan (c) Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

32.

Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas.”

33.

Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.

Opini Auditor 34.

Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini”.

35.

Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa di bawah ini: Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, ….. sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Ref: Para. A27-A33)

36.

Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Ref: Para. A27, A29-A33)

37.

Jika rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor bukan pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau Standar Akuntansi Pemerintahan, maka opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut.

SA 700

9


Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya 38.

Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi,” atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. (Ref: Para. A34-A35)

39.

Jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggung jawab pelaporan lainnya, maka judul, pernyataan, dan penjelasan yang dirujuk dalam paragraf 23-37 harus diberi subjudul “Pelaporan atas Laporan Keuangan.” Bagian “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi” harus disajikan setelah bagian “Pelaporan atas Laporan Keuangan.” (Ref: Para. A36)

Tanda Tangan Auditor 40.

Laporan auditor harus ditandatangani. (Ref: Para. A37)

Tanggal Laporan Audit 41.

Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan (termasuk, bila relevan, atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf, termasuk bukti bahwa: (Ref: Para. A38-A41) (a) Seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, telah disusun; dan (b) Pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Alamat Auditor 42.

Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik.

Bentuk Baku Laporan Auditor Tanpa Modifikasian 42.a. Bentuk baku laporan auditor independen tanpa modifikasian dalam bahasa Indonesia atas audit yang dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar adalah sebagai berikut (asumsi: (i) entitas pelapor bukan merupakan Emiten, (ii) kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, (iii) tidak ada kewajiban pelaporan lainnya oleh auditor selain atas audit laporan keuangan, dan (iv) laporan auditor menggunakan pendekatan koresponding ( corresponding audit opinion approach) sebagaimana yang diatur dalam SA 710, “Infor masi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif” (“SA 710”) ):

SA 700

10


LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN [Pihak yang dituju] Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir, yang t erdiri dari laporan posisi keuangan tanggal [31 Desember 2014], serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal [31 Desember 2014], serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SA 700

11


[Nama Kantor Akuntan Publik (“KAP”)] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 42.b. Bentuk baku laporan auditor independen tanpa modifikasian dalam bahasa Inggris atas audit yang dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar adalah sebagai berikut (asumsi: (i) entitas pelapor bukan merupakan Emiten, (ii) kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, (iii) tidak ada kewajiban pelaporan lainnya oleh auditor selain atas audit laporan keuangan, dan (iv) laporan auditor menggunakan pendekatan koresponding sebagaimana yang diatur dalam SA 710): INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT [Pihak yang dituju] We have audited the accompanying financial statements of PT ABC, which comprise the statement of financial position as of [December 31, 2014], and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management’s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors’ responsibility Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

SA 700

12


An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. 11 An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT ABC as of [December 31, 2014], and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 42.c. Bentuk baku laporan auditor independen tanpa modifikasian dalam bahasa Indonesia atas audit yang dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar adalah sebagai berikut (asumsi: (i) entitas pelapor bukan merupakan Emiten, (ii) laporan keuangan merupakan laporan keuangan konsolidasian, (iii) kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, (iv) tidak ada kewajiban pelaporan lainnya oleh auditor selain atas audit laporan keuangan, dan (v) laporan auditor menggunakan pendekatan koresponding sebagaimana yang diatur dalam SA 710): LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN [Pihak yang dituju] Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal [31 Desember 2015], serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

11

Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.”

SA 700

13


Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya tanggal [31 Desember 2015], serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. [Nama Kantor Akuntan Publik (“KAP”)] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

SA 700

14


42.d. Bentuk baku laporan auditor independen tanpa modifikasian dalam bahasa Inggris atas audit yang dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar adalah sebagai berikut (asumsi: (i) entitas pelapor bukan merupakan Emiten, (ii) laporan keuangan merupakan laporan keuangan konsolidasian, (iii) kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, (iv) tidak ada kewajiban pelaporan lainnya oleh auditor selain atas audit laporan keuangan, dan (v) laporan auditor menggunakan pendekatan koresponding sebagaimana yang diatur dalam SA 710): INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT [Pihak yang dituju] We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT ABC and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of [December 31, 2015], and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management’s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors’ responsibility Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation o f the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. 12 An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

12


SA 700

15


We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT ABC and its subsidiaries as of [December 31, 2015], and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] Laporan Auditor yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan 43.

