BAB I
DATA PROYEK
Pasal 1 :
Nama pekerjaan dari proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini: PEMBANGUNAN TATA RUANG (LANDSCAPE) PUSKESMAS IBOIH
Pasal 2 :
Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini: KOTA SABANG.
Pasal 3 :
Item-Itemn Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam : KONTRAK KERJA DAN BILL of QIANTITY
SPESIFIKASI TEKNIS
–
1
BAB II Pasal 1
:
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PELAKSANAAN
Penanggung Jawab Pelaksanaan ( Kontraktor Pelaksana )
1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik. 2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan secara seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak. 3. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi atau menurut perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja Fisik. 4. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan struktur organisasi pelaksana lapangan proyek kepada Owner yang didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan posisi minimal seperti berikut atau sesuai yang diajukan: 1. Project manager; 2. Site Manager; 3. Quality Engineer; 4. Arsitek; 5. Supervisor Lapangan; 6. Surveyor; 7. Drafman; 8. Administrasi Proyek; dan 9. Operator Computer. 5. Jumlah personil atau tenaga ahli yang ditempatkan harus sesuai dengan bobot pekerjaan yang ditangani dan disetujui oleh Owner dan Konsultant Pengawas. 6. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi lapangan proyek yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja. SPESIFIKASI TEKNIS
–
2
7. Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan owner. 8. Project Manager harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner dan diketahui oleh Konsultan Pengawas jika hendak meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari. 9. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner dan Konsultan Pengawas untuk pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada dilokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 10. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis dan administratif di lokasi pekerjaan.
Pasal 2
:
Sub Pelaksana Pekerjaan / Sub Kontraktor
1. Penunjukan Sub Pelaksana pekerjaan / Sub Kontraktor hanyalah dapat dilakukan dengan sepengatahuan dan rekomendasi tertulis dari Konsultan Pengawas serta mendapat persetujuan dari Owner. 2. Apabila hasil pekerjaan Sub Pelaksana tidak memenuhi semua persyaratan di dalam kontrak Kerja ataupun tidak memenuhi target prestasi yang harus dicapai pada suatu tahap pekerjaan, maka Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Kontraktor Pelaksana untuk menganti Sub Pelaksana pekerjaan tersebut dengan yang lain, dan yang disetujui oleh Owner dan Kontraktor Pelaksana harus menjalankan instruksi tersebut. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan untuk meninggalkan kewajibannya dengan cara menyerahkan Kontrak Kerja sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain (Sub Pelaksana Pekerjaan) tanpa seijin atau persetujuan Owner. 4. Apabila tidak disebutkan dalam Kontrak Kerja, maka Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan untuk men-sub-kan sebagian pekerjaan SPESIFIKASI TEKNIS
–
3
yang menjadi kewajibanya tanpa persetujuan Owner dan Konsultan Pengawas. 5. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Owner dan Konsultan Pengawas, maka Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab penuh atas segala kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Sub Kontraktor, sehingga kesalahan dan kelalaian tersebut merupakan kesalahan dan kelalaian Kontraktor Pelaksana sendiri. 6. Sub Kontraktor adalah pihak-pihak yang mempunyai Kontrak Kerja langsung dengan Kontraktor Pelaksana, yaitu dalam menyediakan dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai dengan keahliannya. 7. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan Sub Kontraktor.
Pasal 3
:
Gambar Pelaksanaan ( Shop Drawing )
1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Bestek. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Shop Drawing ditentukan oleh Konsultan Pengawas dalam masa konstruksi. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh Konsultan Pengawas. 4. Shop Drawing tidak boleh merubah/merevisi Gambar Bestek kecuali atas persetujuan Konsultan Perencana. 5. Shop Drawing tidak boleh merubah, memperbesar memperkecil kuantitas maupun maupun kualitas pekerjaan.
Pasal 4
:
SPESIFIKASI TEKNIS
dan
Gambar Lapangan Dan Dokumen Lapangan
–
4
1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu set Gambar Bestek /Gambar Revisi dalam format kertas A2, kertas A3 (sementara), satu set Shop Drawing, satu set Spesifikasi Teknis dan satu set Bill of Quantity dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan. 2. Gambar Bestek, Gambar Revisi, Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity ditempatkan pada tempat yang baik dan dalam kedaan yang rapi.
Pasal 5
:
Gambar Hasil Pelaksanaan ( Asbuilt Drawing )
1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Hasil Pelaksanaan (Asbuilt Drawing) yang sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebelum serah terima tahap pertama dilakukan. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan As Built Drawing adalah pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Site Plan, Landscaping dan pekerjaan –pekerjaan lain yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas. 2. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Owner. 3. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 5 set As Built Drawing yang telah disetujui kepada Konsultan Pengawas, Owner dan Konsultan Perencana kepada Owner. 4. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna bangunan.
Pasal 7
:
Rencana Waktu Pelaksanaan
1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana waktu penyelesaian pekerjaan (time schedule) keseluruhan kepada Konsultan Pengawas dan Owner sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. SPESIFIKASI TEKNIS
–
5
2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaiankan pekerjaan sesuai dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Owner kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 3. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh Owner kepada Konsultan Pengawas. 4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan rencana waktu penyelesaian pekerjaan mingguan pada tahap pelaksanaan pekerjaan kepada Owner dan diketahui oleh Konsultan Pengawas. 5. Owner berhak untuk tidak menyetujui rencana penyelesaian pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. 1. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan dalam menyusun waktu pemnyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 2. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan karena factor cuaca seperti hujan yang lebih dari 1 hari kerja dan dibuktikan dengan catatan cuaca dalam Laporan Harian yang disetujui oleh Konsultan Pengawas harus diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. 3. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan karena factor-factor non teknis yang lebih dari 3 hari kerja dan diketahui oleh Konsultan Pengawas seperti permasalahan dengan tanah/lahan pekerjaan sehingga Kontraktor pelaksanan tidak bisa memasuki dan memulai pekerjaan, ganguan keamanan dari masyarakat setempat harus diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. 4. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan karena permasalahan yang berhubungan dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Disain, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja dimana tidak ada keputusan yang pasti dari Owner, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana lebih dari 3 hari SPESIFIKASI TEKNIS
–
6
kerja harus diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. 5. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal selain seperti yang disebutkan dalam point 6, point 7 dan point 8 tidak boleh diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja dengan persetujuan Owner. 6. Lamanya penambahan waktu atau jumlah hari kerja tambahan yang diberikan kepada Kontraktor Pelaksana karena alasan-alasan seperti yang disebutkan pada point 6, point 7 dan point 8 adalah menurut keputusan Owner.
Pasal 6
:
Request Material Dan Request Pekerjaan
1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan semua material bangunan (request material) sebelum material bangunan tersebut dipakai dan dimasukan kelokasi pekerjaan. 2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Owner. 3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh Konsultan Pengawas. 4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan Pengawas. 5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. 6. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan permohonan (request pekerjaan) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan. 7. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. SPESIFIKASI TEKNIS
–
7
8. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan tanpa Request Material atau jika Request Pekerjaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Pengawas. 8.
Pasal 7
Item-item pekerjaan yang memerlukan Request Pekerjaan ditentukan oleh Konsultan Pengawas.
:
Metode Pelaksanaan
1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan terhadap pekerjaan Pembesian Plat Lantai, Pengecoran Plat Lantai, Erection Konstruksi Baja dan Erection Konstruksi Kuda-Kuda serta pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukanya. 2. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Pengawas. 4. Item-item pekerjaan yang memerlukan Metode Pelaksanaan ditentukan oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 8
:
Rencana Material Dan Peralatan
1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana material dan peralatan mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Pengawas. 2. Semua material dan peralatan sesuai dengan rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan. 3. Konsultan Pengawas berhak untuk tidak menyetujui rencana material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. SPESIFIKASI TEKNIS
–
8
Pasal 9
:
Rencana Tenaga Kerja
1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana pengunaan tenaga kerja mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Pengawas. 2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan. 3. Konsultan Pengawas berhak untuk tidak menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
Pasal 10
:
Pekerjaan Diluar Jam Kerja
1. Pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan alasan mempercepat proses penyelesaian pekerjaan harus diketahui oleh Konsultan Pengawas. 2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh personil Konsultan Pengawas untuk pengawasan pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja normal atau pada malam hari. Pasal 11
:
Laporan Pelaksanaan
1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan kepada Owner dan diketahui serta diperiksa oleh Konsultan Pengawas tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 2. Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh Owner. SPESIFIKASI TEKNIS
–
9
3. Konsultan Pengawas berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam laporan harian, laporan minguan, dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. 4. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat dalam rangkap 4 (empat). Salah satu tembusan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan harus berada pada lokasi pekerjaan. Masing-masing Laporan harian, laporan mingguan dan bulanan harus diserahkan kepada Owner dan Konsultan Pengawas.
Pasal 12
:
Surat Menyurat Dan Komunikasi
1. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya administratif harus melalui dan ditujukan kepada Owner juga diketahui oleh Konsultan Pengawas. 2. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya teknis harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan Pengawas juga diketahui oleh Owner. 3. Surat menyurat atau perizinan yang berhubungan dengan Instansi lain di luar proyek tidak perlu melalui dan diketahui oleh Owner. Kontraktor Pelaksana tetap wajib memberikan informasi tentang hal tersebut kepada Owner.
Pasal 13
:
Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting)
1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan Pengawas. 2. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan diwakili minimal oleh Site Manager atau Supervisor Lapangan. 3. Kosumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner. SPESIFIKASI TEKNIS
–
10
4. Rapat lapangan (site meeting) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan Pengawas. 5. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat lapangan dengan diwakili minimal oleh Supervisor lapangan. 6. Kosumsi rapat lapangan tersebut disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.
Pasal 14
:
Wewenang Owner (Pemberi Tugas) Memasuki Lokasi Pekerjaan
1. Owner (Pemberi Tugas) dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki lokasi pekerjaan dan bengkel kerja atau tempattempat lain dimana Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan untuk Kontrak. 2. Jika pekerjaan dilakukan pada tempat-tempat lain yang dilakukan oleh Sub Kontraktor Pelaksana menurut ketentuan dalam Sub Pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus memberikan jaminan agar supaya Owner dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat-tempat lain kepunyaan Sub Pelaksana pekerjaan. 3. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memberikan instruksi langsung dilapangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi untuk suatu perbaikan atau perubahan jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja. 4. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memerintahkan Konsultan Pengawas secara tertulis untuk menghentikan proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sementara waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja. 5. Kontraktor Pelaksana harus menjamin dan bertangung jawab penuh akan keselamatan Owner dan para wakilnya selama berada dilokasi pekerjaan. SPESIFIKASI TEKNIS
–
11
Pasal 15
:
Progress Payment
1. Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Hasil Pekerjaan Kontraktor Pelaksana di bayar berdasarkan metode Progress Payment. Artinya Tagihan Kontraktor Pelaksana dibayar berdasarkan Progress Realisasi Pekerjaan yang telah diselesaikan dilapangan. 2. Progress Payment Kontraktor Pelaksana diajukan kepada Owner dan diperiksa kebenaran realisasi pekerjaan dilapangannya oleh Konsultan Pengawas. 3. Owner dapat menunda atau membatalkan Progress Payment Kontraktor Pelaksana jika berdasarkan pengamatan sendiri atau laporan/rekomendasi Konsultan Pengawas tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity. 4. Progress Payment Kontraktor Pelaksana baru dapat dibayar oleh Owner jika telah diperiksa oleh Supervisi.