Jika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan suatu yurisdiksi tertentu untuk menggunakan suatu susunan atau kata-kata tertentu dalam laporan auditor, maka laporan auditor harus merujuk pada SA yang ditetapkan oleh IAPI hanya jika laporan auditor tersebut mencakup sekurang-kurangnya unsur-unsur di bawah ini: (Ref: Para. A42) (a) Suatu judul; (b) Pihak yang dituju, sesuai dengan kondisi perikatan; (c) Suatu paragraf pendahuluan yang mengidentifikasi laporan keuangan yang diaudit; (d) Suatu penjelasan tentang tanggung jawab manajemen (atau istilah lainnya yang tepat, lihat paragraf 24) dalam penyusunan laporan keuangan; (e) Suatu penjelasan tentang tangggung jawab auditor untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan dan ruang lingkup audit, yang mencakup: (i) Suatu rujukan pada SA yang ditetapkan oleh IAPI atau peraturan perundangundangan; dan (ii) Suatu penjelasan tentang audit berdasarkan standar tersebut di atas; (f) Suatu paragraf opini yang berisi suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan dan suatu rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (termasuk pengidentifikasian atas yurisdiksi asal kerangka pelaporan keuangan yang bukan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau Standar Akuntansi Pemerintahan, lihat paragraf 37); (g) Tanda tangan auditor; (h) Tanggal laporan auditor; dan (i) Alamat auditor.

SA 700

16


Laporan Auditor atas Audit yang Dilakukan Berdasarkan Standar Audit dari suatu Yurisdiksi Tertentu dan Standar Audit yang Ditetapkan oleh IAPI secara Bersamaan 44.

Seorang auditor kemungkinan diminta untuk melakukan audit berdasarkan Standar Audit dari suatu yurisdiksi tertentu, tetapi sebagai tambahan juga telah mematuhi SA yang ditetapkan oleh IAPI dalam melaksanakan audit. Dalam hal ini, laporan auditor hanya dapat merujuk pada SA yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut secara bersamaan jika seluruh ketentuan di bawah ini terpenuhi: (Ref: Para. A43-A44) (a) Tidak terdapat konflik antara ketentuan dalam Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut dengan SA yang ditetapkan oleh IAPI yang dapat menyebabkan auditor untuk: (i) merumuskan opini yang berbeda, atau (ii) tidak mencantumkan paragraf penekanan yang diharuskan oleh SA yang ditetapkan oleh IAPI dalam kondisi tersebut; dan (b) Laporan auditor mencakup sekurang-kurangnya setiap unsur yang disebutkan dalam paragraf 43(a)-(i) ketika auditor menggunakan susunan atau kata-kata yang ditetapkan oleh Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut. Pengacuan pada peraturan perundang-undangan dalam paragraf 43(e) harus dibaca sebagai rujukan pada Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut. Oleh karena itu, laporan auditor harus mengidentifikasi Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut.

45.

Ketika laporan auditor merujuk pada SA yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Audit dari yurisdiksi tertentu secara bersamaan, laporan auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal Standar Audit dari yurisdiksi tertentu tersebut.

Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan (Ref: Para. A45-A51) 46.

Jika informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku disajikan dalam laporan keuangan auditan, maka auditor harus mengevaluasi apakah informasi tambahan tersebut dibedakan secara jelas dari laporan keuangan auditan. Jika informasi tambahan tersebut tidak dibedakan secara jelas dari laporan keuangan auditan, maka auditor harus meminta kepada manajemen untuk mengubah bagaimana informasi tambahan yang tidak diaudit tersebut disajikan. Jika manajemen menolak untuk melakukan hal tersebut, maka auditor harus menjelaskan dalam laporan auditor bahwa informasi tambahan tersebut tidak diaudit.

47.

Informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, tetapi merupakan suatu bagian integral dari laporan keuangan karena informasi tambahan tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dari laporan keuangan auditan sebagai akibat dari sifatnya dan bagaimana informasi tambahan tersebut disajikan, harus dicakup oleh opini auditor.

Ketentuan Penerapan 48.

Sebagaimana diatur tersendiri dalam SA 710, kecuali untuk laporan auditor yang diterbitkan untuk tujuan penawaran umum efek atau transaksi pasar modal sejenis (selanjutnya disebut sebagai “Transaksi Aksi Korporasi”), seluruh laporan auditor atas laporan keuangan yang periode laporan keuangannya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 diterbitkan dengan menggunakan pendekatan koresponding, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan bentuk dan isi yang mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

SA 700

17


49.

Sebagaimana juga diatur tersendiri dalam SA 710, seluruh laporan auditor atas laporan keuangan yang diterbitkan untuk tujuan Transaksi Aksi Korporasi diterbitkan dengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut: (a) Untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013: Bentuk dan isi laporan auditor mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. (b) Untuk periode laporan keuangan yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2013: Bentuk dan isi laporan auditor independen mengacu pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik versi 31 Maret 2011 (“SPAP 31 Maret 2011”). Namun demikian, penggunaan bentuk dan isi laporan auditor yang mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dalam konteks ini dianjurkan dan diperkenankan selama memungkinkan. ***

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Aspek Kualitatif Praktik Akuntansi Entitas (Ref: Para. 12) A1.

Manajemen membuat sejumlah pertimbangan tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

A2.