Pasal 16
:
Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat
1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan baik pada tahap pelaksanaan maupun pada saat sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%. 2. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan adalah hasil pemeriksaan bersama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Owner sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%. 3. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan dari hasil pemeriksaan oleh Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Owner dicantumkan dalam sebuah Daftar Pekerjaan Cacat yang ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
12
4. Konsultan Manajemen atau Owner harus membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Owner. 5. Semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan yang ada dalam Daftar Pekerjaan Cacat menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana memperbaikinya dengan biaya sendiri. 6. Kesalahan-kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dikarenakan kurang memahami Gambar dan kurangnya kontrol terhadap pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki dengan biaya sendiri. 7. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana karena lemahnya pengawasan dan kontrol oleh Konsultan Pengawas dan bukan atas dasar perintah tertulis dari Konsultan Pengawas tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya. 8. Kerusakan dan cacat pada bangunan akibat pemakaian atau sebabsebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan dalam masa pemeliharaan bangunan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 9. Konsultan Pengawas berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan cacat pada masa pelaksanaan. 10. Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 17
:
Penyelesaian Dan Serah Terima Pekerjaan
1. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100% berdasarkan Progress 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Owner , maka pihak Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Owner bersamasama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama ( PHO ) kecuali ditentukan lain oleh Owner. SPESIFIKASI TEKNIS
–
13
2. Sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani berdasarkan klaim progress 100% yang diajukan Kontraktor Pelaksana, maka Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Owner bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan. 3. Pekerjaan-pekerjaan cacat, tidak sempurna dan tidak sesuai kualitas maupun kuantitas terutama dari segi fungsi bangunan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Lapangan adalah menjadi kewajiban Kontraktor Pelaksana memperbaikinya sebelum Serah Terima Pertama ditandatangani dan hal ini harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk Daftar Pekerjaan Cacat. 4. Kontraktor pelaksana juga harus menyerahkan Asbuilt Drawing dan Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan (Hand Book) yang telah disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani. 5. Konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi tertulis akan realisasi perbaikan dari semua item dalam Daftar Pekerjaan Cacat dan Asbuilt Drawing yang telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana untuk keperluan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO). 6. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua perbaikan-perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti Serah Terima Kedua ( FHO ) kedua dari pihak Kontraktor Pelaksana kepada Owner.
Pasal 18
:
Pemamfaatan Bangunan Oleh Pemilik/Pengguna Bangunan
1. Pemafaatan dan penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan hanya boleh dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima antara Owner (Pemberi Tugas) dengan Pemilik/Bangunan ditanda tangani. 2. Pemilik Bangunan tidak boleh menempati, menggunakan bangunan dan memamfaatkan semua fasilitas yang ada dalam bangunan selama bangunan masih dalam proses Serah Terima antara Kontraktor Pelaksana dengan Owner. SPESIFIKASI TEKNIS
–
14
3. Pemamfaatan bangunan oleh siapapun sebelum Serah Terima antara Owner dan Pemilik Bangunan ditandatangani harus dengan persetujuan Owner dan Kontraktor Pelaksana. 4. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap perbaikan dengan biaya sendiri semua cacat dan kerusakan yang timbul akibat penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan yang telah disetujuinya bersama dengan Owner.
Pasal 19
:
Penanggung Jawab Pengawasan
1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan Penyedia Jasa Konsultansi, maka Konsultan Pengawas untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Pengawas. 2. Tugas dan kegiatan Konsultan Pengawas adalah seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi atau menurut perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam Kontrak Kerja konsultan Pengawas. 3. Konsultan Pengawas harus mengajukan struktur organisasi pengawasan lapangan proyek kepada Owner dimana didalamnya tercantum beberapa tenaga ahli Konsultan Pengawas dengan posisi minimal seperti berikut atau seperti yang diajukan : 1. Site Enggineer/Leader; 2. Chief Inspector; 3. Inspector; 4. Quantity Surveyor; 5. Quality Engineer; 6. Tenaga Administrasi; dan 7. Operator Computer. 4. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur organisasi pengawasan lapangan proyek yang diajukan oleh Konsultan Pengawas harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam kerja. SPESIFIKASI TEKNIS
–
15
5. Konsultan Pengawas harus menyerahkan Struktur Organisasi pengawasan lapangan proyek yang telah disetujui oleh Owner kepada Kontraktor Pelaksana. 6. Pengantian tenaga ahli oleh Konsultan Pengawas selama proses pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner. 7. Leader harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner jika hendak meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari. 8. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan kepada Owner untuk pengantian tenaga ahli Konsultan Pengawas yang berada dilokasi pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 9. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Konsultan Pengawas harus mampu memberikan keputusan yang bersifat teknis di lokasi pekerjaan. 10. Konsultan Pengawas harus membuat laporan mingguan dan laporan bulanan kepada Owner atas segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana. 11. Bentuk, format, dan isi laporan Konsultan Pengawas adalah berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan Owner.
Pasal 20
:
Instruksi Konsultan Supervisi
1. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi dan melaksanakan semua instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 2. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas harus dalam bentuk tulisan. 3. Instruksi Konsultan Pengawas dalam bentuk lisan dibenarkan dan harus diikuti oleh Kontraktor Pelaksana selama disertai oleh alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 4. Instruksi dari Konsultan Supervisi dapat berupa hal-hal seperti disebutkan dibawah ini : SPESIFIKASI TEKNIS
–
16
Pasal 21
1.
Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga membahayakan bagi konstruksi, atau pekerjaan finishing yang kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari Spesifikasi Teknis dan Gambar Bestek.
2.
Perintah untuk menyingkirkan material/bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
3.
Perintah untuk mengantikan Pelaksana lapangan Kontraktor Pelaksana yang dianggap kurang mampu.
4.