SA 260 berisi suatu pembahasan tentang aspek kualitatif praktik akuntansi. 13 Dalam mempertimbangkan aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, auditor mungkin menyadari adanya kemungkinan pertimbangan manajemen yang bias. Auditor dapat menyimpulkan bahwa pengaruh kumulatif dari suatu kekurangnetralitasan, bersama dengan pengaruh kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Indikator terdapatnya suatu kekurangnetralitasan yang dapat memengaruhi pengevaluasian auditor tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan secara keseluruhan mencakup hal-hal di bawah ini: (a) Koreksi selektif atas kesalahan penyajian yang disampaikan kepada manajemen selama audit (sebagai contoh, mengoreksi kesalahan penyajian yang berdampak pada terjadinya peningkatan pada laba yang dilaporkan, tetapi tidak mengoreksi kesalahan penyajian yang berdampak pada terjadinya penurunan pada laba yang dilaporkan). (b) Kemungkinan adanya pertimbangan manajemen yang bias dalam membuat estimasi akuntansi.

A3.

SA 540 mengatur kemungkinan adanya pertimbangan manajemen yang bias dalam membuat estimasi akuntansi. 14 Indikator terdapatnya pertimbangan manajemen yang bias bukan merupakan kesalahan penyajian untuk tujuan penarikan kesimpulan tentang kewajaran estimasi akuntansi individual. Namun, pertimbangan manajemen yang bias dapat memengaruhi pengevaluasian auditor tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

13 14

SA 260, “Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola,” Lampiran 2. SA 540, “Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar dan Pengungkapan yang Bersangkutan,” paragraf 21.

SA 700

18


Pengungkapan Pengaruh Transaksi dan Peristiwa Material terhadap Informasi yang Disampaikan dalam Laporan Keuangan (Ref: Para. 13(e)) A4.

Penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dalam suatu laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum merupakan hal yang umum. Dalam kondisi tersebut, auditor mengevaluasi apakah laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Deskripsi Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku (Ref: Para.15) A5.

Seperti yang dijelaskan dalam SA 200, penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengharuskan dicantumkannya suatu penjelasan yang memadai tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan. 15 Penjelasan tersebut penting karena penjelasan tersebut memberitahu pengguna laporan keuangan yang dituju tentang kerangka yang mendasari laporan keuangan tersebut.

A6.

Suatu penjelasan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan tertentu yang berlaku sudah tepat hanya jika laporan keuangan tersebut mematuhi seluruh ketentuan kerangka tersebut yang berlaku efektif selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

A7.

Suatu penjelasan tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang berisi pengecualian atau bahasa yang pembatasan yang tidak tepat (sebagai contoh, “laporan keuangan secara substansial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”) bukan merupakan suatu penjelasan yang memadai tentang kerangka tersebut, karena penjelasan tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Pengacuan pada Lebih dari Satu Kerangka Pelaporan Keuangan A8.

Dalam beberapa kasus, laporan keuangan dapat mencerminkan bahwa laporan tersebut disusun sesuai dengan dua kerangka pelaporan keuangan (sebagai contoh, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan International Financial Reporting Standards (“IFRS”)). Hal ini terjadi karena manajemen diharuskan, atau telah memilih, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut, dalam kasus tersebut, kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut berlaku. Agar dipandang bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut, laporan keuangan perlu mematuhi kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut secara serentak tanpa perlu adanya rekonsiliasi. Dalam praktik, kemungkinannya kecil bahwa kepatuhan serentak tersebut terjadi, kecuali jika yurisdiksi yang bersangkutan (Indonesia) telah menerapkan kerangka lain tersebut (sebagai contoh, IFRS) sebagai kerangka pelaporan keuangannya, atau telah menghilangkan semua hambatan untuk mematuhi kerangka pelaporan keuangan lain tersebut.

15

SA 200, paragraf A2 – A3.

SA 700

19


A9.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka pelaporan keuangan, dan yang berisi suatu catatan atau laporan tambahan yang merekonsiliasi angka-angka menurut kerangka pelaporan keuangan tersebut dengan angka-angka menurut suatu kerangka pelaporan keuangan yang lain, bukan merupakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang lain tersebut. Hal ini karena laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh informasi dengan cara yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang lain tersebut.