Perintah untuk melakukan penambahan tenaga kerja dengan alasan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan.
dari
5. Perintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada metode pelaksanaan Kontraktor Pelaksana yang dianggap tidak tepat sehingga dapat mengurangi kualitas dan memperlambat proses penyelesaian pekerjaan. Perubahan-Perubahan Disain Dan Perbedaan-Perbedaan
:
1. Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan persetujuan Owner berhak mengadakan perubahan-perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. 2. Kontraktor Pelaksana dengan alasan apapun tidak boleh melakukan perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity tanpa persetujuan Konsultan Pengawas atau Konsultan Perencana. 3. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis harus disampaikan secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana untuk dilaksanakan. 4. Perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, dan Owner secara lisan atau tidak tertulis tidak wajib untuk dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Resiko karena melaksanakan Instruksi tidak tertulis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. SPESIFIKASI TEKNIS
–
17
5. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis tidak boleh menambah biaya pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dari biaya pelaksanaan yang ada dalam Kontrak Kerja kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner. 5. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis dilakukan oleh Konsultan Perencana diketahui dan disetujui oleh Owner. 6. Kontraktor berhak memeriksa hasil perhitungan akan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana. 7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuaian antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity Konsultan Pengawas tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tetapi harus melaporkannya kepada Owner untuk tindakan selanjutnya. 8. Konsultan Perencana dan Owner berhak menentukan acuan mana yang harus dipegang bila terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja. 9. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner, jika terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity maka urutan acuan yang harus dipegang ditentukan seperti berikut : 1. Kontrak Kerja; 2. Bill of Quantity; 3. Gambar Bestek serta Gambar Revisi; dan 4. Spesifikasi Teknis.
Pasal 22
:
Struktur Organisasi Proyek
1. Struktur Organisasi Proyek dibuat Owner. 2. Struktur Organisasi Proyek harus dapat menjelaskan secara umum hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
18
3. Struktur Organisasi Proyek adalah pedoman administratif yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek. 4. Perubahan-perubahan pada Struktur Organisasi Proyek harus segera diberitahukan secara tertulis kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek. 5. Struktur Organisai Proyek dibuat dalam format kertas A3 dan diletakan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca pada Direksi Keet ( Kantor Konsultan Pengawas ) dan Kantor Kontraktor Pelaksana. Pasal 23
:
Ketentuan Lain
1. Spesifikasi Teknis ini adalah ketentuan yang mengikat bagi Kontraktor Pelaksana dan merupakan bagian dari Kontrak Kerja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. 2. Semua aturan dan persyaratan yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner. 3. Jika terjadi perbedaan antara aturan yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis dan aturan dalam Kontrak Kerja maka aturan yang menjadi acuan adalah aturan yang terdapat dalam Kontrak Kerja. 4. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini akan ditentukan kemudian oleh Owner bersama dengan Konsultan Perencana dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu ketentuan yang mengikat serta wajib diikuti oleh Kontraktor Pelaksana. 5. Hal-hal yang ditentukan kemudian oleh Owner tersebut harus tetap mengacu pada Kontrak Kerja yang telah ada. 6. Owner bersama Konsultan Perencana dapat mengubah sebagian besar atau sebagian kecil aturan yang terdapat dalam Spesifikasi Teknis dan Kontraktor Pelaksana wajib mengikuti aturan perubahan tersebut. SPESIFIKASI TEKNIS
–
19
BAB III PEKERJAAN PERSIAPAN Pasal 1
:
Papan Nama Proyek
1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat tentang identitas proyek. 2. Papan nama proyek mengunakan ukuran minimal 75 cm x 150 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner. 3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas. 4. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau simbul dapat dipakai warna yang bervariasi. 5. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyandang Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. 6. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.
Pasal 2
:
Perlengkapan Keamanan Kerja Dan P3K
1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan perlengkapan keamanan kerja untuk semua pekerja yang berada dalam lokasi pekerjaan dan tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan. 2. Perlengkapan keamanan kerja dapat berupa alat-alat seperti berikut ini : 1. Helm Pelindung Kepala; SPESIFIKASI TEKNIS
–
20
2. Sepatu untuk melindungi kaki; 3. Pemadam Kebakaran; dan 4. Kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. 3. Jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan maka Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingan si korban. 4. Semua biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan korban kecelakaan dilokasi pekerjaan menjadi tanggungan Kontraktor Pelaksana. 5. Yang dimaksud dengan korban dilokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor pelaksana adalah : a. Personil atau semua tenaga kerja Kontraktor Pelaksana; c. Personil Konsultan Perencana; d. Personil Konsultan Pengawas; e. Owner dan para wakilnya; f. Tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan; dan g. Orang yang berada dalam lokasi pekerjaan dengan ijin dan sepengetahuan Kontraktor Pelaksana. Pasal 9
:
Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan
1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus menyediakan tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2 orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam. 2. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan bentuk dan dimensinya ditentukan oleh Kontraktor Pelaksana. 1. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak boleh berada di dalam lokasi pekerjaan.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
21
BAB IV PEKERJAAN AWAL Pasal 1
:
Pembersihan Lapangan
1. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi pekerjaan dari segala sesuatu yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan seperti bangunan lama, hasil bongkaran bangunan lama, pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengupasan terhadap tanah humus setebal minimal 30 cm sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi. 3. Yang dimaksud dengan Muka Tanah Dasar pada Gambar Bestek adalah muka tanah yang telah bersih dari pepohonan, semak belukar, dan lapisan tanah humus atau muka tanah timbun yang telah dipadatkan kecuali diitentukan lain dalam Gambar Bestek. 4. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengupasan tanah humus tidak boleh dipakai sebagai material timbunan atau diolah kembali untuk dipakai sebagai material bangunan. 5. Material yang dihasilkan dari bongkaran bangunan lama dan pengupasan lapisan humus harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan dibuang sejauh mungkin dari lokasi pekerjaan atau ketempat yang tidak menggangu lingkungan hidup. 6. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengelupasan lapisan humus tidak boleh berada dilokasi pekerjaan lebih dari 3 (tiga) hari.
Pasal 2
:
Penentuan Letak Bangunan ( Setting Out )
1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan Seetting Out atau pengukuran kembali akan kebenaran posisi bangunan yang akan dibangun seperti yang telah ada dalam Lay Out bangunan pada Gambar Bestek.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
22
2. Pekerjaan Setting Out yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus diketahui dan didampinggi oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Owner dan Pemilik Bangunan. 3. Pekerjaan Setting Out tidak boleh dilakukan secara manual tetapi harus menggunakan alat ukur seperti Theodolit dan Waterpas. 4. Hasil pekerjaan Setting Out harus menghasilkan satu ketetapan bersama yang pasti akan elevasi tanah, elevasi bangunan, posisi penempatan bangunan dan batas-batas lahan kerja. Ketetapan akan elevasi dan posisi bangunan harus direalisasikan dilapangan dengan memasang patok-patok sementara dari kayu ukuran 5/7 cm yang ditanam minimal 30 cm dalam tanah dan ujungnya ditandai dengan cat minyak. 5. Hasil pekerjaan Seetting Out tidak boleh berbeda dengan Lay Out bangunan yang ada dalam Gambar Bestek kecuali dengan alasanalasan kondisi lahan existing yang berubah dan alasan-alasan teknis yang disetujui oleh Konsultan Perencana atau Konsultan Pengawas. 7. Perubahan-perubahan posisi bangunan karena alasan keterbatasan lahan atau berubahanya kondisi existing lahan harus disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Owner. 8. Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar hasil pekerjaan Seeting Out dan disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawasa dan Owner.
Pasal 4
:
Pemasangan Bouwplank
1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemasangan Bouwplank sebagai acuan tetap pada semua bangunan yang akan dikerjakan termasuk septictank dan Ground Resevoir. 2. Jarak pemasangan bouwplank dari struktur terluar bangunan yang akan dibangun minimal 1 m dan maksimal 2 m. 3. Bouwplank dibuat dari tiang-tiang kayu ukuran 5/7 cm yang ditanam dalam tanah minimal 40 cm dan dengan jarak maksimal setiap tiang adalah 2 meter. Untuk keperluan acuan elevasi dipakai SPESIFIKASI TEKNIS
–
23
papan kayu 2,5/25 cm atau kayu ukuran 2,5/7 cm yang dipaku pada tiang-tiang kayu 5/7 cm. 4. Bouwplank harus mempunyai posisi dan elevasi yang tetap terhadap bangunan yang akan dibangun dan tidak boleh berubah posisi dan elevasinya sebelum struktur bangunan yang paling rendah seperti kansteen dan sloof selesai dikerjakan. 5. Posisi penempatan bouwplank harus sesuai dengan hasil pekerjaan Seeting Out. 6. Hasil pekerjaan pemasangan bouwplank harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
24
BAB V Pasal 1
:
ISU – ISU LINGKUNGAN
Sanitasi
1. Kontraktor Pelaksana Wajib menyediakan toilet sementara untuk para pekerjanya di lapangan. 2. Kontraktor Pelaksana bertangung jawab terhadap pengosongan dan pembersihan toilet dan lumpurnya yang diindetifikasikan dan diusulkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota/Kabupaten. 3. Kontraktor Pelaksana harus membongkar toilet sementara tersebut setelah proses pembangunan dan konstruksi selesai dan membersihkan lahannya sesuai kebutuhan.
Pasal 2
:
Limbah
1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan lokasi yang aman untuk menyimpan limbah padat (solid waste). 2. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan sekitarnya dari bahan buangan yang ditinggalkan selama proses konstruksi, termasuk membersihkan kertas plastic, kertas bekas semen, plastic pengikat dan kayu bekas pelindung barang, minimal sekali dalam 2 minggu dan sebelum serah terima ke pemilik rumah ke lokasi pembuangan resmi yang terdekat. 3. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan sekitarnya dari bahan buangan lain yang ditinggalkan oleh staf Kontraktor selama proses konstruksi. 4. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab dalam mengatur pengangkutan dan buangan akhir dari limbah padat tidak beracun pada tempat pembuangan akhir yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kota/kabupaten. 10. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab untuk menyimpan limbah berbahaya pada tempat yang aman, pada lokasi kerja. 11. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap pembuangan akhir limbah berbahaya, terutama berhubungan SPESIFIKASI TEKNIS
–
25
dengan pemerintah kota/kabupaten, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 12. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemisahan benda-benda tak berguna dari lokasi kerja, setelah pekerjaan selesai.
Pasal 3
:
Air Bersih
1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan kebutuhan air bersih untuk proses konstruksi. 2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa penyedian air untuk kebutuhan sanitasi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam gedung kerja. 3. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab untuk menjamin bahwa aliran air dari lokasi pekerjaan konstruksi tidak mencemari lingkungan sekitar.
Pasal 4
:
Polusi Udara
1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan langkah pengukuran yang memadai, seperti penyemprotan air ke lokasi kerja dan jalan, minimasi pencemaran dari debu. 2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa kenderaan dan peralatan proyek dipelihara dengan baik, mengikuti standard emisi.
Pasal 5
:
Polusi Suara
1. Kontraktor Pelaksana harus mengatur jam kerja sehingga kemungkinan bising yang ditimbulkan tidak menggangu masyarakat setempat, antara jam 5 sore s/d 8 pagi. 2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan koordinasi dengan Geuchik setempat bilamana ada perubahan waktu kerja.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
26
BAB VI PEKERJAAN QUALITY KONTROL Pasal 1
:
Ruang Lingkup
1. Pekerjaan Quality Kontrol atau Pemeriksaan Kualitas meliputi semua percobaan-percobaan dan pengujian-pengujian terhadap material bangunan serta pemeriksaan-pemeriksaan terhadap hasil kerja Kontraktor Pelaksana. 2. Yang dimaksud dengan Pekerjaan Quality Kontrol atau Pemeriksaan Kualitas dalam Proyek ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana berikut ini : a. Pemeriksaan dan Pembuatan Job Mix Disain Beton; b. Pemeriksaan Kualitas Material Beton; c. Pemriksaan Dan Uji Job Mix Formula; d. Pemeriksaan Mutu Beton; e. Pemeriksaan Kuat Tekan Batu Bata; f. Pemeriksaan Sifat-Sifat Fisik Material Timbunan; g. Pemeriksaaan-Pemeriksaan Lain yang disyaratkan dan diminta oleh Konsultan Perencana, Kosultan Pengawas dan Owner. 3. Semua material bangunan harus diperiksa dan dibuktikan kualitasnya dengan biaya sendiri oleh Kontarktor Pelaksana dengan cara-cara yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 4. Semua pekerjaan Quality Kontrol yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus diketahui, dihadiri dan disetujui oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana serta Owner. 5.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
Komponen-Komponen bangunan/struktur yang gagal dalam pemeriksaan kualitas bedasarkan laporan Laboratorium dan Konsultan Pengawas, maka komponen-komponen bangunan/struktur tersebut dengan biaya sendiri harus dibongkar oleh Kontraktor Pelaksana dan digantikan dengan yang baru.