A10. Namun, laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan, selain itu, menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan terkait luas kepatuhan laporan keuangan tersebut terhadap kerangka pelaporan keuangan yang lain. Penjelasan tersebut merupakan informasi keuangan tambahan dan, seperti yang dibahas dalam paragraf 47, dianggap sebagai suatu bagian integral dari laporan keuangan dan, oleh karena itu, tercakup dalam opini auditor. Bentuk Opini (Ref: Para. 18-19) A11. Meskipun laporan keuangan telah disusun berdasarkan ketentuan suatu kerangka penyajian wajar, kemungkinan laporan keuangan tidak menghasilkan suatu penyajian wajar. Dalam hal ini, kemungkinan manajemen perlu mencantumkan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan melebihi pengungkapan yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan, atau, dalam kondisi yang sangat jarang, terjadi penyimpangan dari suatu ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan. A12. Merupakan suatu hal yang sangat jarang bagi auditor untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan adalah menyesatkan jika, berdasarkan SA 210, auditor menentukan bahwa kerangka tersebut dapat diterima. 16 Laporan Auditor (Ref: Para. 20) A13. Suatu laporan tertulis mencakup laporan-laporan yang diterbitkan dalam format kertas dan elektronik. A14. Lampiran SA ini memberikan ilustrasi laporan auditor atas laporan keuangan, yang memasukkan unsur-unsur yang disebut dalam paragraf 21- 42. Laporan Auditor untuk Audit yang Dilakukan Berdasarkan Standar Audit Judul (Ref: Para. 21) A15. Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen, sebagai contoh, “Laporan Auditor Independen,” yang di dalamnya auditor telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan tentang independensi dan, oleh karena itu, membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh pihak lain.

16

SA 210, “Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit,” paragraf 6(a).

SA 700

20


Pihak yang Dituju (Ref: Para. 22) A16. Peraturan perundang-undangan seringkali menentukan kepada siapa laporan auditor ditujukan dalam yurisdiksi tersebut. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun, seringkali kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas yang laporan keuangannya diaudit. Paragraf Pendahuluan (Ref: Para. 23) A17. Paragraf pendahuluan menyatakan, sebagai contoh, bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan terlampir dari entitas, yang terdiri dari [sebutkan judul setiap laporan keuangan yang membentuk suatu laporan keuangan lengkap menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yang menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan keuangan tersebut], serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. A18. Ketika auditor menyadari bahwa laporan keuangan auditan akan dicantumkan dalam suatu dokumen yang berisi informasi lain, seperti laporan tahunan, auditor dapat mempertimbangkan, selama bentuk penyajiannya diperbolehkan, mengidentifikasi nomor halaman dari dokumen tersebut tempat dicantumkannya laporan keuangan auditan. Hal ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang berkaitan dengan laporan auditor. A19. Opini auditor mencakup laporan keuangan lengkap sebagaimana didefinisikan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kebanyakan kasus kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum, laporan keuangan mencakup: laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dalam beberapa yurisdiksi, informasi tambahan dapat juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian integral dari laporan keuangan. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan (Ref: Para. 26) A20. SA 200 menjelaskan premis, yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang terhadapnya suatu audit berdasarkan SA dilakukan. 17 Manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menerima tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar kerangka pelaporan keuangan tersebut. Manajemen juga menerima tanggung jawab atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Penjelasan tentang tanggung jawab manajemen dalam laporan auditor mencakup suatu pengacuan pada kedua tanggung jawab tersebut, karena hal ini membantu untuk menjelaskan kepada pengguna yang dituju premis yang melandasi pelaksanaan suatu audit. A21. Kemungkinan merupakan hal yang tepat bagi auditor untuk menambahkan penjelasan tentang tanggung jawab manajemen dalam paragraf 26 untuk mencerminkan tanggung jawab tambahan yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan dalam konteks yurisdiksi tertentu atau sifat entitas. 17

SA 200, paragraf 13(j).

SA 700

21


A22. Paragraf 26 konsisten dengan bentuk yang di dalamnya tanggung jawab disepakati dalam surat perikatan atau bentuk lain perjanjian tertulis yang sesuai, sebagaimana yang diharuskan oleh SA 210. 18 SA 210 memberikan beberapa fleksibilitas dengan menjelaskan bahwa, jika peraturan perundang-undangan menetapkan tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, auditor dapat menentukan bahwa peraturan perundang-undangan mencakup tanggung jawab yang, menurut pertimbangan auditor, memiliki pengaruh yang setara dengan tanggung jawab yang diatur dalam SA 210. Untuk tanggung jawab yang setara tersebut, auditor dapat mengggunakan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan untuk menjelaskannya dalam surat perikatan atau bentuk lain perjanjian tertulis yang sesuai. Dalam hal ini, kata-kata tersebut juga dapat digunakan dalam laporan auditor untuk menjelaskan tanggung jawab manajemen sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 26. Dalam kondisi lain, termasuk ketika auditor menentukan untuk tidak menggunakan kata-kata dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam surat perikatan, kata-kata dalam paragraf 26 digunakan. A23. Dalam beberapa yurisdiksi, kemungkinan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab manajemen mengacu secara khusus pada tanggung jawab atas kecukupan buku dan catatan akuntansi, atau sistem akuntansi. Karena buku, catatan, dan sistem merupakan bagian integral dari pengendalian internal, (seperti yang didefinisikan dalam SA 315 19 ), maka penjelasan dalam SA 210 dan paragraf 26 tidak membuat pengacuan khusus pada hal tersebut. Tanggung Jawab Auditor (Ref: Para. 29-30) A24. Laporan auditor menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit untuk mengontraskannya dengan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. A25. Pengacuan pada standar digunakan untuk menyampaikan kepada pengguna laporan auditor bahwa audit telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan. A26. Berdasarkan SA 200, auditor tidak menyatakan kepatuhan terhadap SA dalam laporan auditor, kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA 200 dan seluruh SA lainnya yang relevan dengan audit. 20 Opini Auditor (Ref: Para. 35-37) Kata-kata dalam opini auditor yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan A27. SA 210 menjelaskan bahwa, dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan dari yurisdiksi yang relevan menetapkan penggunaan kata-kata dalam laporan auditor (yang secara khusus mencakup opini auditor) yang berbeda secara signifikan dari ketentuan menurut SA. Dalam hal ini, SA 210 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi: (a) Apakah pengguna laporan kemungkinan keliru memahami keyakinan yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan dan, jika demikian, (b) Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat memitigasi kemungkinan kesalahpahaman tersebut.