27
Pasal 2
:
Biaya Quality Kontrol
1. Semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan Quality Kontrol seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah menjadi tanggungan dan dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana walaupun tidak disebutkan dalam Bill of Quantity. 2. Biaya Penginapan, Transportasi dan Kosumsi Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Owner yang turut hadir dalam Pekerjaan Quality Kontrol menjadi tanggungan dan dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana.
BAB VII Pasal 1
:
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
Pasir Urug 1. Pasir Urug hanya dipergunakan untuk urugan bawah paving block, timbunan , pasir alas kansteen batu gunung serta alas pekerjaan lantai kerja beton ( Line Concrete ) Kansteen Plat Lantai Beton. 2. Pasir Urug tidak untuk digunakan pada pekerjaan beton struktural dan beton non struktural. 3. Pasir Urug terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal. 4. Pasir urug harus berasal dari pasir sungai dan bukan pasir laut. 5. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10 % dari berat keringnya. 6. Pasir urug harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper hingga mencapai kepadatan yang disetujui oleh Konsultan Pengawas atau jenuh air sebelum dilakukan pekerjaan lain diatasnya. 7. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
28
Pasal 2
:
Galian Kansteen
1.
Sebelum dilakukan pekerjaan galian Kansteen Kontraktor Pelaksana harus memastikan lokasi disekitar pengalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.
2. Posisi galian kansteen harus tepat benar dengan posisi perletakan bangunan menurut hasil Setting Out atau Lay Out daerah galian kansteen yang ada dalam Gambar Bestek. 3. Bentuk galian dan kedalaman galian kansteen sesuai dengan Gambar Bestek. 4. Pengalian kansteen dilakukan secara manual oleh para pekerja. 5. Kesalahan pengalian sehingga kedalaman galian melebihi dari kedalaman yang diperlukan, maka kelebihi kedalaman tersebut harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana. 6. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup menurut Konsultan Pengawas. 7. Jika pada saat pengalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus diangkat serta diurug kembali denga pasir urug hingga mencapai elevasi kedalaman yang diperlukan. 8. Hasil galian kansteen yang akan dipakai kembali untuk urugan kansteen harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak masuk kembali kedalam lubang galian dan tidak menggangu pekerjaan konstruksi kansteen. 9. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak berubah sebelum pekerjaan konstruksi kansteen plat lantai selesai dikerjakan. 10. Kontraktor Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah sementara jika tanah disekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan pengalian. SPESIFIKASI TEKNIS
–
29
2. Hasil pekerjaan galian kansteen harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 4
:
Urugan Galian Kansteen
1. Urugan galian kansteen dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi kansteen selesai dikerjakan 100%. 2. Untuk urugan kansteen dapat digunakan tanah hasil galian kansteen atau material lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 3. Jika untuk urugan kansteen dipakai tanah lain dan bukan tanah hasil galian kansteen maka tanah tersebut harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium Tanah sebelum dipakai sebagai material urugan kansteen dan hal ini harus diketahui serta disetujui oleh Konsultan Pengawas. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan material tanah dan proses pemeriksaan di Laboratorium Tanah dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana. 4. Tanah Humus atau tanah hasil pembersihan lapangan setebal 30 cm dari muka tanah dasar tidak boleh digunakan sebagai urugan kansteen. 5. Tanah urugan kansteen harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 6. Pemadatan dilakukan lapis berlapis dengan ketebalan minimal setiap lapisanya adalah 30 cm. 7. Hasil pekerjaan urugan kansteen harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
30
BAB VIII Pasal 1
:
PEKERJAAN BETON
Pasir Beton
1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam. 2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. 3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. 4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. 5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. 6. Ukuran maksimal pasir beton adalah 6 mm dan ukuran minimal pasir beton adalah butiran yang tertahan pada saringan nomor 100. 7. Pasir beton tidak mengandung zat alkali atau zat-za lain yang dapat merusak beton. 8. Pasir yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
31
9. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Pasir Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini.
Pasal 2
:
Kerikil Beton
1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam serta bersifat kekal. 2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dari berat kering, apabila lebih dari 1% maka kerikil tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. 3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. 4. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. 5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. 6. Ukuran maksimal kerikil beton adalah 30 mm dan ukuran minimal adalah 6 mm. 7. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak beton. 8. Kerikil yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton. 9. Kerikil Beton hanya dipakai pada pekerjaan-pekerjaan beton Non Struktural atau beton dengan mutu dibawah K-175. 10. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Kerikil Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
32
Pasal 3
:
Batu Pecah
1. Batu pecah adalah hasil produksi mesin pemecah batu (Stone Cruser) dan bukan hasil pekerjaan manual (manusia). 2. Batu pecah berasal dari batuan kali. 3. Terdiri dari butiran yang keras dan bersifat kekal. 4. Tingkat ketahanan terhadap keausan butiran minimal 95%. 5. Jumlah butiran Lonjong dan Pipih minimal 5%. 6. Tidak boleh mengandung lumpur dan zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat alkali. 7. Ukuran butiran terkecil minimal 1 cm dan ukuran butiran terbesar maksimal 3 cm. 8. Butiran batu pecah dalam setiap meter kubiknya tidak boleh seragam tetapi merupakan campuran antara butiran 1 cm sampai butiran 3 cm. 9. Batu pecah yang akan dipakai untuk material campuran beton harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium beton. 10. Batu pecah hanya dan harus dipakai pada campuran beton struktural atau beton dengan mutu K-250 sampai mutu K-275.