18

SA 210, paragraf 6(b)(i) –(ii). SA 315, “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya,” paragraf 4(c). 20 SA 200, paragraf 20. 19

SA 700

22


Jika auditor menyimpulkan bahwa penjelasan tambahan dalam laporan auditor tidak dapat memitigasi kemungkinan kesalahpahaman tersebut, SA 210 mengharuskan auditor untuk tidak menerima perikatan audit, kecuali diharuskan oleh peraturan perundangundangan. Berdasarkan SA 210, suatu audit yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak mematuhi SA. Oleh karena itu, auditor tidak mencantumkan pengacuan apapun dalam laporan auditor atas audit yang dilakukan berdasarkan SA.21 “Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” A28. Penggunaan frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” dalam suatu yurisdiksi tertentu dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur audit atas laporan keuangan dalam yurisdiksi tersebut, atau oleh praktik yang dapat diterima secara umum dalam yurisdiksi tersebut. Ketika peraturan perundangundangan mengatur penggunaan kata-kata yang berbeda, hal ini tidak memengaruhi ketentuan dalam paragraf 14 dari SA ini bagi auditor untuk mengevaluasi penyajian wajar laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar. Penjelasan tentang informasi bahwa laporan keuangan menyajikan A29. Dalam hal laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, opini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, informasi bahwa laporan keuangan dirancang untuk menyajikan, sebagai contoh, dalam hal kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum, posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, serta kinerja keuangan dan arus kas entitas untuk periode pelaporan. Penjelasan tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana kerangka pelaporan keuangan tersebut memengaruhi opini auditor A30. Pengidentifikasian kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor dimaksudkan untuk memberitahu pengguna laporan auditor tentang konteks penyataan opini auditor; dan tidak dimaksudkan untuk membatasi pengevaluasian yang diharuskan dalam paragraf 14. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku diidentifikasi dengan frasa seperti sebagai berikut: “sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” atau “sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di yurisdiksi X”. A31. Ketika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku mencakup standar pelaporan keuangan dan ketentuan hukum atau regulasi, kerangka yang diidentifikasi dengan istilah seperti “sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan ketentuan Undang Undang Pelaporan Keuangan yurisdiksi X”. SA 210 mengatur kondisi ketika terdapat konflik antara standar pelaporan keuangan dengan ketentuan hukum atau regulasi. 22

21

SA 210, paragraf 21. SA 210, paragraf 18.

22

SA 700

23


A32. Seperti yang diindikasikan dalam paragraf A8, laporan keuangan dapat disusun berdasarkan dua kerangka pelaporan keuangan, yang oleh karena itu, keduanya merupakan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kerangka pelaporan keuangan dipertimbangkan secara terpisah ketika merumuskan opini auditor atas laporan keuangan, dan opini auditor menurut paragraf 35-36 mengacu pada kedua kerangka pelaporan keuangan sebagai berikut: (a) Jika laporan keuangan mematuhi setiap kerangka pelaporan keuangan secara individual, dua opini dinyatakan: yaitu, bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan satu kerangka pelaporan keuangan (sebagai contoh, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia) dan suatu opini bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang lain (sebagai contoh, IFRS). Kedua opini tersebut dapat dinyatakan secara terpisah atau dalam suatu kalimat tunggal (sebagai contoh: laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS). (b) Jika laporan keuangan mematuhi satu kerangka pelaporan keuangan, tetapi tidak mematuhi kerangka pelaporan keuangan yang lain, maka opini tanpa modifikasian diberikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan tersebut (sebagai contoh, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia), tetapi opini modifikasian akan diberikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang lain tersebut (sebagai contoh, IFRS), berdasarkan SA 705. A33. Seperti yang diindikasikan dalam paragraf A10, laporan keuangan dapat merepresentasikan kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan, sebagai tambahan, mengungkapkan luas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf A46, informasi tambahan tersebut tercantum dalam opini auditor karena informasi tambahan tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dari laporan keuangan. (a) Jika pengungkapan atas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan lain menyesatkan, maka suatu opini modifikasian dinyatakan berdasarkan SA 705. (b) Jika pengungkapan atas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan lain tidak menyesatkan, tetapi menurut auditor pengungkapan tersebut sedemikian penting karena pengungkapan tersebut bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan, maka suatu paragraf penekanan ditambahkan dalam opini auditor berdasarkan SA 706, untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada pengungkapan tersebut. Tanggung Jawab Pelaporan Lain (Ref: Para. 38-39) A34. Dalam beberapa yurisdiksi, auditor dapat memiliki tanggung jawab tambahan untuk melaporkan hal-hal lain, selain tanggung jawab untuk melaporkan tentang laporan keuangan berdasarkan SA. Sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk melaporkan halhal tertentu jika hal-hal tersebut menjadi perhatian auditor selama pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, auditor dapat diminta untuk melaksanakan dan melaporkan prosedur tambahan tertentu, atau untuk menyatakan suatu opini atas hal-hal tertentu, seperti kecukupan catatan akuntansi. Standar audit dalam yurisdiksi tertentu seringkali menyediakan panduan tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan tanggung jawab pelaporan tambahan tertentu dalam yurisdiksi tersebut.

SA 700

24


A35. Dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan yang relevan dapat mengharuskan atau mengizinkan auditor untuk melaporkan tentang tanggung jawab lain tersebut dalam laporan auditor atas laporan keuangan. Dalam kasus lain, auditor dapat diharuskan atau diizinkan untuk melaporkan tentang tanggung jawab lain tersebut dalam suatu laporan terpisah dari laporan auditor atas laporan keuangan. A36. Tanggung jawab pelaporan lain tersebut dicantumkan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor untuk membedakannya secara jelas dari tanggung jawab auditor menurut SA untuk melaporkan tentang laporan keuangan. Jika relevan, bagian yang terpisah tersebut dapat mencantumkan subjudul yang menggambarkan isi paragraf tanggung jawab pelaporan lain tersebut. Tanda Tangan Auditor (Ref: Para. 40) A37. Tanda tangan auditor dilakukan dalam nama rekan yang telah memiliki izin untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik. Selain itu, laporan auditor harus mencantumkan nama KAP, nama rekan yang mendatangani laporan auditor, nomor registrasi/izin KAP , nomor registrasi/izin rekan yang menandatangani laporan auditor, dan alamat KAP. Tanggal Laporan Auditor (Ref: Para. 41) A38. Tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pengguna laporan auditor bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang disadari oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Tanggung jawab auditor atas peristiwa dan transaksi setelah tanggal laporan auditor diatur dalam SA 560. 23 Tanggal laporan auditor adalah tanggal ketika prosedur audit telah secara substansial selesai dilaksanakan dan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat telah ditarik. A39. Oleh karena opini auditor disediakan atas laporan keuangan dan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, maka auditor tidak berada dalam suatu posisi untuk menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh hingga didapatnya bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, telah disusun dan manajemen telah menerima tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. A40. Sebagai bukti bahwa manajemen telah menerima tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, sebelum auditor menerbitkan laporannya, auditor harus menerima surat pernyataan direksi dari entitas yang diauditnya tentang tanggung jawab manajemen (atau pihak setara lainnya yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (contoh: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia). Surat pernyataan direksi tersebut juga memuat persetujuan atas diterbitkannya laporan keuangan. A41. Tanggal surat pernyataan direksi tersebut di atas tidak boleh melewati tanggal laporan auditor.

23

SA 560, “Peristiwa Kemudian,” paragraf 10 –17.