Pasal 4
:
Semen Portland
1. Terdaftar dalam merk dagang. 2. Merk Semen Portland yang dipakai harus seragam untuk semua pekerjaan beton structural maupun beton non struktural. 3. Mempunyai butiran yang halus dan seragam. 4. Tidak berbungkah-bungkah/tidak keras. 5. Semen yang dipakai untuk semua pekerjaan struktur beton adalah Semen Portland Type I. SPESIFIKASI TEKNIS
–
33
6. Semua peraturan tentang pengunaan semen portland di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.
Pasal 5
:
Air
1. Secara visual air harus bersih dan bening, tidak berwarna dan tidak berasa. 4. Tidak mengandung minyak, asam alkali, garam dan zat organic yang dapat merusak beton. 5. Air setempat dari sumur dangkal atau sumur bor serta yang didatangkan dari tempat lain kelokasi pekerjaan harus mendapat persetujuan Konsultan Supervisi sebelum digunakan.
Pasal 6
:
Zat Additive
1. Pemakaian zat additive pada campuran beton untuk segala alasan yang berhubungan kemudahan dalam pengerjaan beton atau Workability harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 2. Penggunaan zat additive dalam campuran beton harus melalui proses penelitian dan percobaan dilaboratorium beton dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana. 3. Kontraktor Pelaksana harus menunjukan standar, aturan, dan syarat yang berlaku secara umum mengenai zat additive yang akan dipakai. 4. Kerusakan dan kegagalan struktur akibat penggunaan zat additive yang dapat dibuktikan secara teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
Pasal 7
:
Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain)
1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton struktural dengan mutu K-175 sampai mutu K-275 Kontraktor Pelaksana harus membuat Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain). SPESIFIKASI TEKNIS
–
34
2. Yang dimaksud dengan Mutu Beton adalah Kuat Tekan Karakteristik yang diperoleh dari pengujian benda uji kubus umur 28 hari minimal 20 benda uji. 3. Mutu beton untuk masing-masing komponen struktur adalah seperti yang dijelaskan dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity. 4. Job Mix Disain adalah hasil pekerjaan ahli beton pada Laboratorium Beton yang diakui oleh Pemerintah. 5. Material Pasir dan Batu Pecah yang dipakai untuk Job Mix Disain haruslah material yang akan dipakai nantinya pada pelaksanaan dilapangan dan material tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dilokasi pekerjaan sampai volume pekerjaan beton selesai dikerjakan. 6. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan Job Mix Disain pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton tidak dibenarkan. 7. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan Job Mix Disain pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton mengharuskan Kontraktor Pelaksana untuk membuat Job Mix Disain baru. 8. Laporan Job Mix Disain untuk masing-masing mutu beton minimal harus mencantumkan : 1. Laporan hasil penelitian Pasir Beton; 2. Laporan hasil penelitian Batu Pecah; 3. Komposisi Pasir Beton; 4. Komposisi Batu Pecah;. 5. Komposisi Air Beton; 6. Komposisi Zat Additive jika digunakan; 7. Nilai Slump Rencana; dan 8. Nilai Faktor Air semen. 9. Job Mix Disain yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum dilaksanakan.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
35
10. Semua aturan yang disyaratkan dalam Job Mix Disain dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas harus diikuti dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
Pasal 8 :
Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) 1. Berdasarkan Job Mix Disain yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana harus membuat Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) beton struktural dengan mutu K-175 sampai mutu K-275. 2. Job Mix Formula tidak boleh berbeda dengan Job Mix Disain terutama dari segi komposisi material beton. 3. Hasil perhitungan Job Mix Formula harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 4. Kontraktor Pelaksana harus membuat media standar berupa bakbak dari kayu atau timba-timba plastik yang dipakai untuk mentakar komposisi material berdasarkan perhitungan Job Mix Formula. 6. Pentakaran komposisi material campuran beton dengan bak-bak standar dilokasi pekerjaan tidak boleh mengurangi dan berbeda dengan komposisi material beton yang ada dalam Job Mix Disain. 7. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengujian hasil perhitungan Job Mix Formula dengan media benda uji kubus beton ukuran 20x20x20 cm minimal 5 benda uji. 7. Hasil pengujian Job Mix Formula di Laboratorium Beton yang menghasilkan mutu beton yang tidak sesuai dengan mutu beton pada Job Mix Disain mengharuskan Kontraktor Pelaksana melakukan perhitungan ulang akan Job Mix formula atau merubah Job Mix Disain. 8. Tidak tercapainya mutu beton seperti yang diinginkan karena kesalahan dalam perhitungan Job Mix Formula sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
36
Pasal 9
:
Lantai Kerja Beton ( Line Concrete )
1. Untuk komponen struktur beton yang berhubungan langsung dengan tanah atau pasir urug, pada lapisan dasarnya harus memakai Lantai Kerja Beton ( Line Concrete ) dengan tebal minimal 5 cm atau sesuai Gambar Bestek. 2. Lantai Kerja Beton dibuat dari beton mutu K-175. 3. Hasil pekerjaan Lantai Kerja Beton harus benar-benar elevasi , hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.