SA 700

25


Laporan Auditor yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: Para. 43) A42. SA 200 menjelaskan bahwa auditor dapat diharuskan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selain mematuhi ketentuan dalam SA. 24 Dalam hal ini, auditor kemungkinan diharuskan untuk menggunakan suatu susunan atau kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda dengan yang diatur dalam SA ini. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 4, konsistensi dalam laporan auditor, ketika audit telah dilaksanakan berdasarkan SA, meningkatkan kredibilitas di pasar global dengan membuat audit tersebut lebih siap diidentifikasi sebagai audit yang telah dilaksanakan berdasarkan standar yang diakui secara global. Ketika perbedaan antara ketentuan menurut peraturan perundang-undangan dengan SA hanya terkait dengan susunan dan kata-kata dalam laporan auditor dan, sekurang-kurangnya setiap unsur yang diidentifikasi dalam paragraf 43(a) – 43(i) tercantum dalam laporan auditor, laporan auditor dapat merujuk pada SA.Oleh karena itu, dalam kondisi ini auditor dipandang telah mematuhi ketentuan SA, bahkan ketika susunan dan kata-kata yang digunakan dalam laporan auditor ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan SA, penerapan susunan dan kata-kata yang digunakan dalam SA ini membantu pengguna laporan auditor untuk lebih mudah mengenali laporan auditor sebagai suatu laporan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan SA (SA 210 mengatur kondisi ketika peraturan perundang-undangan menetapkan susunan atau kata-kata dalam laporan auditor yang menggunakan istilahistilah yang berbeda secara signifikan dari k etentuan SA). Laporan Auditor untuk Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Audit Yurisdiksi Lain (Ref: Para. 44) A43. Auditor dapat membuat rujukan dalam laporannya tentang audit yang telah dilaksanakan berdasarkan SA yang ditetapkan oleh IAPI dan standar audit yurisdiksi lain yang dimintakan kepadanya. Dalam hal ini, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan yang relevan, baik ketentuan dalam SA yang ditetapkan oleh IAPI maupun standar audit yurisdiksi lain tersebut. 25 A44. Suatu pengacuan pada SA yang ditetapkan oleh IAPI dan standar audit yurisdiksi lain tidak tepat jika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam SA yang ditetapkan oleh IAPI dengan ketentuan dalam standar audit yurisdiksi lain yang akan menuntun auditor untuk merumuskan suatu opini yang berbeda atau tidak mencantumkan paragraf penekanan yang, dalam kondisi tertentu, diharuskan oleh SA. Sebagai contoh, standar audit yurisdiksi lain melarang auditor untuk mencantumkan paragraf penekanan untuk membawa perhatian pengguna laporan auditor pada isu kelangsungan usaha, sementara SA 570 mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penekanan dalam kondisi tersebut.26 Dalam hal ini, laporan auditor hanya mengacu pada salah satu standar audit tersebut (SA yang ditetapkan oleh IAPI atau standar audit yurisdiksi lain), yaitu standar audit yang digunakan untuk menyusun laporan auditor tersebut.

24

SA 200, paragraf A55. SA 200, paragraf A56. 26 SA 570, “Kelangsungan Usaha,” paragraf 19. 25

SA 700

26


Informasi Tambahan yang Disajikan bersamaan dengan Laporan Keuangan (Ref: Para. 46-47) A45. Dalam kondisi tertentu, entitas mungkin diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau secara suka rela memilih untuk menyajikan informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bersamaan dengan laporan keuangan. Sebagai contoh, informasi tambahan tersebut dapat disajikan untuk meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang unsur tertentu laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut pada umumnya disajikan dalam suatu daftar tambahan atau sebagai bagian dari catatan atas laporan keuangan. A46. Opini auditor mencakup informasi tambahan yang tidak dapat secara jelas dibedakan dari laporan keuangan karena sifatnya dan bagaimana informasi tersebut disajikan. Sebagai contoh, ketika catatan atas laporan keuangan mencantumkan suatu penjelasan tentang seberapa jauh kepatuhan suatu laporan keuangan terhadap kerangka pelaporan keuangan lain. Opini auditor juga akan mencakup informasi tambahan tersebut yang mengacu pada bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan tersebut. A47. Informasi tambahan yang dicakup oleh opini auditor tidak perlu secara spesifik diacu dalam paragraf pendahuluan dari laporan auditor ketika informasi tambahan tersebut telah secara jelas disebut dalam paragraf pendahuluan dari laporan auditor yang mencantumkan nama-nama laporan yang membentuk laporan keuangan. A48. Peraturan perundang-undangan belum tentu mengharuskan informasi tambahan untuk diaudit, dan manajemen dapat memutuskan untuk tidak meminta auditor untuk mencantumkan informasi tambahan dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan. A49. Pengevaluasian auditor tentang apakah informasi tambahan yang tidak diaudit disajikan dengan suatu cara yang dapat ditafsirkan sebagai informasi yang seolah-olah dicakup oleh opini auditor meliputi, sebagai contoh, ketika informasi tersebut disajikan dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan setiap informasi tambahan auditan, dan apakah informasi tambahan tersebut secara jelas diberi label sebagai “tidak diaudit”. A50. Manajemen dapat mengubah penyajian informasi tambahan yang tidak diaudit sehingga dapat ditafsirkan sebagai tercakup dalam opini auditor, sebagai contoh, dengan: Menghilangkan pengacuan pada laporan keuangan ke daftar tambahan yang tidak diaudit atau catatan tidak diaudit sedemikan rupa sehingga batas antara informasi auditan dan tidak diaudit cukup jelas. Menempatkan informasi tambahan tidak diaudit di luar laporan keuangan atau, jika hal ini tidak mungkin dalam kondisi tersebut, sekurang-kurangnya menempatkan catatan tidak diaudit di akhir catatan yang diharuskan atas laporan keuangan dan mencantumkan label tidak diaudit pada informasi tersebut. Catatan tidak diaudit, yang bercampur dengan catatan auditan dapat ditafsirkan salah sebagai telah diaudit. A51. Fakta bahwa informasi tambahan adalah tidak diaudit tidak melepaskan auditor dari tanggung jawab untuk membaca informasi tersebut untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi material terhadap laporan keuangan auditan. Tanggung jawab auditor terkait dengan informasi keuangan tambahan tidak diaudit adalah konsisten dengan yang dijelaskan dalam SA 720. 27

27

SA 720, “Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.”