Pasal 10
:
Beton Ready Mix ( Beton Siap Curah )
1. Penggunaan beton Ready Mix oleh Kontraktor Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 2. Kontraktor Pelaksana tetap diwajibkan untuk menyerahkan Job Mix Disain kepada Konsultan Pengawas terhadap semua mutu beton structural yang menggunakan Beton Ready Mix. 3. Job Mix Disain harus disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum digunakan. 4. Kualitas beton yang dihasilkan oleh Batching Plant tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
Pasal 11
:
Lain - Lain
1. Persyaratan pekerjaan beton dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 berlaku untuk semua item pekerjaan beton structural ( K-175 sampai K-275 ) yang ada dalam Proyek ini. 2. Hal-hal yang belum ditentukan dan diperlukan penjelasannya dalam proses pelaksanaan pekerjaan ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana bersama dengan Konsultan Pengawas dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Owner.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
37
2. Hal-hal yang ditentukan kemudian tersebut menjadi satu ketentuan yang mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
BAB XI PEKERJAAN POT BUNGA Pasal 1
:
Batu Bata
1. Batu bata harus mempunyai dimensi dan ukuran yang standar sesuai Peraturan Bahan Bangunan yang berlaku. 2. Batu bata mempunyai dimensi seperti berikut : lebar 5 cm, panjang 20 cm, dan tebal 5 cm kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bahan Bangunan. 3. Batu bata adalah dari hasil pembakaran yang sempurna dari pabrik batu bata dimana kondisinya tidak rapuh dan tidak mudah hancur ketika diangkut dan diturunkan pada lokasi pekerjaan. 4. Batu bata bentuknya harus sempurna tidak melengkung dan permukaanya benar-benar rata untuk semua sisinya. 5. Batu bata mempunyai Kuat Tekan minimal 30 kg/cm2. 6. Perubahan-perubahan pada dimensi dan ukuran batu bata karena mengikuti dimensi dan ukuran yang berlaku pada daerah tertentu harus disetujui oleh Konsultan supervise. 7. Toleransi hanya diperbolehkan untuk dimensi dan bukan untuk kualitas.
Pasal 2
:
Pasir Pasang / Pasir Halus
1. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir dengan ukuran butiran halus dan tidak lagi memerlukan proses penyaringan/ayakan jika hendak digunakan. SPESIFIKASI TEKNIS
–
38
2. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah apsir yang dipakai untuk keperluan Pasangan Batu Gunung, Pasangan Batu Bata, Pasangan Keramik, dan Plasteran Dinding. 3. Pasir Pasang tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila pasir pasang tersebut mengandung Lumpur lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. 4. Pasir Pasang/Pasir Halus harus mempunyai butiran yang tajam dan keras. 5. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari 6. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir yang berasal dari Sungai dan bukan Pasir yang berasal dari laut.
Pasal 3
:
Pasangan Kansteen Dinding Batu Bata ½ Bata Campuran 1 Pc : 2 Ps
1. Pasangan batu bata ½ bata campuran 1 Pc : 2 Ps dikerjakan hanya pada dinding-dinding yang langsung berhubungan dengan air. 2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 2 Ps dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm. 3. Pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus. 4. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum dipasang. 5. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling bersilangan dan tidak satu garis sambungan. 6. Untuk dinding selain kamar mandi dan tempat whuduk tinggi pasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps minimal 40 cm.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
39
7. Pasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus kedap air (trasram). 8. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal. 9. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benangbenang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan. 11. Hasil pemasangan batu bata ½ bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 6
:
Plesteran Campuran 1 Pc : 2 Ps
1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata. 2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 2 Ps . 3. Pasir yang dipakai adalah pasir Pasang/Pasir Halus. 4. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm. 5. Plesteran campuran 1 Pc : 2 Ps dilakukan pada pasangan Hollow block atau dinding bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps. 6. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua bidang dinding yang diplester. 7. Plesteran tidak boleh meninggalkan sambungan-sambungan antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata. 8. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas. 9. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya sehingga ketika dilakukan pekerjaan cat dinding tidak menimbulkan bekas.
SPESIFIKASI TEKNIS
–
40
10. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
BAB XI PEKERJAAN PAVING BLOCK
Pasal 1
:
Bentuk, ukuran dan motif Paving Block dipasang sesuai dengan gambar bestek yang dibuat oleh konsultan perencana.
Pasal 2
:
Paving Block dipasang setelah kansteen dan urugan pasir sudah siap dilaksanakan, perlu adanya pemadatan pasir urug agar tidak terjadi penurunan paving block dikemudian hari
SPESIFIKASI TEKNIS
–
41
BAB XII Pasal 2
:
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
Pasir Urug 1. Pasir Urug dipergunakan untuk urugan pondasi batu gunung.
2. Pasir Urug terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal. 3. Pasir urug harus berasal dari pasir sungai dan bukan pasir laut. 4. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10 % dari berat keringnya. 5. Pasir urug harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper hingga mencapai kepadatan yang disetujui oleh Konsultan Pengawas atau jenuh air sebelum dilakukan pekerjaan lain diatasnya. 6. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 4
:
Galian Tanah
1. Sebelum dilakukan pekerjaan galian pondasi Kontraktor Pelaksana harus memastikan lokasi disekitar pengalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi perletakan bangunan menurut hasil Setting Out atau Lay Out daerah galian pondasi yang ada dalam Gambar Bestek. 3. Bentuk galian dan kedalaman galian sesuai dengan Gambar Bestek. 4. Pengalian dilakukan secara manual oleh para pekerja. 5. Kesalahan pengalian sehingga kedalaman galian melebihi dari kedalaman yang diperlukan, maka kelebihi kedalaman tersebut
SPESIFIKASI TEKNIS
–
42
harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana. 6. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup menurut Konsultan Pengawas. 7. Jika pada saat pengalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus diangkat serta diurug kembali denga pasir urug hingga mencapai elevasi kedalaman yang diperlukan. 8. Hasil galian pondasi yang akan dipakai kembali untuk urugan pondasi harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak masuk kembali kedalam lubang galian dan tidak menggangu pekerjaan konstruksi pondasi. 9. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak berubah sebelum pekerjaan konstruksi pondasi plat lantai selesai dikerjakan. 10. Kontraktor Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah sementara jika tanah disekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan pengalian. 3. Hasil pekerjaan galian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
Pasal 5
:
Urugan Galian Pondasi
1. Urugan galian pondasi dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan 100%. 8. Untuk urugan pondasi dapat digunakan tanah hasil galian pondasi atau material lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 9. Jika untuk urugan pondasi dipakai tanah lain dan bukan tanah hasil galian pondasi maka tanah tersebut harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium Tanah sebelum dipakai sebagai material urugan pondasi dan hal ini harus diketahui serta disetujui oleh Konsultan Pengawas. Semua biaya yang dikeluarkan untuk SPESIFIKASI TEKNIS
–
43