SA 700

27


Lampiran (Ref: Para. A14) Ilustrasi Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Ilustrasi 1: Suatu laporan auditor (yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) atas laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan (contoh: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia). Ilustrasi 2: Suatu laporan auditor (yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) atas laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka kepatuhan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan. Ilustrasi 3: Suatu laporan auditor (yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) atas laporan keuangan konsolidasian tahunan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan (contoh: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia).

SA 700

28


Ilustrasi 1: Asumsi yang digunakan: Audit atas satu set lengkap laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun untuk suatu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210. Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan tersebut, auditor memiliki tanggung jawab lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding; laporan keuangan periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. Ketentuan rotasi (jika relevan) diabaikan. Ilustrasi 1a dan Ilustrasi 1b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Ilustrasi 1a LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN [Pihak yang dituju] Laporan atas Laporan Keuangan28 Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 29

Tanggung jawab m anajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

28

Subjudul “Laporan atas Laporan Keuangan” harus dicantumkan dalam kondisi ketika terdapat pelaporan atas ketentuan menurut peraturan perundangan-undangan sebagaimana tercantum dalam subjudul kedua, yaitu “Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.Jika laporan auditor tidak memuat subjudul kedua, maka subjudul pertama, yaitu “Laporan atas Laporan Keuangan”, tidak perlu dicantumkan. 29 Atau istilah lain yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

SA 700

29


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angkaangka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. 30 Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan [Bentuk dan isi bagian ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung pada sifat tanggung jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.] [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

Ilustrasi 1b INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT [Pihak yang dituju] Report on the financial statements We have audited the accompanying financial statements of PT ABC, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2014, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

30

Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya.”

SA 700

30


Management’s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors’ responsibility Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control31. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, t he financial position of PT ABC as of December 31, 2014, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Report on Other Legal and Regulatory Requirements [Bentuk dan isi bagian ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung pada sifat tanggung jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.] [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

31


SA 700

31


Ilustrasi 2: Asumsi yang digunakan: Audit atas satu set lengkap laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian disusun untuk tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan suatu ketentuan perundang-undangan di suatu yurisdiksi (suatu kerangka pelaporan keuangan yang mencakup peraturan perundang-undangan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan, tetapi yang bukan merupakan suatu kerangka penyajian wajar). Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210. Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding; laporan keuangan konsolidasian periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. Ketentuan rotasi (jika relevan) diabaikan. Ilustrasi 2a dan Ilustrasi 2b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Ilustrasi 2a LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN [Pihak yang dituju] Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 32


Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan [sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan] di [sebutkan yurisdiksi terkait], dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

32

Atau istilah lain yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku

SA 700

32


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angkaangka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. 33 Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan [sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan] di [sebutkan yurisdiksi terkait]. [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

Ilustrasi 2b INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT [Pihak yang dituju] We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT ABC and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2014, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

33

Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya.”

SA 700

33


Management’s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of such consolidated financial statements in accordance with [sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan] of [sebutkan yurisdiksi terkait], and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors’ responsibility Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control 34 . An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements of PT ABC and its subsidiaries as of December 31, 2014 and for the year then ended are prepared, in all material respects, in accordance with [sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan] of [sebutkan yurisdiksi terkait]. [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

34


SA 700

34


Ilustrasi 3: Asumsi yang digunakan: Audit atas satu set lengkap laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersebut disusun untuk suatu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210. Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan tersebut, auditor memiliki tanggung jawab lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding; laporan keuangan konsolidasian periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. Ketentuan rotasi (jika relevan) diabaikan. Ilustrasi 3a dan Ilustrasi 3b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Ilustrasi 3a LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN [Pihak yang dituju] Laporan atas Laporan Keuangan35 Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 36


Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. 35

Subjudul “Laporan atas Laporan Keuangan” harus dicantumkan dalam kondisi ketika terdapat pelaporan atas ketentuan menurut peraturan perundangan-undangan sebagaimana tercantum dalam subjudul kedua, yaitu “Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.Jika laporan auditor tidak memuat subjudul kedua, maka subjudul pertama, yaitu “Laporan atas Laporan Keuangan”, tidak perlu dicantumkan. 36 Atau istilah lain yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

SA 700

35


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angkaangka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. 37 Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan [Bentuk dan isi bagian ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung pada sifat tanggung jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.] [Nama KAP] [Tanda tangan Akuntan Publik] [Nama Akuntan Publik] [Nomor registrasi Akuntan Publik] [Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] [Tanggal laporan] [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

Ilustrasi 3b INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT [Pihak yang dituju] Report on the financial statements We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT ABC and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2014, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 37

Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “Dalam m elakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya.”

SA 700

36

SA 700 Revisi

Recommend Documents